1986 DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN

ADLN – PERPUSTAKAAN •' ..UNIVERSITAS * * „AIRLANGGA (A
S K R I P S I

IKA SULISTYANINGSIH

KEBERAOAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NO. KEP. 3 4 2 / M E N / 1986 DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN i i- i a. Pt<> i-'i,:* j > \ x .A A N

»A S A iK i-A ^ C X iA "

__ j L> * A B A Y A

I

| I

t u .n ^ i / p

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURA BAYA

1993

SKRIPSI

KEBERADAAN SURAT KEPUTUSAN ...

IKA SULISTYANINGSIH

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KEBERADAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NO. KEP. 342/MEN/198& DALAM PENYELESAIAN

PERSELISIHAN PERBURUHAN

SKRrPSI DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SY ARAT-SY ARAT MENCAPAI GELAR SARJANA

UNTUK

HUKUM

OLEH IKA

SULISTYANINGSIH 0389129^5

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA S U R A B A Y A 1993

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


Skripsi' ini telah diuji pada tanggal

: 24 JullL 1993

TIM PSNGUJI

KETUA

: SRI WGELAN AZIS, S.H’ .

SEKRETARIS

: Dra. H. SOENDARI KABAT, S.Hi

ANGGOTA

: 1. R. rNDIARSORO, S.H......... .

.......

2* MACHSOEN ALI, S.H., M.S.

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


KATA PENGANTAR

Puji syukur" saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga saya dapat'. menyelesaikann skripsi ini tepat pada waktunya. skripsi yang berjudul

Dengan tersusunnya

" KEBERADAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI

TENAGA KERJA NO. KEP. 342/MEN/1986

DALAM PENYELESAIAN PER

SELISIHAN PERBURUHAN 11 ini maka salah satu syarat yang diperlukan

untuk memperoleh geXar Sarjana Hukum

dari Fakul-

tas Hukunr Universitas Airlangga sudah terpenuhi.

MeXaXui

kesempatan

terima kasih kepada

ini,

saya

ingirr menyampaikan

:

1. Bapak Indiarsoro, S.H.

selaku dosen pembimbing yang te

Xah bersedia meluangkan1waktunya untuk

memberikan

bingan1dan bantuan' serta petunjuk-petunjuk dengan

bimpenuh

kesabaran hingga seXesainya skripsi ini. 2. Bapak Drs. Moenajato seXaku nara sumber dari' Tenaga Kerja Kotamadya Surabaya

yang telah

Departemen memberfkam

petunjuk dan keterangan-keterangan penting untuk wab' permasalahan 3. Bapak Indro, S.H.,

menja-

daXam skripsi. yang telah saya ajukan; Mas Munir, S.H.,

Mas Minanurrah -

marr* S.H. f Mas Eko Nuryanto, S.H. beserta seluruh' staf Lembaga* Bantuan Hukum Surabaya yang laannya telah memberikan data-data

dengan segala kereyang

sangat- berarti

untuk menyelesaikan skripsi ini' sebaik-baiknya dan juga

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


tepat pada waktunya. 9

4, Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah raenanamkan semua ilmu pengetahuan dan memberikan1bimbingan kepaida saya selama kuliah

di

Fakultas Hukum, 5, Bapak dan Ibu tercinta yang dengan penuh kesabaraw se lalu memberikan dorongan semangat dan doa kepada saya, serta terima kasih untuk dik Nur dan dik Aîjung- (adikadikku) tercinta. 6, Terakhir saya sampaikan ucapan terima kasih' kepada se mua personil di Karangmenjangan 52 yang selalu

meng-

ganggu saya menyelesaikan skripsi ini, tap! juga sela lu menyenangka n. Akhirnya seperti kata pepatah, w Tidak ada

gading

yang tak retak ”, saya menyadari. bahwa skripsi ini

masih

ada kekurangannya sehingga sarari yang bersifat membangun: selalu saya harapkan.

Surabaya, 18 Juli 1993 Penyusun c

-- : -----Ika

Sulistyaningsih

iIsr

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


ABSTRAK Pada saat ini jumlah perselisihan perburuhan semakin meningkat. Di pihak majikan, kepentingan akan keuntungan yang sebesar-besarnya telah mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan buruh. Sedang di pihak buruh, keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya yang semakin melambung tinggi setiap saat, telah mendesak buruh untuk mengajukan tuntutan kepada majikannya. Faktor ini yang sering mengakibatkan semakin meningkatnya perselisihan perburuhan. Apalagi pada masa sekarang, sedang dirintis usaha untuk mewujudkan Hubungan Industrial Pancasila, sehingga hak masing-masing harus diperhatikan dan tidak boleh ada yang dikorbankan. HIP yang mengandung asas Partnership ini harus menjembatani dua kepentingan yang pada prinsipnya berbeda, sehingga tidak ada lagi tindakan saling menekan, misalnya pemogokan atau penutupan usaha (Lock Out). Apabila harus terjadi kesalahpahaman yang menjadi dasar perselisihan, perselisihan ini hendaknya diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat dan tidak lupa untuk memperhatikan rasa keadilan.

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


daftar

Kata Pengantar Daftar Tsi Bab> I

:

isr

........................ ......... ......................................

ii* v

Pendahuluan 1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

.............................

2. Penjelasan Judul

................. ,.

3. Alasan Pemilihan Judul

II

:

68

.........................

8

6. Pertanggungjawaban Sistematika Bab

5

........ ,.........

4. Tujuan Penulisan 5. Metodologi

•............ *

1

......

Penyelesaian Ketidakberesan Upah Lembur 1. Cidera j'anji dalam penetapan jumlah

10 12

jam

lembur dengan perhitungan upahnya .....

13

2. Adanya beda pendapat antara buruh dengan pengusaha karena pengusaha tidak

mampu

membayar upah lembur yang telah disepa kati bersama

•••*•••••••••••••••••••••

17

3. Selisih perhitungan dalam menetapkan be sarnya upah lembur Bab III

:

••••••••••••••••••••

22

Penyelesaian adanya pemogokan yang dilaku kan buruh

............................

26

1. Pemogokan akibat tidak terselenggaranya KKB (Kesepakatan Kerja Bersama)

......

26

2. Koordinasi pihak lain dalam penyelesaian

v

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


pemogokan yang dilakukan buruh Bab

XV

:

Mengatasi Pemutusan Hubungan Kerja

....... .38 .......45

1. Pemogokan liar yang dilakukan buruh 2. Usaha penyelamatan perusahaan Bab-

V

:

Penutup

........ .56

.................... .......... ..66

1* Kesimpulan 2. Saran

,h , 49

................... ........ 66

.............................. .68 !

Daftar Bacaan Lampiran

vi

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


BAB; I PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya Kegiatan perekonomian di negara kita dewasa ini semakirn meningkat,

Kegairahan dari kegiatan perekonomian yang

terus meningkat itu telah mendorong tumbuhnya

pabrik baru.

Pabrik ini tentu saja membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Jika jumlah tenaga kerja meningkat sebagai konsekwensi gisnya merupakan raeningkatnya

jumlah perselisihan

dua pihak yang saling berlawanan hal ini buruh dan pengusaha. rus dilindungi. nang-wenangan

lo-

antara

status sosialnya,

dalam

Kedua pihak ini: semuanya

ha

Buruh'! harus bebas dari tekanan dan kesewepengusaha dan pengusaha juga terlindungi. da

ri tuntutan burutv yang terlalu mengada-ada. Kegairahan kegiatan perekonomian yang berkembang deng an pesat- ini juga membawa serta iklim persaingan: yang tat dan semangat efisiensi yang tinggi. ini justru diterapkan pada buruh rugikan kepentingan buruh.

ke-

Semangat efisiensi

dan tanpa sadar telah me-

Sehingga kesejahteraan

buruh

menjadi terabaikan. Padahal dalara Hubungan Industrial

Pan

casila, buruh itu merupakan partner in production, partner in profit, dan partner in responsibility. i Dewasa ini berkembang sistem manajemen baru yang

mu-

1

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


z

lai mengikutsertakan buruh dalam meningkatkan produktivitas perusahaan, yaitu sistem TQC (Total Quality Control), Prinsip TQC adalah bahwa seluruh unsur perusahaan seca ra bersama-sama berupaya meningkatkan mutu, Pirapinan' dan karyawannya membahas bersama mutu pekerjiaarop perusa haan kemudian menentukan: sasaran peningkatan mutu yang harus dicapai dan kapan sasaran tersebut diselesaikam Dengan pelibatan seperti ini seluruh karyawan raerasa ikut memiliki perusahaan. dan kemajuan perusahaan akan: memberikan rasa kepuasan, Sistem ini sebenarnya bagus

untuk dilaksanakan' dan bisa

diharapkan untuk mengurangi perselisihan perburuhan

karena

asas musyawarah diterapkan dalam sistem manajemen ini;, murr> untuk pelaksanaannya perlu sikap mental pimpinan sahaan yang terbuka dan karyawan

juga

Na-

peru-

bisa mengimbanginya

dengan dlsiplin tinggi, dedikasi, loyalitas, keberanian berinisiatif dan kemampuan mengutarakan pandangannya

dengan

baik, Namun karena jenjang pengetahuan dan pendidikan terbatas dari buruh* sistem tersebut belum bisa secara penufr,

yang

diterapkan

Berkat adanya perbedaan itu, buruh

selalu

berada di pihak yang lemah dan sering diabaikan kepenting. annya.

Ini yang menjadi sumber perselisihan antara majikan

dengan buruh. Buruh tidak berdaya atas kesewenang-wenangan majikan, tetapi bila semua buruh bersatu, majikan yang akan kebingungan. mencari perlindungan. biasanya majikan akan meminta pihak keamanan untuk mencoba mengatasi keadaan terse but. Ini merupakan cara yang dianggap paling praktis dalam

^Tajuk Rencana, "Pimpinan Hambatan Utama TQC11, Suara Karya, 5 November 1991. ' ~

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


3

mengatasi perselisihan perburuhan dan sebagai akibatnya pu tusan dewan perantara semakin diragukan keefektifannya

da

lam menyelesaikan suatu perselisihan perburuhan,

Kuantitas

perselisihan perburuhan semakin meningkat tetapi

kualitas

penyelesaiannya semakin diragukan keadilannya* Surat Kepu tusan Menteri Tenaga Kerja No, Kep, 342/MEN/1986,

sebagai

salah satu pelaksanaan undang-undang No. 22 tahun 1957', te lah memberikan peluang hadirnya pihak lainj dalam perunding an penyelesaian perselisihan perburuhan -antara majikan buruh,

Sedangkan menurut Undang-undang No. 22 tahun

keterlibatan pihak lain dalam perundingan itu tidak

dan

1957, pernah

diatur, kecuali keterlibatan pemerintah sebagai pegawai pe rantara saja dan yang membuat putusan tetap pihak yabg berkepentingan (pihak yang berselisih) saja. Menurut

Undang-

undang No, 22 tahun 1957, yang diraaksud dengan perselisihan perburuhan adalah

:

perselisihan perburuhan, ialah pertentangan antara ma jikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh) atau gabungan serikat buruh berhubung dengan* tidak ada nya persesuaian paham mengenai hubungan-kerja, syaratsyarat kerja dan/atau keadaan perburuhan, Dari bunyi pasal 1 ayat 1 (c) Undang-undang No. 22

tahun

1957 tersebut dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang

seha-

rusnya ada dalam perundingan perselisihan perburuhan

hanya

7

Iman Soepomo, Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta. 1985, h. 252. . :

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


4

majikan dengan buruh, pemerintah. (Menteri perburuhan^ panitia perantara, dan unsur pemerintah dalam tim P4D atau

tinr

P4P) hanya sebagai perantara, sehingga raencerrainkan hubung an Tripartite yang diharapkan bisa memberikan putusan

yang

adil bagi kedua pihak. Undang-undang No. 22 tahun 1957

ini

sama sekali tidak memberikan peluang keterlibatan- pihak ke amanan. secara aktif dalam penyelesaian perselisihan

perbu

ruhan. Selain itu SK MENAKER RI No. Kep. 342/MEN 1986

ini

ternyata juga membuka peluang perusahaan mengadakan PHK dan mengatur pula perayelesaian pemogokan liar secara

sepihak ,

istilah pemogokan liar tersebut sebenarnya secara yuridis formal tidak pernah ditemukan dalam Undang-undang NO. 22 ta hun 1957'. Oleh karena itu saya mengajukan beberapa

permasta-

lahan>untuk mengupas sejauh mana SK MENAKER RI No. Kep,342/ MEN/1986 tersebut masuk dalara usaha penyelesaian perselisi han perburuhan, sebagai berikut 1.

:

Bagaimanakah penerapan SK MENAKER RI No. Kep. 342/MEN/ 1986^ dalara menyelesaikan ketidakberesan upah lembur

?

2. , Bagaimanakah penerapan SK MENAKER RI No. Kep. 342/MEN/ '-1986 dalam penyelesaian pemogokan yang dilakukan buruh 3.

?

Bagaimanakah penerapan SK MENAKER RI No. Kep. 342/MEN/ 1986 dalara mengatasi Pemutusan Hubungan Kerja

SKRIPSI

oleh


?

IKA SULISTYANINGSIH


5

2. Penjelasan Judul Skripsi

ini

KEPUTUSAN' MENTERr

saya

beri Judul

TENAGA

KERJA

: 11 KEBERADAAN SURAT

RX NO. KEP. 342/MEN/1986

DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN ». Yang diraaksud dengan perselisihan perburuhan menurut Undang-undang- Md . 22 tahun 1957

adalah

s

pertentangan antara raajikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham mengenal hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau keadaan per buruhan. ^ Jadi dalam perselisihan perburuhan,

pihak yang

berselisih

itu hanya majikan dan buruh saja, sedangkan pemerintah nya sebagai pihak perantara buruhan,

Panitia Perantara,

dan

ha-

terdiri atas Menteri Per

dan unsur pemerintah di dalam

tim P^D atau P4P, Sedangkan Surat Keputusan Menteri' Tenaga Kerja RI No Kep. 3^2/MEN/l936f

merupakan keputusan yang mengatur ten-

tang pedoman1atau petunjuk umum hubungan industrial, lembur,

pemogokan,

status atau

pemerantaraan perselisihan

khususnya dalam menghadapi kasus upah pekerja kontrak,

PHK, dan

perubahan

pemilikan perusahaan. Namun dalam skripsi

ini

saya mengkhususkan masalah pada upah lembur, pemogokan, dan PHK.

Surat Keputusan ini memiliki fungsi

dan menunjukkan

3Ibid.

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


6

tanggung' jawab pegawai perantara dalam memberikan

peranta-

raan penyelesaian perselisihan hubungati industrial

sebagai

lembaga pertama dalam suatu sistem penyelesaian perselisih an' hubungan industrial dirasakan semakin penting,

karena

itu p&ranannya perlu ditingkatkaa lagi, baik kuantitas maupun kualitas hasil penyelesaiannya. Menteri irtfj dengan mengddakan

Jalan yang ditempuh SK

koordinasi dengan pihak lain

yaitu PEMDA, POLRES, KODIM. . Dengan adanya biasanya

pihak-pihak

tersebut

pengusaha yang sudah' kuat

koordinasi ini

akan memperkuat

kedudukan

dan semakin memperlemah keduduk-

an/posisi buruh dalam perselisihani perburuhan tersebut. Dan tentunya,

putusan yang dihasilkan tidak obyekttf lagi

dan

lebih1memihak majikan', sehingga putusan. yang dihasilkan tidak

akan1mencapai keadilan yang diinginkan' oleh

hak yang berunding,

karena

hanya

semua pl^

mewakili aspirasi satu

pihak saja.

3* Alasan Pemilihan Judul Pada saat- ini jumlah perselisihan perburuhan .semakin meningkat,

Di pihak majikan, kepentingan akan mengorbankan

keuntungan

yang sebesar-besarnya

telah

kesejahteraan buruh;

Sedang di pihak buruh* keinginan un-

tuk memenuhi kebutuhan hidupnya kin melambung tinggi setiap saat,

dan keluarganya yang sematelah mendesak buruh un-

tuk mengajukan tuntutan kepada majikannya.

SKRIPSI

kepentingan dan


Faktor ini yang

IKA SULISTYANINGSIH


7

sering mengakibatkan semakirr meningkatnya perselisihan per buruhan.

Apalagi pada masa sekarang, sedang dirintis usaha

untuk mewujudkan

Hubungan Industrial

Pancasila,

sehingga

hak masing-masing

harus

yang dikorbankan,

HPP yang mengandung asas Partnership ini

harus

menjembatani

dua

diperhatikan dan tidak boleh

kepentingan yang pada

berbeda, sehingga tidak ada lagi

tindakan

ada

prinsipnya

saling menekan,

misalnya pemogokan atau penutupan usaha (Lock Out). Apabila harus terjadi kesalahpahaman yang menjadi dasar perselisih an, perselisihan ini' hendaknya diselesaikan dengan musyawarah untuk raufakat keadilan.

dan

tidak lupa untuk memperhatikan rasa

Sekarang ini apakah hal seperti itu sudah terca-

pai dengan adanya banyak

peraturan

yang mengatur

tentang

ketenagakerjaan khususnya mengenai penyelesaian' perselisih an perburuhan

?

Jelasnya peraturan itu belum terkodifikasi.

Peraturan yang

mengatur perselisihan perburuhan antara lain

:

Undang-un-

dang No. 22 tahun 1957' yang diperkuat oleh SEMA No. 1 tahun 1980

dan SK MENAKER RT No. Kep. 342/MEN/1986.

itu yang sempat mengacaukan maksud HPP, penyelesaian

perselisihan

perburuhan

SK Menteri

karena menawarkan yang

bertentangan

dengan maksud UU No. 22 tahun 1957, sehingga untuk menyelesaikan perselisihan dengan menghasilkan putusan yang saling memberikan rasa keadilan dan ketenangan pada semua

pihak

yang berselisih, tidak akan tercapai.

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


8

4* T'ujuan Penulisan Penulisan skripsi ini untuk melihat bagaimana penerapan SK MENAKER RI No* Kep. 342/MEN/1986 dalam menyelesaikan ■% perselisihan perburuhan yang banyak terjadi-*di kalangan usaha dan untuk

semakin, meningkat jumlahnya,

melihat

keefektifannya

dalam

setiap harl. Juga

masalah perselisihan

perburuhan kita. Selain itu,

sudah menjadi kewajiban bagi

mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Airlangga untuk menyusun skripsi sebelum berhak menyandang dengan itu,

gelar

Sarjana

Hukum; Berkenaan

penulisan skripsi ini' juga untuk memenuhi per-

syaratan tersebut.

5. Metodologl a. Pendekatan Masalah Dalam skripsi ini saya menggunakan pendekatan masalah: secara yuridis dan sosiologis. yaitu

Pendekatan secara yuridis,

menganalisa permasalahan dengan melihatnya dari segl

hukum. ■ Didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkaw sebelumnya sebagai hukum bag! dihadapi oleh' buruh, tara.

permasalahan-permasalahan yang

majikan dan pemerintah sebagai peran-

Pendekatan secara sosiologis, yaitu melihat permasa

lahan dari

segi

empiriknya seperti kenyataan yang terjadi

dalam masyarakat perindustrian. akibatnya

yang

pada mereka

SKRIPSI

?

Bagaimanakah kenyataan dan

akan terjadi. bila SK tersebut diberlakukan Apakah sudah merasa mendapat. keadilan da-


IKA SULISTYANINGSIH


9

ri putusan yang telah dihasilkan itu

?

b; Sumber Data Suraber data skripsi ini, saya gunakan data primer dan data sekunder, Data primer saya peroleh dari hasil wawancara dengan LBH. Surabaya dan Departemen Tenaga Kerja dya Surabaya, struktur.

Kotama-

baik wawancara berstruktur maupun tidak ber

Sedangkan data sekunder,

saya peroleh dari'

ba-

han kepustakaan dari Perpustakaan Universitas Airlangga dan Perpustakaan Universitas Brawijaya, koleksi pribadi dan juga tullsan dari surat kabar dan majalah.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan' Data Teknik

pengumpulan

data

yang

saya gunakan

adalah

mengadakan interview baik berstruktur

(Structured

Inter

view/Guided Interview) maupun tidak berstruktur Structured). Data dari LBB Surabaya, saya peroleh

(Uniguided dengan

unguided structured. Sedangkan data dari DBPNAKER Surabaya, saya peroleh dengan guided structured. Setelah data terkumpul, akan diteliti (diedit) untuk raenjarain apakah sudah bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan

ataukah

belum. Setelah itu dikategorisasikan .pada * masing-masing permasalahan, yang akhirnya digunakan untuk raerabahas permasalahan tersebut.

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


10

d, Analisis Data Data yang telah saya peroleh itu saya analisa dengan menggunakan raetode deskriptif analitis,

yaitu

memaparkan

makna yang terkandung dalam suatu peraturan1 , dalam hal ini adalah' SK MENAKER RI No. Kep. 3^2/MEN/1 986. ' dianalisa apakah makna peraturan

tersebut

kenyataan dalam kehidupan perburuhan atau tidak,

sehingga

di

Sesudah'itu

sesuai

dengan

kalangan

usaha

kebenarannya bisa diungkapkan

dan

dipahami. *

6. Pertanggungjawabati Slstematlka Saya mengemukakan' dan menyusun sistematikanya

sede-

mikian rupa seperti yang tercantum dalam daftar isi dengan1 alasan untuk memberikan pandangan sedikit'. demi sedikit dan runtutr ke arafr penyelesaian perselisihan perburuhan dengan menggunakan SK MENAKER RI No, Kep. 342/MEN/1986. ini terdiri dari lima bab, luan,

Skripsi

bab pertama merupakan pendahu-

pembahasan saya masukkan pada tiga bab berikutnya,

dan penutup saya letakkan pada bab: kelima. Bab I tentang pendahuluan, permasalahan dan rumusannya,

meliputi'. latar belakang

penjelasan judul, alasan pe-

milihan judul, tujuan penulisan, metodologi

dan

pertang-

gungjawaban sistematika. Bab bur,

II, saya masukkan'pembahasan mengenai upah lem

bagaimana

kalau terjadi cidera janji oleh majikan,

adanya beda pendapat dalam menetapkan upah lembur

SKRIPSI


dan ba-

IKA SULISTYANINGSIH


11

gaimana seandainya terjadi selisih perhitungan

dalara mene-

tapkan upah lembur. Mengenai pemogokan sebagai

akibat ketidakpuasan .bu-

ruh atas pemenuhan kepentingannya, dalam bab III, terselenggaranya

KKB

juga mengakibatkan kepentingan buruh

tidak terpenuhi dengan baik, ditambah lagi

dengan

Tidak

adanya

Ketidakpuasan buruh ini masih pihak lain khususnya

apanat

keamanan masuk dalam perselisihan dan ikut andil dalam

rae-

nyelesaikan perselisihan, Bab IV,

dibahas

cara

mengatasi PHK, sebagai jalan

yang dilakukan oleh majikan sebagai langkah terakhir menghadapi

buruh

upun sebagai'

usaha

baik itu diakibatkan pemogokan buruh mauntuk menyelamatkan perusahaan

perusahaan sudah diambang kehancuran. raajikan merasa

dalam

karena

Supaya tetap eksis,

perlu untuk raengurangi jumlah tenaga kerja-

nya. Bab V tentang penutup berisi kesimpulan dan saran.

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


„-yi i L I Kptx* waiAlÂAK " I J N I Y b K M i A£* A 1K 1-A N O O A

S U R ABAYA BAB

_

IX

PENYELESAIAN KETIDAKBERESAN UPAH LEMBUR

Sistem pengupahan di Indonesia saat ini' masih memehak. Sehingga memunculkan' gejolak sosiaX yang mengakibatkan tidakpuasan buruh yang sering mewarnai jaannya.

HaX ini disebabkan

dunia

ke-

ketenagaker-

sampai kini, Indonesia belum

merailiki sistem pengupahan nasional yang adil dan

demokra-

tis, Belum adanya sistem pengupahan yang berlaku secara na sional sering memunculkan komunikasi terputus (miss nication) antara pengusaha dan pekerja.

Commu

Akibatnya gejoXak

sosial sebagai refleksi ketidakpuasan pekerja masih menjadt agenda rutin ketenagakerjaan di Indonesia. tem pengupahan yang berXaku cenderung

menguntungkan

pengusaha sebab beXum ada penerapan upah angkat harkat para pekerja.

SeXama ini sis pihak

yang mampu . meng-

Hak-hak pekerja sering dikebii

ri.

Akibatnya, pemogokan dan unjuk rasa pekerja pabrik su

dah menjadi pemandangan umum yang mewarnai di Indonesia,

Menurut Agus Sudono

ketenagakerjaan

;

Sistem pengupahan nasional yang ideal adaXah sistem pengupahan yang adil dan demokratis dengan raengaitkan ketrampllan dan produktivitas kerja. Adil dan demo kratis yang dimaksud menyangkut tingkat pemanfaatan potensi ketenagakerjaan. Karena adanya sistem pengupahan yang seperti itu maka

per-

0f# "Agus Sudonq : Kita Belum Punya Pengupahan Adil «, SuraKya Pos, 25~April 1993, h, III,

yang

12

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


13

lu diadakan penetapan dan kepastian hukum,

upah lembur yang, mempunyai kekuatan Hal ini untuk menghindari terjadinya

kesimpangsiuran dalam menetapkan upah lembur, Perlunya diberikan penetapan upah lembur adalah supaya terjadi

suatu

kesatuan pengertian daripada komponen upah< yang dip^rgunakan sebagai dasar perhitungan upah lembur.

Dasar perhi

tungan upah lembur ini ditetapkan dalam SK MENAKER No.Kep. 72/MEN/l9£&.

Seandainya terjadi ketidakcocokani pendapat.

antara buruh dan majikan dalam menetapkan upah lembur, hal tersebut bisa dijadikan perselisihan.

Penyelesaian perse

lisihan ini diatur dengan Undang-undang No. 22

tahun 1957

dan sebagai pelaksanaannya ditetapkanlah' SK MENAKER RI No. Kep. 3^2/MEN/l986.

1. Cidera Janjl Dalam Penetapan' Jumlah Jam

Lembur

Dengan1

Perhitungan' Upahnya Setiap pekerâ yang akan memasuki dunia pekerjaannya akan selalu dihadapkan pada peraturan perusahaan,

Peratu-

ran ini disebut dengan perjanjian kerja. Majikan dan buruh yang terikat oleh perjanjian kerja,

wa,jib melaksanakannya

dengan sebaik-baiknya. Dalam perjanjian kerja,

yang domi-

nan adalah pengusaha (pihak yang menentukan) dan perjanjian kerja yang telah ditetapkan oleh pengusaha tersebut kemudian disodorkan pada pekerja itu sehingga buruh menyetujui dan sering

SKRIPSI

tinggal

menimbulkan sesuatu yang tidak


di-

IKA SULISTYANINGSIH


14

inginkan oleh pekerja. jukkan dengan jelas

Kadang-kadang ada yang tidak ditun-

apa

yang menjadi hak para pekerja,te-

tapi hanya kewajiban saja yang disediakan untuk para peker ja itu.

Padahal secara yuridis

hak dan kewajiban masing-

masing harus jelas dan tegas, Ini menyebabkan kurang adanya kepastiarc hukum walaupun perusahaan itu sudah' mempunyai peraturan perusahaan,

namun peraturan tersebut merupakan pe

raturan yang dibuat secara sepihak oleh pengusaha, Kedudukan'1perjanjian kerja masih dalam'bentuk namun. demikian ling

tidak

dominasl pengusaha,

perjanjian kerja tetap dibutuhkan sebab' pa

pengusaha

bisa mengendalikan

dirinya sendiri

dengan peraturan yang telah ditetapkannya. ■ Demikian juga halnya dengan perhitungan upah lembur, Walaupun sudah diatur dalam SK MENAKER No, Kep, 72/MEN/1984 para pihak

masih

diberi

kesempatan untuk bersepakat; atas

perhitungan upah lembur dan upah lembur ini lam perjanjian kerja juga sehingga upah

dimasukkan da

lembur harus diba-

yar oleh pengusaha bila buruhnya bekerja di luar jam kerja, karena kesepakatan tersebut telah dimasukkan

dalam perjan

jian kerja, Dalam hal ini majikan wajib' member! upah lembur di atas nilai upah pokoknya. Namun demikian harus pada SK MENAKER yang mengatur lembur dalam

masalah

perhitungan

mengadakan kesepakatan itu,

tentangan dengan SK Menteri tersebut,

merujuk upah

tidak boleh ber-

Apabila

perhitungan

tersebut menyimpang dari ketentuan maka harus mendapat ijin

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


15

persetujuan dari Direktur Jendral Bina Hubungan kerjaan dan Pengawasan Norma Kerja.

Ketenaga-

Namun apabila perusa-

haan telah melaksanakan dasar perhitungan upah lembur yang nilainya lebih balk lembur tersebut,

daripada

menurut SK perhitungan upah?

untuk selanjutnya dasar'perhitungan'upah

lembur tersebut tetap berlaku. Demikian juga halnya apabila upah lembur telah ditetapkan dalam perjanjian kerja,

kemudian majikan raelakukan

cidera janji atas perjanjian kerja

yang merupakan kesepa-

katan kerja bersama itu, pekerja bisa raelakukan penuntutan atas upah lemburnya itu merupakan kepada

karena

pada dasarnya upah lembur

suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha

buruh

untuk

suatu pekerjaan atau jasa yang telah

. atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai uang yang ditetapkan

dalam bentuk

menurut* suatu persetujuan atau pera

turan, perundang-undangan

dan

dibayarkan atas dasar suatu

perjanjian kerja antara pengusaha

dengan buruh,

termasuk

tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya (pasal 1 a Bab I PP. No. 8 tahun-1981), adalah tenaga kerja, meneriraa upah.

