2003

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM HAK DIPILIH DARI SEGALA BENTUK DISKRIMINASI: STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 011-017/PUU-I/2003

I KETUT NGASTAWA

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015

i

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM HAK DIPILIH DARI SEGALA BENTUK DISKRIMINASI: STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 011-017/PUU-I/2003

I KETUT NGASTAWA NIM: 0790561061

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015

ii

PERLINDUNGAN HUKUM HAK DIPILIH DARI SEGALA BENTUK DISKRIMINASI: STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 011-017/PUU-I/2003

Tesis untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana

I KETUT NGASTAWA NIM: 0790561061

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 iii

Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 4 NOVEMBER 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S. Dr. Gede Marhaendra Wijaatmaja, S.H.,M.Hum NIP: 194612311974031025 NIP: 1958111519860221001

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana

Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum., LLM NIP: 1961111011986012001

iv

Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana

Prof. Dr. dr. A.A, Raka Sedewi,Sp.S (K) NIP: 195902151985102001

Tesis Ini Telah Diuji Pada Tanggal 4 November 2015

Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana Nomor 3557/UN14.4/HK/2015 Tanggal 23 Oktober 2015

Ketua

: Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S.

Sekretaris : Dr. Gede Marhaendra Wijaatmaja, S.H., M.Hum Anggota

: 1. Dr. I Nyoman Suyatna, S.H., M.H. 2. Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H. 3. Dr. Putu Tuni Cakrabawa Landra, S.H., M.Hum

v

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: I KETUT NGASTAWA

NIM

: 0790561061

Program Studi : Ilmu Hukum Judul Tesis

: “Perlindungan

Hak Dipilih Bebas dari Segala Bentuk

Diskriminasi: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003”

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah tesis ini bebas plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar, 4 November 2015 Yang Menyatakan,

I KETUT NGASTAWA

vi

UCAPAN TERIMA KASIH

Hanya dengan tekad, semangat, perjuangan dan jiwa besar, tesis yang berjudul: “Perlindungan Hukum Hak Dipilih dari Segala Bentuk Diskriminasi: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003” ini dapat diselesaikan meski melebihi dari waktu yang ditentukan. Terkait dengan hal tersebut, tidak sedikit hal yang dihadapi, terutama dalam menentukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017PUU-I/2003 kelak djadikan obyek penelitian tesis ini. Namun, penulis percaya bahwa semua itu merupakan bagian dari proses pencarian ilmu dan keilmuan yang “memang” tidak ada batasnya kecuali dibatasi. Untuk semua itu, penulis hanya dapat mengucapkan puji syukur kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa karena berkat-Nya tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, perkenankan penulis dengan hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih dan hormat kepada: 1) Bapak Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD., KEMD, Rektor Universitas Udayana atas kesempatan yang diberikan sehingga penulis dapat menempuh pendidikan di Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Udayana. 2) Ibu Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K), Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana beserta jajarannya yang telah berkenan menjadualkan ujian tesis ini. 3) Bapak Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S., selaku Pembimbing I, dengan sabar dan

penuh perhatian berkenan membimbing penulis. Dalam proses

pembimbingan yang tidak singkat ini, beliau tidak saja senantiasa memberikan

vii

perhatian dan motivasi yang sangat dalam agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai bentuk penahapan yang harus dilalui dalam dunia akademik melainkan juga meminjamkan literatur yang sangat berharga. Oleh karena itu pada saat penulis mengalami “jeda” panjang dalam proses pembimbingan, beliau hanya mengatakan, apa ada masalah?

