PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM Nomor : 31 / PRT / M /2006 TENTANG MONITORING COMMITTEE DALAM RANGKA PELAKSANAAN ASEAN MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON ENGINEERING SERVICES ( CPC – 8672 ) MENTERI PEKERJAAN UMUM: Menimbang :
a. bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia ( World Trade Organization – WTO ) sejak Tahun 1994, sehingga setiap kesepakatan yang dihasilkan dalam perundingan WTO menjadi bagian dari regulasi nasional yang mengikat; b. bahwa untuk mempersiapkan diri menghadapi liberalisasi perdagangan jasa diantara Negara – Negara anggota WTO, telah dilaksanakan serangkaian perundingan liberalisasi perdagangan jasa diantara Negara – Negara anggota ASEAN, termasuk jasa konstruksi; c. bahwa perundingan liberalisasi perdagangan jasa diantara Negara – Negara anggota ASEAN telah menghasilkan berbagai
kesepakatan
yang
mengikat
seluruh
Negara
anggota ASEAN; d. bahwa salah satu kesepakatan yang dihasilkan dalam perundingan liberalisasi perdagangan jasa ASEAN adalah pelaksanaan
ASEAN
Mutual
Recognition
Arrangement
( MRA ) bagi sektor yeng diprioritaskan, seperti Engineering Services ( CPC – 8672 ), selambat – lambatnya Tahun 2008 e. bahwa
ASEAN
Mutual
Recognition
Arrangement
on
Engineering Services (CPC – 8672 ) telah ditandatangani -1-
oleh para Menteri Perdagangan Negara anggota ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 9 Desember 2005; f. bahwa Indonesia, Malaysia, Philippina, Singapura dan Thailand telah menyampaikan keinginan untuk melaksanakan ASEAN Mutual Recognition Arrangement
on Engineering
Services ( CPC – 8672 ) mulai pertengahan Tahun 2007; g. bahwa untuk melaksanakan ASEAN – MRA On Engineering Sevices tersebut pada butir f, tiap – tiap Negara Anggota ASEAN perlu membentuk Monitoring Committee ( MC ); h. bahwa
pembentukan
Monitoring
Committee
Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam butir g di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum. Mengingat :
a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan the World Trade Organization / WTO ( LNRI Tahun 1994 Nomor 57, TLNRI Nomor 3564 ); b. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ( LNRI Tahun 1999 No.54, TLN RI No.3833 ); c. Undang
–
Undang
Nomor
13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan ( LNRI Tahun 2003 Nomor 39 ); d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi ( LNRI Tahun 2000 Nomor 63, TLNRI Nomor 3955 ); e. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ( LNRI Tahun 2000 Nomor 64, TLNRI Nomor 3956 ); f. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi ( LNRI Tahun 2000 Nomor 65, TLNRI Nomor 3957 ); g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi ( LNRI Tahun 2004 Nomor 78 ); h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 1995 tentang ratifikasi ASEAN Framework Agreement on Services ( AFAS); -2-
i. Peraturan
Presiden
Nomor
9
Tahun
2005
tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara RI yang didalamnya menetapkan Menteri Pekerjaan Umum sebagai Pembina Jasa Konstruksi.
-3-
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG MONITORING
COMMITTEE
PELAKSANAAN
ASEAN
DALAM
MUTUAL
RANGKA
RECOGNITION
ARRANGEMENT ON ENGINEERING SERVICES ( CPC – 8672 ) sebagai berikut :
Bagian - 1 KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1.1.
Central Product Classification ( CPC ) adalah klasifikasi produk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa ( PBB ) versi Provisional;
1.2.
Engineering Services adalah aktivitas yang tercakup dalam CPC 8672 versi Provisional yang diterbitkan oleh PBB, yaitu meliputi : 86721 :
Advisory and consultative engineering services
86722 :
Engineering design services for the construction of foundations and building structures
86723 :
Enginering design services for
mechanical and electrical
installations for buildings 86724 :
Engineering design services for the construction of civil engineering works
86725 :
Engineering design services for
industrial processes and
production 86726 :
Engineering design services n.e.c
86727 :
Other engineering services during the
construction and
installation phase 86729 : 1.3.
Other engineering services.
ASEAN Mutual Recognition Arrangement ( MRA ) On Engineering Services adalah dokumen yang telah ditandatangani oleh 10 ( sepuluh ) Menteri yang mewakili 10 ( sepuluh ) Negara Anggota ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 9 Desember 2005 yang dimaksudkan untuk menfasilitasi mobilitas Engineering Services Professionals serta untuk tukar -4-
menukar informasi dalam rangka mendorong adopsi praktek – praktek terbaik dalam standarisasi dan kualifikasi; 1.4.
