1974 REUBLIK INDONESIA

NOTA KEUANGAN DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1973/1974

REUBLIK INDONESIA

Nota Keuangan & APBN Tahun 1973/1974

BAB I PEMBANGUNAN DENGAN STABILISASI : MENJELANG REPELITA II

REPELITA I tengah mendekati akhir pelaksanaannya. Ditengah-tengah kesibukan untuk merampungkan pelaksanaan REPELITA I dan menyusun REPELITA II, beralasan kiranya untuk meresapkan kembali bahwa pembangunan adalah suatu keharusan, bahwa penyusunannya harus berencana dan pelaksanaannya didasarkan kepada tata kerja yang dengan teliti dipersiapkan dan terus-menerus disempurnakan. Seperti yang dikemukakan diatas, pembangunan adalah suatu keharusan. Hal ini disebabkan, karena sesungguhnya Kemerdekaan Indonesia yang telah dipulihkan pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui ikhtiar dan perjuangan adalah syarat mutlak untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bersama, mewujudkan Indonesia yang maju, adil dan makmur berdasarkan Panca Sila. Ikhtiar dan perjuangan yang telah memenangkan kemerdekaan harus memperoleh kelanjutan yang positif dalam bentuk pengerahan segenap kekuatan dan kemampuan, baik berupa kekuatan lahiriah dan ekonomi maupun fikiran, rangsangan dan perasaan, agar pelaksanaan pembangunan dapat benar-benar mengisi cita-cita kemerdekaan. Oleh sebab itu, pembangunan yang dikerjakan adalah pembangunan yang menyeluruh, yakni pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat disegenap penjuru Nusantara. Pembangunan manusia seutuhnya berarti pembangunan yang mengejar keserasian, keselarasan dan keseimhangan antara kemajuan lahir dan kepuasan batin. Pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berarti pembangunan yang merata diseluruh Tanah Air. Keserasian hidup manusia dan masyarakat seperti itulah yang menjadi tujuan ahkir pembangunan Indonesia, karena untuk itulah Kemerdekaan ditegakkan.dan dipertahankan dengan penuh kesadaran pengorbanan. Cita-cita telah diabadikan, namun untuk mewujudkan cita-cita itu setiap usaha harus beranjak dari kenyataan yang umumnya pahit dan keras, malahan kadang kala sangat pahit dan sangat keras. Oleh sebab itu, cita-cita harus diwujudkan dengan ulet dan tabah. Bangsa yang membangun harus memiliki kepercayaan kepada diri sendiri dan pada akhirnya harns mampu berdiri diatas kekuatan sendiri. Mempertebal kepercayaan kepada diri sendiri dan memperbesar kekuatan sendiri adalah prasyarat bagi berhasilnya pembangunan dan keduaduanyaharus jelas

Departemen Keuangan RI

2


terungkap dalam setiap tahap pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses yang panjang, bagi Indonesia proses ini akan ditempuh melalui serangkaian REPELITA-REPELITA. Tekad telah dipadu dan usaha terns dijalankan dengan penuh kesungguhan pengabdian, agar setelah lima atau enam REPELITA, landasan untuk mencapai masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Panca Sila telah dapat diletakkan. Pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan memerlukan stabilitas, baik stabilitas dibidang politik maupun stabilitas dibidang ekonomi. Karena itu perlu diwujudkan stabilitas nasional sebagai prasyarat untuk melaksanakan pembangunan. Dilain pihak pembangunan juga memerlukan perubahan, malahan dalam beberapa hal pembangunan memerlukan perombakan, namun perubahan itu hams berlangsung tanpa kegoncangan. Oleh sebab itu perlu diusahakan stabilitas nasional yang cukup memberikan mang gerak bagi perubahan yang dinamis. Perlu disadari, bahwa, perubahan dan dinamika tersebut perlu dan hams membawa masyarakat kepada kemajuan seperti yang dicita-citakan. Stabilitas nasional yang dinamis dapat terwujud apabila nilai hidup yang luhur dapat berkembang, apabila aspirasi masyarakat dapat dikemukakan, apahila terbuka saluran dialoog secara nasional untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi bersama; semua itu harus berjalan dengan tertib dan menggunakan saluran-saluran yang tersedia untuk itu. Untuk itu, maka sejak permulaan Orde Baru Pemerintah telah bertekad untuk melaksanakan azas dan sendi Undang Undang Dasar 1945, ialah : menumbuhkan kehidupan demokrasi yang sehat, melaksanakan kehidupan konstitusionil yang kuat dan menegakkan hukum. Pemilihan Umum yang telah dilakukan yang kemudian menghasilkan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih setahun yang lalu dan pelantikan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat baru-haru ini, adalah langkah-langkah yang sangat penting untuk mewujudkan stabilitas nasional yang dinamis itu, khususnya stabilitas politik. Sementara itu usaha-usaha mewujudkan stabilitas ekonomi telah mencapai hasil-hasil yahg memadai, sehingga telah pula dapat dimulai pelaksanaan REPELITA I pada awal tahun 1969. Tujuan REPELITA l-demikian pula tujuan setiap tahap pembangunan - adalah untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak dan sekaligus meletakkan landasan yang kuat bagi tahap pembangunan berikutnya. Tujuan yang tampaknya sederhana itu sesungguhnya bersegi banyak, yang untuk mencapainya memerlukan biaya yang besar. Terbatasnya kemampuan - kemampuan


3


yang ada, mengharuskan penentuan prioritas-prioritas yang tepat. Harus digarap dahulu masalah-masalah yang menjadi kebutuhan mendesak dari rakyat banyak, harus digarap dahulu bidang-bidang yang telah mampu dikerjakan; yang dapat menggerakkan kekuatan-kekuatan pembangunan. Usaha ini telah terungkap dengan jelas didalam REPELITA I dimana pembangunan dititik beratkan kepada : pertanian dengan mengutamakan peningkatan produksi pangan dan peningkatan produksi bahan ekspor; industri dengan mendahulukan pengembangan industri yang menunjang pertanian; rehabilitasi prasaran a ekonomi seperti jalan, jembatan, listrik dan angkutan; pengembangan desa dan kabupaten serta pembangunan sosial seperti pendidikan, kesehatan, agama, tertib hukum dan lain-lain. Sasaran-sasaran tersebut harus dapat dicapai dengan tidak boleh membahayakan stabilisasi. Sebab itu, kebijaksanaan pokok dalam pelaksanaan pembangunan adalah mendorong perkembangan pembangunan sambil terus memantapkan stabilisasi. Adanya kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat maupun kegoncangan barga, jelas akan menimbulkan ketidak pastian dan kegelisahan yang akan mengganggu pembangunan. Oleh karena itu pedoman yang selalu dipegang teguh adalah : memperlancar pembangunan dengan stabilitas dan memperkuat stabilitas melalui pembangunan. Dengan pedoman tersebut, maka dimulailah pelaksanaan PELITA I yang diwujudkan sasaran-sasarannya dalam rencana-rencana tahunan. Dalam pada itu, suatu disiplin telah ditanamkan bahwa pembiayaan pembangunan harus terjelma didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan itu, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pertama dalam tahap pembangunan, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1969/1970 telah disusun dengan menggunakan sistematika barn, yaitu pembiayaan yang berorientasi kepada program. Dengan demikian dimulailah sistematika anggaran yang dikenal dengan nama sistim Planning-Programming dan Budgeting (PPB) dan untuk sementara dikhususkan pada Anggaran Pembangunan. Dalam ,pada itu pelaksanaan Anggaran Pembangunan menggunakan sistim Daftar Isian Proyek (DIP) yang sekaligus pula mernpakan pengawasan preventif terhadap pelaksanaan anggaran. Dengan digunakannya sistim Daftar Isian Proyek maka pembiayaan sesuatu proyek terjamin kontinuitasnya danhal ini dikokohkan pula oleh kebijaksanaan Pemerintah yang mengutamakan penyediaan pembiayaan bagi proyek yang sedang dilaksanakan. Kelangsungan pembiayaan proyek yang telah di DIP-kan yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya, karena masih dianutnya kas-stelsel dalam pengelolaan keuangan negara, telah pula diatasi dengan cara memadukan kas-stelsel dengan virement stelsel, suatu cara yang sejak itu dikenal Departemen Keuangan RI

4


dengan istilah sistim SlAP ( Sisa Anggaran Pembangunan). Dengan digunakannya sistim SIAP yang memungkinkan kelangsungan pembiayaan proyek pembangunan, maka pelaksanaan anggaran pembangunan yang sejauh mungkin disusun berdasarkan sistim PPB berangsur-angsur mengalami penyempurnaan. Sementara itu anggaran rutin yang selalu diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, dikembangkan sedemikian rupa hingga dapat pula berorientasi kepada program. Kini tengah dipersiapkan suatu sistim dimana penyusunan anggaran rutin didasarkan kepada kegiatan yang seyogyanya menjadi tanggung-jawab Negara untuk membiayainya. Dengan cara ini diharapkan bahwa pemanfaatan uang Negara benar-benar didasarkan kepada program pembangunan dan kegiatan yang jelas merupakan tugas Pemerintah. Sebagaimana yang selalu dijelaskan, dasar daripada kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan adalah Ketetapan-Ketetapan MPR ( S ), terutama Ketetapan MPRS XXIII/MPRS/1966 dimana antara lain ditegaskan bahwa defisit anggaran barns segera ditiadakan. Oleh sebab itu, sejak Anggaran Pendapatan dan Be1anja Negara Tahun 1967, prinsip anggaran berimbang terns melandasi setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hakekat daripada prinsip ini ialah disamakannya jumlah pengeluaran dengan penerimaan. Dengan prinsip anggaran berimbang dimaksudkan, bahwa pengeluaran-pengeluaran negara disesuaikan dengan penerimaan negara dari berbagai sumber secara riil, sehingga dalam ani ekonomis tidak akan menimbulkan tekanan-tekanan harga atau ketegangan-ketegangan moneter didalam negeri. Dalam pelaksanaannya mungkin terjadi pelampauan penerimaan dan pengeluaran karena asumsi-asumsi yang telah ditetapkan semula tidak terjadi. Sehubungan dengan itu, maka pengertian anggaran berimbang mendapatkan aksentuasinya pada pengertian "berimbang" dan bukan pada tingkat dimana anggaran itu berimbang. Sejak permulaan pembangunan, dengan anggaran berimbang yang dinamis, diciptakan tabungan pemerintah, yaitu selisih an tara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin. Pembentukan tabungan pemerintah merupakan usaha positif yang melandasi tekad untuk pada akhirnya membiayai pembangunan dengan kekuatan sendiri. Perkembangan tabungan pemerintah dalam setiap tahun anggaran menunjukkan trend yang terns meningkat. Keadaan seperti itu dimungkinkan oleh meningkatnya penerimaan Negara secara substansiil dari tahun ke tahun sejalan dengan penghematan yang terus dilakukan tanpa mengorbankan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan. Dikala stabilisasi mulai dilaksanakan meningkatnya penerimaan Negara pada saat itu


5


untuk sebahagian disebabkan oleh inflasi yang belum terkendalikan. Setelah stabilisasi menjadi kenyataan dan terus menerus dimantapkan serta tahap pembangunan dimulai, maka usaha peningkatan penerimaan Negara tdah diikhtiarkan dalam keselarasan dengan suasana yang diperlukan bagi berkembangnya pembangunan. Sebagaimana diketahui, penerimaan negara harus terus meningkat, sekalipun harus diberikan berbagai fasilitas dan keringanan-keringanan perpajakan untuk menunjang penanaman modal, baik penanaman modal asing dan temtama penanaman modal dalam negeri. Berbagai

kebijaksanaan

telah

ditempuh,

baik

dibidang

pemndang-undangan,

administrasi dan aparatur maupun dibidang penyuluhan masyarakat. Terhadap Undang-undang Pajak Perseroan, Pajak Pendapatan, Pajak Dividen, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri telah dilakukan penyempurnaan, sedangkan penyesuaian selanjutnya dilakukan melalui kebijaksanaan tarif. Sementara itu sistim "menghitung pajak sendiri" (MPS) dan "memungut pajak orang lain" (MPO) terus-menerus dikembangkan, terutama kepada eksportir dan importir. Untuk lebih merangsang perkembangan produksi dalam negeri, telah diadakan peninjauan kembali terhadap penggolongan barang-barang hasil dalam negeri yang dikenakan pajak penjualan. Penyesuaian batas pendapatan bebas pajak dan perubahan tarif pajak pendapatan merupakan kelanjutan usaha yang ditujukan untuk lebih mewajarkan pembayaran pajak. Kiranya telah jelas, bahwa kebijaksanaan pajak secara bertahap harus diarahkan kepada pajak langsung, karena sesungguhnyz. jenis pajak ini lebih menjamin terlaksananya prinsip keadilan dalam pemungutan pajak. Namun demikian, harus pula diakui bahwa jalinan yang frat antara pajak langsung dengan wajib pajak, agaknya sangat sulit untuk menjadikan pajak langsung sebagai penerimaan utama dalam waktu yang singkat. Oleh karena pajak tidak langsung masih memungkinkan peningkatan penerimaan, maka usaha kearah itu terus pula dilakukan. Dengan mulai berhasilnya investasi-investasi dan berkurangnya impor barangbarang tertentu, serta adanya pengarahan dari Pemerintah untuk menggunakan barangbarang produksi nalam negeri, maka peranan pajlk penjualan dalam negeri menjadi bertambah besar. Untuk itu telah dilakukan perbaikan administrasi dan penyempurnaan aparatur pajak, sehingga sektor tersebut dapat benar-benar dimanfaatkan. Dalam pada itu, perkembangan pembangunan telah pula mempengaruhi penerimaan bea masuk. Hal ini disebabkan oleh pergeseran pola impor dari barang-barang konsumsi ke barang modal dan bahan baku. Barang-barang konsumsi mewah yang beberapa tahun lalu merupakan komponen yang besar dari impor, kini telah digeser oleh barang modal dan bahan baku yang bea masuknya rendah atau tidak dikenakan bea masuk sarna sekali.


