Lampiran: Ketetapan Muktamar VI Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 03/TAP/Muktamar VI/PPP/I/2007 Tanggal 01 Februari 2007 ANGGARAN DASAR PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PERIODE 2007 – 2012 MUKADDIMAH حيم ِ ن الّر ِ حم ْ سِم ال الّر ْ ِب
،عَلْيِه وسّلم َ ل ُ محّمٍد صّلى ا،ن َ سِلْي َ لْنِبَياءِ َواْلُمْر َ فا ِ شَر ْ عَلى َأ َ لُم َس ّ صلُة وال ّ ال،ن َ ب الَعاَلِمْي ّ ل َر ِ حْمُد َ اْل .ن َ جَمِعْي ْ حاِبِه َأ َص ْ عَلى آِلهِ َوَأ َو : ن اْلَكِرْيِم ِ ل َتَعاَلى ِفي القرآ ُ لا َ َقا ْن ُقُللْوِبُكم َ ف َبْيل َ علَداًء َفلَأّل ْ ِإْذ ُكْنُتلْم َأ،عَلْيُكلْم َ لل ِ تا َ لَتَفّرُقلْوا َواْذُكلُرْوا ِنْعَمل َ جِمْيعلًا َو َ لل ِ لا ِ حْبل َ صُمْوا ِب ِ عَت ْ َوا ن الل َلُكلْم آيِتلِه َلَعّلُكلْم ُ ك ُيَبّيل َ َكللذِل،ن الّنللاِر َفَأْنَقلَذُكْم ِمْنَهللا َ حْفَرٍة ِم ُ شَفا َ عَلى َ َوُكْنُتْم،خَوانًا ْ حُتمْ ِبِنْعَمِتِه ِإ ْ صَب ْ َفَأ َ َتْهَتُدْو ن Dan berpeganglah kamu semua kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni’mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni’mat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (Al Imron : 103)
ُ ن َأْهل ل َ َوَللْو آَمل،ل ِ ن ِبلا َ ن اْلُمْنَكلِر َوُتْؤِمُنلْو ِ عل َ ن َ ف َوَتْنَهلْو ِ ن ِبللاْلَمْعُرْو َ س َتلْأُمُرْو ِ ت ِللّنا ْ ج َ خِر ْ خْيَر ُأّمٍة ُأ َ ُكْنُتْم َ سُقْو ن ِ ن َوَأْكَثُرُهُم اْلَفا َ خْيرًا ّلُهْم ِمْنُهُم اْلُمْؤِمُنْو َ ن َ ب َلَكا ِ اْلِكتَا Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Al Imron : 110) Bahwa kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah berkat rahmat Allah Subhanahu Wata’ala dan merupakan jembatan emas menuju masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu Wata’ala dengan melaksanakan pembangunan spiritual dan material di segala bidang kehidupan. Bahwa sesungguhnya perjuangan partai politik tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan Bangsa Indonesia dalam menegakkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan, demi terwujudnya cita-cita proklamasi. Bahwa untuk itu, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahuhu Wata’ala, partai-partai politik yang berasas Islam yang terdiri dari Partai Nahdlatul ‘Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Parta Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam PERTI, melalui deklarasi tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa’dah 1392 H, memfusikan kegiatan politiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan merupakan wadah perjuangan ummat Islam dan wahana pembangunan demokrasi untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Negara 1
Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan nilai-nilai Islam yang bersifat Rahmatan Lil ‘Aalamiin BAB I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN Pasal 1 (1) Partai ini bernama Partai Persatuan Pembangunan disingkat PPP. (2) Partai Persatuan Pembangunan dibentuk di Jakarta pada tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa’dah 1392 H, untuk waktu yang tidak ditentukan. (3) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Wilayah berkedudukan di ibukota provinsi, dan Dewan Pimpinan Cabang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Partai Persatuan Pembangunan berasaskan Islam. Pasal 3 Tujuan Partai Persatuan Pembangunan adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir bathin dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah ridho Allah Subhanahuhu Wata’ala. BAB III USAHA Pasal 4 (1) Untuk mencapai tujuan, Partai Persatuan Pembangunan melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut: a. Melaksanakan ajaran Islam dalam hidup perorangan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. b. Mendorong terciptanya iklim yang sebaik-baiknya bagi terlaksananya kegiatan-kegiatan peribadatan menurut syariat Islam. c. Memupuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah untuk mengukuhkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dalam segala kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan. d. Menegakkan, membangun dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. e. Memperluas dan memperdalam pengetahuan rakyat supaya lebih sadar akan hak dan kewajibannya selaku warga negara dari Negara Hukum yang merdeka, berdaulat, demokratis, dan menghormati Hak Asasi Manusia. f. Menggairahkan partisipasi seluruh rakyat dalam pembangunan negara dan mengusahakan adanya keseimbangan pembangunan rohani dan jasmani. g. Mengadakan kerjasama dengan partai-partai politik dan golongan masyarakat lainnya untuk mencapai tujuan bersama atas dasar toleransi dan harga menghargai. h. Memberantas paham komunism/atheisme dan faham-faham lainnya yang bertentangan dengan Islam dan Pancasila. i. Turut memelihara persahabatan antara Republik Indonesia dengan negara– negara lain atas dasar hormat-menghormati dan kerjasama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang adil dan beradab. 2
j.
Melaksanakan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan partai. (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis dan konstitusional BAB IV LAMBANG Pasal 5 (1) Lambang Partai Persatuan Pembangunan adalah gambar Ka’bah. (2) Ketentuan mengenai Lambang Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan. BAB V KEDAULATAN Pasal 6 Kedaulatan Partai Persatuan Pembangunan berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Muktamar. BAB VI KEANGGOTAAN Bagian Pertama Anggota Pasal 7 Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Program Partai Persatuan Pembangunan dapat menjadi anggota Partai Persatuan Pembangunan. Bagian Kedua Hak Anggota Pasal 8 Setiap anggota berhak: a. Menghadiri rapat, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul atau saran sesuai dengan peraturan untuk itu; b. memilih dan dipilih menjadi anggota Pimpinan dan/atau jabatan lain yang ditetapkan oleh Partai Persatuan Pembangunan; c. memperoleh pendidikan, penataran, dan bimbingan; d. memperoleh perlindungan dan pembelaan. Bagian Ketiga Kewajiban Anggota Pasal 9 Setiap anggota berkewajiban: a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan Partai Persatuan Pembangunan yang telah diambil dengan sah; b. aktif dalam kegiatan dan melaksanakan serta bertanggungjawab atas segala sesuatu yang diamanatkan Partai Persatuan Pembangunan; c. menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Partai Persatuan Pembangunan; d. membayar uang iuran; 3
BAB – VII STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN Bagian Pertama Susunan Daerah Pasal 10 (1) Daerah Partai Persatuan Pembangunan ialah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disusun sesuai dengan susunan daerah pemerintahan: a. Wilayah Partai Persatuan Pembangunan ialah Provinsi; b. Cabang Partai Persatuan Pembangunan ialah Kabupaten/Kota; c. Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan ialah Kecamatan atau sebutan lain yang disamakan; d. Ranting Partai Persatuan Pembangunan ialah Desa/ Kelurahan atau sebutan lain yang disamakan (2) Pembentukan daerah Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan: a. Wilayah Partai Persatuan Pembangunan dibentuk oleh seluruh Dewan Pimpinan Cabang di wilayah tersebut dan ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat. b. Cabang Partai Persatuan Pembangunan dibentuk oleh seluruh Pimpinan Anak Cabang di cabang tersebut dan ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah. c. Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan dibentuk oleh seluruh Pimpinan Ranting di Anak Cabang tersebut dan ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang. d. Ranting Partai Persatuan Pembangunan dibentuk oleh anggota di Ranting tersebut dan ditetapkan oleh Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang. (3) Untuk daerah otonomi khusus yang susunan daerah pemerintahannya terdapat perbedaan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), susunan dan pembentukan daerah partainya dapat disesuaikan oleh Pimpinan Harian Wilayah yang bersangkutan (4) Di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dibentuk perwakilan Partai Persatuan Pembangunan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Bagian Kedua Kepemimpinan Pasal 11 Kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan disusun sesuai dengan tingkatan pemerintahan: a. Di tingkat nasional berkedudukan di Ibukota Negara, disebut Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan disingkat DPP PPP. b. Di tingkat Propinsi berkedudukan di Ibukota Propinsi, disebut Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan disingkat DPW PPP. c. Di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, disebut Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan disingkat DPC PPP. d. Di tingkat Kecamatan atau sebutan lain yang disamakan berkedudukan di Ibukota Kecamatan, disebut Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan disingkat PAC PPP. e. Di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain yang disamakan berkedudukan di Desa/Kelurahan disebut Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan disingkat PR PPP. 4
f. g.
