SALINAN
PUTUSAN Perkara Nomor: 15/KPPU-L/2006
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut Komisi) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999), yang dilakukan oleh: ---------------------------------------------------------------------------
PT Pertamina (Persero) yang beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta, (selanjutnya disebut Terlapor) ;------------------------------------------------------------
telah mengambil Putusan sebagai berikut: ---------------------------------------------------------Majelis Komisi: ---------------------------------------------------------------------------------------Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;----------------------Setelah mendengar keterangan Terlapor; ----------------------------------------------------------Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP); ---------------------TENTANG DUDUK PERKARA
1.
Menimbang bahwa pada tanggal 28 Maret 2006, Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan pendistribusian Elpiji di Sumatera Selatan ; ----------------------------------------
2.
Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas;---------------------------------------------------------
3.
Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 7 September 2006 menetapkan tindak lanjut laporan tersebut ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan; ---------------------------------------------------------------------
4.
Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 28/PEN/KPPU/IX/2006 tanggal 18 September 2006, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2006 sampai dengan 17 November 2006;--------------------------------------------------------------------
5.
Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 128/KEP/KPPU/IX/2006 tanggal 18 September 2006
SALINAN tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2006;--------------------------------------------6.
Menimbang Pendahuluan,
bahwa
untuk
Direktur
membantu Eksekutif
Tim
Pemeriksa
menerbitkan
dalam
Surat
Pemeriksaan
Tugas
Nomor
297/SET/DE/ST/IX/2006 tanggal 18 September 2006 yang menugaskan Sekretariat Komisi; -------------------------------------------------------------------------------------------7.
Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Pelapor dan Terlapor; ------------------------------------------
8.
Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; --------------------
9.
Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Terlapor memberikan tanggapan dan penjelasan tertulis terhadap Perkara No. 15/KPPU-L/2006; -------------
10.
Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; --------------------------------------------------------------------------
11.
Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi
menyetujui
dan
menerbitkan
Penetapan
Komisi
Nomor
37/PEN/KPPU/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2006 terhitung sejak tanggal 20 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 13 Februari 2007; ------------------------------------------------------------12.
Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 170/KEP/KPPU/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2006;-------------------------------------------------------------
13.
Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 405/SET/DE/ST/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006; ---------------------------
14.
Menimbang bahwa Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 41/PEN/KPPU/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006, tentang Pemberhentian Sementara Proses Penanganan Perkara di KPPU yang menyesuaikan jangka waktu penanganan perkara No. 15/KPPU-L/2006 dalam tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan yang semula adalah 20 Nopember 2006 sampai dengan 13 Februari 2007 disesuaikan menjadi 20 Nopember 2006 sampai dengan 1 Maret 2007;-------------------------------------------------------------------------------------
hal. 2 dari 21
SALINAN 15.
Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006, telah diangkat 13 (tiga belas) orang anggota Komisi periode 2006 sampai dengan 2011; --------------------------------------------------
16.
Menimbang bahwa untuk menyesuaikan formasi anggota Komisi yang ditugaskan sebagai Tim Pemeriksa untuk menangani perkara Nomor 15/KPPU-L/2006, maka diterbitkan Surat Keputusan Nomor 07/KEP/KPPU/I/2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2006, yang mencabut Keputusan Nomor 170/KEP/KPPU/XI/2006 tanggal 20 November 2006 dan selanjutnya menugaskan 3 (tiga) Anggota Komisi periode 2006 – 2011 sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2006; --------------
17.
Menimbang bahwa berdasarkan hasil Rapat Majelis Komisi tanggal 27 Februari 2007 yang memutuskan untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Surat Keputusan Nomor 42/KEP/KPPU/III/2007 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2006; ---------------------------------
18.
Menimbang bahwa Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 mulai berlaku efektif sejak tanggal 18 November 2006, maka istilah Majelis Komisi yang digunakan bagi anggota Komisi yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan disesuaikan menjadi Tim Pemeriksa Lanjutan; --
19.
Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Surat Keputusan Nomor 42.1/KEP/KPPU/III/2007 tanggal 2 Maret 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2006; ----------------
20.
Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 76/SET/DE/ST/III/2007 tanggal 5 Maret 2007; ------------------------------------
21.
Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan Terlapor, dan para Saksi;----------------------------------------------------------
22.
Menimbang bahwa identitas serta keterangan Terlapor dan Para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh Terlapor dan Para Saksi; --------------------
23.
Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -------------------------------------------------------------------------------------
24.
Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi: ------------------24.1.
Identitas Terlapor:-----------------------------------------------------------------------
hal. 3 dari 21
SALINAN 24.1.1.
Bahwa Terlapor adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 20 tanggal 17 September 2003 yang dibuat oleh Notaris Lenny Ishak S.H. dan disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia No. C-24025.H.T.01.01.TH.2003
tanggal
9
Oktober
2003
dan
diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 21 November 2003 yang salah satu kegiatan usaha antara lain adalah menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi beserta hasil dan Melaksanakan pengusahaan dan pemasaran Liquified Natural Gas (selanjutnya disebut LNG) dan produk lain yang dihasilkan dari kilang LNG;----------------------------------------24.2.
Tentang kegiatan usaha Terlapor di bidang Liquified Petroleum Gas (selanjutnya disebut LPG):------------------------------------------------------------24.2.1.
Bahwa Terlapor merupakan satu-satunya pelaku usaha yang memproduksi LPG untuk dipasarkan di Indonesia; --------------------
24.2.2.
Bahwa LPG hasil produksi Terlapor dipasarkan dengan merek dagang Elpiji; ----------------------------------------------------------------
24.2.3.
