2006

P U T U S A N Nomor: 992 K/Pdt/2006 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH memeriksa perkara perdata dalam

AGUNG

tingkat kasasi telah memutuskan

sebagai berikut dalam perkara : NY. TJIA MI JUN, bertempat tinggal di Jalan Ence Aziz No. 31,

Kelurahan

Kebon

Jeruk,

Kecamatan

Andir,

Kota

Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada KRISHNA WARDANA,

S.H.,

dan

SUTAN

SIMANJUNTAK,

S.H.,

Advokat, berkantor di Jalan Kalijati Indah No. 36 Antapani, Bandung, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding; m e l a w a n: 1. PT. BANK DIPO INTERNASIONAL, berkedudukan di Jalan Let Jend. S. Parman Kav. 75 (d/h. Kav. 35) Jakarta Barat; 2. BENNY SALAMON alias LIEM BENG SENG, bertempat tinggal di Jalan Stasiun Barat No. 25 Kota Bandung; 3. AGUS MADJID, S.H selaku NOTARIS/PPAT, beralamat di Perkantoran Tebet Mas Indah No. 8 – 9, Jalan Tebet Raya, Jakarta Selatan; 4. MARZAINI, bertempat tinggal

di

Perumahan Bumi

Pancoran Mas Blok K.4, RT. 03, RW. 05, Mampang, Pancoran Mas, Depok, Kabupaten Bogor; 5. TRI HARTANTO, S.H, bertempat tinggal di Bendungan, RT. 03, RW. 02, Ciawi, Kabupaten Bogor; 6. IMAM SUPANGAT, bertempat tinggal di Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. Mede, RT. 008, RW. 002, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Bekasi; 7. HJ. HADIJAH; 8. SYAHRIAL; 9. YULHERI; 10. NY. KOH SIAU LAN; 11. ANWAR MA’RUF; 12. DEDY YOGASWARA, nomor 7 s/d 12, bertempat tinggal di Jalan Belakang Pasar No. 24 Bandung;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 992 K/Pdt/2006

13. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DAYA LUMBUNG ASIA, berkedudukan di Jalan Oto Iskandardinata No. 431 Kota Bandung; 14. KEPALA KANTOR LELANG

NEGARA

BANDUNG,

berkedudukan di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung; 15. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 586 Bandung; 16. NURYASIN

ABDUL DJALAL, S.H, selaku NOTARIS/

PPAT, beralamat di Jalan Terusan Jakarta No. 84 Bandung; 17. JOSANTI

ANGGRAINI

GUNAWAN,

S.H,

selaku

NOTARIS/PPAT, beralamat di Jalan Pasteur No. 03 Bandung, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat dan para Turut Tergugat/para Terbanding; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; Menimbang, bahwa

dari

surat-surat tersebut ternyata

bahwa

sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidangan

Pengadilan Negeri Bandung pada

pokoknya atas dalil-dalil: bahwa

Penggugat

telah

melangsungkan

perkawinan

dengan

Tergugat II di Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 31 Desember 1986, No. 523/1986, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandung (sekarang Dinas Kependudukan Pemerintah Kota Bandung); bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat II disamping menghasilkan keturunan 4 (empat) orang anak, juga telah menghasilkan harta kekayaan bersama sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan sub. a s/d e; bahwa harta kekayaan sebagaimana diuraikan pada sub. a s/d e gugatan ini, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat selaku isteri yang sah telah dijadikan sebagai jaminan hutang oleh Tergugat II kepada Tergugat

I

dengan

dibantu

oleh

Tergugat

III

selaku

Notaris/PPAT,

sebagaimana dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang NO. 46 dan No. 47, keduanya tanggal 7 Desember 1994 dan sebagai tindak lanjut telah dibuat Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik No. 85 tanggal 13 Desember

