DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-42/PB/2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJI COBA REKENING PENGELUARAN BERSALDO NIHIL PADA BANK UMUM MITRA KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.06/2006 tanggal 23 Agustus 2006 tentang Pelaksanaan Uji Coba Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA), perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Coba Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA);
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.06/2006 tanggal 23 Agustus 2006 tentang Pelaksanaan Uji Coba Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJI COBA REKENING PENGELUARAN BERSALDO NIHIL PADA BANK UMUM MITRA KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Bank Umum adalah bank yg melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat lain yang diberi kuasa. 3. Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 4. KPPN Kantor Bank Indonesia (KBI) adalah KPPN yang bermitra dan berlokasi satu kota dengan Kantor Bank Indonesia. 5. KPPN Non-KBI adalah KPPN yang tidak berlokasi satu kota dengan KBI dan untuk membiayai pengeluaran anggaran dananya ditransfer oleh KPPN Induk. 6. KPPN Induk adalah KPPN KBI yang melakukan transfer dana untuk membiayai pengeluaran anggaran kepada KPPN Non-KBI. 7. Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat (RPK-BUN-P) adalah rekening yang dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat atau pejabat yang dikuasakan di bank operasional pusat. 8. Rekening Bank Tunggal adalah rekening yang dibuka oleh Kepala KPPN KBI selaku Kuasa BUN di daerah di Bank Indonesia yang menjadi mitra kerjanya. 9. Bank Operasional adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang diberi kuasa untuk menjadi mitra Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau KPPN. 10. Bank Operasional Pusat adalah bank opersional mitra Kuasa BUN Pusat, yang merupakan bank pusat dari Bank Operasional I dan sebagai pemegang RPK-BUN-P.
11. Bank Operasional I (BO I) adalah bank operasional mitra Kuasa BUN di daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran non gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan) dan uang persediaan. 12. Bank Operasional II (BO II) adalah bank operasional mitra Kuasa BUN di daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran gaji bulanan. 13. Bank Operasional III adalah bank operasional yang melakukan pembagian PBB/BPHTB dan upah pungut PBB/BPHTB serta membayar pengembalian PBB dan BPHTB. 14. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menjadi mitra KPPN untuk menerima penerimaan negara (tidak termasuk penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor). 15. Bank Devisa Persepsi adalah bank persepsi yang diberi izin untuk menerima penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor. 16. Pos Persepsi adalah Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menjadi mitra KPPN untuk menerima penerimaan negara (kecuali penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor). 17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 18. Pernyataan penarikan dana adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bank Operasional Pusat, yang merupakan bukti penarikan dana oleh BO I untuk pencairan SP2D non-gaji per KPPN termasuk penarikan dana untuk mengisi rekening BO II. 19. Keadaan kahar (force majeure) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaiman mestinya. Pasal 2 (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat membuka satu Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (RPK-BUN-P) di masing-masing Bank Operasional Pusat. (2) RPK-BUN-P digunakan untuk menampung penyediaan dana yang akan dipergunakan oleh KPPN untuk membiayai pengeluaran negara. (3) Selama masa uji coba, penggunaan Rekening BO I Gaji dan NonGaji pada KPPN adalah sebagai berikut:
a. Rekening BO I Gaji tidak dipergunakan, dan saldonya dipindahkan seluruhnya ke Rekening Kas Negara pada Bank Indonesia; b. Rekening BO I Non-Gaji selanjutnya disebut Rekening BO I. (4) RPK-BUN-P dan Rekening BO I setiap akhir hari kerja harus nihil. (5) Rekening BO II setelah pembayaran gaji bulanan harus nihil. (6) Bank Operasional tidak diperkenankan pengeluaran/penyaluran dana APBN.