6


Untuk meningkatkan penerimaan dibidang bea masuk telah dilakukan kebijaksanaan yang pada pokoknya berkisar pada penyempurnaan struktur tarip-tarip, kelancaran lalu-lintas barang, pemberantasan penyelundupan serta penyempurnaan aparatur. Sementara itu dibidang cukai ditempuh kebijaksanaan yang bertujuan untuk menggairahkan produksi rokok dalam negeri, baik sebagai sumber penting bagi penerimaan negara maupun sebagai bidang usaha yang menampung banyak tenaga kerja. Sejalan dengan itu penertiban pemberantasan rokok tidak berpita cukai terus ditingkatkan. Dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan seperti yang telah dikemukakan diatas serta usaha yang terus menerus untuk memperluas sumber dari mana dapat digali penerimaan negara seperti yang dimungkinkan oleh perundang-undangan, maka penerimaan dalam negeri dalam semester I Tahun Anggaran 1972/1973 mencapai jumlah Rp263,1 milyar, suatu jumlah yang lebih besar daripada semester I Tahun Anggaran 1971/1972 dan 2Yz kali lebih besar dari semester I permulaan tahun PELITA. Apabila rencana penerimaan dalam negeri dalam APBN 1972/1973 dapat dicapai, maka target tahun keempat REPELITA sebesar Rp374,0 milyar akan dilampaui dengan 53,4 persen. Peningkatan penerimaan saja tidak cukup untuk memungkinkan terlaksananya pembangunan yang diinginkan. Untuk itu diperlukan suatu kebijaksanaan pengeluaran yang benar-benar terarah kepada pembiayaan yang menunjang pembangunan disamping tindakantindakan penghematan yang sejauh mungkin dilakukan didalam pengeluaran rutin tanpa menghambat pelaksanaan tugas umum pemerintahan. Penghematan diperlukan untuk menciptakan tabungan pemerintah yang harus terus menerus ditingkatkan, namun pengketatan yang dilakukan terhadap anggaran rutin tanpa mengindahkan perimbangan yang diperlukan untuk mendukung anggaran pembangunan akan merupakan penghematan tanpa tujuan. Betapapun pentingnya penghematan agar selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin terus bertambah besar, namun pengeluaran-pengeluaran seperti belanja pegawai, subsidi daerah otonom dan pembayaran hutang luar negeri tidak mungkin diperketat. Sadar bahwa unsur manusia adalah mutlak perlu untuk menggerakkan roda pembangunan, maka sejak semula kesejahteraan pegawai negeri dan ABRI selalu mendapat perhatian Pemerintah. Sekalipun pada umumnya nasib pegawai negeri dan ABRI akan menjadi lebih baik sejalan dengan perbaikan keadaan ekonomi, namun dipandang perlu untuk meningkatkan gaji golongan tersebut sepanjang keuangan negara memungkinkannya. Untuk Tahun Anggaran 1972/1973 gaji telah dinaikkan 100 persen dari gaji pokok. Usaha yang dilakukan terus


7


menerus oleh Pemerintah untuk mengekang kenaikan barga, jelas akan membawa arti positif bagi perbaikan penerirnaan pegawai negeri dan ABRI. Untuk Tahun Anggaran 1973/1974 Pemerintah bermaksud menaikkan lagi gaji sebesar 100 persen dari gaji pokok. Dengan memperhatikan hal-hal yang telah diketengahkan diatas, maka selisih penerimaan dalamnegeri dan pengeluaran rutin dari tahun ke tahun terus bertambah. Dalam Tahun Anggaran 197211973 tabungan pemerintah direncanakan sejumlah Rp 136,1 milyar, suatu jumlah yang melampaui target tahun ke 5 PELITA dan Rp 41,1 milyar lebih besar daripada nilai lawan bantuan program. Keadaan ini merupakan petunjuk, bahwa akan tiba waktunya nanti seluruh pembiayaan pembangunan akan dapat dibiayai dengan penerimaan dalam negeri. Betapapun penghematan dilakukan, namun pengeluaran rutin dari tahun ke tahun terus menunjukkan kenaikan. Untuk Tahun Anggaran 1973/1974 pengeluaran rutin diperkirakan akan mencapai Rp 518,3 milyar, suatu jumlah yang 2½ kali lebih besar dari pengeluaran rutin pada permulaan tahun PELITA. Namun bila dibandingkan dengan pengeluaran pembangunan, tampaklah bahwa tingkat kenaikan pengeluaran pembangunan dari tahun ke tahun adalah lebih besar, suatu kenyataan yang sejalan dengan kebijaksanaan lahar pembangunan. Jika ditelaah kembali, tampaklah bahwa pada tahun anggaran pertama PELITA, anggaran pembangunan hanya berjumlah Rp 92,8 milyar. Anggaran pembangunan untuk Tahun Anggaran 1973/1974 diperkirakan sebe.sar Rp 261,1 milyar, yang merupakan pertanda jelas betapa pembangunan Kian berkembang. Pengeluaran pembangunari sebesar itu digunakan terutama untuk membiayai bidang ekonomi seperti perbaikan dan perluasan jalan dan jembatan, rehabilitasi dan pembuatan bendungan dan saluran, rehabilitasi dan' penambahan' tenaga listrik, pengerukan-pelabuhan dan sungai, perbaikan fasilitas angkutan dan telekomunikasi dan sebagainya. Disamping itu pengeluaran pembangunan juga diperuntukkan bagi proyek-proyek dibidang urhum dan sbsial. Sebagaimana diketahui, sebagian besar program pengelilaran pembangunan PELITA I adalah penampakan daripada cara pendekatan sektoral. Sejalan dengan pengutamaan pembangunan di sektor pertanian, maka perhatian ditujukan pula kepada desa, kabupaten dan propinsi. Pengeluaran pembangunan berupa bantuan desa dan kabupaten bertujuan disamping untuk rriengurangi tekanan pengangguran, dimaksudkan pula untukmemasukkan d>esa dan kabupateri kedilam arus pokok pembangunan, suatu kebijaksanaan yang juga bertujuan untuk mempersiapkan daerah-daerah bagi perkembangan pernbangunan, dalam REPELITA selanjutnya. Oleh karena bantuan tersebut telah memberikan hasil yang balk sehingga masyara-


8


kat daerah bert'ambah gairah untuk metaksanakanpembangunan, maka bantuan itu senantiasa ditingkatkan. Sementara itu rencana untuk mengkaitkan sejumlah persentase tertentu dari Ipeda untuk membiayai perawatan proyek-proyek yang. telah dihasilkan oleh bantuandimaksud, jelas akan. meITibuat proyek terse but bermanfaat bagi daetah yang bersangkutanuntUk waktu yang lama. Kiranya, telah jelas, bahwa pengeluaran pembangunan seperti yang diketengahkan di atas harus dibiayai oleh berbagai sumber dana pembangunan. Tabungan pemerintah yang terus berkembang dilengkapi dengan nilai lawan bantuan program dan bantuan proyek. J,umlah bantuan program tanpa bantuan proyek, yang dalam Tahun Anggaran 1970/1971 masih menunjukkan tingkat kenaikan yang berarti, ternyata telah mengalami penurunan dalam Tahun Anggaran 1972/1973. Meningkatnya pengeluaran dalam., setiap tahun anggaran membawa. serta keharusan untuk mengadakan pengawasan yang lebih sempurna agar tidak terjadi

pemborosan dan

penyalahgunaan. Termasuk dalam jenis pengawasan preventif ialah keputusan-keputusan Presiden yang tiap tahun dikeluarkan tentang pe1aksahaan anggaran, penggunaan sistim DIP untuk melaksanakan anggaran pembangunan dan sistim DIK untuk anggaran rutin. Selain daripada itu dilakukan pula pengawasan represif, yaitu dengan jalan mengadakan pemeriksaan langsung kepada proyek-proyek untuk menilai kelancaran penyaluran uang, kebenaran realisasi fisik, kebenaran pengeluaran Departemen dan Lembaga Negara, menilai pelaksanaan tugas bendaharawan dan sebagainya. Dalam pada itu pengawasanpun dilakukan terhadap kekayaan negara yang dipisahkan. dimulai dengan penentuan tiga jenis usaha dan tata-cara pengalihan bentuk untuk kemudian dllanjutkan dengan penyegaran pinpiman perusahaan maka mulai diketahuilah berapa jumlah perusahaan milik negara dan berapa besar kekayaannya. Apa yang diketengahkan di atas adalah usaha-usaha yang terletak disektor pemerintahan dan aparatur perekonomian negara. Kiranya jelas, bahwa usaha-usaha tersebut tidak akan berhasil, jika aparatur negara yang menjadi pelaksananya tidak memiliki kwalitas dan integritas yang dibutuhkan. Suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang setiap tahunnya berkembang dengan cepat, hanya mungkin dapat dilola dengan baik oleh aparatur yang benar-benar siap untuk itu. Sehubungan dengan itu penertiban dan penataran terus dilakukan agar aparatur negara dapat menampung kegiatan yang lebih besar dan lebih luas ruang lingkupnya.


9


Sesuai dengan prinsip Demokrasi Ekonomi berdasarkan Panca Sila maka kepada sektor swasta juga diberi kesempatan, tanggung jawab dan keleluasaan dalam ikut serta membangun Bangsa dan Negara ini. Namun adalah kewajiban Pemerintah untuk menyiapkan prasarana yang diperlukan, menyediakan lembaga yang dibutuhkan, menyempurnakan aparatur serta tata-kerja yang akan membantu masyarakat untuk menggerakkan modal, tenaga dan pikiran bagi pelaksanaan pembangunan. Dalam hal pembangunan yang dilakukan oleh sektor swasta, peranan lembaga, keuangan terutama perbankan adalah sangat penting. Selain lembaga perbankan, lembaga asuransipun terus disempurnakan. Asuransi Kredit Indonesia yang telah didirikan untuk membantu usaha kecil yang memerlukan jaminan bagi perluasan kegiatannya, kini telah mulai membetikan jasanya. Dipihak lain, lembaga keuangan yang akan bergerak dalam pemberian jasa untuk investasi jangka panjang terus pula dikembangkan. Sejalan dengan itu, kemajuan dunia usaha membawa serta kebutuhan terhadap lembaga-lembaga yang dapat menampung kegiatan dan mendorong perkembangannya. Untuk itu antara lain telah dipersiapkan pendirian pasar uang dan modal yang akan berkembang dengan baik jika dunia usaha telah mencapai tingkat perkembangan tertentu. Dengan dikembalikannya bank-bank kepada fungsinya yang sebenarnya, maka lembaga ini telah bekerja dengan lebih sehat dan lebih bertanggung jawab. Kebijaksanaan pengerahan dana dari masyarakat melalui Deposito Berjangka, Tabanas, Taska dan Sertifikat Deposito telah dijalankan oleh lembaga perbankan dan terus menerus dikembangkan. Pada permulaan Tahun Anggaran 1969/1970 deposito berjangka yang telah dapat dihimpun adalah sebesar Rp16,4 milyar sekalipun baru enam bulan dilaksanakan. Kini, pada pertengahan. tahun anggaran 1972/1973 jumlah deposito berjangka yang terkumpul telah menjadi sembilan kali lebih besar. Hal ini benar-benar merupakan suatu perkembangan yang sangat baik meskipun hingga kini suku bunganya telah diturunkan beberapa kali. Perkembangan yang menarik pula terjadi pada Tabanas dan Taska. Dalam waktu hanya satu tahun yaitu dari 20 Agustus 1971 sampai dengan 20 Agustus 1972, jumlah yang dikumpulkan mencapai Rp18,6 milyar, suatu jumlah yang melampaui target tahun 1972 yang ditetapkan sebesar Rp18 milyar. Jumlah Tabanas dan Taska yang terkumpul sebesar itu berasal dari dua juta penabung yang tersebar diseluruh Indonesia. Jumlah penabung sebanyak itu membawa kesan yang mendalam, bahwa hasrat menabung bangsa Indonesia benar-benar tergerak oleh getaran pembangunan yang telah terasa diseluruh pelosok Tanah Air, hal ini juga menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada rupiah dan kemantapan ekonominya ternyata makin lebih besar dan makin mantap. Sementara itu Sertifikat Deposito bank-bank