Untuk daerah otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) susunan kepemimpinannya disesuaikan oleh Pimpinan Harian Wilayah yang bersangkutan. Untuk Perwakilan Partai Persatuan Pembangunan di Luar Negeri disebut Pimpinan Perwakilan Partai Persatuan Pembangunan. Bagian Ketiga Dewan Pimpinan Pusat Paragrap Pertama Susunan Organisasi Pasal 12
(1) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan terdiri atas: a. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat ; b. Majelis Syari’ah; c. Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat ; d. Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat ; e. Departemen; f. Lembaga. (2) Masa bakti Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan adalah 5 (lima) tahun (3) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat, Pimpinan Majelis Syari’ah, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat, Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat, dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar. (4) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat membentuk Departemen, dan Lembaga. Paragraf Kedua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Pasal 13 (1) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat adalah eksekutif partai di tingkat nasional, yang terdiri dari seorang Ketua Umum, seorang Wakil Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Jenderal, beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara, dan 3 (tiga) orang Wakil Bendahara. (2) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat berjumlah sebanyak-banyaknya 37 orang, dengan sekurang-kurangnya 7 orang perempuan. (3) Setiap ketua dan setiap sekretaris masing-masing membidangi bidang-bidang sebagai berikut: a. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi; b. Bidang Politik, Pemerintahan dan Otonomi Daerah; c. Bidang Agama dan Dakwah; d. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; e. Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Perundang-undangan; f. Bidang Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi; g. Bidang Perindustrian dan Perdagangan; h. Bidang Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Kelautan; i. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; j. Bidang Ketenagakerjaan; k. Bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan; l. Bidang Pemuda, Mahasiswa, dan Olahraga; m. Bidang Pertahanan, Keamanan dan Luar Negeri; n. Bidang Data, Informasi dan Komunikasi; o. Bidang Teknologi dan Lingkungan Hidup Paragraf Ketiga Tugas dan Wewenang 5
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Pasal 14 Tugas dan Wewenang Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat adalah: a. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Muktamar, Keputusan Musyawarah Kerja Nasional, dan ketetapan-ketetapan lain; b. menetapkan personalia anggota Majelis Syari’ah, anggota Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat, dan anggota Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat dengan memperhatikan sungguh–sungguh usulan Pimpinan Majelis yang bersangkutan; c. membentuk dan mengkoordinasikan Departemen–Departemen, dan Lembaga– lembaga; d. mengambil Keputusan tentang pencalonan/penggantian anggota–anggota yang ditugaskan pada lembaga–lembaga di luar Partai Persatuan Pembangunan di tingkat Pusat e. mengesahkan susunan dan personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Majelis Dewan Pimpinan Wilayah yang bersangkutan sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Wilayah; f. menetapkan Susunan dan Personalia Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di MPR-RI/DPR-RI, dengan memperhatikan aspirasi anggota Fraksi; g. memberikan garis kebijakan dan petunjuk kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di MPR-RI/DPR-RI dan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang ; h. membatalkan/meluruskan/memperbaiki suatu keputusan yang diambil oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di MPR-RI/DPR-RI, Musyawarah Wilayah/Cabang, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah /Dewan Pimpinan Cabang yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setelah mendengarkan pertimbangan dari Majelis Syari’ah atau Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat sesuai dengan sifat keputusannya; i. melaksanakan kewenangan lainya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Paragraf Keempat Majelis Syari’ah Pasal 15 (1) Majelis Syari’ah adalah institusi yang terdiri dari para ulama yang bekerja secara kolektif, bertugas memberikan fatwa agama kepada dan atas permintaan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat . (2) Fatwa agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat mengikat bagi seluruh anggota dan aparat Partai. (3) Majelis Syari’ah berjumlah sebanyak-banyaknya 35 orang, terdiri dari seorang Ketua, sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang Wakil Ketua, dan beberapa orang anggota. (4) Ketua dan para Wakil Ketua yang merupakan Pimpinan Majelis Syari’ah dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar. (5) Majelis Syari’ah hanya ada dan berkedudukan di tingkat pusat
Paragraf Kelima 6
Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat Pasal 16 (1) Majelis Pertimbangan Pusat adalah institusi yang terdiri dari tokoh-tokoh partai yang bekerja secara kolektif, bertugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran kepada Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat . (2) Pertimbangan, nasihat, dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat . (3) Majelis Pertimbangan Pusat berjumlah sebanyak-banyaknya 35 orang, terdiri dari seorang Ketua, sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, 2 (dua) orang Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota. (4) Ketua dan para Wakil Ketua, Sekretaris dan 2 (dua) Wakil Sekretaris merupakan Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar. Paragraf Keenam Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat Pasal 17 (1) Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat adalah institusi yang terdiri dari para cendekiawan, yang bekerja secara kolektif, bertugas melakukan pengkajian masalah negara, bangsa dan masyarakat, sebagai masukan bagi Partai, khususnya Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat. (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperhatikan sungguhsungguh oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat. (3) Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat berjumlah sebanyak-banyaknya 35 orang, terdiri dari seorang Ketua, 8 (delapan) orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris dan beberapa orang anggota. (4) Ketua dan para Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris yang merupakan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar. Paragraf Ketujuh Departemen Pasal 18 (1) Departemen adalah aparat operasional Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat . (2) Jenis dan jumlah Departemen disesuaikan dengan kebutuhan partai dan bidang-bidang yang ada sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3). (3) Susunan dan personalia departemen dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat, sebanyak-banyaknya 5 orang, terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan beberapa orang anggota. Paragraf Kedelapan Lembaga Pasal 19 (1) Lembaga adalah alat kelengkapan partai, bertugas melaksanakan fungsi khusus yang ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat . (2) Jenis dan jumlah lembaga disesuaikan dengan kebutuhan partai. (3) Susunan dan personalia Lembaga dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat, sebanyak-banyaknya 9 orang, terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan beberapa orang anggota Bagian Keempat 7
Dewan Pimpinan Wilayah Paragraf Pertama Susunan Organisasi Pasal 20 (1) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan terdiri atas: a. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah; b. Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Wilayah; c. Majelis Pakar Dewan Pimpinan Wilayah; d. Biro e. Lembaga (2) Masa bakti Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan adalah 5 (lima) tahun. (3) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah. (4) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah membentuk Biro dan Lembaga. Paragraf Kedua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Pasal 21 (1) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan 2 (dua) orang Wakil Bendahara. (2) Setiap Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris mengkoordinasi bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. (3) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah berjumlah sebanyak-banyaknya 23 orang, dengan sekurang-kurangnya 5 orang perempuan. (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini merujuk pada Pasal 13 ayat (3). (5) Khusus untuk wilayah Partai Persatuan Pembangunan provinsi DKI Jakarta, para ketua Dewan Pimpinan Cabang secara ex officio menjadi wakil ketua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah. Paragraf Ketiga Tugas dan Wewenang Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Pasal 22 Tugas dan Wewenang Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah adalah: a.Melaksanakan kebijakan Partai Persatuan Pembangunan di Wilayahnya dan memberikan petunjuk kepada Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang dalam melaksanakan program sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat; b. menetapkan personalia anggota Majelis Pertimbangan Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah, anggota Majelis Pakar Dewan Pimpinan Wilayah dengan memperhatikan sungguh-sungguh usulan Pimpinan Majelis yang bersangkutan; c.membentuk dan mengkoordinasikan Biro-Biro/ Lembaga-Lembaga; d. mengambil keputusan tentang pencalonan/ penggantian anggota-anggota yang ditugaskan pada lembaga-lembaga di luar Partai Persatuan Pembangunan di tingkat Wilayah/Provinsi dengan persetujuan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat; 8
e.mengusulkan kepada Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat tentang pencalonan anggota yang ditugaskan pada lembaga di luar Partai Persatuan Pembangunan di tingkat pusat. f. mengesahkan hasil keputusan Musyawarah Cabang tentang susunan dan personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang, sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Cabang; g. menetapkan susunan personalia Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Propinsi dengan memperhatikan aspirasi anggota Fraksi; h. memberikan garis kebijakan dan petunjuk kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Propinsi dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan; i. membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan yang diambil oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Propinsi, Musyawarah Cabang dan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendengarkan pertimbangan dari Majelis Pertimbangan Wilayah; j. melaksanakan kewenangan lainya yang diberikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Paragraf Keempat Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Wilayah Pasal 23 (1) Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Wilayah adalah institusi yang terdiri dari tokoh-tokoh partai yang bekerja secara kolektif, bertugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran kepada Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah. (2) Pertimbangan, nasihat, dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah. (3) Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Wilayah berjumlah sebanyak-banyaknya 23 orang, terdiri dari seorang Ketua, sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, 2 (dua) orang Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota. (4) Ketua dan para Wakil Ketua, Sekretaris dan para Wakil Sekretaris yang merupakan Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah. Paragraf Kelima Majelis Pakar Dewan Pimpinan Wilayah Pasal 24 (1) Majelis Pakar Dewan Pimpinan Wilayah adalah institusi yang terdiri dari para cendekiawan, yang bekerja secara kolektif, bertugas melakukan pengkajian masalah negara, bangsa, dan masyarakat di daerahnya, sebagai masukan bagi Partai, khususnya Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah. (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperhatikan sungguhsungguh oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah. (3) Majelis Pakar Dewan Pimpinan Wilayah terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris dan beberapa orang anggota. (4) Ketua dan para Wakil Ketua, Sekretaris dan para Wakil Sekretaris yang merupakan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah. Pasal 25 9
(1) Biro adalah aparat operasional Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah. (2) Jenis dan jumlah Biro disesuaikan dengan kebutuhan partai dan bidang-bidang yang ada sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3). (3) Susunan dan personalia Biro dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah, sebanyak-banyaknya 3 orang, terdiri dari seorang Ketua, dan beberapa orang anggota. Paragraf Ketujuh Lembaga Pasal 26 (1) Lembaga adalah alat kelengkapan partai, bertugas melaksanakan fungsi khusus yang ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah. (2) Jenis dan jumlah lembaga disesuaikan dengan kebutuhan Partai di tingkat Wilayah. (3) Susunan dan personalia Lembaga dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah sebanyak-banyaknya 5 orang, terdiri dari seorang Ketua, dan beberapa orang anggota. Bagian Kelima Dewan Pimpinan Cabang Paragraf Pertama Susunan Organisasi Pasal 27 (1) Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan terdiri atas: a. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang; b. Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang; c. Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang; d. Bagian; e. Lembaga. (2) Masa bakti Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan adalah 5 (lima) tahun. (3) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang. (4) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang membentuk Bagian dan Lembaga. Paragraf Kedua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Pasal 28 (1) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan 2 (dua) orang Wakil Bendahara. (2) Setiap Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris mengkoordinasi bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. (3) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang berjumlah sebanyak-banyaknya 21 orang, dengan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang perempuan. (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini merujuk pada Pasal 13 ayat (3).
10
Paragraf Ketiga Tugas dan Wewenang Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Pasal 29 Tugas dan Wewenang Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang adalah: a. melaksanakan kebijakan Partai Persatuan Pembangunan di cabangnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah; b. menetapkan personalia anggota Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang , dan anggota Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang dengan memperhatikan sungguhsungguh usulan Pimpinan Majelis yang bersangkutan; c. membentuk dan mengkoordinasikan Bagian-Bagian/Lembaga; d. mengambil keputusan tentang pencalonan/penggantian anggota-anggota yang ditugaskan pada lembaga-lembaga di luar Partai Persatuan Pembangunan di tingkat Cabang/Kabupaten/Kota dengan persetujuan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah; e. mengusulkan kepada Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah dan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat tentang pencalonan/penggantian anggota-anggota yang ditugaskan pada lembaga di luar Partai Persatuan Pembangunan di tingkat wilayah/Provinsi dan pusat; f. menetapkan susunan/personalia Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten/ Kota dengan memperhatikan aspirasi anggota Fraksi; g. memberikan garis kebijakan dan petunjuk kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan aspirasi anggota Fraksi; h. menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa dalam hal Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang menilai bahwa telah terjadi kevakuman organisasi dan kepemimpinan pada Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang dengan persetujuan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah; i. mengesahkan susunan dan personalia Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Majelis Pertimbangan Pimpinan Anak Cabang sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Anak Cabang; j. membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan yang diambil oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Kabupaten/Kota, Musyawarah Anak Cabang, Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang , Musyawarah Ranting, dan Pengurus Harian Pimpinan Ranting yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendengarkan pertimbangan dari Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang ; k. melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Paragraf Keempat Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang Pasal 30 (1) Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang merupakan institusi yang terdiri dari tokoh-tokoh partai yang bekerja secara kolektif, bertugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran kepada Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang. (2) Pertimbangan, nasihat, dan saran sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang.