Dalam hal ini buruh

yang bekerja pada

pengusaha dengan

Prinsipnya tiada pekerjaan tanpa upah

se

hingga a contrarionya bila pekerja telah melakukan

peker-

jaannya harus pula

dengan

dibayar

pengaturan upah lembur.

upahnya,

Dalam KEPPRES

begitu juga

RI No. 251/1977 di

atur tentang hari-hari libur. Dalam hari-hari libur terse but bila pekerja melakukan pekerjaan harus dlberikan

SKRIPSI


upah

IKA SULISTYANINGSIH


16

di atas upah pada hari-hari biasa. Bila raajikan cidera janji pekerja akan dirugikan.

Menurut instruksl no.1 Direktur

Perabinaan norma-norma perlindungan

tenaga kerja tahun 1970

tentang waktu kerja 5 hari seminggu a 8 jam'disebutkan bahwa apabila

upafr tidak dibayarkan

pada hari-hari istirahat

mingguan, raaka harus dijaga, jangan sampai penerimaan buruh yang bersangkutan

dalam

waktu

seminggu sebelumnya kurang

daripada penerimaannya dalam seminggu dengan lima hari termaksud. Apabila pengusaha tetap tidak mau membayar, hal itu bisa dijadikan perselisihan dan bisa diadukan ke Departemen Tenaga Kerja, bukan instansi yang lainnya, Departemen Tena ga Kerja

adalah satu-satunya instansi yang menerima penga-

duan semacam itu.

DEPNAKER akan berusaha untuk mencarikan

jalan fceluar sebagai penyelesaian. Menurut SK Menteri Tena ga Kerja No, Kep, 342/MEN/1986 undang No. 22 tahun 1957,

sebagai pelaksanaan Undang-

dinyatakan bahwa perubahan ten

tang besarnya jumlah pembayaran upah lembur hanya dapat di lakukan oleh adanya kesepakatan antara pengusaha dengan pe kerja atas bantuan dan bimbingan

perantaraan

dari pegawai

perantara.

Dalam hal perantara memberi anjuran secara ter-

tulis maka

anjuran

pegawai

perantara itu tidak boleh me-

nyimpa.ng. dari peraturan perundang-undangan

yang

berlaku.

Sehingga dari SK tersebut, pengaturan tentang cidera janjinya majikan pada buruhnya mengenai upah lembur itu penyelesaiannya harus kembali ke SK MENAKSR No. 7.2/MEN/1984

seba

gai peraturan yang mengatur tentang upah lembur yaitu deng-

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


17

an menggunakan perhitungan upah lembur seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan.

2.

Adanya Beda Pendapat Antara Buruh dan Pengusaha Karena

Pengusaha Tidak

Mampu Membayar Upah Lembur yang Telah Dl-

sepakatl Dalara menjalankan usahanya, adakalanya-'pengusaha .raenemui/mengalarai masa-masa kemunduran. Dalam masa ini

bia-

asanya pengusaha mengadakan pemotongan atas upah yang

ha

rus diberikan pada pekerjanya. Dan bisa jadi setelah

pe-

kerja bekerja keras sampai lembur, namun upah yang disepakati tidak juga diberikan

karena keterbatasan jumlah uang

untuk membayar upah lembur pekerjanya. Dalam hal ini majikan ingin mengadakan pemotongan upah lembur pekerjanya dan pekerja tentunya tidak menerima perlakuan majikannya kare na dia'telah bekerja keras diluar jam-jam kerjanya harus menerima haknya sebagai hasil lemburannya.

tanpa

Masalah-

masalah tersebut bisa dijadikan perselisihan dalam

suatu

hubungan kerja. Namun seandainya antara.pengusaha

dengan

pekerjanya mau berusaha untuk mengadakan perdamaian dengan merabuat kesepakatan baru yang dirasa lebih kedua belah pihak maka langkah tersebut akan

menguntungkan lebih

Masing-masing pihak dapat merasa lebih puas daripada

baik. apa

bila harus mengangkat masalah upah lembur menjadi perseli sihan. Sebab perselisihan itu

SKRIPSI

bagaimanapun


juga

tidak

IKA SULISTYANINGSIH


18

bisa memuaskan langkah

kedua

yang

lebih

pihak dengan

sebaik-baiknya,

baik untuk ditempuh terlebih

maka dahulu

adalah dengan jalan mengadakan perundingan dua pihak antara pengusaha dengan pekerjanya. an

Apabila langkah perdamai-

tidak bisa ditempuh bagaimanapun juga harus mengangkat

masalah pembayaran lisihan.

upah lembur

tersebut

menjadi .perse

Dalam penyelesaiannya akan melibatkan'-pihak De

partemen Tenaga Kerja.

Penyelesaian yang akan

dilakukan

oleh pihak Departemen Tenaga Kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merujuk Tenaga Kerja No. 72/M5N/1984

pada

SK

Menteri

yang mengatur tentang perhi

tungan upah lembur. Bila terjadi

beda

pendapat

antara majikan

dengan

pekerjanya mengenai upah lembur, karena majikan tidak marapu membayar,

menurut perhitungan upah

lembur yang dida-

sarkan pada SK M3NAKER No, 72/MEN/1984 (penjelasan) adalah sebagai berikut a,

:

Untuk menghindarkan agar penerimaan karyawan yang berwujud

upah

lembur terlalu kecil dibandingkan

jumlah keseluruhan upah menuju ke arah

yang dibayarkan

serta

dengan untuk

bentuk-bentuk tunjangan yang sederhana

yang dipergunakan sebagai komponen upah, walaupun lah ditetapkan komponen-komponen upah

yang diperguna

kan sebagai dasar perhitungan upah lembur,

SKRIPSI

te

diperlukan

pula

adanya batas minimal nilai dsri jumlah

upah

yang dapat dipergunakan sebagai dasar perhitung-


komponen

IKA SULISTYANINGSIH


19

an upah lembur. b;

Apabila nilai jumlah komponen upah yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan upah lembur sebagaimana ditetapkan dalam diktura kedua 15%

Surat Keputusan

ini kurang dari

dari nilai jumlah keseluruhan upah yang

dalam satuan waktu yang sama,

maka

dibayarkan

dasar

perhitungan

upah lembur tidak berdasarkan komponen yang telah

dite-

tapkan dalam diktum kedua Surat Keputusan ini,tetapi da sar perhitungan upah lembur harus didasarkan atas jumlah keseluruhan upah yang dibayarkan yaitu

15% - nya.

Diktum Kedua Surat' Keputusan ini adalah komponen gai dasar perhitungan upah lembur, antara lain

upah seba ;

1.

Upah pokok

2.

Tunjangan jabatan

3.

Tunjangan kemahalan

4.

Nilai pemberian catu untuk karyawan sendiri Perhitungan-upah lembur ini■berdasarkan SK' Menteri‘Te

naga Kerja No. 72/MEN/1934 dalam menyelesaikan

masalah per

selisihan dalam hal majikan tidak mampu membayar upah buruhnya.

Apabila perhitungan upah lembur menyimpang dari keten-

tuan tersebut,

harus memperoleh ijin dari Direktur Jendral

Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja. Apabila penyelesaian dengan menggunakan nilai upah lembur

sebesar 15% dari nilai upah

batas minimal keseluruhan

seperti yang diperantarai' oleh Pegawai Perantara menurut Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 342/MEN/1986

SKRIPSI


SK

tidak atau belum

IKA SULISTYANINGSIH


20

menghasilkan hasil yang memuaskan,

roaka pihak Departemen'

Tenaga Kerja akan mengangkat masalah tersebut ke P4D (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah) karena masalah upah lembur tersebut telah menjadi

perselisihan.

Prosedurnya menurut-Undang-undang no, 22 tahun 1957,

se-

telah P4D berusaha untuk menyelesaikan perselisihan

yang

berkaitan dengan upah lembur tersebut, namun pihak- pihak yang berselisih (pengusaha dan pekerja) merasa belum puas atas putusan P4D, salah satu pihak bisa mengajukan permasalahan tersebut ke P4p (Panitia Penyelesaian

Perselisi

han Perburuhan Pusat) dan minta P4P untuk mengadakan

pe-

meriksaan ulang atas putusan P4D. Setelah P4P melaksana kan permintaan pihak tersebut, jika perlu untuk

melaksa-

nakan putusan Panitia Pusat, oleh pihak yang bersangkutan dapat dimintakan pada Pengadilan Negeri di Jakarta, supaya putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dan ■-;kemudian putusan dapat dijalankan menurut aturan yang biasa

untuk

menjalankan sesuatu putusan perdata. Dalam hal ini jpenga?dilan tidak:;bertindak'selaku hakim banding,

îRetigadilan

tidak boleh menilai kebenaran isi atau raateri*

putusan,

yang dilihat oleh hakim hanya yang menyangkut

bidang

formalnya saja.

Khususnya masalah kompetenslnya saja.

Dalam SEMA No. 1 tahun 1980 telah diatur masalah

kewe -

nangan pengadilan dalam menilai suatu putusan P4D

maupun

P4P. Dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja dapat

membatal i

kan atau menunda pelaksanaan suatu putusan Panitia

SKRIPSI


Pusat

IKA SULISTYANINGSIH


21

(P^P), jika yang deraikian itu dipandangnya perlu untuk raelindunî kepentingan negara. Ini merupakan

, penyelesaian

atas perselisihan masalah upah lembur apabila

pengusaha

tidak mau menepati janjinya untuk membayar upah

lembur

yang telah menjadi kewajibannya dan pekerja tetap menuntut haknya atas upah lembur tersebut dan kemudian' masalah

itu

tidak cukup diselesaikan dengan pegawai perantara saja tetapi diangkat menjadi perselisihan oleh pihak-pihak terse but. Apabila penyelesaian seperti ini tetap belum

menun-

taskan masalah upah lembur .itu dan majikan tetap tidak mau menepati janjinya, maka pekerja dapat menuntut, majikan depan sidang Pengadilan Negeri (pengadilan Umum)

dli.

karena

majikan telah melakukan wanprestasi atas perjanjian

yang

telah dibuat oleh pihak-pihak.

1338

ayat 1 disebutkan bahwa

:

Karena dalam pasal

" Semua persetujuan yang dibu

at secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka

yang membuatnya Sehingga penyelesaian terakhir yang bisa dijalankan I

oleh

pekerja adalah melakukan penuntutan secara perdata, dengan beracara di Pengadilan Negeri dan apabila dilaksanakan,ma-

*^R. Subekti, Kitab Undang-Undanff Hukum Perdata,Pradnya Paramita, Jakarta, 15S9, h. 3077

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


22

ka sudah keluar dari kewenangan Departemen Tenaga Kerja,

3. Sellslfr Perhitungan Dalam Menetapkarr- Besarnya Upah: Lem bur Adakalanya penetapan besar upah lembur menjadi sumber sengketa bagi majikan dan pekerjanya

karena majikan

meng-

hendaki upah lembur sekian per jam, namun pekerja tidak mau atau tidak sepakat* dengan putusan tersebut atas perhitungan' upah lembur. Ini juga bisa dijadikan-sumber sengketa, Menu rut' SK MENAKER RI No. Kep. 342/MEN/1986, perselisihan masa lah besarnya pembayaran upah lembur dapat diperantarai oleh Pegawai Perantara. adalah pegawai

Yang dimaksud pegawai perantara

yang

ditunjuk

disini

Menteri Tenaga Kerja dengan

surat keputusan, Tugasnya adalah memberi petunjuk awal pada pengusaha

dengan

pekerjanya mengenai segala sesuatu1 yang

menjadi keluh kesahnya, sehingga pegawai perantara ini. men jadi

tempat' penyampaian

keluh kesah' baik

pekerja, maupun pengusaha sendiri,

Hal

buruh, ini

serikat

disebabkan

karena pegawai perantara diangkat untuk menerima keluh

ke-

i

sah,

bukan

untuk memberi putusan atas suatu perselisihan.

Pegawai Perantara

hanya

mengharap supaya kedua pihak bisa

mengadakan kesepakatan kembali mengenai masalah yang disengketakan.

Pegawai Perantara akan memeriksa konflik

terpisah dan kemudian memberikan advis-advisnya yang

secara tentu

saja menguntungkan semua pihak, dan ini: tentunya tidak bisa

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


lepas dari

SK

Menteri Tenaga Kerja No. Kep.

72/MEN/1984

karena menyangkut masalah upah lembur. Menurut perhitungan upah lembur yang didasarkan pada SK MENAKER RI. No. Kep. 72/MEN/1984, ditetapkan sebagai berikut : a.

Komponen-komponen upah

sebagai dasar perhitungan

lembur adalah sebagai berikut

b.

:

1•

Upah pokok

2.

Tunjangan jabatan

3.

Tunjangan kemahalan

4.

Nilai pemberian catu untuk karyawan sendiri

Jumlah

nilai komponen

upah

y*ng. dipergunakan sebagai dasar

perhitungan upah lembur sebagaimana dimaksud dalam amar kedua,

tidak boleh kurang dari 15% dari jumlah keselu

ruhan

upah*yang dibayarkan di dalam satuan waktu

yang

sama. c.

Cara perhitungan upah kerja lembur adalah sebagai beri kut

t

A. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari biasa 1. Untuk upah

jam

kerja

sebesar

lembur pertama

li (satu setengah)

:

harus

dibayar

kali

upah se-

jara. 2. Untuk

setiap jam kerja lembur

berikutnya

harus

dibayar upah sebesar 2 (dua kali) upah sejara. B, Apabila

kerja lembur dilakukan pada

mingguan dan atau hari raya resmi

SKRIPSI

hari' istlrahat

s


IKA SULISTYANINGSIH


24

1* Untuk setiap jam dalam batas 7 (tujuh) jam atau 5 (lima)

jam apabila hari raya

tersebut jatuh

pada hari kerja terpendek pada salah satu dalam 6 (enam) hari kerja seminggu

hari

harus diba

yar upah sedikit-dikitnya 2 (dua) kali upah se jam. 2. Untuk jam kerja pertama selebihnya 7 (tujuh)jam atau 5 (lima) jam

apabila

hari raya

tersebut

jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 (enam)

hari kerja seminggu, harus

dibayar upah sebesar 3 (tiga) kali 3. Untuk

jam

kerja

atau 5(lima) jam

kedua

upah sejam.

setelah 7 (tujuh) jam

apabila

hari

raya

tersebut

jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 (enam) hari kerja seminggu dan seterusnya,

harus dibayar upah sebesar 4 (empat)

kali upah sejara. d.

Untuk menghitung upah sejam adalah sebagai berikut : a. Upah sejam bag! pekerja bulanan

s

1/173 upah

se-

:

3/20 upah seha-

bulan, b. Upah sejam bagi pekerja harian ri. c. Upah sejam bagi pekerja borongan

atau

satuan sama

dengan 1/7 rata-rata hasil kerja sehari. •Itulah penghitungan.upah'lembur untuk menghindarise-

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


25

lisih perhitungan dalam menetapkan: besarnya upah lembur yang telah ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja dalam

SK-nya No.

72/MEN/19B4 yang harus dijadikan pedoman dalam setiap menyelesaikan perselisihan masalah sellsih perhitungan dalam netapkan upah1lembur. Perhitungan itu' berlaku secara

me

nasi-

onal, sehingga harus dijadikan: pedoman oleh setiap pengusaha bila tidak menginginkan pekerjanya menuntut: upah lembur yang^ nilainya lebih baik dari yang telah ditetapkannya. Apabila selisih perhitungan tersebut belum juga mencapai suatu kesepakatan* maka selisih perhitungan dalam

mene

tapkan besarnya upah lembur bisa diangkat menjadi perselisit

han perdata, pekerja mempunyai hak untuk me.nuntut-majikanpya di depan sldang.acara perdata*

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


BAB III PENfELESAIAN PEMOGOKAN YANG DILAKUKAN BURUH: MENURUT

SK HENAKER NO. KEP. 342/MEN/1986

1. Pemogokan- Aklbat Tidak Terselenggaranya KKB Walaupun peraturan perusahaan tidak sama dengan akan tetapi keduanya mempunyai makna yang sama,

KKB,

yaitu

me-

muat hak dan kewajiban pekerja serta hak dan kewajiban peng usaha. KKB dan peraturan perusahaan sama-sama memuat ketentuan bagaimana hak dan kewajiban tersebut dilindungi diterapkan.

Baik isi KKB’maupun isi peraturan

dan

perusahaan

selalu diteliti terlebih dulu oleh pemerintah, c. q.

Depar-

temen Tenaga Kerja, supaya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

Setelah disepakati oleh pengusaha dan

wakil

pekerja, pemerintah ikut menyaksikan penandatanganan

KKB.

Setelah diteliti dengan seksama, pemerintah mengesahkan pe raturan perusahaan. Dilihat dari isi atau kepentingan

pe

kerja, KKB tidak selalu lebih baik dari peraturan perusaha an. Bila di perusahaan terjadi kasus hubungan industrial, KKB dan peraturan perusahaan mempunyai bobot yang sama

se

bagai referensi utama. Sedikit perbedaan terletak pada Diperusahaan yang sudah memiliki

proses

pembentukan.

serikat' pekerja, hak

kewajiban masing-masing dimusyawarahkan,

dirundingkan

dan dan

dirumuskan oleh wakil pengusaha dan wakil pekerja. Hasilnya

26

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


dituangkan dalam KKB. Di perusahaan yang karena sesuatu hal belura terbentuk serikat pekerja,

konsep ketentuan hak dan

kewajiban tersebut disusun oleh pengusaha menjadi peraturan pengusaha,

Pemerintah selalu menganjurkan pengusaha untuk

raengkonsultasikannya dengan wakil pekerja. merintah meneliti isi peraturan

pe

perusahaan tersebut supaya

tidak menyimpang dari ketentuan’hukum. haan .disahkan\ oleh pemerintah.

Kemudian

Peraturan' perusa

Dengan demikian peraturan'

perusahaan menjadi dapat’berfungsi sebagai sumber hukum dalam arti menjadi dipatuhi. Setiap permasalahan di dalam perusahaan supaya diusahakan diselesaikan sendiri di tlngkat perusahaan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, serta penyelesaian setiap ma salah secara kekeluargaan. kan keluhan,

Jalan terbaik untuk menyelesai-

perbedaan pendapat atau perselisihan

pengusaha dengan. pekerjanya adalah

antara

musyawarah berdasarkan

KKB atau peraturan perusahaan yang telah disahkan. Kedudukan dan peranan pengusaha dan negara karena merupakan

perusahaan

iti!i penting

sumber kesempatan kerja,

bag!

sumber

penghasilan, sumber pertumbuhan ekonomi, sumber devisa bagl negara, sumber pendapatan negara (pajak perusahaan jak penghasilan para pekerja). penting,

dan pa-

Sebenarnya yang tidak kalah

bagaimana hubungan kerja yang terjadi antara para

pekerja dengan perusahaan itu

berlangsung,

apakah

mencerminkan hubungan industrial Pancasila atau belum

SKRIPSI


sudah ?

IKA SULISTYANINGSIH


28

Diperkirakan perselisihan dalam tahun mendatang, kasus per selisihan dan unjuk rasa cenderung masih meningkat,

meng-

ingat. : a.

Pasaran tenaga kerja sampai dengan akhir PELITA VI

te-

tap belum seimbang, karena jumlah tenaga,kerja yang memerlukan’lapangan kerja lebih besar daripada

lapangan.

kerja yang tersedia. b,

Masih banyak pengusaha yang cenderung menekan upah' deng an harapan

dapat

mengakumulasi keuntungan yang

lebih>

besar. Sikap yang demikian membuka peluang untuk meningkatnya perselisihan hubungan industrial. Akibat dari suatu kondisi

bidang ketenagakerjaan' saat ini,

yaitu dimana para pekerja sering melakukan' upaya

pemagokan'

untuk menuntut'-. hak-hak normatifnya yang 'bagaimanapun

juga

suka atau tidak suka akan merapengaruhi pertumbuhan dan perkembangan1ekonomi khususnya perusahaan. Angka pemogokan buruh industri pada tahun 1992

me

ningkat tajam, hingga sampai akhir bulan; Qktober telah mencapai kurang lebih 120 kasus unjuk rasa, dan melibatkan.ti dak kurang dari 45. 725 orang buruh. Hal ini merupakan' peningkatan yang sangat tajam bila dibandingkan dengan

kasus

unjuk rasa selama tahun 1991, yaitu hanya mencapai 59 kasus. Peningkatan yang mencapai lebih dari dua kali lipat. ini menunjukkan dua variabel utama atau aspek pendorong,

yaitu

tingkat kesadaran buruh yang meningkat. dan. kondisi- penghidupan buruh'yang semakin memprehatinkan. Aspek kesejahtera-

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


29

an buruh pada umumnya memberikan catatan yang cukup spekulatif.

Termasuk persoalan penyimpangan KKB mencapai

8

kali

unjuk rasa. Dalam beberapa kasus, tuntutan atau isu yang diangkat tidak saja sekedar normatif. Dalam hal i:ni:. tampaknya buruh- telah mulal memahami hak mereka secara lebih'. luas. Seperti yang diungkapkan oleh Cosmas Batubara dalam menanggapi kasus pemogokan'nampak jauh lebih toleran, seperti ucapannya yang menyatakan bahwa pemogokan merupakan pencerminan1

me-

ningkatnya kesadaran buruh akan. hak dan kewajibannya '[(waktu Sudomo dulu pemogokan dianggap tidak sesuai dengan HIP

(Hu

bungan Industrial Pancasila)). Banyak model tuntutan yang diajukan buruh dalam ' aksi. unjuk rasa yang menyangkut belasan tuntutan sekaligus. paknya resiko yang akan diambil buruh dalam setiap -

Tam *upaya

perjuangannya sangat besar, tanpa melihat banyaknya hal yang dituntut. Tuntutan seminimal apapun harus dihadapi

dengan

resiko berat; Menurut" pihak Departemen Tenaga Kerja, dalam kasus pe mogokan akibat tidak terselenggaranya KKB, penyelesaiannya adalah para pihak yang mengadakan-pelanggaran wajib melaksanakan KKB. karena sudah' menjadi kewajibani masing-masing untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam Undang-undang No. 21 tahun 1954 yaitu tentang

perjanjiian

perburuhan antara serikat pekerja dan majikan dalam pasal 5nya disebutkan bahwa

SKRIPSI

:


IKA SULISTYANINGSIH


30

" Majikan dan buruh yang terikat oleh an,

wajib-melaksanakan

perjanjian

perjanjian* perburuh

itu sebaik-baiknya.

Penyelesaian perselisihan bisa dengan jalan

mengadakan1pe-

rundingan secara bipartite antara pengusaha dan pekerja dan bisa juga dengan meminta perantaraan pegawai perantara. Menurut' Bab

H

(PEMOGOKAN)

dari SK Menteri

Kerja No, Kep. 342/MEN/1986, langkah-langkah pemogokan liar adalah sebagai berikut

Tenaga

penyelesaian

:

1. Mendatangi lokasi pemogokan dan menganjurkan

kepada pe

kerja yang mogok agar dapat segera bekerja kembali deng an memberikan pengarahan/pembinaan sebagai berikut

:

a. Usaha penyelesaian perselisihan raengenai tuntutan pe kerja akan diselesaikan

melalui Kandep Tenaga Kerja.

b. Mengemukakan kerugian yang akan diderita oleh pekerja yang raelakukan tindakan mogok liar bila tidak mau be kerja lagi, raisalnya upah selama mogok tidak dibayar kan dan kemungkinan akan mengarah ke PHK,

dan

seba-

Mengadakan koordinasi dengan Pemda, Polres, Kodim

dalam

gainya.

rangka menanggulangi tindakan fisik. 2. Mengadakan perundingan sih

dengan pihak-pihak yang berseli-

dalam rangka usaha penyelesaian secara

,musyawarah

Îraan Soepomo, op.cit'.. h. 195

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


31

untuk mufakat. 3.

Mengambil langkah-langkah untuk menghentikan melalui

pemogokan

:

a. Pengumuman dari pengusaha agar pekerja bekerja

kera-

bali dengan batas waktu tertentu dan kepada

pekerja

diharapkan untuk mengisi' formulir kesediaan

untuk

bekerja kembali. b. Menetapkan sanksi selama mogok, tanpa

perabayaran

upah. c. Tindakan tidak mau bekerja kembali menunjukkan sikap tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dan

tidak

raembutuhkan~ peker jaan. 4.

Membuat anjuran penyelesaian bila usaha

-penyelesaian

secara musyawarah untuk mufakat tidak berhasil. 5.

Menyerahkan penyelesaian lebih lanjut kepada

Kanwil

Depnaker untuk diteruskan kepada P4 Daerah guna diputus penyelesaiannya. Dalam penyelesaian pemogokan menurut SK Menteri Tenaga Ker ja No. 342/MEN/1986 ini sepertinya sangat menekan

buruh.

Buruh dalam melakukan pemogokan (yang mana pemogokan

ini

sudah diperbolehkan kembali oleh presiden dengan Keputusan Presiden No. 27 tahun 1990 tentang pencabutan . ■ Keputusan Presiden no, 123 tahun 1963 tentang pencegahan

pemogokan^

dan/atau penutupan (lock out) di perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan yang vital) seperti

selalu

i

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


32

dibayangi oleh ancaman yang selalu merugikan*kepentingannya. Buruh diberi ancaman dengan berbagai macam tindakan

yang

sangat memojokkan dan selalu mengarah pada PHK. Padahal PHK itu sendirl mempunyai prosedur yang cukup sulit. dan

rumit.

Namun hal itu diberi ke'mudahari oleh SK Menteri Tenaga Kerja No, Kep. 342/MEN/1986 tersebut. SK Ini terlalu membela

ke-

pentingan pengusaha dengan dalih untuk menjaga . kestabilan nasional, Dalam penyelesaian perselisihan, SK Menteri Kerja No, Kep. 342/MEN/1986 ini didukung oleh

Tenaga

Kesepakatarr

Kerja Bersama Lembaga Kerjasama Tripartite Daerah

Tingkat

II. Kotamadya Surabaya, No, 04 tahun 1993 tentang penyelesa ian. unjuk rasa, yang dalam penyelesaian kasus unjuk harus ditempuh langkah-langkah sebagai berikut

rasa

s

1. Bahwa'kasus unjuk rasa harus diselesaikan dengan kutsertakam pihak pekerja dan pihak pengusaha

raengi-

ke

meja

perundingan. 2. Bahwa pada saat perundingan, pekerja menunjuk

wakilnya

dan apabila di perusahaan sudah terbentuk UK-SPSI,

maka

wakil pekerja terdiri dari PUK-SPSI dan bila .perlu

di-

tambah dengan beberapa pekerja lainnye. 3. Bahwa selama perundingan semua pekerja harus bekerja seperti. biasa. I

4. Bahwa apabila pekerja tidak bergedia bekerja,

pengusaha

bersama DEPNAKER dapat mengumumkan segera bekerja

SKRIPSI


dan

IKA SULISTYANINGSIH


33

bila perlu dinyatakan bahwa bagi pekerja yang tidak masuk bekerja dalam 1 atau s/d 2 hari dianggap mengundurkan dlri. 5. Bahwa batas waktu 6 hari tidak raasuk bekerja

sebagaimana

diatur pada pasal 6 ayat 2 Peraturan' Menteri Tenaga Kerja No, Ok tahun 1986 tidak berlaku bagi pekerja yang sengaja tidak masuk bekerja karena unjuk rasa. Ini merupakan keputusan lembaga Kerjasama Tripartite

Daerah'

tingkat II Kotamadya Surabaya dalam sidangnya yang diadakan pada tanggal 3 Maret 1993 dan dihadiri oleh unsur pemerintah (EEPNAKER, PEMDA), pekerja (DPC-SPSI), pengusaha i. (APINDO) dalam rangka penyelesaian kasus unjuk rasa. Sebenarnya kalau dilihat, penyelesaian ini terlalu

menekan

pekerja. Pekerja selalu dianggap bersalah dalam penyelesaian menurut SK MENAKER No. Kep. 342/MEN/l986: dan

Kesepakatan

Kerja Bersama Lembaga Kerjasama Tripartite Daerah tingkat II Kotamadya Surabaya No. 04 tahun 1993. ■■ . Padahal

sebenarnya

suraber dari adanya pemogokan tersebut adalah pengusaha. Apa bila pengusaha mau memenuhi tuntutan buruh maka ’kasus

unjuk

rasa itu sendiri akan tidak pernah terjadi'-. Tuntutan itu sendiri sebenarnya tidak pernah jmelampaul batas* Ambil saja contoh kasus unjuk rasa yang terjadi saat' ini, karena

adanya

kenaikan BBM yang mengimbas pada kenaikan gaji pegawai nege ri', harga barang dan pelayanan jasa pun melonjak naik, dangkan upah pekerja di perusahaan tidak dinaikkan.