10


juga telah menunjukkan perkembangan yang positif. Dana yang terkumpul semakin besar, penyalurannya barns benar-benar selektif dan terarah agar bermanfaat bagi pembangunan. Pengarahan kredit kesektor-sektor yang diprioritaskan dilakukan melalui penggolongan suku bunga pinjaman. Makin tinggi prioritas daripada suatu sektor, makin rendah suku bunga yang dikenakan kepada sektor tersebut. Untuk lebih menyesuaikan kebijaksanaan suku bunga dengan perkembangan pembangunan, maka beberapa kali telah dilakukan penurunan suku bunga, hingga penentuannya kini berada antara setengah dengan tiga persen sebulan. Penyesuaian akan terus dilakukan sejalan dengan keselarasan antara keharusan menjaga stabilisasi dan kebutuhan perkembangan pembangunan. Dengan memperhatikan hal-hal yang diungkapkan di atas, tampaklah bahwa volume kredit yang disalurkan ke sektor-sektor yang diprioritaskan telah meningkat dari Rp136,5 milyar pada permulaan Tahun Anggaran 1969/1970 menjadi Rp522,5 milyar pada permulaan Tahun Anggaran 1972/1973. Volume kredit perbankan ini telah lebih meningkat lagi dalam semester I tahun 1972/1973, suatu peningkatan yang lebih besar dari pada peningkatan yang dialami dalam semester yang sama dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Dalam pada itu, kredit investasi yang disalurkan ke sektor pertanian, industri, perhubungan dan pariwisata terus pula bertambah. Pada permulaan Tahun Anggaran 1972/1973 jumlah kredit investasi yang telah disetujui adalah Rp115,0 milyar sedangkan jumlah tersebut menjelang semester I Tahun Anggaran tersebut telah bertambah menjadi Rp 121,3 milyar, sehingga jumlahnya menjadi 4 kali lebih besar dari yang telah disetujui pada Tahun Anggaran 1969/1970. Sebagaimana diketahui, dalam rangka kegiatan pembangunan sebagian daripada kredit investasi digunakan untuk mengimpor barang modal dan bahan baku/ penolong. Sehubungan dengan itu diperlukan jumlah devisa yang besar. Kebutuhan terhadap devisa dalam jumlah besar terutama harus dipenuhi oleh hasil ekspor. Oleh sebab itu sektor ekspor terus menerus dikembangkan. Ekspor Indonesia ( di luar minyak ) selama ini untuk sebagian besar tergantung pada hasil-hasil ekspor tradisionil. Perkembangan yang dialami oleh hasil-hasil tradisionil seperti karet, kopra, kopi dan sebagainya ternyata agak lambat. Disamping keadaan tanaman itu sendiri, keadaan tersebut disebabkan pula oleh harga barang-barang tersebut dipasaran dunia yang menunjukkan tingkat perkembangan yang mendatar, suatu hal yang antara lain disebabkan oleh bertambahnya produksi barang-barang sintetis diluar negeri. Oleh sebab itu, berbagai usaha telah dan akan


11


terus dilakukan untuk memperkuat daya saing ekspor lndonesia dipasaran internasional. Sehubungan dengan itu antara lain dijalankan pula usaha kearah diversifikasi, yakni dengan mendorong ekspor barang-barang bukan tradisionil seperti kerajinan rakyat dan hasil-hasil industri. Disamping itu diusahakan pula penurunan biaya ekspor, pengawasan kwalitas dan penyempurnaan tara cara pemasaran. Sementara itu dalam rangka kerja sarna regional, ikhtiar untuk lebih memantapkan perkembangan ekspor Indonesia juga dilakukan antara lain melalui commodity agreement serta pendirian suatu forum bersama antara negara Asean. Sementara itu pajak ekspor dikurangi, kepastian berusaha ditingkatkan, lembaga temporer diadakan yang kiranya dapat merangsang dinamika dari berbagai sektor perdagangan yang ingin diamankan; penyesuaian kurs rupiah dilakukan agar penerimaan ekspor bertambah dan dimana perlu Pemerintah bersedia untuk mempertimbangkan peniadaan/pengurangan pungutan yang mempunyai tujuan tertentu. Tindakan Pemerintah yang dijelmakan oleh kesadaran hanya dapat berhasil apabila pengusaha sendiri bertekad untuk bekerja lebih keras, efisien dan efektif. Betapapun usaha telah dilakukan dengan penuh kesungguhan, hasil ekspor belum dapat membiayai seluruh kebutuhan impor yang terus meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan. Gambaran perkembangan nilai ekspor sejak permulaan PELITA I dilaksanakan telah menunjukkan perkembangan yang merangsang kegiatan. Dimulai dengan US $ 1.047 juta pada tahun 1969/1970, nilai eksporseluruhnya dalam tahun-tahun berikutnya telah meningkat. Dalam tahun 1971/1972 nilai ekspor seluruhnya telah mencapai US $ 1.374 juta, suatu jumlah yang 14,1 persen lebih tinggi dari tahun 1970/1971. Untuk semester I 1972/1973 nilai ekspor sehiruhnya telah mencapai jumlah US $ 883 juta yang berarti 35,0 persen lebih besar dari semester I tahun anggaran sebelumnya. Sementara itu nilai impor tiap tahunnya, sejak permulaan pembangunan telah bertambah dengan pesat seirama dengan kegiatan pembangunan. Jumlah impor seluruhnya sebesar US $ 1.284 juta yang dicapai dalam tahun 1971/1972 adalah hampir 17 persen lebih tinggi dari tahun 1970/1971. Impor diluar minyak selama tahun 1971/1972 telah bertambah dengan 14,3 persen. Sejak permulaan tahap pembangunan komposisi impor mulai menampakkan perubahan : impor barang-harang konsumsi terus menurun, sedangkan impor barang modal dan bahan baku secara proporsionil meningkai. Ekspor meningkat, namun pembangunan memerlukan devisa yang lebih besar. Untuk mengatasi hal ini maka bantuan luar negeri masih perlu terus diusahakan.


12


Tentang bantuan luar negeri ini, perlu kiranya ditegaskan kembali, bahwa hal itu bukanlah suatu kekhususan bagi Indonesia semata. Bantuan luar negeri adalah gejala umum yang telah muncul sejak berakhirnya Perang Dunia ke II. Banyak negara-negara yang maju ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya sekarang ini, telah dibangun kembali dari puingpuing reruntuhan perang dengan menerima bantuan luar negeri. Yang perlu diperhatikan ialah, untuk apa dan bagaimana bantuan itu digunakan serta syarat-syarat dari bantuan tersebut. Sejak tahun 1967 bantuan luar negeri telah digunakan untuk melaksanakan penibangunan; yang berarti, bahwa bantuan. itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya bantuan yang diterima harus sesuai dengan patokan yang telah ditetapkan, yakni : tanpa ikatan dalam bentuk apapun; sesuai dengan kebutuhan pembangunan Indonesia dewasa ini dan syarat-syarat bantuan harus selunak mungkin. Syarat yang terahkir ini adalah amat penting, karena tambahan modal yang dibutuhkan oleh pembangunan tidak boleh menambah beban masyarakat karena tingginya bunga dan angsuran pinjaman yang harus dikembalikan dalam waktu singkat. Oleh sebab itu bunga pinjaman diusahakan tidak melebihi 3 persen setahun dan dengan "grace period" selama tidak kurang dari 7 tahun serta masa pengembalian minimal 20 tahun. Jelas terungkap bahwa pembangunan ekonomi berarti mengolah kekuatan ekonomi potensiil menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan kemampuan berorganisasi dan management. Sadar akan kondisi Indonesia dewasa ini dan dengan memperhitungkan daya penyerapannya dimasa depan, maka modal, teknologi dan skill dari luar negeri adalah keharusan yang dapat dimanfaatkan didalam batas-batas kedaulatan dan keamanan nasional. Untuk itulah diciptakan Undang-undang Penanaman Modal Asing yang disatu fihak memuat ketentuan-ketentuan mengenai fasilitas bagi penanaman modal, sedangkan dipihak lain tertera ketentuan-ketentuan yang menjamin dan mengamankan kepentingan nasional baik dibidang ekonomi maupun sosial. Seperti yang telah diutarakan diatas, kebutuhan terhadap penanaman modal bukanlah untuk semata-mata menarik modal. Kemajuan teknologi dan ketrampilan management merupakan faktor-faktor yang sangat penting bagi perkembangan pengusaha Indonesia sendiri. Berbeda dengan pinjaman, yang resikonya ditanggung oleh peminjam, maka di dalam penanaman modal resiko penggunaannya ditanggung sepenuhnya oleh penanam modal.


13


Perkembangan penanaman modal asing selama hampir 4 tahun pelaksanaan pembangunan menunjukkan bahwasedikitnya 30 persen dari proyek-proyek yang telab disetujui kini telah direalisir. Jumlah proyek yang disetujui sampai dengan tahun 1969/1970 adalah sebesar 312 buah; jumlah ini meningkat menjadi 430 buah sampai dengan tahun 1971/1972, sedangkan sampai dengan semester I 1972/1973 jumlah tersebut menjadi 459 buah. Sementara itu penanaman modal dalam negeri yang dilakukan melalui ketentuan Undang-Undang No.6/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, menunjukkan perkembangan yang terus meluas. Hingga kini telah lebih dari 1000 proyek yang disetujui dengan rencana penanaman modal lebih dari Rp500 milyar. Dalam pada itu, kebijaksanaan dekontrol dan debirokratisasi telah membawa angin baru dalam perkembangan perusahaan-perusahaan milik negara. Berbagai usaha telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mengarahkan perusahaan negara agar bisa berkembang secara wajar sesuai dengan hukum-hukum ekonomi. Melalui Undang-Undang No.9 tahun 1969 telah ditetapkan tiga bentuk perusahaan milik negara sesuai dengan syarat-syarat yang merupakan penampakan daripada kegiatan masing-masing perusahaan yang bersangkutan. Ditegaskan dalam UndangUndang tersebut bahwa bagi bentuk usaha Persero berlaku KUHD, bagi Perum berlaku Undang-Undang No.19 tahun 1960 dan bagi Perjan berlaku Undang-Undang Perusahaan Indonesia (JBW). Pengalihan bentuk ke Persero dan Perjan dilaksanakan setelah penelaahan kegiatan dan terutama pengesahan neraca dari perusahaan negara yang bersangkutan. Berbagai kebijaksanaan telah dilaksanakan, penyesuaiannya dengan perkembangan keadaan selalu diusahakan agar tetap berada didalam ruang lingkup strategi dasar kebijaksanaan dan tujuan yang telah ditetapkan. Jika dikaji hasil-hasil yang telah menjadi kenyataan tampaklah bahwa keadaan ekonomi Indonesia telah berkembang kearah yang lebih baik. Stabilisasi telah bertambah mantap dan kenaikan harga-harga yang pada tahun 1966 mencapai 650 persen ternyata berada sekitar 2,47 persen dalam tahun 1971. Untuk tahun 1972 sampai dengan bulan September angka indeks tersebut mencapai 2,6 persen. Keadaan ini akan lebih menarik apabila diketahui bahwa sejak tahun 1966 tingkat kenaikan uang beredar selalu lebih besar daripada tingkat kenaikan harga. Hal ini antara lain merupakan manifestasi daripada kepercayaan masyarakat kepada rupiah dan bertambahnya produk domestik bruto. Sekedar memperjelas gambaran dapat kiranya diungkapkan, bahwa dalam tahun 1968 produk domestik bruto atas dasar harga pasar yang berlaku diperkirakan mencapai jumlah


14


Rp2.593,9 milyar dan padatahun 1971 jumlah tersebut diperkirakan telah menjadi Rp3.563,0 milyar. Kenaikan dalam produk domestik bruto merupakan petunjuk pula dari laju perekonomian Indonesia. Apabila dalam periode 1968 - 1971 kenaikan produk domestik bruto ditaksir sekitar 7 persen setahun dan pertambahan penduduk berada sekitar 2,1 persen setahun maka tampaklah bahwa yang dihasilkan adalah lebih besar dari yang dikonsumir, sehingga ada bagian yang dapat disisihkan untuk digunakan sebagai penggerak pembangunan. Jelas kiranya bahwa pertambahan produksi dalam negeri harus lebih besar dari pertambahan penduduk bagi berhasilnya usaha pembangunan. Oleh sebab itu harus diusahakan dengan penuh kesungguhan agar usaha keluarga berencana dapat berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Sebagaimana diketahui, REPELITA I telah menetapkan sektor pertanian sebagai titik sentral pembangunan. Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa struktur perekonomian Indonesia masih bersifat agraris dan sebagian besar rakyatnya yakni hampir 60 persen hidup disektor pertanian. Perkiraan pendapatan nasional menunjukkan bahwa hampir 50 persen dari padanya berasal dari sektor pertanian. Pengutamaan pembangunan disektor pertanian membawa serta keharusan untuk menggiatkan sektor-sektor yang menunjangnya, keharusan mana juga berlaku bagi sektorsektor lain dalam kadar dan intensitas yang disesuaikan dengan kesanggupan dan perkembangan. Dengan pengutamaan pembangunan disektor pettanian yang terutama ditujukan untuk meningkatkan produksi pangan dan produksi bahan ekspor, maka akan bertambah persediaan bahan pangan, akan terjamin pula penerimaan devisa yang amat diperlukan bagi pembangunan sektor lainnya, dan bersamaan dengan itu akan mengurangi pula masalah pengangguran terutama pengangguran tak kentara dipedesaan. Pengembangan sektor industri pada tahap-tahap pembangunan selanjutnya hanya akan memberikan arti yang positif bagi terbinanya perubahan struktur perekonomian kearah struktur ekonomi yang seimbang, apabila landasan pertanian yang mendukungnya adalah mantap dan kuat. Dalam pada itu, pengalaman menunjukkan bahwa cukup pangan terutama beras adalah syarat mutlak bagi terjaminnya stabilisasi. Oleh sebab itu usaha demi usaha dilakukan agar produksi beras terus meningkat. Irigasi direhabilitir dan dibangun baru; perluasan areal diusahakan terutama melalui bimbingan masal sedangkan peningkatan produksi padi perhektar