Professional Regulatory Authority ( PRA ) adalah lembaga yang mendapat otoritas untuk melakukan pengaturan praktek jasa rekayasa di Indonesia, yaitu
Lembaga
Pengembangan
Jasa
Konstruksi
Nasional/
LPJKN
( National Construction Services Development Board/ NCSDB ) untuk layanan jasa rekayasa yang terkait dengan jasa konstruksi dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi ( BNSP ) untuk layanan jasa rekayasa lainnya; 1.5.
Professional
Engineer
adalah
orang
perseorangan
yang
memiliki
kewarganegaraan Negara anggota ASEAN yang telah dinilai ( assesed ) oleh PRA salah satu Negara anggota ASEAN sebagai mampu dari aspek teknis, moral, dan perundang – undangan untuk melaksanakan praktek rekayasa secara profesional dan independen serta telah diregistrasi oleh PRA; 1.6.
ASEAN Chartered Profesional Engineer ( ACPE ) adalah Profesional Engineer yang telah dinyatakan memenuhi kualifikasi sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh ASEAN Chartered Professional Engineeer Coordinating Committee ( ACPECC ) dan dicantumkan dalam Daftar Registrasi ACPE yang dikelola oleh Monitoring Committee ( MC );
1.7.
Monitoring Committee ( MC ) adalah badan yang dibentuk di dan oleh tiap – tiap Negara Anggota ASEAN untuk mengembangkan, memproses dan mengelola Daftar Registrasi ACPE di Negara yang bersangkutan;
1.8.
ASEAN
Chartered
Professional
Engineeer
Coordinating
Committee
( ACPECC ) adalah badan yang dibentuk di tingkat ASEAN yang beranggotakan satu orang wakil dari tiap –tiap Monitoring Committee ( MC ) dari Negara anggota ASEAN yang memiliki otoritas untuk menyetujui dan mencabut predikat ACPE serta melaporkan kegiatan yang dilaksanakannya kepada Coordinating Committee on Services ( CCS ); 1.9.
Coordinating Committee on Services (CCS) adalah komite yang dibentuk oleh
ASEAN
untuk
menyelenggarakan
perundingan
liberalisasi
perdagangan jasa di antara Negara – Negara anggota ASEAN; 1.10. Registered Foreign Profesional Engineer ( RFPE ) adalah ACPE dari Negara anggota ASEAN yang telah mendapat ijin dari PRA Negara tujuan
-5-
untuk bekerja di Negara tujuan dengan syarat harus bekerjasama dengan ACPE dari Negara tujuan tersebut; 1.11. ASEAN Chartered Professional Engineer Register/ ACPER ( Daftar Registrasi ACPE ) adalah daftar Profesional Engineer yang telah diregistrasi sebagai ACPE oleh ACPECC yang dikelola oleh Monitoring Committee ( MC ); 1.12. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional ( LPJKN ) adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Jasa Konstruksi di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999; 1.13. Badan Nasional Sertifikasi Profesi ( BNSP ) adalah badan yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi profesi ( Kecuali yang telah diatur oleh Peraturan per Undang – Undangan yang telah berlaku sebelumnya ) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004.
Bagian - 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
2.1.
Tugas Pokok Tugas pokok Monitoring Committee adalah mengembangkan, memproses, dan mengelola Daftar Registrasi ASEAN Chartered Professional Enginers ( ACPEs ) di Indonesia.
2.2.
Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada butir 2.1., Monitoring Committee memiliki fungsi : 2.2.1.
Sebagai titik kontak tunggal untuk semua hal yang berkaitan dengan ACPEs ;
2.2.2.
Menyiapkan konsep kriteria dan prosedur penilaian terhadap aplikasi untuk menjadi seorang ACPE guna mendapat pengesahan
-6-
dari
ASEAN
Chartered
Professional
Engineer
Coordinating
Committee ( ACPECC ); 2.2.3.
Menyebarluaskan kriteria dan prosedur penilaian aplikasi ACPE yang telah mendapat pengesahan dari ACPECC;
2.2.4.
Memeriksa
dan
meyakinkan,
bahwa
Profesional
Engineer
Indonesia yang akan diregistrasi menjadi ACPE oleh ACPECC telah memenuhi semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, termasuk telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ( LPJK ) atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi ( BNSP ); 2.2.5.