SKRIPSI


se

Ini. me-

IKA SULISTYANINGSIH


34

nyangkut kesejahteraan karyawan karena hasil perusahaan yang didapatkan itu berasal dari jerih payah para pekerja,

:Se-

hingga sudah sepatutnya para .pengusaha meningkatkan upah semua pekerja yang bekerja keras meningkatkan produksl perusa haan tersebut. Dalam suatu perusahaan, biasanya apabila kerjanya melakukan unjuk rasa maka pengusaha akan

pe

memberi

penjelasan bahwa yang akan menderita kerugian itu bukan

ha-

nya perusahaan saja, tetapi kepentingan negara juga akan dirugikan. Dari sisi ini', dapat diketahui bahwa sebenarnya pentingan dan keuntungan itu hanya untuk perusahaan,

ke tanpa

$au tahu nasib'pekerjanya. Pekerja sebenarnya tahu

..sejauh'

mana dia harus mengajukan tuntutan, yang tentunya

tuntutan

i

itu tidak akan melenceng jauh dari isi KKB kalau dalam peru sahaan tersebut ada serikat pekerjanya. Pengusaha sebenarnya harus bisa membaca situasi kapan dia harus memperhatikan kesejahteraan (meningkatkan kesejahteraah) pekerjanya sehingga unjuk rasa tidak akan sampai terjadi, sebab apabila

sampai

terjadi, maka paraor yang dimiliki oleh perusahaan akan

pu-

dar. Pemberi order akan ragu-ragu apabila akan memberi

pada

perusahaan tersebut, karena keadaan dalam tubuh

perusahaan

tersebut sedang labile Ini berakibat pada pendapatan perusa haan. Pendapatan perusahaan akan turun dengan drastis ada kemungkinan apabila perusahaan tidak cepat tanggap mengakibatkan gulung tikar. Ini akan menimbulkan

dan' akan

.kerugian

yang lebih besar lagi, baik bagi perusahaan, pekerja, maupun

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


35

kerugian-bagi negara. Sebelum mengadakan unjuk rasa, biasai

nya pekerja sudah mengajukan tuntutan terlebih dahulu

pada

pengusaha, namun dari pihak perusahaan tidak menggubrisnya. Sebenarnya ini bisa diartikan sebagai pemberitahuan

dari

pekerja atas kebutuhan yang harus dipenuhl dan supaya tidak terjadi pemogokan, pengusaha bisa langsung memberikan kebijaksanaannya dan ini hendaknya dilakukan sebagai upaya

un

tuk menjaga paraor dari perusahaan itu sendiri, sehinggapemberi order tidak enggan, Dari sini dapat diharapkan

adanya

hubungan yang saling membutuhkan antara pengusaha dan'

pe

kerja sebagai mitra atau partner kerja. Seperti yang diungkapkan oleh Sutomo (ketua DPRD Sidoarjo) bahwa

:

Sutomo menyayangkan sikap perusahaan yang maunya untung sendiri, sementara kesejahteraan karyawannya diabaikan, Menurut dia* selama mogok itu dilaksanakan karyawan un tuk menuntut haknya tak ada masalah, asal tak melakukan. perusakan. Namun Sutomo berharap seharusnya pimpinan perusahaan tak menaikkan upah menunggu pemogokan. 11 Kalau perusahaan hanya ingin untung sendiri biarkan mogok kerja menjadi sarana yang efektif untuk mena ikkan upah dan itu hak karyawannya, 11 Katanya. Tuntutan pekerja biasanya sekitar kenaikkan gaji,

upah ha

ri libur nasional dimasukkan lembur, bila pekerja tidak ma suk tetap diberi upah utuh bila ada ijin dari perusahaan, kenaikan; upah lembur khusus pada jam-jam1akhir hari

Sabtu,

jika pabrik meliburkan-atau memulangkan karyawan gaji tetap

^Surabaya Pos, Tuntutan Dipenuhl, Karyawan PT. AM Kembali 'Bekerja, Selasa, 2 Pebruari 1993.

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


36

ut'uh, dan pekerja diberi cuti tahunan, juga masalah kesejahteraan dan kesehatan pekerja. Hal-hal seperti itu sudah

di

masukkan dalam KKB dan itu harus dilaksanakan dengan konsekwen oleh para pihak yang membuat kesepakatan. Penyelesaian pemogokan dari SK tersebut dinilai .terlalu menekan buruh dan menguntungkan pengusaha, dimapa

buruh'

selalu dianggap bersalah. Karena dianggap bersalah maka kerja sebagai orang yang lemah harus selalu patuh.

pe

SK ter -

sebut berusaha untuk menghalangi hak mogok buruh, .. jjadahal hak mogok itu sudah’diakui oleh Kepres No. 27 tahun 1990.:.-• • Penekanan ini jelas terlihat pada bagian bahwa pekerja mogok harus dapat segera bekerja kembali dan apabila

yang tidak,

pegawai perantara akan mengemukakan kerugian yang akan^ diderita oleh pekerja dan tindakan tersebut selalu mengarah pada terjadinya PHK. Disinyalir pegawai perantara, PEMDA, POLRES, KODIM yang mengkoordinasi penyelesaian pemogokan

tersebut:

hanya sebagai corong pengusaha dalam melaksanakan semua putusan-keputusan pengusaha tanpa mengadakan

ke-

kesepakatan.

dengan para pekerja (secara sepihak). Ditambah lagi

depgan

adanya batas waktu tidak melakukan pekerjaan pada saat kerja mengadakan pemogokan, Padahal mogok itu sendiri nya adalah dengan sengaja melalaikan atau menolak

pe arti-

melakukan

pekerjaan atau meskipun diperintah dengan sah enggan

menja-

lankan atau lambat menjalankan pekerjaan yang harus

dilaku

kan oleh karena perjanjian, baik yang tertulis maupun

SKRIPSI


yang

IKA SULISTYANINGSIH


37

dengan lesan atau yang harus dijalankan

karena

jabatan.

Dalara SK MENAKER No. Kep. 342/MEN/1986 ini dijelaskan bahwa pekerja diharapkan mengisi formulir kesediaan untuk bekerja kembali. Dari sini jelas bahwa pekerja dipaksa dan

ditekan

untuk melakukan pekerjaannya kembali selama mengadakan mogokan dan bila tidak mau melakukan pekerjaannya,

pe

menun-

jukkan sikap tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja

dan

dianggap tidak membutuhkan pekerjaan, padahal sebenarnya keinginan pekerja itu hanyalah supaya tuntutannya yang

telah

disesuaikan dengan KKB1 itu dipenuhi. Selain penekanan

se-

perti itu, juga ada sanksi selama mogok yaitu upahnya tidak dibayar, SK MENAKER No. 342/MEN/1986 ini hanya mengatur. bagaimana penyelesaiannya seandainya pekerja melakukan

perno-

gokan dan hanya melihat dari segil pekerjanya saja. pengusaha tidak ada perlakuan/sanksi bila tidak

■Untuk

melaksana-

kan isi KKB* Sehingga SK MENAKER Ini hanya membicarakan tindakan-tindakan'! apa yang harus dilakukan apabila peke.rja su atu perusahaan mengadakan pemogokan, bukannya menyelesaikan I

suatu perselisihan perburuhan yang menyebabkan

pekerja

mengadakan pemogokan, dan penyelesaian perselisihan

perbu

ruhan tersebut tetap diserahkan pada P^D bila para

1pihak

yang berselisih tidak mencapai mufakat dalam musyawarah itu, padahal SK MENAKER tersebut berfungsi sebagai pedoman

bagi

pihak perantara dalam memerantarai suatu perselisihan tanpa harus memihak pada pengusaha atau pekerja. Ternyata harapan

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


38

tersebut

hanya tinggal harapan,

.dan pekerja (buruh) tetap

menjadi pihak yang terkalahkan.

2.

Koordinasi' Pihak Lain Dalam Penyelesaian Pemogokan yang

Dilakukan Buruh. SK Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep. 342/MEN/1986 rupakan pelaksanaan

dari

me

Undang-undang No. 22 tahurr 1957,

tetapi nampaknya ada perbedaan antara kebijakan

pemerintah'

dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tatacara lesaian perselisihan perburuhan. sebagaimana Undang-undang No. 22 tahun 1957

serta

penye

diatur

dalam'

Undang-undang No.12

tahun 1964 berbeda dari peraturan. Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 342/MEN/1986, ini sebenarnya tidak secara eksplisit dllarang, akan tetapi karena perselisihan perburuhan diarjggap sebagai perselisihan perdata maka adanya campur tangan tidak dapat dibenarkan.

Dilihat dari segi sejarahnya, cam

pur tangan aparat keamanan' ini bermula sebagai

itu

Pangkopkamtib’ yang

meminta

dari

jaman

Sudomo

agar KOREM dan: KODIM

ikut serta membantu menangani kasus pemogokan' dan PHK

mas-

sal. Keputusan Sudomo ini kemudian dikukuhkan Menteri Tena ga Kerja sebagaimana sudah dinyatakan sebelumnya. berapa kasus yang timbul,

nampak bahwa lembaga

Dari beTripartite

sudah tidak jelas lagi, karena dalam'proses peruntfingan setelahi aksi mogok,

maka yang ikut: berunding bukan hanya wa

kil buruh,wakil pengusaha dan Departemen Tenaga Kerja, akan

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


39

tetapl ada juga aparat" keamanan, serta PEMDA seterapat' (dinas perburuhan), slkap DEPNAKER dalam kasus tersebut narapak

se-

gera membagi tuntutan buruh menjadi dua kategori, yaitu tun tutan normatif (yang sudah jelas peraturannya) dan

tuntutan

yang bersifat kepentingan (yang belum atau tidak diatur

ae-

cara Jelas dalam peraturan perundangan). Tuntutan yang

ber

sifat normatif biasanya segera diminta untuk dipenuhi,

se-

mentara tuntutan yang berupa kppentingan diminta untuk disalurkan lewat SPSI dan dirundingkan. Dari sini dapat

diketa-

hui bahwa ada jarak antara peraturan^ perundangan dengan

ke-

bijakan pemerintah dan dari sudut Jcepentingan pekerja, jarak itu lebih merugikan pekerja, Sehlngga antara kebijakan peme rintah dan praktek di lapangan narapak ada semacam kontradiksi. Suatu contoh misalnya Menteri Cosmas Batubara

berpenda-

pat' bahwa pemogokan dapat dianggap sebagai wujud semakitr sadarnya buruh akan. hak-hak mereka, sementara itu masih sering terjadi bahwa pelaku pemogokan ditahan* serta diinterogasi oleh aparat'- keamanan. Dalam pasal 6 undang-undang no. 22 ta hun 1957 ditegaskan bahwa pekerja berhak melakukan

tindakan

terhadap pengusaha dengan raengikuti prosedur yaitu

memberi-

tahukannya terlebih dahulu kepada pengusaha dan P4D. rasa yang terjadi selama ini pada umumnya tidak

Unjuk

mengikuti

prosedur. sesuai Undang-undang no. 22 tahun^ 1957’tersebut.sehingga menimbulkan ekses-ekses yang merugikan masyarakat luas, karena pada umumnya tindakan tersebut disertai kerusuhan

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


40

dan pengrusakan, gangguan lalu lintas atau pembakaran, Oleh karena itu kehadiran aparat keamanan semata-mata hanya tuk menjaga keamanan dan mencegah agar tindakan tidak menjalar ke lokasi perusahaan yang lain,

un

tersebut Sebenarnya

banyak pemogokan yang berjalan dengan tertib' tanpa diwarnai kekerasan, seperti yang telah terjadi di Gresik* Para buruh mau bekerja kembali setelah dibubarkan 'petugas POLRES Gresik, Sebenarnya para buruh itu tidak mau bekerja kembali sebelum memperoleh keputusan dari peru sahaan atas tuntutannya. Berkat kesigapan petugas, pe mogokan dapat dibubarkan, Pemogokan tidak diwarnai kekerasan, Pekerja juga tidak terlihat membawa spanduk. Dalam pemogokan Itu sebaglan karyawan ada yang membawa fotokopi surat edaran1 Gubernur tentang imbauan upah 20% itu, i Hal ini membuktiknn bahwa sebenarnya para pekerja yang me lakukan

pemogokan

masih mempunyai niat‘untuk bekerja kem

bali dan mereka hanya menginginkan tuntutan yang telah ajukannya pada pengusaha itu dipenuhi, tanpa harus

melalui

tindakan yang bisa merugikan majikannya. Namun dalam ini' pihak POLRES Gresik ternyata masih turut campur

di-

hal juga

dalam penanganan pemogokan itu walaupun sebenarnya kehadirannya tidak dibutuhkan karena pekerja melakukan penjogokan dengan tertib. Pada dasarnya apabila proses penyelesaian perselisih an hubungan Industrial dilakukan sesuai dengan

undang-un-

8Surabaya Pos, Aksi 5000 Buruh Berakhir, h,16, Sabtu, 24 April 1993.

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


41

dang no. 22 tahun 1957,

aparat keamanan tidak pernah ' men-

campuri urusan perselisihan tersebut. Selain itu

langkah

pengamanan oleh pengusaha juga dilakukan dalam bentuk perubahan kebijakan sistem hubungan kerja yang semakin

merugi-

kan buruh, tetapi sangat praktis untuk raeredam tuntutan buI

ruh1 dengan model kontrak per tiga bulan (misalnya yang ter jadi pada PT. Sido Bariguir

Lawang ; catatan kasus LBH

Su

rabaya). Dalam hal ini pekerja punya model unjuk rasa deng an berbagai macam model, antara lain: dengan tulisan poster, aksi diam semata, atau aksi yang bersifat kekerasan. ini tidak dapat sama sekali dipersalahkan pada

Hal

pekerja.

Apapun gerakan buruh merupakan langkah praktis yang

palitig

dapat dan mampu dilakukan mengingat kondisi pengaturan

hu

kum di bidang hukum perburuhan yang sama sekali tidak memihak kepadanya, Hilangnya kesempatan untuk melakukan tuntut an yang lebih bersifat konseptual dan berimplikasi nasional dilahirkan akibat jauhnya aktifitas buruh dari konstruksi gerakan politik klasnya, buruh telah teraleniasi dari kewa jiban politiknya. Dalam keadaan tertentu pengusaha gerakan buruh dengan jalan membuat ancaman yang

meredam berupaya

mengidentlfikasikan dirinya sebagai’ bagian dari negara. Pa da kasus pemogokan buruh PT Morodadi Rungkut, dalam meredakan ketegangan, pengusaha mengeluarkan

upaya

pengumuman

yang bertuliskan " Bahwa semua yang ada adalah milik negara atau uang negara M (catatan kasus LEH Surabaya). Dari kebe-

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


42

ranian pengusaha mengeluarkan' pengurouman tersebut, menunjukkan begitu kuatnya pengusaha rnenggunakan kepentingan

peme

rintah sebagai alat proteksi dari berbagai penggunaan

uang

dari bank-bank negara. Begitu juga halnya dengan^ peranan* railiter yang muncul dalam aksi pemogokan buruh telah mencapai angka 6l% atau 36 kasus, yang didalamnya terdiri atas banyak peran dan kepentingan yang berbeda. Kewenangan;

raengundang

aparat" telah diligitimasi dengan-SK Menteri' Tenaga Kerja no, Kep, 342/MEN/1986. Sejauh ini memang belum diperoleh

infor-

masi yang tepat tentang pada sisi mana peran aparait keamanan dalam mengatasi pemogokan buruh tersebut, sehlngga peran se bagai penjaga keamanan semata atau sebagai kekuatan

penekan

bag! gerakan buruh untuk kepentingannya dan pengusaha

yang

mengundangnya, masih kabur. Karena ini disebabkan aparat militer telah bertindak aktif dalam setiap aks'i-aksl

buruh',

dalam kapasitas tertentu terlalu jauh dalam mencampuri

ke

pentingan salah satu pihak dalam konflik yang terjadi. Kehadiran aparat- keamanan dalam aksi pemogokan buruh biasanya raerupakan suatu aktifitas pengamanan yang lebih menguntung kan pengusaha. Seperti yang dikatakan Komandan KODIM

.0816

Sidoarjo dalam sebuah pemogokan, "Berharap mereka (buruh)ti dak menghasut atau merusak pabrik, jika sampai ada yang

me-

lakukannya, ia akan berhadapan dengan. aparat" keamanan?*, (Su rabaya Pos, 26: Pebruari 1991). Dalam keadaan- tertentu justru kehadiran apara"t keamanan ini memang diundang oleh pengusaha*

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


43

Perundingan-perundingarryang dilakukan oleh buruh

melalui'1

wakil-wakilnya dengan pengusaha tidak sedikit yang diikuti oleh kehadiran aparat militer didalamnya* Pejnberian

kewe-

nangan pada aparat keamanan yang semula hanya sebagai

pen-

jaga keamanan (polisionil) bergeser menjadi badan yang berperan aktif. Bagaimanapun hal ini berakibat. semakin rnemperburuk hubungan- buruh dan pengusaha. Nilai ketidakpuasan: bu ruh saraa sekali dapat diselesaikan dengan penekanan

oleh

aparat keamanan. Dalam kondisi tertentu Justru aparat: kearoanan telah bertindak melampaui kewenangannya, yaitu

ikut

dalam perundingan sebagai pihak dalam perselisihan tersebut. Dalam hal ini P0I3EK dan XORAMIL bertindak sebagai atau mewakili pengusaha, ini terjadi pada kasus di PT Barindo Anggun'Industri di Surabaya, dalam menghadapi dengan' buruhnya menolak jalan musyawarah, dan

perselisihan raenyerahkan

kasus tersebut pada pihak aparat- keamanan (Memorandum, Maret-1992). Petugas keamanan (petugas POLWILTABES) menjadi pihak penengah dalam perselisihan antara buruh

. 27 telafr dan

pengusaha. Untuk melihat.dengan lebih arif dan bijaksana, bahwa ketentuan hukum yang melibatkan aparat keamanan

di

dalamnya sudah tidak proporsional lagi dengan upaya pengembangan konsep HIP. Memberikan wawasan serta kesempatan yang lebih leluasa kepada buruh dan pengusaha dalam menyelesai kan permasalahan raereka sendiri, sehingga secara wajar pula perlindungan hak buruh akan terwujud. Sepanjang buruh mela-

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


kukan upaya perjuangan hak diperhatikan sebagai ancaman kepada industri dan upaya pembangunan, maka kasus atau

pro

blem perburuhan di Indonesia akan semakin meningkat. Bagaimanapun akses buruh untuk menciptakan suasana aman

*bagi i

pengembangan usaha sudah ada, tinggal bagaimana memelihara kesamaan kepentingan antara pengusaha dan buruh'

s6 hingga

dapat berjalan secara wajar. Keterlibatan aparat

keamanan

hanya dibutuhkan dalam hal apabila para pihak telah

jelas

dan dapat diduga dengan kuat melakukan1 tindak kriminal. Dalam hal ini'

meletakkan asas "Praduga selalu bersalah'1

pada buruh dalam melakukan pemogokan, dan juga asas "Praduga tidak pernah salah" untuk majikan sehingga majikan'1 terlepas dari tuntutan apapun

SKRIPSI

bila buruh melnkukan pemogokan.


IKA SULISTYANINGSIH


BAB

IV

MENGATASr PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Di tanah air kita, masalah pengangguran

masih sulit

untuk dipecahkan, yaitu selama kedua belah pihak (pengusa ha dan pekerja) kurang mengutamakan kepentingan

nasional

yang artinya kurang berperan serta dalam pembangunan -yang sedang kita galakkan. Dari segi peraturan masih sering ter jadi kesirapangsiuran, dalam satu masalafr diatur oleh1 beberapa peraturan, sehingga terjadi tumpang tindih. Pengatur an masalah perburuhan disini masih belum lugas dan gamblang. Pelbagai peraturan yang sudah ketinggalan1 zaman dan'

sudah

tidak sesuai lagi dengan keadaan, belum dicabut. Sebaliknya ada bidang-bidang yang sudah tumbuh belum memperoleh nan yang sesuai. Akibatnya kita masih menemukan

tata-

pelbagai

peraturan yang tumpang tindih atau sudah tidak valid lagi. Kepentingan nasional harus diutamakan, sehingga

ter-

cipta harapan dari adanya sistem Hubungan Industrial Pancasila yang ideal bagi bangsa Indonesia. Sistem Hubungan. In dustrial Pancasila menentang suatu sistem yang memungkinkan buruh dapat dlperas seenaknya oleh pengusahaj sebab jelas bertentangan dengan perikemanusiaan, dan itu bertentangan dengan Pancasila.

Demikian juga

jelasberarti

sebaliknya,

Indonesia juga tidak bisa menerima sistem yang memungkinkan pekerja merongrong kepentingan

raajikannya

sebab cara

ini

45

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


ke

menjurus kepada anarkhi dan juga. bertentangan1 dengan^ asas keadilan sosial, sehingga bertentangan juga dengan1 Pancasila. Oleh sebab itu antara pekerja (serikat pekerja)

dan

majikan harus terjalin hubungan kerja yang ideal tanpa ha rus saling roenjatuhkan.

Dalam hal ini dimaksudkan

s

a. Pengusaha melakukan perencanaan-perencanaan dalam pengelolaan perusahaan itu agar perusahaan dapat berkembang dan produk meningkat. b. Serikat buruh mendorong para buruh giat bekerja,,melaksanakan peraturan kerja dan ketentuan-ketentuan kerja dan menjauhi larangan-larangan yang telah dikeluarkan pengusaha demi terhindarnya buruh dari kecelakaan kerja dan demi terganggunya dan terharabatnya proses produksi. c. Pengusaha membutuhkan masukan-masukan, agar perlindungan buruh dan memberikan kesejahteraan buruh da pat dilakukan secara wajar, serikat buruh membantu dengan memberikan masukan-masukan yang dapat dimengerti pengusaha dengan melihat- kemampuan-kemam « puan perusahaan yang harus berjalan: secara normal. Dengan demikian dapat terjalin hubungan kerja yang

baik

antara pengusaha dan pekerjanya sehingga bisa sama-sama menjadi sumber usaha, sumber mata pencaharian pendapatan bagi mereka.

apabila

sumber

Sebenarnya buruh juga punya

untuk memutuskan hubungan,. namun kebanyakan masalah adalah

dan

majikan

hak

yang menjadi

yang memutuskan hubungan

itu sebab disini pekerja masih mempunyai niat

untuk

be

kerja dan majikan punya niat untuk memutuskan hubungan ker ja tersebut.

%.W, Sunindhia dan Ninik Widiyanti:, Masalah dah Pemogokan, Bina Aksara, Jakarta, 1988, h.13*

SKRIPSI


PHK

IKA SULISTYANINGSIH


47

Hak buruh untuk memutuskan hubungan kerja ini adalah akibat dari penyamarataan' antara buruh dan majikan yang menurut Mr.S;Mok adalah suatu penyamarataan yang raeletakkan kepada seorang anak yang lemah suatu beban yang sama seperti kepada seorang dewasa yang kuat. Namun demikian pengusaha harus mengusahakan agar

jangan

terjadi pemutusan hubungan kerja-. ;di:. perusahaan swasta (pasal 1 Undang-undang no.12 tahun 1964), Bagi pengusaha yang baik yang benar-benar1bertanggungjawab dalam

pengelolaan

perusahaannya, ia akan tunduk terhadap segala ketentuan hu kum' dan perundang-undangan yang berlaku, Sesuai dengan reputasi dan tanggung jawabnya' itu yang bersangkutan

tidak

mau melakukan penyelewengan dari ketentuan' hukum dan, per undang-undangan tersebut, demikian pula dalam

pemutusan

hubungan kerja ini, Menurut.Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja no,362 ta hun. 1967 menjelaskan bahwa pada umumnya permintaan.

izin

untuk memutuskan hubungan kerja dapat dikabulkan

apabila

alasannya adalah buruh telah melanggar hukum atau

merugi

kan perusahaan. Adapun yang dimaksud melanggar hukum merugikan perusahaan.ialah

atau

:

1, Pencurlan1 dan penggelapan 2. Penganiayaan pengusaha, atau teman sekerja 3. Memikat pengusaha, keluarga atau teman sekerja 4, Merusak dengan sengaja atau karena kecerobohan milik pe rusahaan

''°Ibid, h.18

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


48

5. Memberi keterangan palsu 6 . Mabuk di tempat kerja

7. Menghina secara kasar atau mengancam pengusaha, keluarga pengusaha atau teman sekerjanya 8. Membongkar rahasia perusahaan atau rahasi

rumaft' tangga

pengusaha. 9. Menolak perintah yang layak 10.’.Melalaikan kewajiban secara serampangan 11. Tidak cakap melakukan pekerjaan, walaupum sudah> dlcoba dimana-mana Itulah alasan yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Tena ga Kerja no.362 tahun 1967. Sehingga.pemutusan tidak layak apabila

dipandang

:

a. Tidak menyebutkan alasannya. b. Alasannya palsu atau dicari-carl. c.Akibatnya bagi buruh lebih berat. daripada keuntungan yang bisa diperoleh majikan dengan adanya pemberhentian itu. d. Pemberhentian buruh bertentangan dengan ketentuan> Un dang-undang; Akibat'yang terjadi bila PHK dilakukan pihak majikan'seca ra sepihak, akan memberikan beban pada pekerja yang sangkutan diantaranya . 1. Beban Ekonomi

ber-

:

:

a. Pekerja akan kehilangan mata pencaharian. b. Dalam mencarl pekerjaan penggantinya, yang bersang -

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


49

kutan. harus banyak mengeluarkan energi. (keluar raasuk perusahaan), finansial/material (biaya-biaya

surat-

lamaran, kelakuan baik, fotocopy surat-surat: dan lain-lain) . c, Biaya hidupnya dan keluarganya selama belum

mendar

patkan pekerjaan penggantinya. 2. Psikologis dari status bekerja.

3. Psikologis dari status sosial.

1. Pemogokare Liar yang Dilakukan Buruh Dalam kondisi ketenagakerjaan saat* ini, Pemutusan Hu bungan Kerja merupakan ancaman terhadap program

perluasan

kesempatan kerja. Departemen Tenaga Kerja serta para dalam hubungan industrial diarahkan

agar

pihak

sedapat: mungkin

menghindari' terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, akan tetapi peluang menuju terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja

ter-

nyata justru dibuka oleh" SK Menteri Tenaga Kerja No.

342/

MEN/1986. Sebenarnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja itu

penye-

lesaiannya sama, apapun alasannya yaitu melalui persetujuan dari P4D (sesuai UU no. 12 tahun 1964).

SK Menteri Tenaga

Kerja Nb. 342/MEN/1986* juga mengatur masalah Pemutusan bungan kerja yang disebabkan oleh pemogokan yang

dilakukan'

oleh pekerja. Sebenarnya UU Nb. 12 tahun 1964 sudah tur secara jelas tentang pemutusan hubungan kerja ini

SKRIPSI


hu

menga yang

IKA SULISTYANINGSIH


50

kemudian diberikan peraturan pelaksanaannya dengan SE Men teri Tenaga Kerja no. 362/1967 dan juga SE no. 1515/P. D,'11/ DPSJS/73 tentang tatacara pemutusan hubungan kerja di

pe

rusahaan swasta. Namun ternyata Menteri Tenaga Kerja masih i ingin mengaturnya lagi dalam SK no. 3^2/MEN/1986'. Dalam SK MKNAKER No. 342/MEN/1986 yang mengatur masalah pemogokan dijelaskan bahwa.salah satu langkah untuk penyelesaian1 pe mogokan liar adalah pegawai perantara mendatangi

lokasl

pemogokan dan rmenganjurkan kepada pekerja yang mogok agar dapat segera bekerja kembali dengan memberikan pengarahan/ pembinaan antara lain dengan mengemukakan kerugian

yang

akan diderita oleh pekerja yang melakukan tindakan

mogok

liar-’bila tidak mau bekerja lagi:, misalnya upah selama mogok tidak dibayarkan" dan kemungkinan' akarr mengarah ke mutusan'hubungan kerja. Juga memberikan pengumuman

pe dari

pengusaha agar pekerja bekerja kembali dengan' batas waktu tertentu dan kepada pekerja diharapkan untuk mengisi mulir kesediaan untuk bekerja kembali. Tindakan tidak

formau

bekerja kembali menunjukkan sikap tidak bersedia melanjutkan' hubungan kerja dan tidak membutuhkan pekerjaan. Penye lesaian pemogokan yang mengarah ke pemutusan hubungan ker ja ini dalam pelaksanaannya dibantu atau dikoordinasi oleh. PEMDA, POLRES, dan KODIM. - Sebenarnya menurut■rJJSKIMENAKER No. 342/MEN/1986- ini telah dijelaskan pula bahwa

pegawai

perantara membuat anjura n1 penyelesaian bila usaha penyele saian- secara rausyawarah untuk mufakat tidak berhasil

SKRIPSI


dan

IKA SULISTYANINGSIH


51

menyerahkan penyelesaian lebih lanjut kepada Kanwil Depar temen* Tenaga Kerja

untuk diteruskan kepada P4 Daerah guna

diputus penyelesaiannya.

Namun banyak pengusaha yang rae-

nyalahgunakan SK MENAKER No. Kep. 342/MEN/1986 ini.

Sebab

banyak diantara para pengusaha itu yang mengadakan

pemu

tusan hubungan kerja secara massal

dan

sewenang-wenang

terhadap para pekerjanya. Ini juga didukung . oleh

Surat.