15


ditanamkan kedalam kesadaran petani melalui usaha intensifikasi masal. Baik Bimas maupun Inmas ternyata telah dapat memperkenalkan bibit unggul, teknologi pertanian yang lebih maju dan tara cara berusaha yang berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi. Perkembangan sistim Bimas dari Bimas Gatong Royong ke Bimas Nasional menunjukkan betapa usaha yang tadinya dimotori oleh Pemerintah, kini telah mencapai tingkat dimana lingkungan petani sendiri yang menentukan kegiatan, sedangkan Pemerintah hanya memberikan bantuan dan bimbinganyang diperlukan. Sejalan dengan itu, Pemerintah terus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat produksi beras yang dibutuhkan. Salah satu daripadanya adalah faktor harga beras. Agar produksi beras terus mendapat rangsangan yang diperlukan dan konsumen dapat membeli beras dengan harga yang pantas, maka ditetapkanlah kebijaksanaan harga terendah dan tertinggi, suatu kebijaksanaan yang sekaligus bertujuan untuk sejauh mungkin menyesuaikan permintaan dan penawaran. Dengan berbagai usaha seperti yang dikemukakan diatas, maka prorluksi beras dalam tahun 1971 mencapai jumlah 12.769 ribu ton, suatu jumlah yang 20 persen lebih tinggi dari produksi tahun 1969. Dalam pada itu usaha menaikkan produksi padi harus tetap diletakkan dalam kerangka tujuan pokok REPELITA ini. Seperti diketahui, tujuan-tujuan yang akan dicapai adalah : menaikkan taraf hidup Rakyat banyak dan meletakkan landasan yang kuat bagi REPELITA ke II. Menaikkan taraf hidup Rakyat banyak berarti bahwa petani yang pertamatama harus merasakan hasil pembangunan, karena petani merupakan bahagian terbesar dari masyarakat Indonesia. Pembangunan yang dilakukan dari akar-akar masyarakat seperti yang dilakukan sekarang ini akan merangsang dan menggairahkan para petani untuk meningkatkan produksinya sehingga swasembada pangan yang menjadi salah satu sasaran REPELITA pertama ini akan dapat tercapai. Telah dijelaskan bahwa swasembada pangan merupakan prasyarat bagi pembangunan dimasa depan. Disamping itu tujuan swasembada pangan adalah juga untuk mencukupi dan memperbaiki mutu makanan masyarakat. Dalam hal ini perlu diperhitungkan pula, bahwa dalam tahun-tahun terakhir ini tampak pernbahan dalam pola makanan masyarakat Indonesia, ialah penggunaan bahan pokok bukan betas dengan nilai gizi yang cukup balk, antara lain bernpa tepung terigu. Suatu hal yang menggembirakan adalah bahwa konsumsi tepung terigu yang terus naik dalam tiga tahun terakhir ini, untuk sebahagian telah dapat dipenuhi oleh


16


produksi dalam negeri. Berdasarkan pertimbangan diatas dan setelah mengadakan penilaian dan perhitungan yang teliti, maka sasaran produksi beras untuk tahun 1973 telah disesuaikan dan ditetapkan menjadi 14,8 juta ton. Sementara itu perkembangan produksi palawija terus pula diikuti dengan seksama. Beberapa jenis hasil produksi palawija seperti jagung, ubi-ubian dan kacang-kacangan kecuali kacang hijau, produksinya mengalami penurunan yang relatif tidak berarti, satu dan lain disebabkan oleh terdesaknya areal tanaman ini oleh padi, situasi harga yang kurang menguntungkan dan lain sebagainya. Namun Pemerintah telah mengambil pelbagai tindakan untuk mencegah kemerosotan produksi tersebut lebih jauh, antara lain dengan intensifikasi penanaman jagung dalam bentuk pilot proyek dan bimas jagung, penganjutan pemakaian benih unggul dan usaha promosi ekspor. Kebijaksanaan untuk mencegah merosotnya produksi jagung telah dilakukan dengan penuh kesungguhan, namun musim kemarau yang terlalu kering akan mempengaruhi produksi jagung tahun 1972. Produksi hasil pertanian lainnya seperti sayursayuran segar dan buah-buahan segar memperlihatkan kenaikan dan sebahagian produksinya telah diekspor. Akan diusahakan terus menerus agar ekspor tersebut dapat ditingkatkan, sehingga menambah penerimaan devisa yang akan dimanfaatkan bagi pembangunan. Didalam usaha untuk menambah penerimaan devisa, memberi kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan negara, maka peranan perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, tidak pula dapat diabaikan. Produksi hasil-hasil perkebunan seperti karel, kopra, kepi, tembakau, lada dan sebagainya, secara tradisionil adalah sumber penerimaan devisa. Pada umumnya dalam tahun 1971 produksi hasil perkebunan seperti kafer, kepi, minyak sawit, bijih sawit, tembakau, lada dan teh memperlihatkan kenaikan yang cukup menggembirakan. Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan ini antara lain adalah pengaruh iklim yang menguntungkan, pemeliharaan kebun yang semakin intensif dan pada beberapa tanaman yang ditanam kembali, sudah mulai berproduksi. Dengan demikian meskipun ada kecendurungan bahwa perkembangan harga barang tersebut dipasaran dunia mengalami sedikit penurunan, namun hal tersebut tidak membawa akibat negatif bagi perkembangan produksi. Sebaliknya dalam tahun 1971 produksi kopra tampak sedikit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berkurangnya produksi ini antara lain disebabkan oleh harga di luar negeri yang kurang menguntungkan dan akibat meluasnya penyakit sexava di beberapa daerah penghasil kopra.


17


Berbeda dengan produksi perkebunan, produksi kayu dalam tahun 1971 telah mencapai jumlah 12.095 ribu m3 atau 163 persen lebih besar dari target REPELITA yang ditetapkan untuk tahun yang sarna. Produksi ini akan terus meningkat dan dengan itu volume ekspor kayu akan terus bertambah. Sehubungan dengan ini dalam rangka program pemeliharaan hutan dan penyelamatan tanah, Pemerintah telah pula melakukan usaha-usaha berupa penghijauan dan pemberian arab kepada pengusaha dalam menebang hutan. Dalam periode yang sarna produksi ternak dan ikan terus pula berkembang. Sebagian dari produksi ini diekspor dan sebagian lagi digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam rangka peningkatan gizi dan kebutuhan protein hewani. Seperti yang telah diketengahkan, pembangunan yang kini dilaksanakan meliputi seluruh sektor dalam kadar dan intensitas sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan. Salah satu sektor penting setelah pertanian, adalah sektor perindustrian. Kebijaksanaan Pemerintah disektor ini antara lain berusaha men ambah lapangan kerja, menghemat devisa dengan menghasilkan barang-barang pengganti impor dan menambah devisa dengan memprodusir barang-barang untuk ekspor. Dalam tahun 1971/1972 produksi beberapa jenis barang dari sektor ini seperti asam sulfat, aluminium sulfat, accu, televisi dan assembling mobil memperlihatkan kenaikan lebih dari 200 persen. Produksi barang lainnya dalam tahun 1971/1972 seperti benang tenun, tekstil, pupuk, kertas, minyak kelapa, minyak goreng, sahlin, rokok, korek api, tapal gigi dan sebagainya umumnya memperlihatkan perkembangan yang tidak mengecewakan. Perkembangan produksi semen dan gelas dalam tahun 1972 memperlihatkan kenaikan yang sangat besar. Sementara itu dalam periode yang sama produksi beberapa hasil tambang juga memperlihatkan kenaikan yang melonjak kecuali produksi perak. Produksi minyak mentah setiap tahun mengalami kenaikan dan dalam tahun 1971/1972 produksi tersebut telah mencapai jumlah 341,5 juta barrels, suatu jumlah yang merupakan 8,7 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan 20,1 persen lebih besar dari tahun 1969/1970. Disamping itu harga yang dicapai adalah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencapai hasil yang lebih besar, berbagai usaha telah dilakukan untuk memungkinkan perluasan pertambangan minyak yang meliputi pengeboran sumur-sumur baru baik di darat ataupun di lepas pantai. Dalam tahun 1971/1972 produksi bijih timah, batu bara, bauksit, bijih nikel, emas murni dan pasir besi telah mengalami kenaikan yang cukup menggembirakan. Sebagian dari hasil


18


produksi tersebut seperti bijih timah, bauksit, bijih nikel dan pasir besi telah diekspor ke luar negeri, meliputi negara-negara Amerika Serikat, Jepang, Australia dan negara-negara Eropah lainnya. Sementara itu, pariwisata sebagai sumber devisa terus berkembang. Dalam tahun 1971 devisa yang diterima melalui sektor ini berjumlah US $ 22,2 juta, suatu peningkatan sekitar 105,6 persen dibandingkan dengan tahun 1969. Dengan terjadinya kenaikan jumlah kegiatandisektor ini, maka semakin banyak pula fasilitas pariwisata yang dibangun dan kesempatan kerja yang tersedia. Program pembangunan yang sedang dilaksanakan tidak akan berhasil dengan baik kalau tidak disertai dengan peningkatan pembangunan di sektor prasarana, terutama prasarana yang merupakan penunjang utama dalam usaha untuk meningkatkan produksi pangan dan ekspor. Rehabilitasi dan pembangunan irigasi dalam pelaksanaan PELITA I sampai dengan akhir tahun 1971/1972 telah berhasil dilakukan, sehingga telah dapat mengairi tanah pertanian yang hampir mencapai 885.000 hektar. Sementara itu telah pula dicapai kemajuan-kemajuan dibidang angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara serta pos dan telekomunikasi. Jalan dan jembatan telah direhabilitir dan penertiban penggunaannya pun tetus dilakukan agar pemanfaatannya benar-benar sesuai dengan ketentuan pengamanan dan pemeliharaan. Bersama dengan bertambahnya frekwensi angkutan darat, laut dan udara serta lebih intensifnya jaringan telekomunikasi, maka arus barang akan bertambah lancar dan pembinaan kesatuan ekonomi Indonesia menunjukkan prospek yang lebih cerah. Suatu faktor renting bagi suksesnya pembangunan kini dan lahar-lahar benkutnya adalah tersedianya cukup tenaga listrik. Usaha kearah itu terus dilakukan, baik dalam bentuk pemanfaatan waduk dan bendungan antara lain dengan dibangunnya PLTA-PLTA Karangkates, Selorejo dan Riamkanan, maupun penambahan tenaga listrik melalui rehabilitasi dan pembangunan PLTD dan PLTU. Dalam tahun 1971/1972 tercatat kenaikan produksi dan penjualan tenaga listrik kurang lebih 12 persen. Apabila pembangkit-pembangkit tenaga listrik yang kini dibangun telah selesai, maka produksi tenaga listrik akan memberikan jasa yang lebih baik kepada sektor industri yang mulai berkembang. Kiranya jelas, bahwa berhasilnya pembangunan ekonomi akan membawa pengaruh yang positif kepada kesejahteraan rohani. Disamping pengaruh yang positif itu, pembangunan disektor-sektor seperti pendidikan dan kebudayaan, kesehatan dan keluarga berencana, tenaga


19


kerja, transmigrasi dan koperasi, penerangan, kesejahteraan sosial dan agama terus pula dikembangkan. Pembangunan dibidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu serta menghasilkan tenaga terdidik yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dalam hal ini Pemerintah telah berusaha mencari serta menyusunsistimdan struktur pendidikan yang berorientasi kepada cita-cita pembangunan. Sehubungan dengan ini dalam tahun 1971 telah dibangun pelbagai sekolah yang meliputi Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas serta Sekolah Kejuruan. Sementara itu dibidang kesehatan dalam tahun 1971, telah dilakukan berbagai macam usaha yang meliputi peningkatan kesehatan masyarakat, pembasmian penyakit menular, upgrading tenaga medis dan paramedis dan sebagainya, dalam usaha untuk memperbaiki kesehatan seluruh rakyat. Selanjutnya dibidang tenaga kerja telah dilakukan berbagai usaha seperti proyek padat karya, program antar kerja antar daerah, program antar kerja antar negara, pengerahan tenaga sarjana dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan mutu tenaga kerja telah pula diadakan pendidikan ketrampilan diberbagai tempat. Dilain pihak penyelenggaraan transmigrasi tetap dijalankan dan terutama diarahkan kepada terlaksananya transmigrasi swakarsa yang teratur dalaJI,l junilah yang besar. Selama berlangsungnya PELITA I sampai dengan tahun 1971/1972 telah berhasil ditransmigrasikan 12.542 kepala keluargayang tt;rdiri dari 56.713 jiwa. Kegiatan pembangunan koperasi diarahkan selain untuk meningkatkan penertiban dan penyempurnaan organisasi, peningkatan kecakapan pengurus dan anggota serta multi karyawan, juga ditujukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada koperasi, memupuk dan memperkuat

permodalan

serta

mempertinggi

kemampuan

ketatalaksanaan

koperasi.