11
(3) Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang berjumlah sebanyak-banyaknya 21 orang, terdiri dari seorang Ketua, sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan beberapa orang anggota. (4) Ketua dan para Wakil Ketua yang merupakan Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang. Paragraf Kelima Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Pasal 31 (1) Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang adalah institusi yang terdiri dari para cendekiawan, yang bekerja secara kolektif, bertugas melakukan pengkajian masalah daerah dan masyarakat di daerahnya sebagai masukan bagi Partai, khususnya Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang. (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperhatikan sungguhsungguh oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang. (3) Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa seorang Wakil Sekretaris dan beberapa orang anggota. (4) Ketua dan para Wakil Ketua, Sekretaris dan para Wakil Sekretaris yang merupakan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang. Paragraf Keenam Bagian Pasal 32 (1). Bagian adalah aparat operasional Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang. (2). Jenis dan jumlah Bagian disesuaikan dengan kebutuhan partai dan bidang-bidang yang ada sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3). (3). Susunan dan personalia Bagian dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang. Paragraf Ketujuh Lembaga Pasal 33 (1) Lembaga adalah alat kelengkapan partai, bertugas melaksanakan fungsi khusus yang ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang . (2) Jenis dan jumlah lembaga disesuaikan dengan kebutuhan Partai di tingkat cabang. (3) Susunan dan personalia Lembaga dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang. Bagian Keenam Pimpinan Anak Cabang Paragraf Pertama Susunan Organisasi Pasal 34 (1) Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan terdiri atas: a. Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang; b. Majelis Pertimbangan Pimpinan Anak Cabang; c. Seksi; (2) Masa bakti Pimpinan Anak Cabang adalah 5 (lima) tahun. 12
(3) Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Majelis Pertimbangan Pimpinan Anak Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Anak Cabang. (4) Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang membentuk Seksi. Paragraf Kedua Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang Pasal 35 (1) Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, dan seorang Bendahara. (2) Setiap wakil ketua dan wakil sekretaris mengkoordinasi bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. (3) Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang berjumlah sebanyak-banyaknya 17 orang, dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang perempuan. (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini merujuk pada Pasal 13 ayat (3). Paragraf Ketiga Tugas dan Wewenang Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang Pasal 36 Tugas dan Wewenang Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang adalah: a. Melaksanakan kebijakan Partai Persatuan Pembangunan di Anak Cabangnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, dan Dewan Pimpinan Cabang; b. menetapkan personalia anggota Majelis Pertimbangan Pimpinan Anak Cabang dengan memperhatikan sungguh-sungguh usulan Pimpinan Majelis; c. membentuk dan mengkoordinasikan Seksi; d. mengusulkan kepada Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang tentang pencalonan/penggantian anggota-anggota yang ditugaskan pada lembaga di luar Partai Persatuan Pembangunan ditingkat cabang/ Kabupaten/Kota; e. mengesahkan susunan dan personalia Pengurus Harian Pimpinan Ranting dan Pimpinan Majelis Pertimbangan Pimpinan Ranting sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Ranting; f. melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Paragraf Keempat Majelis Pertimbangan Pimpinan Anak Cabang Pasal 37 (1) Majelis Pertimbangan Pimpinan Anak Cabang merupakan institusi yang terdiri dari tokoh-tokoh partai yang bekerja secara kolektif, bertugas memberikan pertimbangan, nasehat, dan saran kepada Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang. (2) Pertimbangan, nasihat, dan saran sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang. (3) Majelis Pertimbangan Pimpinan Anak Cabang berjumlah sebanyak-banyaknya 15 orang, terdiri dari seorang Ketua, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota. (4) Ketua dan para Wakil Ketua yang merupakan Pimpinan Majelis Pertimbangan Pimpinan Anak Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Anak Cabang. 13
Paragraf Kelima Seksi Pasal 38 (1) Seksi adalah Aparat Operasional Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang . (2) Jenis dan jumlah Seksi disesuaikan dengan kebutuhan partai di anak cabang yang bersangkutan dengan merujuk pada Pasal 13 ayat (3). (3) Susunan dan personalia Seksi dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang. Bagian Ketujuh Pimpinan Ranting Paragraf Pertama Susunan Organisasi Pasal 39 (1) Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan terdiri atas: a. Pengurus Harian Pimpinan Ranting; b. Majelis Pertimbangan Pimpinan Ranting; c. Kelompok Kerja Ranting. (2) Masa bakti Pimpinan Ranting adalah 5 (lima) tahun. (3) Pengurus Harian Pimpinan Ranting dan Pimpinan Majelis Pertimbangan Pimpinan Ranting dipilih dan ditetapkan oleh Rapat Anggota. (4) Pengurus Harian Pimpinan Ranting membentuk Kelompok Kerja Ranting. (5) Pengurus Harian Pimpinan Ranting dapat membentuk Anak Ranting sesuai dengan kebutuhan. Paragraf Kedua Pengurus Harian Pimpinan Ranting Pasal 40 (1) Pengurus Harian Pimpinan Ranting terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, dan seorang Bendahara. (2) Setiap wakil ketua dan wakil sekretaris mengkoordinasi bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. (3) Pengurus Harian Pimpinan Ranting berjumlah sebanyak-banyaknya 13 orang, dengan sekurang-kurangnya seorang perempuan. (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini merujuk pada Pasal 13 ayat (3). Paragraf Ketiga Tugas dan Wewenang Pengurus Harian Pimpinan Ranting Pasal 41 Tugas dan Wewenang Pengurus Harian Pimpinan Ranting adalah: a. melaksanakan kebijakan Partai Persatuan Pembangunan di rantingnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Anak Cabang; b. menetapkan personalia anggota Majelis Pertimbangan Pimpinan Ranting dengan memperhatikan sungguh-sungguh usulan Pimpinan Majelis; c. membentuk dan mengkoordinasikan Kelompok Kerja Ranting; 14
d.
melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga.
dan
Paragraf Keempat Majelis Pertimbangan Pimpinan Ranting Pasal 42 (1) Majelis Pertimbangan Pimpinan Ranting merupakan institusi yang terdiri dari tokohtokoh partai yang bekerja secara kolektif, bertugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran kepada Pengurus Harian Pimpinan Ranting. (2) Pertimbangan, nasihat, dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian Pimpinan Ranting. (3) Majelis Pertimbangan Pimpinan Ranting berjumlah sebanyak-banyaknya 11 orang, terdiri dari seorang Ketua, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota. (4) Ketua dan para Wakil Ketua yang merupakan Pimpinan Majelis Pertimbangan Pimpinan Ranting dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Ranting. Paragraf Kelima Kelompok Kerja Ranting Pasal 43 (1) Kelompok Kerja Ranting adalah aparat operasional Pengurus Harian Pimpinan Ranting. (2) Jenis dan jumlah Kelompok Kerja Ranting disesuaikan dengan kebutuhan partai di Ranting yang bersangkutan dengan merujuk pada Pasal 13 ayat (3). (3) Susunan dan personalia Kelompok Kerja Ranting dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian Pimpinan Ranting. BAB VIII PERMUSYAWARATAN Bagian Pertama Musyawarah dan Rapat Pasal 44 (1) Jenis-jenis Musyawarah adalah: a. Muktamar; b. Musyawarah Kerja Nasional; c. Musyawarah Wilayah; d. Musyawarah Kerja Wilayah; e. Musyawarah Cabang; f. Musyawarah Kerja Cabang; g. Musyawarah Anak Cabang; h. Musyawarah Kerja Anak Cabang; i. Musyawarah Ranting. (2) Dalam keadaan tertentu dapat diselenggarakan: a. Muktamar Luar Biasa; b. Musyawarah Wilayah Luar Biasa; c. Musyawarah Cabang Luar Biasa; d. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa; e. Musyawarah Ranting Luar Biasa. Pasal 45 15
(1) Selain jenis-jenis permusyawaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dapat diadakan: a. Rapat Pimpinan; b. Konvensi; c. Jenis-jenis rapat lain. (2) Jenis-jenis Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah: a. Rapat Pimpinan Nasional; b. Rapat Pimpinan Wilayah; c. Rapat Pimpinan Cabang; d. Rapat Pimpinan Anak Cabang. (3) Jenis-jenis Rapat lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c adalah: a. Rapat Pleno. b. Rapat Pengurus Harian. c. Rapat Majelis. d. Rapat Bidang. e. Rapat Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Pokja f. Rapat Lembaga g. Rapat Koordinasi. Bagian Kedua Musyawarah Paragraf Pertama Muktamar Pasal 46 (1) Muktamar adalah musyawarah tingkat nasional yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Partai Persatuan Pembangunan, diadakan 5 (lima) tahun sekali. (2) Muktamar diselenggarakan setelah Musyawarah Wilayah seluruh Indonesia. (3) Muktamar berwenang: a. menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; b. menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang disampaikan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat ; c. menetapkan program perjuangan partai; d. memilih dan menetapkan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat, Pimpinan Majelis Syari’ah, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat, dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat; e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu. (4) Muktamar diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. (5) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan oleh Muktamar. Paragraf Kedua Muktamar Luar Biasa Pasal 47 (1) Muktamar Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Muktamar. (2) Muktamar Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan setelah diputuskan dalam Musyawarah Kerja Nasional atas permintaan secara tertulis dari: a. lebih dua per tiga (2/3) jumlah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan; dan 16
b. lebih dua per tiga (2/3) jumlah Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan. (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan Musyawarah Kerja Wilayah/Cabang. (4) Ketentuan-ketentuan tentang Muktamar berlaku pula bagi Muktamar Luar Biasa. (5) Masa bakti Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Luar Biasa melanjutkan masa bakti Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan sebelumnya. Paragraf Ketiga Musyawarah Kerja Nasional Pasal 48 (1) Musyawarah Kerja Nasional diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, dan masalah lainnya yang dianggap mendesak, diadakan sekurang-kurangnya sekali antara dua Muktamar. (2) Musyawarah Kerja Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. (3) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Paragraf Keempat Musyawarah Wilayah Pasal 49 (1) Musyawarah Wilayah adalah musyawarah tingkat wilayah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Partai Persatuan Pembangunan di tingkat wilayah, diadakan 5 (lima) tahun sekali. (2) Musyawarah Wilayah diselenggarakan setelah Musyawarah Cabang di Wilayah yang bersangkutan. (3) Musyawarah Wilayah berwenang: a. menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan yang disampaikan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah; b. menetapkan program perjuangan partai; c. memilih dan menetapkan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Wilayah; d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu. (4) Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan. (5) Acara, Tata Tertib Musyawarah Wilayah, dan Tata Cara Pemilihan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah. Paragraf Kelima Musyawarah Wilayah Luar Biasa Pasal 50 (1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Wilayah. 17
