2006

irvanag

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NO. 028/PUU-IV/2006 DAN PERKARA 029/PUU-IV/2006 PERIHAL PENGUJIAN UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI TERHADAP UUD 1945

ACARA PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA RABU, 24 JANUARI 2007

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NO. 028/PUU-IV/2006 PERKARA NO. 029/PUU-IV/2006

PERIHAL Pengujian UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terhadap UUD 1945

Pemohon • •

Jamilah Tun Sadiah dkk. Esti Suryani dkk.

ACARA Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) Rabu, 24 Januari 2007 Pukul 11.00 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. 2) MARUARAR SIAHAAN, S.H. 3) SOEDARSONO, S.H. Sunardi, S.H.

Ketua Anggota Anggota Panitera Pengganti

1

HADIR: Kuasa Hukum Pemohon Perkara 028/PUU-IV/2006: •

Kurnia Wilda Putra, S.H., LL.M.

Kuasa Hukum Pemohon Perkara 029/PUU-IV/2006: • •

Sangap Sidauruk, S.H. Harison Malau, S.H.

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB

1.

KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H. Sidang Panel dalam Perkara 028/PUU-IV/2006 dan Nomor 029/PUU-IV/2006 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Sebagaimana lazimnya Saudara diminta memperkenalkan diri kepada panelis dan mengemukakan identitasnya. Silakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON : KURNIAWAN WILDA PUTRA, S.H., LL.M. Selamat pagi.

Assalammu’alaikum, wr.wb.

Salam sejahtera. Majelis yang kami muliakan, Perkenalkan, pertama-tama kami ingin sampaikan, kami adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, Indonesia Manpower Watch atau disingkat IMW. Dalam hal ini perkenankan kami sampaikan bahwa ketua umum kami Bapak Soekitjo, TG., mohon maaf tidak dapat hadir dalam sidang ini, karena mendadak beliau sakit dan saat sedang dirawat di rumah sakit. Beliau titip salam hormat kepada Majelis dan saya mewakili, perkenalkan nama saya Kurniawan Wilda Putra, S.H., LL.M. Ya sekian, terima kasih. 3.

KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H. Saudara dari perkara 029?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: SANGAP SIDAURUK, S.H. Terima kasih Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, Saya adalah Sangap Sidauruk dan di sebelah kanan saya Harison Malau, S.H., kami kuasa dari Esti Suryani dan kawan-kawan. Terima kasih.

3

5.

KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H. Sebagaimana Saudara maklum, bahwa pada sidang panelis yang lalu, keduanya Saudara diberi kesempatan untuk mengadakan perbaikan permohonan, apabila hal dimaksud ingin ditempuh. Saudara dari perkara 028/PUU-IV/2006, Kuasa Pemohon Kurniawan Wilda Putra, S.H., apakah Saudara sesuai catatan yang ada di Kepaniteraan, Saudara tidak mengajukan perbaikan permohonan?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON : KURNIAWAN WILDA PUTRA, S.H., LL.M. Kami ada mengajukan perbaikan permohonan sesuai dengan.

7.

KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H. Berarti Saudara tetap pada permohonan terdahulu.

8.

KUASA HUKUM PEMOHON : KURNIAWAN WILDA PUTRA, S.H., LL.M. Ya, ada mengajukan perbaikan Pak.

9.

KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H. Sekarang, ya. Apa itu, perbaikan atau alat bukti Saudara? Simpan saja dulu. Dalam pada itu untuk perkara 029 sudah mengajukan perbaikan permohonan. Sebagaimana lazimnya kepada kuasa dari perkara 028/PUU-IV/2006 sebagaimana lazimnya Saudara diminta untuk mengemukakan pokok-pokok permohonan, utamanya, aksentuasinya, tekanannya kepada perbaikannya itu. Silakan.

10.

HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Sebelum dilanjutkan Pak, kalau ini yang dimaksud perbaikan, tidak ada disini perbaikan, hanya daftar alat bukti itu.

11.

KUASA HUKUM PEMOHON : KURNIAWAN WILDA PUTRA, S.H., LL.M. Dibelakangnya Pak, di halaman keduanya, di bawahnya, ya Pak, terima kasih, mohon maaf kalau tidak sesuai dengan urutannya.

4

12.

KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H. Silakan.

13.

KUASA HUKUM PEMOHON : KURNIAWAN WILDA PUTRA, S.H., LL.M. Terima kasih Majelis yang kami muliakan. Perkenankanlah kami menyampaikan sedikit ringkasan atau highlight permohonan pengujian judicial review Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di luar negeri. Seperti yang saya sampaikan, kami ada Kurniawan Wilda Putra, S.H., LL.M., dalam hal ini sebagai kuasa dari calon Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri atau disingkat TKILN atas nama Jamilatus Sadiah dan kawan-kawan. Pada intinya adalah kami menggaris-bawahi tiga hal, pertama mengenai kewenangan Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan alasan diajukannya permohonan. Kedua, kami menyampaikan status dan kedudukan legal standing daripada kami sebagai kuasa pemohon. Dan ketiga, adalah pokok permasalahan dan alasan-alasan permohonan pengajuan pengujian materiil untuk Undang-undang No. 39 Tahun 2004, khususnya Pasal 35 ayat (a) atau huruf a. Dan saya akan sampaikan sedikit mengenai konsep permohonan kami adalah sebagai berikut; konsep perlindungan hak untuk bekerja. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa tiaptiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur mengenai hak untuk bekerja, ini yang berbunyi, ”Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dalam hal itu saya lebih menggaris bawahi lagi kemudian adalah bahwa di dalam kehidupan Negara Republik Indonesia ini tidak diperbolehkan adanya diskriminasi dalam hal menyediakan lapangan pekerjaan dan imbalan berdasarkan patokan dan klasifikasi di atas. Adanya suatu sikap praktek konsep ketentuan dan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan konsep Konstitusi Republik Indonesia haruslah dilarang atau setidak-tidaknya kalau telah menjadi dapat dihapuskan. Kemudian mengenai defenisi dewasa, kami garis bawahi bahwa konsep yang dibakukan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk perburuhan, yaitu International Labour Organization, bahwa batasan seorang untuk memenuhi suatu pekerjaan penuh waktu dan di bayar adalah 18 tahun. Memulai profesi sebagai pekerja formal atau informal, seseorang harus sudah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun. Di Negara Republik Indonesia, mempekerjakan anak bertentangan dengan