Bahwa selama periode pemeriksaan, belum ada pelaku usaha lain yang mau masuk ke pasar LPG di Indonesia karena harga jual LPG di pasar Indonesia lebih rendah dari harga beli LPG atau ongkos produksinya sehingga secara ekonomi tidak menguntungkan bagi pelaku usaha lain untuk memasuki pasar LPG di Indonesia;----------
24.2.4.
Bahwa pasokan Elpiji Terlapor diperoleh dari pasokan kilang Cilacap, Balongan dan Plaju dengan tingkat produksi 800.000 (delapan ratus ribu) sampai 900.000 (sembilan ratus ribu) ton per tahun; -------------------------------------------------------------------------
24.2.5.
Bahwa untuk memenuhi kebutuhan LPG sebesar ± 1.100.000 (satu juta seratus ribu) ton per tahun maka Terlapor harus membeli dari dari kontraktor production sharing dan impor dengan total pembelian sebesar 20% dari total kebutuhan LPG Terlapor;----------
24.2.6.
Bahwa selain Elpiji milik Terlapor terdapat 2 (dua) merek LPG lain yang beredar di Indonesia yaitu My Gas dan Blue Gas, tetapi kedua merek tersebut diproduksi oleh perusahaan yang memperoleh bahan baku LPG dari Terlapor dengan jumlah penjualan 15 (lima belas) ton per hari dan hanya dipasarkan di wilayah Jawa Barat; ------------
hal. 4 dari 21
SALINAN 24.3.
Tentang harga jual Elpiji milik Terlapor: -------------------------------------------24.3.1.
Bahwa Elpiji merupakan produk yang tidak disubsidi oleh Pemerintah dan harga jual Elpiji ditetapkan oleh Terlapor berdasarkan SK Direksi Terlapor; ----------------------------------------
24.3.2.
Bahwa kewenangan untuk menentukan harga jual Elpiji sampai di tingkat agen berada di tangan Terlapor;----------------------------------
24.3.3.
Bahwa Terlapor hanya mengontrol harga dan margin keuntungan penjualan Elpiji sampai pada tingkat agen (harga ex agen), sedangkan harga jual di tingkat pengecer hingga konsumen tidak diatur oleh Terlapor; --------------------------------------------------------
24.3.4.
Bahwa Terlapor menjual Elpiji ke pasar di bawah harga beli atau ongkos produksinya yang besarannya berkisar antara Rp 6.000,(enam ribu rupiah) sampai dengan Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per kg; -----------------------------------------------------------------------------
24.3.5.
Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama Terlapor No. Kpts-063/C00000/2004-S3 tanggal 17 Desember 2004, Elpiji dijual kepada Agen dengan harga Rp 3.850,- (tiga ribu delapan lima puluh rupiah) per kg, yang kemudian dijual Agen kepada sub Agen atau retailer dengan harga Rp 4.250,- (empat ribu dua lima puluh rupiah) per kg----------------------------------------------------------------
24.3.6.
Bahwa akibat menjual Elpiji dibawah ongkos produksinya menyebabkan Rp
Terlapor
menderita
kerugian
mencapai
2.400.000.000.000,- (dua triliun empat ratus milyar rupiah)
setiap tahun dan tidak ada subsidi dari Pemerintah atas kerugian yang diderita oleh Terlapor; ----------------------------------------------24.3.7.
Bahwa
meskipun
Pemerintah
tidak
campur
tangan
dalam
menentukan harga jual Elpiji, tetapi Terlapor harus berkonsultasi dengan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut Meneg BUMN) dalam rangka menaikkan harga jual Elpiji;24.3.8.
Bahwa pada tanggal 28 Desember 2005 Terlapor mengajukan surat No. 1538/C00000/2005-S3 kepada Meneg BUMN yang pada pokoknya berisi tentang kondisi bisnis Elpiji Terlapor dan permohonan ijin untuk menyesuaikan/menaikkan harga jual Elpiji pada tahun 2006; ------------------------------------------------------------
24.3.9.
Bahwa atas permohonan tersebut di atas Terlapor hanya mendapat jawaban secara lisan yang pada prinsipnya tidak memperbolehkan Terlapor untuk menaikkan harga jual Elpiji; ----------------------------
hal. 5 dari 21
SALINAN 24.4.
Distribusi Elpiji Terlapor:-------------------------------------------------------------24.4.1.
Bahwa pasokan LPG Terlapor yang berasal dari 3 (tiga) sumber yaitu kilang milik Terlapor, Kontraktor Production Sharing dan impor dikirim ke Depot Supply Point (selanjutnya disebut DSP) Terlapor, yang kemudian di angkut menggunakan truk dan atau kapal
untuk
didistribusikan
kepada
Stasiun
Pengisian
dan
Pengangkutan Bulk Elpiji (selanjutnya disebut SPPBE) dan Agen Pengisian dan Pengangkutan Elpiji (selanjutnya disebut APPEL) serta langsung kepada agen Elpiji;----------------------------------------. 24.4.2.
Bahwa SPPBE dan APPEL adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh Terlapor dalam menyalurkan Elpiji ke pada agen; ---------------------
24.4.3.
Bahwa SPPBE dibangun apabila Depot LPG Terlapor sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen di daerah dimana SPBBE dibangun dan apabila pengangkutan Elpiji bulk dari Depot Elpiji ke lokasi SPPBE dapat ditempuh dengan angkutan darat secara layak;-
24.4.4.
Bahwa APPEL dibangun apabila pengangkutan Elpiji bulk dari Depot LPG Terlapor ke lokasi APPEL memerlukan tambahan biaya angkutan air atau kondisi jalan darat yang tidak layak; ----------------
24.4.5.