Kesejahteraan sosial masyarakat terus pula mendapat perhatian. Disamping kebijaksanaan umum, berbagai usaha telah pula dilakukan pada saat tertentu dimana masyarakat membutuhkannya. Dalam pada itu penerangan kepada masyrakat dilakukan melalui berbagai bidang kegiatan antara lain melalui pemberitaan radio, televisi, film, pers dan lain sebagainya. Demikian pula telah ditingkatkan kekuatan pemancar, diperluas daerah jangkauan dan ditinggikan mutu siaran radio dan televisi. Dibidang perfilman telah pula tercapai kemajuan dengan bertambahnya produksi film nasional dan ditetapkannya quota film impor. Sementara itu pembangunan disektor agama ditujukan untuk meningkatkan kernkunan


20


hidup beragama, peningkatan mutu pendidikan agama, disamping itu penerangan dan bimbingan agama terus diarahkan agar kehidupan beragama dapat berfungsi positif bagi perkembangan pembangunan. REPELITA I tengah dilaksanakan dengan berbagai kebijaksanaan yang saling bertautan dan terus-menerus disempurnakan. Apa yang telah dicapai hingga kini memberikan gambaran bahwa pada umumnya REPELITA I akan dapat diakhiri dengan hasil seperti yang telah diperkirakan, sehingga REPELITA I akan dapat menjadi landasan yang kuat bagi REPELITA II dan REPELITA seterusnya.


21


BAB II PERKEMBANGAN HARGA, GAJI DAN UPAH

2.1. Perkembangan harga Tahun anggaran 1972/1973 merupakan tahun keempat PELITA. Pemerintah senantiasa berusaha agar stabilisasi ekonomi dalam batas-batas tertentu akan membantu memperlancar pelaksanaan program pembangunan. Usaba kearah tersebut selama tiga tabun PELITA telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sebagaimana terlihat Fada Tabel II.1. persentase kenaikan indeks biaya hidup di Jakarta ( meliputi 62 macam barang dan jasa ) yang dipergunakan untuk mengukur laju inflasi, sejak tahun anggaran 1969/1970 sampai dengan akhir tahun anggaran 1971/1972 setiap tahunnya semakin menurun. Tabel II. 1. PERSENTASE KENAlKAN INDEKS BIAYA HIDUP 1969/1970 -1972/1973 ( Oktober 1966 = 100 ) Tahun

Persentase kenaikan

1969/1970 1970/1971 1971/1972 1972/1973

sampai dengan bulan Nopember 1972

10,65% 7,78% 0,81% 13,40%

Dalam tahun anggaran 1972/1973 sampai dengan bulan Nopember 1972, persentase kenaikan indeks biaya hidup telah mengalami kenaikan sebesar + 13,40 perren. Namun kalau diperhatikan perkembangan posisinya Facia setiap akhir bulan, akan tampak bahwa sampai dengan akhir bulan September 1972 indeks biaya hidup justru menurun sampai - 1,46 persen, yaitu dari posisi akhir bulan Maret 1972 sebesar 561,27 menjadi 553,08 Facia akhir bulan September 1972 (Tabel 11.2.). Kenaikan indeks biaya hidup sebesar + 13 ,40 persen tersebut sebenarnya barn terjadi dalam bulan Oktober dan Nopember 1972, masing-masing sebesar + 3,7 perren dan + 10,9 persen. Perkembangan harga-harga dalam tahun anggaran 1972/1973 sampai dengan bulan Nopember 1972 dapat dilihat pada perkembangan angkaangka indeks biaya hidup, indeks harga


22


9 bahan pokok dan indeks harga beras di Jakarta. Disamping itu dapat pula diikuti perkembangan harga barang-barang ekspor penting dan kurs valu ta aging serta devisa dan harga emas di Jakarta sebagai dimuat dalam label-label yang dilampirkan. T a b e l II.2. INDEKS BIAYA HIDUP BERDASARKAN 62 MACAM BARANG DI JAKARTA ( Oktober 1966 = 100 ) Indeks Akhir masa

1969/1970

1970/1971

1971/1972

1972/1973

Juni September Desember Maret Juni September Desember Maret Juni September Desember Maret April Me i Juni Juli Agustus September Oktober Nopember

Indeks

Indeks

Indeks

Indeks

Makanan Perumahan -11% -63%

Pakaian -9%

Lain-lain -17%

Umum -100%

325,62 332,57 328,25 346,68 360,05 362,36 389,24 390,09 388,29 390,55 399,46 398,63 398,63 398,63 398,63 375,47 377,55 377,55 397,45 397,89

524,82 547,39 537,41 572,06 592,7 600,07 600,96 617,02 617,32 616,8 622,84 631,61 631,61 631,61 631,61 631,61 631,61 634,82 636,11 636,79

438,42 458,52 483,39 516,56 513,79 504,76 526,32 556,75 525,98 519,83 ' 539,31 561,27 559,71 554,66 546,66 542,6 544,74 553,08 573,81 636,5

434,13 447,88 503,05 524,39 501,72 485,29 509,38 554,95 502,52 492,78 520,73 556,37 553,67 544,93 532,59 531,66 533,88 545,76 575,05 683,21

437 517,61 504,69 662,89 722,14 702,9 750,66 761,58 757,91 746,99 757,91 754,28 754,28 754,28 742 742 749,77 761,58 768,87 768,87

2.1.1. Indeks biaya hidup Sampai dengan akhir bulan September 1972 tahun anggaran 1972/1973 indeks makanan dan indeks pakaian telah mengalami penurunan, masingmasing sebesar - 1,91 persen dan - 5,28 persen. Dilain pihak indeks perumahan dan indeks lain-lain meningkat masing-masing sebesar + 0,97 persen dan + 0,51 persen, sehingga secara keseluruhan indeks biaya hidup berdasarkan 62 macam barang telah mengalami penurunan sebesar - 1,46 persen. Dalam dua bulan berikutnya indeks biaya hidup telah mengalami kenaikan sebesar + 3,7 persen untuk bulan Oktober dan + 10,9 persen untuk bulan Nopember 1972. Kenaikan yang terbesar berasal dari indeks makanan yakni sebesar + 5,37 persen selama bulan Oktober dan + 18,81 persen selama bulan Nopember 1972. Adapun yang menyebabkan naiknya indeks makanan terutama karena kenaikan harga beras ( lihat Tabel 11.3. ). Sedangkan indeks perumahan dalam dua bulan tersebut tidak mengalami perubahan yaitu tetap dengan indeks


23


768,87. Akhirnya indeks pakaian dan indeks lain-lain selama dua bulan tersebut mengalami kenaikan yang tidak berarti.

T a b e l II.3. INDEKS BIAYA HIDUP, INDEKS 9 MACAM BAHAN POKOK DAN INDEKS BERAS DI JAKARTA Oktober 1966 = 100

Akhir masa 1969/1970 Juni September Desember Maret 1970/1971 Juni September Desember Maret 1971/1972 Juni September Desember Maret 1972/1973 April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember

Indeks biaya Indeks 9 bahan Oktober 1966 Oktober 1966 438,42 458,52 483,39 516,56 513,79 504,76 526,32 556,75 525.98 519,83 539,31 561,27 559,71 554,66 546,66 542,6 544,74 553,08 573,81 636,5

436,1 509,28 549,24 592,58 548,34 536,7 562,46 601,8 516,69 518,92 534,97 581,63 577,63 563,78 541,16 540,7 559,97 583,96 614,07 776,03

Indeks beras Rata-rata 1966 = 100 524,7 652,27 734,59 807,41 691,35 684,21 695,96 753,48 608,66 619,15 644,13 713,6 706,67 680,01 640,98 643,29 665,12 701,84 750,33 1.028,63

2.1.2. Indeks harga 9 bahan pokok Tabel 11.4. memuat perkembangan indeks harga 9 macam bahan pokok di Jakarta.Sejak akhir bulan Maret 1972 sampai dengan akhir bulan Agustus 1972 indeks harga 9 bahan pokok telah menurun sebesar - 3,73 persen. Selanjutnya selama tiga bulan berikutnya telah terjadi kenaikan indeks sebesar + 4,28 persen dalam bulan September, + 5,16 persen dalam bulan Oktober dan + 26,37 persen dalam bulan Nopember 1972. Kenaikan indeks harga 9 macam bahan pokok disebabkan oleh kenaikan harga beras tumbuk nomor 2 yang terjadi pada bulan-bulan September, Oktober dan Nopember masing-masing sebesar + 4,89 persen, + 7,64 persen dan + 39,48 persen. Kenaikan lain yang terjadi pada waktu


24


yang bersamaan adalah kenaikan harga gula pasir SHS, yaitu sebcsar + 8,53 persen dalam bulan September, + 1,84 persen dalam bulan Oktober dan + 5,20 persen dalam bulan Nopember 1972. Barang-barang lain yang mengalami sedikit kenaikan adalah tekstil kasar, sedangkan bahanbahan pokok lainnya seperti ikan asin, minyak goreng, minyak tanah, sabun cuci B.29 dan batik kasar tidak mengalami perubahan. Dari gambaran tersebut jelaslah bahwa kenaikan biaya hidup dan indeks 9 macam bahan pokok terutama disebabkan oleh kenaikan harga beras yang terjadi pada bulan Oktober dan Nopember 1972. T a b e l II.4. HARGA DAN INDEKS 9 BAHAN POKOK DI JAKARTA HARGA RATA-RATA ( dalam rupiah)

Jenis barang 1. Beras tumbuk no.2 / liter 2. Ikan asin no.2 / kg 3. Minyak goreng / botol 4. Gula pasir SHS / kg 5. Garam / bata 6. Minyak tanah / botol 7. Sabun cuci B 29 / batang 8. Tekstil kasar / meter 9. Batik kasar / lembar

1969/1970 1970/1971 1971/1972 37,4 160,7 82,14 65,29 15,8,75 45,105,71 435,7

35,9 189,29 97,78 99,21 15,10,39 55,105,71 442,86

34,202,57 92,14 97,68 15,10,5 55,107,5 433,18

April

M ei

Juni

1972/1973 Ju1i Agustus

33,62 202,57 92,14 99,1 14,89 10,5 55,107,5 433,18

32,4 202,57 91,71 102,53 14,57 10,32 55,107,5 433,18

30,44 209,53 90,89 102,83 14,57 10,05 55,105,9 433,18

30,5 211,85 88,12 100,69 14,57 10,05 55,105,36 434,44

September

Oktober

Nopember

31,7 218,04 85,24 102,88 14,57 10,17 55,115,71 445,56

33,25 218,04 84,17 111,66 14,57 10,38 55,125,448,24

35,79 218,04 84,17 113,71 14,57 10,5 55,126,28 448,24

63,261) 218,04 84,17 119,62 14,57 10,5 55,128,57 448,24

INDEKS RATA-RATA ( dasar 4 Oktober 1966 = 100 ) 2)

1. Beras tumbuk no.2 / liter 2. Ikan asin no.2 / kg 3. Minyak goreng / botol 4. Gula pasir SHS / kg 5. Garam / bata 6. Minyak tanah / botol 7. Sabun cuci B 29 / batang 8. Tekstil kasar / meter 9. Batik kasar / lembar

650,43 698,69 586,71 652,7 993,38 625 450 352,36 193,63

624,35 823 698,42 992,1 993,38 742,14 550 352,36 196,81

591,3 880,73 658,14 976,8 993,38 750 550 358,33 192,5

584,7 880,73 658,14 991 986,09 750 550 358,33 192,5

563,48 880,73 655,07 1.025,30 964,9 737,14 550 358,33 192,5

529,39 910,99 649,21 1.028,30 964,9 71 7,86 550 353 192,5

530,43 921,08 629,42 1.006,90 964,9 717,86 550 351,2 193,07

551,3 947,99 608,85 1.028,80 964,9 726,43 550,385,7 198,01

578,26 947,99 601,21 1.116,60 964,9 741,43 550 416,66 199,2

622,43 947,99 601,21 1.137,10 964,9 750 550 420,93 199,2

868,17 947,99 601,21 1.196,20 964,9 750 550 428,56 199,2

Indeks keseluruhan

592,58

601,8

581,63

577,63

563,78

541,16

540,7

559,97

583,96

614,07

776,03

Kenaikan indeks ( % )