(2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan setelah diputuskan dalam Musyawarah Kerja Wilayah atas permintaan secara tertulis oleh lebih dari dua pertiga (2/3) jumlah Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan. (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan Musyawarah Kerja Cabang. (4) Ketentuan-ketentuan tentang Musyawarah Wilayah berlaku pula bagi Musyawarah Wilayah Luar Biasa. (5) Masa bakti Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan hasil Musyawarah Wilayah Luar Biasa melanjutkan masa bakti Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan sebelumnya. Paragraf Keenam Musyawarah Kerja Wilayah Pasal 51 (1) Musyawarah Kerja Wilayah diselenggarakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan Musyawarah Wilayah dan masalah lainnya yang dianggap mendesak, diadakan sekurang-kurangnya sekali antara dua Musyawarah Wilayah (2) Musyawarah Kerja Wilayah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan. (3) Acara, Tata Tertib Musyawarah Kerja Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah. Paragraf Ketujuh Musyawarah Cabang Pasal 52 (1) Musyawarah Cabang adalah musyawarah tingkat cabang yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Partai Persatuan Pembangunan di tingkat cabang, diadakan 5 (lima) tahun sekali. (2) Musyawarah Cabang diselenggarakan setelah Musyawarah Anak Cabang di Cabang yang bersangkutan. (3) Musyawarah Cabang berwenang: a. menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan yang disampaikan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang; b. menetapkan program perjuangan partai; c. memilih dan menetapkan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang; d. menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu. (4) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan. (5) Acara, Tata Tertib Musyawarah Cabang, dan Tata Cara Pemilihan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Musyawarah Cabang. Paragraf Kedelapan Musyawarah Cabang Luar Biasa Pasal 53
18
(1) Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Cabang. (2) Musyawarah Cabang Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan setelah diputuskan dalam Musyawarah Kerja Cabang atas permintaan secara tertulis lebih dari dua pertiga (2/3) jumlah Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan. (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil Musyawarah Kerja Anak Cabang. (4) Ketentuan-ketentuan tentang Musyawarah Cabang berlaku pula bagi Musyawarah Cabang Luar Biasa. (5) Masa bakti Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan hasil Musyawarah Cabang Luar Biasa melanjutkan masa bakti Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan sebelumnya. Paragraf Kesembilan Musyawarah Kerja Cabang Pasal 54 (1)
Musyawarah Kerja Cabang diselenggarakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan Musyawarah Cabang dan masalah lainnya yang dianggap mendesak, diadakan sekurang-kurangnya sekali antara dua Musyawarah Cabang. (2) Musyawarah Kerja Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan. (3) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja Cabang ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang. Paragraf Kesepuluh Musyawarah Anak Cabang Pasal 55 (1) Musyawarah Anak Cabang adalah musyawarah tingkat anak cabang yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Partai Persatuan Pembangunan di tingkat anak cabang, diadakan 5 (lima) tahun sekali. (2) Musyawarah Anak cabang diselenggarakan setelah Musyawarah Ranting di Anak Cabang yang bersangkutan. (3) Musyawarah Anak Cabang berwenang: a. menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan yang disampaikan oleh Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang; b. menetapkan program perjuangan partai; c. memilih dan menetapkan Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Majelis Pertimbangan Pimpinan Anak Cabang; d. menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu. (4) Musyawarah Anak Cabang diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan. (5) Cara Pemilihan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Musyawarah Anak Cabang.
19
Paragraf Kesebelas Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa Pasal 56 (1) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Anak Cabang. (2) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan setelah diputuskan dalam Musyawarah Kerja Anak Cabang atas permintaan secara tertulis oleh lebih dari dua pertiga (2/3) jumlah Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan; (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil Rapat Anggota. (4) Ketentuan-ketentuan tentang Musyawarah Anak Cabang berlaku pula bagi Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa. (5) Masa bakti Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan hasil Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa melanjutkan masa bakti Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan sebelumnya Paragraf Keduabelas Musyawarah Kerja Anak Cabang Pasal 57 (1)
Musyawarah Kerja Anak Cabang diselenggarakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan Musyawarah Anak Cabang dan masalah lainnya yang dianggap mendesak, diadakan sekurang-kurangnya sekali antara dua Musyawarah Anak Cabang. (2) Musyawarah Kerja Anak Cabang diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan. (3) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja Anak Cabang ditetapkan oleh Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang. Paragraf Ketigabelas Musyawarah Ranting Pasal 58 (1) Musyawarah Ranting adalah musyawarah tingkat ranting yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Partai Persatuan Pembangunan di tingkat ranting, diadakan 5 (lima) tahun sekali. (2) Musyawarah Ranting berwenang: a. menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan yang disampaikan oleh Pengurus Harian Pimpinan Ranting; b. menetapkan program perjuangan partai; c. memilih dan menetapkan Pengurus Harian Pimpinan Ranting dan Pimpinan Majelis Pertimbangan Ranting d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu. (3) Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pimpinan Harian Ranting. (4) Acara, Tata Tertib Musyawarah Ranting, dan Tata Cara Pemilihan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Musyawarah Ranting. 20
Paragraf Keempatbelas Musyawarah Ranting Luar Biasa Pasal 59 (1) Musyawarah Ranting Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian Pimpinan Ranting dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Ranting. (2) Musyawarah Ranting Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diadakan atas permintaan secara tertulis oleh lebih dari dua pertiga (2/3) jumlah anggota Partai Persatuan Pembangunan; (3) Ketentuan-ketentuan tentang Musyawarah Ranting berlaku pula bagi Musyawarah Ranting Luar Biasa; (4) Masa bakti Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan hasil Musyawarah Ranting Luar Biasa melanjutkan masa bakti Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan sebelumnya. BAB IX PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 60 (1) Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara. BAB X BADAN OTONOM Pasal 61 (1) Badan Otonom adalah organisasi massa/profesi/ kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada dan bernaung di bawah Partai Persatuan Pembangunan, yang mengatur urusan rumah tangganya sendiri. (2) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat dapat mengambil inisiatif untuk pembentukan Badan otonom sesuai dengan kebutuhan. (3) Badan Otonom ditetapkan dan dikoordinasikan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat . BAB XI FRAKSI Pasal 62 (1) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disingkat F-PPP adalah pengelompokan anggota Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan dari Partai Persatuan Pembangunan. (2) F-Partai Persatuan Pembangunan adalah alat perjuangan Partai di Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan, sebagai pelaksana kebijakan Pengurus Harian menurut tingkatannya. (3) F-Partai Persatuan Pembangunan tunduk dan bertanggungjawab kepada Pengurus Harian menurut tingkatannya. (4) F-Partai Persatuan Pembangunan memberikan laporan secara periodik dan berkonsultasi dengan Pengurus Harian menurut tingkatannya. (5) Setiap anggota Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan dari Partai Persatuan Pembangunan harus bergabung dalam F-Partai Persatuan Pembangunan. 21
(6) Anggota DPR/DPRD yang tidak memenuhi syarat membentuk fraksi tetap menjadi alat perjuangan partai dan bertanggungjawab kepada Pengurus Harian menurut tingkatannya. BAB XII KEUANGAN Pasal 63 (1) Keuangan Partai Persatuan Pembangunan diperoleh dari: a. Uang pangkal dan iuran anggota; b. Iuran wajib anggota yang duduk sebagai anggota legislatif, pejabat eksekutif, dan pejabat lembaga pemerintahan lainnya; c. Penerimaan yang halal dan tidak mengikat; d. Bantuan dari Negara/Pemerintah. (2) Pengelolaan keuangan dilakukan oleh Pengurus Harian di masing-masing tingkatan secara transparan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. BAB XIII SEKRETARIAT Pasal 64 (1) Untuk menyelenggarakan administrasi Partai Persatuan Pembangunan, dibentuk Sekretariat. (2) Struktur organisasi, badan-badan kelengkapan, dan tata kerja Sekretariat ditetapkan oleh Pengurus Harian. BAB XIV LAIN-LAIN Pasal 65 Setiap tingkatan kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan harus memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender berdasarkan kualitas sumber daya manusia. BAB XV PEMBUBARAN Pasal 66 (1) Partai Persatuan Pembangunan hanya dapat dibubarkan oleh Muktamar. (2) Apabila terjadi pembubaran, maka seluruh aset Partai Persatuan Pembangunan diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan Islam. BAB XVI PENUTUP Pasal 67 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lainnya. (2) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Muktamar (3) Anggaran Dasar ini diubah oleh Muktamar VI Partai Persatuan Pembangunan, yang diselenggarakan pada tanggal 30 Januari s/d 3 Februari 2007 bertepatan dengan tanggal 11 s/d 15 Muharram 1428 H di Jakarta. (4) Dengan disahkannya Anggaran Dasar ini oleh Muktamar VI, maka Anggaran Dasar hasil Keputusan Muktamar V dinyatakan tidak berlaku. 22
ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN BAB I LAMBANG Pasal 1 (1) Ka'bah adalah simbol pemersatu Umat Islam. (2) Ka'bah bagi Partai Persatuan Pembangunan merupakan simbol kesatuan arah perjuangan umat Islam Indonesia dalam rangka beribadah kepada Allah Subahanu wa Ta’ala serta merupakan sumber inspirasi dan motivasi untuk menegakkan Ajaran Islam dalam segala bidang kehidupan. (3) Lambang Partai Persatuan Pembangunan adalah gambar Ka’bah yang dipandang dari arah depan pintu masuk bertirai warna kuning emas dan tampak disisi kiri Hajar Aswad tepat pada sudut dinding, dibawah gambar ka’bah bertuliskan PPP berwarna kuning emas yaitu singkatan nama Partai Persatuan Pembangunan diatas warna dasar hijau dalam bingkai segi empat sama sisi berwarna kuning emas. BAB – II KEANGGOTAAN Bagian Pertama Persyaratan Pasal 2 (1) Persyaratan untuk menjadi Anggota Partai Persatuan Pembangunan: a. Telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah; b. menyetujui dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan; c. sanggup aktif mengikuti kegiatan-kegiatan Partai Persatuan Pembangunan (2) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi Anggota oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang . (1) Mereka yang pada tanggal 5 Januari 1973 M bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1392 H telah menjadi Anggota salah satu dari empat eks Partai Politik Islam yang memfusikan kegiatan politiknya ke dalam Partai Persatuan Pembangunan, langsung menjadi Anggota Partai Persatuan Pembangunan dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan oleh Pimpinan Harian Cabang sepanjang yang bersangkutan tidak/belum menjadi Anggota partai politik lain Bagian Kedua Pemberhentian Anggota Pasal 3 Anggota Partai Persatuan Pembangunan berhenti karena: a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri secara tertulis; c. diberhentikan; d. menjadi Anggota partai politik lain; Pasal 4 (1) Pemberhentian atau pemberhentian sementara seorang Anggota Partai Persatuan Pembangunan dapat dilakukan karena: 23
