Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Umum
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
Kedudukan RTBL dalam Pengendalian BANGUNAN GEDUNG dan LINGKUNGAN RTRW NASIONAL RTR PULAU RTR KAWASAN STRATEGIS NASIONAL RTRW PROVINSI RTR KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
RTRW KOTA
RDTR KOTA
*
RTR KAWASAN STRATEGIS KOTA RTR KAWASAN PERKOTAAN
*
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PERBAIKAN KAWASAN PENGEMBANGAN KEMBALI KAWASAN PEMBANGUNAN BARU KAWASAN
RDTR KABUPATEN RTRW KABUPATEN
PELESTARIAN/PELINDUNGAN KAWASAN
RTR KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
PROSES IMB DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN
RTR KAWASAN PERDESAAN RTR KAWASAN AGROPOLITAN
Penataan Ruang
* Termasuk Peraturan Zonasi
PERATURAN DAERAH BANGUNAN GEDUNG
Penataan Bangunan dan Lingkungan
2
UUBG 28/2002
BANGUNAN GEDUNG
Bab IV, Pasal 7-15
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
PERSY. ADMINISTRATIF
PERSY. TEKNIS BG PERSY. TATA BANGUNAN
PERSY. PERUNTUKAN DAN INTENSITAS BG PERUNTUKAN LOKASI
PENAMPILAN BG
KEPADATAN
TATA RUANG DALAM
KETINGGIAN
SEIMBANG, SERASI, SELARAS DGN LINGK.
JARAK BEBAS PERATURAN PERATURANPEMERINTAH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR NOMOR36 36TAHUN TAHUN2005 2005 TENTANG TENTANG PERATURAN PERATURANPELAKSANAAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANGNOMOR NOMOR28 28 TAHUN 2002 TAHUN 2002 TENTANG TENTANG BANGUNAN BANGUNANGEDUNG GEDUNG
PERSY. ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG
PERSY. KEANDALAN BG PERSY. PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAMPAK PENTING LINGKUNGAN
NILAI SOSIAL-BUDAYA
Persyaratan tata bangunan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) oleh Pemda. 3
DEFINISI
PERATURAN PERATURANPEMERINTAH PEMERINTAH REPUBLIK REPUBLIKINDONESIA INDONESIA NOMOR NOMOR36 36TAHUN TAHUN2005 2005 TENTANG TENTANG PERATURAN PERATURANPELAKSANAAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANGNOMOR NOMOR28 28 TAHUN TAHUN2002 2002 TENTANG TENTANG BANGUNAN BANGUNANGEDUNG GEDUNG
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 06/PRT/M/2007 TENTANG PEDOMAN UMUM RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan; memuat materi pokok: 1.Program Bangunan dan Lingkungan; 2.Rencana Umum dan Panduan Rancangan; 3.Rencana Investasi; 4.Ketentuan Pengendalian Rencana; 5.Pedoman Pengendalian Pelaksanaan. 4
CAKUPAN DAN POLA PENATAAN Cakupan: 1. kawasan baru berkembang cepat; 2. kawasan terbangun; 3. kawasan dilestarikan; 4. kawasan rawan bencana; 5. kawasan gabungan atau campuran. Pola Penataan: 1. Perbaikan kawasan, seperti penataan lingkungan permukiman kumuh/nelayan (perbaikan kampung), perbaikan desa pusat pertumbuhan, perbaikan kawasan, serta pelestarian kawasan;
2. pengembangan kembali kawasan, seperti peremajaan kawasan, pengembangan kawasan terpadu, revitalisasi kawasan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan pascabencana;
3. pembangunan baru kawasan, seperti pembangunan kawasan permukiman (Kawasan Siap Bangun/Lingkungan Siap Bangun – Berdiri Sendiri), pembangunan kawasan terpadu, pembangunan desa agropolitan, pembangunan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa (KTP2D), pembangunan kawasan perbatasan, dan pembangunan kawasan pengendalian ketat (high-control zone);
4. pelestarian/pelindungan kawasan, seperti pengendalian kawasan pelestarian, revitalisasi kawasan, serta pengendalian kawasan rawan bencana.