Mendengar ucapan seperti itu, meski

penulis telah memberikan jawaban, namun sesungguhnya pertanyaan tersebut merupakan dorongan dan motivasi kuat agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Untuk itu atas segala perhatian dan dedikasi keilmuan yang beliau berikan dan tanamkan kepada penulis yang tidak berhingga nilainya, penulis hanya dapat menyampaikan semoga spirit ilmu dan keilmuan tetap membara kepada kita dan Ida Hyang Widhi Wasa senantiasa melimpahkan berkah dan kesehatan kepada beliau. 4) Bapak Dr. Gede Marhaendra Wijaatmaja, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II sekaligus sebagai sesama pengurus di Pusat Kajian Hindu (The Hindu Center). Dalam proses bimbingan selama ini, penulis merasakan bahwa penguasaan ilmu yang dimiliki benar-benar dapat menjembatani apa yang menjadi tujuan dari penulisan dan penyelesian tesis ini. Apalagi ditambah dengan gaya yang khas dengan penuh keserdehanaan telah memberi spirit baru bagi penulis bahwa ilmu dan keilmuan wajib diabdikan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis hanya dapat mengucapkan semoga Ida Hyang Widhi Wasa senantiasa memberkati dan melindunginya. 5) Pada kesempatan yang baik dan terhormat ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tidak berhingga kepada: a) Ibu Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum., LLM. dan Bapak Dr. Putu Tuni Cakrabawa Landra, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Ketua

viii

dan Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana. Dengan kapasitas masing-masing telah turut memberikan bimbingan, motivasi dan dorongan agar penulis menyelesaikan tesis ini. b) Bapak Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum, baik sebagai salah satu penguji ketika tesis ini masih dalam bentuk proposal penelitian maupun ketika sebagai anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Periode 2003-2008 dan Periode 2014-sekarang) yang tidak henti-hentinya mensupport penulis, baik terkait ide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011017/PUU-I/2003 ini dapat dijadikan obyek penelitian tesis maupun masukanmasukan berupa pikiran kritis terkait obyek penelitian, pengetahuan hukum dan meminjam beberapa literatur pendukung penelitian ini. c) Bapak Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H. dan Bapak Dr. I Nyoman Suyatna, S.H., M.H., masing-masing sebagai penguji. Atas berbagai masukan kritis yang diberikan turut menajamkan dan memperkaya khazanah tesis ini. d) Bapak Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, S.H., M.S., Bapak Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, S.H., M.S., Bapak Prof. Dr. Drs. Yohanes Usfunan, S.H., M.S., Bapak Prof. Dr. I Made Arya Utama, S.H., M.Hum., Bapak Prof. Dr. R. Ibrahim, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. I Made Subawa, S.H., M.S., Bapak Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Made Aria Sumerta, S.H., M.H. dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan adalah namanama dalam barisan panjang yang senantiasa memberikan penyemangatan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. e) Bapak Prof. Dr. Samsul Wahidin, S.H., M.H. bersama Ibu Atiek Hafiana dan keluarga yang telah memberikan dukungan lahir batin, terutama untuk segera mungkin melunasi “hutang” akademik ini. Untuk itu izinkan salam hormat

ix

dan terima kasih penulis yang tidak berhingga atas dukungan dimaksud. Semoga amal bhakti Bapak Prof. Dr. Samsul Wahidin, S.H., M.H. dan keluarga senantiasa mendapat rahmat dan limpahan-Nya. f) Rekan J. Robert Khuana, S.H., Johanes Maria Vianney Graciano, S.H., I Wayan Dharma Na Gara, S.H., Khusnul Hakim, S.E., dan staf lainnya pada Kantor Hukum Robert Khuana and Rekan, serta Ni Wayan Desy Aryanti, S.H., M.H., dengan segala dukungan dan fasilitas turut berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini. g) Segenap Pengurus Pusat Kajian Hindu (The Hindu Center), antara lain: Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa, Bapak Drs. I Gede Sudibya, Ida Acarya Yogananda (Putu Alit Bagiasna, Sm.Hk), Gede Sutarya, S.Par., M.Ag., Dr. Ir. IGN. Nitya Shantiarsa, M.T., Drs. Made Suandhi, Drs. I Nyoman Wiratmaja, MSi., I Made Pria Dharsana, S.H., M.Hum, kandidat doktor. Nama terakhir ini begitu besar dukungannya, baik dalam pemberian literatur dan lainnya kepada penulis. h) Mbak A.A. Istri Agung Yuniana, S.E., Made Mustiana, S.E., dan Putu Dyva Dharmahadi Yadnya, S.H., staf administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, dengan pelayanan yang informatif telah ikut memperlacar penyelesaian tesis ini. 6) Hormat dan sujud ditujukan kepada kedua orang tua saya, Bapak I Wayan Rasmiyasa (Alm) dan Ibu Ni Wayan Ngasti, dengan kesederhanaan dan ketulusannya telah begitu banyak memberi makna kepada penulis selaku anaknya. Demikian pula, tesis ini secara khusus ditujukan kepada isteri tercinta Luh Hety Vironika, S.E., Ak dan puteri tersayang Putu Vira Canya Shankara