memungut
biaya
BAB II TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN UJI COBA Pasal 3 (1) KPPN yang melaksanakan uji coba rekening pengeluaran bersaldo nihil adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (2) Pelaksanaan uji coba dimulai sejak tanggal 1 September 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007. BAB III PELAKSANAAN PADA BANK OPERASIONAL PUSAT Pasal 4 (1) RPK-BUN-P diisi setiap awal hari kerja sejumlah dana untuk kegiatan penyaluran dana APBN oleh KPPN. (2) Jumlah dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan sebesar perkiraan kebutuhan dan KPPN pada hari berkenaan ditambah 5% (tidak termasuk dana untuk pembayaran gaji bulanan) dalam rangka mengantisipasi adanya pengeluaran yang mendadak dan/atau yang belum masuk dalam kebutuhan hari itu. (3) Pengeluaran dari RPK-BUN-P merupakan dana yang ditarik oleh BO I untuk pencairan SP2D dan/atau untuk mengisi rekening BO II. (4) Berdasarkan dana yang ditarik oleh BO I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Operasional Pusat membuat pernyataan penarikan dana setiap akhir hari kerja. (5) Saldo RPK-BUN-P pada akhir hari kerja harus dinihilkan selambat-lambatnya pukul 16.30 WIB. (6) Pada setiap akhir hari kerja Bank Operasional Pusat Mengirimkan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara: a. Advis kredit pengisian dana; b. Pernyataan penarikan dana per-KPPN (rekapitulasi per KPPN);
c. Advis debet penihilan saldo RPK-BUN-P. BAB IV PELAKSANAAN PADA DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA Pasal 5 (1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara setiap akhir hari kerja menerima perkiraan kebutuhan dana dari KPPN untuk pengeluaran esok harinya. (2) Kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dana untuk mengisi rekening BO II yang dilakukan 3 (tiga) hari sebelum hari pembayaran gaji. (3) Direktorat Pengelolaan Kas Negara setiap awal hari kerja membuat bilyet giro Bank Indonesia untuk mengisi dana RPK-BUN-P sebesar perkiraan kebutuhan dana KPPN pada hari berkenaan ditambah 5% (tidak termasuk dana untuk pembayaran gaji bulanan) dalam rangka mengantisipasi adanaya pengeluaran yang mendadak dan/atau yang belum masuk dalam kebutuhan hari itu. (4) Dalam hal terjadi kekurangan dana pada RPK-BUN-P akan diterbitkan bilyet giro sebesar kekurangan dimaksud. (5) Setiap hari Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerima advis kredit, pernyataan penarikan dana per KPPN, dan advis debet dari Bank Operasional Pusat selaku pemegang RPK-BUN-P dan membukukan transaksi tersebut ke dalam Buku Bank RPK-BUNP. (6) Direktorat Pengelolaan Kas Negara mencocokkan: a. Advis kredit yang diterima dari Bank Operasional Pusat dengan bilyet giro yang diterbitkan; b. Pernyataan penarikan dana per KPPN (rekapitulasi per KPPN) dari Bank Operasional dengan rekening koran RPK-BUN-P; c. Advis debet penihilan saldo RPK-BUN-P dengan advis kredit permintaan penihilan dari Bank Indonesia. BAB V PELAKSANAAN PADA BANK OPERASIONAL I DAN II Bagian Kesatu Pelaksanaan pada Bank Operasional I Pasal 6
(1) BO I menerima SP2D non-gaji dan surat permintaan transfer dana ke BO II dari KPPN. (2) BO I menarik dana sebesar SP2D yang diterima hari itu dan surat permintaan transfer dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) dari RPK-BUN-P. (3) Atas penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BO I membuat advis kredit penerimaan dana pada rekening BO I. (4) BO I membayar kepada yang berhak sesuai dengan tanggal SP2D yang disampaikan oleh KPPN. (5) BO I mentransfer dana ke rekenimg BO II sesuai surat permintaan transfer dana dari KPPN. (6) BO I menihilkan sisa dana yang ada pada rekening BO I ke RPKBUN-P. (7) BO I setiap akhir hari kerja menyampaikan ke KPPN: a. Rekening koran; b. Advis kredit penerimaan dana di rekening BO I; c. Advis debet pengisian dana ke rekening BO II.