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 992 K/Pdt/2006

1994, untuk itu Tergugat II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum; bahwa menurut ketentuan Pasal 11 Akta Pengakuan Hutang No. 46 dan No. 47 keduanya tanggal 7 Desember 1994 disebutkan: “Jaminan yang diberikan guna menjamin pembayaran lunas hutang pihak pertama kepada pihak

kedua

berikut

bunga,

provisi,

denda

dan

biaya-biaya

lainnya

sebagaimana mestinya antara lain sebagaimana akan diuraikan dalam Akta yang akan dibuat tersendiri yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Akta ini dan karenanya Akta ini tidak akan dibuat dengan tidak adanya jaminan itu” bahwa pada halaman pertama s/d halaman kelima dalam Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik No. 85 tanggal 13 Desember 1994 disebutkan antara lain: “Tergugat II bertindak untuk dan atas namanya sendiri dan juga bertindak untuk dan atas nama Pemberi Jaminan, masing-masing bernama Tuan Omo Suhendar dan Tuan Liem Beng Goan, sedang barang-barang yang dijaminkan merupakan barang-barang sebagaimana diuraikan pada sub. a s/d e dalam gugatan ini”; bahwa oleh karena itu kedua Akta tersebut di atas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka terhadap ke 5 (lima) Sertifikat Hipotik dan Akta-Akta Hipotik sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, harus dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pula. Demikian pula

Penetapan Ketua Pengadilan

Negeri Bandung No. 165/Pdt/Eks/1997/PN.Bdg dan No. 178/Pdt/Eks/1998/ PN.Bdg, baik yang berkaitan dengan peneguran (aanmaning), sita, eksekusi dan lelang eksekusi menjadi tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; bahwa bidang-bidang tanah (harta kekayaan bersama) yang telah dilakukan pelelangan eksekusi dan pembeli lelang serta telah dibalik nama, yang uraiannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, yang nilai seluruhnya berjumlah Rp. 694.500.000,- (enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); bahwa Tergugat IV bertindak sebagai pembeli lelang dan telah membeli 2 (dua) obyek sengketa yaitu sub. a dan sub.d, Tergugat V telah membeli 2 (dua) obyek sengketa yaitu sub. b dan sub.c, serta Tergugat VI telah membeli 1 (satu) obyek sengketa yaitu sub. e, yang masing-masing dilakukan dihadapan turut Tergugat I dengan harga jauh dibawah harga pasaran, yang sangat merugikan pihak Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 992 K/Pdt/2006

bahwa obyek sengketa sub. e sebagaimana tersebut dalam surat gugatan

oleh Tergugat VI telah dijual dan dipisahkan masing-masing

kepada Tergugat VII s/d Tergugat XII dihadapan turut Tergugat III dan turut Tergugat IV, yang rinciannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan; bahwa

perbuatan

Tergugat

I

s/d

Tergugat

XIII

sebagaimana

diuraikan di atas dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat; bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat karena telah terlelangnya harta kekayaan bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat II, bahkan ternyata nilai/hasil eksekusi lelang tersebut jauh dibawah

harga

pasaran,

harga

yang

wajar

seluruhnya

berjumlah

Rp.4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah), dan kerugian immateriil berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang rinciannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan; bahwa cukup alasan agar Tergugat I s/d Tergugat XIII dihukum untuk mengembalikan obyek-obyek sengketa a quo berikut sertifikat-sertifikatnya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban hak apapun dan apabila tidak memungkinkan untuk mengembalikan obyek-obyek sengketa secara keseluruhan, maka dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus; bahwa apabila Tergugat I s/d Tergugat XIII lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, maka cukup alasan dihukum secara tanggung renteng untuk membayar 10.000.000,-

uang

paksa

(sepuluh

juta

(dwangsom) rupiah)

setiap

sampai

harinya

dengan

sebesar

obyek

Rp.

sengketa

dikembalikan kepada Penggugat tanpa suatu beban hak apapun atau hingga kerugian Penggugat tersebut dibayar lunas oleh Tergugat I s/d Tergugat XIII kepada Penggugat; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas

Penggugat

mohon

kepada Pengadilan Negeri Bandung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut : PRIMAIR: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 992 K/Pdt/2006

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung terhadap harta kekayaan sebagaimana disebut pada butir 2. a, b, c, d dan e posita gugatan ini; 3. Menyatakan harta kekayaan sebagaimana diuraikan pada posita butir 2. a, b, c, d dan e posita gugatan ini merupakan harta kekayaan bersama (harta gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat II; 4. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pengakuan Hutang No. 46 dan No. 47, keduanya tanggal 7 Desember 1994 serta Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik No. 85 tanggal 13 Desember 1994; 5. Menyatakan tidak sah

atau tidak mempunyai kekuatan hukum: 1.