5

konstitusi, secara tersirat dicantumkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan, definisi anak sebagai seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian sesuai dengan konsepsi ILO di atas, Negara Republik Indonesia memandang bahwa satu, batasan usia anak adalah sampai seorang yang belum berumur 18 tahun dan anak-anak di larang untuk di eksploitasi secara ekonomi. Disimpulkan bahwa yang dimaksud oleh konsep dan ketentuan yang berlaku adalah bahwa dewasa bukan anakanak adalah seorang yang telah berusia di atas 18 tahun. Kemudian kami menggarisbawahi lagi bahwa sehubungan dengan sinkronisasi, seseorang yang telah berusia 18 tahunlah yang berhak memiliki dan diperbolehkan atas suatu pekerjaan. Setiap tindakan atau ketentuan yang menutup peluang bekerja bagi seorang warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun harus dianggap diskriminatif dan oleh karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 35 huruf a, kami melihat sebagai bertentangan dengan konstitusi. Dalam hal ini kami menggarisbawahi bahwa Majelis Mahkamah Konstitusi tidak untuk membedakan antara usia 18 tahun dan 21 tahun, yaitu pembatasan tersebut dilakukan untuk mencegah praktek mempekerjakan anak di bawah umur. Hal ini kami jumpai di dalam Putusan Perkara No. 019/PUU-III/2005 dan No. 020/PUU-III/2005. Dalam putusan itu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa syarat usia tertentu sangat tepat agar supaya dapat terhindar praktek mempekerjakan anak di bawah umur. Larangan tersebut dapat diterima karena justru bermaksud untuk melindungi pencari kerja secara moral, hukum dan kemanusiaan perlu dilindungi. Seorang yang telah dewasa memerlukan pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk dirinya sendiri, maupun keluarganya tanpa membedakan apakah seseorang tersebut lulusan SLTP atau bukan. Hal ini perlu kami garisbawahi, karena untuk memasuki uraian Pasal 35 ayat (a), Mahkamah Konstitusi telah melakukan pembatasan usia seperti diatur di dalam Pasal 35 huruf a. Untuk terakhirnya kami juga menyampaikan dalam kesempatan ini uraian pendapat kuasa pemohon. Bahwa pertama, eksploitasi ekonomi terhadap anak memang harus dilarang. Pasal 35 huruf a, anak kalimat, kecuali bagi TKI yang dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya 21 tahun, merupakan pengaturan yang mencerminkan tidak konsistensinya sikap pemerintah atau pembuat undang-undang. Alasan pembuat undang-undang, bahwa prakteknya TKI yang bekerja pada pengguna perorangan selalu mempunyai hubungan personal yang intens dengan pengguna, yang dapat mendorong Tenaga Kerja Indonesia yang bersangkutan, yang berada pada keadaan yang rentan dengan pelecehan seksual.

6

Pada pekerjaan tersebut perlu orang-orang yang betul-betul matang dari aspek kepribadian dengan emosi. Dengan demikian resiko terjadinya pelecehan seksual dapat diminimalisasi. Hal ini kami kutip dalam penjelasan Pasal 35 hurup a, Undang-undang No. 39 Tahun 2004. Menurut kami alasan tersebut tidak tepat, dilihat dari hal-hal sebagai berikut; 1. Secara logis, yang rawan terhadap pelecehan seksual bukan hanya pekerja berusia di bawah 21 tahun. 2. Dalam prakteknya bukan hanya pengguna perorangan saja, ada ancaman pelecehan seksual, tetapi juga pada bidang pekerjaan lain, maaf dalam hal ini, penjaga toko, restoran dan sebagainya. 3. Jarang atau tidak pernah ditemukan pelecehan seksual terhadap Tenaga Kerja Indonesia pria berumur di bawah 21 tahun, sehingga pembatasan demikian akan sangat merugikan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri yang berjenis kelamin pria. Jadi kuasa pemohon secara konsepsi melihat pembatasan yang diatur dalam anak kalimat huruf a Pasal 35 Undang-undang No. 39 Tahun 2004 bertentangan dengan konsepsi dan logika umum yang wajar. Pembatasan yang tidak jelas arah dan tujuannya seperti yang otomatis bertentangan dengan hak-hak seperti itu, otomatis bertentangan dengan hak-hak bagi warga negara yang diatur bagi Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang disebutkan di atas, yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa tiaptiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai hak untuk bekerja ini, yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Kesimpulan kami, Pasal 35 huruf a, Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2). Terima kasih. 14.

KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H. Selanjutnya untuk perkara 029.

15.

KUASA HUKUM PEMOHON: SANGAP SIDAURUK, S.H. Terima kasih Majelis. Bahwa sesuai dengan petunjuk Majelis Hakim pada sidang terdahulu, kami telah melakukan perbaikan. Pertama, tentang permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 35 huruf a Undangundang No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN, telah pernah diajukan ke

