2003

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 TENTANG PENETAPAN SIMPUL JARINGAN TRANSPORTASI JALAN UNTUK TERMINAL PENUMPANG TIPE A DI SELURUH INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 195 tentang Terminal Transportasi Jalan, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.76/AJ.102/DRJD/2000 tanggal 15 Pebruari 2000 tentang Penetapan Simpul Jaringan Transportasi Jalan untuk Terminal Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia.

b.

bahwa dengan dilaksanakannya otonomi daerah telah mendorong pertumbuhan dan perkembangan serta perubahan daerah-daerah di Indonesia, sehingga mengharuskan adanya dukungan terhadap hal tersebut terutama berkaitan dengan kebutuhan jasa angkutan yang harus dilayani oleh terminal penumpang tipe A;

c.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut sudah kurang terakomodasikan lagi dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.76/AJ.102/DRJD/2000 tanggal 15 Pebruari 2000 tentang Penetapan Simpul Jaringan Transportasi Jalan untuk Terminal Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia.

d.

bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Penetapan Simpul Jaringan Transportasi Jalan untuk Terminal Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia.

1.

Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 3. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721); 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen; 11. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002; 12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan; 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1997 tentang Sistem Transportasi Naisonal; 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 83 Tahun 1997 tentang Pedoman dan proses Perencanaan di lingkungan Departemen Perhubungan; 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2002; Memperhatikan

:

Surat-surat usulan/rekomendasi revisi lokasi simpul jaringan transportasi jalan untuk terminal penumpang tipe A dari Gubernur/Bupati/Walikota. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENETAPAN SIMPUL JARINGAN TRANSPORTASI JALAN UNTUK TERMINAL PENUMPANG TIPE A DI SELURUH INDONESIA Pasal 1 (1) Simpul jaringan transportasi jalan berupa terminal penumpang tipe A pada jaringan transportasi jalan, berfungsi terutama untuk pelayanan angkutan antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas negara serta dapat juga sekaligus melayani angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan.

(2) Penentuan simpul jaringan transportasi jalan untuk terminal penumpang tipe A, dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan. Pasal 2 (1) Penentuan simpul jaringan transportasi jalan untuk terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dilakukan dengan memperhatikan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan, Rencana Umum Tata Ruang, keterpaduan moda transportasi, jaringan trayek antar kota antar propinsi dan/atau lintas batas negara, jarak antar terminal dan kelas jalan. (2) Simpul jaringan transportasi jalan berupa terminal penumpang tipe A untuk seluruh Indonesia yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berdaya guna dan berhasil guna secara nasional, sehingga tidak setiap kabupaten/kota dapat memiliki simpul jaringan transportasi jalan terminal penumpang tipe A. Pasal 3 (1) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan hasil evaluasi secara menyeluruh, ditetapkan simpul jaringan transportasi jalan berupa terminal penumpang tipe A di lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. (2) Simpul jaringan tranportasi jalan berupa terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan peninjauan sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun sekali dan/atau dalam hal diperlukan penyesuaian berkaitan dengan adanya potensi pertumbuhan daerah serta kebutuhan angkutan yang harus dilayani oleh terminal penumpang tipe A. Pasal 4 Berdasarkan penetapan simpul jaringan transportasi jalan terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati/Walikota mengusulkan lokasi tapak terminal penumpang tipe A sesuai rencana kebutuhan lokasi simpul, dengan memperhatikan : a. rencana umum tata ruang; b. kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar terminal; c.

keterpaduan intra dan antar moda transportasi jalan;

d. kondisi topografi lokasi terminal; e. kelestarian lingkungan. Pasal 5 Lokasi tapak terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. terletak dalam jaringan trayek antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas negara;

b. terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III A; c.

mempunyai akses jalan masuk dan/atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak sekurang-kurangnya 100 m di Pulau Jawa dan 50 m di pulau lainnya, dihitung dari jalan ke pintu keluar atau masuk terminal. Pasal 6

Lokasi tapak terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas usulan Bupati atau Walikota setelah mendengar pendapat dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi setempat. Pasal 7 Pengoperasian angkutan umum untuk jaringan trayek lintas batas negara, angkutan antar kota antar propinsi dan angkutan kota dalam propinsi, dilakukan dengan berpedoman pada simpul jaringan transportasi jalan untuk terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini. Pasal 8 Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.76/AJ.102/DRJD/2000 tanggal 15 Pebruari 2000 tentang Penetapan Simpul Jaringan Transportasi Jalan untuk Terminal Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 9 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal

: :

JAKARTA 11 AGUSTUS 2003

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TTD Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc. NIP 120 092 088 SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Menteri Perhubungan; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Keuangan; 4. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah; 5. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Para Gubernur di seluruh Indonesia; 7. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; 8. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan; 9. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi di seluruh Indonesia; 10. Para Kepala Dinas/Kantor Perhubungan/LLAJ kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 TANGGAL : 11 AGUSTUS 2003 PENETAPAN SIMPUL JARINGAN TRANSPORTASI JALAN UNTUK TERMINAL PENUMPANG TIPE A DISELURUH INDONESIA NO

PROPINSI

1

NANGROE ACEH DARUSSALAM

2

SUMATERA UTARA

3

SUMATERA BARAT

4

RIAU

5

JAMBI

6

BENGKULU

7

SUMATERA SELATAN

8

LAMPUNG

KABUPATEN/KOTA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3.