Bagian Kedua Pelaksanaan pada Bank Operasional II Pasal 7 (1) BO II menerima SP2D gaji bulanan dari KPPN. (2) BO II menerima dana dari RPK-BUN-P melalui BO I sebesar SP2D yang disampaikan oleh KPPN untuk pembayaran gaji 3 hari sebelum hari pembayaran. (3) BO II membayarkan gaji bulanan kepada yang berhak pada hari kerja setiap awal bulan, sesuai dengan tanggal SP2D gaji bulanan. (4) Pada akhir hari pembayaran gaji bulanan, BO II menihilkan saldo yang ada di rekening BO II dengan mentransfer/menyetor ke RPKBUN-P melalui BO I paling lambat pukul 14.00 waktu setempat.
BAB VI PELAKSANAAN PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Pasal 8
(1) KPPN memindahkan saldo Rekening BO I Gaji dan BO I Non Gaji pada akhir kerja sebelum dimulainya uji coba: a. Untuk KPPN KBI (Induk atau Bukan Induk) ke Rekening Kas Negara nomor 501.000.XXX pada BI; b. Untuk KPPN Non-KBI ke Rekening Kas Negara nomor 501.000.XXX pada BI mitra kerja KPPN Induk. (2). KPPN memindahkan seluruh saldo yang ada pada BO II 4 (empat) hari sebelum dimulainya uji coba: a. Untuk KPPN KBI (Induk atau Bukan Induk) ke Rekening Kas Negara nomor 501.000.XXX pada BI; b. Untuk KPPN Non-KBI ke Rekening Kas Negara nomor 501.000.XXX pada BI mitra kerja KPPN Induk. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku bagi KPPN yang telah melaksanakan uji coba rekening pengeluaran bersaldo nihil. Pasal 9 (1) KPPN setiap hari menyampaikan perkiraan kebutuhan dana untuk hari berikutnya, dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II, kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara selambat-lambatnya pukul 16.00 waktu setempat. (2) Kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dana untuk mengisi rekening BO II yang dilakukan 3 (tiga) hari sebelum hari pembayaran gaji. (3) Dalam hal terjadi kekurangan dana, permintaan tambahan dana untuk hari itu wajib disampaikan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara selambat-lambatnya pada pukul 10.00 waktu setempat. Pasal 10 (1) KPPN setiap bulan menyampaikan surat permintaan transfer dana (lampiran III) ke BO I 3 (tiga) hari sebelum hari pembayaran gaji untuk mengisi dana ke rekening BO II guna pembayaran gaji bulanan. (2) Dalam hal 3 (hari) sebelum pembayaran gaji jatuh pada hari libur/diliburkan, surat permintaaan transfer disampaikan pada hari kerja sebelum hari libur/diliburkan. Pasal 11 (1) Pengiriman SP2D Non-Gaji ke BO I, termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan, dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu hari kerja pada pukul 08.00 dan paling lambat pukul 12.00.
(2) Pengiriman SP2D Gaji Bulanan ke BO II dilakukan paling lambat 5 hari sebelum hari pembayaran gaji. Pasal 12 KPPN membukukan pada masing-masing buku bank: 1. Advis kredit penerimaan dana pada rekening BO I dari RPK-BUNP; 2. Advis debet pengisisan dana rekening BO II dari rekening BO I; 3. Advis kredit pengisian dana pada rekening BO II dari rekening BO I.
BAB VII IMBALAN JASA PELAYANAN PERBANKAN Pasal 13 (1) Selama pelaksanaan uji coba ini kepada BO I diberikan imbalan jasa pelayanan perbankan. (2) Besarnya imbalan jasa pelayanan perbankan kepada BO I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per SP2D. (3) Pembayaran jasa pelayanan perbankan dilaksanakan Direktorat Pengelolaan Kas Negara berdasarkan DIPA.