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan; b. dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota sebagaimana diatur pada Pasal 9 Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan; c. menjadi Anggota partai politik lain; d. dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih Pemberhentian terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c yang tidak menduduki jabatan di dalam maupun di luar Partai Persatuan Pembangunan dilakukan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut secepat-cepatnya 15 hari dan selambatlambatnya 30 hari. Pemberhentian terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c yang menduduki jabatan di dalam maupun di luar Partai Persatuan Pembangunan di tingkat pusat dilakukan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut secepat-cepatnya 15 hari dan selambat-lambatnya 30 hari. Pemberhentian terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c yang menduduki jabatan di dalam maupun di luar Partai Persatuan Pembangunan di tingkat wilayah/provinsi dilakukan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat atas usul Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturutturut secepat-cepatnya 15 hari dan selambat-lambatnya 30 hari. Pemberhentian terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c yang menduduki jabatan di dalam maupun di luar Partai Persatuan Pembangunan di tingkat Cabang/Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat atas usul Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang melalui Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut secepatcepatnya 15 hari dan selambat-lambatnya 30 hari. Pemberhentian terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c yang menduduki jabatan di dalam maupun di luar Partai Persatuan Pembangunan di tingkat Anak Cabang/Kecamatan dilakukan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah atas usul Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang melalui Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut secepat-cepatnya 15 hari dan selambat-lambatnya 30 hari. Pemberhentian terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c yang menduduki jabatan didalam Partai Persatuan Pembangunan di tingkat Ranting/Desa/ Kelurahan dilakukan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang atas usul Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut secepat-cepatnya 15 hari dan selambat-lambatnya 30 hari. Pemberhentian terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (d) yang menduduki ataupun tidak menduduki jabatan di dalam maupun di luar Partai Persatuan Pembangunan di tingkat Pusat dilakukan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat setelah yang bersangkutan dinyatakan 24
bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri/Pengadilan TIPIKOR). Dalam hal Putusan Pengadilan Tingkat Pertama belum menyatakan bersalah, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat. (9) Pemberhentian terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d yang menduduki ataupun tidak menduduki jabatan di dalam maupun di luar Partai Persatuan Pembangunan di tingkat Wilayah/Provinsi dilakukan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri/Pengadilan TIPIKOR). Dalam hal Putusan Pengadilan Tingkat Pertama belum menyatakan bersalah, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat. (10) Pemberhentian terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d yang menduduki ataupun tidak menduduki jabatan di dalam maupun di luar Partai Persatuan Pembangunan di tingkat Cabang dilakukan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri/Pengadilan TIPIKOR). Dalam hal Putusan Pengadilan Tingkat Pertama belum menyatakan bersalah, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat. (11) Pemberhentian terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d yang menduduki ataupun tidak menduduki jabatan di dalam maupun di luar Partai Persatuan Pembangunan di tingkat Anak Cabang/Kecamatan dilakukan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri/Pengadilan TIPIKOR). Dalam hal Putusan Pengadilan Tingkat Pertama belum menyatakan bersalah, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah . (12) Pemberhentian terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d yang menduduki ataupun tidak menduduki jabatan di dalam maupun di luar Partai Persatuan Pembangunan di tingkat Ranting/Desa/Kelurahan dilakukan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri/Pengadilan TIPIKOR). Dalam hal Putusan Pengadilan Tingkat Pertama belum menyatakan bersalah, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang . (13) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) dibuktikan dengan surat keputusan Pengurus Harian. (14) Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang diberhentikan atau diberhentikan sementara berhak mengajukan peninjauan kembali kepada Pimpinan Harian yang memberhentikan dan/atau tingkat Pimpinan Harian yang lebih tinggi sampai kepada Muktamar BAB III PIMPINAN Bagian Pertama Persyaratan dan Larangan Pasal 5 Untuk dapat dipilih menjadi Anggota Dewan Pimpinan di semua tingkatan harus memenuhi syarat:
25
a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala serta berakhlak mulia, memiliki prestasi, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi terhadap Partai Persatuan Pembangunan; b. telah menjadi Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota; c. Untuk jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat, Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Wilayah/Cabang/Anak Cabang telah menjadi Pengurus Partai Persatuan Pembangunan sekurang-kurangnya 1 (satu) periode pada masing-masing tingkatannya dan/atau pada kepengurusan satu tingkat di bawahnya. Pasal 6 (1) Seorang Anggota Partai Persatuan Pembangunan hanya dapat dipilih untuk jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat serta Ketua atau Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah /Dewan Pimpinan Cabang /Pimpinan Anak Cabang/Pimpinan Ranting untuk 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut atau tidak berturut-turut pada jabatan dan tingkatan yang sama. (2) Ketua Umum Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan,dan Ketua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah /Dewan Pimpinan Cabang /Pimpinan Anak Cabang/Pimpinan Ranting berkewajiban menyelesaikan masa jabatannya. Pasal 7 (1)
Seorang Anggota Partai Persatuan Pembangunan dilarang memegang jabatan rangkap pada Dewan Pimpinan di semua tingkatan. (2) Apabila terjadi rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan sebelumnya batal dengan sendirinya. (3) Setiap Anggota Dewan Pimpinan di semua tingkatan yang menduduki Jabatan Eksekutif, dapat mendelegasikan tugas-tugas Partai kepada Anggota Dewan Pimpinan lain Bagian Kedua Mekanisme Kerja Pasal 8 (1) Ketua Umum, Ketua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah /Dewan Pimpinan Cabang /Pimpinan Anak Cabang/Pimpinan Ranting, bertugas memimpin dan sebagai penanggungjawab umum Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya. (2) Wakil Ketua Umum bertugas membantu Ketua Umum dalam memimpin Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, serta mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugasnya. (3) Ketua Dewan Pimpinan Pusat, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah /Dewan Pimpinan Cabang /Pimpinan Anak Cabang/Pimpinan Ranting bertugas menjalankan bidang tugas yang telah ditetapkan, dan bertanggungjawab kepada Pengurus Harian sesuai tingkatannya. (4) Sekretaris Jenderal, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah /Dewan Pimpinan Cabang /Pimpinan Anak Cabang/ Pimpinan Ranting, bertugas sebagai administrator organisasi Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya. (5) Wakil Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah /Dewan Pimpinan Cabang /Pimpinan Anak Cabang/Pimpinan Ranting, bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi kegiatan pelaksanaan tugas bidang Ketua Pengurus 26
Harian Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah /Dewan Pimpinan Cabang /Pimpinan Anak Cabang/Pimpinan Ranting dan bertanggungjawab kepada Pengurus Harian sesuai tingkatannya. (6) Bendahara bertugas merencanakan dan melaksanakan pengumpulan dana, serta mengelola administrasi keuangan partai dengan sebaik-baiknya. (7) Wakil Bendahara bertugas membantu bendahara dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) Keuangan Partai Persatuan Pembangunan dipertanggungjawabkan oleh Bendahara kepada Pengurus Harian sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dalam rapat Pengurus Harian dan selanjutnya Pengurus Harian melaporkannya kepada rapat pleno Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya. Pasal 9 (1) Pengurus Harian di setiap tingkatan bekerja secara kolektif. oleh karena itu, semua kebijakan yang ditetapkan, harus didasarkan atas keputusan Rapat Pengurus Harian. (2) Dalam hal yang sangat mendesak, Ketua Umum bersama dengan Wakil Ketua Umum, Ketua terkait, Sekretaris Jenderal, dan Wakil Sekretaris Jenderal terkait, serta Ketua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah /Dewan Pimpinan Cabang / Pimpinan Anak Cabang/Pimpinan Ranting bersama Wakil Ketua terkait, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris terkait, dapat menetapkan suatu kebijakan di luar rapat Pengurus Harian dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah itu harus dipertanggungjawabkan kepada Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya. Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota Dewan Pimpinan Pasal 10 (1) Pemberhentian atau pemberhentian sementara Anggota Dewan Pimpinan dapat dilakukan karena: a. meninggal dunia; b. berhenti atas permintaan sendiri; c. nyata-nyata tidak aktif dalam kegiatan kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan; d. melakukan perbuatan yang menjatuhkan nama Partai Persatuan Pembangunan; e. melanggar keputusan Partai Persatuan Pembangunan yang telah diambil dengan sah; f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Pemberhentian Anggota Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dilakukan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat yang telah diambil dengan sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Anggota Pimpinan Majelis/Anggota Majelis maka Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan. (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan yang terdiri dari: a. Anggota Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah dan Anggota Pimpinan Majelis Tingkat Wilayah dilakukan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat atas usul Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah yang telah diambil dengan sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Anggota Pimpinan Majelis tingkat Wilayah, 27