Bahwa alasan lain Terlapor mendirikan APPEL adalah untuk menekan biaya angkut tabung Elpiji karena mengangkut dalam jumlah besar/bulk dapat menghemat biaya angkut serta untuk meminimalkan resiko kecelakaan dalam pengangkutan di atas kapal;
24.4.6.
Bahwa secara umum APPEL menanggung resiko usaha yang lebih besar dibanding SPPBE dengan perbedaan sistem distribusi Elpiji sebagai berikut:--------------------------------------------------------------
Keterangan
SPPBE
Pembelian komoditi bulk Elpiji
Konsinyasi
Biaya angkutan dari Depot Pertamina ke lokasi SPPBE/APPEL & Filling Fee Sistem Pembelian Agen
Ditanggung Pertamina
Harga beli Elpiji oleh Agen
Ditetapkan oleh Pertamina, besarnya sama dengan harga beli Agen di Depot Pertamina
Harga Eceran dari Agen
Ditetapkan Pertamina untuk radius 60 KM SPPBE di seluruh
Agen mengisi elpiji di SPPBE atas dasar DO dari Pertamina
APPEL Membeli dari Pertamina dengan harga yang sama dengan harga agen Elpiji Ditanggung APPEL, dan dibebankan kepada harga jual APPEL ke Agen. Agen dapat membeli langsung ke APPEL atau DSP Pertamina terdekat Ditetapkan Pertamina, besarnya sama dengan harga beli Agen di Depot LPG + Filling Fee + Transportation Fee + Tunjangan Operasional Ditetapkan Pertamina untuk radius 60 Km dari APPEL sama
hal. 6 dari 21
SALINAN Indonesia (one price policy) Lama Perjanjian
24.4.7.
Perjanjian Pengusahaan SPPBE maksimal 10 tahun
dengan harga jual dari APPEL + margin Agen Perjanjian Pengusahaan APPEL maksimal 20 Tahun
Bahwa SPPBE mengisi Elpiji ke dalam tabung-tabung yang dibawa oleh Agen berdasarkan delivery order yang telah ditebus oleh agen Elpiji ke Terlapor untuk kemudian dijual kepada masyarakat melalui sub agen atau retailer; ------------------------------------------------------
24.4.8.
Bahwa ongkos kirim dan ongkos pengisian ke tabung yang dilakukan oleh SPPBE ditanggung oleh Terlapor;----------------------
24.4.9.
Bahwa APPEL membeli Elpiji secara putus dari Terlapor, dan ongkos kirim serta biaya pengisian ke tabung ditanggung oleh APPEL dan akan dibebankan kedalam harga jual kepada agen Elpiji; -------------------------------------------------------------------------
24.4.10. Bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung hanya 2 (dua) APPEL yang ditunjuk oleh Terlapor yaitu di Lombok dan Pulau Bangka, sedangkan yang di Pontianak masih dalam proses pendirian;--------------------------------------------------------------------24.5.
Perjanjian keagenan Elpiji antara Terlapor dengan agen Elpiji: -----------------24.5.1.
Bahwa Terlapor menunjuk agen sebagai penyalur Elpiji untuk lokasi atau daerah tertentu dan agen tidak diperbolehkan menjual Elpiji di luar batas-batas daerah pemasaran yang ditetapkan Terlapor, terkecuali terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari Terlapor;-------
24.5.2.
Bahwa pengawasan yang dilakukan Terlapor terhadap peredaran Elpiji dilakukan dengan memberi tanda di tiap segel sehingga diketahui sumber pasokan Elpiji; -----------------------------------------
24.5.3.
Bahwa agen tidak diperkenankan membeli Elpiji dari agen lain dan atau perusahaan lain kecuali mendapat ijin tertulis dari Terlapor;----
24.5.4.
Bahwa setelah Elpiji diserahkan Terlapor kepada agen maka segala resiko kerugian dan sebagainya menjadi beban dan tanggung jawab agen. --------------------------------------------------------------------------
24.6.
Pedoman Penyelenggaraan APPEL:-------------------------------------------------24.6.1.
Bahwa pengusahaan APPEL diberikan kepada pihak swasta nasional dibawah pengawasan Terlapor dan diutamakan badan hukum yang berdomisili di daerah APPEL berada; --------------------
24.6.2.
Bahwa dalam penyelenggaraan pengusahaan APPEL antara Terlapor
dengan
APPEL
diikat
dengan
Surat
Perjanjian
hal. 7 dari 21
SALINAN Pengusahaan Agen Pengangkutan dan Pengisian Elpiji yang belaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;------------------------------24.6.3.
Bahwa
seluruh
biaya
pembangunan,
perbaikan
dan
biaya
pemeliharaan atas peralatan dan kelengkapan APPEL termasuk perijinan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab APPEL;-24.6.4.
Bahwa APPEL wajib mempunyai working stock (Elpiji yang bisa disalurkan dan sudah siap dalam tabung) sekurang-kurangnya 25% dari jumlah penjualan dalam tabung; -------------------------------------
24.6.5.
Bahwa APPEL tidak diperkenankan melakukan pengisian dan penjualan langsung kepada konsumen baik industri maupun rumah tangga yang bukan agen resmi Terlapor;---------------------------------
24.7.
Distribusi Elpiji di Pulau Bangka Sebelum adanya APPEL: ---------------------24.7.1.
Bahwa Sebelum APPEL berdiri di Pulau Bangka, Terlapor menunjuk 3 (tiga) agen untuk memasarkan Elpiji di Pulau Bangka yaitu PT Sinar Mercu Kencana, PT Niaga Utama Pura Prima dan PT Rahardja Wira Sakti; ---------------------------------------------------
24.7.2.