oleh
(4) Kepada BO I mitra kerja KPPN Jakarta II, KPPN Batam, dan KPPN Bekasi, yang telah melakukan uji coba sebelum berlakunya peraturan ini, diberikan imbalan jasa pelayanan perbankan terhitung mulai melaksanakan uji coba yang besarnya sebagaimana ditetapkan pada ayat (2). Pasal 14 Tata cara pembayaran imbalan jasa pelayanan perbankan adalah sebagai berikut: 1. Setiap awal bulan BO I membuat daftar jumlah SP2D yang telah dibayarkan setiap hari dalam satu bulan dalam 4 (empat) rangkap dan disahkan oleh KPPN mitra kerjanya dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IV: a. Lembar I dan II untuk BO I, selanjutnya lembar I dikirimkan ke Bank Operasional Pusat; b. Lembar III dan IV untuk KPPN, selanjutya lembar III dikirimkan ke Direktorat Kas Negara (u.p. Subdit Data dan Bantuan Teknis). 2. Bank Operasional Pusat menyampaikan tagihan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negaraa (u.p. Subdit Data dan Bantuan Teknis) dengan melampirkan:
a. Kuitansi sebagaimana format yang ditetapkan dalam lampiran V b. Daftar jumlah SP2D dari masing-masing BO I yang telah direkapitulasi dengan menggunakan format sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran VI. 3. Berdasarkan tagihan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Kepala Subdirektorat Data dan Bantuan Teknis, selaku pejabat pembuat komitmen menguji tagihan dengan daftar SP2D yang dikirimkan oleh KPPN sebelum menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 4. SPP dengan lampiran tagihan sebagaimana tersebut pada angka 2 dan Surat Pernyataan Ringkasan Penggunaaan Dana diteruskan Kepala Subdit Administrasi Negara (selaku Pejabat Penguji SPP/Penanda Tangan SPM) untuk diterbitkan SPM-LS. 5. Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada angka 4, Subdirektorat Administrasi Bendahara Umum Negara menerbitkan SP2D atas nama Bank Operasional Pusat bersangkutan.
BAB VIII SANKSI Pasal 15 (1) Keterlambatan penihilan RPK-BUN-P, Rekening BO I, dan Rekening BO II dikenakan sanksi kecuali keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan force majeure yang dibuktikan dengan surat keterangan dengan pejabat yang berkompeten. (2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut: a. Keterlambatan penihilan pertama dan kedua, kepada bank bersangkutan diberikan surat peringatan dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VII; b. Keterlambatan penihilan ketiga kali dan seterusnya dikenakan denda sebesar 12% per tahun yang diperhitungkan setiap hari termasuk hari libur (satu tahun = 360 hari) dengan denda minimal sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). 3) Pemberian surat peringatan dan surat pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh: a. Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk keterlambatan penihilan RPK-BUN-P; b. KPPN untuk keterlambatan penihilan Rekening BO I dan Rekening BO II. 4) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menerbitkan surat pemberitahuan pengenaan denda kepada Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia (KBI
mitra kerja KPPN Induk untuk KPPN Non-KBI) dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VIII. 5) Atas dasar surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada (4) Bank Indonedia atau Kantor Bank Indonesia (KBI mitra kerja KPPN Induk untuk KPPN Non-KBI) menindaklanjuti dengan pengenaan denda dan menyetorkan ke Rekening Kas Negara di Bank Indonesia. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 16 Selama pelaksanaan uji coba berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini: 1. Bank Persepsi/Devisa Persepsi dan Kantor Pos Persepsi mitra KPPN Non-KBI melimpahkan penerimaan negara langsung ke rekening 501.000.XXX KPPN Induk pada Kantor Bank Indonesia. 2. Bank Operasional III mitra KPPN Non-KBI mentransfer PBB/BPHTB dan upah pungut bagian Pemerintah Pusat ke rekening 501.000.XXX KPPN Induk pada Kantor Bank Indonesia.
BAB X PENUTUP Pasal 17 (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku bagi KPPN sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (2) Semua Ketentuan yang berlaku bagi KPPN, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, tetap berlaku bagi KPPN yang mengikuti uji coba. Pasal 18 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku: 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER/09/PB/2005 tanggal 27 Juni 2005 tentang Pelaksanaan Uji Coba Mekanisme Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2005 tanggal 16 Nopember 2005; dan 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER10/PB/2006 tanggal 28 Maret 2006 tentang Pelaksanaan Uji Coba Mekanisme Treasury Single Account (TSA) Melalui Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat/Daerah pada Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 19 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2006. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Agustus 2006
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-42/PB/2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJI COBA REKENING PENGELUARAN BERSALDO NIHIL PADA BANK UMUM MITRA KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)
DAFTAR KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YANG MELAKSANAKAN UJI COBA REKENING PENGELUARAN BERSALDO NIHIL No.