maka Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan. b. Anggota Majelis tingkat Wilayah, Pimpinan dan Anggota Biro/Lembaga dilakukan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah yang telah diambil dengan sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Anggota Majelis tingkat Wilayah, maka Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan (4) Pemberhentian Anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan yang terdiri dari: a. Anggota Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang dan Anggota Pimpinan Majelis Tingkat Cabang dilakukan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat atas usul Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang melalui Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah , berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang yang telah diambil dengan sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Anggota Pimpinan Majelis tingkat Cabang, maka Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan. b. Anggota Majelis tingkat Cabang, Pimpinan dan Anggota Bagian/Lembaga dilakukan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang yang telah diambil dengan sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Anggota Majelis tingkat Cabang, maka Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan (5) Pemberhentian Anggota Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan yang terdiri dari: a. Anggota Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang dan Anggota Pimpinan Majelis Pertimbangan Anak Cabang dilakukan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah atas usul Pengurus Harian Anak Cabang melalui Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang , berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang yang telah diambil dengan sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Anggota Pimpinan Majelis Pertimbangan Anak Cabang, maka Rapat Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis Pertimbangan Anak Cabang. b. Anggota Majelis Pertimbang Anak Cabang, Pimpinan dan Anggota Seksi dilakukan oleh Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang yang telah diambil dengan sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Pimpinan Majelis Pertimbangan Anak Cabang, maka Rapat Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis Pertimbangan Anak Cabang. (6) Pemberhentian Anggota Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan yang terdiri dari: a. Anggota Pengurus Harian Pimpinan Ranting dan Anggota Pimpinan Majelis Pertimbangan Ranting dilakukan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang atas usul Pengurus Harian Pimpinan Ranting melalui Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang, berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian Pimpinan Ranting yang telah diambil dengan sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Anggota Pimpinan Majelis Pertimbangan Ranting, maka Rapat Pengurus Harian Pimpinan Ranting harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis Pertimbangan Ranting. b. Anggota Majelis Pertimbangan Ranting dan Kelompok Kerja Ranting dilakukan oleh Pengurus Harian Pimpinan Ranting, berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Ranting yang telah diambil dengan sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Anggota Majelis Pertimbangan Ranting, maka 28
Rapat Pengurus Harian Pimpinan Ranting harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan (7) Sebelum dilakukan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dilakukan pemberhentian sementara (8) Pemberhentian atau pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dibuktikan dengan surat keputusan Pengurus Harian. (9) Didalam Rapat Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan Ayat (7) Anggota Dewan Pimpinan yang akan diberhentikan diberi kesempatan untuk membela diri. Bagian Keempat Pengisian Lowongan Jabatan Paragraf Pertama Lowongan Jabatan Pasal 11 (1) Dalam hal terjadi lowongan jabatan di suatu Dewan Pimpinan, lowongan jabatan tersebut harus diisi dalam waktu selambat-lambat 1 (satu) bulan. (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena pemberhentian Anggota Dewan Pimpinan. Paragraf Kedua Dewan Pimpinan Pusat Pasal 12 (1) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua Umum, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Wakil Ketua Umum, yang disahkan dalam rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. (2) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Ketua Umum, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Ketua, yang diputuskan dalam Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. (3) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum secara bersamaan, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Anggota Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kerja Nasional (4) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Anggota Pengurus Harian, Anggota Pimpinan Majelis Syari’ah, Anggota Pimpinan Majelis Pertimbangan Pusat, dan Anggota Pimpinan Majelis Pakar Pusat, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. (5) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Sekretaris Jenderal, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Sekretaris Jenderal yang diputuskan dalam rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. (6) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Sekretaris Jenderal, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Anggota Pengurus Harian, Anggota Pimpinan Majelis Syari’ah, Anggota Pimpinan Majelis Pertimbangan, Anggota Pimpinan Majelis Pakar, Pimpinan Departemen dan Lembaga yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. (7) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Bendahara, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Bendahara yang diputuskan dalam Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. (8) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Bendahara, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Anggota Pengurus Harian, Anggota Pimpinan Majelis Syari’ah, Anggota 29
Pimpinan Majelis Pertimbangan, Anggota Pimpinan Majelis Pakar, Pimpinan Departemen dan Lembaga, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. (9) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Ketua Majelis yang bersangkutan, yang dipilih serta ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan. (10) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Ketua Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Anggota Majelis yang bersangkutan yang dipilih serta ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan. (11) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Sekretaris Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Sekretaris Majelis yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan. (12) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Sekretaris Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Anggota Majelis yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan. Paragraf Ketiga Dewan Pimpinan Wilayah Dan Cabang Pasal 13 (1) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Ketua yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya. (2) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Ketua, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Anggota Pengurus Harian, Anggota Pimpinan Majelis Pertimbangan, dan Anggota Pimpinan Majelis Pakar yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya. (3) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Sekretaris, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Sekretaris yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya. (4) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Sekretaris, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Anggota Pengurus Harian, Anggota Pimpinan Majelis Pertimbangan, Anggota Pimpinan Majelis Pakar, Pimpinan Biro/Bagian, Pimpinan Lembaga, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya. (5) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Bendahara, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Bendahara yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya. (6) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Bendahara, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh seorang Anggota Pengurus Harian, Anggota Pimpinan Majelis Pertimbangan, dan Anggota Pimpinan Majelis Pakar, Pimpinan Biro/Bagian, Pimpinan Lembaga, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya. (7) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Ketua Majelis yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya, dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan. (8) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Ketua Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Anggota Majelis yang bersangkutan yang dipilih dan 30
ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya, dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan. (9) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Sekretaris Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Sekretaris Majelis yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya, dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan. (10) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Sekretaris Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Anggota Majelis yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya, dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis Pakar. (11) Pengesahan pengisian lowongan jabatan di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) dilakukan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat atas usul Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah . (12) Pengesahan pengisian lowongan jabatan di Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) dilakukan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah atas usul Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang.
Paragraf Keempat Pimpinan Anak Cabang Dan Ranting Pasal 14
(1) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh (2)
(3)
(4)
(5) (6)
(7)
(8)
Wakil Ketua yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya. Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Ketua, maka jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh seorang Anggota Pengurus Harian dan Anggota Pimpinan Majelis Pertimbangan, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya. Dalam hal terjadi lowongan jabatan Sekretaris, maka jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Sekretaris yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya. Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Sekretaris, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Anggota Pengurus Harian, Anggota Pimpinan Majelis Pertimbangan, Pimpinan Seksi/kelompok Kerja, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya. Dalam hal terjadi lowongan jabatan Bendahara, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Bendahara yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya. Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Bendahara, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Anggota Pengurus Harian, Anggota Pimpinan Majelis Pertimbangan, Pimpinan Seksi/Kelompok Kerja, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya. Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua Majelis Pertimbangan, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Ketua Majelis Petimbangan yang dipilih dan ditetapkan dalam Pengurus Harian Harian sesuai tingkatannya, yang dihadiri oleh Pimpinan Majelis Pertimbangan sesuai tingkatannya. Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Anggota Majelis Petimbangan, yang 31
dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya yang dihadiri oleh Pimpinan Majelis Pertimbangan. (9) Pengesahan pengisian lowongan jabatan Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dilakukan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang atas usul Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang. (10) Pengesahan pengisian lowongan jabatan di Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dilakukan oleh Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang atas usul Pengurus Harian Pimpinan Ranting. Bagian Kelima Pengisian Lowongan Jabatan Lebih dari Separuh Pasal 15
(1) Dalam hal terjadi lowongan jabatan lebih dari separuh jabatan pada Pengurus Harian,
(2)
(3)
(4)
(5)
maka lowongan jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Anggota Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kerja Nasional. Dalam hal terjadi lowongan jabatan lebih dari separuh jabatan pada suatu Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah , maka lowongan jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Anggota Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan, yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kerja Wilayah dan disahkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Dalam hal terjadi lowongan jabatan lebih dari separuh jabatan pada suatu Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang , maka lowongan jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan, yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kerja Cabang dan disahkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dengan rekomendasi dari Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan. Dalam hal terjadi lowongan jabatan lebih dari separuh jabatan pada suatu Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang, maka lowongan jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Anggota Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan, yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kerja Anak Cabang dan disahkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan. Dalam hal terjadi lowongan jabatan lebih dari separuh jabatan pada suatu Pengurus Harian Pimpinan Ranting, maka lowongan jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Anggota Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan, yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Ranting dan disahkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang dengan rekomendasi Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang. BAB IV MAJELIS SYARI'AH Pasal 16