Sertifikat Hipotik No. 1407/1995 yang didalamnya dilekatkan Akta Hipotik No. 131/08/05/04/Hip/1995, tanggal 16 Nopember 1995, 2. Sertifikat Hipotik No. 1410/1995 yang didalamnya dilekatkan Akta Hipotik No. 130/07/05/02/Hip/1995, tanggal 16 Nopember 1995, 3. Sertifikat Hipotik No.

371/1996

yang

didalamnya

dilekatkan

Akta

Hipotik

No.

19/01/05/02/Hip/1996, tanggal 2 Pebruari 1996, 4. Sertifikat Hipotik No. 20/02/05/04/Hip/1996, tanggal 2 Pebruari 1996 dan 5. Sertifikat Hipotik No.

807/1996

yang

didalamnya

dilekatkan

Akta

Hipotik

No.

132/09/05.03/Hip/1995, tanggal 16 Nopember 1995; 6. Menyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung No. 165/Pdt/Eks/1997/PN.Bdg dan No. 178/Pdt/Eks/1998/PN.Bdg, baik yang berkaitan dengan peneguran (aanmaning), sita eksekusi dan lelang eksekusi; 7. Menyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pembelian lelang oleh Tergugat IV s/d Tergugat VI atas obyekobyek sengketa, sebagaimana disebut pada butir 9.a, b, c, d dan e posita gugatan ini; 8. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuaan hukum jual beli antara Tergugat VI dengan Tergugat VII s/d Tergugat XII di hadapan turut Tergugat III dan turut Tergugat IV, serta oleh Tergugat X obyek sengketa

tersebut

diagunkan

kepada

Tergugat

XIII,

sebagaimana

ternyata pada: a. Akta Jual Beli tanggal 13 September 2000 No. 11/2000; b. Akta Jual Beli tanggal 13 September 2000 No. 09/2000;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 992 K/Pdt/2006

c.

Akta Jual Beli tanggal 13 September 2000 No. 08/2000;

d. Akta Jual Beli tanggal 13 September 2000 No. 12/2000; e. Akta Jual Beli tanggal 13 September 2000 No. 10/2000; seperti telah diuraikan pada butir 11.a s/d 11.e posita gugatan ini; 9. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat XIII telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad); 10. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XIII secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus; 11. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XIII untuk mengembalikan obyekobyek sengketa a quo berikut sertifikat-sertifikatnya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban hak apapun; 12. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XIII secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat setiap harinya, apabila para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini; 13. Menghukum turut Tergugat I s/d turut Tergugat VI mematuhi isi putusan dalam perkara ini; 14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorraad), meskipun terhadapnya dilakukan verzet, banding dan kasasi; 15. Menghukum Tergugat s/d Tergugat XIII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; SUBSIDAIR: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung terhadap harta kekayaan sebagaimana disebut pada butir 2. a, b, c, d dan e posita gugatan ini; 3. Menyatakan harta kekayaan sebagaimana diuraikan pada posita butir 2. a, b, c, d dan e posita gugatan ini merupakan harta kekayaan bersama (harta gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat II; 4. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyaui kekuatan hukum Akta Pengakuan Hutang No. 46 dan No. 47, keduanya tanggal 7 Desember 1994 serta Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik No. 85 tanggal 13 Desember 1994;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 992 K/Pdt/2006

5. Menyatakan tidak sah

atau tidak mempunyai kekuatan hukum: 1.

Sertifikat Hipotik No. 1407/1995 yang didalamnya dilekatkan Akta Hipotik No. 131/08/05/04/Hip/1995, tanggal 16 Nopember 1995, 2. Sertifikat Hipotik No. 1410/1995 yang didalamnya dilekatkan Akta Hipotik No. 130/07/05/02/Hip/1995, tanggal 16 Nopember 1995, 3. Sertifikat Hipotik No.

371/1996

yang

didalamnya

dilekatkan

Akta

Hipotik

No.