Kanwil Ditjen PBN
KPPN
1
I. BANDA ACEH
Kutacane
Bank Operasional I BRI MANDIRI BNI BRI
2 3 4
II. MEDAN
1.Gunung Sitoli 2. Sidikalang 3. Balige
BRI BRI BRI
5 6
III. PADANG
1. Painan 2. Sijunjung
BRI BRI
7 8
IV. PEKANBARU
1. Batam 2. Dumai
BRI
9
V. JAMBI
Sungaipenuh
BRI
10 11
VI. PALEMBANG
1. Lahat 2. Baturaja
BRI
12 13
VII. BD LAMPUNG
14
VIII. BENGKULU
Curup
BRI
15
IX. PK. PINANG
Tanjung Pandan
BRI
16
X. SERANG
Tangerang
17
XI. JAKARTA
Jakarta II
18 19 20
XII. BANDUNG
1. Kuningan 2. Bekasi 3. Karawang
21 22
XIII. SEMARANG
23
XIV. YOGYAKARTA
Wates
BRI
24 25
XV. SURABAYA
1. Jember 2. Kediri
BRI
MANDIRI
MANDIRI
1. Liwa 2. Kotabumi
BNI MANDIRI
BNI MANDIRI BNI BRI BRI
1. Pekalongan 2. Magelang
BNI MANDIRI
MANDIRI
26
3. Blitar
BNI
27
XVI. PONTIANAK
1. Singkawang
BRI
28 29
XVII. PALANGKARAYA
1. Sampit 2. Pangkalan Bun
BRI
30 31
XVIII. BANJARMASIN
32 33
XIX. SAMARINDA
34
MANDIRI
1. Tanjung 2. Barabai
BRI
1. Balikpapan 2. Nunukan
BRI
XX. DENPASAR
Singaraja
BRI
35 36
XXI. MATARAM
1.Bima 2. Sumbawa Besar
BRI
37 38
XXII. KUPANG
1. Ende 2. Atambua
BRI BRI
39
XXIII. MAKASAR
1. Makale 2. Watampone 3. Palopo
BRI
BNI
BNI
BNI
BNI MANDIRI
42
XXIV. PALU
Toli-Toli
BRI
43 44
XXV. KENDARI
1. Bau-Bau 2. Raha
BRI BRI
45
XXVII. MANADO
Tahuna
BRI
46
XXVIII. TERNATE
Tobelo
47
XXIX. AMBON
Saumlaki
48 49 50
XXX. JAYAPURA
1. Manokwari 2. Merauke 3. Timika
JUMLAH
50 KPPN
BNI BRI MANDIRI BRI MANDIRI 30
10
10
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-42/PB/2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJI COBA REKENING PENGELUARAN BERSALDO NIHIL PADA BANK UMUM MITRA KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)
KOP SURAT Nomor Sifat Lampiran Hal
: S………………./2006 : Segera :: Kebutuhan dana tanggal ……………
…….. ………….2006
Yth. Direktur Pengelolaan Kas Negara u.p. Kepala Subdit Dabantek Jakarta
Menunjuk
Peraturan
Direktur
Jenderal
Perbendaharaan
Nomor
PER-
……./PB/2006 tanggal …………. tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Coba Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA) pasal …….. dengan ini diberitahukan perkiraan kebutuhan dana KPPN ………tanggal ………. adalah sebesar Rp …………………… (………………….) yang terdiri dari: Gaji Bulan …………..
: Rp …………………………………
Non gaji bulanan
: Rp …………………………………
Jumlah
: Rp ………………………………… Demikian disampaikan untuk daapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. Atas
kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih
Kepala Kantor,
…………………….. NIP …………………
Tembusan : Pemimpin Cabang Bank …………………… (selaku BO I mitra KPPN …………)
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-42/PB/2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJI COBA REKENING PENGELUARAN BERSALDO NIHIL PADA BANK UMUM MITRA KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)
KOP SURAT Nomor Sifat Lampiran Hal
: S-……………../2006 : Segera :: Permintaan transfer dana ke RBO II
……..,…… 2006
Yth. Pimpinan Bank……….. Cabang ……………………. Selaku BO I mitra KPPN……….. Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-/PB/2006 tanggal …………… tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Coba Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA) pasal ………. dengan ini meminta bantuan Saudara untuk dapat mentransfer dana pembayaran gaji bulan …………………………………………….. ke Rekening Bank Operasional II mitra kerja KPPN ………………… sebagai berikut: NAMA BANK
NOMOR REKENING
JUMLAH UANG
Mandiri Cab. ……..