Dirjen Binawas No. B. 62/M/BW/1993 tanggal 5 Pebruari 1993 yang menyetakan

5

Agar setiap unjuk rasa diselesaikan dengan mengajak kedua belah' pihak ke meja perundingan dan jika pada saat perundingan ada karyawan yang tidak bekerja se lama 2 hari, maka dianggap mengundurkan diri. Akibatnya SK MENAKER itu akan dapat menimbulkan keresahan di kalangan pekerja, karena akan mendorong sebagian pengusaha untuk melakukan' pemutusan hubungan ker

ja massal. Kemudian acuan

Surat

Dirjen' Nb. B. 62/M/BW/1993

ini dijadikan

dalam Kesepakatan Bersama Lembaga Kerjasama Tripar

tite Daerah Tingkatll Kotamadya Surabaya no. 4 tahun 1993 tentang penyelesaian kasus unjuk rasa,

* yang

menyatakan

apabila pekerja tidak bersedia bekerja, pengusaha

bersama

Departemen Tenaga Kerja dapat mengumumkan segera

bekerja

dan bila perlu dinyatakan bahwa bagi pekerja yang masuk bekerja dalam

1

tidak

atau sampai dengan 2 hari dianggap

mengundurkan diri. Juga batas waktu 6 hari tidak masuk be kerja sebagaimana diatur pasal 6 ayat 2

Peraturan Menteri

■Ânt'&Eru, DEPNAKER Tidak Keberatan Menlnjau Kem bali SK nya. Surabaya Pos, 1b April 1993T h* 5.

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


Tenaga Kerja no. 04 tahun 1986 tidak berlaku bagi

pekerja

yang sengaja tidak masuk kerja karena unjuk rasa.

Menurut

pasal 6 , pekerja tidak masuk 6 hari kerja

berturut-turut

tanpa disertai keterangan-keterangan tertulis dengan

buk-

ti-bukti safr, pekerja dinyatakan mengundurkan diri.

Dari '

peraturan-peraturan tersebut semakin jeXas bahwa ruang gerak buruh semakin dibatasi, padahaX mereka hanya

menuntut

hak-haV dasarnya saja supaya mendapat pemenuhan yang’ layak. PeXuang menuju terjadinya pemutusan hubungan kerja

teXah

dibuka oleh SK MENAKER No. Kep. 342/MEN/1986 dengan

kewe-

nangan panitia perantara memberikan penerangan kepada ruh bahwa buruh yang raeXakukan unjuk rasa dapat

bu

mengarah

pada pemutusan hubungan kerja. Pemberian peXuang yang

de-

mikian menjadikan pengusaha berada di atas angin dan sema kin raemperbesar peXuang untuk menekan buruh dan

meXakukan

pemutusan hubungan kerja. Harus diingat pula apabiXa

apa

rat' pemerintah1 teXah memberikan peXuang, maka hal tersebut akan menjadi petunjuk bagi pihak Xain untuk bertindak bih. Ketentuan ini teXah menciptakan suasana yang

Xetidak

.sehat pada hubungan industriaX, dan mengarahkan pada situasi yang tidak mendidik bagi kedua pihak daXam menyeXesaikan persoaXannya. HaX ini juga banyak menimbulkan persoaXan dan permasalahan tidak dapat diseXesaikan dengan

baik.

UU No. 12 tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa peng usaha harus mengusahakan agar jangan sampai terjadi

SKRIPSI


pemu-

IKA SULISTYANINGSIH


53

tusan hubungan: kerja,

dan dalam PERMENAKER RI No. Per. 02/

MEN/1985 tentang syarat petunjuk, tugas kedudukan wenang

pegawai perantara sudah ditunjukkan

dan

bahwa

perantara mempunyai tugas dan kewajiban' untuk

we-

pegawai

:

a. Memperantarai perselisihan hubungan industrial ; b. Memberikan jasa-jasa baik bagi pihak-pihak perselisihan hubungan industrial yang bersifat perorangan i c. Menawarkan pada pihak-pihak yang berselisihan

suatu pe

nyelesaian melalui juru/dewan pemisah ; d. Memberikan anjuran tertulis

apabila usaha

perantaraan

tidak berhasil setelah berkonsultasi dengan atasan e. Dalam menangahi masalah pemutusan

hubungan

;

kerja harus

mengusahakan terhindarnya pemutusan hubungan kerja ; f. Membuat kesepakatan tertulis apabila perantara mencapai suatu kesepakatan

berhasil

;

g. Membuat laporan tertulis mengenai hasil perantaraan pada atasannya

ke

;

Dalam UU Nb. 12 tahun 1964 dan PERMENAKER Ifo.

02/MEN/1985

pasal 4 tersebut jelas bahwa pegawai perantara

harus

laksanakan tugas-tugas iknya

keperantaraannya

me-

dengan sebaik-ba-

dan sejauh mungkin menghindari terjadinya

pemutusan

hubungan kerja. Demikian juga dengan KEPMENAKER No.Kep.297/ MEN/1985 tentang pedoman kerja pegawai perantara nyatakan' bahwa khususnya dalam penanganan an hubungan kerja, pegawai perantara

SKRIPSI

me

masalah pemutus

harus


yang

mengusahakan

IKA SULISTYANINGSIH


54

terhindarnya pemutusan hubungan kerja dan juga bahwa pegawai perantara

dijelaskan

mempunyai wewenang untuk

menolak

hadirnya wakil pihak-pihak',yang tidak memenuhi persyaratan yuridis maupun wakil-wakil yang dipandang dapat menghambat: perkembangan

Hubungan Industrial Pancasila

maupun

penyelesaian sebagaimana ditentukan dalam pasal PERMENAKER No, Per. 02/MEN/1985. menentukan menghindari

bahwa pegawai

8 huruf ft

Peraturan-peraturan yang

perantara untuk

pemutusan hubungan

usaha

sejauh mungkin

kerja ini ternyata

dihambat oleh SK MENAKER No. Kep. 342/MEN/1986,

telah

dan pera

turan- ini menyebabkan pegawai perantara hanya menjad,! juru bicara pengusaha bekerja kembali

untuk mengancam buruh

yang mogok

dengan ancaman pemutusan hubungan

dan penghapusan pembayaran upah, jang ancaman PHK bagi buruh untuk

untuk kerja

pegawai perantara roenunkepentingan

ha dan juga aparat keamanan dilibatkan tanpa

pengusa pengaturan.

atau batasan yang jelas. Menurut Departemen Tenaga Kerja sendiri, SK MENAKER No. Kep. 3^2/MEN/l 986 tersebut bukan merevisi peraturan-peraturan yang sudah diberlakukan, te tapi digunakan sebagai petunjuk atau pedoman bagi pe gawai perantara dalam melaksanakan tugas keperantara annya. SK itu sendiri muncul setelah! mempertimbangkan bahwa lembaga perantara merupakan lembaga yang penting dalam kaitannya dengan Hubungan Industrial Pancasila. SK MENAKER Ho. Kep, 342/KEN/1986 ini berfungsi untuk mendekatkan pekerja dengan pengusaha yang berselislh untuk mengadakan musyawarah, sehingga kualitas dari pe gawai perantara perlu lebih ditingkatkan dan untuk Itu dikeluarkan SK sebagai pelaksanaan peraturan yang ada hubungannya dengan keperantaraan. Sehingga SK ini ha nya mengatur bidang teknis'keperantaraannya saja. Dalam hal ini pegawai perantara hanya bertindak sebagai

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


55

pendamai dan penengah dalam usaha untuk mendekatkan pihak-pihak yang berselisih pada titik roufakat dalam mu syawarah yang diadakan. Mengenai pihak lain, yaitu ''' • POLRX dan KODIM b*ru dapat bertindak sejauh diperlukan yaitu untuk mengantisipasi tindakan fisik dari masingmasing pihak yang berselisih. Sedangkan PEMDA selaku anggota LKS Tripartite merupakan unsur pemerintah nonDEPNAKER, dalam hal ini PEMDA diketuai oleh bupati atau walikota yang berfungsi sebagai pendamping DEPNAKER, dalam rangkaiannya sebagai penguasa tunggal di wilayahnya dan yang mempunyai terirotial. Pihak DEPNAKER sendiri berjalan berdasarkan prttnsip yaitu sesuai .dengan ketentuan yang berlaku, bila ada ketentuan yang dilanggar akan dijadikan perselisihan' perdata,jika hal itu sudah- terjadt maka kewenangan’bukan lag! ada di tangan' DEPNAKER dan beracaranya tidak di P^D atau P4P tetapi karena sudah masuk perkara perdata maka sudah masuk wewenang pengadilan umum, Dari hasil penyelesaian pemogokan, ternyata pihak ke amanan sangat menonjol peranannya. Kekuatan pihak .keamanan merupakan dominasi. Sebenarnya maksud undang-undang melindungi kepentingan semua pihak, baik pekerja

untuk maupun

pengusaha serta mengupayakan keharmonisan keduanyartak terkecuali dengan SK MENAKER No, Kep. 3^2/MEN/l986, namun

ada

juga yang mau menangnya sendiri dengan cara mengadakan

pe-

nekanan-penekanan. Apabila ada buruh' yang mogok maka peng geraknya akan dicari terlebih dahulu dan setelah dlketemu kan akan diinterogasi oleh pihak keamanan dan kemudian akan di-PHK. Setelah penggerak-penggeraknya di-PHK, maka pengu -

12Wawancara dengan Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Surabaya, 13 Mei 1993.

I

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


56

saha bisa lebih*. leluasa untuk mengadakan penekanan

karena

buruh-buruh yang mempunyai keberanian untuk unjuk rasa su dah di-PHK. Ini yang menyebabkan peraturan perburuhan men jadi kabur. Pengusaha sudah tidak memperdulikan kesejahteraan pekerjanya dalam mengejar keuntungan, misalnya dengan' memperpanjang jam kerja dan jam lembur, menyamakan*

upah

lembur dengan upah biasa, menyamaratakan tunjangan-tunjangan antara pekerja yang sudah lama kerja dengan pekerja yang baru saja masuk, upah jauh dibawah KUM, waktu kerja sampai larut malam, dan sebagainya. Itu semua hanya

menimbulkan

kesengsaraan bagi pekerja yang tidak ikut: di-PHK. Sehingga yang di-PHK kehilangan pekerjaan dan yang tidak kena

PHK

akan menderita atas perlakuan majikannya yang semakin sewenang-wenang,

2. Pemutusan Hubungan Kerja sebagai Usaha Penyelamatarr Pei rusahaan Dalam perjalanan perindustrlan ada kalanya perusaha an. mengalami kemunduran yang sangat drastis, rusahaan harus mengadakan penghematan. but

juga

sehingga pe

Penghematan terse

bisa diartlkan dengan' mengurangi- jumlah

tenaga

kerja. Sehingga harus ada pekerja yang mengalami PHK. benarnya PHK dalam bentuk apapun tuan perundang-undangan, 1964,

Se

tetap tunduk pada keten-

yaitu Undang-undang' no. 12 tahun

Namun demikian PHK dalam usaha penyelamatan perusa

haan' ini juga diatur oleh SK MENAKER No. 342/MEN/1986. Se-

i SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH

i


57

benarnya harapan pemerintah agar

PHK

di perusahaan tidak t

dilakukan pengusaha terhadap para pekerjanya, seperti.yang tercantum dalam pasal 1 UU

No.

12

tahun

1964.

Menurut

Y.W. Sunxndhia dan Ninik Widiyanti dalam bukunya 11 Masalah PHK dan Pemogokan ", Pengusaha yang baik yang benar-benar bertanggungjawab dalam mengelola perusahaannya, ia akan tunduk terhadap segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan reputasi dan tanggungjawabnya itu yang bersangkutan tidak mau melakukan penyelewengan dari ketentuan hukum dan perundang-undangan terse-,., but demikian pula dengan pemutusan hubungan kerja ini. 5 Sesungguhnya

di

pihak pengusaha

enggan pula

melakukan

pemutusan hubungan kerja, karena buruh yang telah ada pat

dikatakan

mempunyai

sebagai

pengalaman

buruh

yang

paling

tidak

da telah

dalam pelaksanaan kerja diperusaha-

annya, walaupun misalnya

baru satu atau dua bulan, pembi-

naan terhadap mereka tinggal sekedar untuk lebih memantapkan produktivitas kerjanya. Memberhentikan' pekerja

yang

telah bekerja beberapa bulan di perusahaannya hanya 1 dila kukan karena keadaan perusahaan yang sedang mundur sehing ga perlu diselamatkan dulu supaya tetap eksis. Hanya dalam melakukan pemutusan hubungan kerja karena keterpakasaan ini, pengusaha yang baik akan tetap memperhatikan ketentu an perundang-undangan atau hukum yang berlaku,

raisalnya

mengadakan perundingan terlebih dulu dengan pihak

serikat

1 ^Y,W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, op; cit'.,h. 21.

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


58

buruh

atau

itu kepada dalam

setidak-tidaknya pihak

-'maksud

Perawatan Tenaga Kerja

seperti

pasal 2 UU no. 12 tahun 1964 yaitu bila setelah <}la-

dakan segala

usaha

dihindarkan , untuk

Ditjen

memberitahu tentang

pengusaha

memutuskan

bersangkutan itu tidak

pemutusan

hubungan

harus

kerja

merundingkan

dengan

atau dengan

kerja tidak dapat maksudnya

organisasi buruh'

yang

buruh sendiri dalam hal

buruh*

menjadi anggota dari salah satu organisasi buruh,

Berdasarkan alasan keperluan jalannya perusahaan yang desak,

misalnya .tidak

kekurangan perubahan

adanya

pesanan' atau

men-

baham baku,

batu bara atau listrik, tindakan rasionalisasi, dalam

cara produksi,

penutupan bagian, dan.seI

bagainya

bisa

penafsiran

atas

dijadikan

dasar

permohonan

oleh seorang majikan,

bagi

pengadilan

untuk

pemutusan- hubungan

Cara yang

kerja

dianut pada pemutusan hu

bungan kerja oleh majikan, merupakan aspek yang sangat penting dalam'hubungan kerja,

karena aturan dan praktek

yang

dilakukan’dalam hal pemberhentian atau .penghematan* mempengaruhi kepentingan vital dari majikan dan pekerja. Ini

dapat

dimengerti karena majikan itu bertanggungjawab atas

baik

atau buruknya dan efektifnya perusahaan*

kebebasan’ ‘ yang

sebanyak-banyaknya untuk mengambil keputusan soal yang mempengaruhi berjalannya diperlukan

dalam hal ini,

perusahaan

Majikan akan mengelak

kewajiban untuk menurutl. suatu cara yang akan

SKRIPSI

tentang soal-


sangat • setiap merugikan

IKA SULISTYANINGSIH


59

jalannya perusahaan.

Hal ini tidak

hanya mengenai fencana

produksl, permodalan, penjualan dan sebagainya, tetapi juga mengenai jumlah buruh yang dipekerjakan dan soal pekerja satu persatu.

memilih

Berdasarkan alasan ekonomi itu, peng

usaha menghendaki kebebasan yang maksimum dalam memberhen tikan pekerja

jika

mereka tidak

pekerjanya atau keadaan

puas

perusahaannya

dengan1 pekerjaan membenarkan

pengu-

rangan.pekerja. Jelasnya apabila majikan diharuskan

untuk

menahan sejumlah pekerja yang lebih besar dari seperlunya, dia mungkin tidak lagi mampu untuk mempertahankan

keseim-

bangan keuangan dalam perusahaannya. Adanya tindakan;. sepihak, baik dari' pihak pengusaha maupun dari pekerja kan tindakan yang tidak memperhatikan keharusan dan mufakat.

merupa

musyawarah

'Dengan demikian sudah menyeleweng dari

Hubungan Perburuhan Pancasila yang murnl. Apalagi

art!

tindakan

pengusaha untuk memutuskan hubungan kerja dengarr pi'hak pe kerjanya. Tetapi tindakan untuk memutuskan hubungan tersebut kalau memang keadaannya sudah tidak

kerja

memungkinkan

lagi dan dengan sepengetahuan P4D bahwa hubungan kerja ■su dah sangat tidak dimungkinkan lagi untuk diteruskan,

maka

pemutusan hubungan kerja demikian sudah sah. Tentang masalah pemutusan hubungan kerja itu ada juga hubungannya dengan jaminan pendapatan (income sequrlty) bagi buruh yang kehilangan pekerjaannya. Kiranya perlu diciptakan peraturan yang memuaskan: mengenai tatacara •pemutusan hubungan kerja dengan memperhatikan kepen tingan' pihak pengusaha dan pihak pekerja serta menga dakan penyelesaian yang layak dan patut serta dijiwai

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


60

nilai-nilai luhur Pancasila,

*1Ix

Pemutusan Hubungan Kerja dalam usaha penyelamatan perusaha an ini. bisa dilakukan secara besar-besaran oleh

pengusaha.

Pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran dapat dikatakan sebagai masa pemecatan para buruh,

hal ini dianggap

terjadi jika dalam suatu perusahaan dalam 1 bulan,

pengu

saha memutuskan hubungan kerja dengan 10 orang'pekerja atau lebih, atau mengadakan rentetan pemutusan hubungan

kerja

yang!dapat menggambarkan suatu itikad untuk mengadakan

pe

mutusan hubungan kerja secara besar-besarani . -..Niat: pemula (inisiatif) dalam pemutusan hubungan kerja ini ada pada pi hak pengusaha, nilai upaya yang penting yaitu maksud

atau

kehendak pengusaha untuk memberhentikan sejuralah pekerjanya, yang melebihi 10 orang secara sekaligus atau secara

beren-

tetan sehubungan ada beberapa hal yang mempengaruhi

* dan

mendesaknya, antara lain

s

1. Terdapatnya sejumlah buruh yang secara berkelompok menunjukkan ulah-ulah tertentu, yang dipandang peng usaha dapat merusak ketenangan kerja para buruh' lainnya dan melakukan penentangan' terhadap perintahperintah kerja ; 2. Terjadinya perubahan metode kerja dalam perusahaan dan demi penghematan-penghematan sebagian jumlah buruhnya harus diberhentikan ; 3. Sebagai dampak dari resesi ekonomi, kelesuan pemasaran produk, atau sangat sulitnya diperoleh. bahan baku bagi pelaksanaan produksi di perusahaan terse but, kesemuanya ini menyebabkan pengusaha mengambil kebijaksanaan untuk mengurangi produksi, sehingga

lZ,F.X.Djumiald3i dan Wiwoho Soejono, Per,1anjlan Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila, Bina Aksara,Ja karta, 1 9 8 5 , h.83* "

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


61

sejumlah buruh- terpaksa pula harus

diberhentikan.

Bila buruh telah terikat dalam perjanjiarc perburuhan, masalah yang penting bagi pekerja adalah masalah atau pengakhiran hubungan kerja.

Hal ini dapat

15

maka

pemutusan dimengerti

karena pemutusan hubungan kerja itu akan . banyak

member!

pengaruh psikologis, ekonomis-finansial bagi' pekerja

serta

keluarganya dalam mempertahankan" kelangsungan hidupny.a. Pe merintah'1telah menganjurkan bahwa dalam Hubungan Industrial Pancasila, sistem musywarah dan mufakat harus

dimanfaatkan

dan sangat diperhatikan. Namun apabila perusahaan sudah! ti dak bisa menahan lagi maka sebagai usaha penyelamatan yaitu dengan mengadakan pengurangan> tenaga kerja sebagai

langkah

penghematan supaya antara pengusaha dan pekerja yang di-PHK tidak ada selisih' pendapat, pemerintah' sudah turnya dalam UU No. 12 tahun 1964 sebab apapun

akan menga-

alasannya,

pelaksanaan pemutusan hubungan kerja itu tetap diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 1964 dan Surat Edaran

Menteri

Tenaga Kerja No. 362 tahun 1967, dan juga diatur lebih- lanjut-dalam SK Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 342/MEN/1986; SK Menteri Tenaga Kerja No. 342/MEN/1986 dalam mengatur pemutusan hubungan kerja sebagai perusahaan adalah sebagai berikut 1.

Mekanisme penanganan

usaha

penyelamatan

:

:

a. Konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah

daerah

1\.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, op.clt, h.56.

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


62

dan instansi teknis. b. Membentuk team perantaraan yang terdiri dari pegawai perantara. 2.

Teknis penyelesaiannya

:

a. Pengecekan ke perusahaan mengenai pelaksanaan tahapan-tahapan

pemutusan hubungan kerja yang pernah di

lakukan perusahaan. b. Meneliti hasil perundingan yang diadakan secara partite.

Bi

v

c. Menghubungi pihak-pihak yang berselisih untuk mendapatkan informasi. d. Mengumpulkan rekomendasi dari Departemen teknis. e. Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Teknis bersangkutan melakukan penelitian

secara

yang

fislk

ke

perusahaan; f. Permohonan ijin kepada Menteri Tenaga Kerja,

dengan'

raelampirkan data atau informasi lengkap. Adapun SK MENAKER RI No. Kep. 342/MEN/1986

dalam

mengatur

pelaksanaan pemutusan hubungan kerja sebagai usaha penyelaraatan perusahaan diharuskan mengadakan konsultasi dan koor dinasi dengan pemerintah daerah dan instansi teknis. sinya adalah supaya pemerintah

daerah

Fung-

bisa rftempertimbang-

kan sejauh mana pengaruh kondisi perusahaan itu dan mempertimbangkan baik buruknya pemutusan hubungan kerja

terhadap

wilayah kerjanya. Sedangkan koordinasi dan konsultasi deng an instansi teknis itu berguna untuk mengetahui apakah kea-

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


63

daan perusahaan benar-benar tidak menahan buruh

atau

dimungkinkan lagi

untuk

dengan kata lain harus memutuskan

bungan kerja dengan buruhnya sebagai usaha untuk matkan. perusahaan. Pertimbangan dari instansi diberikan oleh masing-raasing instansi

hu

menyela-

t'eknis

ini'

sesuai dengan bidang

masing-maslng. Misalnya untuk melihat kondisi keuangan dari suatu perusahaan apakah sudah benar-benar parah

maka

akan

diberikan pertimbangan oleh akuntan dalam fungsinya sebagai ahli dalam bidang keuangarr,

dalam bidang kesehatan ditang-

ani oleh dokter, bidang Ijin usaha akan diberikan. oleh merintah Daerah dan Departemen Perdagangan, gainya. Jadi pertimbangan mengenai

dan lain' seba-

kondisi perusahaan

diberikan oleh instansi teknis sesuai bidangnya pemerintah daerah yang mempunyai teritorial

dan

dan

kelembagaan.

pertemuan

Walaupun SK MSNAKER RI No. Kep.

ini. sudah mengatur,

Itu oleh

sebagai

penguasa tunggal di wilayah kerjanya. Konsultasi dan dinasi ini diberikan1dalam bentuk forum

Pe

koormappun

342/MEN/1986’

pemutusan hubungan kerja ini tetap ti

dak bisa dilepaskan dari pengaturan- Undang-undang No.12 ta hun'' 1964 sebagai pedoman.

Ini dapat dilihat bahwa

pegawai

perantara tetap akan mengecek pelaksanaan tahap-tahap pemu tusan hubungan kerja yang telah dilakukan

oleh

perusahaan

sadah sesuai dengan undang-undang atau ketentuan yang lebih tinggi lainnya ataukah belum. Hal ini bisa diperoleh dengan mencari keterangan atau informasi

mengenai

pemutusan

hu

bungan-kerja tersebut dari beberapa pihak, balk majikan ma-

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


/:..W^GOA" ^ -;■.r-1 t A

64

H/vg;

— ■ s^

upun buruh secara sendiri-sendirl ataupun bersama-sama, kemudian merundingkan

pelaksanaan

pemutusan hubungan

kerja

dan seterusnya. Pengusaha dan pekerja terlebih dahulu harus mengadakan

perundingan

secara

Bipartite mengenai masalah

pemutusan hubungan kerja tersebut,

hasil perundingan

ini

kemudian diteliti oleh pegawai perantara untuk dilihat apakah hasilnya bertentangan dengan undang-undang atau tidak ? Adakah pihak yang dirugikan dengan adanya perundingan' pemu tusan hubungan kerja itu ? Ini dilakukan karena perundingan Bipartite akan menjadi dasar kehendak kedua belah pihak ka rena

apabila

kata sepakat,

sudah diadakan perundingan dan sudah dicapai masing-masing

pihak akan mengetahui dan sa

ling memahami maksud diadakannya pemutusan sehingga

pegawai

perantara tidak akan kesulitan dalam me-

laksanakan tugas keperantaraannya. kan perundingan,

hubungan kerja,

Seandainya tidak diada

pemutusan- hubungan kerja tersebut dinilai

tidak sesuai dengan prosedur yang telah- ditentukan oleh' undang-undang- sehingga mau atau tidak para pihak harus menga dakan perundingan terlebih dulu.

Dalam menghubungi

pihak

yang sedang berselisih untuk mendapatkanînformasi bisa di lakukan secara terpisah maupun

bersama-sama

antara

pihak

buruh dengan pihak pengusaha, yang penting informasi

dapat

dihimpun, Bisa juga dilakukan dengan memanggil yangr berselisih. Sesudah informasi tentang bungan kerja itu

dapat

dihimpun

rekomendasi dari Departemen

SKRIPSI

pihak-pihak

pemutusan

kemudian harus

mencari

Teknis atas permasalahan


hu

yang

IKA SULISTYANINGSIH


65

sedang

terjadi

di perusahaan tersebut apakah layak

harus diadakan pemutusan hubungan kerja. ambil Departemen Teknis bersama dengan

Langkah

yang di-

Departemen

Kerja adalah melakukan penelitian secara flsik

bila

Tenaga

ke perusa -

haan- untuk melihat sejauh mana kondisi menurunnya perusaha an' sehingga bisa menimbulkan pemutusan hubungan kerja.’ Sesudah Itu Departemen Teknis akan memberikan

rekomendasinya

atas keadaan di;-perusahaan itu sehingga bisa diketahul apa kah' pemutusan hubungan-'kerja itu bisa dilakukan ataukah ti dak

?

Pemutusan hubungan kerja karena usaha untuk

lamatkan perusahaan ini bukan suatu perselisihan,

menye-

walaupun

tidak menutup kemungkinan untuk menjadi suatu perselisihan, sehingga dalam mengajukan permohonan pemutusan

hubungan

kerja, perusahaan harus mengajukan permohonan untuk

dapat-

nya dilakukan: pemutusan hubungan kerja terhadap buruh-buruhnya kepada Menteri Tenaga Kerja. Dengan langkah-langkah1 penyelesaian seperti yang diatur oleh SK M5NAKER RI No.Kep. 342/MEN/1986 diharapkan tidak akan ada pihak yang

merasa

dirugikan.

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


BAB V FENUTUP

KESIMPULAN 1.

:

Ketidakberesan upah lembur yang sering terjadi di peru sahaan telah diatur dalam SK MENAKER RI No.Kep. 3^2/MEN/ 1936, Namun SK yang mengatur tentang keperantaraan nyelesaian perselisihan perburuhan ini

pe

mengembalikan

permasalahan pada peraturan yang ada terlebih dulu, ya itu SK MENAKER RI No, 72/MEN/1984 tentang dasar

perhi

tungan' upah lembur dan Undang-undang No, 22 tahun

1957

tentang penyelesaian perselisihan perburuhan; 2.

Penerapan SK MENAKER RI No. Kep. 342/MEN/19B6' dalam menyelesaikan masalah pemogokan yang dilakukan buruh', kalau disimak sebenarnya masih mengandung poleraik. Di satu sisi SK MENAKER No.Kep. 342/MEN/19S6 ini

menyajikan

penyelesaian yang praktis tanpa harus merugikan

pihak-

pihak karena masing-masing pihak dituntut-untuk

melak-

sanakan perundingan dengan sebaik-baiknya. Namun disisi lain, dalam SK MENAKER tersebut masih terdapat

celah-

celah yang dapat dimasuki pihak yang ingin

menyalahgu-

nakan keberadaan SK MENAKER tersebut untuk

merugikan

pihak lain (dalam hal ini buruh sebagai pihak yang nya posisi lemah selalu berusaha untuk dirugikan pengusaha sebagai pihak yang mempunyai posisi

puoleh

yang ku-

66

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


67

at) dan penyelesaiannya cenderung

mengarah ke pemutus

an hubungan kerja secara seplhak, padahal menurut

Un

dang-undang No. 22 tahun 1957 sebagai acuan dalam masa lah penyelesaian perselisihan perburuhan dan Undang-un dang No. 12 tahun 1964 ternyata selalu menghimbau dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan sedapatr

mungkin

menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja.

3.