x

Kepakisan. Berkat support dan inspirasi yang tiada henti-hentinya akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. 7) Kepada nama-nama yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun harus diakui turut memberikan spirit untuk menyelesaikan tesis ini pada kesempatan yang mulia dan terhormat ini, penulis hanya dapat menyampaikan atas segala spirit, bantuan dan doa yang telah diberikan selama ini sehingga tesis ini dapat diselesaikan semoga Ida Hyang Widhi Wasa melimpahkan berkat dan karuniaNya untuk kita semua.

Denpasar, 4 November 2015 Penulis

xi

RINGKASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 merupakan putusan yang kontroversial, penting, fenomenal. Putusan Mahkamah Konstitusi a quo merupakan uji meteriil (judicial review) terhadap Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 60 huruf g bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada bagian berikut diuraikan secara ringkas seluruh paparan dari Tesis ini, yaitu: dari Bab I sampai dengan Bab V. Bab I: Keberadaan Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 memunculkan tidak saja konflik norma melainkan norrmanya pun kabur. Melalui permohonan uji meteriil (judicial review) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 mencabut Pasal 60 huruf g. Dalam putusan tersebut, salah satu Hakim Konstitusi berpendapat berbeda (dissenting opinion). Dengan latar belakang tesebut, rumusan masalah adalah: a) bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap hak dipilih dari segala bentuk diskriminasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, b) apa akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 terhadap warga negara? Bab II: Secara leksikal hak dipilih sebagai hak pilih pasif merupakan hak dipilih menjadi anggota DPR. Konkreratisasi hak dipilih dilakukan dalam Pemilu, sekaligus sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan implementasi dari demokrasi dan hak asasi manusia. Sejarah panjang dari hak dipilih tidak dapat dilepaskan perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Baik pada pemunculan awal sejarah Yunani Kuno (Abad VI sampai Abad III SM), Abad Pertengahan dengan munculnya Magna Charta 1215, Abad XVI yang sering disebut sebagai masa Renaissance dan masa Refomasi. Abad XVIII dengan munculnya Revolusi Prancis dan Revolusi Amerika. Pada Abad XIX gagasan demokrasi mendapat wujud yang lebih nyata sebagai program dan sistem politik. Memasuki Abad XX muncul tragedi kemanusiaan, seperti Perang Dunia I (1914-1920) dan Perang Dunia II (1939-1945). Usai perang dunia tersebut, muncul kepedulian masyarakat dunia terhadap dampak buruk dari peperangan. Dalam kondisi seperti itu, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berbagai bentuk penindasan, perlakuan diskriminatif serta harapan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak asasi manusia tercantum dalam Pasal 27 s.d. Pasal 34 dalam Batang Tubuhnya meski tidak implementatif. PBB memproklamasikan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada tahun 1948 dan hak dipilih diatur dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Sedang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang dicetuskan pada tahun 1966, hak dipilih diatur dalam Pasal 25. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, hak dipilih diatur xii

dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 34. Sedang dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, hak dipilih diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 35. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan, hak asasi manusia diatur dalam Pasal 27 dan secara khusus diatur dalam Pasal 28A s.d. Pasal 28J. Sejarah perkembangan hak dipilih sebagai perwujudan demokrasi telah berlangsung pada zaman Yunani Kuno. Dalam perkembangan selanjutnya terutama di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan II dan III, anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden secara berpasangan, Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih oleh rakyat secara langsung. Calon perseorangan atau calon independen pun diakomodasi mempunyai hak dipilih diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Hak dipilih sebagai bagian dari hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga merupakan constitutional rights. Dengan demikian, jaminan, pemenuhan, penegakan, perlindungan atas hak ini merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Bab III: Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, perlindungan hukum hak dipilih, baik dalam konsepsi negara hukum maupun konsepsi kedaulatan rakyat nota bene merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam pasal-pasal Batang Tubuhnya. Dalam kaitan perlindungan hukum, adanya ketentuan Pasal 60 huruf g telah merugikan warga negara, terutama terkait dengan hak dipilih. Adanya ketentuan yang berdimensi merugikan dan diskriminatif telah sepatutnya diajukan uji meteriil (judicial review) sehingga ketentuan dimaksud dicabut atau dinyatakan tidak berlaku. Praktek demokrasi paling konkret tercermin dalam Pemilu. Pemilu sebagai sarana untuk mewujudkan hak dipilih adalah bagian dari hak asasi manusia. Bentuk-bentuk hak asasi manusia menurut Frans Magnis Suseno dikelompokkan menjadi empat, yaitu: hak asasi negatif (liberal), hak asasi aktif (demokratis), hak asasi positif, dan hak asasi sosial. Tempat hak dipilih dalam kelompok tersebut, termasuk dalam kelompok hak asasi aktif (demokasi). Bab IV: Ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi a quo di samping sebagai implementasi atas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara, sebagai penafsir tunggal konstitusi, dan sebagai pengawal demokrasi (the protector of the citizen constitutonal rights, as sole intepreter of the constitution, and as the guardian of the process of democratization) adalah juga dalam rangka menuju rekonsiliasi nasional. Akibat hukum atas putusan a quo bahwa keterbatasan putusan hanya pada Lembaga Perwakilan. Dalam praktek nampak untuk jabatan publik yang bersifat strategis masih menyaratkan tidak terlibat langsung atau tidak langsung dengan pemberontakan PKI in casu UU Nomor 42 Tahun 2008 yuncto Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014. Sedang akibat hukum dalam bidang politik untuk xiii

hak dipilih, termasuk Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dan jabatan publik harus mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi a quo. Perspektif perlindungan hukum dan hak asasi manusia didasarkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Putusan a quo merupakan upaya Mahkamah Konstitusi dalam menyetarakan hak dan kewajiban konstitusional warga negara yang dijamin hak konnstitusionalnya dalam hal ini hak dipilih dan bebas dari tindakan diskriminatif. Bab V: Simpulan dari tesis ini adalah bahwa konsep perlindungan hukum terhadap hak dipilih dari segala bentuk diskriminasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat ditempuh melalui permohonan uji materiil (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Sedang akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 terkait dengan perlindungan hak dipilih adalah pulihnya hak-hak politik warga negara dan dalam perspektif ke depan, Putusan Mahkamah Konstitusi a quo harus dijadikan dasar yuridis dalam perancangan legislasi, mengakomodasikan dalam Pemilu Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Pemilu untuk jabatan publik lainnya. Sebagai saran bahwa undang-undang yang dibentuk tidak semata berorientasi kepada pertimbangan politis dari golongan yang terwakili dalam embaga perwakilan dan pembentukannya memperhatikan asfek filosofis, sosiologis, dan yuridis serta responsif terhadap nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Di samping itu, Putusan Mahkamah Konstitusi a quo tidak semata ditujukan untuk anggota legislatif melainkan untuk jabatan publik, termasuk untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

xiv

ABSTRAK

Tesis dengan judul: “Perlindungan Hukum Hak Dipilih dari Segala Bentuk Diskriminasi: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011017/PUU-I/2003” ini mengetengahkan dua masalah: 1) bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap hak dipilih dari segala bentuk diskriminasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; 2) apa akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 terkait perlindungan hukum hak dipilih tersebut? Untuk memecahkan masalah tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Sedang dalam analisis digunakan teknik deskripsi, evaluatif, interpretatif dan argumentatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 setelah diucapkan langsung mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak ada upaya hukum lain. Putusannya bersifat final dan mengikat serta bersifat erga omnes. Oleh karena itu, bagaimana perlindungan hukum hak dipilih dari segala bentuk diskriminasi dalam mekanisme ketatanegaraan Indonesia adalah dapat ditempuh melalaui pengajuan permohonan uji materiil (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Sedang akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 terkait perlindungan hak dipilih adalah pulihnya hak-hak politik warga negara. Dalam perspektif ke depan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 harus dijadikan dasar yuridis dalam perancangan legislasi, mengakomodasikan dalam Pemilu Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, termasuk Pemilu untuk jabatan publik lainnya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Dipilih, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003.