……………………………
Rp. ………………………..
BRI Cab. ………………….
…………………………….
Rp. ………………………..
dst JUMLAH
Rp. ………………………..
( ……………………………….dengan huruf …………………………………………….)
Demikian disampaikan untuk dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.
Kepala Kantor,
…………………….. NIP ………………..
LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-42/PB/2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJI COBA REKENING PENGELUARAN BERSALDO NIHIL PADA BANK UMUM MITRA KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)
DAFTAR SP2D NON GAJI BULANAN YANG TELAH DIBAYARKAN OLEH BO I KPPN/KANWIL DJPBN NAMA BO I BULAN No. (5)
: ……….. (1) ……………./ ………..(2) …………………. : …………………………. (3) ……………………………. : ……………………………(4) …………………………...
TANGGAL (6)
JUMLAH SP2D (7)
CATATAN (8)
……………(9)………… JUMLAH (………………………………… (10) ……………………………………………)
Mengesahkan: Kepala KPPN ………..(13)…...
……….. (11) …,……………….. ….. ……………..(12) ………….
(14) Nama jelas NIP ……………………………
(15) Nama jelas
PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR SP2D NON GAJI YANG TELAH DIBAYARKAN OLEH BO I Nomor
Uraian
(1)
Diisi nama KPN
(2)
Diisi Kantor Wilayah KPPN yang membawahi KPPN terkait
(3)
Diisi nama BO I: Mandiri, BNI atau BRI
(4)
Diisi bulan penerbitan SP2D
(5)
Diisi nomor urut
(6)
Diisi tanggal penerbitan SP2D
(7)
Diisi jumlah SP2D yang diterbitkan pada tanggal tersebut pada angka (6)
(8)
Diisi catatan apabila ada SP2D yang belum dibayar pada hari itu atau dikembalikan ke KPPN
(9)
Diisi jumlah SP2D yang dibayarkan pada bulan berkenaan
(10)
Diisi jumlah SP2D pada angka (9) dengan huruf
(11)
Diisi nama kota dan tanggal
(12)
Diisi jabatan pejabat bank yang menandatangani daftar
(13)
Diisi nama KPPN
(14)
Diisi tanda tangan Kepala KPPN dan stempel dinas
(15)
Diisi tanda tangan pejabat bank yang membuat daftar
LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-42/PB/2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJI COBA REKENING PENGELUARAN BERSALDO NIHIL PADA BANK UMUM MITRA KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)
Nomor: (1)……
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Sudah terima dari
: Direktorat Pengelolaan Kas Negara Selaku Kuasa Bendahara Umum Negara
Jumlah uang
: (2) …………..
Terbilang dengan huruf
: (3) …………..
Untuk pembayaran
: Imbalan jasa pelayanan perbankan untuk bulan (4)…...
Menyetujui: Kuasa Pengguna Anggaran/ Penanggungjawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen
(5)……., tanggal (6) …….