19/01/05/02/Hip/1996, tanggal 2 Pebruari 1996, 4. Sertifikat Hipotik No. 20/02/05/04/Hip/1996, tanggal 2 Pebruari 1996 dan 5. Sertifikat Hipotik No.

807/1996

yang

didalamnya

dilekatkan

Akta

Hipotik

No.

132/09/05.03/Hip/1995, tanggal 16 Nopember 1995; 6. Menyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung No. 165/Pdt/Eks/1997/PN.Bdg dan No. 178/Pdt/Eks/1998/PN.Bdg, baik yang berkaitan dengan peneguran (aanmaning), sita eksekusi dan lelang eksekusi; 7. Menyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pembelian lelang oleh Tergugat IV s/d Tergugat VI atas obyekobyek sengketa, sebagaimana disebut pada butir 9.a, b, c, d dan e posita gugatan ini; 8. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuaan hukum jual beli antara Tergugat VI dengan Tergugat VII s/d Tergugat XII di hadapan turut Tergugat III dan turut Tergugat IV, serta oleh Tergugat X obyek sengketa

tersebut

diagunkan

kepada

Tergugat

XIII,

sebagaimana

ternyata pada: a. Akta Jual Beli tanggal 13 September 2000 No. 11/2000; b. Akta Jual Beli tanggal 13 September 2000 No. 09/2000; c. Akta Jual Beli tanggal 13 September 2000 No. 08/2000; d. Akta Jual Beli tanggal 13 September 2000 No. 12/2000; e. Akta Jual Beli tanggal 13 September 2000 No. 10/2000; seperti telah diuraikan pada butir 11.a s/d 11.e posita gugatan ini; 9. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat XIII telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad); 10. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XIII secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 992 K/Pdt/2006

11. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XIII secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus; 12. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XIII secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat setiap harinya, apabila para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini; 13. Menghukum turut Tergugat I s/d turut Tergugat VI mematuhi isi putusan dalam perkara ini; 14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorraad), meskipun terhadapnya dilakukan verzet, banding dan kasasi; 15.Menghukum Tergugat s/d Tergugat XIII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; LEBIH SUBSIDAIR: -

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VII s/d

Tergugat XI dan turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: EKSEPSI TERGUGAT VII S/D TERGUGAT XI: bahwa Penggugat telah keliru dan salah dalam memasukkan salah satu obyek gugatan pada poin 14 e yaitu tanah dan bangunan milik Liem Beng Goan seluas 239 m2, yang terletak di Kecamatan Andir, Wilayah Bojonegara, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan Jalan Belakang Pasar No. 24 Bandung dengan Sertifikat No Hak Milik No. 1358/Andir, Surat Ukur No. 714/1970, tanggal 14 Nopember 1970; bahwa antara Liem Beng Goan dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dan oleh karenanya secara hukum Penggugat tidak berhak melakukan upaya apapun terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh saudara Liem Beng Goan; EKSEPSI TURUT TERGUGAT I: bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna, karena tidak mengaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia yang merupakan badan hukum induk dari turut Tergugat I sesuai dengan Pasal 6 RV No. 30 gugatan terhadap badan hukum badan di atasnya, seharusnya Penggugat menulis identitas turut Tergugat I sebagai berikut: Pemerintah Republik Indonesia cq. Dirjen Piutang Negara dan Lelang Negara Bandung cq. Kantor Pelayanan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 992 K/Pdt/2006

Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bandung II yang beralamat di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat VII s/d Tergugat XI mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 309/Pdt.G/2003/PN.Bdg, tanggal 30 Juni 2004, yang amarnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -

Menolak eksepsi dari Tergugat VII s/d Tergugat XI dari Turut Tergugat I tersebut;

DALAM POKOK PERKARA: -

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dianggap sebesar Rp. 3.569.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah); Menimbang,

bahwa

dalam

tingkat

banding

atas

permohonan

Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung

dengan putusan No. 535/Pdt/2004/PT.Bdg,

tanggal 8 Maret 2005; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Penggugat/Pembanding

pada

tanggal

15

Nopember

2005,

kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 12 Desember 2005,

diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Nopember 2005 sebagaimana

ternyata

dari

akte

72/Pdt/KS/2005/PN.Bdg yang dibuat

permohonan

kasasi

No.