KOTA BANDA ACEH KOTA LHOKSEUMAWE KOTA LANGSA KAB. ACEH TENGGARA KAB. ACEH TENGAH KAB. ACEH BARAT KAB. BIREUN KOTA MEDAN KOTA PEMATANG SIANTAR KOTA SIBOLGA KOTA PADANG SIDEMPUAN KAB. KARO KAB. ASAHAN KAB. LABUHAN BATU KOTA PADANG KOTA SOLOK KOTA SAWAHLUNTO KOTA BUKIT TINGGI KOTA PAYAKUMBUH KAB. PESISIR SELATAN KAB. TANAH DATAR KAB. PADANG PARIAMAN KAB. AGAM KAB. PASAMAN KOTA PEKANBARU KOTA DUMAI KAB. BENGKALIS KAB. KAMPAR KAB. INDRAGIRI HILIR KAB. INDRAGIRIHULU KOTA JAMBI KAB. BATANGHARI KAB. MERANGIN KAB. SAROLANGUN KAB. BUNGO KAB. KERINCI KOTA BENGKULU KAB. REJANG LEBONG KAB. BENGKULU SELATAN KOTA PALEMBANG KOTA LUBUKLINGGAU KOTA PAGAR ALAM KAB. OGAN KOMERING ULU KAB. OGAN KOMERING ILIR KAB. MUARA ENIM KAB. LAHAT KAB. MUSI BANYUASIN KOTA BANDAR LAMPUNG KOTA METRO KAB. LAMPUNG BARAT

9

BANTEN

10

DKI JAKARTA

11

JAWA BARAT

12

JAWA TENGAH

13

DI YOGYAKARTA

4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1. 2. 3.

KAB. LAMPUNG UTARA KAB. LAMPUNG TENGAH KAB. LAMPUNG SELATAN KOTA TANGERANG KOTA CILEGON KAB. PANDEGLANG KAB. LEBAK KAB. TANGERANG KAB. SERANG KOTA JAKARTA BARAT KOTA JAKARTA SELATAN KOTA JAKARTA TIMUR KOTA BANDUNG KOTA CIREBON KOTA BOGOR KOTA SUKABUMI KOTA BEKASI KOTA DEPOK KOTA TASIKMALAYA KOTA BANJAR KAB. BOGOR KAB. SUKABUMI KAB. CIANJUR KAB. GARUT KAB. CIAMIS KAB. KUNINGAN KAB. MAJALENGKA KAB. SUMEDANG KAB. INDRAMAYU KAB. SUBANG KAB. PURWAKARTA KAB. BEKASI KAB. KARAWANG KOTA SEMARANG KOTA MAGELANG KOTA SURAKARTA KOTA SALATIGA KOTA PEKALONGAN KOTA TEGAL KAB. CILACAP KAB. BANYUMAS KAB. PURBALINGGA KAB. BANJARNEGARA KAB. KEBUMEN KAB. PURWOREJO KAB. WONOSOBO KAB. BOYOLALI KAB. KLATEN KAB. WONOGIRI KAB. SRAGEN KAB. GROBOGAN KAB. BLORA KAB. REMBANG KAB. PATI KAB. KUDUS KAB. JEPARA KAB. TEMANGGUNG KAB. PEMALANG KOTA YOGYAKARTA KAB. KULONPROGO KAB. GUNUNG KIDUL

14

JAWA TIMUR

15

BALI

16

NUSA TENGGARA BARAT

17

NUSA TENGGARA TIMUR

18 19

KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN

20

KALIMANTAN TENGAH

21

KALIMANTAN TIMUR

22

SULAWESI UTARA

23

GORONTALO

24

SULAWESI TENGAH

25

SULAWESI SELATAN

26

SULAWESI TENGGARA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.

KOTA SURABAYA KOTA MALANG KOTA MADIUN KOTA PROBOLINGGO KOTA BLITAR KOTA KEDIRI KAB. PACITAN KAB. PONOROGO KAB. TULUNGAGUNG KAB. JEMBER KAB. BANYUWANGI KAB. PASURUAN KAB. NGAWI KAB. BOJONEGORO KAB. TUBAN KAB. BANGKALAN KAB. SAMPANG KAB. PAMEKASAN KAB. SUMENEP KAB. BULELENG KAB. KARANGASEM KAB. GIANYAR KAB. BADUNG KOTA MATARAM KAB. BIMA KAB. SUMBAWA KAB. LOMBOK BARAT KOTA KUPANG KAB. BELU KAB. PONTIANAK KOTA BANJARMASIN KOTA BANJAR BARU KAB. BARITO KUALA KOTA PALANGKARAYA KAB. BARITO UTARA KAB. BARITO SELATAN KAB. KAPUAS KOTA SAMARINDA KOTA BALIKPAPAN KOTA MANADO KOTA BITUNG KOTA GORONTALO KAB. GORONTALO KOTA PALU KAB. TOLI-TOLI KAB. POSSO KOTA MAKASAR KOTA PARE-PARE KOTA PALOPO KAB. MAMUJU KAB. POLEWALI KAB. BONE KOTA KENDARI

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TTD

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc. NIP 120 092 088