5
PENGATURAN PELAKSANAAN 1. Dokumen RTBL disusun oleh pemerintah daerah atau berdasarkan kemitraan pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan/atau dengan dukungan fasilitasi penyusunannya oleh Pemerintah sesuai dengan tingkat permasalahan pada lingkungan/kawasan yang bersangkutan. 2. Penyusunan Dokumen RTBL dilakukan dengan mendapat pertimbangan teknis dari tim ahli bangunan gedung dan mempertimbangkan pendapat publik. 3. Dokumen RTBL ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota, dan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan peraturan Gubernur. 4. Dalam penyusunan dokumen RTBL, Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan. 6
MANFAAT 1. Mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini; 2. Mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, tepat guna, spesifik setempat dan konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; 3. Melengkapi peraturan daerah tentang bangunan gedung; 4. Mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan/kawasan; 5. Mengendalikan pertumbuhan fisik suatu lingkungan/kawasan; 6. Menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan/ kawasan yang berkelanjutan; 7. Menjamin terpeliharanya hasil pembangunan pascapelaksanaan, karena adanya rasa memiliki dari masyarakat terhadap semua hasil pembangunan. 7
KAWASAN PERENCANAAN
Lingkungan/kawasan dengan luas 5-60 hektar (Ha), dengan ketentuan: 1. kota metropolitan dengan luasan minimal 5 Ha; 2. kota besar/sedang dengan luasan 15-60 Ha; 3. kota kecil/desa dengan luasan 30-60 Ha. Penentuan batas dan luasan kawasan perencanaan (delineasi) berdasarkan satu atau kombinasi: 1. Administratif, seperti wilayah RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan bagian wilayah kota/desa. 2. Nonadministratif, yang ditentukan secara kultural tradisional (traditional cultural-spatial units), seperti desa adat, gampong, dan nagari.
3. Kawasan yang memiliki kesatuan karakter tematis, seperti kawasan kota lama, lingkungan sentra perindustrian rakyat, kawasan sentra pendidikan, dan kawasan permukiman tradisional.
4. Kawasan yang memiliki sifat campuran, seperti kawasan campuran antara fungsi hunian, fungsi usaha, fungsi sosial-budaya dan/atau keagamaan serta fungsi khusus, kawasan sentra niaga (central business district), industri, dan kawasan bersejarah.
5. Jenis kawasan, seperti kawasan baru yang berkembang cepat, kawasan terbangun yang memerlukan penataan, kawasan dilestarikan, kawasan rawan bencana, dan kawasan gabungan atau campuran.
8
STRUKTUR dan SISTEMATIKA DOKUMEN RTBL
1
ANALISIS KAWASAN DAN WILAYAH PERENCANAAN
TAHAP ANALISIS
VISI PEMBANGUNAN
KAWASAN PERENCANAAN
ANALISIS PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN BERBASIS PERAN MASYARAKAT
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 06/PRT/M/2007
PERANCANGAN
TANGGAL 16 MARET 2007 TENTANG
PEDOMAN UMUM RENCANA TATA BANGUNAN
PERAN MASYARAKAT
2
TAHAP PERUMUSAN DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KONSEP DASAR PERANCANGAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN PERUNTUKAN LAHAN MAKRO DAN MIKRO
RENCANA UMUM
RENCANA PERPETAKAN RENCANA TAPAK RENCANA SISTEM PERGERAKAN, RENCANA AKSESIBILITAS LINGKUNGAN RUANG TERBUKA HIJAU RENCANA WUJUD VISUAL BG RENCANA PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN
PANDUAN RANCANGAN
KETENTUAN DASAR IMPLEMENTASI RANCANGAN PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN RANCANGAN KAWASAN
DAN LINGKUNGAN
3
RENCANA INVESTASI SKENARIO STRATEGI RENCANA INVESTASI POLA KERJASAMA OPERASIONAL INVESTASI
TAHAP PENGEMBANGAN
4
DUKUNGAN PELAKSANAAN
KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA STRATEGI PENGENDALIAN RENCANA ARAHAN PENGENDALIAN RENCANA
5
PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN ASPEK-ASPEK PENGENDALIAN PELAKSANAAN ARAHAN PENGELOLAAN KAWASAN
9
1. PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
DOKUMEN RTBL ANALISIS KAWASAN DAN WILAYAH PERENCANAAN VISI PEMBANGUNAN ANALISIS PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN BERBASIS PERAN MASYARAKAT
KONSEP DASAR PERANCANGAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
Merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan dan peruntukan lahan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu, yang memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung, serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru. 10
PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
ANALISIS KAWASAN & WILAYAH PERENCANAAN KOMPONEN ANALISIS
sosial-kependudukan prospek pertumbuhan ekonomi daya dukung fisik & lingkungan aspek legal konsolidasi lahan daya dukung prasarana & faslilitas kajian aspek historis
11
ANALISIS PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN BERBASIS PERAN MASYARAKAT
KONSEP DASAR PERENCANAAN TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN
PRINSIP
KOMPONEN DASAR PERANCANGAN
kesepakatan & hasil kerjasama sesuai aspirasi publik kejelasan tanggung jawab kesempatan sama
visi pembangunan konsep perancangan struktur tata bangunan & lingkungan konsep komponen perancangan blok-blok pengembangan & program penanganan
12
2. RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Merupakan ketentuanketentuan rancangan tata bangunan dan lingkungan yang bersifat umum dalam mewujudkan lingkungan/kawasan perencanaan yang layak huni, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan.
DOKUMEN RTBL RENCANA UMUM
PERUNTUKAN LAHAN MAKRO DAN MIKRO RENCANA PERPETAKAN RENCANA TAPAK RENCANA SISTEM PERGERAKAN, RENCANA AKSESIBILITAS LINGKUNGAN RUANG TERBUKA HIJAU RENCANA WUJUD VISUAL BANGUNAN GEDUNG RENCANA PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN
PANDUAN RANCANGAN
KETENTUAN DASAR IMPLEMENTASI RANCANGAN PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN RANCANGAN KAWASAN
13
• Panduan Rancangan memuat ketentuan dasar implementasi rancangan terhadap kawasan perencanaan, berupa ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang bersifat lebih detil, memudahkan dan memandu penerapan dan pengembangan rencana umum, baik pada bangunan, kelompok bangunan, elemen prasarana kawasan, kaveling, maupun blok. • Panduan Rancangan bersifat mengaktualisasikan tujuan penataan lingkungan/kawasan yang layak huni, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan secara lebih terstruktur dan mudah dilaksanakan (design guidelines). 14
RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
KOMPONEN RANCANGAN
struktur peruntukan lahan intensitas pemanfaatan lahan tata bangunan sistem sirkulasi & jalur penghubung sistem ruang terbuka & tata hijau tata kualitas lingkungan sistem prasarana & utilitas lingkungan
→ PANDUAN RANCANGAN
STRUKTUR PERUNTUKAN LAHAN Wbs Wsd Wsn Wtm Wbu Kpm Kbu Kut Kig Sfu Phb Phl Swl
15
INTENSITAS PEMANFAATAN LAHAN
KOMPONEN PENATAAN KDB KLB KDH KTB TDR
TATA BANGUNAN KOMPONEN PENATAAN pengaturan blok lingkungan pengaturan kaveling pengaturan bangunan pengaturan ketinggian & elevasi lantai bangunan
16
SISTEM SIRKULASI
SISTEM RUANG TERBUKA
& JALUR PENGHUBUNG
& TATA HIJAU
KOMPONEN PENATAAN jaringan jalan & pergerakan sirkulasi kendaraan umum sirkulasi kendaraan pribadi sirkulasi kendaraan umum informal setempat pergerakan transit parkir jalur servis lingkungan sirkulasi pejalan kaki & sepeda jalur penghubung terpadu