7

Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 020/PUU-III/2005. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi menimbang permohonan saat belum sah sebagai badan hukum privat dan tidak mempunyai kapasitas sebagai pemohon, sebagaimana diuraikan dalam putusan halaman 89. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi berpendapat pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, diuraikan dalam halaman 107. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon dalam perkara No. 020/PUU-III/2005 tidak dapat diterima. Bahwa oleh karena permohonan dalam perkara tersebut di putus Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima dengan pertimbangan pada legal standing pemohon, maka dengan demikian pokok perkara dalam permohonan perkara No. 020/PUU-III/2005 tersebut belum diperiksa dan belum diputuskan. Bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara tersebut belum diperiksa dan belum diputuskan, karena ini tidak bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang. Selanjutnya kami juga telah memperbaiki, kami telah memperbaiki pula, sehingga permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 35 huruf a, Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN, maka kami melakukan perbaikan adalah sepanjang kalimat atau frasa yang berbunyi, “Bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perorangan sekurang-kurangnya berusia 21 tahun. Demikian majelis, terima kasih. 16.

KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H. Berdasarkan...(suara tidak terdengar karena tidak memencet mic) Nomor 028/PUU-IV/2006 dan Nomor 029/PUU-IV/2006 digabungkan, kedua perkara ini digabungkan. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada yang berhormat Hakim Konstitusi jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau diperlukan kejelasan, silakan.

17.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Terima kasih Bapak Ketua. Untuk saudara Kuasa Pemohon nomor 029, tadi anda menyitir putusan nomor 020, apa yang Anda maksudkan itu Putusan Nomor 019/020, seperti yang Saudara jadikan, ini banyak sekali bukti ada P6 ada P13, yang benar yang mana?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: SANGAP SIDAURUK, S.H. Terima kasih Majelis, Pada saat itu memang perkaranya digabungkan seperti ini Majelis, yaitu nomor 19 dan nomor 20. Kebetulan nomor 19, untuk permohonan

8

nomor 19 sebagian dikabulkan, tapi untuk nomor 20 yang juga mencantumkan ayat ini, itu dinyatakan tidak diterima, jadi kami kutip putusan nomor 20 Majelis. 19.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Karena di sini pada kalau betul itu yang saudara maksud, maka di situ adalah Pasal 35 huruf D yang menjadi obyek tumlitisnya kan yang dikabulkan. Kalau begitu, kalau memang itu maksudnya, jadi tinggal yang 35 huruf A itu yang Anda jadikan obyek. Terima kasih.

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: SANGAP SIDAURUK, S.H. Benar Majelis.

21.

KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.

(suara tidak terdengar karena tidak memencet mic) maaf

/XII/2006 perihal penolakan untuk pendaftaran sebagai calon TKI tertanggal 13 Desember 2006 dari dan dikeluarkan oleh PPTKIS PT. Bina Karya Welastri, benarkah itu? 22.

KUASA HUKUM PEMOHON : KURNIAWAN WILDA PUTRA, S.H., LL.M. Benar Majeils.

23.

KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H. Bukti surat bertanda P9 surat nomor 1024/BKW/XII/2006 perihal penolakan untuk pendaftaran sebagai calon TKI tertanggal 13 Desember 2006 dari dan dikeluarkan oleh PPTKIS PT. Bina Karya Welastri, benar itu?

24.

KUASA HUKUM PEMOHON : KURNIAWAN WILDA PUTRA, S.H., LL.M. Benar.

25.

KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H. Baiklah, saya kira apakah masih ada hal-hal yang mau dikemukakan kedua Saudara?

9

26.

KUASA HUKUM PEMOHON : KURNIAWAN WILDA PUTRA, S.H., LL.M. Kami cukup.

27.

KUASA HUKUM PEMOHON: SANGAP SIDAURUK, S.H. Kami cukup.

28.

KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H. Sudah cukup ya? Saudara juga. Baiklah, dengan ini Sidang Panelis yang mengadili kedua perkara ini, 028 dan 029 dinyatakan ditutup. Dan untuk sidang berikutnya akan diberitahukan. Terima kasih.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.46 WIB.

10