16,94

1,55

3,36

-0,69

-2,4

-4,02

-0,09

3,56

4,28

5,16

26,37

1) Harga beras Krawang BA II 2) Indeks mengikuti trend harga BA II

2.1.3. Perkembangan harga barang-barang utama lainnya Pada akhir bulan Maret 1972 indeks harga beras adalah sebesar 713,60 sedang pada akhir bulan September 1972 indeks ini menjadi 701,84 berarti selama periode itu telah terjadi penurunan sebesar - 1,65 persen. Kalau indeks harga beras ini dibandingkan sampai dengan akhir bulan Nopember 1972 maka terjadi kenaikan sebesar + 44,15 persen yaitu dari indeks 713,60 menjadi indeks 1.028,63. Departemen Keuangan RI

25


Masalah dan kebijaksanaan harga beras tetap mendapat perhatian dari Pemerintah. Demikian pula halnya terhadap harga 9 bahan pokok yang selalu diusahakan dipertahankan kestabilan harganya.Dalam pada itu harga barang-barang kebutuhan pokok lainnya seperti gula pasir, tepung terigu dan tekstil selama tahun 1972 sampai dengan akhir bulan Nopember memperlihatkan fluktuasi yang tidak begitu besar. Harga tepung terigu dipelbagai kota antara bulan Januari 1972 sampai dengan bulan Nopember 1972 berkisar antara Rp 52,30 per kilogram dan Rp 68,75 per kilogram. Harga terendah terjadi di Medan dan Semarang, sedangkan harga tertinggi adalah di Bandung dan Denpasar. Gula pasir pada periode tersebut di atas, harga terendah terjadi di Yogyakarta yang berfluktuasi antara Rp 89,17 per kilogram dan Rp 101,26 per kilogram. Sedangkan harga tertinggi terjadi di Ujung Pandang yang berfluktuasi antara Rp 97,92 per kilogram dan Rp 112,50 per kilogram. Demikian pula dengan harga tekstil, selama periode itu pada umumnya memperlihatkan perubahan yang tidak begitu berarti. Harga terendah terdapat di Semarang dan Bandung, sedangkan harga tertinggi terjadi di Surabaya dan Denpasar. Perkembangan harga dari ketiga jenis barang tersebut selama periode itu dapat diikuti pada Tabel II. 5. Tabel 11.5. PERKEMBANGAN HARGA RATA-RATA GULA PASIR, TEPUNG TERIGU DAN TEKSTIL DI BEBERAPA KOTA BESAR TAHUN 1972 Januari

Kota-kota

Pebruari

Maret

April

M ei

Juni

Ju1i

Agustus September Oktober Nopember

Bandung

: Tepung terigu Gula pasir Tekstil

(Rp/kg) (Rp/kg) (Rp/m)

65,21 91,83 120,62

68,67 96,17 115,67

67,5 96,25 112,08

66,25 95,58 114,16

63,5 100,75 111,17

65,42 100,102,7

57,83 98,28 108,33

60,100,17 106,-

60,111,42 97,5

58,66 110,43 104,-

60,83 116,24 112,5

Y ogyakarta



61,66 89,17 140,83

60,89,23 144,67

60,91,88 140,42

61,25 96,46 140,-

59,67 93,140

60,90,99 140,-

60,91,22 140,-

56,88 95,12 140,5

56,06 101,47 148,86

58,103,149,5

57,56 101,26 150,42

Semarang



54,45 88,86 91,25

54,83 90,17 90,33

55,91,25 90,-

55,94,46 90,-

55,92,67 90,-

55,92,71 91,25

57,5 93,29 96,66

57,33 97,43 102,67

58,33 105,42 109,17

59,33 105,47 111,33

60,42 109,58 115,42

Surabaya



60,31 91,25 149,38

60,90,149,5

60,93,12 146,25

60,96,88 142,5

60,25 96,5 146,75

60,44 96,62 152,19

58,75 95,156,88

60,96,5 149,5

60,99,75 149,38

60,4 103,9 153,5

60 107,5 158,75

Medan



56,25 95,128,75

55,95,127,.

55,99,38 123,75

55,103,75 124,38

55,100 128

55,102,62 121,25

52,5 100,113,38

52,3 101,4 111,8

53,5 107,25 115,75

54,35 109,42 125,2

54,63 113,12 125,-

Banjarmasin



65,95,135,-

62,96,136,-

60,62 100,130,-

62,81 100,83 123,54

59,83 99,5 123,27

60,100 124,58

60,100,Ou 119,9

60,104,33 126,78

60,111,25 127,5

58,83 111,126,-

61,25 113,02 127,5

Ujung Pandang



56,67 97,92 123,34

57,67 101,33 123,33

58,34 106,25 123,33

56,25 107,5 123,75

56,104,121,.

55,42 106,67 120,-

56,25 101,25 121,25

55,108,. 128,-

55,111,25 135,-

55,111,135,-

55,112,5 135,-

Denpasar

: Tepung terigu GuIa pasir Tekstil


60,93,75 145,-

60,94,5 143,-

60,100,146,25

60,101,25 145,-

60,99,25 145,-

67,5 99,69 146,88

68,75 100,144,13

66,. 102,142,6

65,106,25 150,-

64,111,150,-

65,112,5 150,-


26


2.1.4. Indeks harga emas dan valuta asing Harga rata-rata valuta asing ( Tabel 11.6. ) selama periode akhir bulan Maret sampai dengan akhir Nopember 1972 menunjukkan penurunan sebesar rata-rata Rp 28,00 per valuta asing atau turun dengan - 5,44 persen, yaitu dari angka indeks rata-rata 334,80 pada akhir bulan Maret 1972 menjadi indeks 316,59 pada akhir bulan Nopember 1972. Penurunan dalam harga maupun indeks rata-rata dari valuta asing ini selama periode itu terutama disebabkan oleh turunnya harga maupun indeks daripada poundsterling Inggris. Hal ini adalah akibat dari tindakan Pemerintah Inggris yang mendevaluasikan mata uangnya pada bulan Juni 1972 yang lalu. Indeks dan harga emas ( Tabel II.7. ) selama periode akhir bulan Maret 1972 sampai dengan akhir bulan Nopember 1972 memperlihatkan fluktuasi sebagai berikut. Emas 24 karat naik dengan Rp 250,- per gram atau + 40,32 persen yaitu dari indeks 310.00 pada akhir bulanMaret 1972 menjadi indeks 435.00 pada akhir bulan Nopember 1972. Demikian pula halnya dengan emas 23 karat dan emas 22 karat masing-masing naik dengan Rp 240,- per gram ( + 41,38 persen ) dan Rp 220,- per gram ( + 40,00 persen ). Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh pergolakan moneter internasional yang pada akhirnya disusul oleh tindakan penyesuaian kurs rupiah terhadap dollar pada tanggal 23 Agustus 1971. Pada bulan-bulan berikutnya harga emas selalu menunjukkan kenaikan mengikuti kenaikan harga emas di luar negeri. Pola ini hampir sama jika dibandingkan dengan keadaan pada periode yang sama tahun 1971/1972, dimana indeks dan harga emas juga mengalami kenaikan, baik emas 24 karat maupun emas 23 karat dan 22 karat. perkembangan kurs devisa kredit maupun devisa umum tidak mengalami perubahan. Baik harga maupun indeksnya tetap stabil yaitu Rp 415,- dengan indeks 436,84 untuk devisa umum dan Rp 415,dengan indeks 488,24 untuk devisa kredit. Keadaan ini telah dimulai sejak balan Agustus 1971 atas dasar kebijaksanaan pemerintah pada tanggal 23 Agustus 1971, dimana telah diadakan penyesuaian kurs rupiah terhadap dollar. baik untuk devisa kredit maupun devisa umum ialah sebesar Rp 415,per satu dollar Amerika. Ternyata dengan kebijaksanaan pemerintah ini pengaruh daripada kegoncangan moneter internasional dapat diatasi, sehingga kestabilan harga, terutama harga-harga kebutuhan pokok ( 62 macam barang/jasa dan harga 9 bahan pokok ) diusahakan agar dapat tetap dipertahankan. Selama periode akhir bulan Maret 1972 sampai dengan akhir bulan Nopember 1972


27

Nota Keuangan & APBN Tahun 1973/1974 Tabel II.6. BARGA RATA-RATA DAN INDEKS BEBERAPA VALUTA ASING DI JAKARTA ( dasar Oktober 1966 = 100) Akhir masa

US $ harga

indeks

Singapura $ harga indeks

Inggris £ harga indeks

Australia $ harga indeks

Rata-rata harga indeks

1969/1970 J u n i September Desember Maret

378,378,379,379..

270 270 270,71 270,71

122,5 122,5 123,123,-

306,25 306,25 307,5 307,5

864,5 862,858,5 858,5

288,17 287,33 286,17 286,17

404,5 403,5 404,5 404,5

299,63 298,87 299,63 299,63

442,38 441,5 441,25 441,25

287,73 287,15 287,287,-


380,378,378,378,-

271,43 270 270 270

123,122,5 122,5 123,-

307,5 306,25 306,25 307,5

881,878,878,882,-

293,67 292,67 292,67 294

412,410,410,412,-

305,19 303,7 303,7 305,19

449,447,13 447,13 448,75

292,03 290,82 290,82 291,87


378,413,413,413,-

270 295 295.00 295

123,137,140,146,-

307,5 342,5 350 365

882,1.000,1.010,1.035,-

294 333.33 336.67 345.00

412,455.455,465.-

305,19 337.04 337.04 344,44

448,75 SOl.25 504.50 514.75

291,87 326,02 328,13 334.80

1972/1973 April Mei Juni JuIi Agustus September Oktober Nopember

413,413.25 414,414,414,414,414.414.-

295.00 295,18 295,71 295,71 295,71 295.71 295,71 295.71

145.145,145,146.147,147,147,5 148.-

362,5 362,5 362.50 365 367,5 367,5 368,75 370

1.035,1.035,1.030,960,960,960,960,920,-

345 345.00 343.33 320.00 320.00 320.00 320.00 306.67

465,465.465.465,465,465,465,465,-

344.44 344.44 344,44 344,44 344.44 344.44 344,44 344,44

514,5 514.56 513.50 496.25 496.50 496,5 496.63 486.75

334,63 334,67 333,98 322,76 322,93 322.93 323,01 316,59

Tabel II.7. DARGA DAN INDEKS RATA-RATA EMAS SERTA KURS DAN INDEKS RATA-RATA DEVISA KREDIT DAN DEVISA UMUM DI JAKARTA ( dasar Oktober 1966 = 100 ) Emas 24' harga indeks

Emas 23' harga indeks

Emas 22' harga indeks

Devisa Kredit harga indeks

Devisa Umum harga indeks


600,590,540,490,-

300 295 270 245

580,570,520,470,-

331,43 325,71 297,14 268,57

560,550,500,450,-

329,41 323,53 294,12 264,7

326,326,326,326,-

384 384 384 384

379,379,378,3 378,5

399 399 398,21 398,42


500,480,500,510,-

250 240 250 255

480,460,470,480,-

274,28 262,86 268,57 274,28

460,440,450,450,-

270,59 258,83 264,7 264,7

326,326,378,378,-

384 384 444,71 444, 71

378,378,378,378,-

397,89 397,89 397,89 397,89

197111972 J u n i September Desember Maret

530,600,600,620,-

265 300 300 310

500,580,550,580,-

285,71 331,43 314,29 331,43

480,560,500,550,-

282,35 329,41 294,12 323,53

378,415,415,415,-

444,71 488,24 488,24 488,24

378,415,415,415,-

397,89 436,84 436,84 436,84

1972/1973 April Mei Juni JuIi Agustus September Oktober Nopember

680,712,746,765,840,850,862,5 870,-

340 356 373 382,5 420 425 431,25 435

650,672,702,725,790,800,810,. 820,-

371,43 384 401,14 414,29 451,43 457,14 462,86 468,57

620,640,666,687,5 740,750,762,5 770,.

364,71 376,47 391,76 404,41 435,29 441,18 448,53 452,94

415,415,415,415,415,415,415,415,-

488,24 488,24 488,24 488,24 488,24 488,24 488,24. 488,24

415,415,415,415,415,415,415,41:,.

436,84 436,84 436,84 436,84 436,84 436,84 436,84 436,84


28


215. Harga hasil bumi ekspor golongan A Selama periode akhir bulan Maret sampai dengan akhir bulan Nopember 1972 harga beberapa jenis barang hasil bumi ekspor golongan A di Jakarta memperhatikan kenaikan seperti

karet RSS I, lada putih dan kopi robusta. Dilain pihak harga kopra ( Sulawesi)

mengalami penurunan.

