2006 TENTANG

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 130/M/Kp/XII/2006 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2007 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya bagian anggaran 42 Tahun Anggaran 2007 dipandang perlu menetapkan pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2007; b. bahwa sehubungan dengan itu mereka yang namanya tercantum pada lajur 2 Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut, dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2006; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keenam dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004; 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.06/2006 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007; 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 10. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 02/M/PER/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 06/ M/PER/VIII/2006; MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2007.

PERTAMA

: Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lajur 2 lampiran I, II dan III Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Riset dan Teknologi, yang anggarannya termasuk bagian anggaran 42 Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2007, dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam) Lampiran I dan II Keputusan ini. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEDUA

: Para Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam lajur 6 (enam) Lampiran I dan II Keputusan ini, bertanggungjawab atas segala pelaksanaan tugas masing-masing seperti yang tercantum dalam lajur 3 (tiga) Lampiran 3 (tiga) Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.; 1. Menteri Keuangan; 2. Badan Pemeriksa Keuangan; 3. Direktur Jenderal Anggaran; 4. Direktur Jenderal Perbendaharaan; 5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I. PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 14 Desember 2006 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. Dr. KUSMAYANTO KADIMAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR : 130 /M/Kp./XII/2006 Tanggal : 14 Desember 2006 PEJABAT PENGELOLA APBN KEMENTERIAN NEGARA RISTEK TAHUN ANGGARAN 2007

No.

Nama

NIP

Pangkat / Golongan

Jabatan

Sebagai

1

2

3

4

5

6

A.

SATUAN KERJA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

1

Dr. Hudi Hastowo

330001103

Pembina Utama Madya (IV.d)

Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

2

Kasedyo Rahardjo, S.Sos

180002942

Penata (III.c)

Kepala Sub Bagian Perbendaharaan & Gaji, Bagian Keuangan, Biro Umum

Bendahara Pengeluaran (BP)

B.

SATUAN KERJA KEDEPUTIAN BIDANG PERKEMBANGAN RIPTEK

3

Dr. Ir. Bambang Sapto Pratomosunu, M.Sc.

370000062


Deputi Menteri Negara Ristek Bidang Perkembangan Riptek


4

Yetty Suyeti EF. SE, MM

690000078

Pembina (IV.a)

Kepala Bidang Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Hukum, Asdep Perkembangan Ilmu Sosial dan Kemanusiaan, Deputi Bidang Perkembangan Riptek


C.

SATUAN KERJA KEDEPUTIAN BIDANG DINAMIKA MASYARAKAT

5

Prof. Dr. Ir. Carunia Mulya Firdausy, MA., APU

320003805

Pembina Utama (IV.e)

Deputi Menteri Negara Ristek Bidang Dinamika Masyarakat


6

Udjang Atjep, S.Sos

180002074

Penata Muda Tk. I (III.b)

Kepala Sub Bidang Sosial, Bidang Sosial Budaya



D.

SATUAN KERJA KEDEPUTIAN BIDANG PROGRAM RIPTEK

7

Dr. Ir. Bambang Setiadi, MS

680000124


Deputi Menteri Negara Ristek Bidang Program Riptek


8

Entin Laelasari, S.Sos

860000009

Penata Muda (III.a)

Analis Program Utama Nasional, Bidang Kajian Kebijakan Strategis dan Program Utama Nasional


E.

SATUAN KERJA KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN SIPTEKNAS

9

Prof. Dr. Ir. Tien R. Muchtadi, MS

130604331


Deputi Menteri Negara Ristek Bidang Pengembangan SIPTEKNAS


10

Dra. Nurlaila

050046459

Pembina (IV.a)

Kepala Bidang Perkembangan Daya Dukung SIPTEKNAS, Asdep Urusan Perkembangan SIPTEKNAS


F.

SATUAN KERJA KEDEPUTIAN BIDANG PENDAYAGUNAAN DAN PEMASYARAKATAN IPTEK

11

Dr. Ir. Idwan Suhardi

680000447

Pembina Utama Muda/IV.c

Deputi Menteri Negara Ristek Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek


12

Janu Kriswanto, BBM

180002892

Penata Tk. I/ III.d

Kepala Sub Bidang Pengembangan Standardisasi Iptek, Bidang Standardisasi Iptek, Asdep Urusan Daya Saing Ilmu Iptek, Deputi Bidang Pendayagunaan & Pemasyarakatan Iptek


G.

SATUAN KERJA PUSAT PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

13

Ir. Ilham Hatta, MT., APU

680001725

14

Abdul Latif, S.Sos

680003371

H.