Dalam menghadapi masalah pemutusan hubungan kerja,

SK

MENAKER RI No.Kep. 342/MEN/1986 ternyata juga mengembalikan pada peraturan yang telah lebih dulu ada ‘.■..'.yaitu Undang-undang No, 12 tahun 1964 dan Surat Edaran Mente ri Tenaga Kerja No, 362/1967. Pemutusan Hubungan

Kerja

karena pemogokan diatur dengan mempertimbangkan

batas

waktu buruh tidak masuk kerja. Hal ini nampak juga atur dalam Kesepakatan Kerja Bersama Lembaga

di

Kerjasama

Tripartite Daerah Tingkat IX Kotamadya Surabaya No. tahun 1993'yaitu tentang penyelesaian kasus unjuk

04 rasa

yang penyelesaiannya harus mengacu kepada Surat' Dlrjen Binawas No. B.62/M/BW/1993 tanggal 5 Februari 1993 ten tang batas waktu tidak masuk kerja dalam kasus

unjuk

rasa, yaitu apabila pekerja tidak masuk bekerja

dalam

satu atau sampai dengan dua hari dianggap

mengundurkan

diri. Sedangkan pemutusan hubungan kerja sebagai usaha penyelamatan perusahaan diatur secara terperinci

SKRIPSI


dalam

SK

IKA SULISTYANINGSIH


68

MENAKER RI fto. Kep. 342/MEN/1986 dengan tidak

menyim-

pang dart Undang-undang No. 12 tahun 1964 tentang* pemu tusan hubungan kerja, dalam hal ini ternyata tidak

ada

pihak yang dirugikan baik pihak pengusaha maupun buruh. Pengaturan pemutusan hubungan kerja sebagai usaha

pe

nyelamatan' perusahaan ini telah' melibatkan berbagai de partemen' teknis untuk menunjang pegawai perantara dalam memberikan anjuran keperantaraannya. Kemudian

penentu

terakhir adalah Menteri Tenaga Kerja.

SARAN

1.

:

Sebenarnya SK MENAKER RI No. Kep. 342/MEN/1986

terse

but: sudah berusaha untuk memberikan pedoman kepada pe gawai perantara dalam melaksanakan pemerataan’perseli sihan hubungan industrial untuk diarahkan pada hubung an Industrial Pancasila, namun rupanya niat baik hendak diwujudkan itu belum sepenuhnya bisa

yang

terwujud

sehingga harus diadakan penyempurnaan untuk dapat (mewujudkan harapan mencapai hubungan industrial

’ yang

Pancasilais, sehingga tidak ada satu pihakpun yang di rugikan. 2.

Pemogokan adalah hak buruh. Ini sudah dicantumkan lam KEPPRES RI No. 27 tahun 1990 tentang

da

pencabutan

KEPPRES RI No. 123 tahun 1963 tentang pencegahan pemo gokan dan/atau penutupan (lock out) di perusahaan-pe-

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


69

rusahaan, Jawatan-jawatan

dan

badan-badan yang' vital,

Sehingga pihak-pihak yang menangani

pemogokan

harus

menghormati kebebasan buruh untuk menuntut haknya selama hal tersebut masih dapat diteriraa oleh akal, Seperti halnya kebebasan pengusaha untuk memberikan putusan dalam rangka menjalankan perusahaannya.

Penyelesaiari pe-

mogokan sedapat mungkin dihindarkan dari

pemutusan hu-

bungan kerja karena dengan adanya pemutusan

hubungan

kerja akan raematikan buruh dalam mengeluarkan' pendapatnya dan harapan akan terwujudnya Hubungan

Industrial

Pancasila akan semakin jauh dari kenyataan, apalagi setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan

yang

layak bagi kemanusiaan, kalau tidak layak bisa menuntut haknya karena memang telah dilindungi oleh pasal 27 Undang-undang Dasar 19^*5. 3.

Upaya mendekatkan pihak-pihak yang berselisih~

dalam

rangka mengusahakan penyelesaian secara musyawarah

un

tuk mufakat* tidak akan dapat mencapai hasil yang' maksimum kalau dalam penyelesaian1pemogokan, pegawai

peran-

tara mengadakan koordinasi dengan POLRES dan KODtW. Sebab- dalam praktek sering terjadi interogasi yang(berkelebihan dari POLRES dan ICODIM. Sehingga SK

MENAKER

RI

No, Kep. 342/MEN/1986 harus mengatur secara gamblang dan menyempitkan maksud "menanggulangi tindakan1f.isik11 sehingga tidak akan ada lagi; pihak yang tertekan

SKRIPSI


dalam

IKA SULISTYANINGSIH


70

merjgadakan musyawarah (dalam hal ini buruh sebagai pihak yang lemahi posisinya). 4.

SK MENAKER RI No. Kep. 3A2/MEN/1986

ini sebenarnya

rang efektif dalam menyelesaikan perselisihan

ku-

perburuh-

an, ini dapat dilihat bahwa setiap masalah yang

diatur

selalu dikembalikan pada peraturan perundangan yang- sudah mengatur sebelumnya,

Kal.aup.un SK:ini

tidak

ada,

pengaturan yang dipakai oleh pegawai perantara juga akan seperti yang telah diatur SK ini, Justru isi SIC ini' telah menghambat pelaksanaan

ada

sebagian

peraturan

per

undangan diatasnya.

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


DAFTAR BACAAN

Buku

s

F.X. Djumialdji dan Wiwoho Soejono, Perjanjian Perburuhan dan* Hubungan Perburuhan Pancasilau 6ina Aksara. Jakar% V 'i 9a5.

-----------

Iman Soepomo, Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1985. R. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. .Paramita, Jakarta, 1989. Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, Masalah PHK mogokan, Bina Aksara, Jakarta, 1935.

Suralt Kabar

Pradnya dan

Pe-

:

Tajuk Rencana, "Pimpinan Hambatan Utama TQC11. Suara Karya, 5 November 1991. "Tuntutan DipenuHi, Karyawan PT, AM Kemball Beker.ja11, Surabaya Pos, Selasa, 2 Pebruari 1993* Ant & Eru, t!Depnaker Tldak Keberatan Menin.jau Kemball SKnya11, Surabaya Pos, 1b April 1993. Of, "Agus Sudono : Kita Belum Punya Pengupahan yang Adil11, Surabaya Pos, 23 April 1993. llAksi 3000 Buruh Berakhlr11, Surabaya Pos, Sabtu, 24 April

TW5~.

Peraturan Perundangûndangan

s

Undang-undang No. 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuham antara serikat pekerja dan majikan. Undang-undang No. 22 tahun 1957' tentang periyelesaian per selisihan perburuhan. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 362 tahun 1967Jten tang pelaksanaan UU tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta.■ Instruksi No. 1 Direktorat' Pembinaan norma-norma perlindungan tenaga kerja tahun 1970 tentang waktu kerja 5 hari seminggu a 8 jam;

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


Surat Edaran No. 1515/P. D. 11/DPSJS/73 tentang tatacara PHK di perusahaan swasta. KEPPRES RI No, 251 tahun 1977 tentang hari libur. SEMA No, 1 tahun 1980 tentang kewenangan pengadilan' dalam menilai suatu putusan P^D maupun P4P, PP No. 8 tahun 1981 tentang

perlindungan upah.

SK MENAKER No. 72/MEN/1984 tentang dasar perhitungan lembur,

upah

KEPMENAKER No. Kep. 297/MEN/1985 tentang pedoman kerja pegawai perantara. PERMENAKER RI No. Per. 02/MEN/1985 tentang syarat petunjuk, tugas kedudukan dan wewenang pegawai perantara. SK MENAKER RI No. Kep, 342/MEN/1986' tentang tugas-tugas keperantaraan. KEPPRES No. 27 tahun 1990 tentang pencabutan KEPPRES No.123 tahun 1963 tentang pemogokan dan/atau penutupan (lock out) di. perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan yang vital. KEPPRES No. 123 tahun 1963 tentang larangan mengadakan pe mogokan dan/atau penutupan (lock out) di perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan yang vital, Kesepakatan Kerja Bersama Lerabaga Kerjasama Tripartite Daerah tingkat II Kotamadya Surabaya, No, 04 tahun 1993 tanggal 3 Maret 1993 tentang penyelesaian unjuk rasa.

WAWANCARA Bapak Drs, Munajab' dari' Departeraerr Tenaga Kerja Kotamadya Surabaya. Lembaga Bantuan Hukum Surabaya

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


s335 & " 3 *S “ c* 2 3 8J

6*0

%m -e. fr,

* S u

■S •S' 3

2 8

a a

i C

8 a 3o.

a

3 ■8 *

c >s

g3 * « 5ssjj a .x -o o

N* P5 *€“ i *2|3 ,, C 5 _ y * is

« f2ic s i s | -s ? ■§ s ’s 5 s J«=*32 « 3

.8

« fsn v

o

ff gp

'O

o «r

IKA SULISTYANINGSIH KEBERADAAN SURAT KEPUTUSAN ... SKRIPSI


SO- -D ^K<5<

« aS§ 0.

Z

CQ Ss I A D £

2p 3 S ^J2b § :§l B :33i* 9

isi-al c

•Sj: 1 n S.

8£

J3 c

3 ’O O_mM_

S a> C .-

M

to

D to < *

< t o a £ §, a

3
§ s 6i <

SU a ‘ O

U) &.

« s w

s C L

C

cv

3 fl> •O *3 a b* 9

E .c

r-t rr


£

t


eo .K

*t3 X W cS1 ■8 * < C z « a < 0 2? S -o 3 5. ' k. Q 25 § n D £ 4) S.a iJ x 3

S

c

1 J&3 zV

a.

1

'«R rt

Q

JS rt

U

CL.

C u •O

3

c

*

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA r*1

n «b «c o

s. £

ai 3

£

z

'A < 00 «fl O' 2 t* r a IW -y 1 * < O < — ©V

UJ

H

n

u UJ

■© c n

2 I w n

"2 o ■£ <0 a D

JS c

s •oO a i 0-

!w u a §

eq

X

-o

'S

•*» Ck. JS A n ' “O

on

D h* <

C/5

H <

<

« *“ UJ 0. n E *S 1 a 3 « *1 * ■§ U Om 5 t D R u: 8 3

5< •» *

n eo cS

I S

A. £

2 <9 9c «•• »< t% *}5 -a-B SI ir “ S3 * * 1 n 2E c1 S.3 a• 2* •*fs: *5 •©# fc 5 - IS .a *: .= £T 3 2 C £(Q _. ■go g «^ • n«• n- 5 I a a «e ■D JJ il-a X *> C *3 .* '5 5 * >. 1 & *- G 3 «o g n « K 5 a e rt n^ £ .» I I I *? I c o H

On

Z < X .o K a ea 3 C o a: M

r* *T


ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA KESEPAKATAN BERSAMA ..LSIBAGA KERJA SAKA TRIPARTITE DAERAH TK.II ,

kotaw adya

Komor

SUftABAYA

s 04 Tahun 1993 Tentang

PENYELESAIAN KASUS UWJUK -RASA kembaga Kerja Sama Tripartite Daer?.h Tingkat II KotamadyaSurabaya dalam sidangnya.yang diadalcan patla t*nggal 3 Maret 1993 dan dihadiriV

} ‘

*

v

i «

*

oleh unsur Pemeri’ntab (Eepn^ker, Pemda), Pekerja (DPC-SPSl), Pengusa~ ha (APINDO) d?.lam rangka penyelesairn kasus unjulc rasa, telah bersepc^ kat sbb« :

'

1. Bahwa setiep kasus unjuk rasa penyeXg aaj anny g■ h a r u a m e n g a c u kepada surat Dirjen Binawas Ho» B» 62/M/BW/1993 tanggal 3 Febru^ri 199.3 •xentang batas vaktu tidak mau mfsuk ker.ja dalpm lcasus unjulc rasa* 2. Bahwa oleh *lcareno. itu dalam penyelesaian kasus unjuk rasa harus di t.ompuhr lan^kah-lv-n^krih sfcb* < 2*1. Bahwa kasus unjuk rasa harus diselesaikan dengan pengikuts_ertakan pihpJc êker ja dan plhak. penûs?.ha k o raeja perundingan. 2 *2» Brhwa pada saat perundingan, pokeH?. mcminûk, wgflsljnya dan

-

apabilo di perasahaan sudah terbcntuk UK-SPSI, m?ka wakil pekerja terdiri PUK-3PSI dan bila perlu diteynbah dengan bebsrapa pekerja laiAnya. 2«3. Bahwa eelama perundingan semua pelcerja harus beker;te sepertibi?sa» 2.4

Bahwa apabila pekerja tjdak bersedia bekerja, pengusaha borsa ma Dopnrker dapat mengummnkan severs hckerjr dan bils perlu dinyrts>kan h?hwa hagi pekcrja yang tidak niasuk bekcr.ir- d?laqijL^-tau s/d 2 hrri djpr.gK?p -mcngundurkan, diri.

\.2*5* Bahwa bat as w a k t u ^ ^ h a r i tid?k masiuk bckerje sebagaim?na di atur pada pasal 6 ayat 2 Peraturan Henteri T.en?>ga Kerja No .04 .tahun 1986 tidak berlrlcu bagi pekerja yang sengaja tidak ma suk bekef-ja- karena unjuk rasa* Surabaya, tgl* 3 Maret 1993*

T.i^BAGA KERJA SAMA TRIPARTITE DAERAH TK.II KOTAMADYA SURABAYA

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH

ADLN – PERPUSTAKAAN AIRLANGGA AKSI SOLIDUNIVERSITAS ARITAS

perjuangan nienegakan h ak -h ak buruh

Juni, 1993

t;r a g e d i k e m a t i a n m a r s i n a h

Marsinah telah gugur. Perjuangan aktivis buruh pcrempuan bcrusia 25 tahun itu berakhir dengan tragis. M ayatnya ditemukan 8 Mei 1993, terkapar di sebuah gubuk pinggir sawah, sekitar hutan jati Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Tempat itu berjarak sekitar 200 Km dari rumah kontrakan Marsinah, dan 17 Km dari rumah orang tuanya. Visum dokter RSUD Nganjuk menyebutkan, di bagian leher korban tergores wama darah membeku bekas jeratan, sekujur tubuhnya memar-memar akibat benturan benda keras, di bagian selangkangannya ditemukan bercak-bercak darah dan vaginanya robek akibat benda tumpul sebesar 15-20 cm. Sebelum tewas, Marsinah adalah buruh pada FT. Catur Putra Surya (PT CPS), Porong, Sidoarjo. Sejak 3-4 Mei Mei lalu, pabrik arloji itu dilanda mogok kerja. Pada hari pertama, para buruh hanya bergerombol di halaman pabrik. Tapi siangnya, 18 orang buruh diperiksa di kantor Koramil Porong,, mereka dituduh mendalangi pemogokan. Sore harinya, buruh bemama Si X menerima surat (dinas) panggilan dari KODIM 0816 Sidoarjo agar menghadap esok harinya. 4 Mei 19§3, para buruh tetap mogok, merekacuma bergerombol di halaman pabrik. Hari itu mereka mengajukan'i 2 tuntutan normatif kepada perusahaan, yaitu ketentuan-ketentuan pemerintah yang tidak dipatuhi perusahaan. Misalnya, para buruh menuntut agar upah dibayar sebesar Rp. 2,250 per hari, sesuai dengan Ketentuan’Upah Minimum (KUM) sejak 1 Maret 1993. Hanya terselip di dalamnya tuntutan *politik\ yakni pembubaran unit SPSI di perusahaan. Si X, pagi harinya, datang ke kantor KODIM. Di sana ia dipaksa agar mengakui sebagai dalang pemogokan, dan diminta menceritakan proses lahirnya tuntutan para buruh. Menjelang tengah hari, terjadi perundingan antara 15 wakil buruh, termasuk Marsinah dan wakil perusahaan. Anehnyal dalam perundingan itu ikut serta Danramil, Dansek, pengurus DPC SPSI Sidoarjo, aparat Kecamatan Porong dan sospol Pemda Sidoarjo. Akhimya, semua tuntutan buruh dipenuhi perusahaan, kecuali pembubaran unit SPSI. Tapi seusai perundingan, seorang buruh, katakan saja Si A, dimintai keterangan di kantor Kodim 0816 Sidoarjo. 5 Mei 1993, para buruh bekerja kembali. Tapi siang harinya, 16 orang buruh pria dipanggil oleh KODIM melalui surat dinas kantor Kelurahan Siring. Yang datang ke kantor KODIM cuma 13 orang, merekadimintamenandatangani surat pengundurandiri.Tuduhan terhadap mereka adalah mengadakan rapat gelap dan memaksa para buruh yang lain untuk mogok. Mereka baru pulang sekitar pukul 19.00. Sangat menyakitkan, pemecatan mereka itu disaksikan oleh pengurus SPSI dan Depnaker Sidoarjo. Ketika 13 buruh diperikeadi kantor KODIM, Marsinah menemui si Z, salah seorang wakiJ buruh, bahwa yang bersangkutan dipanggil oleh KODIM. Saat itu Marsinah memberi pesan ke si Z, bahwa kalau diinterograsi oleh KODIM, jawabannya ada di si Y. A K SI SO LID A RITA S diterbitkan oleh Komite Solidaritas untuk Marsinah (KSUM). Alamat kontak, S urabaya; Jl. Rungkut Barata 1/17, J a k a rta : FSB Jl. Diponegoro 74 Jakaita 10320, B andung; Jl. Terusan Katamso 16, Y ogyakarta: Jl. Sagan Kidul 8 SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH

– PERPUSTAKAAN AIRLANGGA 13 orang buruh yang diperiksa Scusai kerja, ADLN Marsinah mcmpcrlihatkanUNIVERSITAS kcsctiakawannyamcncari di kantor KODIM. Tapi yang dicari bclum pulang. Sekitar piikul 19.30, Marsinah bersama si A mengendarai sepeda motor pergi ke Kantor KODIM, tapi ke-13 buruh itu sudah tidak ada di sana. Marsinah kemudian pulang ke tempat kontrakannya.

Setelah berganti pakaian, Marsinah malam itu juga pamit ke pemilik kontrakannya untuk ke rumah temannya si B. Kepada si B Marsinah meminta surat kesepakatan perundingan dengan perusahaan. Di rumah si B, saat itu ada temannya si C dan D. Sekitar, pukul 21.30, Marsinah mengajak si C dan D untuk makan di Tugu Kuning, tapi karena sudah malam C dan D menolaknya. Maka berpisahlah mereka, Marsinah pergi menuju Tugu Kuning, sedang si C dan D pulang ke arah rumah kontrakannya masing-masing. Sejak itulah Marsinah tidak pernah muncul lagi di pabrik. Tiga hari kemudian, pabrik yang mempekerjakan 500 orang buruh itu geger, Marsinah dikabarkan telah tewas.

REKOMENDASI AKSI 1.

Menuntut pihak kepolisian agar mengusut pelaku pemubunuhan Marsinah secara tuntas dan obyektif, dan mengumumkan hasil-hasilnya kepada masyarakat luas.

2.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 13 orang buruh PT CPS oleh KODIM 0816 Sidoarjo, dianggap batal demi hukum karena tanpa melalui putusan P4P/P4D, atau melawan UU No. 12/ 1964 tentang PHK dan UU No.22/1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan.

3.

DepartemenTenaga Kerjaharussegeram encabutPeraturanM enteriTenagaKerja No. KEP.342/ MEN/1986 tentang pedoman/petunjuk umiim pemerantaraan perselisihan hubungan industrial, yang salah satu pasalnya mensyahkan campur tangan aparat Pemda, KODIM, POLRES da’am menangani aksi mogok buruh.

Kirimkan surat, telegram, facsimile kepada: 1. Jenderal TNI Feisal Tanjung Panglima ABRI Mabes ABRI, Cilangkap Jakarta Timur 2. Letjen. (Pol) Banurusman Kepala Polisi Republik Indonesia Mabes POLRI Jl. Trunojoyo 3, Jakarta Selatan 3. Drs. H. Abdul Latief Mentcri Tenaga Kerja Republik Indonesia Jl. Gatot Subroto Kav.51 Jakarta Selatan

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KEI w a NO.: KEP-72/M EN/84 TENTANG DASAR PERHITUNGAN UPAH LEMBUfc MENTERI TENAGA KERJA,

M caim ba^g

Mcngingat

;

:

-

bahw a un tu k mcnghindari terjadinya kcsimpang-siuran dalam m enetapkan upah letnbur, naica perlu ditetapkan adanya suatu kcsatuan pengertian daripada kom ponen upah yang d ip x rg u n aijn sebag3i dasar pcrhitungan upah Icmbur;

-

bahwa untuk penetapan upah lem bur juga telah didcngar saran dari pcrtem uan trip a rtite vojcilwakil pcngusaha/PUSPI, karyaw an/FB Sl dan Pcm erintah;

-

bahwa untuk itu pcrlu dikeluarkan K cputusan M cnlcri Tenaga Kerja tentang Dasar P erhiturân Upah Lembur.

I. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Undang-undang No. 1 Tahun 1951; Peraturan Pcm erintah No. 4 Tahun 1951; Peraturan Pcm crintah N o. 8 Tahun 1981; K cputusan Presiden Rl N o .4 5 /M /1 9 8 3 ; Kcputusan Presiden RI No. 24 Tahun 1983; Peraturan M cntcri Perburuhan No. 55 Tahun 1953; K eputusan M emeri Tenaga Kerja No. 199/M E N /l 983.

MEMUTUSKAN: M enetapkan

K EPUTUSANM ENTERI TENAGA KERJA TENTANG DASAR PERHITUNGAN UPAH LEMBU1L

Pcrtam a

M cucabut:

i

1. Surat K cputusan D ircklui Pem binaan Norma-norma Perlindungan Tenaga Kerja No. 2/K PTS/ D PN PTK /I972 tanggal I November 1972. 2. Instruksi D irjca Binalindung Tenaga Kerja No. lns-5/D P /1980 tanggal 2 April 1980 k h u su sn ji tentang pcncntuan kom poncn-kom poncn upah dalam k aitannya dengan u p ah Icmbur b « s« ra pcnerapan cara pcrhitungannya.

Kcdua

K om poncn-kom poncn upah scbagai dasar pcrhitungan upah Icmbur adalah scbagai bcrikut: 1. 2. 3. 4.

Upah pokok; Tunjangan jabatan; Tunjangan kcm ahalan; Nilai )>cmbcri;in calu untuk karyaw an sendiri.

Kctiga

Juinlah nilai kom ponen yang dipcrgunakan sebagai dasar pcrhitungan upah Icmbur tcb agiim aiu dim aksud dalam Amar Kl'.OUA, tidak bolch kurang dari 75% dari juinlah kcscluruhan u p ah vltu dibayarkan di dalam satuan w aktu yang sama.

Kccmpat

Cara pcrhitungan upah kerja Icmbur adalah sebagai berikut:

A. Apabila kerja Icmbur dilakukanpada hari biasa: 1. U ntuk jam kerja Icmbur pcrtam a harus dibayar upah sebesar I t t (satu ttte n g a h ) kali u p u scjam. 2 . U ntuk setiap jam kerja Icmbur bcrikutnya harus dibayar upah sebesar 2 (dua) k ali upi~ scjam.

B. Apabila kerjalembur dilakukan pad* hari istirahat mingi;uandanatau haxi taya rcsmi: \ . U ntuk sctiap jam dalam b3t3S 7 (tu ju h ) jam atau 5 (lim a) jam apabila hari R jva t« w b '.c ja tu h pada hari kerja terpendck pada salah satu hari dalam 6 (enam ) hari kerja sen'.i/igcu. • harus dibayar upah scdikit-dikitnya 2 (dua) kali upah scjam.

95

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 2. U ntuk jam kerja pertam a selebihnya 7 (tu ju h ) jam atau 5 (lim a) jam apabila hari Raya ter* sebut ja tu h pada h ati kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 (enam ) hari kerja sc* minggu, harus dibayar upah scbesar 3 (tiga) kali upah scjam. , 3. U ntuk jam kerja kedua setciah 7 (tu ju h ) jam atau 5 (lima) jam apabila hari Raya terscbut ja tu h pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 (enam ) hari kerja seminggu dan seterusnya, harus dibayat upah sebcsar 4 (em pat) kali upah s c ja m .1 Kclima

:

U ntuk m enghitung upah scjam adalah scbagai berikut: a. Upah sejam bagi pekerja bulanan: 1/173 upah sebulan; b . Upah sejam bagi pekerja harian: 3 /2 0 upah sehari; c. Upah sejam bagi pekerja borongan atau satuan sama dengan 1/7 rata*rata hasil kerja sehari.

K ccnam

K ctujuh

' Kedclapan

Kescmbilan

Pcrhitungan upah Lem bur yang mcnyimpang dari ketcn tu an tcrscbut di atas harus m endapat ijin pcrsetujuan dari D ircktur ie n d ra l Bina H ubiihjan Kctenaga kerjaan dan Pengawasan Norma Kerja. :

Bagi Pcrusahaan yang telah m endapat ijin pcnyim pangan w aktu kerja sebclum diberlakukannya Surat K eputusan ini, m aka persyaratan pcrhitungan pem bayaran upah L em bur berlaku sebagaimana yang ditetapkan dalam ijin pcnyim pangan w aktu kerja sampai dengan habis masa berlakunya.

:

Bagi Perusahaan yang telah mclaksanakan dasar perhitungan upah lem bur nilainya lebih baik me* nurut Surat K eputusan ini, m aka untuk sclanjutnya dasar perhitungan upah lembur tcrscbut tc ta p berlaku.

:

Surat Keputusan ini mulai berlaku scjak tanggal ditetapkan dengan k etcn tu an apabila di kem udian hari tcrnyala ada kckeliriian akan dipcrbniki scbagaimana mcstinya,

D itetapkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal

: 31 Maret 1984.

M tiN T U R l T E N A G A K U R JA ,

S U P O M O

96

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA PENJELASAN SURAT KEPUTUSAN M E N TER lTEN A G A KERJA NO.: KEP-72/M EN/84 TENTANG D A S A R P E R W T U N G A N U P A II l,B M H U R

1.

Surat K eputusan M cntcri Tenaga Kerja ini m cnetapkan kom ponen-kom ponen upah dan pcrsyaratan yang dip
2.

Nilai catu un tu k karyaw an scndirl dim aksudkan adalah nilai daripada scmua pcncrim aan u n tu k karyawan sendiri, baik yang berwujud bahan makanan p ok ok m aupun berbentuk barang, misalnya: bahan natura yang diterima dan dinikm ati bcrsama kcluarganya tidak diperhitungkan scbagai dasar pcrhitungan upah lem bur.

3.

U ntuk m enghindarkan agar pcnerimaan karyaw an yang berw ujud upah lem bur terlalu kecil jika dibandingxan dengan jum lah keseluruhan upah yang dibayarkan scrta u ntuk mcnuju ke arah bentu k -b en tu k tunjangan ving scdcrhana yang dipergunakan scbagai kom ponen upah, w alaupun telah d itetapkan kom ponen-kom ponen u;a.h yang dipergunakan scbagai dasar pcrhitungan upah lem bur, diperlukan pula a d a n y a batas m inim al nilai d ari jurriah kom ponen-kom ponen upah yang dapat dipergunakan scbagai.dasar pcrhitungan upahTcm bur; ' ’

4.

Apabila nilai jum lah kom ponen upah yang dipergunakan sebagai dasar pcrhitungan upah lem bur ssbagairrajia ditetapkan dalam diktum Kedua Surat K eputusan ini kurang dari 75% dari nilai jum lah keseluruhan upah ving dibayarkan dalam satuan w aktu yang sam a, m aka dasat perhitungan upah lem bur tidak b trd asark an a t y komponen* kom ponen yang telah ditetapkan dalam d ik tu m Kedua Surat K eputusan ini, tetapi dasar pcrhitungan u p ah lembur harus didasarkan atas jum lah ^ ' ‘‘druhan up ah yang dibayarkan yaitu 75%-nya.

Contoh I: Upah Pokok Tunjangan Jabatan Tunjangan Kemahalan Nilai Pcmbcrian Catu

1 .5 0 0 ,-

1.000,5 0 0 .7 5 0 ,-

Tunjangan Transport

3.750.

2 5 0 ,-

Jum lah

4 .0 0 0 ,-

Dalam hal struktur kom ponen upah scpcrti tcrscbut di alas maka nilai kom ponen yang dipergunakan scbagai d i# r pcrhitungan upah lem bur adalah sesuai dengan diktum Kedua Surat K eputusan M cntcri Tenaga Kerja No. K EP-72/ MEN /S 4 , yaitu scjumlah Rp. 3.750,— karena nilai jum lah kom ponen tcrscbut lebih dari 75% 'jtka dibapdingkm dengan jum lah keseluf uhan upah yang dibayarkan yaitu Rp. 4 .0 0 0 ,Contoh II: Upah Pokok Tunjangan Jabatan Tunjangan Kcmahaton Nilai Catu Tunjangan Tunjangan Tunjangan Tunjangan

Uadir Premi Transport Pcrangsang Jum lah

: : : :

*

1.000.— 5 0 0 ,5 0 0 ,-

1 2 5 0 ,— 2 .2 5 0 .-

: :

7 S Q ,1.000,— 1 .5 0 0 ,2 .0 0 0 ,-

:

7,500 ,—

Dalam hal struktur kom ponen upah scpcrti tcrscbut di atas (C ontoh 2), maka nilai kom ponen yang dipaka: sc b a n : dasar pcrhitungan upah lem bur adalah dik tu m Ketiga Surat Keputusan Mcntcri Tenaga Kerja No. KEP-72/MEN/$~ yaitu 75% dari jum lah keseluruhan upah. Scbab perbandingan antara nilai kom ponen yang dipergunakan scbagai dasar pcrhitungan upah lembur dirnak su i diktum Kedua dengan jum lah keseluruhan upah yang dibayarkan kurang dari 75%. dan stru k tu r kom ponen u p n scpcrti di atas nilai kom ponen yang.dim akuid dari diktum Kedua hanya 30%*«ya dari jum lah V.cseluruhin upiH yang dibayarkan. Dengan dikcluarkannya Sural K eputusan M cm cii Tenaga Kcija No. KEl'*72/MliN/B4 bagi p e r u u h a m -p e ru w lu u yang pada saat ini telah m endapat ijin pcnyim pangan w aktu kerja, maka pcrsyaratan pcrhitungan p em b a y a rtj

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


upah Icmbur tetap berlaku scbagaimana telah d itetapkan dalam ijin penyim pangan tcrscbut sampai habis masa berlakunya. U ntuk ijin penyim pangan w aktu kerja sclanjutnya peraturan pem bayaran upah Icmbur harus didasar* kan Surat Kcputusan. 6.