KOMPONEN PENATAAN ruang terbuka umum ruang terbuka pribadi ruang terbuka pribadi untuk umum pepohonan & tata hijau bentang alam jalur hijau
17
TATA KUALITAS
SISTEM PRASARANA
LINGKUNGAN
& UTILITAS LINGKUNGAN
KOMPONEN PENATAAN konsep identitas lingkungan konsep orientasi lingkungan wajah jalan
KOMPONEN PENATAAN jaringan air bersih jaringan air limbah & air kotor jaringan drainase jaringan persampahan jaringan listrik jaringan telepon jaringan pengamanan kebakaran jaringan jalur evakuasi
18
PANDUAN RANCANGAN
SIMULASI RANCANGAN TIGA DIMENSIONAL
ATURAN DASAR aturan wajib aturan anjuran utama aturan anjuran
19
RENCANA INVESTASI
KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA
PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
SKENARIO STRATEGI RENCANA INVESTASI
PENGENDALIAN PELAKSANAAN aspek pengendalian kriteria & pertimbangan PENGELOLAAN KAWASAN tujuan pengelolaan lingkup pengelolaan aset properti yang dikelola pelaku pengelolaan aspek pengelolaan sistematika pedoman pengelolaan
POLA KERJA SAMA OPERASIONAL INVESTASI (KSO: BOT, BOOT, BOO)
SKENARIO PENGENDALIAN ARAHAN PENGENDALIAN
20
DOKUMEN RTBL 3. RENCANA INVESTASI
SKENARIO STRATEGI RENCANA INVESTASI POLA KERJASAMA OPERASIONAL INVESTASI
1. memperhitungkan kebutuhan nyata para pemangku kepentingan; 2. merupakan rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan atau pun menghitung tolok ukur keberhasilan investasi; 3. alat mobilisasi dana investasi masing-masing pemangku kepentingan; 4. mengatur upaya percepatan penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan prasarana/sarana dari suatu lingkungan/kawasan. 1. Program bersifat jangka menengah, mengindikasikan investasi untuk berbagai macam kegiatan. 2. Meliputi investasi pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah, dunia usaha/swasta, dan masyarakat. 3. Menjelaskan pola-pola penggalangan pendanaan. 4. Menjelaskan tata cara penyiapan dan penyepakatan investasi dan pembiayaan. 5. Menuntun para pemangku kepentingan dalam memperoleh 21 justifikasi kelayakan ekonomi dan usulan perencanaan lingkungan.
DOKUMEN RTBL 4. KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA
STRATEGI PENGENDALIAN RENCANA ARAHAN PENGENDALIAN RENCANA
1. Tujuan: • Mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja maupun kelembagaan kerja. • Mengatur pertanggungjawaban semua pihak. 2. Ketentuan pengendalian rencana disusun sebagai bagian proses penyusunan RTBL yang melibatkan masyarakat. 3. Sebagai alat mobilisasi peran masing-masing pemangku kepentingan pada masa pelaksanaan atau masa pemberlakuan RTBL.
22
• • • • • •
•
Penetapan rencana dan indikasi program pelaksanaan dan pengendalian. pelaksanaan, termasuk kesepakatan wewenang dan kelembagaan. Penetapan paket kegiatan pelaksanaan dan pengendalian jangka menengah. Penyiapan pelibatan dan pemasaran paket pembangunan untuk setiap pemangku kepentingan. Identifikasi dan penyesuaian aspek fisik, sosial, dan ekonomi terhadap kepentingan dan tanggung jawab para pemangku kepentingan. Penetapan persyaratan teknis masing-masing aspek (fisik, sosial dan ekonomi), perencanaan pelaksanaan, dan pengendalian di lapangan. Aspek-aspek Pengendalian: – Ketentuan administratif (terutama IMB=Izin Mendirikan Bangunan). – Arahan yang bersifat mengantisipasi terjadinya perubahan pada tahap pelaksanaan. Strategi Pengendalian: – Rencana Kelembagaan (organisasi pelaksana, SDM, aturan tata laksana kelembagaannya). – Untuk pengelolaan pelaksanaan RTBL dapat disiapkan suatu organisasi pelaksana tersendiri.