(1) (2) (3) (4)
Majelis Syari'ah memberikan fatwa agama berdasarkan hasil Rapat Majelis. Majelis Syari'ah dapat membentuk kelompok kerja Majelis. Majelis Syari'ah menetapkan tatakerja Majelis. Sekretariat Majelis Syari'ah dilaksanakan oleh Sekretariat partai. BAB V MAJELIS PERTIMBANGAN Pasal 17 32
(1) Majelis Pertimbangan memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran berdasarkan hasil Rapat Majelis (2) Majelis Pertimbangan dapat membentuk kelompok kerja Majelis (3) Majelis Pertimbangan menetapkan tatakerja Majelis (4) Sekretariat Majelis Pertimbangan dilaksanakan oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan dibantu oleh Sekretariat partai. BAB VI MAJELIS PAKAR Pasal 18 (1) Majelis Pakar bertugas: a. Membahas, mengkaji, serta merumuskan kebijakan dan langkah-langkah strategis perjuangan Partai dalam berbagai dimensi kehidupan; b. mengkaji dan merumuskan berbagai tuntutan dan aspirasi masyarakat secara cermat dan komprehensif sebagai bahan Pimpinan Harian Pusat menanggapi dan memperjuangkan tuntutan dan aspirasi tersebut melalui alat-alat perjuangan Partai; c. memberi masukan dalam perumusan program perjuangan Partai; d. meningkatkan harkat dan martabat serta citra Partai; e. menganalisa persoalan aktual masyarakat secara kritis dan konsepsional. (2) Majelis Pakar dapat membentuk kelompok kerja Majelis. (3) Majelis Pakar menetapkan tatakerja Majelis. (4) Sekretariat Majelis Pakar dilaksanakan oleh Sekretaris Majelis Pakar dibantu oleh Sekretariat partai. BAB VII PERMUSYAWARATAN Bagian Pertama Musyawarah Paragraf Pertama Muktamar Pasal 19 (1) Peserta Muktamar terdiri dari: a. Utusan; b. Peninjau. (2) Utusan terdiri dari: a. Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. b. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah /Dewan Pimpinan Cabang . c. Hasil perimbangan jumlah anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut: (a). Setiap 4 – 6 Anggota DPRD ditambah 1 (satu) utusan. (b). Setiap 7 – 9 Anggota DPRD ditambah 2 (dua) utusan. (c). Setiap 10 – 12 Anggota DPRD ditambah 3 (tiga) utusan. (d). Setiap 13 – 15 Anggota DPRD ditambah 4 (empat) utusan. (e). Setiap 16 – 18 Anggota DPRD ditambah 5 (lima) utusan. (f). Setiap 19 – 21 Anggota DPRD ditambah 6 (enam) utusan. (g). Lebih dari 21 Anggota DPRD ditambah 7 (tujuh) utusan. d. Dalam hal Ketua atau Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah /Dewan Pimpinan Cabang berhalangan, penggantinya adalah Wakil Ketua atau Wakil Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah /Dewan Pimpinan Cabang . (3) Peninjau terdiri dari: 33
a. Anggota Majelis, Pimpinan dan Anggota Departemen/Lembaga, dan Pimpinan Badan Otonom tingkat pusat. b. Anggota FPPP DPR/MPR-RI c. Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/ Pemerintahan di tingkat pusat. (4) Muktamar dilaksanakan setelah Musyawarah Wilayah seluruh Indonesia. Pasal 20 (1) (2) (3)
Setiap utusan Muktamar mempunyai hak bicara dan hak 1 (satu) suara, Setiap peninjau Muktamar hanya mempunyai hak bicara. Khusus untuk utusan Dewan Pimpinan Pusat (Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis) tidak mempunyai hak suara
Pasal 21 (1) Muktamar sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua jumlah Utusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan dan lebih dari seperdua jumlah Utusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan. (2) Sidang-sidang Muktamar sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua jumlah utusan yang hadir. (3) Keputusan Muktamar sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua jumlah utusan yang hadir dalam sidang. (4) Keputusan Muktamar tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya duapertiga jumlah utusan yang hadir dalam sidang. (5) Pengambilan keputusan mengenai orang dilakukan secara bebas dan rahasia. (6) Tata Tertib pemilihan Pimpinan Harian Pusat, Pimpinan Majelis Pertimbangan Pusat, Pimpinan Majelis Syari'ah Pusat dan Pimpinan Majelis Pakar Pusat ditetapkan oleh Muktamar. Pasal 22 (1) Rancangan materi Muktamar disiapkan oleh Pimpinan Harian Pusat dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Muktamar berlangsung (2) Sidang-sidang Muktamar dipimpin oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat. Paragraf Kedua Musyawarah Kerja Nasional Pasal 23 Peserta Musyawarah Kerja Nasional terdiri dari: a. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan; b. Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan; c. Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di MPR/DPR-RI d. Pejabat di Lembaga Negara/Pemerintahan di tingkat pusat Anggota Partai Persatuan Pembangunan selain dimaksud huruf c 34
Pasal 24 (1) Rancangan materi Musyawarah Kerja Nasional disiapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat dan disampaikan 15 (lima belas) hari sebelum Musyawarah Kerja Nasional berlangsung kepada seluruh peserta sebagaimana dimaksud pada pasal 23. (2) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja Nasional ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. (3) Sidang-sidang Musyawarah Kerja Nasional dipimpin oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Paragraf Ketiga Musyawarah Wilayah Pasal 25 (1) Peserta Musyawarah Wilayah terdiri dari: a. Utusan; b. Peninjau. (2) Utusan terdiri dari: a. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Majelis Wilayah; b. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan; c. Hasil perimbangan jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut: (a)Setiap 4 - 6 Anggota DPRD ditambah 1 (satu) utusan. (b)Setiap 7 - 9 Anggota DPRD ditambah 2 (dua) utusan. (c)Setiap 10 - 12 Anggota DPRD ditambah 3 (tiga) utusan. (d)Setiap 13 - 15 Anggota DPRD ditambah 4 (empat) utusan. (e)Setiap 16 - 18 Anggota DPRD ditambah 5 (lima) utusan. (f) Setiap 19 - 21 Anggota DPRD ditambah 6 (enam) utusan. (g)Lebih dari 21 Anggota DPRD ditambah 7 (tujuh) utusan. d. Dalam hal Ketua atau Sekretaris utusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang berhalangan, penggantinya adalah Wakil Ketua atau Wakil Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan. (3) Peninjau terdiri dari: a. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan b. Anggota Majelis, Pimpinan dan Anggota Biro/Lembaga, dan Pimpinan Badan Otonom tingkat wilayah. c. Anggota FPPP DPRD Provinsi. d. Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/Pemerintahan di tingkat provinsi. (4) Musyawarah Wilayah dilaksanakan setelah Musyawarah Cabang di Wilayah yang bersangkutan. (5) Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang dapat diikutsertakan sebagai peserta Musyawarah Wilayah. (6) Penentuan keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah . Pasal 26 (1) Setiap peserta Musyawarah Wilayah mempunyai hak bicara. 35
(2) Setiap utusan Musyawarah Wilayah mempunyai hak 1 (satu) suara. (3) Untuk utusan Dewan Pimpinan Wilayah (Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis) secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara Pasal 27 (1) Musyawarah Wilayah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua jumlah Utusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (2) Sidang-sidang Musyawarah Wilayah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua jumlah utusan yang hadir (3) Keputusan Musyawarah Wilayah sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua jumlah utusan yang hadir (4) Pengambilan keputusan mengenai orang dalam Musyawarah Wilayah dilakukan secara bebas dan rahasia (5) Tata Tertib pemilihan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Majelis Pertimbangan Wilayah, dan Pimpinan Majelis Pakar Wilayah ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah.
Pasal 28 (1) Rancangan materi Musyawarah Wilayah disiapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Wilayah berlangsung. (2) Sidang-sidang Musyawarah Wilayah dipimpin oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan. Paragraf Keempat Musyawarah Kerja Wilayah Pasal 29 Peserta Musyawarah Kerja Wilayah terdiri dari: a. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan; b. Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang; c. Anggota Fraksi/ Anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Provinsi; d. Pejabat Pemerintah provinsi Anggota Partai Persatuan Pembangunan selain dimaksud huruf c. Pasal 30 (1) Rancangan materi Musyawarah Kerja Wilayah disiapkan oleh Pimpinan Harian Wilayah dan disampaikan kepada seluruh peserta 15 (lima belas) hari sebelum Musyawarah Kerja Wilayah berlangsung kepada seluruh peserta sebagaimana dimaksud pada pasal 29 (2) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja Wilayah ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah . (3) Sidang-sidang Musyawarah Kerja Wilayah dipimpin oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah . Paragraf Kelima 36
Musyawarah Cabang Pasal 31 (1) Peserta Musyawarah Cabang terdiri dari: a. Utusan; b. Peninjau. (2) Utusan terdiri dari: a. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan dan Pimpinan Majelis Cabang; b. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan; c. Dalam hal Ketua atau Sekretaris utusan Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang berhalangan, penggantinya adalah Wakil Ketua atau Wakil Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan. (3) Peninjau terdiri dari: a. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan; b. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan; c. Anggota Majelis, Pimpinan dan Anggota Bagian/Lembaga, serta Pimpinan Badan Otonom tingkat Kabupaten/Kota; d. Anggota FPPP DPRD Kabupaten/Kota; e. Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/Pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota. (4) Penentuan keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan oleh Pimpinan Harian Cabang (5) Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Pimpinan Ranting dapat diikutsertakan sebagai peserta Musyawarah Cabang. (6) Penentuan keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang . Pasal 32 (1) Setiap peserta Musyawarah Cabang mempunyai hak bicara (2) Setiap utusan mempunyai hak 1 (satu) suara (3) Untuk utusan Dewan Pimpinan Cabang (Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis) secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara Pasal 33 (1) Musyawarah Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua jumlah Utusan Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan (2) Sidang-sidang Musyawarah Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua jumlah utusan yang hadir (3) Keputusan Musyawarah Cabang sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua jumlah utusan yang hadir (4) Pengambilan keputusan mengenai orang dalam Musyawarah Cabang dilakukan secara bebas dan rahasia (5) Tata Tertib pemilihan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang, dan Pimpinan Majelis Pakar Cabang ditetapkan oleh Musyawarah Cabang. Pasal 34
37
(1) Rancangan materi Musyawarah Cabang disiapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang dan disampaikan kepada seluruh Pimpinan Anak Cabang selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Cabang berlangsung. (2) Sidang-sidang Musyawarah Cabang dipimpin oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang . Paragraf Keenam Musyawarah Kerja Cabang Pasal 35 Peserta Musyawarah Kerja Cabang terdiri dari: a. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan b. Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang; c. Anggota Fraksi/Anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Kabupaten/Kota d. Pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota Anggota Partai Persatuan Pembangunan, selain yang dimaksud huruf c
