DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PREBENDAHARAAN NOMOR : PER- 17 /PB/2006 TENTANG UJI COBA SISTEM PENERIMAAN NEGARA PADA BANK PERSEPSI/DEVISA PERSEPSI/POS PERSEPSI SECARA ON-LINE DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN Menimbang
:
a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf d UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Menteri Keuanga selaku Bendahara umum Negara berwenang menetapkan sistem penerimaan negara; b. Bahwa dalam rangka penyempurnaan penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara, diperlukan suatu sistem penerimaan negara yang terpadu; c. Bahwa guna memperoleh masukan bagi kelancaran pelaksanaan sistem penerimaan negara yang terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperlukan uji coba teknis pelaksanaan; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c dipandang perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Uji Coba Sistem Penerimaan Negara pada Bank Persepsi/devisa Persepsi/Pos Persepsi Secara On-line.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentng Perbendaharaan Negara (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank sebagai Bank Persepsi dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2005;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 439/KMK.03/1996 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara melalui PT Pos Indonesia (Persero) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.03/2003; 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2004; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagian Perkiraan Standar; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
Menetapkan :
MEMUTUSKAN: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG UJI COBA SISTEM PENERIMAAN NEGARA PADA BANK PERSEPSI/DEVISA PERSEPSI/POS PERSEPSI SECARA ON-LINE Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1. Sistem Penerimaan Negara adalah serangkaian prosedir mukai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara. 2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar pengeluaran negara. 3. Dokumen Sumber adalah Dokumen yang berhubungan dengan transaksi penerimaan negara yang digunakan sebagai dasar pencatatan untuk menghasilkan data akuntansi. 4. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disebut NTPN adalah nomor yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara yang diterbitkan melalui sistem penerimaan negara terpadi. 5. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disebut NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Bank Persepsi/Devisa Persepsi. 6. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disebut NTP adalah nomr bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Pos Persepsi. 7. Nomor Penerimaan Potongan yang selanjutnya disebut NPP adalah nomor bukti transaksi peneriman negara yang berasal dari potongan SPM yang diterbitkan oleh KPPN. 8. Bukti Penerimaan Negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP. 9. Bukti Potongan SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPPN atas transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM dengan teraan NTPN dan NPP.
Pasal 2 (1)
(2)
Uji Coba Sistem Penerimaan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku untuk seluruh penerimaan perpajakan termasuk penerimaan kepabeanan dan cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak, penerimaan setoran Perhitungan Fihak Ketiga termasuk penerimaan yang berasal dari potongan Surat Perintah Membayar (SPM). Uji coba Sistem Penerimaan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini tidak mencakup penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan Blok tebangan dan Pertambangan Migas. Pasal 3
(1) (2)
(3)
Seluruh transaksi penerimaan negara harus mendapay NTPN sebagai dasar penatausahaan pada Rekening Kas Negara. NTB/NTP dipergunakan sebagai bukti penerimaan Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi apabila NTPN belum dapat diterbitkan. Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan realisasi pendapatan terdiri dari: a. Surat Setoran Pajak (SSP) yaitu surat setoran atas pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang; b. Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSPBB) yaitu surat setor atas pembayaran atau penyetoran PBB dari tempat pembayaran ke Bank Persepsi PBB; c. Surat Setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) yaitu surat setor atas pembayaran atau penyetoran BPHTB dari tempat pembayaran ke Bank Persepsi BPHTB; d. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam rangka Impor (SSPCP) yaitu surat setor atas penerimaan negara dalam impor berupa bea masuk, bea masuk berasal dari SPM Hibah, denda administrasi, penerimaan pabean lainnya, cukai, penerimaan cukai lainnya, jasa pekerjaan. Bunga dan PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, dan PPnBM Impor; e. Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri (SSCP) yaitu surat setoran atas penerimaan negara atas barang kena cukai buatan dalam negeri berupa cukai hasil tembakau, cukai etil alkohol, cukai minuman mengandung etil alkohol. denda administrasi penerimaan cukai lainnya, jasa pekerjaan, dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri; f. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yaitu surat setor atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBK) selain yang dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d; g. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSBP) yaitu surat setor atas penerimaan pengembalian belanja tahun anggaran berjalan;
(4)
(5)
h. Surat Tanda Bukti Setor (STBS) yaitu surat setor atas pembayaran pungutan ekspor, kekurangan pungutan ekspor. Dan/atau denda administrasi atas transaksi pungutan ekspor; NTPN dan NTB/NTP yang tertera secara otomatis pada bukti Penerimaan Negara yang diterbitkan Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi merupakan validasi atas penerimaan negara. NTPN dan NPP merupakan validasi atas penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM. Pasal 4
(1)
(2)
(3) (4)
Uji coba sistem penerimaan negara pada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi dilaksanakan pada Bank/Pos yang menjadi rnitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). KPPN yang melaksanakan uji coba sistem penerimaan negara terpadu tahap I adalah sebagai berikut: a. KPPN Bengkulu; b. KPPN Jakarta III; c. KPPN Bogor; d. KPPN Bandung I; e. KPPN Semarang I; f. KPPN Pontianak; g. KPPN Kupang; h. KPPN Saumlaki; i. KPPN Wamena; KPPN yang akan melaksanakan uji coba tahap berikutnya akan ditetapkan kemudian. Pelaksanaan uji coba dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei 2006 sampai dengan 31 Oktober 2006. Pasal 5
(1)
(2)
(3)
Penerimaan negara yang disetor oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor telah masuk ke Kas Negara apabila datanya tercantum di dalam Daftar Nominatif Penerimaan. Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diterima oleh Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat dibukukan sebagai penerimaan hari yang bersangkutan. Penerimaan negara yang diterima oJeh Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi setelah pukul 15.00 waktu setempat dibukukan sebagai penerimaan negara hari kerja berikutnya. Pasal 6
(1)
(2)
Prosedur kerja penatausahaan penerimaan negara dalam uji coba sistem penerimaan negara oleh Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Prosedur kerja penatausahaan penerimaan negara dalam uji coba sistem penerimaan negara oleh KPPN adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II Peraturan
(3)
Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Bentuk formulir yang mengalami perubahan sehubungan dengan pelaksanaan uji coba sistem penerimaan negara ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampirarn III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Pasal 7
Prosedur kerja penatausahaan penerimaan negara pada KPPN dan Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi sebagaimana yang telah berjalan dilaksanakan secara bersamaan dengan prosedur kerja yang diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Pasal 8 Pelaksanaan uji coba sistem penerimaan negara pada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi ini akan dievaluasi dan dilalakuan perubahan apabila diperlukan. Pasal 9 (1)
(2)
Peraturan mengenai tata cara pelimpahan penerimaan negara dari Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi ke Rekening Kas Umum Negara pada Bank Indonesia tetap berlaku. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku bagi KPPN yang melaksanakan uji coba sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2). Pasal 10
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