23
DOKUMEN RTBL 5. PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAWASAN
1. Mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan/kawasan dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan. 2. Harapan: • Menjamin pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen RTBL; • Menjamin pemanfaatan investasi dan optimalisasi nilai investasi; • Menghindari fenomena lahan tidur atau bangunan terbengkalai sebagai akibat investasi yang ditanamkan tidak berjalan semestinya; • Menarik investasi lanjutan dalam pengelolaan lingkungan setelah masa pascakonstruksi. 3. Dilakukan oleh dinas teknis setempat atau unit pengelola teknis/UPT/badan tertentu sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh kelembagaan pemrakarsa penyusunan RTBL atau dapat ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan. 4. Pedoman pengendalian pelaksanaan dapat ditetapkan dan berupa dokumen terpisah tetapi merupakan satu kesatuan dengan dokumen RTBL. 24
25
Contoh
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN NIAGA TERPADU SUDIRMAN
Rencana selubung bangunan
Rencana peruntukan lahan
Model simulasi
Simulasi 26 bangunan
Rencana selubung bangunan
27
28
29
Contoh
IDENTIFIKASI KAWASAN
SEGMEN 1 Konservasi - Komersial
SEGMEN 2 Bisnis - Komesial
Komersial Komersial 1
2
3
SEGMEN 3 Bisnis - Komersial Magnet Mini Dep. Store UFO
SEGMEN 4 Campuran - Rekreatif
SAMSAT
SEGMEN 5 Hunian
SEGMEN 6 Hunian
Magnet GOR Kertajaya
DISPENDA
Superblok Galaxy
4 7 5
6 12 8
9
11
10 Hotel Olimpic
Magnet Utama Pasar Keputran
14
13
9
Komersial Mini Dep. Store Bang. KunoHartono
Magnet Resto – Salon - Toko
Hunian
Hunian Hunian
Magnet Utama Kampus ITS
30
Contoh
KONSEP KAWASAN
PEDESTRIAN PROMENADE SEBAGAI PEMBENTUK KONTINUITAS RUANG SEGMEN 1 Konservasi - Komersial
1
2
3
SEGMEN 2 Bisnis - Komesial
SEGMEN 3 Bisnis - Komersial
SEGMEN 4 Campuran - Rekreatif
SEGMEN 5 Hunian
SEGMEN 6 Hunian
4 7 5
6 12 8
9 10
11
14
13
9
ARAHAN RTBL 5 s.d 10 tahun
VISI KORIDOR KERTAJAYA 20 s.d 25 tahun
31
1. 2. 3. 4. 5.
Merangkai distrik perkotaan sebagai satu paket agenda wisata. Pengembangan rangkaian wisata (tourism lingkage) terhadap objek wisata sejarah & wisata perdagangan. Pengembangan kegiatan ekonomi (pasar tradisional, retail, pasar seni dll.) untuk mendukung pariwisata Wisata budaya (cultural development), pengangkatan kembali tradisi lama yang khas dll. dengan keberadaan masyarakat tradisional yang ramah dan memiliki bakat seni serta tradisi tempo doeloe. Merancang sumbu-sumbu ruang kawasan untuk mengintegrasikan dan menstrukturkan ruangruang kawasan dan bangunan-bangunannya.
GATE PURWOSARI
Contoh
KONSEP PENGEMBANGAN
Wisata budaya Mangkunegaran
GATE GLADAG
Public Space/City walk Koridor Slamet Riyadi Wisata Batik di Kampung Kauman Wisata Perbelanjaan Modern (Shopping Tourism) di Singosaren - Rajiman
Wisata Perbelanjaan Tradisional (Tradisional Shopping Tourism) di Pasar Klewer
32
33
Contoh
RENCANA SEGMENTASI & TEMATIK KAWASAN
SEGMEN – 1 : Purwosari – EX. S.E Rencana Tematik : Shopping Tourism dengan Arcade Mall Parangkusumo.