xv

ABSTRACT

Thesis entitled: Legal Protection of the Right to be Elected from Any Form of Discrimation: Study of Constitution Court Ruling Number 011-017/PUUI/2003 describes two legal problems: 1) what is the concept of legal protection of the right to be elected from any form of discrimination in Indonesia constitutional mechanism?; 2) what is the legal implication of Constitutional Court Ruling Number 011-017/PUU-I/2003 in relation to legal protection of the right to be elected? To solve legal problems, the research method being used is normative legal research with laws approach, case approach, historical approach and conceptual approach. While in analyzing such matters, description, evaluative, interpretative and argumentative methods are used. Constitution Court Ruling Number 011-017/PUU-I/upon its declaration is final and binding and non appealable. It is final and binding and has erga omnes nature. Legal protection of the right to be elected could be pursued by submitting judicial review to Constitutional Court. While the legal implication of Constitutional Court Ruling Number 011-017/PUU-I/2003 concerning protection of right to elect and to be elected is the restoration of citizen’s political rights. In the future, Constitutional Court Ruling 011-017/PUU-I/2003 shall be used as legal basis in legislation design, accommodate it in general election of president and vice president, including general election for other public official.

Keywords : Protection of Right, To be Elected, Constitutional Court Ruling Number 011-017/PUU-I/2003

xvi

DAFTAR ISI

HALAMA PERSYARATAN GELAR MAGISTER ..…………………………iii LEMBAR PENYESAHAN TESIS………...........................................................iv HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS…………………...….v SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT……………………………...…..vi UCAPAN TERIMA KASIH ...............................................................................vii RINGKASAN ......................................................................................................xii ABSTRAK ...........................................................................................................xv ABSTRACT ........................................................................................................xvi DAFTAR ISI .....................................................................................................xvii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah.......................................................................1 1.2 Rumusan Masalah...............................................................................12 1.3 Ruang Lingkup Masalah.....................................................................13 1.4 Tujuan Penelitian................................................................................13 1.4.1 Tujuan Umum............................................................................14 1.4.1 1.5

Tujuan Khusus.......................................................................14

Manfaat Penelitian ...........................................................................15 1.5.1 Manfaat Teoritis.....................................................................15 1.5.2 Manfaat Praktis......................................................................15

1.6 Orisinalitas Penelitian Tesis...............................................................16 1.7 Landasan Teoritis..............................................................................22 1.7.1 Teori Kedaulatan Hukum.......................................................23

xvii

1.7.2 Teori Hak Asasi Manusia.......................................................34 1.8 Metode Penelitian...............................................................................39 1.8.1 Jenis Penelitian........................................................................40 1.8.2 Jenis Pendekatan......................................................................40 1.8.3 Sumber Bahan Hukum.............................................................41 1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.......................................44 1.8.5 Teknik Analisis Bahan Hukum................................................44 1.9 Sistematika Penulisan ...... ...............................................................46

BAB II TINJAUAN UMUM HAK DIPILIH DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA 2.1 Pengertian Hak Dipilih ....................................................................48 2.2 Sejarah Munculnya Hak Dipilih ......................................................51 2.3 Perkembangan Hak Dipilih ..............................................................70 2.4 Kaitan Hak Dipilih dengan Hak Asassi Manusia ............................80

BAB III KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DIPILIH 3.1 Perlindungan Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia......86 3.2 Hak Dipilih dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.........................107 3.2.1 Demokrasi sebagai Dasar Hak Asasi Manusia untuk Hak Dipilih.................................................................108 3.2.2 Bentuk-Bentuk Hak Asasi Manusia dan Tempat Hak Dipilih.............................................................112

xviii

BAB IV AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 011-017/PUU-I/2003 TERHADAP WARGA NEGARA 4.1 Pertimbangan dan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0112- 017/PUU-I/2003..................................................123 4.1.1 Pertimbangan Hukum ..........................................................123 4.1.2 Amar Putusan.......................................................................131 4.1.3 Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) ..............................133 4.1.4 Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003................................................140 4.2 Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU- I/2003 ......................................................150 4.2.1 Keterbatasan Putusan Hanya pada Lembaga Perwakilan ....152 4.2.2 Akibat Hukum dalam Bidang Politik untuk Hak Dipilih .....157 4.2.3 Perspektif Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia .............165

BAB

V PENUTUP 5.1 Simpulan .....................................................................................173 5.2 Saran ...........................................................................................174

DAFTAR PUSTAKA...................................................................................175

xix