Bahwa ketiga agen tersebut pada butir 24.7.1 membeli Elpiji di DSP Pulau Layang; ---------------------------------------------------------------
24.7.3.
Bahwa Terlapor melalui surat GM UPMS II No. 022/E22000/2005S3 tanggal 2 Maret 2005 mengatur tentang harga penjualan Elpiji dari Pertamina kepada agen di Sumatera Bagian Selatan (termasuk agen di Pulau Bangka-Belitung), dengan perincian sebagai berikut:-
No.
Uraian
Per Kg (Rp)
1
Harga Pokok
2
Margin Pertamina
3
Harga ex Pertamina sebelum pajak
4
PPN 10%
5
Harga jual Pertamina kepada Agen
6
Margin agen Elpiji
7
PPN atas Margin
8
Harga jual ex agen Elpiji
24.7.4.
3.243,88 282,48 3.526,36 352,64
Tabung Isi 6 Kg (Rp)
12 Kg (Rp)
19.463,28
38.926,56
162.194,00
3.389,76
14.124,00
1.694,88
42.316,32 4.231,68
176.318,00 17.632,00
23.274,00
46.548,00
193.950,00
337,28
2.023,68
4.047,36
16.864,00
33,72
202,32
404,64
1.686,00
4.250,00
25.500,00
51.000,00
212.500,00
3.879,00
21.156,16 2.115,84
50 Kg (Rp)
Bahwa dalam mengangkut elpiji dari DSP Pulau Layang ke pelabuhan Muntok di Pulau Bangka, agen menggunakan jasa pihak transporter dengan ongkos angkut tertinggi pada bulan Desember
hal. 8 dari 21
SALINAN 2005 sebesar Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per tabung 12 Kg;---------------------------------------------------------------24.7.5.
Bahwa dengan mempertimbangkan ongkos angkut tersebut, maka Terlapor menetapkan harga jual Agen sebesar Rp 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) per tabung. Namun harga yang terbentuk di tingkat konsumen sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per tabung 12 Kg;--------------------------------------------------
24.8.
Keberadaan APPEL di Pulau Bangka: ----------------------------------------------24.8.1.
Latar Belakang Pendirian APPEL di Pulau Bangka;------------------24.8.1.1. Bahwa untuk menurunkan harga beli agen di Pulau Bangka dan alasan keamanan atas tabung Elpiji, Terlapor menyetujui proposal/usulan PT Bina Mulia Jaya Abadi agar ditunjuk sebagai APPEL di Pulau Bangka; ----------24.8.1.2. Bahwa sebelum ditunjuk sebagai APPEL PT Bina Mulia Jaya Abadi mengajukan proposal bisnis dan setelah dinilai kelayakannya oleh Terlapor, diberikan ijin persetujuan Prinsip Pengusahaan APPEL pada tanggal 19 Maret 2003;-------------------------------------------------24.8.1.3. Bahwa APPEL di Pulau Bangka mulai beroperasi pada tanggal 3 Maret 2006 dengan kronologis sebagai berikut: 24.8.1.3.1. Tanggal
23
permohonan
Oktober
2002
kepada
mengajukan
Terlapor
untuk
mendirikan APPEL di Pulau Bangka; ---------24.8.1.3.2. Tanggal 12 Nopember 2002 memo dari GM LPG & Produk Khusus Terlapor kepada GM UPMS
II
Palembang
untuk
mengkaji
kemungkinan pendirian APPEL di Pulau Bangka;--------------------------------------------24.8.1.3.3. Proposal permohonan PT Bina Mulia Jaya Abadi sebagai APPEL di Pulau Bangka mendapat dukungan dari Gubernur Propinsi Bangka
Belitung
melalui
surat
No. 542/948/III/02 tanggal 27 Nopember 2002 yang
pada
intinya
mendukung
rencana
pembangunan APPEL PT Bina Mulia Jaya Abadi; ----------------------------------------------
hal. 9 dari 21
SALINAN 24.8.1.3.4. Tanggal 19 Maret 2003 Terlapor melalui Direktur Hilir memberikan persetujuan prinsip pengusahaan APPEL di Pulau Bangka kepada PT Bina Mulia Jaya Abadi; ---------------------24.8.1.3.5. Tanggal
17
Pebruari
2006
Terlapor
mengeluarkan ijin operasi APPEL PT Bina Mulia Jaya Abadi di Muntok Pulau Bangka; -24.9.
Kondisi setelah Penunjukan PT Bina Mulia Jaya Abadi sebagai APPEL di Pulau Bangka; --------------------------------------------------------------------------24.9.1.
Bahwa PT Bina Mulia Jaya Abadi ditunjuk sebagai APPEL berdasarkan Surat Perjanjian Pengusahaan dan Penggunaan Agen Pengangkutan dan Pengisian Elpiji No. SPB-2958/F10000/2006-S3 tanggal 10 Nopember 2006 antara Terlapor dengan PT Bina Mulia Jaya Abadi; ------------------------------------------------------------------
24.9.2.
Bahwa APPEL mengangkut Elpiji dalam bulk dengan sarana Skid Tank yang rata-rata berkapasitas 7.500 (tujuh ribu lima ratus) Kg; --
24.9.3.
Bahwa sesuai dengan SK 058/E22000/2006-S3 maka harga jual elpiji dari Terlapor kepada agen di Pulau Bangka diatur dengan rincian sebagai berikut:-----------------------------------------------------
No.
