GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/13/KPTS/013/2006 TENTANG TIM EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA SE JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2006
GUBERNUR JAWA TIMUR,
Menimbang
:
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 186 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 September 2005 Nomor 903/2429/SJ perihal Pedoman
Penyusunan
APBD
Tahun
Anggaran
2006
dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005 dan ditindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 4 Oktober 2005 Nomor 188/9342/013/2005 agar diperoleh keserasian antara Kebijakaan Daerah dan Kebijakan Nasional, keserasian antara Kepentingan Publik dan Kepentingan Aparatur serta adanya pembinaan dan pengawasan secara preventif agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya, perlu dibentuk Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
:
1. Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Dok. Informasi Hukum – JDIH / 2006
1
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202) ; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan,
Keuangan
Daerah
Pendapatan Keuangan
Pertanggungjawaban
serta
dan
Belanja
Daerah
dan
Tata
Cara
Daerah,
dan
Pengawasan
Penyusunan
Pelaksanaan
Penyusunan
Anggaran
Tata
Perhitungan
Usaha
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ; 5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2005 ; 6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006. 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006.
MEMUTUSKAN : Menetapkan, PERTAMA
:
Membentuk Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Perubahan
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
:
Menugaskan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk : a. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2006 ;
b. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan Bupati/Walikota se Jawa Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
Dok. Informasi Hukum – JDIH / 2006
2
c. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan
Daerah
Kabupaten/Kota
se
Jawa
Timur
tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ; d. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan Bupati/Walikota se Jawa Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ; e. membentuk Tim Teknis sesuai kebutuhan ; f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.
KETIGA
:
Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur, Program (02) Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kegiatan (016) Fasilitasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Kode Rekening 2.01.0343.2.02.12.01.1.
KEEMPAT
:
a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ; b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 20 Januari 2006
DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR Tgl. 20-1-2006 No. 13 Tahun 2006 / E2
Dok. Informasi Hukum – JDIH / 2006
WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR ttd SOENARJO
3
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/13/KPTS/013/2006 TANGGAL : 20 JANUARI 2006 _________________________________ SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA SE JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2006 NO.
JABATAN DALAM TIM
KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1
2
3
1.
Pembina
Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur
2.
a. Ketua
Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur
b. Wakil Ketua
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur
3.
a. Sekretaris
Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur
b. Wakil Sekretaris
Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi Anggaran Daerah Otonom Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur
4.
Anggota-anggota :
a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur c. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur d. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur
DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR Tgl. 20-1-2006 No. 13 Tahun 2006 / E2
ttd SOENARJO
Dok. Informasi Hukum – JDIH / 2006
4
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth.
: 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Direktur Jenderal BAKD Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Propinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 5. Sdr. Anggota Tim Evaluasi dimaksud. ______________________________________________
Dok. Informasi Hukum – JDIH / 2006
5