Memeriksa
aplikasi,
data
pendukung
dan
bukti-bukti
yang
disampaikan untuk menyakinkan, bahwa Profesional Engineer yang akan diregistrasi menjadi ACPE telah memenuhi semua persyaratan yang tertuang dalam ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services serta kriteria dan prosedur yang telah disahkan oleh ACPECC ( assessment Statements) termasuk semua kebijakan tentang Continuing Professional Development (CPD) dari Pemerintah Indonesia dengan predikat memuaskan; 2.2.6.
Mencatat semua ACPEs yang telah diregistrasi oleh ACPECC dalam Daftar Registrasi ACPEs;
2.2.7.
Meyakinkan, bahwa Profesional Engineer yang tercantum dalam Daftar Registrasi ACPEs dari waktu ke waktu senantiasa menyampaikan aplikasi untuk memperbaharui registrasi masing – masing yang telah habis masa berlakunya;
2.2.8.
Mencabut Profesional Engineer
tertentu dari Daftar Registrasi
ACPEs karena telah dinyatakan melanggar MRA on Engineering Services atau tidak mampu lagi melakukan layanan jasa rekayasa secara profesional dan independen oleh PRA melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada ACPECC; 2.2.9.
Menerima dan meneliti setiap pengaduan atas kinerja para Profesional Engineer
yang tercantum dalam Daftar Registrasi
ACPEs untuk selanjutnya disalurkan kepada instansi yang berwenang; -7-
2.2.10. Menyiapkan informasi yang akurat secara periodik tentang status dari setiap Profesional Engineer
yang tercatat dalam Daftar
Registrasi ACPEs agar dapat dimaklumi oleh masyarakat yang memerlukannya; 2.2.11. Menyiapkan informasi yang diperlukan oleh ACPECC terkait dengan Daftar Registrasi ACPEs yang dikelola; 2.2.12. Melakukan tukar menukar informasi dan data yang terkait dengan Daftar Registrasi ACPEs dengan Monitoring Committee dari Negara anggota ASEAN lainnya.
Bagian - 3 KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
3.1. Kedudukan 3.2.1.
Monitoring Committee ( MC ) dalam rangka pelaksanaan ASEAN MRA on Engineering Services di Indonesia dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Anggota ASEAN yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pekerjaan Umum;
3.2.2.
Monitoring Committee ( MC ) berkedudukan dan berkantor di Ibukota Negara RepublinkIndonesia.
3.2. Susunan Organisasi dan Keanggotaan 3.2.1.
Monitoring Committee ( MC ) terdiri atas 5 ( lima ) orang Anggota dengan susunan sebagai berikut : 1.
Satu orang Ketua merangkap Anggota berasal dari LPJK;
2.
Satu orang Wakil Ketua merangkap Anggota berasal dari BNSP;
3.
Satu orang Sekretaris merangkap Anggota berasal dijabat oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi pada
Pusat
Pembinaan
Pembinaan Konstruksi
Usaha
dan
Konstruksi,
Sumber
Daya
Badan Manusia,
Departemen Pekerjaan Umum 4.
Dua orang Anggota, yaitu satu orang dari berasal dari LPJK dan satu orang berasal dari BNSP.
-8-
3.2.2.
Ketua,
Wakil
Ketua,
Sekretaris
dan
Anggota
Monitoring
Committee ( MC ) sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.1. diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pekerjaan Umum; 3.2.3.
Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Monitoring Committee ( MC ) sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.2. dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum atas rekomendasi dari unsur masing – masing, yaitu LPJK, BNSP, dan Satminkal Departemen Pekerjaan yang bertanggung jawab atas pembinaan Jasa Konstruksi.
3.2.4.
Dalam melaksanakan tugasnya, Monitoring Committee dibantu oleh Tim Sekretariat yang diketuai oleh Kepala Sub Bidang Pasar Jasa Konstruks pada Bidang Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi, Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia, Departemen Pekerjaan Umum dengan anggota sesuai kebutuhan yang diajukan oleh Monitoring Committee ;
Bagian 4 TUGAS KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, ANGGOTA DAN TIM SEKRETARIAT
4.1. Ketua Ketua (Chairman) Monitoring Committee sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.1 mempunyai tugas : 1.
Memimpin dan mengelola Monitoring Committee sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Bagian - 2;
2.
Mengkoordinasikan para anggota dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Monitoring Committee (MC);
3.
Menyampaikan konsep kriteria dan prosedur penilaian aplikasi ACPE (assesment statements)kepada ACPECC;
4.