T a b e l II.8. PERKEMBANGAN HARGA LOKAL BEBERAPA HASIL BUMI GOLONGAN A DI JAKARTA ( dalam rupiah per kg) harga

RSS I indeks

Kopra (Sulawesi) harga indeks

Lada putih harga indeks

Kopi Robusta harga indeks


150,82 161,34 130,13 125,66

653,47 699,05 563,82 543,59

51.47,06 67,50,18

703,45 649,1 924,14 692,14

190,62 240,62 330,295,-

450,32 568,44 779,59 696,91

75,4 111,59 145,126,57

159,98 274,65 356,88 311,52

1970/1971 J u n i Septembel Desember Maret

126,16 110,42 118,53 106,1

546,62 478,41 513,56 459.71

47,7 46,11 55,36 65,4

657,93 636 763,58 902,07

283,13 251,88 222,5 199,25

668,84 595,04 525,63 470,71

131,09 174,48 176,29 156,-

322,64 429,44 433,89 383,95


101,81 97,2 102,74 103,12

441,12 421,14 445,15 446,79

63,81 65,64 64,37 58,2

880,14 905,38 887,86 802,76

214,75 241,59 305,32 257,6

507,32 576,73 721,29 608,55

147,71 150,94 135,91 120,62

362,81 371,49 334,51 296,87

1972/1973 April Me i Juni JuIi Agustus September Oktober Nopember

102,3 104,19 105,32 LO5,46 103,6 107,75 123,3 128,75

443,24 451,43 456,33 456,93 448,87 466,85 534,23 557,84

57,29 57,57 57,57 53,46 51,4 54,57 53,48 54,84

790,21 794,07 794,07 737,38 708,97 752,69 737,66 756,41

257,47 264,34 2'10,34 280,86 286,87 344,85 393,51 407.05

608,24 624,47 638,65 663,5 677,7 814,67 929,62 961,61

119,32 114,13 104,39 109,58 131,76 150,43 172,21 176,36

293,67 280,9 256,93 269,7 24,29 370,24 423,85 424.06


29


T a b e 1 II.9. PERKEMBANGAN HARGA BEBERAPA HASIL BUMI EKSPOR GOLONGAN A DIPASAR INTERNASIONAL Karet RSS III Kopra US $ ct/lb Brp/lb Str $ ct/lb US $/lt US $/lt (New (London) (Singapura (Manila) (London)

Lada Lada Minyak Bijih putih hitam sawit sawit Kopi robusta Timah US $/pic US $ ct/lb Brp /lb US $ ct/lb E £ /mt E £ /lt E £ /It Lampung Palembang (London) (New (London) ex.Malaysi ex. Nigeria (Singapura (New (London) (London)


24,47 26,35 22,83 20,88

24,47 25,95 22,28 20,65

70,04 74,58 64,37 59,35

187,34 204,14 242,07 205,-

190,1 205,57 245,31 240,53

75,27 76,95 92,48 82,38

25,15 28,99 32,85 33,65

34,56 51,49 52,45 49,77

34,02 50,77 55,53 57,72

1.436,1.470,63 1.617,88 1.578,54

160,27 109,58

59,46 60,65 75,28 73,86


19,64 17,35 17,53 17,08

19,47 16,88 17,36 14,6

55,44 47,36 49,26 98,83

187,11 167,27 191,38 176,28

218,1 207,22 231,83 208,55

99,79 113,25 109,88 117,13

36,24 38,69 36,18 39,28

47,01 48,88 46,19 42,73

59,66 63,85 55,96 55,6

1.472,05 1.517 ,15 1.453,83 1.472,20

116,95 97,3 115,117,6

69,5 64,49 75,75 69,03


16,54 15,38 15,23 16,01

14,5!! 13 12,95 12,6

96,311 85,58 84,93 83,2

165,54 151,83 130,95 115,92

196,48 174,15 156,54 141,84

102,33 98,08 98,25 95,5

37,93 38 37,36,43

44,5 49,54,5 47,4

51,9 43,45,35 45

1.436,05 1.415,90 1.422,30 1.477,60

101,05 113,2 94,81,35

58,66 56,85 50,11 47,61

1972/1973 April Mei J UBi J uti Agustus September Oktober Nopember

15,1 15,64 15,43 15,5 15,25 15,09 16,9 18,16

12,64 13,16 13,22 13,78 13,51 13,7 16,02 17,44

82,36 84,67 85,13 84,97 81,8 80,8] 94,29 100,62

125,13 121,3 118,31 112,81 111,49 109,82 115,43 113,51

147,71 144,58 140,06 134,54 136,02 137,64 141,68 140,09

84,57 82,7 82,82,47 92,5 90,67 89,03 90

36,23 36,35,58 38,26 46,33 37,48 37,02 36,55

46,4 47,1 48,51,56 53,5 56,33 57,5 57,25

45,88 46,94 46,45,04 42,15 41,45 43,3 44,5

1.493,77 1.463,05 1.452,25 1.527,68 1.532,26 1.557,47 1.570,12 1.576,48

88,08 88,2 84,89,36 93,1 93,63 95,12 94,45

47,29 43,37 42,17 42,22 43,21 43,25 47,6 50,5

Harga karet RSS I di Jakarta selama periode tersebut naik dengan Rp 25,63 per kilogram ( + 24,85 persen). Demikian pula halnya dengan harga dan indeks lada putih dan kopi robusta, masing-masing naik sebesar Rp 149,45 per kilogram ( + 58,02 persen ) dan naik sebesar Rp 55,74. per kilogram ( + 46,21 persen ). Sedangkan harga dan indeks kopra ( Sulawesi) pada periode yang sarna mengalami penurunan sebesar Rp 3,36 per kilogram ( 5,77 persen ). Perkembangan harga beberapa hasil bumi ekspor golongan A di pasar internasional selama periode akhir bulan Maret sampai dengan akhir bulan Nopember 1972 pada umumnya mengalami kenaikan. Sedangkan harga kopi robusta di pasar Singapura, harga lada hitam di New York dari harga kopra di pasar Manila dan London menurun. Harga karet RSS III selama periode tersebut di New York naik dengan US $ 'ct 2,15 / lb ( + 13,43 persen ), yaitu dari harga US' $ ct 16,01 / lb pada akhir Maret 1972 menjadi US $ ct 18,16 / lb pada akhir Nopember 1972. Di London karet jenis yang sarna pada periode tersebut telah naik dengan Brp 4,84 ( + 38,41 persen ). Dan di Singapura pada periode tersebut naik juga dengan SIT $ ct i7,42/lb ( + 20,94 persen ). Pada periode yang sama, harga kopra di Manila dan di London telah turun dengan US $ 2,41/lt (-2,08 persen), dan US $ 1,75/lt (-1,23 persen). Departemen Keuangan RI

30


Keadaan yang sarna terjadi pula dengan harga kopi robusta ex Lam'pung di Singapura dan lada hitam di New York. Selama periode akhir bulan Maret 1972 sampai dengan akhir bulan Nopember 1972 kopi robusta ex Lampung di Singapura mengalami penurunan sebesar SIT $ 5,50/pic ( - 5,76 persen ) sedangkan lada hitam di New York. turun sebesar US $ ct 0,50 / lb ( - 1,11 persen ). Oilain pihak terjadi kenaikan harga kopi robusta ex Palembang di New York, lada putih, timah dan minyak sawit ex Malaysia dan bijih sawit ex Nigeria di pasar London. Kopi robusta ex Palembang naik sebesar US $ ct 0,12 / lb ( + 0,33 persen), lada putih naik sebesar Brp 9,85 / lb ( + 20,78 persen ) harga timah naik dengan E £ 98,88/ mt ( + 6,69 persen ), minyak sawit dan bijih sawit masing-masing naik dengan E £ 13,10/lt (+ 16,10 persen ) dan E£ 2,89/lt ( + 6,07 persen ). 2.2. Perkembangan gaji dan upah Selama periode bulan Juli 1971 sampai dengan bulan Januari 1972 gaji dan upah mengalami kenaikan baik dalam bentuk uang maupun dalam arti riil. Gaji dalam hal ini adalah upah uang ditambah catunya seperti beras, gula dan sebagainya, ditambah lagi lain-lain tunjangan satu orang pekerja dengan tanggungan seorang isteri dan dua orang anak. Rata-rata upah dan gaji minimum selama periode tersebut naik dengan Rp 1.076,53 ( + 12,72 persen ) untuk setiap pekerja, sedangkan upah maximum rata-rata untuk seluruh sektor naik dengan Rp 6.922,50 ( + 13,20 persen ) untuk setiap pekerja. Perkembangan kenaikan upah baik dalam rupiah maupun dalam arti nyata dapat diilwti pada Tabel II.10.dan Tabel II.11. Pada umumnya. hampir seluruh sektor memperlihatkan presentase kenaikan baik dalam arti nominal maupun dalam arti nyata. Kebijaksanaan mengenai gaji bagi pegawai yang dijalankari Pemerintah tetap diusahakan agar secara bertahap dan didalam batas-batas kemampuan anggaran belanja negara, ditingkatkan sesuai dengan peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja. Dalam usaha untuk menaikkan gaji ini Pemerintah selalu memperhatikan agar kenaikan itu tidak akan mempengaruhi tingkat kestabilan harga yang telah dicapai.


31


T a b e l II.10. PERKEMBANGAN UPAH MINIMUM DAN MAKSIMUM UNTUK BERBAGAI SEKTOR JULI 1971 - JANUARI 1972

Sektor Upah rata-rata minimum 1. Perkebunan 2. Pertambangan 3. Industri 4. Bangunan 5. Listrik 6. Perdagangan 7. Perhubungan 8. Jasa-jasa 9. Lain-lain/Pegawai Negeri Upah rata-rata maksimum 1. Perkebunan 2. Pertambangan 3. Industri 4. Bangunan 5. Listrik 6. Perdagangan 7. Perhubungan 8. Jasa-jasa 9. Lain-lain/Pegawai Negeri

J u l i 1971 ( dalam

Okt-71 ( dalam

3.592,50 21.015,8.427,6.958,50 4.719,8.676,9.960,67 8.701,50 4.110,-

3.638,75 21.708,50 9.420,57 7.736,50 5.477,50 8.681,80 11.801,67 8.701,50 4.110,-

Perubahan Jan-72 Juli 1971 - Januari 1972 ( dalam ( dalam % ) 3.717,50 21.978,75 9.849,33 7.966,50 4.931,8.920,11.876,67 12.500,4. II 0,-

+ + + + + + + + +

3,48 4,59 16,88 14,49 4,49 2,8 11,24 43,65 0

63.743,7 5 64.223,75 64.457,- + 100.469,50 110.180,75 116.158,50 + 46.093,63 49.276,71 58.912,33 + 46.805,50 52.232,- 52.532,50 + 27.425,- 32.543,50 27.424,- 46.990,40 46.995,40 50.928,75 + 62.948,33 65.218,67 65.377,- + 46.691,50 46.691,50 67.700,- + 30.790,30.770,30.770,- -

1,12 + 1 5 ,62 27,81 12,24 0,01 8,38 3,86 44,99 0,07

T a b e l II.11 PERKEMBANGAN UPAH NYATA, UPAH MINIMUM DAN MAKSIMUM UNTUK BERBAGAI SEKTOR JULI 1971 - JANUARI 1972 Sektor

J u l i 1971 ( dalam

Okt-71 ( dalam

Jan-72 ( dalam

Perubahan Juli 1971 - Januari 1972 ( dalam % )

Upah minimum 1. Perkebunan 2. Pertambangan 3. Industri 4. Bangunan 5. Listrik 6. Perdagangan 7. Perhubungan 8. Jasa-jasa 9. Lain-lain/Pegawai Negeri

574,3.358,1.346,1.112,754,1.386,1.591,1.390,657,-

582,3.473,1.507,1.238,876,1.389,1.888,1.392,657,-

571,3.373,1.512,1.223,757,1.369,1.823,1.919,631,-

+ + + + + + -

0,52 0,45 12,33 9,98 0,4 1,23 14,58 38,06 3,96

Upah maksimum 1. Perkebunan 2. Pertambangan 3. Industri 4. Bangunan 5. Listrik 6. Perdagangan 7. Perhubungan 8. Jasa-jasa 9. Lain-lain/Pegawai Negeri

10.185,00 -16.052,7.364,7.478,4.382,7.508,10.057,7.460,4.919,.