Dengan dikeluarkannya Surat K cputusan M entcri Tenaga Ketja No. KEP-72/M EN/84 bagi pcrosatoan yang telah mclaksanakan dasar pcrhitungan upah Icmbur nilainya Icbih baik daripada dasar pcrhitungan pem bayaran upah lem bur bcrdasarkan Surat K cputusan ini, maka u ntuk dasar pcrhitungan pem bayaran upah lem bur sclanjutnya tetap berlaku scbagaimana telah dilaksanakan scbclum ditcrbitkan Surat K cputusan ini.

Jak arta, 31 Maret 1984 MENTERI TENAGA K ERJA , I

S U D O M O

98

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA No. Lampiran-:

Pcrihal

*>•3 6 2 / 6 7 '

La.-

.

{‘ Jakar t a, 8 P c b ru a ril9 6 7 . . ...

f. K ep a d a, : Pclaksanaan UU tentang pem utusan hubungan kerja di pcrusaliaan Swasta.

' **

2,

S d rsd r. K cp ala;K antor Daerah Ressort D epartcm cn Tenaga K$rja. ,r

•

Sdr-sdr. K etua P4 D acrah dsn P4 Pusat ’ di S E L U R U U IN D O N E SIA .

Dengan m enarik kcm bali Instruksi-instruksi M cntcri P erburuhan tanggal, 29 Septem ber 1964 No. 9/Inst/64 dan tanggal 24 D csem bcr 1964 No. lS /ln s t/1 9 6 4 , bcrsama ini kami sampaikan pctunjukpetunjuk yang harus dipakai oleh Petugas-petugas’dalam incnyelcsaikan pem utusan hubungan kerja inenurut Undang-undang No.: 12/1964 sebagaibcrikut: . * 1. Tiap perm ohonan Izin harus dilakukan dengan mengisi d aftar d i m ana disebutkan haj-hal sebagai b erikut: a. b. c. d. e. f. g. h.

Nama dan tem pat kedudukan perusahaan dan pem ohon. Nama orang yang bcrtanggungjawab di perusahaan. Nama dari pckcrja/pckerja-pckcrja yang dim inta pem utusan hubungan kerja. Umur dan juinlah kcluarga dart pckerja/pckcrja-pekerja. Bcrapa juroJah dinas kerja dari tiap pekerja. Bcrapa penghasilan terakhir bcrupa uang dan catu dengan cum a-cuma sebulan. AJasan-atasan dari Pengusaha sccara te rp c rin d u n tu k m engadakan pem utusan hubungan kerja. Qukti, bahw a telah diadakan perundingan scbagai dim aksud pada, pasal 2 dari U ndang-undasz No." 1 2 /1 9 6 4 .'

2. Perm ohonan izin harus d ibubuhi meCcrai tempe! ad Kp. J , - atau dibuat atas k erta j b e rm e ie n i

‘^P-3 3. Izin tidak diperlukan, jika hubungan kerja diadakan u ntuk w aktu yang tc rte n ty , dalam hal mana ; P cngusaha'scbclum diadakan hubungan kerja m cngadakan' pcrjanjian dengan pekerja-pekerja yang BcrsangkutanV 1 4 .,Bilam ana hubungan keija diputuskan Pengusaha dengan persstujuan pekerja, m aka tc ta p -d ip e rlu k a

* " iz in , tctap i, jika pcrsctujuan inf tcrn y ata dari pcrjainjian yang dibuat kluisus u n tu k itu pada w akta pem utusan dan'ditandatan gan i oleh kedua belah pihak, maka pada dasarnya tid ak ada alasan untuk m cnolak perm ohonan Izin. 5. Harus diselidiki apakah bctu ! telah diadakan scgala usaha untuk m cnghiridarkan pem utysan h u b u n jan kerja misalnya dengan organisasi bu ru h atau pekerjanya sendiri. ' ” 6.v Izin tid ak bolch d ibcrikan,bilam an a pem utusan hubungan kerja didasarkan atas: ,

a.

hal-hal yang bcrhubungan dengan keanggotaan suatu scrikat b u ru h yang tid ak terlarang at*a karena kegiatan^dalam xangka b u ru h .d i.lu a r ja m kerja atau dengan izin majikan sew aktu j m kerja.

b . . pcngaduan buruh. kepada yang bcrw ajib{m engenai tingkah laku Pengusaha karena te rb u W mclanggar peraturan Negara. , ......... faham , agam a, aliran, suku, dacrah, golongan atau kclam in. H endaklah diselidiki, ap ak ah a i i Ll. alasan-alasan tcrsebut w alaupun disem bunyikan. • , 7.‘; Bi]amana pada saat diadakan pcrjanjian' kerja tidak diberlkan adanya masa percobaan, n u k a i a h aru s’ diartikan', bahwa' tidak ada masa percobaan, ichingga pem utusan hubungan kerja h an y a 6 pcrbolchkan, jika telah m endapat izin, w aiaupun'm asa kerja buruh yang bersangkutan b elum m :lam paui tiga ta h u n . . 8. Dengan tem n at'k ed u d u k an Pengusaha harus diartikan pula tem p3t d i m ana b u ru h dipekerjakan. 9 . Dengan tid a \ mcngurangi lu k Pengusaha u n tu k m em ajukan pcrm ohonannya langsun'g kepada P a n ita D aerah/P uiat, icbaiknya Pengusaha m em beritahukan niatnya u n tu k m cngadakan pem utusan babungan kerja kepada K antor Ressort D epartem en Tenaga Kerja yang bersangkutan. r

III SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 10. ;Bilamana dipcrlukan, m aka P4 D aerah/P4 P u sa td a p a t m emberi kuasa kepada k an to r R essort/D aerah D cpartem en Tenaga Kerja balk secara um um m aupun tecara khusus untuk m engadakan penyelidik* an atas nam a kedua Instansi tc rscb u t. . . 11. P4 Dae'rah dan P4 Pusai dalam tem po scslngkaw ingkatnya seiudah ada pcrm intaan pem utusan ‘" ' ' hubungan kerja membawa pefsoaiannya ke sidangPanitia u ntuk diselesaikan*... 12. Dalam m cnyelesaikan persoalan mcngcnai pem utusan hubungan kerja kebijaksanaan yang harus dipakai scbagai berikut; a.

pada um um nya pcrm intaan izin u ntuk m engadakan pem utusan hubungan kerja dapat dibcrikan, oleh karena bu /u h telah m ehnggar hukum atau mcrugjkan pcrusahaan.

b.

dalam m engadakan penilaian tentang mclanggar hukum atau mcrugikan pcrusahaan diambil dasar scbagai berikut: 1 b l . Kcsalahan yang dianggap bcsar:

'

\"

a*, 'p c n c u ria h d a n pcnggelapan;* b. ' pcnganiayaan Pcngusaha, kcluarga Pcngusaha atau tem an sckcrja; c. m cm ikat Pcngusaha, kcluarga Pcngusaha atau tctuan sckcrja; d. m crusak dengan scngaja atau karena kccerobohan rnJlik pcrusahaan; e. m cm bcri keterangan palsu; f. m abuk di tcm pat kerja; g. mcnghina secara kasar atau mcngancam Pcngusaha, kcluarga Pcngusaha atau tem an sckerja; h. m cmbongkar rahasia pcrusahaan atau rahasia rum ah tangga Pcngusaha. b 2 . Kcsalahan-kesalahan u n tu k m ana dibcrikan peringatan-pcringatan terakhir: a. b.

m cnolak pcrintah yang layak, w alaupun (elah dipcringatkan; mclalaikan kew ajibannya secara scrampanganL;-

b 3 . KcsalaJtan-kesalahan u n tu k mana dibcrikan peringatan-pcringatan: . Tidak cakap m clakukan pekcrjaan, w alaupun sudah dicoba d i mana-mana. c.

Jika kcsalahan dianggap bcsar scpcrti dim aksud di b l . maka kepada yang bcrsalah kan hukum an pem utusan hubungan kerja tanpa pcsangon dan uang jasa.

d.

iik a kcsalaJian-kesalahan.diperbuatfuntuk. m ana^diberi pcringatan terakhir yang bcrsangkutan nVasih m clakukan kcsalahan, m aka kepadanya dap at'd ib eri hukum an pem utusan hubungan kerja dengan pcm bcrian pcsangon saja.

1,1•'b ' •r; -

'i*•?•>•».» •ct

■,

.j

;!><•, i t *

: •.

diberi*

•<

,c., Dalam h a l.ik c sa la h a n ^ n tu k m ana dibcrikan pcringatan dan yang bcrsangkutan tidak mcng. hiraukannya, m aka kep ad an y a‘dapat diberi hu k u m ah 'p cm u tu san hubungan kerja biasa, untufc mana ia m endapat pcsangon rncnurut pem berhcntfa’n biasa. 1 13. Bilamana dalam pcrusahaan d an pcraturan pensiun, di mayna d iten tu k an , bahw a b u ru h spsudah masa kerja atau usia te rtc n tu dapat dipensiun, maka dalam hal dcm ikian, pem utusan hubungan kerja dapat dilakukan tan p a izin dari P4 Dacrah atau P4 P u sa t.4 14. Bilamana <Jf scsuatu pcrusahaan ada pcraturan len tan g schorsing atau ten tan g pem bayaran selam a dalam tahanan, m aka dengan kcw ajiban scpcrti tercan tu m pada pasal 11 Undang-undang No. 1 2 / 1964 diartikan kcwajiban berdasarkan pcraturan schorsing atau peratyran pem bayaran sclama daiajn tahanan itu. I S l'S e s u a i’dengan' penjelasan seperti y an g 'd im ak su d tentang pasal 12 Undang-undang N o. 12/1964 terseb u t, m aka semua perusahaan selain dari Pcrusahaan Negara dari Pcrusahaan Daerah yang <2j* b e n tu k 'n ien ’uru t Undang-undang N o. 19/1960 dan Pcraturan Pem crintah adalah m asuk ju risd ijai dari Undang-undang No. 12/1964 dan karena Itu 'pcrusahaan yang dim aksud harus m em inta perm ohonan, jika ingin m engadakan pem utusan hubungan kerja dan peûsahaan-perusaluan yang .sahatnnya sebahagian atau jelu ru h n y a dim iliki atau dikuasai Pem etintalt tidak dikecualikin dari kewajiban m em ajukan perm ohonan m tnta izin m engadakan pem utusan hubungan kerja. 16. Dalam m enghadapi perm ohonan pem utusan hubungan kerja secara masal perlu diadakan penyelidikan yang tcliti dan dipertim bangkan usaha-usaha tid ak dapat dihindarkan.

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA •'DemikJanlah, agar scm ua Petugas-petugas D cpartcm cn Tenaga K eija di DaeraK ilari P iaatnK ngindah* kan. hal-hal terscbut dan mcngambil kebijaksanaannya dalam mcnyelesaikan persoalan-penoalan terieb u t m cnurut garis yang ditetapkan terscbut di atas. .

MENTERI TENAGA KERJA u .b . • D irektur Jendral Urusan Pcrlindungan dan P e r a w a ta Tenaga K erja, •

SOETARTO

' -*

"11 1 L I tC' " ';"Pi-'-lIUb’lAVLAAN .:;nv..sa ik l a n g c a / s u \\ A 15 A Y A

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH

m


! " W » uAWJP&MWysi LampiranaiiXTtv.i-ndr.'*:?'?;uk:iur*:-sv>;c>.i; Pcrihal

:

Tata cara Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.

Ocsember J973

It Pcngusaha JDONESlA.

Dari bcrita-bcrita yang pcngusaha yang bclum /kui Undang-undang No. 12 Tahi

wa m asih banyajc m kerja m enurut

Berhubung dengan itu scbagai b trik u tT

1 hubungan kerja

1. Pcngusaha diwajibkan kerja (pasal I ayat (1) I

lUtysan hubungan

2. Pem utusan hubungan kerja dilarang: a.

sclama buruh bcrhalangan m cnjalankan pekerjaannya karena kcadaan u k it m enurut kcterangan doktcr sclama w aktu tidak m clam paui 12 (dua bclas) bulan terus-mcncrus.

b.

karena buruh m em enuhi kcwajiban Icrhadap negara yang ditetapkan oleh Undang-undang atau Pcm crintah, atau karena mcnjalankan ibadat yang dipcrintahkan agamanya d an yang disctujui Pcm crintah (pasal 1 ayat (2 ) Undang-undang No. 12/1964).

3. Apabila sctclah diadakan scgala usaha pem utusan hubungan kerja tidak d apat dihindarkan, pengusalta harus m erundingkan m aksudnya u ntuk m cm utuskan hubungan kerja dengan Organisasi Buruh yang bersangkutan atau dengan buruhnya sendirj (pasal 2 Undang-undang N o. 12 /1 9 6 4 ) bila dilam pcrusahaan tcrscbut tidak ada organisasi buruh. 4. Bila perundingan tersebut pada (3) d i atas nyata-nyata tidak mcnghasilkan persesuaian pahajn, pcngusaha hanya dapat m cm utuskan hubungan kerja dengan b u ru h se tch h m em pcrqleh izin dUri Panitia Penyelesaian rcrselisihan P crburuhan Daerah (P4D ) bagi pem utusan hubungan kerja per* seorangan, dan dari Panitia penyelesaian Perselisihan Pcrburuhan Pusat (P4P) bagi pem utusa# hubungan kcija lO o ra n g a ta u lebih (pasal 3 Undang-undang N o. 12/1964). 5. Izin pcm ulusan hubungan kerja tid ak dipcrlukan, bila dilakukan tcrliadap bu ru h dalam masa per* cobaan (pasal 4 Undang-undang N o. 12/1964). 6. Perm ohonan izin pem utusan hubungan kerja beserta atasan-alasannya yang m enjadi dasarnya ta ru j di3jukan secara tertuiis kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan PcrburuJian Daeraii (b a g ip e m u M an hubungan kerja pcrscorangan) dan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Pcrburuhan Pusat (IMP) bagi pem utusan hubungan kerja 10 orang buruh atau lebih. 7 . P4 Dacrah dan P4 Pusat m cnyelesaikan perm ohonan izin pem utusan hubungan kerja dalam w ik tu scsingkat-singkatnya, m enurut ta ta cara yang berlaku u ntuk penyelesaian pcrburuhan (pasaj 6 Undang-undang No. 12/1964). 8. Dalam mengambil keputusan terh ad ap perm ohonan izin pem utusan hubungan kerja P4 P*eraî dan P4 Pusat nxcm pcrhalikan keadaan dan perkembangan lapangan kerja serta kepentingan buruh dan perusahaan (Pasal 7 Undang-undang N o. 12/1964). 9 . Dalam hal J 4 Daerah atau P4 Pusat m em berikan Izin pem utusan hubungan kerja m aka dapat di* tctap k an pula kcwajiban pcngusaha u n tu k m em berikan kepada b u ru h yang bersangkutan ta n g pcsangon, uangjasa dan ganti kcrugian lain-lainnya. 10. Apabila salah satu pihak tid ak dapat m encrim a putusan P4 D aerah, m aka dalam w ak tu 14 hari sctclah putusan ditcrlm a oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik bu ru h dan atau pengusaha m aupun organisasi B uruh/atau Organisasi Pengusaha yang bersangkutan dapat m inta banding kepada P4 melalul P4 D aerah (pasal 8 U ndang-undang N o. 12/1964).

124:

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


VoCi h csw U :U /T u tu s a n P4 Pusat te rse b u t’dl atas m erupakan putusan tcraklur dan tidak ada kcm ungkinan u ntuk m int a banding pada instansi atasan .D em ikianlah agar Saudara m cngctahuinya.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA, TRANSM1GRASI DAN KOPERASI D irektur Jendral Pcrlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja,

SOETARTO

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


Lamplrari

:

Pcrihal

:

IN STRU K SIM EN TER I TENAGA K ERJA N o. 2/Instruk&i/G7 tentang LARANGAN PEMBERHENTIAN TENAGA K ERJA SECARA MASSAL OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA TANPA KONSULTASI DENGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA

rc n jia liA n n -p c iu sa h a a n Negara, lalnh pcfusahaan'pcrusahann yang tnodalnya ic lu ru h n y t aluu untuk scbagian dimiliki oleh Negara tcrm asuk ke dalam nya yang b erb e n tu k Pcrscroan Tcrbata*, tid ak diperbolehkan m clakukan pcm bcrhentian tenaga kerja secara massal lanpa terlebih dulu m cngadakan konsul* tasi dengan D cpartem en Tenaga Kerja.

K ctcntuan Lnl -diam bll mengtngat kem ungkinan-kem ungklnan yang n egatif dari pem bcrlicntlan itu bagi m asyarakat scbagai kescluruhan sckalipun tindakan terscbut berdasarkan ala&an-alasan yang d apat diten m a dan m ungkin sccara bcdri}fs
MENTERI TENAGA K ERJA ,

126

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


NO

Vi

a

[2

o e e

'S

V «> S* no c

3 e V

= «

o

'/“I O' 2 < 5* .n. £ n Q

i" §" k a* r M 2 £n

c D

fS

« 3

«

o

o .*

?3 ■*raD cU

?= c5

«

oc o c

.*

Z S

o

00 S 5 Ec

c o •o

c

« a

£ —

I ‘t? &• ?,

g§ < S

§ z

z

—<

^

£ £ U k4 m? ^ M*i i CO D U JO

i u.' £_

o£

t o LU > 0. a . 2 a Z C O 5 D 2 2 5 to Cu u!

UJ LU fl* u a.

cc <

Z 3 a 5 D a . v* LU

US C . ^rl

w

tt

•D O C\ a.

•j ■a

e a j;

£

o. c

E

a

75

jO

«

trtJ

e «

P9 X

ps

o £

o 2.

c 3 3 & ■*•

a

3

<

I n« a Xi <■* .:= a = o I g ex n ^

3

H C* UJ A.

«s

c»


5 2 f*

r» O

^

<

K (A

2

< <

5 3 r5 C\ e

H

« 9 w jz. 0* eg

M o

On O 2

2

is C H x 2 & < c O n u

§ .2

a S D X J 2 2 D W a .

oo UJ

g

Q 2 O H < Z w O w)

13 2 O Q

s

y 3

S3 *

p«a 8 •g

% Z

n

e | *•! I-S *

00 c

Jf ff £

ES °

tO

s j CO £

«, 2 SL£

«

*

ea C

< 1 ^ 1 I & * g

TJ

1I

•a re

§ I1 * iS § 5 «n m 452 d «° G £i . &J< ra -z l&'ZH ff

E *2

5 ,2

£H 2

B i s CtJ

^ UJ

I

H

§£

5 “re B

S

a> .5 s^ “ T UJ treO < /)

•*•

c 2 S’-s

« « S.§

2 T2 ^ w 2 £_ qO « C j ;E ’O co a. 3 — 3 a • - «* C bO •tr> U & 1=11 o “ 60S *g * k9 S S*25 en LU c *2 <3 e bQ c ft. t e .S ? re E< «9 3 .5 —re cop *» ■© a3 '5 (Q — # X u I S- 55 2n c3D n 2 *5 •£ a o. 3 IF B..3 2 e 6 « ft£

III

n

•*■ eo 5

« 2*3 V i c to «> M *9 n *» A

« <* ■t* c S C ^ a 1 a - 6 4» t« J* CO °o t ,^5« J-3Jv55 °O c c 8 - g -3 c c c o ? O 5 I •* u 00 cl BO S 5 C e 73 e c a 60 c < / C t> Di O a t, - f *o

s>-0

-5 ~ 3 & c —

[SJa-S /> 3 r ev w.C 0.2

n •v(T M C n 2.

O

3 •O 3 .c e 3 3 3 E* 4 a •nn

£

c "

H i •8

a. N

2

s

S i % ■o

ca

■o .53 •o

en

DO X

ft JS

a 3 3 E a.

e

£

3

3 .D

c

C n 60

•CT o M

re

Ijs£S— 2 3 «

8f i g *S -o •l? f ^ Q.J2 re ^ 5 5 r§ r»

1

E -o ** c e

.2

2 *3 C a O rv « £ •*

RS

II •cr-* 2

Sg

vt' ^ ft. *0

i! ■§•5 c « « - S re f ! *£? S I g >* o . l i i8 i fts ? o - f i C "O w _ C S C .» c «< 5 W Ml C ct>o e ■S g*4? J2 S J3 i & j; n E c J3 Z g E ra A ». u SI Xk. «S - w n 0. 6 • g *€ 5^ a cv E I £ •* u : i § t w 3c s s - ~ *J re « a .0 <3 3 i § 1 JZ A ~ « 3 ■ ° | i ? a «9 e « E f . re A a E 6 * g ^ ^" £ e a 3 J2 I S J3 ^#«5 > 4 ..e »« r a 00

1

n r»


~



lO u 2 O 2

2 -J § §

3 c* 3:

g_

2

< ,c_

5

2 < Q 2 < H < <

i <

7 >

Z 2S= a < ** < <2 *oH - <

a.

Ui

C.

He«

•n

D -i

05

< u

X

<

z

2 CO CO < * O o o 3t u Q.

<2 2j ^ i ^c 2 u < ■< < O sa *•Q X < < a-.

s a

C,

I $1

2

8 2 -J

a D o. UJ a

a

2 LU fcO

s

41

^5 •a c o *

c a «0“ re 6 c Jl a •a « .*re i ^ re Q. '

M *3c re.a

C

* E *° .. «2 -* 2 » *J

a

ra•3

a e -0

3

S'S

» *

V JZ

t

•S 88

a re

2 *0 !2

M 3

M

*3

3

C '0 . a a n e « S

«

.

3 . 'C 6 0•b re 8.'S I •o U C

IO s60 *0 .3

c60c605 ?

vt a A.

M

rce c a ■rae c

Z>

n a

a

.0 «

6A c

3 'a. * »§

II

* a re

"t-JS

2 < * (/) 5 H D 7. u S

e n

s u e w

5?.

m

£ 5

3 a.

•0 .c c _a

g

re

£ r»

■6 *w

re

*=> S

« JZ

re £

1

73 I* 0 e re <9 O. w n v a a- 2 re £■ j2

1/1

« 00 a. a re c aO C ?A O < §

ta «> eo £ XI §8. ^2 * cCl 3 O. 60 E re c c •- 0 CO c rs ’ re £ >> "3 C 3 0b e

c

•0

•o c

3

•9

ID O

<

O ‘2 c* tt

a.

g

C/1

ci

C

3 a Q. V >

M

w ««.SA

NO O'

.re HA

S ^ 2 o •8 r n» T3 _ C

a.

Tre J

•«!

s£ > O '" re• < rt

*Wn 2 cm ri <2 *&!S» s9 ™S a ** tov a -<3 o« .

2 «< J2 2

9

■im

O


re re to

^

2*§ e

i n GO

a «(rt

C

it re T3 a.

487 486

00

UJ

y.

7L %

<

5 UJ D

7

zSz

-

t *».a n 9 2 _J 00 — U i. aO c-52 2

oO $ SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA LAMPIRAN II KEPUTUSAN PRESIDEN REPU8UK NO. 123 TAHUN 1963

INDONESIA

KEPUTUSAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA N 0 - 123 TAHUN 1963.

491

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA r-!Mi

D a

UJ

Cl

X

in.1l


•;“l•!'.I

! 1-

..1 M UM :ni»

U*i Ui

SKRIPSI

IKA SULISTYANINGSIH


,16 Februar.i .19?}

)JD. Karya Kencapa - Rungkut Surabaya 50 Or anit pemogokan — prates - tuntutan pr^mi permasalahan - kenaikan upah - Polsek Rungkut koter 1iba'tan i - Depnaker kodya SBV. Premi d.icabut . Hasil - 6 Orang di. PHK

20 Februari 1991 PT. Sinar angkasa Rungkut - Surabaya Pemogokan 200 Orang Permasalahan : Uang transport karema kepindahan loko.ai ■ Keterlibatan : tidak terdata Hasil : Nihil ~ Fcr’iisahaan d U ual

23 Fobruari 1771 PT, Naspion - Surabaya Pemogokan 800 Orang Pttniiassalahan s ■ Upah - K3 Bun tu t musihah ninggalnya 3 buruh Uang niakan - Uang lrcmbur - Jam K e r j a

SKRIPSI

K eterlibatan

s - Kodim

Hasil

- Polres - Aparat militer.? ; Tidak terdata


me?—

IKA SULISTYANINGSIH


21!Naret 1991 , Sopir lin U, H4, F, dan P Pe/nogokcin - unjujk rasa 400 Orang Pbrmasalahan : .Perubahan tc?mpat mangkal , dari wanokromo ka> joyoboyo K^terlibatan s - Kadis terminal Pramda “■ Caniat - Polsek - Koramll

Han.il

t Nihil

29iMaret 1791 Restourarit top koky - Sby Mall Surabaya Mengadu ke DPRD Permasalahan : Restaurant tidak buropera si. s - Walikota. Keter1ibatan - DPRD •*- Depnaker

3 April. 1991 Panamas Malang Pemogokan dengan peruisakan p -000 Qrang Permasalahan r ~ T'MR - Premi s — Polresta Malang Ketcrlibatan - Brimob Malang Pelsek Blimbing Ia s 5 .il

s

-

THR

2

X 0 a .ji

5 April 1991 Taxi Malang-Kebon agung Pemognfcart 159 Orang Permasalahan Tarib Reptribusi torminal - Petugas keamanan Keterl:Cbatan

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


Permasalahan Kete?rlibatan

Ha»il ‘

I

: - THR - Uang Cu'hi : - Kodim - Polres - SPSI s Tidak t.rarde.*•••’

.1,2 April .197.1 PT- Adi Nusantara - Rungkut Pemogokan Permasalahan r TUP Keterlibatan s - Polsek - Koramil f'amat

Hasil

- SPSI s THR diberikon

April’.1.971 PT. Petrokimia - C - Gresik 3r>0 Oranri Pemorjokan ihr Per mafsalahan •- Uang ;} a t^hunan polsek Keter l.ibatan - Damramil Kebomas - THR X K Haj i Nasi I • IJancj jasa din*.ik!•'.an 12

...

. .1'3 r>pril 1991 PT. Usaha loka - joe oen - Malang Pemogokan 200 Orang Pfcrmastalahan j . Pencil,ti ian SPî : ■■■ Upah Ketc?rlibatan s Polresta (kasat intel) ~ Kodim Pol W.il Malang

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


Hasi 1.

s

-*SPSI berdiri ~ 5 Oranq’di

■IS. 23 April 1991 PT. Singgara - Pasuruan Pemogakan-unjuk rasa 600 Drang Permasalahan - THR . -Keter 1.i.batan : - Kodim - Polsek - Sos pal Kab. - Pemda , - Nuspika Gempol Hass.il ' Tidak t*?rdata

16* 22, 23,' 24 April dan Mri Pf. DMI Tulung Aguncj Pemocjokan - corat corot 6J. 0rnnq Permasalahan • : Upah Ketorlibatan 5 - SPST I JDepnakrar - Peranan militer , terdata : Hasil •. s -- 7 orq,prcrsnnal ia %

17,

SKRIPSI

tidak d.»l'1-ff.

*

Mei '1991 Bemo - Angkota - Lyn X - Suarafaaya Profcras Prarnyataan tf?murat Permasalahan s pRrubah^n *alur l.ol.a 'Koter 1ibat.an s ~ TjPSI 1 ■ PolwiI t«be« SPY Polda jatim Hasil s Hiss i n f s s o p i . r 2


IKA SULISTYANINGSIH


1G.' 7 Mei: 1 9 7 1 PT- FCJN Sidoarjo Protes- unjuk rasa •• p o s t e r Permasalahan s - P e s a m i o n p e r u s a h a a n pailit.

'

1

Keter1 ibatan

■IasiJ.

.19

« - SPSI -- Apindo - polres - kejaksaan - kodim - Sos pol k a b . IMih.il ; h a r t a m i l i k pr: r u s a h a a n d .1s i t a DRI

M e i ' 1991

PT. Indosprings - Gresik Pemogokan ISO Orang Permasalahan : upah harian Keterlibatan : Nuspikg kebomas Hasil : Nih.il PHK 11 O r a n a

20.

4 Juni

1991

BPR APN - Tulung Agung Pemogokan dengan tidak masuk kerja Permasalahan a - Upah

'2 0

O ra n g

-

Keterlihatan Ha?:.il

S o lid aritas

s Data t i d a k je I ass : Tidak a d a informasi

21. 4 Juni 1971 PT* Tambak Laut Subur - Banyuwangi Pemogokan d an m engu nd urk an d i r i 60 Orang perm asalahan a Uang T r a n s p o r t Ke t e r 1 i b a t a n : 3 P QI

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH

5 ter PH


Data tidak .lenqkap s - Kenaikan uanq traaport

Mas?.1.1.