Uraian
Per Kg (Rp)
Tabung Isi 6 Kg (Rp)
12 Kg (Rp)
50 Kg (Rp)
3.879,00
23.274,00
46.548,00
193.950,00
152,00
912,00
1.824,00
7.600,00
1
Penebusan Elpiji APPEL di Depot
2
Biaya Pengisian / Filling fee
3
Biaya Transport fee darat eks P. Layang
24,00
144,00
288,00
1.200,00
4
Transport Laut (penyeberangan)
600,00
3.600,00
7.200,00
30.000,00
193,95
1.163,70
2.327,40
9.697,50
4.848,95
29.093,70
58.187,40
242.447,50
463,37
2.780,22
5.560,44
23.168,50
5.312,32
31.873,92
63.747,84
265.616,00
31.875,00
63.750,00
265.320,00
215,41
1.292,46
2.584,92
10.770,50
5.527,73
33.167,46
66.334,92
276.090,50
5.527,73
33.170,00
66.335,00
276.390,00
5 6 7 8 9 10 11 12
Tunjangan Operasi termasuk profit APPEL Total harga jual APPEL di Muntok ke Agen Margin Agen Total harga jual ke konsumen di Muntok Pembulatan harga Jual Elpiji di Muntok Transport darat Muntok - Pkl. Pinang Harga jual Agen Elpiji di Pkl. Pinang Pembulatan harga jual Agen di Pkl. Pinang
24.10. Larangan Terlapor kepada agen di Pulau Bangka untuk membeli Elpiji di DSP Pulau Layang: ---------------------------------------------------------------------------
hal. 10 dari 21
SALINAN 24.10.1. Bahwa melalui Surat GM UPMS II Terlapor mengeluarkan surat No. 057/E22000/2006-S3 tanggal 3 Maret 2006 yang pada pokoknya menyampaikan terhitung mulai tanggal 3 Maret 2006 APPEL di Muntok, Pulau Bangka resmi beroperasi dan kebutuhan Elpiji untuk Agen di Pulau Bangka dilayani oleh APPEL dan tidak lagi dilayani di DSP Pulau Layang; -------------------------------------24.10.2. Bahwa Surat No. 057/E22000/2006-S3 berupa larangan pembelian Elpiji di DSP Pulau Layang diterbitkan karena Terlapor pada intinya mengharuskan agen di Pulau Bangka dapat membeli Elpiji di APPEL Muntok Pulau Bangka dengan pertimbangan harga yang lebih murah dibanding membeli di DSP Pulau Layang; -------------24.10.3. Bahwa setelah terbitnya Surat No. 057/E22000/2006-S3 harga ex agen yang ditetapkan oleh Terlapor turun menjadi Rp 63.747,(enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) per tabung 12 Kg. Hal ini disebabkan karena agen tidak lagi menanggung biaya tambahan sebesar Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) namun turun menjadi Rp 11.639,40,- (sebelas ribu enam ratus tiga puluh sembilan koma empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:----------------------------------------------------No. 1 2 3 4
Uraian Biaya Pengisian / Filling fee Biaya Transport fee darat eks P. Layang Transport Laut (penyeberangan) Tunjangan Operasi termasuk profit APPEL
12 Kg (Rp) 1.824,00 288,00 7.200,00 2.327,40
24.10.4. Bahwa berdasarkan surat GM No. 058/E22000/2006-S3 agen di Pulau Bangka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.560,44,(lima ribu lima ratus enam puluh koma empat puluh empat rupiah) per tabung 12 Kg tetapi kenyataan di lapangan, keuntungan yang diperoleh agen lebih rendah dari yang ditetapkan oleh Terlapor. Hal ini terjadi karena:-----------------------------------------------------------24.10.4.1.
APPEL melakukan penjualan langsung melalui tokotoko dengan harga berkisar antara Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah); -------------------------------------
hal. 11 dari 21
SALINAN 24.10.4.2.
Salah satu pemegang saham PT. Niaga Utama Pura Prima membeli elpiji secara langsung dari agen di Palembang dan memasarkannya ke Pulau Bangka dengan harga antara Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) per tabung 12 kg; -----------------------------
24.10.5. Sejak beroperasinya APPEL, PT. Niaga Utama Pura Prima sebagai salah satu agen di pulau Bangka tidak lagi mendistribusikan Elpiji dengan alasan sebagai berikut: -------------------------------------------24.10.5.1.
Adanya kerugian yang ditanggung oleh PT. Niaga Utama Pura Prima karena DO (delivery order) terakhir sebanyak 5.000 (lima ribu) tabung yang seharusnya diambil di DSP Pulau Layang dialihkan ke APPEL dengan jumlah yang berbeda yaitu sebanyak 4.012 (empat ribu dua belas) tabung;-----------------------------
24.10.5.2.
Adanya elpiji yang beredar di pasaran dengan harga yang lebih rendah dibanding dengan harga beli dari APPEL sehingga PT Niaga Utama Pura Prima merasa kesulitan memasarkan elpiji dari APPEL; ---------------
24.10.5.3.
Kesulitan dalam memasarkan Elpiji karena APPEL menjual secara
langsung kepada konsumen dengan
harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); -----------24.11. Pencabutan Surat No. 057/E22000/2006-S3;---------------------------------------24.11.1. Pada tanggal 14 Pebruari 2007 Terlapor menerbitkan surat No. 153/F12000/2007-S3 yang berisi sebagai berikut: ---------------24.11.1.1.
Terhitung mulai tanggal 14 Pebruari 2007 surat No. 057/E22000/2006-S3 tanggal 3 Maret 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; ------------------------
24.11.1.2.