SATUAN KERJA BALAI AGRO TEKNOLOGI TERPADU (ATP)

Pembina Utama Muda (IV.c) Penata Muda Tk. I (III.b)

Kepala PUSPIPTEK


Verifikator PUSPIPTEK



15

Ir. Husin Adam, MAP, MM

680003568

Penata (III.c)

Kepala Balai Agro Teknologi Terpadu (ATP)


16

Sudirman S.Sos

050041985


Kepala Seksi Tata Usaha


I.

SATUAN KERJA LBM EIJKMAN

17

Ir. Wisnu Sardjono Soenarso, M.Eng

680002197

Pembina Tk. I (IV.b)

Asisten Deputi Urusan Pengembangan Kelembagaan, Deputi Bidang Pengembangan SIPTEKNAS


18

Rachmawati

680001229


Staf Keuangan BPPT


J.

SATUAN KERJA DEWAN RISET NASIONAL

19

Tusy A. Adibroto

680000281

Pembina Utama Muda (IV.c)

Kepala Sekretariat Dewan Riset Nasional


20

Drs. Bambang Wahyu Hidayat

680000689

Penata Tk. I (III.d)

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Dewan Riset Nasional


K.

SATUAN KERJA PERENCANAAN

21

Ir. Irwan Ibrahim, MT

680000169


Asisten Deputi Urusan Pengembangan Sistem Insentif, Deputi Bidang Pengembangan SIPTEKNAS


22

Satria El Karimun, SE, MM

680002516

Penata Tk. I (III.d)

Kepala Sub Bagian Monitoring & Evaluasi Program, Bagian Monitoring & Evaluasi, Biro Perencanaan


L.

SATUAN KERJA PP IPTEK

23

Ir. Karya Subarman

320002225

Penata (III.c)

Wakil Direktur PP. Iptek


24

Rina Nurdiana

320004239


Staf Personalia PP Iptek



M.

DANA OPERASIONAL MENTERI (DOM)

25

Ir. Zulfan Adrinaldi, MT

680003284

Penata Tk.I (III.d)

Kepala Bagian Keuangan, Biro Umum, Sekretariat Menegristek


26

Ir. Achmad Sugiono Arif

680002113


Kepala Bagian Rumah Tangga, Biro Umum Sekretaiat Menegristek

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

27

Sri Susilowati Lestari

690000213

Penata Muda Tk.I (III.b)

Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan, Bagian Keuangan. Biro Umum


Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 14 Desember 2006 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI, TTD. Dr. KUSMAYANTO KADIMAN


LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR : 130 /M/Kp./XII/2006 Tanggal : 14 Desember 2006 PEJABAT PENGELOLA APBN KEMENTERIAN NEGARA RISTEK TAHUN ANGGARAN 2007

No.

Nama

1

2

1

Drs. Mujianto

NIP

Pangkat / Golongan

3

4

050053296


Jabatan 5 Kepala Biro Umum. Sekretariat Menegristek

Sebagai 6 I. Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) pada Satuan Kerja : 1. Menteri Negara Riset dan Teknologi; 2. Kedeputian Bidang Perkembangan Riptek; 3. Kedeputian Bidang Dinamika Masyarakat; 4. Kedeputian Bidang Program Riptek; 5. Kedeputian Bidang Pengembangan SIPTEKNAS; 6. Kedeputian Bidang Pendayagunaan & Pemasyarakatan Iptek; 7. LBM Eijkman; 8. Dewan Riset Nasional; 9. Perencanaan; 10. PP Iptek. II. Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) dan Penguji Surat Permintaan Pembayaran pada : 1. Dana Operasional Menteri

2

Sri Susilowati Lestari

690000213

Penata Muda Tk.I (III.b)

Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan, Bagian Keuangan. Biro Umum

Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada :


1. Satuan Kerja Menteri Negara Riset dan Teknologi; 2. Satuan Kerja Kedeputian Bidang Perkembangan Riptek; 3. Satuan Kerja Kedeputian Bidang Dinamika Masyarakat; 4. Satuan Kerja Kedeputian Bidang Program Riptek; 5. Satuan Kerja Kedeputian Bidang Pengembangan SIPTEKNAS; 6. Satuan Kerja Kedeputian Bidang Pendayagunaan & Pemasyarakatan Iptek; 7. Satuan Kerja LBM Eijkman; 8. Satuan Kerja Dewan Riset Nasional; 9. Satuan Kerja Perencanaan; 10. Satuan Kerja PP Iptek. 3

Slamet Suranto

680003107

Pengatur Tk. I (II.d)

Pemegang Kas

Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) Satuan Kerja PUSPIPTEK

4

Apep Kusnata

680003544

Pengatur (II.c)