22v

19 Juni 1991 !PT. Cahaya Angkasa - Surabaya P e m a tio k ftn

P en g ru aa k an

J3v - l l r a n c ! •

P e n n a s a 1a h a n

s

U ancj

ije jto rlib a ta n

i

..

s

M r e n d a p a l.k -a n

■lla v s .il

.23

dan

tra fs p o rt

l U p a r t'.i d o i.m u c j

f : f c . r i ■!p o i ' I:

Juli 1991 PT, Henson Parma - Surabaya PBitiogokan 300 Drang Permasa1ahan : Upah Cuti 1laid Waktu krcrja Keter1ibatan J)PC SPS.T Kodim Dsprtaki&r H a B .il Upah na.ii'. JS v Waktu. kr*rja d il*.Ur»r»n’ Tambfth 1:;\r\>].\ I:*•u\r*'■spt"i \

24. 1 Juli .1991 PT- Multi Arta - Surabaya Pemogokan BOO Orang Pctrmasalahan » - Upah - c:uti Waktu !;rrja Keter1ibatan s - DPC RP fit- Kodim - Depnakrr Hasi 1 8 i," '.a\ an wak tu l;srja terdafca.

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


.

M

■. . ■IlftA N A iK i-A N O Q A *

S * <■ a K A Y A 25. 3 Juli 1*91 PT. Barindo Angguri Industri - Surabaya ,Pemogokan - unjuk r a s a "" Permasalahan - Usui pc?me?catan Kabat.j persona) ?.a - Kodim K*ottsrJibatan polsek tandes - Binma* f'olwil tabes Depnaker ■ SP SI

Hasil

26.

- NIHIL

14 Juli 1991 Perum Pelabuhan Tanjung Perak- Surabaya Protea tersurat Naoalah s K $ n a .tk a n Upuh 1 Ha&il

27.

- S i s t e m kf?naik:?.n p a n g k a t s , Tidal.: t e r d a t a

19 Juli 1991

PT. Drakindo kencanatama - Surabaya ' ’Pemogokan - unjuk rasa 3 0 0 O'-an^ Perma&alahan s - Air minum - WC : Upah l e m b u r _ PP -

SKRIPSI

KPS I

-■ Tranf?|'ort*'^l -• kodim Korem Polresta sby Polsek Depnaker

Keter.libat.an

s

Hasil

: PHK 3 0 O r a n n b u r u h


IKA SULISTYANINGSIH


7 8 s

1?,

ju li.

i rr n .

PT. SAnar sarana Industri - û*- ?.baya Pcvnorjokan Pcrmasrtlnhsin • • Pwnriir.i :\n i‘-r tM3'!'.*'4! [ hrt*ni' ,1 rcHsekt. ^ p«*.ffpob •.i.x nm 1 i11j11. t■ 1‘f'' “'1 ?• i I

‘ ;! ■' '* I

111 I

!,

• :••■■>.i.1 \\;\:!:. i C J . ' ‘i ■'.1■\

2?, 2$ J u H , 1 99 1 PT. HM. Bamposrna — Prwnogok an - un.iuk P*-t•mana J.
:r Ij.hf*tan

!5urabay®. 00 f*••--vw'! 111:> h •• !’■:'TM!'1.i ' , ' )-7.HI K'-'?■ ’ U«vm;i !vt/':•!•!•• :• - Polsek t * ■

P c ? lre s

? ': y

T i.fr'.r -

• Pîmcp (1 kcmpi ) ••

K o d i.m

Sbv

T J .m u r

- MuspiV". *m >c snv '..‘prj.h n. . r crrff» n";’1

11.'itsi,i

I-r_ • • ; •• V'

inf?i•*n«'i- ';v-'■ I a .i

30.

199!

CV. Aneka Gun a kerfir.i P r-tm m i a l > 'n

SKRIPSI

''0 0

O r ? .m n


IKA SULISTYANINGSIH


Pormasalahan

? ■ Upah k?,rc?na mr 1^ ».nvjk r\':j)y;r hi •-'/•-*. h.lrfu.p

'Keherlibatan 'Hf&fsil

; 1j.'Ik ad" : Tidak ad-.

i 3*'* ■11.11.i. 1.971 FT* Or.sgindo Kencan* Tania f^ntogokan df?ngan ui1 ju k rar P<srm»isalahan s -■ Kefscj

•-•.

r'r*Y Or ■;nr :i ~

•

Keterl j.batan

Ha«siX

32.

• 0

i Vw'n V t: !*'1■

y/. foie *'"r !•’M"' kodim kcrei" Poire*? Poise1* ••• Ucpn«.v:*>■?!' : Nihil :

Agustus .1.991 PT. Perpuni Surya Surabaya 1

l^ m o g o k a n

dan

P w r m a s a la h a n

un ju k s

ra «a

!'•’ " 0

‘'I1! '.u v .i 1

U n it

••• Upah IrifnfcMr - Jam I: "'

t.oterlibatan

• PorU':? 11 kan : koram.il Poire? ■ polsek

j • trer ("'Mr:

■ Or?pn<:»'

Mnni.1 . 1.'

SKRIPSI

3 ■ ADC " 'i I'M"»11it•• Oiancr.'Mr |.«,h pa!>.r..fn


IKA SULISTYANINGSIH


4,( Agustus 1991. . UD. Karya Kenc^na - Surabaya .■Pemogokan 50 Orang Tuntutan Premi K esejahts?raan I• r•ja Dnpnakrct Krat.€?rl'ib* tan Penyidik psgawai negsri sipil Drpn -'.kcr . Polsek Korami1 IIan hr.1 pa I . Hasi). F-rem j. di b~: rx I:«n PeraRl i-iIh.’sn ân ti.tr' tan iainns •? .1.r I - p']i;>

12 Agustus 1991 Pengemudi Bus Antar kota lsvat" Mad.tun Pe'rmasalahan : Khawahir an |~cnA.1."j.L untuk, fw?l'.’ .'.vuv:!:1. \|' 1oi)c\ ‘.HI1 uVipA i'm'Mr:r ;ci-.nri da) am ope?!"*!.-;. Cr.kr ■.

.13 Agustus 199). PT. Multi Manoa Indonesia - Surabaya Pemogokan 300 Drang Fermasalahan : kc?jc?las^.n sistom huhua -■ Upah dar' rinciannya - Bistsm t'orrcngan dan .1a ■■ m.lnon n-î.r1nya iut.t . ■■ K.'" Kotf?rl ibat.an s • Polsek - Koramil -- Oepnake'' Has.il ' : Tidak terT1^.Ir,

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


■13 A g u s t u s

19^1

PT. Bambang JAya - Surabaya •Pem o go ka n 1 0 0 ‘ Qrarig 'P e rm a sa la h a n 8 - A d a n y a d i a k r i m i n a b . i k©~ n a i k a n u p a h h a n y a untul;: t

K eterlib atan

i

!

Bag. Sfcaf Polsek *-* Koramil

« tidak

H a s .11

Drapnakr>r t e r dat.A

25 Agustus 1991 PT. Star Angkasa Surabaya Pemogokan untuk ketiga kal \ny:» - 1 0 0 0 Or ' ji»i - Upah Permasalahan -■ P(?nje?n.i "uw;i:;\if P,?i'j - H e n u n t '. ' h p o n m u u i l ii a n p n g u r u s SP'.M P e r t e m p e l a n KKB - D i. r: a bu t n y a x I:o r t h r ! 7 o r a n g l.?ui
Keterlibatan Ha si 1

Polisi - Pasukan angkatan darat ? - Upa h n a i l ; 8 - J3 X - Ponggantian pejngurus PUK

i9 Agustus 1991 Morodadi rungkut Surabaya Pemogokan - aksi duduk 150 Orang Permasal ahan s -- Over Tvnc' " Up.ah IrmlH.'.r

Koterlibatan

SKRIPSI

Memperker jakan kembali. 3o rekan buruh ter PHK : - Depnakr»r - Polsek • Koramil


IKA SULISTYANINGSIH


Mas'll

“ Kecamatan. - Polres Surabaya timur : Nihil ■. Untuk mercdam prates buruh perusahaan monemps1kan pengiimuman sbb. Bahwa semua yang ada ada “ Jah inllik nogarn atau uar»g negara

39. 20 Acjustus 1991 PT. Solikhin Jaya rungkut surabaya Pemogokan 200 Drang Permasalahan s Kcnaikan upah (ncrmak.vf) Has.il :■ kan elk an .10 'A, Keterlibatan : Tidak terd&ta 40. 22 Agustus 1991 PT, Rukun Santosa - Rungkut - Surabaya Pemogokan 220 Orang Permasalahan : - Kenaikan gaji ~ mcngi~ ngat naiknya- harga DBI'I * 1 -- Po»mbon'Lu.kan kantin - K3 'Keterlibatan s Tidak terdata Has.il ' , : Tidak t&rdata

41. 23 Agustus 199). PT. TJandi Djaya - Surabaya pemogokan 100 Orang Permasalahan ! - Psmbentukan PUK t - IJpah (normatif) 'K&torlibatan i ■■■• Dnpnaker •- DPC SPf-51 - Polsek

65

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


•Hasil

; s ■- PUK berdir.l - Upah naik

42. 2 September 1991 PiT• Intama Raya - Rungkut - Surabaya pemogokan 200 Drang Permasalahan s — Upah - LJancj mal.an -• uang tr.--.HBportasI - C ut!

Keterlibatan Hasil

: ~ s -

DPC GPS I Depnaker • Upah na.lk 30 ’ /Bctrdiri PUK

43. 6 September 1991 BUMJ Surabaya 160 Orang Protes - unjuk rasa Per masa 1ahan s Tun tu tan m«mpekc?rjakai) kembali 6.1 Orang terPHK dengan tidak hormat

44. 9 September 1991 PT. Drakindo Kencana Tama S u r a b a y a Pemogokan 300 Drang Permasalahan : KKD yang t o . I ah d.ibuat di abaikan oleh perusahaan. Keterlibatan s -- Polrest Polsek Hasil : N.th.i1

45. 9 September 1991 PT. Meka Tama Raya - Jember Pemogokan Unjuk rafta 100 Orant:] 66

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


Permasalahan

itaterlibatan

Masi 1

i

Perubahan cara / 'managsmen p« 1aporan dan niataran ha• si,.1. tariknn iuran » -- Kodim 0824 - Polrest ~ Koramil kali wat»s ~ NJLhil

46. 9 September 1991 PT. Nusantara Plywood -Prnfvik Pemogokan 4300 Orang Permar?>a lahan s - Tuntu tan pr>f!icc•aItui k^bari personal *«? Pc?laksana-an KKD - Upah

Keterlibatan

Has.il

: ~ Kodim - Polrest - Brimob.Polda Jatim s Upah naik 60 %

47. 10 September 1991 » PT. Usaha loka - Joe oen - Malang Pemogokan - protes ke Depnal':‘r 1 0 0 Orruirj Permasalahan : - Penqaku ;n SPSH ■- Upah lembur - over tiniE Perlakuan - 93 Buruh ».1?l.ain m?.sa pr?r cobaan c!I PUK harap di pekerjakan .k»?mbali ‘Keterlibatan

Polrest DPRD Mttlanq

âsi \

9 3 Buruh dipckr?rj a k a n

kemba 1.i I.-iPtfr d

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


48. 15 Setember 1991 PT- Ria Star Indonesia - Rungkut 900 Drang PT. Star Angkasa - Rungkut 2000 Orang PT. Multi Arta Graha - Kedung baruk - Pembubaran PUK Permasalahan - Upah lembur . Pongaturar. tingkat upah - Ppmotonqan upah “ KFM Upah - Tunjangan kramahalan •- Uang ja 1an bag.l sopj.r Keter1ibatan Tidak terdata Tidak terdata Hasi 1

49. 10 September 1991 CV. Top Food Industry - Rungkut - Surabaya Pemogokan 00 Orang Perinatal ahan c Pembubarab PUK Keterlibatan : Tidak terdata Hasil : PUK bubar

50.* 22 Saptembar 1991 PT, SS Utama - Tandes Surabaya Pomugokan 900 Orang Permar*alahan . Upah - Potongan Upah, -• Jam kerja - Lembur Pembubaran BPtU - Tunjangan Makan - Cuti Diskriminas.l Pertgupaha Keter1ibatan Tidak terdata tidak terdata Hasil

68

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


Si. 25 September 1991 PT, Tjandi Jaya - Rungkut - SurabayPemogokan Upah Lembur Permasalahan Jam ker?i*

Keter1ibatan Has.il

- fun.1anrr'.n !rru>••por V Depnaknr Polrest SBV Timur Tidak tor data

32i 7 Oktobnr 1991 PT. Ria Star Indonesia

Rungkut Surafor. Pemogokan - aksi c:oi r.'t eorr' tF-'MI> Permasalahan s - Up?.h (n*:M"f!ir»*:if) Keter1ibatan s . Kodim H as.il

: N ihil ( 1 !:> he la*.; o r s . n n b u r ' / h mi n t a i ke !:.r'r-angai'i k a d i I

53.

0): 'ober 1971.

5 PT. Everwin Cooperation (EC) Rresik

Pemogokan 200 Oranq Permasalahan : - Jam ker.i (mr?ncaf:;: :i. 12 jam kc*r ja perhnri b^rlimdibalik pe?rjanj ian !• .ia) Keterl ibatan : - Depnaker - SPBT - Camat - P olsek - Koramil

ftaBil

SKRIPSI

i Jam kerja d ' *k«”\rt nqan SK M«:n NO. <>';’/ft?


IKA SULISTYANINGSIH


54. ?'Oktabor 1991 PT. Hasdia Prima Guna - Rungkut ~ Surabaya Pemogokan 1000 Oranq Pc:?rmar5alahan s Upah — • . ‘lam keria Upa h J. -- H a r i I;'.1','.!'

Keter libatan Hasil

- C.\

’

: - Kodim Surabaya ti»»ur - Polsekta : Tidak terdata

55* 10 Oktober 1971 PT. Barindo Anggun Industri T?.n?Jr?:? S-.u Pemogokan 000 Prang Permasal.ahan : -• Nelihat hr?tua unit far-'-*-5?

l
d issidann-k *'m d ?. am k^ûr: pldana n prrw.it.' r-alta, s •- P r " n ? e s \ 's po I i ■::i•••■'!^.ktsa )

56. 17 Uktober- 1991 * Pemda Gresik - Jawa timur fj’emogokan tenaga Honda 203 Urartq .•Rermasalahan : Tidak juao dinngkat* monja di PN, sodangkam Prarnda lienganqkat r'N baru bukan d-vri tenaga Honda. ,Hasil s ftupati Gresik " PHK Vann mogok

57. 21 Oktobnr 1991 PT. Swabina Gr^ta — PT. Semsn Gresik P w rm asaJ.ah an

krai: o r l i b a t a n

SKRIPSI

t

:

Prcrubahari

. j *:Aiti

kr?r 1 a

i «*nTi.t*»

ta n p a scpcngrotahuan

buruh

D rcpnakor

VJr'M:? 1 1 . .


IKA SULISTYANINGSIH


. Hasil

: Tidak terd-Vta

5£3. 22 Oktob^r 1991 PT. Everwin Driyorejo Surabaya Pertnasaiahan s ~ Upah — Lembur - Jam kerja Keterlibatan : Depnaker Hasil : Tidak terdata

59. 2& Gktober 1971 Proyek pembuatan Jalan Ds. Wungu - Nadiun Mogak kerja 20 Orang Perma&alahAn : tidak dib-iyar Keterlibatan s Depnaker Hasil tidak terdata.

SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


-■ *'1/1 .,.5

i piM

inau) 2

W

£

tt

cc t-

w y —E a cw D 3G t 1 I

UJ a

\A Z UJ *■>

D

01

CL

•*

CC — L_ —i

3 5. lit

UJ CD a

* b

S i m

6 2 * ^

0i Vi

« .

•»- C-¥

a

Aj —• {"'Gj c

a in

c

eg O' cn

->o

N C »

f l)^ 3u Si

l/l-w-

'■>!> • q; m V win tjj am ® 10H a o S iua-x

u

i i i

q o

►-» -

L 111

c

*g

o

«

i i i

a* c

o ■u

tia <8s a.

3 6 -U 0 ? J 3 ~ EW

<

? U

lj*l u

tj> co ^

ssi-s, * iSZll “I

CO

* ->

N cn cn

H> ^ •*« a *-• **> m

(M O' O'

3

L

-DtM

C

"lOll * N CZ

biSi

l/ W g w

(M

-9 *■>

s

X 3

c

81J

a W

t i l l !

•lo

5 _jr w>-Cml c2o z □. *■* a 7i o j o ujoocj a. oi/iiiaa

^6.b0 t to o ~ LA

534,^ ■aisa-ST 8u c I I

I I

33ICL3

t •u 0 T> •m in

$

e *>

L*>^ 0 5 -u (X 0 w l/l 3 C \ -

I» •« S 4>

e+>

•OQ L'X O fO ^ L <9 I/I L
¥-4Q( XV wo e

UJ U

V

1 I

i

3»-*

•9

i i i

"J A)CL IKWi •M -M 4 ) r * ) 4>*« £ 3 3 C 5 u o d

s

1 1

Is

11 ?* •5

cr-

b O o

I

f

S*1 *> V

2*

* C

'<* ^ L 3

s;^

•«*

M

Q 3. .“>in

»

8: o * : r j u i-- u Din St

< r»-

f-i

Is

5 =

O V <\J

a

S o> f« ar c\i g< •M L *D -t

e 15 h

ro

m

*>

CO CM • •9

•E B is

r^j cn O'

¥*0 L ft

CM cn CT'

•H

w^ 00> a o UJ C 3*5 dj e j 3 <9 'O— b i’ in ^ CT' cn

■r4

■

■04

I

*»

?

¥
1

r

5i UJ W C TJ

++ C

'A

§ 5 ?

a cn cn

r*j.

5 2 •fl> •->

N 4J W 0

a

I

q.< ijfi

~ l-H T3 'H I n -* e

_uLriG i/t CiÎCOii ‘ .*i*:*/i iiIit

•r -•* -M

ifixx

0 •** w

_iz

U.

I I I

S33

£ ••*

I I

?

Is

A)

21 C3 V' in -2 )

B?

Cn *-•C

Sf fl)

D U O

h’ S a o

Si O'

L fl) 3

4. u vO

0 CL

ip

ar.
U 3 fl)

U •-> CM fM

00

A

PvJ
fu

\D

4 10

c A) *”> CM

*
i

a *->

uj & in*?

Vc

tX <7>

0 or cn

S0

H

i

f

03

L «J 3 c (Q •n

s«*4 •M

r>j

a w

OJ C* cr*

3

*04 L C *

*<\J 6 •Ô L N CX

'9 0 *€ flj ig flj

3W y\ L «L

. 3 1 v<5 in r-j crcn #^4 »P4

I

m



c

W a

t/i z u

_ _yi —

*G.C l

cn

i i l

4J *

a*<m

«

yi

m

iii i

•- W 3 (V C X 0 -U o. ip J£ c 3 3U.

S

5

S ,i *

•4J &. c €t/> W * *

*>

p.

I

u.

~

C C

•V £

3

S’-

*

•/I * : 7^ -1 L 3 U

-

.

S

i

O '-* — )

A 3

3 -H

T JL

L H

C J*

G .4 J

£> \fl

a w

—

iiii «• •-■Q .to1».3£ • ii. C £ S .c . in
c c fl) *nx

.ll*

g - S . ^ 5 8. Q 6 3 WC .£

5

ca w *8 2 c

>V•"> >1J

C Q 4 <9 J •? ZZ

£*■« w u j : ujcl 3 &
i

c •0 *

•«4

< T J

dl Q .

£JP

T b o o

<9 M fl} - J JD

a? cc 3 Ul -

w o v o CO

*L fe a»-

Csj

s

<13— £ *0

-

« t

^ Cl #> *0 »h

: ssis

C Q 'l * a i . c a a . >u «) flj

3 av ^

030 Wn*» —4J-—

2

I

« /1

f <0

b

R 0

CJ

A 'X

c
a

•

LU

1

a:a-x 11 v la

e; p

L

J>3 V -

< — 031 $2

§

a:•»*q. •- 1/1 a
sw m t

OJ

z

5 tp

1

3 - C C 5 w L 1I 4J C h m Qj f|) 0 ^6 ai-^n) oin 3‘i ^ J ^ • n c ^ j ^ c z cu r

,n'D 4)-->C
**p* ujo>r c^

0 Jl C lbXI a <9 *>^ c J* » c
L P v - L I <0 3 &• flj C '9 til t o-* C>*>W

I

•s

1

-1) —

c«0 3 Cm

C7»
fl) ' H

•p 5 11

g )

ffl

0

s

V> fsJ

b Ij ' i

+* +* flj >5

J i * ! 5 cS u.* 4» -H

F t 0

a o N

Ul

UJ

u

a

ui Z

(T»'TV

*> 0 L «T) z

«£ • E 3 *? A) L

s

c> f

z

I/)

•'jj OJ

a?

£

•u

•?* cr«

1

•

rsj rsi

&> a> •f f z z N 03

0N<7>

8 l»<-'XOj

Cf ii >0• •C

03 />

d

S la u

O U J >u

» -. §z *—• Q. ^1

rsi cra\

t

a* L U

r

m

Z

<0

z

.

ro

to

CM O' (T>

Z

•’J •v T'

01

CM •■4

a> L

+> Z w

.J 4* L •T> Z

L

?

tr

■3 C.

-T • . L H- — 3 a *•> '/i

* - Z £>

U‘ • ,7 — gm H* 0

O N

8

m

~

S 2.S i 5 g S ~ - 5

• >5•- cnhi

^ a-* fljL *dfl) 15c4»Jj5 H .

^ 6 UCH

i< •

- i ^ • o I TJ "■< Q,- •*

UJ 5 G> fl) * 3 o a a a-u c

Z D M E u ^ c x

CC M L4JJj^

« S*.S,SJ|

-»

s ••4

ifl •«*

V> *0 ffl4 lili

c

<9 *>•

2* ■S * b

a-

fll

1

O'

I

3

•n

rs

C

•t *) A' ? L L J l

A.I <7'

a•

J"- ui. m

-

- 8•

V OS

„*

o

U.

8 J i

*->

'

.ia

N

u.-

8 “ k — 3

rj a** r* <M—

S

F br 5 s

iiii ^ a *

b c is-;

w —»■? - u w a a

I ? 03

3

a: c D

UJ a

a

uj a a

a

O'



SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH

0*4

UJ

s

S

i

O'

3 O I cn e

lit

<9 <9

D U c

- cj* cr*p 6

•0 •n 0/ L 0 7»

A S

I

j
£

1 s,

*•.

*7 . •^ l/i — 4' t a-'vi

8 cr >

i

2. jD

♦

o
fO

•

r it 5

w •T

’ VI fl) ft* L

5 <\l *
V

•

IL L

u.

Cl

o * a

U. 3

a: a

t- ~ a

►

C* iX»

a: fc 03 C ■S (/»

r<s»

Or

c a D I/.

4'

rj Vu «> 4i O'

i3:

o CM

M

ft

ri

« P N.

+
• +J •

in

c ~ oa flidl IH I vjit a ei> ='/i — s■a

a : -

* I 3 l/l

i L * '1* H k l a

r •U 3

C

Q .

Jt

CO! & X I

3

X

J 8 O')

J-

UJ z

X

C3 3

£ 5 X* ^ a I t S. Cr *i 0 > Ij4 i . o. 0 ■■» it*U * •a - - 31 kO 3 a iI v/l j :A

A h'/I g a: > a: CO cr O' 3

3

§ CO I L ■U X

e

CO 3 x a>

x

L a< d

s

w <x 3 cc

4)

£a

C t/l

I o3J h 3

* w

•H ac~* aia 4J

QLU W Or — W ^ D L <0 X d q:*j-«4j 3 O'Z 3T5 JPC CQ. o. J-'I1

■£ ly 4: ' *

muncca a .a ^ * l » —<

I

ox

I E s s s j !* L I

t I

Si L 6„ 3

v tx

■5 9*

$ c c ckf a* -u u .<®
<9 ?'<& +) 4i ft c 3 XL 3 ^ ftL tO C U * » T 5 — 3

o 10

T

CD v

.

»c c c

5U J ft“ 3 3 a § K51*

§

t-a. nj a ^ -o

C O • tj zr>

g.

■S“ fT * •M " 4JD.»»•.

2 <9 M

>*■**) ^8

IA I C IQ
j v e lx ma Lii ►0 C i? 4lT3 ?X I ^ ip CnC J'H *XO. ?, g L— f()L D € cr>x c §2g ¥S S’U , -^ftC S'C *1X *•XX - 3wT Ifi*î X —*0 ¥ V ¥

* L 3 X o

o

o o

<9 Cl' 6 7* «r •« >t) 03 LA X* *»—* ■L K -a — 3

ONO'

Cl I - *-} IT

<\J

O' cn

ft/*• M r j ii

vflCQfj < *u rr •y)N hf yltM in

s5 ia >z a: a: (&K C O g s

in

Csl

M

P-l IT'

c

n> L ft) u

i a c o a

<\» O' ON 4J

I in rg pi

s

9. «r 3
? (7«

C»J O' a« L X V
*—

n

N
fvj cr»

•L i •T) r •«r I'sl

CM

4J <1> t TJ r (M CNi

>P < \j

ii' L it) r

4J 4' L
■* <\l

•r m fvl

S99SCB


X -1 01 OE "NS D 5 ft>5 u G. ®k L 0 - 5 a 3o • tO o^



I z U A %

c

c*

s

o o

to o*) ru

rrt r

<0 4 a •■ * cv

rr, C < C L O fO O w mm

i

•

c 3) n j> L 5 i

I

c ct I ( •V

JS A r*. «S

el ji

S a o

It J

cr» c

It

•»£4J • 3 C cl.*-* £i~ ?• Q

M to rv

'

c1} * ••4 4J . V)L &

$k El e 0) A o o V 7



SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


S'... S

i

b

I/I _

gg U Z

OJ w ■Irt

d bd - 15 'w

a-s&e&g Yh? m ••*

"-15S--S an cr»<35 Ik '2 LCL c c . «ooa •j; iq
■sz-e** s^s silsp ss

?

•LU M 1 1 X A3 •H Jj 4J 3 IQ

co am

s( 1®g s i Zp* Jt rt 3>- ► «iT«tJ (?.tlCj«-QO

.0 X 1/1 01 ^ .£> n5 L J . ' J t t •" J 3 0 0 ! U|

p-i'taaui'i a; acc „ W^1- - C Z 3 h 3 Jw _j a *j •u -U0: ►— *LU C D w ao -jica 'Tir
a±! L Z a U J a

i/i a 0i 1 o a Q IQ4J ai

?i IA

-

wc | Q U W LU f lJ-

?

CCflUI ‘ QJJ0VIWI •~4JiQL30d «C i.J* -Qg ? 2^"° V'* V 3I D£-»* di••* i0 n >iT>O &VV) rr, { L O 01 V

I 'Q J3 fl

J

t

01

t H * V UJ U 1 -J 0 a1

<9UJ 6

? sl *>>C4

a> cr-

CJ L

L •* 5 -8 V k —<X CC ^ a l I I

«Ljvn*"> «D^ 30UJ zz^ (T L lIU J yaa i iT

B t a

0

v.

a •Q ?>

U»

u. f a r^r .j5 fvJCJ -• I I >

(\ a> <m * rocr* •-o'er* L f f '« rt) — 3 *>*

Jil

fV) < f«i

O’* ■M -

i4i t !l a Z

flt ■tf.

(M

:6 3

I I J*-

*c a X ia > CL . « i £ a •u - >u ^ L l lj a/lf a i\/ia: 1Z »u

St O' c •Q M

5

t £X I. •Q 0 .,4>

n q

4'“ tj ’T6-M Six »l7l •- -H » o . € a n ) ? « / ’t5*2 £*^»ai nji'jûxn) x a i u i *0. •- c5uuj l J5 c Jt’u. L « if-«CiQ?ifl/i30ty' IJ'DXUJIJ hc

7' C 'Q X O m p«

a e iq J«h 3 I crc -Q \ o LO

cr " 33 j

F in |Q

IQ r i

O' u
00

a:

(V

CD

(A 0

L -U *

Mro

cr

CNi O'.