Dengan dicabutnya surat tersebut, selanjutnya agen Elpiji di Propinsi Bangka Belitung dapat membeli Elpiji di LPG Filling Plant Pulau Layang atau mengisi/membeli di APPEL Bangka;---------------------
24.11.2. Setelah keluarnya surat No. 153/F12000/2007-S3 tersebut di atas, PT Raharja Wira Sakti dan PT Sinar Mercu Kencana selaku agen masih mengambil pasokan Elpiji di APPEL Muntok, sedangkan PT Niaga Utama Pura Prima akan mempertimbangkan apakah akan membeli Elpiji di DSP Pulau Layang atau di APPEL Muntok; ------
hal. 12 dari 21
SALINAN 24.12. Fakta-fakta lain: ------------------------------------------------------------------------24.12.1. Bahwa sejak beroperasinya APPEL di Pulau Bangka hingga pemeriksaan ini berlangsung, salah satu agen yaitu PT Niaga Utama Pura Prima tidak pernah melakukan pengisian dan pendistribusian elpiji dari APPEL; ---------------------------------------------------------24.12.2. Bahwa hal tersebut disamping disebabkan oleh alasan sebagaimana butir 24.10.5, juga disebabkan adanya konflik pribadi antara salah satu pemilik PT Niaga Utama Pura Prima dengan pemilik APPEL; 24.12.3. Bahwa tidak berjalannya fungsi agen yang seharusnya dilakukan oleh PT Niaga Utama Pura Prima menyebabkan APPEL melakukan inisiatif untuk menjual langsung elpiji ke toko-toko dengan mengatasnamakan agen PT Rahardja Wira Sakti; ---------------------24.12.4. Bahwa tindakan sebagaimana dijelaskan pada butir 24.12.3 merupakan pelanggaran terhadap Surat Perjanjian yang telah dibuat atau disepakati antara PT Niaga Utama Pura Prima dengan Terlapor dan APPEL dengan Terlapor; --------------------------------------------24.12.5. Bahwa pelanggaran tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan dan Terlapor hanya memberikan surat peringatan; --------24.12.6. Bahwa Wira Penjualan LPG & Produk Gas UPMS II yang mempunyai tugas merespon bentuk-bentuk pelanggaran di lapangan, telah lalai melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk mengawasi pendistribusian Elpiji di wilayah Palembang dan Pulau Bangka; ---24.12.7. Bahwa Terlapor mengakui adanya Elpiji yang berasal dari retailer yang membeli dari agen di Palembang dan memasarkannya di Pulau Bangka;----------------------------------------------------------------------24.12.8. Bahwa Terlapor tidak mengetahui struktur ongkos angkut yang ditanggung oleh retailer Elpiji di Pulau Bangka yang membeli dari agen di Palembang sehingga tidak bisa memastikan bagaimana cara penentuan harga jual retailer tersebut;-----------------------------------24.12.9. Bahwa menurut PT Sekar Musi Eka Raya struktur ongkos transportasi
terakhir
setelah
beroperasinya
APPEL
sebesar
Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut; NO 1 2 3
Keterangan Ongkos buruh menaikkan tabung Elpiji dari Gudang agen ke Truk Ongkos Truk dari gudang ke pelabuhan di Muntok Ongkos buruh menurunkan tabung Elpiji dari Truk ke kapal
Nilai (Rp) 250,00
Satuan Tabung
1.000,00
Tabung
250,00
Tabung
hal. 13 dari 21
SALINAN 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25.
Ongkos kapal berlayar dari pelabuhan Muntok ke pulau layang Ongkos buruh menurunkan tabung Elpiji dari kapal ke Truk Ongkos Truk dari pelabuhan ke tangki pengisian Ongkos Truk dari pengisian ke pelabuhan di pulau Layang Ongkos buruh turun dari Truk ke kapal Ongkos kapal berlayar dari pulau Layang ke pelabuhan di Muntok Ongkos buruh menurunkan tabung dari kapal ke Truk Ongkos Truk dari pelabuhan di Muntok ke gudang Agen Ongkos menurunkan dari Truk ke gudang TOTAL
1.100,00
Tabung
250,00
Tabung
1.000,00
Tabung
1.000,00
Tabung
250,00 2.000,00
Tabung Tabung
250,00
Tabung
2.400,00
Tabung
250,00 10.000,00
Tabung Tabung
Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi; ---
26.
Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/PEN/KPPU/IV/2007 tanggal 16 April 2007, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 17 April 2007 sampai dengan 30 Mei 2007; ----------------------------------------------------------------------------
27.
Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 80/KEP/KPPU/IV/2007 tanggal 16 April 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 15/KPPU-L/2006;-----------------------------------------------------------------------
28.
Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 157/SET/DE/ST/II/2007 tanggal 14 Februari 2007;-----------------------------------------
29.
Menimbang bahwa resume Hasil Pemeriksaan Lanjutan telah disampaikan kepada Terlapor;-------------------------------------------------------------------------------------------
30.
Menimbang bahwa pada tanggal 10 Mei 2007 Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan dari Terlapor yang pada pokoknya berisi; --------------------30.1.
Bahwa tujuan Terlapor mendirikan atau membuat APPEL dalam rangka pemasaran/penjualan dan pendistribusian Elpiji adalah untuk menciptakan suatu produk yang kualitas dan kuantitasnya terjamin serta harganya terjangkau oleh masyarakat; -----------------------------------------------------------
30.2.
Dalam hal penyimpangan dalam pelaksanaan di lapangan sesuai resume hasil pemeriksaan lanjutan yang menyebutkan adanya konflik pribadi antar pemilik, maka hal tersebut adalah diluar skema bisnis Terlapor;----------------------------
hal. 14 dari 21
SALINAN 30.3.