SEGMEN – 2 : EX. S.E - Gendhengan Rencana Tematik : Bazaar Street Delimo Mulyo.
SEGMEN – 3 : Gendhengan - Sriwedari Rencana Tematik : Tourism Art & Traditional Food Court
SEGMEN – 4 : Sriwedari - Ngapeman Rencana Tematik : Rekreasi Budaya Koridor Sidomukti
SEGMEN – 5 : Ngapeman - Gladhag Rencana Tematik : Traditional Shopping Tourism Ceplok Bolu Rambat
SEGMEN – 6 : Gladhag – Pasar Gedhe Rencana Tematik: Komersial Perkantoran dan Permukiman Tradisional Sidoasih
RANCANGAN KAWASAN
34
SHOPPING TOURISM DENGAN ARCADE MALL PARANGKUSUMO
Pragola bougenville
Stasiun Purwosari
Contoh
SEGMEN – 1 :
Parking Area
Gerbang Kota
Information Center Plasa Kemuning
Commercial Arcade
Plasa Lantana Camarra
1.
Pola jalur pedestrian dan pelataran dengan motif batik parangkusumo.
2.
Pada kompleks pertokoan dibuat arcade.
3.
Vegetasi eksisting dipertahankan.
4.
Stasiun purwosari dikonservasi dan direnovasi.
5.
Dibentuk kantong parkir dan sistem parkir pada bagian utara dibuat on street.
6.
35 Gate menuju kawasan ’citywalk’ dibentuk lengkung sebagai tipolocical crescent dalam upaya membentuk figurasi ruang.
Contoh
SEGMEN – 3: TOURISM ART DAN TRADITIONAL FOOD COURT Segmen -3
Art Galery Pertokoan
Plasa kemuning
Show room & eksibishi Palm water park & pond Souvenir shop
Parking area
Pertokoan
Tradition al Food basaar
Plasa Loji gandrung
Jalur pedestrian menggunakan motif batik Sidomulyo. Sistem parking on street pada sisi utara slamet riyadi dan dengan sistem kantong parkir. Terdapat plasa dengan air mancur untuk publik dengan taman bunga soka, tapak dara dan bunga kertas. Pada beberapa tempat terdapat open resto utk masyarakat. Pada pertokoan di bentuk arcade.
36
NO
ZONE
PENGGUNAAN TANAH
LUAS (Ha)
Contoh
RENCANA FIGURE GROUND (SOLID – VOID)
%
1
Permukiman
Permukiman Hotel/ Losmen/ penginapan
8.19
31.20
2
Fasilitas sosial
Masjid Gereja Rumah Sakit
1.61
6.12
3
Perdagangan
Pertokoan Pasar tradisional Retail Restoran/Rumah makan Supermarket
10.35
39.39
4
Perkantoran
Kantor Bank Museum
3.46
13.18
5
Open Space (Ruang Terbuka)
Parkir Plasa Taman
2.66
10.11
Jumlah
26.275
100
RENCANA TATA GUNA LAHAN
37
Contoh
RENCANA RUANG TERBUKA Simpul – simpul jalur pedestrian
Jalur pedestrian yang menerus pada arcade – arcade pertokoan.
Pelataran mangkunegaran sebagai plasa pedestrian
Jalur pedestrian yang menerus berupa pelataran ruang Public, pragola – pragola dan pada arcade – arcade pertokoan.
Ruang terbuka sebagai public park perlu dirancang sehingga masyarakat maupun wisatawan memiliki ruang sebagai sarana berkumpul, berinteraksi, rekreasi, santai, melepas lelah dan lain – lain secara nyaman, teduh dalam suasana asri penuh kehangatan.