D T3 C ‘Q

m

L Cl

0>

•0 a ^ tbn wn v
_i

O C 7> UJ 3 3 - Q *-«

4J

0

ru tTO'

V. ca r

a rg

CJ

(VJ O'

VaT

6

D TJ C |Q L

W •Iiî

rj cn

<J^

S '? 3 Of z y

g g

O o 9

VI

a< ■< o T> IAH < r r cr o: 'r K »

Si

IQ

B2 Z

2 (3

• cr,

r-j WN 'r W men flT< . jv (jn

•“*1L • ann •w oa: iea L x * * td b .t— r o*. C J* oc'* >Q » Cl c ^ a :
0 «> 7>CC

Jt IÎjI!1 L a

■X

m< —M Ij< CrN (\ * y

+JCE

r

i *M/> wm ^ m•

« * ? ? * ,■

CP

C'
C\J

in fM

•M u * O cy

CM 0 > ON 9*

l ~ r.< .^ f'j . »4-> — Q 00 7 a * 3 L L ‘Q -1 3 I I

•TS•« ■ -L a

a s 0 -.^. r —« ■3g %**—^•

Co

* I IQ

€ C L € — £•*■

4J W „"SJAi/f c c b*E <3i»lS£255iiJ

X (K—< M <7 L D*-> H a 3 M

IQ W Hi

-T b l? i -V 6 e a Mo4*i ow

•*->(Q

c •* •o I/. _J -d E ** »• *.Q U1 Wlfl £ |£ g ^ a *<0Ul L u ^ g_aQtr z 0( i S8 bd&lo a-i a

Ul c -Q O

R

IN

ON

5-

IQ

31

£i crO'

a (E •X •*4

u*>

1

S

•04

IKA SULISTYANINGSIH

KEBERADAAN SURAT KEPUTUSAN ... SKRIPSI


SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH

— k

(/) tfi

jj

cS mx

<0 /$

&c & I

0>~>€

r

i <1

o'

c
* j— £

1$

1 1 a m .3

V *M U» &

0% 0“-

— (NJ (NJ ftj ^ £ S'

0

0 4

fi0 4 J (U •w C pifl 15 f 0 3.*C 0 'S ?'* C L 'O.U 6

S

I

*- iTJ

»■«

Lft V» 3 • C” L C

&• 0> ô. 1 w &.*A0r & &C

!HI i0 •s** I

iifl'a i3 ifl n

t

«r» S C - iTJ 1/) W-a >■0-tJ t / i - z. 0m n ■n C*' • In rr— ^ L in ■M m in C l 0*1

'O A c 0

M a

05

a•

L

a» « — in a.

O 1 •3i */ -t. 2 i/i c a . w . „ 6 a am

I y\ — D •5?

* ~ 10 A

"D4J

l a* u . ^n? d » xf wa i f l ^ l><* •«Q t di u e c o jd vc- <jJ J7 -D *i • -
L -«* 0

~«*o
yy^V

’ * Of L 9 0 V
0 0 <5 a

*¥¥?¥?* \

*0

JDJK— *

L l 3

•u c W*. c

•J

<*. *

W Q flj

< t S 4J c c a o . 3 id nj

*

113

0 "0 4J

fO
«■* *h ® I/i L

— •««—

3 e i j* a

•« -* 6 0;

11115 f t(0^ 0)gj

¥?¥? 1

0 c

L Ifl Ifl

i/i ^ •« cnw C C 1.1} $ r -* 0 .2 V . a- 0 ^ - 0) ’i V C

a a a ax'

?C' fQ 4 in N 0 L A cr■ ft»

s

0

,n -«

"C O

3 C

>v>U (5 « a a:

S=!

>T‘ •m

iN O'

*0 fi > b9*4)

i

S C •-» -J ^

•in flj - ^

.

e f&*H ffl(| c — . i t li

0 . *• 3 i J 4 ^ V. w z
•

tojt

c

7 * b v

0 « ' n 3 nj o . i/i

w *•<

C 0 a

a

'O z
*)

3 3 A3 <9 L 0 W*0 n c c ^ * ••« u u JD L £ L 6^ a* S H 0 0*1 * t - - g , • V"1 Cl *->

r^j

tM 7* •XMf

iJ‘

0 c.

1/1

in

cr»

CM — O' (b

ff'Z fNJ fô^

•«•

»< - h cr> a* •» z 4 J-H 0 1 H « o r a * \r> W
M O'

51

rsj

«

CM <3N

ill £

>jO

ca

Hi £

10

CM

•li £

uX

v

T.

.

m*

(\1

z

1)

•M

4

OJ O'

3

7< 1

a

u3

«M CT>
Q.

s

b

p

■aJ! 3 h ' ? a fe x

O' c fl) O

cr> C * L v£

L

O

«»4

O

8 I

is

0 ■o

« <9 4J

c 1/i »

5

CC •Tl

ro

<JN- 4> ■ i* . z » -u A3 W

u.

L Cl ^ iq V> £ -T) $ G 7>

in € 0

f:

cn ^c

C 'C ^ (Jv —

eg cr>

S ^ -2 ,

»- 0

w 0

■ i-

5?

tk

UJ a a

f

fNJ cr c*

is

N cr* — i*«i

4 P. ^ (M

K 4,

xi j ; i/, •« £/'•'£' -

T

•T! t,\»*-i i ' i

iTJ 7>X

X

■t ■? r

*-> \Z

rj

«N (T» e» *« * •

rsj -T' O '» r•M a> z •<

Mi

^4^

*

z4* —

o a1

r

Cf' b")

CC' ifl


P E SE R T fl J E M I BUfttjH JUHLRH PEeUSftHRRN R OATR SUMOER TRNGGflL



4

jj

t

Z •a* •n

01 • 4 M

u

Si te o *

r

0& 1

r

C5

O'

•s

PM 0 *. O'

*tr C

t 3 C

— .X

•** 'D

(A

t

+i

c 5 . 6 S Or Hi'« ft)>_ J*QTDL<0D Q 0 0 îii :£ii £i £

*

<\ o 'j T -

* a?.

o

*?

03 4

« ia

e

a>

*O c' &**o Jc5* -" 0 c ** -J 0 c v> a

1 *3 « i 3

Qj I/i A> 0 1 -L-J *T3 u 0 *— a a v * i © i I••*

st n c <0 5x 2* wc A )L W 3CA ) . ST>]

X V to L

f

f

U C/Vh <0 D . C L -

0

O' CO

M "—

CC Li

&

£ a k

01

k ■c *

0

rv CO

A) 8.

$ tj

II A?a1€J '* • ~ e x !/i » DCL wi« >«& 4i l >-* 5/•m 4 )it} VDA'JD

"0

A)

0 "* 0 €

o

S ’S =>l/l w*

•T(\ -

l

(I.-

C 3'

a

8%

**>01 2i

■M

O'

a oi

H

2 .

0

O'

c c D

c2a

4>0‘

cr*

c

cr* —* <M d*

in

01

it

‘X' OJ

C

S'

w

rsi

crO'

. fSJ n

m eg

s

A} 7L

iN O' '7*

Jl

-> 31n 13 iM

CO-

-o g

C\) O' O'

!•-»

o o 0. L

L-

i/i

J*

#1

Q • L 3 S ‘.n

N

<7-

tr-

CM O'
O' vo

cy

r O'

0) r

3 ifl *-)

aj

a

0

O rg

•M 0> £

N O' O' «■

k?

fg

<0 ^3 Q .

*0 C

dj o

C crc cc /n C <5

A) (<1 W
w a-

<7> <■* 0 €

A>

t-

*-ti2.W L‘* C•- L— j*^*jA^} •3 0. .V u. 3 > V X -y- •7 0 X l / l * C £ ->5 ^ i+i* V~n N i l ) 0 . 3 1 i l A |D ^ < 1 l'H ji C — *■>3 6.K — C 0 3*0.* 0i 4i

f »

N O' O ' r

• \r' \jr C O' *D "O 'O O'O' *1 -•- r H' H OJCC l« a CO * K)O -' *—. iJ y 3
5 3 3 *

01 0^

tM

R S4*

N

o? <4

B <9 L sI S

o

8 3

I O’ u

to 0

p

X

0 0

•

'J3

„

I

01 N

D

a 1,11. .,.-JLM

1

1a

_____________________________

1/7 CJ

«

rj

A5 £

3f»

CM ^

«

S« ** 5

r>j*^

s

CsJ O' o*

p a*->

I'l

c iD U1

3

L A) 2 4J w c u. u. •-* cn

O

=5

L +> • ■ml M t

iN O' O'wrt

s 0

rg A <9 e

X 0

*3 c

CnJ O' O*

O'

ro N



SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


C

a

l/l

u>

s

s

r\ Z>

•I Si 4)

*

5 5 -’ •»* a

. .T

•* CO & *T«

y>

4

w

I i m

r 5

r o

Li ftr •*> £ * i a c e a a> Ci o a* l/i »« \f\ V!
01. n jL U 0v a. 0 *3j V t a 9. : o a r 1 * I

60

£ -

>7i

i

E •-

<13-U ’n 3

Si

S ■

CL z— CLIA u ja oui

1I

»iu—y\

CL .

* 3 .0

C *>»■* £ < t>IA L •n ^ — L *I 3-m (5© *J *J £ — 3 ^ *O i S * L £ c q .3

5

P
o (\j

•

$ 2 WVi

5

y

|

o

CSJ ON <\l

Ul J ? > - r
u.*r» ii

a

*n

SS

in

?• * b S

€
£SSI r

S o 09 \ «

V

a: S' —* i ? C5? ^ 3® e 8 'K ; ? i

g1 g j ^ 5 £ • •«

M
n| •A n i.’

wcr> btA

W •».?

a

-Ti

*

=.^

Ijv

w 3 4j i/i 3

r\j O' cr»

*T* J-

a

w ’cf' 0

cnij

CL *i V.

S I

-J Ul

$

(Vi

<9 j3

»•

o

3 -U rn w

IA t

T1 w •T* -*J

iN O'

-ftQ C Q.^ CL^ cr»

fvj cn w D «>

I

N c\ c*

3

fS.

03

yi

& o? a a

a

SflO 3^

a<

L q

c a

LH

& O a o

5

r

5S F •V b

ft

?
*

8

•V

(\J

b

fl) 3»

<M

IA 3

a**

in 5 ^

da -noc _ > S a

N O’. O'

S

5 VI

rj

»
§H h & 2 b S J3 4J si 3 ^ §

a

a.' kU 2

nj(/i

■se k

B=3

a '/I

8U *=* r cl

§ 1I

b

8 V

vox ••

dl

in

3 <J>

i ir-tf*.

Cj I/, 4J » l/l

-J 3

W O' o •?(M

D 3>

5 • j1j V

SiAiSJ ■v

s

a cc W2

ggsss

a in

i "I■»"i •
IQ

•

-.4

#>

t "3 0 C ^ 'S 111 • ty •* A,

^

C 'M

crO'

ro

ji4

Q CL i3 •V »D

0 w* 310

a

" ' i ♦J S f*s (\l

•FS 4J

ssx U2

C\J a> *

- J O' u c '« •t H •-• a u>

it

sr

X

r

einn e O C L flfl t /l ir ct c«5 -r--< SJEj’ a . * . * l *o

£ » 2►•*J -A - Ul

IsQ * 3 .3 £ ** 2s b§ _J m+

. r U «* >U 4J « r a

i

• •

Vi (\»

N . O' cr*

t— « a r > ___d . ^ N 2J O'

b* •-*

m J3 Kfl

b S

4

1

4» *» £ E•Xflj4 J aanyi s

r 3(Cc f •V b O O m +

r j v»

i/ i *7*

— >r CC-

*

y> r. nj rtj & 31 T)

a

i v

iJ

w 3 O' •X

-j i/i

0

a

-f

%

O S cr>

V U1

cj cr O'

b

M cr^

Vi 3

«

S-

03

Hi ir,

N

a:

*i

3

u n

3

CD

VI

S'

iVi 3

m

s ■u » o> S'

01

cr«

8



SKRIPSI


IKA SULISTYANINGSIH


r b

f L 0

•1 I

b

- “■ e -j.-i/i <9,.U a c (A 4 l* 3 ►- a l II •

o o

3

: J

v s»< Sri <s *

<9

L

t j*j a * (V. rj

«

<9

L * £ O

i

a A N

H >/> g <S>C

5J w . y * £ W0 } A-'L '’ < 9

N c" £S • -»C*

O s£

w1 ?E

•i

•* 4 w L

--

_j ^ ^

.2x c - x

Pl C

«P

wi flj i» L *9 6 OlOTiS rtfl)LUD ao ca3*-»i-eO t it.iiii

s b a o +

a— f i

n i n

ck• «*

<9 W

S S F<9 Xk ^ C*>X A) C ‘9 in •Siilrc* 3 ft*o - e | oie^Jaei 3Cl LQ. flj<9o15 19-m aDax*iaj."D iIiiii I

b

a

Q. N O' N O

Ul&£>

-'-b a •“> i> J O ' O '

<m rj ff'f\jcr* asj'

C ' ojrj —'Q(> j>«-7«

<9 € L <9 J*

O

£

N

dS

(N^ ON-0W*

h0 -£i, 0F L-L 4J 04i H11 *+>*}> Q WD Q-g O t^^ —^< \J oo W ft»-tJ )wcao*> -u

0 6 0 . -

Cl L a 6 €

<9 D3 <9£ <9*U"P

j° rss

•D-9.0 L L <93*<90 0 LLL £€

L

.9 Q

3'? 2* 5

w o' O '

4

r j O>» ' a

>x> 0

a)

w o

Ss i £

5 q 5 msa< uwi/ir

0 • *> <9 ^ 6 O L

«

ih

I*

at k -~ V) D 0 a 31

b O K

cn

cc H * Eyi/i W&i Souiz S 0. a . ' — CttUJ u SdS 2n6 83 a 3a&a oâi: o i oô. 1 1 1 1 1 ii itii iiii —* I 6— c is, L <9 « *0 r i/i i f ' « * 4 •-.gt) \ J!? *k X 'V+> l e ? <9 Qjfl)•#*»•« s s cc Viy uî3 * > * —> £ 0 3z 0 S €b s hUl.? 5—* w .* E E(\i L xr-w UJ uj a | S 3 * arra-v9-*-«:?Q.uiD&<9'0f9 Vlft c ZiUCLîXX 5*->vcntLn£coac9Zi2 Ii i > i i i i ii ii

•->

3-j *

£

s<

•4^

1

•Solja 3> Hm 4§ J V 8* rjoi O


I

h

1V

Of

I

2

2

I§1 loocr il ooc J_LJ______Li 1

6 .■?

1 8 >r S l/i o~o ainv

d82dS§ 8d§£ a a £ aiioaum vo.i£in ocn co ________ tiirii i i i i iii

c i13

1 £

sc

i 2 -U

4> <9 L flj

<8-

L

(X

a

1

§ s = NS

Si}) i i

S

k iiini b !

A

si i

f i l l i

wu>

iii

^

m i

f

hi U,WI

?

? k

I

k

5 l l i 3 l l l ? L l l Is l

r I 8

n

k

ilils i

? 55 S -

8

iill u 111 • & 5 «n U ____ » t __et) c

i i i i i

F ° R

§

S

K

i

‘

.

l

'n r v i " m

*

< t\ O' ■§» S

*O 41 7*

W

^7*

1

?0 •m ,

Ai

I «£i

°

J

■

Jo

i i i i i

0 8 53

F '

I ”

fc

^

5

.t

P

fr

l/» C .

I I s »

1-“

of *

s-“

2

x

^ s ,3 Q. «"> r

.

-# *cjf o\ ff < .— V ____

•2CT* o *...

r-j

—

.-8 jj jj

. ««.

I 1 '

-o ^ ^

-f _ 'r ■*» -—4•?. y. . '

"n #«p« -r -n 3

3 0 3

5 1/1 § i

IS* P

vi

JtJijgj ^

*** ^

14

30,

>c eiaiTj »o •*>

4 1

^

5

> c2 5"&

'a .

tjj q .4 Jf

3 ill

&

O

£ {L fa <*pC sx g 0 ?

Jw

i z h “ I ? - -

«J

£ ._ S» *• gi s _j m

fi£? ^ 8 i ' S

v

o€ fci=

2 g -S

I -

T

^

£-3 ^ I $2

r o hi_ni » - L

j

z*->

(J3 —

,

I/I

. -

5 j t c £ » ^

^

-Si?* S. -Q12.W r s ? r rP'rC i5 ^

s

m g

C .O Q

If

Q .^ iS

£-•-•,3H4<St

a ^ .i? .„ .

s ^ rr. ^ T. 5

S i^, W

.-2 4J

fJW or -.•.

rj

n-------------

til

Cjl — I

j\§ T

m L — fl>

53 \* v

'X m

^ rr

S

____________ ^ ■

I

im 4fl

• E

* -

if f*l «

«

55
r

y>

l

R

I

^_______ L

\

o




in M

z UJ "1

IQ <m5 J “

11) (i1 *fQ *

'vs

'■5 5

S

4•3 8 . 10*1 S-eSS Ii (a cni'5 ta cl

* c

ft \f)

a 3 o

5

4L

II

S

u • Ni j a ~ c c —> i nCD 7> S * * cc ~ H- vC *■*•«■> VI

cj

» i j* o

£a< rg

s

I m

6

♦» M0

ilssifs«

o.j
C«

S b S cm

& N ~

$V * 8w ,■ * in*^

V O

ft

ft

u 4J

ft

•»-> \. O) e «f *■)

0>

s b §

CE A '

U$

ft

C

O E I f lC C W

u.

I:

oUJ*

0

.
?

I I I

& ft — Jf V-Uk4J f€t-*JDC ft0 ■— 3 ft C c paa> b-SS < b(btl> ZMHTi 0.4J vt CEE

Cr* c

ft CD

IJ

m e n3c ft L 0

JX o

ft' O < T* L xoa< 4i

H* *-* 3

ft • •L

■•*>ft • o c 7i w I) It ^ K J3

w

a fta

8f'w

h> a>

| a i : IS*

ft * e

acc

“■•3 *n* C*

CD CT 3

O CTO

5* h* ••* M *4J

Q.X> £& L JD0 .0 00 a■** +> oJK

ft

i0

fC \J* O ' iki

o

4J

u3

3 m oN <

ft 7» b e L ft i N crv O ' £M O'

Io 0 £ m d

ft

b R N io t X

T •J r 3


YAYASAN HANTUAN 1IUKUM AIRLANGGA INDONESIA ADLNLEMBAGA – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS

LEMBAGA

BANTUAN HUKUM SURABAYA JAWA TIMUR

JA LAN

K ID A L

NO.

6,

TELP.

(031)

512273

SURABAYA 60131

Nomor : 104/SK/LBH/IV/1993 Lamp. • H a l : Survey

21 April 1993

Yth. Bapak Dr. Soewoto, S.H., MS Penbantu Dekan I Universitas Airlangga di Surabaya

Menjawab surat Bapak Nomor : 644/PT.03.H5.FH/N/93, tertanggal 14 April 1993, perihal pada pokok surat; Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya pada prinsipnya tidak keberatan menerima mahasiswa Bapak atas nama Saudara Ika Sulistyaningsih, Jl. Karangmenjangan 52, Surabaya untuk mengadakan riset mengenai "Kaheradaan S K M e n t e r i Tenaga K e r j a R I . Notior : K K P ,14Z / M K N / l 0 8 6 Da Jam Perselisihan Perburuhan "

Menyelesaikan

Atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

1.1'MHAtiA I'A M I it A U N1 »

Eko/fluryanto, S.H Ka/Bid. Internal

cc

SKRIPSI

.

Arsip


IKA SULISTYANINGSIH


PEMEllINTAH KOTAMADYA DAHRAIl TINGKAT H SURABAYA

K A N T O R

S O S I A L POL ITIK

Jalan Ja k sa A gung S tipraplo nom or 6 T el p. 4 3 0 0 0 ,4 3 0 5 1 P sw t. 178. 354, 355 d a n 512144 Psw t. 536, 538 SU R AB AY A

SURAT

-

KETERANGAN

u n lu k m clak u k an su rv cy /research N o m o r : 0 7 2 / / / 6 6 /4 0 2 .8 .0 2 / 1 9 9 3 *

M E M B A C A

■ SuraU d a ri Kopala D it. Sospol P rop. D ati I J a tim . T£L. 28 A p ril 1993 Nomor ; 072/1503/303/1993. P o r ih a l : Mclokukan ICcciatan Survey.

MliNGINGAT 1. Instruksl M cntcri D alam N egcrl No. 3 T a h u n 1972 2. S urat G u h crn u r K cpala D aerah T ingkal I Jalim (anggal 17 iu ii 1972 No. G ub/187/1972.

1)cngai; ini m en y atak an tidnk keberalan / kjcftcralancdilakukan S u rv e y / re sea rc h o leh :

N a m a

IKA SULISTYANINGSIH.

A I a in a t

J l.

P c k c r j a a n

Ivlha. l'’ ok. Ilulcum UIIAIR Surabaya.

'Ilic m a / acara S u rv e y / R esearch D aerah/lcm pat d ila k u k a n S u rv ey /R esearch L am anya S urvcy/R cscarch

K a ra n c m c n ja n ^ a n

52

S u rn b a y a .

" IC o b o ra d a n n S K .M o n tc r i T o n a ^ a I t o r j a H I N o . K e p . 3 4 2 / l f l c n / 1 9 0 6 D a la m I / i o n y c l e s a i k a n P e r o o liu ih a n P o rb u ru h a n n . “ K b ttu n a d y a I t i t i I I S u r a b a y a . 2

(d u a )

B u la n

TMT S u r a t

D ik o lu a rk a n .

IV nglkut Denm an s y a r a l - s y a r a l / k c lc n lu a n - k c le n tiiu it s e h a g a i h e r lk u t : \.

Y a n g b c rsan g k u la n h a m s m cnlaaii kclcn lu an • kelen tu an / p cratu ran - p c ra tu ra n yan g b crlak u dim ana d ila k u k a n n y a kcglalan survey / research.

2. 3.

p ila r a n g m cm p crg u n ak an ijueslionaire d ilu a r d esig n yang tclah dilcnlukan. Y ang b c rsan g k u la n seb clu m d a n sesudali m elakukan su rv e y / research h a rap m elap o rk an p elaksanaannya d a n hasiln y a kepada D inas / Inslansi yang b crsangkulan d a n kepada B pk. W alik o ia in a d y a K epala D acrali T in g k a l 11 S u ra h a y a c q K epala K anlor S osial Politik K otaniadya D ali. II S urabaya.

4.

Sural k e le ra n g a n in i a k a n d ic a b u l/ lidak bcrlaku apabila yang b c isan g k u lan lidak m cm aliihi syaral • sy aral scrta kclcn lu an • kclcn lu an sej>cili lersebul dialas.

S u rab ay a,

5

M ei

1993*

T l- M B U S A N : K e p a d a Y lli. 1. 2. ,J .

G u b e in u r K D ll T in g k at I Jalim Up. Kadil S ospol di S u rab ay a. P em banlu G u b ern u r K D H T K . I Ja lim di S u rah ay a :j< lr .K c p a la K a n t o r D o p n a k o r KM S.

A • A j t m l p . _______________

K e p a l/ Kotauiiv

• ■ ■.jh .:;--Q f b A c y o. 's:ri nm > <-

SKRIPSI

Sosial Polilik Surahaya.

(

..................... .....................................


■

IKA SULISTYANINGSIH

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA PLMLHINTAM mOIMNSI DAliRAM I INGKA I I JAWA TIMUR D IR EK TO R A T SOSJAL POL1T1K JL. P E M U IJ A N O . 5

I U I. P . 4 3 0 2 0 - 4 5 6 7 3

S U R A B A Y A

SURAT KKi KRANGAN

A S L I

U n t u k m n l a k u k n n s u n n y / r n s o a r c li

N o m o r :072/.. /..5jQ>?.1.../303/..

l.S R T .O I L K A N FA K .IIIJK U M U N A IR S B Y 8 A P R I L S N o . 6 M V P T . 0 3 . I I 5 . F H / N / 9 3 2 .5 R T .K A K A N W IL U S P N A K E R P H O P .J U M 2 6 A P I U L '9 3 N o . B . 1 5 3 5 / W - 1 2 / 1 9 9 3 - B . M i'in i> iH j n t

1.

I n « l i u k * f M o m o r l L la la m N a g a r i N o . 3 T i i l m n

2.

S u r a t G u b e r n u r K e p a l a D a e r a h T k . I J a w a T i m u r irjl.

d o n g a n in i m e n y a la k a n T I D A K

^

/ Aminsuivoy/ inonrch

J u li

K E D E R A T A N d ilo k u k a n su rv e y

1 9 7 2 N o , G u h ./ 1 8 7 / 1 9 7 2 .

/ r o s c a r r h o l e li :

:

JL .

.

it KJJBERADAAN S K M E N T E K t TENAGA K E R JA H I N O . K E P . 3V 2 / M E N / 1 9 8 6 DALAM M E N Y E L E S A IK A N P E R S E L I S I H A N PE R B U R U H A N ”

KARAN GMENJ A N GAN 5 2

.

2

(D U A )

BU LA N T E K H IT U N G

t la n g a i i k n t a n t u a i i 'k e i o o t i i a n s o h a u a i b o t i k u t

I

I ).il,ini j n iu j k n w a k t u

1

«

SURABAYA

KQTAMADYA SURABAYA

l ) ; ie r n li/ T r m p a i i l i U k u k a n s u r v n y / r M u a r c It

I .-m ia n y a s u i v c v / r c s M r c I i

17

I K A S U L I S T Y A N IN G S IH M s # FA K .H U K U M U N A IR SURABAYA

N ,„ „ p«n.,W i.n Jnwni, A i.in m

>072

XGL.

S U R A T D IK E L U A R K A N .

:

?< l ja d i s u t d a h til>a a t y n n (| d i t u j u d i w a j i h k t m m ir t a p o r k a n k o d a i a n ( | a im y a k n iw itla l l u p a t i / W n l i k o i a m a d y a K e p a l a

D i i e i o h Tfc, I I H a n K n p o l i i i s n s n ie m p a t ,

7.

M r n i a n t i k u l n i l u a n - k o l p t i l u f l n y a n g b a d a k u f l a l a m D a n r a h I m k u m P c m o r i n t n l i i n lm n p . i l ,

3.

M n n jiu ia l a w

I p t l i l i, k e n m a n a n k n s o p n n a n d n n k m i u i l i M i i s o r t n i i i o r v j l i i n d n i i p o r i i y a t a n n - i i i i r n y n l n n n l> n ik (lcti(|,m I m n n a i a u p u n l u l i t a n / l u k i s a n y a n g

d n p a i m i i l u k n i / m e n v f u g g u n g p n r a s a a n a i a u m c n g h l n a a t ja m a , h a n ii j n ctait n i i p a i a d ; n i s u n l t i c t n lo n g a n p e n i h i t h i k . 4

T i d a k d i p e r k c n a n k a n m e n j a l a n k a n k c f i i n t a n - k e g ia t a n d i h i a r k e t e n t u n n - k a t r i n t it a n y a n g t o la h r i it o t a p k o n tBf]ai t m c h u t d i a t a *.

!>. S n n l a h

I x t r n k l i i r n v " d i l a k u k a n t u r v n y / r c s a a r e h , d i w a j l b k a n t e r lo t illi d a l u i l u m i i l a p n i k a n k n p a d a P c j a l ia t P o m f l r i n t a t i s o in m p a t m im g o n a l t d c s a i n y a

i i r l n k i n n a n n s u t v e y / r c s e a i c h , s u h t H u n i m n n im j n f ll k a t i d a o r s h t n m p a t s u iv o y / r e s o a r c h . C

D n l n i n ja n < )k a w n k i u s u n t u b u l a n s e t e l a l i s n l w a i d i l a k u k a n t i y a s u r v o y / r u s n a r c l i, d i w a j i h k a n m c m b f l f i k a n l a p o r a n la r u a n f j i x i l a k t a n n a n d o n h a s il- h a s iln y e k iip a ila :

1.

K e l u a U A P P E D A P r o p . D a i r r a l i T k , I J n w a 1 iiritir

2.

K i’ p n la O i i i t k t o r a t S n s p o l I ’ m v . t)ni!ral< T k . I J a w a 1‘i m u r .

3. 4

/

B u p a i l / W a l i k o t a m a d y a K e p a l a D a o r a h T k . I I y a n {| Iw r s a t i j i k u t a n . K a n w i l/ D i r c k t o r a t / D in a s / J a w v a t a n / L e n i li a i i f l y a n f j l > n r s a n ft k u t n n .

r < » m i l i i l i 'i n n i i n n m i n k n n l i i n i h u l d n n d m y a i n k f l i i t id a k l i» r ln k < i n p a ln l a K i i n y n i n Im li w n

s o r n l k o lf M f ln jjm i i n i t id a k i n o m n n i i h i k f lt o n t u a r v

t i 'i d i i i i i a n t i’lin n n i t i 'f t i 'l u i l d i n ln s.

1 T: M I I IJ S A N

I. 7.

„

3, 4.

5

S u r n b a y a.

d is n m p n ik a it k r p n d n

2$

APJtlL 1993

A,n. G U B E o M m . K E M A l i v D A E R A H ^ T I N G K A T I Y ili.

P a n j id a m V / V r a w i j n y a -

^J/k-W A/TIM U y

K a p o ld a J a w a T im u r

ilo ol/AotSojivP°*','*t

K e t u a iia p p e d n P i u p . D a u ia li T k . I J a w a T im u r K a n « v i l / n i r A k l o r a t / U i i i a t A l a w a i n i ) / l i i 9 l a n s i / L u 'n b n i i a v '» . P m n b a n tu G u b o rn u r di

SU ilA B A Y A

G.

B u p a ii K a p a la D a v r a h T k .

II

7.

W n lik o t a m a d y a K o p a ln D a n r a li T i n g k a i

„

a 10. 9.

SKRIPSI

It

SURABAYA

.mTQ-R-UNAm.-GURA.BAYA.......... KAKANWI'L •E E -P N A lffiR -P R O 'P .i J A T 'I M .

1» *' »■

*

’*

>711

l\\

Sfe RYAfIffl\SETIAV/AN


IKA SULISTYANINGSIH

1986 DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN

Recommend Documents