Apabila Terlapor dengan adanya surat GM No. 057/E22000/2006-S3 tanggal 3 Maret 2006 dianggap melanggar pasal 15 ayat (1) dan pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 5 tahun 1999, maka surat tersebut telah dicabut dengan diterbitkannya surat No. 153/F12000/2007-S3 tanggal 14 Februari 2007; ------
31.
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -------------------------------------------
TENTANG HUKUM 1.
Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, pendapat atau pembelaan Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: -------------------------------------------------1.1.
Bahwa Terlapor adalah PT Pertamina (Persero) sebagaimana telah diuraikan pada butir 24.1.1 tentang Duduk Perkara yang menjalankan kegiatan usaha dibidang minyak dan gas bumi merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara a quo; -------------
1.2.
Pasar Bersangkutan; --------------------------------------------------------------------Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah pendistribusian elpiji di Pulau Bangka yang masuk dalam wilayah operasional PT Pertamina (Persero) UPMS II Palembang, Sumatera Selatan;----------------------------------------------
1.3.
Posisi dominan Terlapor dalam penjualan Elpiji di Pulau Bangka; --------------Bahwa Terlapor merupakan satu-satunya pelaku usaha yang memproduksi Elpiji untuk dipasarkan di Pulau Bangka; --------------------------------------------
1.4.
Perjanjian keagenan LPG antara Terlapor dengan agen; --------------------------1.4.1 Bahwa agen di Pulau Bangka memperoleh ijin dari Terlapor untuk hanya mendistribusikan dan memasarkan Elpiji di wilayah Pulau Bangka; --------------------------------------------------------------------1.4.2
Bahwa agen di Pulau Bangka membeli dengan sistem beli putus dari Terlapor, tetapi Terlapor menetapkan harga jual tertinggi yang diperbolehkan bagi para agen; -------------------------------------------
1.4.3
Bahwa penetapan harga jual tertinggi oleh Terlapor terkait dengan tindakan pemerintah yang tidak menyetujui usulan kenaikan harga jual Elpiji;-------------------------------------------------------------------
1.4.4
Bahwa
Elpiji
merupakan
komoditas
bebas,
namun
pada
kenyataannya Pemerintah mengatur atau setidak-tidaknya ikut mengatur pemasaran Elpiji terutama dalam penentuan harga jual tertinggi; --------------------------------------------------------------------
hal. 15 dari 21
SALINAN 1.4.5
Bahwa dengan demikian perjanjian antara Terlapor dengan agen bukan merupakan bentuk perjanjian yang bertujuan untuk membatasi agen dalam mendistribusikan dan memasarkan Elpiji;--
1.5. Perjanjian Pengusahaan dan Penggunaan Agen Pengangkutan dan Pengisian Elpiji antara Terlapor dengan APPEL; -----------------------------1.5.1. Bahwa PT. Bina Mulia Jaya Abadi selaku APPEL hanya diperkenankan menjual Elpiji kepada agen yang ditunjuk oleh Terlapor dan dilarang melakukan penjualan langsung kepada konsumen baik industri maupun rumah tangga; ----------------------1.5.2. Bahwa keberadaan APPEL bertujuan untuk mendistribusikan Elpiji di Pulau Bangka kepada konsumen melalui agen agar tercapai harga jual yang lebih murah dibandingkan sebelum adanya APPEL; --------------------------------------------------------------------1.5.3. Bahwa pengaturan penjualan Elpiji yang dilakukan oleh Terlapor kepada APPEL dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan Elpiji di masing-masing agen dengan harga yang lebih murah; --------------1.5.4. Bahwa dengan demikian perjanjian pengusahaan dan penggunaan agen pengangkutan dan pengisian elpiji antara Terlapor dengan APPEL dalam hal pengaturan penjualan Elpiji yang dilakukan oleh Terlapor kepada APPEL bukan merupakan bentuk pembatasan penjualan;------------------------------------------------------------------1.6. Larangan pengisian Elpiji di DSP Pulau Layang; -----------------------------1.6.1. Bahwa pelarangan pengisian Elpiji di DSP diberlakukan setelah APPEL beroperasi di Pulau Bangka, namun sejak 14 Februari 2007 Terlapor mencabut surat larangan tersebut dan mengijinkan agen di Pulau Bangka untuk memilih pengisian di DSP Pulau Layang atau di APPEL; --------------------------------------------------1.6.2. Bahwa dengan demikian larangan pengisian Elpiji di DSP sudah tidak berlaku lagi;---------------------------------------------------------1.7. Harga jual Elpiji di Pulau Bangka; ----------------------------------------------1.7.1. Bahwa keberadaan APPEL dimaksudkan untuk menurunkan harga beli Elpiji oleh agen sehingga harga jual dari agen ke konsumen menjadi lebih murah dibandingkan sebelum adanya APPEL; ------1.7.2. Bahwa sebelum ada APPEL harga beli agen untuk tabung 12 kg sebesar Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) dan harga jual ex agen yang ditetapkan Terlapor sebesar Rp 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah), sedangkan harga yang terbentuk di tingkat
hal. 16 dari 21
SALINAN konsumen berkisar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per tabung; ---------------------------------------------------------------------1.7.3. Bahwa setelah ada APPEL harga beli agen sebesar Rp 58.000,(lima puluh delapan ribu rupiah), sedangkan harga jual ex agen yang ditetapkan oleh Terlapor Rp 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah), dan harga yang dijual ditingkat konsumen berkisar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per tabung 12 kg ; -----1.7.4. Bahwa dengan demikian keberadaan APPEL di Pulau Bangka menyebabkan harga jual Elpiji di tingkat konsumen menjadi lebih murah;----------------------------------------------------------------------2.
Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau tempat tertentu”; ----------------------------------------------------
3.
Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------3.1
Pelaku usaha:-----------------------------------------------------------------------------3.1.1
Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui
perjanjian,
menyelenggarakan
berbagai
kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -------------------------------------3.1.2
Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Terlapor Nomor 20 tanggal 17 September 2003, dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI nomor. C-242025 HT.01.01. TH 2003 tanggal 9 Oktober 2003 adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------------------------
3.1.3 3.2
Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi; ---------------
Unsur Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau tempat tertentu; -----------------
hal. 17 dari 21
SALINAN 3.2.1
Bahwa Terlapor membuat perjanjian dengan PT Bina Mulia Jaya Abadi selaku APPEL yang mengharuskan APPEL menjual Elpiji hanya kepada agen yang berada di pulau Bangka dan dilarang menjual kepada pihak yang bukan agen di Pulau Bangka; ------------------------------------
3.2.2
Bahwa sebagaimana dijelaskan pada butir 1.4 dan 1.5 maka perjanjian antara Terlapor dengan agen dan Terlapor dengan APPEL bukan merupakan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; --------------------------------------
3.2.3
Bahwa dengan demikian unsur perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau tempat tertentu tidak terpenuhi. -------------------------
3.3
Menimbang bahwa karena unsur perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau tempat tertentu tidak terpenuhi maka Majelis Komisi tidak perlu membuktikan unsur lainnya; -----------------------------------------------------------------------------
4.
Menimbang bahwa Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:-----------------------------------------------------a. Menetapkan syarat-sarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas; ----------------------------------------------------------
5.
Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -------------------------------------------------------5.1.
Pelaku Usaha; ----------------------------------------------------------------------------5.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----------------------------------------------------------------5.1.2. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Terlapor Nomor 20 tanggal 17 September 2003, dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak SH Notaris di
hal. 18 dari 21
SALINAN Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI nomor. C-242025 HT.01.01. TH 2003 tanggal 9 Oktober 2003 adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------------------------5.1.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi;------------------5.2.
Posisi dominan; --------------------------------------------------------------------------5.2.1. Bahwa yang dimaksud posisi dominan dalam Pasal 1 angka 4 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti dipasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha yang mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu; -----------------------------------------5.2.2. Bahwa Terlapor merupakan satu-satunya pemasok Elpiji di Indonesia, termasuk didalamnya wilayah Pulau Bangka; -------------------------------5.2.3. Bahwa dengan demikian unsur posisi dominan terpenuhi; ----------------
5.3.
Menetapkan syarat-syarat perdagangan; ----------------------------------------------5.3.1. Bahwa Terlapor telah menerbitkan surat No. 057/E22000/2006-S3 yang pada pokoknya melarang agen Elpiji di Pulau Bangka untuk membeli dan mengisi Elpiji di DSP Pulau Layang dan harus mengisi di APPEL Muntok terhitung mulai tanggal 3 Maret 2006; -----------------------------5.3.2. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada butir 1.6 Terlapor telah mencabut surat larangan pengisian Elpiji di DSP Pulau Layang dan memberikan kebebasan kepada agen di Pulau Bangka untuk memilih tempat pengisian Elpiji; -----------------------------------------------------------------5.3.3. Bahwa dengan demikian unsur menetapkan syarat-syarat perdagangan tidak terpenuhi; -----------------------------------------------------------------
5.4.
Menimbang bahwa karena unsur menetapkan syarat-syarat perdagangan tidak terpenuhi maka Majelis Komisi tidak perlu membuktikan unsur lainnya; --------
6.
Menimbang bahwa berdasarkan temuan-temuan dalam pemeriksan dan Sidang Majelis, Majelis Komisi merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: -------------------6.1.
Bahwa Elpiji merupakan komoditas bebas (yang harganya tidak ditetapkan oleh Pemerintah), namun Pemerintah masih turut campur dalam penentuan harga Elpiji; ---------------------------------------------------------------------------------------
hal. 19 dari 21
SALINAN 6.2.
Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk menyampaikan saran pertimbangan kepada Pemerintah tentang kebijakan yang tegas dalam hal pendistribusian dan penetapan harga Elpiji; -----
6.3.
Bahwa akibat kurang tanggapnya Wira Penjualan UPMS II Palembang dalam merespon permasalahan pendistribusian Elpiji di Pulau Bangka mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian yang dilakukan oleh APPEL dan agen, sehingga menyebabkan keterlambatan Terlapor mengambil tindakan; -----
6.4.
Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk menyampaikan kepada Terlapor agar memberikan sanksi administratif kepada Wira Penjualan UPMS II Palembang atas kelalaiannya dalam menjalankan tugas pengawasan pendistribusian Elpiji di wilayah Pulau Bangka, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; --------------------------------------
7.
Menimbang bahwa Majelis Komisi tidak menemukan bukti pelanggaran yang dilakukan Terlapor;--------------------------- ---------------------------------------------------
8.
Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-------------MEMUTUSKAN
Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; --------------------Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2007 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2007 oleh kami, anggota Majelis Komisi, Ir. H. Mohammad Iqbal sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Sukarmi, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Akhmad Muhari, S.H., dan Endah Widwianingsih, S.H masingmasing sebagai Panitera. Ketua Majelis, t.t.d. Ir. H. Mohammad Iqbal Anggota Majelis,
Anggota Majelis,
t.t.d.
t.t.d.
Dr. Sukarmi, S.H., M.H.
Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.
hal. 20 dari 21
SALINAN Panitera, t.t.d. Akhmad Muhari, S.H.
t.t.d. Endah Widwianingsih, S.H.
hal. 21 dari 21