(9)
(8)
Nama jelas
(7) ………………………
Nama jelas
PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN Nomor
Uraian
(1)
Diisi nomor kuitansi atau bukti pembayaran
(2)
Diisi jumlah atau nilai uang dengan angka
(3)
Diisi jumlah atau nilai uang dengan huruf
(4)
Diisi bulan penerbitan SP2D
(5)
Diisi tempat kuitansi dibuat dan ditandatangani
(6)
Diisi tanggal kuitansi dibuat dan ditandatangani
(7)
diisi nama jabatan penerima dana
(8)
Diisi tanda tangan penerima dana Diisi
(9)
tanda
tangan
Kuasa
Kegiatan/Pembuat Komitmen
Pengguna
Anggaran/Penanggung
jawab
LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-42/PB/2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJI COBA REKENING PENGELUARAN BERSALDO NIHIL PADA BANK UMUM MITRA KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)
REKAPITULASI DAFTAR SP2D NON GAJI YANG TELAH DIBAYARKAN NAMA BO I BULAN No. (3)
: …………………….(1)………………………… : ………………………….(2)…………………… KPPN (4)
JUMLAH SP2D (5)
CATATAN (6)
JUMLAH (7)……………….. (…………………………(8)……………………………………………………)
Menyetujui : Kuasa Pengguna Anggaran/ Penganggungjawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen
..................(9)…,……………… ……………….(10)……………
(11) Nama jelas
(12) Nama jelas
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR SP2D NON GAJI YANG TELAH DIBAYARKAN
Nomor
Uraian
(1)
Diisi nama BO I:Mandiri, BNI, atau BRI
(2)
Diisi bulan penerbitan SP2D
(3)
Diisi nomor urut
(4)
Diisi nama KPPN
(5)
Diisi jumlah SP2D yang diterbitkan oleh KPPN terkait pada bulan tersebut Diisi catatan apabila ada SP2D yang belum dibayar pada hari itu atau dikembalikan ke KPPN (Contoh: 2 SP2D sebesar Rp 500.000.000,dikembalikan)
(6)
(7)
Diisi jumlah SP2D yang telah dibayarkan oleh bank pada bulan berkenaan
(8)
Diisi jumlah SP2D pada angka (7) dengan huruf
(9)
Diisi nama kota dan tanggal
(10) (11)
Diisi jabatan pejabat bank yang menandatangani daftar Diisi tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran/Penanggung jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen
(12)
Diisi tanda tangan pejabat bank yang membuat daftar
LAMPIRAN VII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-42/PB/2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJI COBA REKENING PENGELUARAN BERSALDO NIHIL PADA BANK UMUM MITRA KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)
KOP SURAT Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : :
S- /PB.3.2006 Biasa Satu Berkas Surat Peringatan I/II
…… …… 2006
Yth. Pimpinan Bank ……………… Cabang …………………………… Selaku BO I/BO II mitra KPPN …………………./Bank Operasional Pusat
Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- /PB/2006 tanggal ………….. tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Coba Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA) pasal ………. dengan ini diberitahukan bahwa bank yang Saudara pimpin pada tanggal ………. terlambat untuk menihilkan saldo pada RPK-BUN-P/Rekening BO I/BO II sebesar Rp …………….. selama ……… hari. Sehubungan dengan itu, dengan ini kami ingatkan agar saldo tersebut segera dilimpahkan dan dimasa-masa yang akan datang hal tersebut diminta untuk tidak terjadi lagi. Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Direktur PKN/Kepala Kantor,
………………………. NIP …………………. Tembusan: 1. Direksi PT Bank …………….. (Persero) di Jakarta; 2. Kepala Kantor Wilayah ……… Direktorat Jenderal Perbendaharaan ………………
LAMPIRAN VIII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-42/PB/2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJI COBA REKENING PENGELUARAN BERSALDO NIHIL PADA BANK UMUM MITRA KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)
KOP SURAT Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : :
S- /PB.3.2006 Biasa Satu Berkas Denda keterlambatan penihilan
…… …… 2006
Yth. Direktur Pengawasan Bank, Bank Indonesia/Pimpinan Kantor Bank Indonesia ……………………………………….. Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- /PB/2006 tanggal …………….. tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Coba Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA) dengan ini diberitahukan bahwa Bank ……………. selaku BO I/BO II mitra kerja KPPN …………… /Bank Operasional Pusat pada tanggal ……………. terlambat untuk menihilkan saldo pada Rekening BO I/BO II/RPK-BUN-P sebesar Rp ……………… selama …… hari. Sehubungan dengan itu, sesuai ketentuan pasal …… Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersbut di atas, terhadap bank tersebut dikenakan denda sebesar: (…… hari x 12 % x Rp ……………….) : 360 = Rp ………………… Demikian untuk diketahui dan dikenakan dendanya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
……………………… NIP ………………… Tembusan: 1. Direksi PT Bank ……………… (Persero) di Jakarta; 2. Kepala Kantor Wilayah ……….. Direktorat Jenderal Perbendaharaan …………… ; 3. Pimpinan Bank ……………. Cabang …………