Pasal 36 (1) Rancangan materi Musyawarah Kerja Cabang disiapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang dan disampaikan kepada seluruh peserta 15 (lima belas) hari sebelum Musyawarah Kerja Cabang berlangsung kepada seluruh peserta sebagaimana dimaksud pada pasal 35. (2) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja Cabang ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang. (3) Sidang-sidang Musyawarah Kerja Cabang dipimpin oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang . Paragraf Ketujuh Musyawarah Anak Cabang Pasal 37 (1) Peserta Musyawarah Anak Cabang terdiri dari: a. Utusan; b. Peninjau. (2) Utusan terdiri dari: a. Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan dan Pimpinan Majelis Anak Cabang; b. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan; c. Dalam hal Ketua atau Sekretaris utusan Pengurus Harian Pimpinan Ranting berhalangan, penggantinya adalah Wakil Ketua atau Wakil Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Pengurus Harian Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan. (3) Peninjau terdiri dari: a. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan; b. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan; c. Anggota Majelis, Pimpinan dan Anggota Seksi/Lembaga, serta Pimpinan Badan Otonom tingkat Kecamatan. 38
d. Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/ Pemerintahan di tingkat Kecamatan. (4) Musayawarh Anak Cabang dihadiri oleh Pimpinan Harian Cabang Pasal 38 (1) Setiap peserta Musyawarah Anak Cabang mempunyai hak bicara (2) Setiap utusan Musyawarah Anak Cabang mempunyai hak 1 (satu) suara (3) Untuk utusan Pimpinan Anak Cabang (Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis) secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara. Pasal 39 (1) Musyawarah Anak Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua jumlah Utusan Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan (2) Sidang-sidang Musyawarah Anak Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua jumlah utusan yang hadir (3) Keputusan Musyawarah Anak Cabang sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua jumlah utusan yang hadir (4) Pengambilan keputusan mengenai orang dalam Musyawarah Anak Cabang dilakukan secara bebas dan rahasia (5) Tata Tertib pemilihan Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Majelis Pertimbangan anak Cabang ditetapkan oleh Musyawarah Anak Cabang. Pasal 40 (1) Rancangan materi Musyawarah Anak Cabang disiapkan oleh Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang dan disampaikan kepada seluruh Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) sebelum Musyawarah Anak Cabang berlangsung. (2) Sidang-sidang Musyawarah Anak Cabang dipimpin oleh Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang. Paragraf Kedelapan Musyawarah Kerja Anak Cabang Pasal 41 Peserta Musyawarah Kerja Anak Cabang terdiri dari: a. Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan b. Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Pimpinan Ranting. Pasal 42 (1) Rancangan materi Musyawarah Kerja Anak Cabang disiapkan oleh Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang dan disampaikan kepada seluruh peserta 15 (lima belas) hari sebelum Musyawarah Kerja Anak Cabang berlangsung sebagaimana dimaksud pada pasal 41. (2) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja Anak Cabang ditetapkan oleh Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang. (3) Sidang-sidang Musyawarah Kerja Anak Cabang dipimpin oleh Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang. Paragraf Kesembilan Musyawarah Ranting 39
Pasal 43 (1) Peserta Musyawarah Ranting terdiri dari: a. Utusan; b. Peninjau. (2) Utusan terdiri dari: a. Pengurus Harian Pimpinan Ranting dan Pimpinan Majelis Ranting; b. utusan perwakilan Anggota dari Dusun/Rukun Warga/Rukun Tetangga atau sebutan lain yang sejenisnya yang dipilih oleh Anggota Partai setempat. (3) Peninjau terdiri dari: a. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan; b. Anggota Majelis, Pimpinan dan Anggota Kelompok Kerja/Lembaga, serta Pimpinan Badan Otonom tingkat Desa/Kelurahan. c. Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/Pemerintahan di tingkat Desa/Kelurahan. (4) Musyawarah Ranting dihadiri oleh Pimpinan Harian Anak Cabang Pasal 44 (1) Setiap peserta Musyawarah Ranting mempunyai hak bicara. (2) Setiap utusan Musyawarah Ranting mempunyai hak 1 (satu) suara. (3) Untuk utusan Pimpinan Ranting (Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis) secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara. Pasal 45 (1) (2) (3) (4) (5)
Musyawarah Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua utusan perwakilan Anggota. Sidang-sidang Musyawarah Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua jumlah utusan yang hadir. Keputusan Musyawarah Ranting sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua jumlah utusan yang hadir. Pengambilan keputusan mengenai orang dalam Musyawarah Ranting dilakukan secara bebas dan rahasia. Tata Tertib pemilihan Pengurus Harian Pimpinan Ranting dan Pimpinan Majelis Pertimbangan Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Ranting. Pasal 46
(1) Rancangan materi Musyawarah Ranting disiapkan oleh Pengurus Harian Pimpinan Ranting dan disampaikan kepada seluruh Anggota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum Musyawarah Ranting berlangsung. (2) Sidang-sidang Musyawarah Ranting dipimpin oleh Pengurus Harian Pimpinan Ranting. Bagian Kedua Rapat Paragraf Pertama Rapat Pimpinan Nasional Pasal 47 Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat untuk membahas dan mengkoordinasikan pelaksanaan berbagai keputusan Partai yang 40
bersifat khusus yang dihadiri Anggota Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah . Paragraf Kedua Rapat Pimpinan Wilayah Pasal 48 Rapat Pimpinan Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah untuk membahas dan mengkoordinasikan pelaksanaan berbagai keputusan Partai yang bersifat khusus yang dihadiri oleh Anggota Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah dan Ketua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang . Paragraf Ketiga Rapat Pimpinan Cabang Pasal 49 Rapat Pimpinan Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang untuk membahas dan mengkoordinasikan pelaksanaan berbagai keputusan Partai yang bersifat khusus yang dihadiri Anggota Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang dan Ketua Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang. Paragraf Keempat Rapat Pimpinan Anak Cabang Pasal 50 Rapat Pimpinan Anak Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang untuk membahas dan mengkoordinasikan pelaksanaan berbagai keputusan Partai yang bersifat khusus yang dihadiri Anggota Pimpinan Anak Cabang dan Ketua Pimpinan Ranting. Paragraf Kelima Konvensi Pasal 51 (1) Konvensi adalah bentuk rapat yang diselenggarakan sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan Pengurus Harian sesuai dengan tingkatannya. (2) Hal-hal lain yang berkaitan dengan konvensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pengurus Harian sesuai dengan tingkatannya. Pasal 52 (1) Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian, Pimpinan Majelis, Pimpinan Departemen/Biro/Bagian/Seksi/ Kelompok Kerja, dan Pimpinan Lembaga, yang diselenggarakan oleh Pengurus Harian sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali. (2) Rapat Pleno sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3) Apabila jumlah peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka rapat ditunda selama 60 menit. Setelah waktu 60 menit peserta rapat belum mencapai korum, maka Rapat Pleno dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan Paragraf Ketujuh Rapat Pimpinan Harian Pasal 53 41
(1) Rapat Pengurus Harian adalah rapat yang dihadiri oleh Anggota Pengurus Harian yang diselenggarakan oleh Pengurus Harian sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali. (2) Rapat Pengurus Harian sah apabila dihadiri oleh lebih seperdua dari Anggota Pengurus Harian. Paragraf Kedelapan Rapat Majelis Pasal 54 (1)
Rapat Majelis adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Majelis diselenggarakan oleh Pimpinan Majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. (2) Rapat Majelis sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Paragraf Kesembilan Rapat Bidang Pasal 55 (1) Rapat Bidang adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian dan Departemen/Lembaga yang mengkoordinasi bidang tertentu, yang diselenggarakan oleh Pengurus Harian sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali (2) Rapat Bidang sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Apabila jumlah peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka rapat ditunda selama 60 menit. Setelah waktu 60 menit peserta rapat belum mencapai korum, maka Rapat Pleno dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan. Paragraf Kesepuluh Rapat Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Kelompok Kerja Pasal 56 (1)
Rapat Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Kelompok Kerja adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Kelompok Kerja diselenggarakan oleh Pimpinan Departemen/Biro/ Bagian/Seksi/Kelompok Kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali. (2) Rapat Departemen/Biro/Bagian/Seksi/kelompok Kerja sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Paragraf Kesebelas Rapat Lembaga Pasal 57 (1)
Rapat Lembaga adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Lembaga yang diselenggarakan oleh Pimpinan Lembaga sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali. (2) Rapat Lembaga sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 42
Paragraf Keduabelas Rapat Koordinasi Pasal 58 (1) Rapat koordinasi adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian lintas bidang, Departemen/ Biro/Bagian/Seksi/Kelompok Kerja, dan Lembaga yang diselenggarakan oleh Pengurus Harian sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali (2) Rapat Koordinasi sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB VIII FRAKSI Pasal 59 (1) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan pada lembaga Permusyawaratan/Perwakilan di semua tingkatan, membuat Peraturan Tata Tertib yang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan Partai lainnya, dan disahkan oleh Pimpinan Harian menurut tingkatannya (2) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali Fraksi memberikan laporan kepada Pimpinan Harian menurut tingkatan tentang pelaksanaan tugasnya (3) Pimpinan atau seluruh Anggota Fraksi dapat diundang oleh Pengurus Harian menurut tingkatannya untuk memberikan laporan dan/atau menerima petunjuk serta pengarahan. (4) Setiap Anggota Fraksi harus mentaati keputusan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan BAB IX KEUANGAN Pasal 60 (1) Besarnya uang pangkal dan uang iuran ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang . (2) Uang pangkal dan uang iuran dipungut oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan, dibagi untuk: a. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan 20 (dua puluh) persen; b. Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan 30 (tiga puluh) persen; c. Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan 50 (lima puluh) persen. (3) Besarnya serta penggunaan iuran wajib anggota yang duduk sebagai Anggota legislaitf, pejabat eksekutif dan pejabat lainnya ditetapkan oleh Pengurus Harian sesuai tingkatannya. (4) Bendahara menyelenggarakan administrasi keuangan partai secara transparan berdasarkan prinsip-prinsip akuntasi. (5) Bendahara menyampaikan laporan keuangan dalam rapat Pengurus Harian yang diselenggarakan sesuai dengan tingkatannya (6) Tahun buku keuangan Partai dimulai pada saat dipilih dan ditetapkannya Pengurus Harian oleh Musyawarah sesuai tingkatannya, dan berakhir setelah satu tahun. BAB X TANDA GAMBAR DAN BENDERA Pasal 61
43
(1)
Tanda gambar Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilihan Umum adalah lambang Partai Persatuan Pembangunan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Bendera Partai Persatuan Pembangunan adalah bendera berwarna dasar hijau berukuran panjang dan lebar 3 berbanding 2 dengan lambang Partai Persatuan Pembangunan ditengahnya. BAB XI PENUTUP Pasal 62 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. (2) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Muktamar. (3) Anggaran Rumah Tangga ini diubah dan disempurnakan oleh Muktamar VI Partai Persatuan Pembangunan, yang diselenggarakan pada tanggal 31 Januari sampai dengan 3 Februari 2007 M bertepatan dengan tanggal 12 sampai dengan 15 Muharram 1428 H.
44