Menyampaikan aplikasi ACPE yang telah diperiksa oleh Monitoring Committee sehingga diyakini telah memenuhi seluruh persyaratan, kepada ACPECC;
5.
Menetapkan rencana kerja Monitoring Committee;
-9-
6.
Mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Monitoring Committee;
7.
Menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Monitoring Committee kepada Menteri Pekerjaan Umum;
8.
Sebagai Wakil resmi Indonesia dalam keanggotaan ACPECC;
3.2. Wakil Ketua Wakil Ketua (Vice Chairman) Monitoring Committee sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.1 mempunyai tugas: 1.
Membantu Ketua Monitoring Committee dalam melaksanakan tugasnya.
2.
Menggantikan dan melaksanakan tugas Ketua Monitoring Committee apabila Ketua Monitoring Committee berhalangan.
4.3. Sekretaris Sekretaris Monitoring Committee sebagaimana dimaksudkan dalam butir 3.2.1. mempunyai tugas : 1.
Mengkoordinasikan
dan
mengelola
tugas-tugas
Sekretariat
dalam
kesekretariatan
Monitoring Committee; 2.
Mengkoordinasikan
Tim
pelaksanaan
tugas
mendukung Monitoring Committee; 3.
Menyiapkan konsep rencana kerja Monitoring Committee untuk ditetapkan oleh Ketua melalui sidang Monitoring Committee;
4.
Menyiapkan konsep laporan pelaksanaan tugas dan fungsi yang akan disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum;
5.
Dengan dukungan Tim Sekretariat, menyiapkan bahan-bahan yang akan dibahas dalam rapat Monitoring Committee, termasuk konsep kriteria dan prosedur penilaian aplikasi ACPE serta aplikasi ACPE;
6.
Dengan dukungan Tim Sekretariat, mengelola data dan informasi yang terdapat dalam Daftar Registrasi ACPEs untuk memastikan, bahwa data dan informasi tersebut adalah akurat dan up to date.
4.4. Anggota Anggota Monitoring Committee sebagaimana dimaksudkan dalam butir 3.2.1 mempunyai tugas : - 10 -
1.
Melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Bagian 2;
2.
Menyusun rencana kerja dan anggaran Monitoring Commtitee;
3.
Menyusun konsep kriteria dan prosedur penilaian aplikasi ACPE;
4.
Memeriksa dan memastikan, bahwa aplikasi yang disampaikan Profesional Engineer
telah memenuhi seluruh persyaratan untuk
disampaikan ke ACPECC. 5.
Memeriksa dan memastikan, bahwa informasi yang tersimpan dalam Daftar Registrasi ACPEs adalah akurat dan up to date.
6.
Menyiapkan
laporan
pelaksanaan
tugas
dan
fungsi
Monitoring
Committee
4.5. Tim Sekretariat
4.5.1. Tim Sekretariat Monitoring Committee mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Monitoring Committee. 4.5.2. Dalam melaksanakan tugas utama tersebut dalam butir 4.5.1, Tim Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 1.
Menyiapkan bahan-bahan untuk dibahas dalam rapat-rapat Monitoring Committee;
2.
Mendukung pengelolaan data dan informasi terkait dengan Daftar Registrasi ACPEs;
3.
Menerima
aplikasi
ACPE
yang
disampaikan
Profesional
Engineer; 4.
Melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, keanggotaan dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengelolaan rumah tangga kantor, menyiapkan laporan serta pengelolaan data administratif.
Bagian - 5 PENDANAAN
- 11 -
5.1.
Untuk
mendukung
kegiatannnya,
Monitoring
Committee
dapat
mengusahakan perolehan dana dari Tenaga Ahli Rekayasa yang berkepentingan untuk mendapat registrasi sebagai ACPE dalam bentuk biaya pelaksanaan proses registrasi dan/atau iuran berkala sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 5.2.
Pada tahap awal/ sebelum sumber dana sebagaimana dimaksud pada butir 5.1 memadai, Pemerintah dapat mengambil inisiatif memberikan dukungan fasilitas kerja termasuk pendanaan operasionalnya melalui dana Anggaran Pendapatan dan Benalja Negara ( APBN ) pada Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPK SDM), Departemen Pekerjaan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian - 6 PENUTUP
6.1.
Perubahan atas Peraturan ini dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum sesuai dengan perubahan hasil kesepakatan perundingan liberalisasi perdagangan yang bersifat mengikat;
6.2.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
DITETAPKAN
: DI JAKARTA
PADA TANGGAL : 15 DESEMBER 2006
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DJOKO KIRMANTO
- 12 -