Verifikator PUSPIPTEK

5

Husin, SP

680003568

Penata (III.c)

Kepala Balai Agro Teknologi Terpadu (ATP)

Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Satuan Kerja PUSPIPTEK Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) Satuan Kerja Balai Agro Teknologi Terpadu (ATP)

6

Andi Wijaya

132083434

Penata (III.c)

Kepala Seksi Balai Agro Teknologi Terpadu

Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Satuan Kerja Balai Agro Teknologi Terpadu (ATP)

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Desember 2006 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TTD. KUSMAYANTO KADIMAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

LAMPIRAN 3 KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR : 130 /M/Kp./XII/2006 Tanggal : 14 Desember 2006 TUGAS PEJABAT PENGELOLA APBN KEMENTERIAN NEGARA RISTEK TAHUN ANGGARAN 2007

No. 1 1

2

Jabatan 2 Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Tugas a.

3 Menetapkan pejabat - pejabat pengelola anggaran di Satuan Kerja yang dipimpinnya

b.

Menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada Satuan Kerja yang dipimpinnya

c.

Melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas yang dilakukan/dilaksanakan oleh Pejabat pengelola anggaran di Satuan Kerja yang dipimpinnya.

d.

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan/Neraca.

e.

Menandatangani cek atas beban anggaran Satuan Kerja yang dipimpinnya

f.

Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja yang dipimpinnya kepada Pengguna Anggaran.

a.

Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN atas anggaran yang dikelolanya.

b.

Meneliti kelengkapan perintah pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran

c.

Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran

d.

Menguji ketersediaan dana dalam DIPA pada Kegiatan dan MAK yang ditunjuk dalam SPP.

e.

Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada butir b,c,d tidak terpenuhi

f.

Menandatangani kuitansi atas pembayaran yang dilakukan yang membebani anggaran yang dikelolanya.

g.

Membukukan semua transaksi keuangan yang dikelolanya kedalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya.


3

Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar

h.

Melakukan pemotongan, pembukuan dan penyetoran pajak serta membuat laporan pemungutan dan penyetoran pajak

i.

Membuat laporan keadaan kas atas mutasi keuangan yang dilakukan setiap bulan

j.

Menandatangani cek atas beban anggaran Satuan Kerja yang dipimpinnya

k.

Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

a.

Melakukan pengujian Substansi, meliputi:

b.

c. d.

4

Pejabat Penguji SPP

1

Memeriksa kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPP

2

Memeriksa ketersediaan dana dalam DIPA pada Satuan Kerja yang ditunjuk dalam SPP tersebut.

3

Memeriksa kontrak/SPK pengadaan barang/jasa.

4

Memeriksa bukti pengeluaran dan/atau Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dari Pejabat Pembuat Komitmen terhadap kebenaran dan kelengkapan bukti pertanggungjawaban

5

Memeriksa kebenaran perhitungan pajak beserta Surat Setoran Pajaknya

Melakukan Pengujian Formal, meliputi: 1

Memeriksa tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka

2

Memeriksa penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf dalam kuitansi

Wajib mencatat SPM yang diterbitkan dalam buku pengawasan, dan mengadministrasikan seluruh dokumen SPM secara tertib; Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) apabila SPP telah memenuhi persyaratan, atau menolak SPP apabila belum sesuai dengan persyaratan.

a.

Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;

b.

Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran;

c.

Menguji ketersediaan dana dalam DIPA pada Kegiatan dan MAK yang ditunjuk dalam SPP.


d. 5

Pejabat Pembuat Komitmen

b

Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Menyusun rencana pengadaan barang/jasa yang telah mendapat persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada panitia pengadaan barang/jasa guna proses lebih lanjut. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;

c

Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.

d

Menandatangani perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;

e f

Menandatangani kuitansi yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas kegiatan yang dikelolanya dan bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

g

Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

h

Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP): Penggantian Uang Persediaan (GU), Langsung (LS), kepada Kuasa Pengguna Anggaran; Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan melalui Penanggungjawab Kegiatan;

a

i. j. k. l. m.

Membuat laporan realisasi anggaran atas dana kegiatan yang dikelolanya kepada Kuasa Pengguna Anggaran guna penyusunan Neraca; Membuat laporan mutasi barang triwulanan yang disampaikan ke Kuasa Pengguna Anggaran melalui Penanggungjawab Kegiatan dan tembusan disampaikan ke Sekretaris Menteri c.q. Biro Umum; Dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia; Bertanggungjawab atas dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN, dan bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Desember 2006 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TTD. KUSMAYANTO KADIMAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

2006 TENTANG

Recommend Documents