38
Contoh
PENATAAN BANGUNAN
Tabel 6.32. Titik – tik lokasi Penanganan dan Pengembangan Bangunan Baru
39
Contoh
PENATAAN WAJAH BANGUNAN
Eksisting
El e me n ai r pada p laza El e me n ai r pada p laza
Rekomendasi
El e me n ai r pada p laza
40
Contoh
RENCANA LANSEKAP 1. Memberi kesan visual yang baik, nyaman dan aman. 2. Memberi nilai tambah pada lingkungan secara estetis, visual psikologis, sosial maupun ekologis. 3. Menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan, sistem ekologis lingkungan secara klimatologis sebagai pengatur iklim, penyaring udara kotor dan media konservasi tanah dan estética kawasan. 4. Penguat dam pembentuk struktur kawasan.
Lansekap pada plasa (penguat figur ruang terbuka)
Lansekap pada jalaur pedestrian dan pengarah jalan
Gambar Rancangan Lansekap
Gambar Pattern Lansekap (Lansekap sebagai pembentuk struktur/kerangka kawasan)
Kerangka kawasan yang dibentuk oleh pohon - pohon
41
Contoh
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
Pedagang kaki lima ditata pada plasa – plasa di tiap segmen. Ditata berkala dengan dagangan yang bervariatif dan bersih.
Kue tradisional
Makanan tradisional solo
Aneka minuman
Kue tradisional
Kerajinan rakyat
Makanan Eropa
Kerajinan Rakyat
Aneka minuman
Aneka laut
42
Contoh
PENATAAN STREET FURNITURE
Boks telpon Bis Surat
Lampu pedestrian Pos polisi Papan info
43
44
45
Contoh
46
Contoh Komponen Program Pembangunan Priorita
Keterangan
Pengembangan kegiatan Non Fisik A. Sosial 1. 2. 3. 4.
Studi Kelayakan Jembatan Penyeberangan di depan Masjid Raya 4 Sosialisasi Master Plan penataan kawasan 4 Rancangan kebijakan dalam penyesuaian KDB/KLB 3 Sosialisasi kebijakan insentif bagi penyedia pedestrian di lahan privat2
B. Budaya/Pariwisata/Sejarah/Asset Kota 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Penambahan atraksi kebudayaan baru Perencanaan historical tourism track di kawasan Promosi Ramadhan fair Pencetakan booklet, leaflet, brosur kepariwisataan Penambahan signage bangunan bersejarah Pengalihan pengelolaan Istana Maimoon (insentif)
4 5 4 5 4 2
C. Manajemen Pengelolaan Kawasan (Aset) 1.ŹŹ Pembentukan lembaga/badan pengelola (status hukum)
5
TAHAP – I : GENDHENGAN - NGAPEMAN
TAHAP – II : Ex. S.E - GENDHENGAN
47
Komponen Program Pembangunan
Prioritas
Keterangan
Pengembangan kegiatan Non Fisik A. Sosial 1. 2. 3. 4.