oleh Panitera Pengadilan Negeri

Bandung, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Desember 2005; Bahwa setelah itu oleh

para Tergugat/para Terbanding yang

masing-masing pada tanggal 27 Desember 2005 dan 26 Desember 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 6 Januari 2006;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 992 K/Pdt/2006

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Penggugat

dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya

ialah : 1. Bahwa

judex

pertimbangannya

facti

telah

hanya

melanggar

mengambil

hukum,

alih

karena

dalam

pertimbangan

hukum

Pengadilan Negeri Bandung yang dianggap telah tepat dan benar, pertimbangan tersebut melanggar hukum, karena menurut UndangUndang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung

secara

tegas

telah

mewajibkan

judex

facti

agar

dalam

menjatuhkan putusan memberikan pertimbangan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan ini dipertegas oleh Yurisprudensi. Bahwa kekeliruan selanjutnya adalah Tergugat I telah dinyatakan terbukti bersalah membuat keterangan palsu dan memberi data identitas yang memuat keterangan bahwa Tergugat II belum kawin (vide pertimbangan alinea 13 halaman 80 putusan Pengadilan Negeri Bandung). “Perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I adalah telah sesuai prosedur yang ditentukan,

sehingga

tidak

adil

apabila

kesalahan

Tergugat

II

dibebankan kepada Tergugat I untuk membatalkan Akta Pengakuan Hutang …… dst” (vide alinea 16 halaman 81 putusan Pengadilan Negeri Bandung). Bahwa pertimbangan tersebut satu dan lainnya saling bertentangan, dimana di satu pihak judex facti telah mengakui Tergugat I bersalah sedang di lain pihak dikatakan tidak adil kiranya kesalahan Tergugat II dibenakan kepada Tergugat I, padahal antara perbuatan Termohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi I terjadi hubungan kausal yang secara hukum merupakan satu perbuatan yang tidak terpisahkan (inherent); 2. Bahwa judex facti dalam menjatuhkan putusan dengan pertimbangan yang kurang cukup (nirt voldoende), karena judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan secara benar dan utuh tentang pokok gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan yang melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II, dimana judex facti tidak mempertimbangkan lebih

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 992 K/Pdt/2006

lanjut tindak pidana yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II, padahal judex facti telah mengakui eksistensi putusan pidana atas nama Termohon Kasasi II/Tergugat II. Disamping itu judex facti juga tidak mempertimbangkan keberadaan Pemohon Kasasi/ Penggugat sebagai isteri yang sah dari Termohon Kasasi II/Tergugat II yang telah dibuktikan dengan Akta Perkawinan No. 523/1986 dan Surat Kepala Dinas kependudukan Kota Bandung No. 474.2/1189/Disduk tanggal 27 Desember 2001 yang menegaskan bahwa Akta Perkawinan tersebut adalah sah dan benar diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : mengenai alasan ke 1 dan 2: Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NY. TJIA MI JUN tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan : M E N G A D I L I: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NY. TJIA MI JUN tersebut ; Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 4 April 2007 oleh Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H.,M.H., Hakim Agung Agung sebagai

Ketua

S.H.,S.IP.,M.Hum. dan Hakim

Agung

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Majelis, PROF. DR. H. ABDUL MANAN, Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Hakim -

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 992 K/Pdt/2006

untuk umum pada hari

Rabu tanggal 26 september 2007 oleh Ketua

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

H.

NAHISON DASA BRATA, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua;

ttd.

ttd. Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H.,M.H.,

PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum. ttd. Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. Biaya kasasi:

Panitera Pengganti;

1. Meterai …..………

Rp.

6.000,-

2. Redaksi …..……..

Rp.

1.000,-

ttd.

3. Administrasi kasasi Rp. 493.000.Jumlah

Rp. 500.000,H. NAHISON DASA BRATA, S.H.,M.Hum.,

UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG – RI. a.n. Panitera Panitera Muda Perdata

(MUH. DAMING SUNUSI, SH. M.H.) NIP. 040030169

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 992 K/Pdt/2006