Studi Kelayakan Jembatan Penyeberangan di depan Masjid Raya Sosialisasi Master Plan penataan kawasan Rancangan kebijakan dalam penyesuaian KDB/KLB Sosialisasi kebijakan insentif bagi penyedia pedestrian di lahan privat
4 4 3 2
B. Budaya/Pariwisata/Sejarah/Asset Kota 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Penambahan atraksi kebudayaan baru Perencanaan historical tourism track di kawasan Promosi Ramadhan fair Pencetakan booklet, leaflet, brosur kepariwisataan Penambahan signage bangunan bersejarah Pengalihan pengelolaan Istana Maimoon (insentif)
4 5 4 5 4 2
C. Manajemen Pengelolaan Kawasan (Aset) 1.ŹŹ Pembentukan lembaga/badan pengelola (status hukum)
5
48
49
Penjaminan atas hak tanah dan hak pakai
Peraturan Operasional dan Penggunaan, Pemanfaatan dan Penjaminan
Hak dan kewajiban berbagai pelaku
Penggunaan yang diijinkan dan yang dilarang
Pemeliharaan kondisi properti
Pengelolaan dan penataan lansekap, ruang terbuka dan fasum/fasos
Pembangunan tanpa ijin (ilegal)
Pemeliharaan ruang terbuka dan fasilitas umum lingkungan
Pembiayaan pemeliharaan perbaikan
Pengambilan tindakan hukum (law enforcement) dalam pengelolaan
PERATURAN KHUSUS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN
Koordinasi persetujuan dan persyaratan penggunaan
Peraturan Penggunaan dan Pemanfaatan Kaveling dan Ruang Publik
Manajemen gangguan
Manajemen aksesibilitas umum
Kebersihan dan pembuangan
Pengelolaan utilitas dan fasilitas
PERATURAN KHUSUS PENGELOLAAN DAN PERAWATAN
Pengelolaan, penggunaan dan perawatan kaveling dan ruang publik
Peraturan Pengelolaan dan Perawatan Kaveling dan Ruang Publik
Koordinasi kegiatan yang diwadahi
Pengelolaan kaki lima
Pengelolaan sirkulasi pejalan kaki, transportasi dan sistem parkir
Manajemen gangguan (polusi udara, air, suara dan hama)
Manajemen teguran/sanksi/denda dan bonus/insentif/disinsentif
PERATURAN KHUSUS PELAYANAN LINGKUNGAN
Koordinasi layanan kegiatan yang diwadahi
Peraturan Pelayanan Lingkungan
Pengelolaan dan layanan kaki lima
Manajemen gangguan (polusi udara, air, suara dan hama)
Pengelolaan layanan kebersihan dan pembuangan
Koordinasi layanan keamanan dan keselamatan
Manajemen pelaksanaan peraturan layanan fasilitas umum
Contoh
PERATURAN UMUM
PIHAK BADAN- BADAN USAHA PENYEWA
Koordinasi pembaharuan
Peraturan Pembaharuan Aset
Manajemen risiko dan nilai aset terhadap kebutuhan
Manajemen pembaharuan
Perubahan/penambahan dan renovasi/perbaikan
Manajemen insentif/disinsentif/imbalan dalam pembaharuan aset
N N A AN YA N G A L KU G LI N
PIHAK MASYARAKAT PEMAKAI
K OP O O R PE ER A DI N NG SI AS AW ON I AS AL/ AN
dokumen PERATURAN LINGKUNGAN/KAWASAN MENGENAI PENGELOLAAN ASET PROPERTI LAYANAN JASA
I AS
PIHAK PENGELOLA KAWASAN
ST VE IN AN
KE RJ AS AM AI
KERJASAMA KEMITRAAN
G AN EN EW
NV ES TA SI
Manajemen teguran/sanksi/denda dan bonus/insentif/disinsentif/imbalan
PERATURAN KHUSUS PEMBAHARUAN / PERBAIKAN
IK AS D IN OR KO
PIHAK PEMERINTAH TERKAIT
50
PEMBINAAN PELAKSANAAN
PERAN PEMERINTAH DAERAH
PERAN PEMERINTAH
Identifikasi lokasi potensial yang memerlukan RTBL Menyusun RTBL kawasan strategis & prioritas Memberikan advis teknis RTBL atas permintaan daerah Memfasilitasi dengar pendapat proses RTBL Melaksanakan pembangunan fisik sesuai RTBL Mengembangkan kelembagaan khusus Melaksanakan pengawasan teknis proses RTBL
Identifikasi lokasi potensial yang memerlukan RTBL Menyusun RTBL kawasan prioritas Memberikan advis teknis RTBL oleh masyarakat Memfasilitasi dengar pendapat proses RTBL Menetapkan dokumen RTBL sebagai Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota Menyebarluaskan dan mempromosikan RTBL Melaksanakan pembangunan fisik sesuai RTBL Mengendalikan pelaksanaan pembangunan berdasar RTBL Mengembangkan kelembagaan khusus
51
52