10.274,17.626,00 -7.883,8.356,5.206,7.518,10.433,7.469,4.922,-

9.893,17.829,00 9.042,80063,4.209,7.817,10.034,00 -10.391,4.723,-

+ + + + + -

2,87 11,07 22,79 7,82 3,95 4,12 0,23 39,29 3,99


32


BAB III PELAKSANAAN APBN 1972/1973

3.1. Umum Dengan tetap menjaga stabilisasi ekonomi yang telah dicapai, program-program pembangunan ekonomi tetap dilaksanakan dan ditingkatkan melalui kebijaksanaan APBN yang berimbang. Bersamaan

dengan

makin

berkembangnya

kegiatan

masyarakat

dan

telab

dilaksanakannya pembangunan sektor-sektor yang menjadi dasar perekonomian, maka pelaksanaan APBN 1972/1973 ditujukan untuk mendorong lebih lanjut usaha-usaha yang telah dicapai dan menciptakan iklim perekonomian yang lebih merangsang usaha masyarakat. Hal itu antara lain tercermin daripada penurunan tarip pajak dan bea masuk untuk menunjang kebutuhan bahan baku dan modal daripada industri dalam negeri. Juga untuk merangsang penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, telah diberikan berbagai fasilitas dan pembebasan pajak yang dapat mempengaruhi penerimaan negara. Akan tetapi dilain pihak usaha-usaha tersebut juga barns menghasilkan penerimaan yang lebih besar kepada negara. Usaha

Pemerintah

dalam

membiayai

program-program

REPELITA

terutama

dilaksanakan dengan meningkatkan Tabungan Pemerintah yang diperoleh dari penerimaan dalam negeri setelah dikurangi pengeluaran rutin. Oleh sebab itu usaha-usaha peningkatan penerimaan dalam negeri dan penghematan pengeluaran rutin harus ditingkatkan. Dengan demikian pembangunan dapat dibiayai terutama dari sumber-sumber dalam negeri, sedangkan sumber-sumber luar negeri hanya merupakan pelengkap saja dan secara bertahap diperkecil. Dengan dana yang terkumpul baik berupa Tabungan Pemerintah maupun dari luar negeri, Pemerintah senantiasa meningkatkan dan menyempurnakan alokasinya sesuai dengan pola dan arab yang telah ditentukan. Disamping itu kecepatan daripada pembiayaan pembangunan terus ditingkatkan walaupun terdapat kemungkinan dilakukannya "carryover" dari suatu tahun anggaran ketahun anggaran berikutnya. Keseluruhan usaha-usaha terse but tetap dilaksanakan bersama-sama dengan peningkatan effisiensi pengeluaran negara dan pengawasan yang ketal untuk mencegah pemborosan-pemborosan. Dari angka-angka tersebut, perkembangan penerimaan dan pengeluaran negara menunjukkan peningkatan-peningkatan


33


yang senantiasa melebihi jumlah yang direncanakan dalam REPELITA I. Jika melihat peningkatan-peningkatan yang terjadi dari tahun 1969/1970 ke tahun 1970/1971 dan peningkatan selanjutnya dari tahun 1970/1971 ke tahun 1971/1972 maka terdapat peningkatan sebesar 41,4 % dan 24,2 % dalam penerimaan dalam negeri; peningkatan-peningkatan sebesar 20,1 % dan 14,7 % dalam penerimaan pembangunan; peningkatan-peningkatan sebesar 33,1 % dan 21,1 % dalam pengeluaran rutin; dan juga peningkatan-peningkatan sebesar 37,9 % dan 17,8 % dalam pengeluaran pembangunan.

T a b e l III.1. IKHTISAR A P B N, 1969/1970 - 1972/1973 1) ( dalam milyar rupiah) 1969/1970 1970/1971 1971/1972 Penerimaan dalam negeri pengeluaran rutin TABUNGAN PEMERINTAH Tabungan Pemerintah Penerimaan Pembangunan DANA PEMBANGUNAN Dana pembangunan pengeluaran pembangunan

1972/1973 Realisasi Semester I APBN

243,7 216,5 27,2 27,2 65,7 92,9 92,9 92,9

344,6 288,2 56,4 56,4 78,9 135,3 135,3 128,1

428 349,1 78,9 78,9 90.5 169,4 169,4 150,9

573,6 437,5 136,1 136,1 95 231,1 231,1 231,1

266,8 179,2 87,6 87,6 39,8 127.4 127,4 89,2

-

7,2

18,5

-

38,2

SALDO ANGGARAN 1) Diluar bantuan proyek 2) Angka sementara

Penerimaan dalam negeri dalam semester I-1972/1973 menghasilkan realisasi sebesar Rp266,8 milyar yang terdiri dari pajak-pajak langsung, pajak-pajak tidak langsung dan penerimaan non-tax. Jumlah realisasi tersebut berarti mencapai 46,5 % dari jumlah yang direncanakan dalam APBN 1972/1973. Peningkatan penerimaan dalam negeri sekaligus dicapai bersama-sama dengan penurunan dan penyesuaian tarip pajak kearah struktur tarip yang normal dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. PengeIuaran rutin dalam semester I-1972/1973 mencapai realisasi sebesar Rp 179,2 milyar berupa pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, pembayaran bunga dan cicilan hutang dan lain-lainnya. Dibandingkan dengan yang direncanakan, jumlah tersebut mencapai 41,0 %. Didalam belanja rutin tetap dijalankan usahausaha penghematan dan peningkatan effisiensi penggunaannya. Peningkatan belanja rutin


34


mengikuti pola yang berpusat pada pelaksanaan pembangunan. Hal itu disebabkan makin banyak diperlukannya peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kegiatan pembangunan dan biayabiaya untuk memelihara hasil-hasil yang sudah dicapai. Dengan demikian, dalam semester I-1972/1973 telah terbentuk tabungan Pemerintah sebesar Rp 87,6 milyar yang berasal dari penerimaan dalam negeri setelah dikurangi pengeluaran rutin. Jumlah tersebut berarti mencapai 64,4 % dari jumlah yang direncanakan. Seperti diketahui, dalam tahun anggaran 1972/1973, jumlah tabungan Pemerintah yang direncanakan lebih besar daripada jumlah penerimaan bantuan program yang direncanakan. Dengan demikian, jika jumlah-jumlah tersebut dapat dicapai, berarti tabungan Pemerintah merupakan sumber terbesar daripada pembiayaan pembangunan yaitu sesuai dengan strategi pembiayaan REPELITA. Penerimaan pembangunan dalam semester I-1972/1973 adalah sebesar Rp 39,8 milyar yang diperoleh dari hasil penjualan devisa kredit, bantuan pangan dan bukan pangallo Jumlah tersebut adalah 41,9 % dari yang direncanakan dalam APBN 1972/1973. Realisasi tersebut belum dapat mencerminkan perkembangan penerimaan pembangunan tahun anggaran 1972/1973, karena perhitungan seluruhnya baru dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. Dengan terbentuknya Tabungan Pemerintah sebesar Rp 87,6 milyar dan realisai penerimaan pembangunan sebesar Rp 39,8 milyar, maka dalam semester I-1972/1973 terdapat dana pembangunan sebesar Rp 127,4 milyar. Akan tetapi disamping itu terdapat pula sisa anggaran lebih 1971/1972 (surplus anggaran 1971/1972) sebesar Rp 18,5 milyar yang dapat dipakai untuk membiayai pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan dalam semester I-1972/1973 adalah sebesar Rp 89,2 milyar yaitu bagi pembangunan proyek-proyek Pusat maupun Daerah baik dibidang ekonomi, bidang so sial ataupun bidang umum. Jumlah tersebut berarti mencapai 38,6 % dari jumlah yang direncanakan dalam APBN 1972/1973. Disamping pengeluaran pembangunan tersebut, dalam semester I-1972/ 1973 dapat direalisasikan bantuan proyek sebesar Rp 36,1 milyar. Jumlah tersebut merupakan baik penerimaan maupun pengeluarannegara dalam jumlah yang sama. Dalam pelaksanaannya, perkembangan APBN 1972/1973 sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dalam bidang keuangan yang dijalankan Pemerintah dalam tahun 1972/1973 maupun tahun-tahun sebelumnya. Disamping itu terdapat pula pengaruh dari perkembangan perekonomian dan pola pembangunan ekonomi. Beberapa faktor pokok yang mempengaruhi


35


pelaksanaan APBN 1972/1973 tersebut adalah : (a) kestabilan harga-harga dalam tahun 1972/1973 yang antara lain tercatat penurunan sebesar 1,46 % dalam masa bulan April sampai dengan bulan September 1972. (b) perubahan kurs devisa dari Rp 378,- per US $ 1,- menjadi Rp 415, per US $ 1,- dalam bulan Agustus 1971. (c) perkembangan produksi bahan makanan. (d) kebijaksanaan tarip pajak dan bea masuk secara menyeluruh serta peraturan-peraturan lainnya yang menyangkut bidang penerimaan dan pengeluaran negara. 3.2. Penerimaan dalam Negeri Dengan keadaan perekonomian yang semakin berkembang dan tingkat harga umum yang semakin mantap, usaha-usaha Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dalam semester I-1972/1973 menghasilkan realisasi penerimaan dalam negeri sebesar Rp 266,8 milyar. Jumlah tersebut terdiri dari: (a) penerimaan pajak-pajak langsung sebesar Rp 139,6 milyar ( 52,3 % ). (b) penerimaan pajak-pajak tidak langsung sebesar Rp 119,5 milyar (44,8 %) dan (c) penerimaan non-tax sebesar Rp 7,7 milyar ( 2,9 % ). Perkembangan penerimaan dalam negeri dalam semester I-1972/1973 dipengaruhi oleh keadaan perekonomian pada umumnya seperti perdagangan dalam negeri, tingkat produksi dalam negeri, tingkat konsumsi dalam negeri dan sebagainya. Disamping itu juga dipengaruhi oleh kemampuan aparatur pemungutan serta kesadaran membayar pajak dari masyarakat. Dengan demikian realisasi penerimaan negara didasarkan pada perluasan "tax base" sebagai hasil meluasnya perekonomian dan penyempurnaan perundang-undangan serta aparatur pajak. Dilain pihak, perkembangan pembangunan dan kebijaksanaan Pemerintah untuk menunjangnya menyebabkan perkembangan yang berbeda dalam penerimaan negara dari berbagai sektor ekonomi. Sebagai akibatnya terdapat peningkatan yang lambat dalam penerimaan dari suatu sektor sedangkan terdapat peningkatan yang besar dalam penerimaan dari sektor yang lain. Dalam semester I-1972/1973, kebijaksanaan-kebijaksanaan dan usaha-usaha yang dijalankan Pemerintah dibidang penerimaan dalam negeri sebagai kelanjutan dari kebijaksanaan dan usaha tahun yang lalu adalah : (1)

meneliti perkembangan tarip-tarip pajak dan .bea masuk serta menyesuaikannya dengan


36


perkembangan perekonomian. Dengan melancarkan arus barang modal dan bahan baku bagi industri dalam negeri tetapi tanpa memberikan proteksi - yang berlebih-lebihan, hendak dibina perkembangan' yang schar daripada industri dalam negeri sesuai dengan arab yang telah digariskan. Disamping itu diusahakan pula keseimbangan harga antara barang-barang produksi dalam negeri ataupun terhadap harga barang luar negeri. (2)

menyempurnakan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tata-cara pemungutan pajak dan arus lalu lintas barang. Hal itu dimaksudkan guna mencapai administrasi pemungutan pajak yang sebaik-baiknya dan mengamankan penerimaan negara.

(3)

memperluas jumlah wajib pajak terutama sejalan dengan makin meluasnya "tax base" sebagai

hasil

meluasnya

perekonomian,

disertai

dengan

usaha-usaha

untuk

membangkitkan kesadaran membayar pajak dari masyarakat serta intensifikasi pemungutan pajak khususnya terhadap tunggakan-tunggakan pajak. (4)

menyempurnakan aparat perpajakan baik berupa penyempurnaan kantor dan perlengkapan kerjanya, maupun dengan menambah jumlah personil pajak, meningkatkan disiplin dan keahlian personil pajak serta penyempurnaan organisasinya. Dalam rangka meningkatkan penerimaan dalam negeri secara keseluruhan, Pemerintah

secara perlahan-lahan mengarahkan pajak-pajak langsung menjadi sumber penerimaan yang terbesar. Dengan demikian tanpa mengabaikan potensi pajak tidak langsung yang senantiasa berkembang, peningkatan pajak langsung adalah sejalan dengan usaha-usaha Pemerintah untuk memperbaiki pembagian pendapatan dalam masyarakat. Akan tetapi disamping itu juga diperhatikan kegairahan masyarakat untuk melaksanakan investasi yang produktif. Dalam APBN 1972/1973, rencana penerimaan pajak langsung sebesar Rp 297,3 milyar berarti Rp 29,8 milyar lebih tinggi dari rencana penerimaan pajak tidak langsung. Tabel III. 2. PENERIMAAN DALAM NEGERI, 1972/1973 Realisasi Semester ( dalam milyar rupiah) Jenis penerimaan

1971/1972 Realisasi Semester I APBN

Pajak langsung Pajak tidak langsung Non - tax

144 267,7 4,2 415,9

JUMLAH

APBN

1972/1973 Realisasi Semester I

% dp APBN

79 105,5 14,5

297,3 267,5 8,8

139,6 119,5 7,7

47 44,7 87,5

199

573,6

266,8

46,5

1) Angka sementara


37


Dalam semester I-1972/1973, penerimaan pajak lingsung mencapai 47,0 % dari APBN, penerimaan pajak tidak langsung mencapai 44,7 % dari APBN dan penerimaan non-tax mencapai 87,5 % dari APBN. Perkembangan semester I-1972/1973 tersebut belum dapat mencerminkan penerimaan dalam negeri untuk tahun anggaran 1972/1973 oleh karena pola penerimaan yang tidak merata untuk tiap triwulannya yaitu meningkat pada triwulan III dan triwulan IV. Diharapkan dalam semester II, penerimaan dalam negeri akan meningkat dengan cukup besar sehingga . rencana dalam APBN dapat dicapai. Jika dibandingkan dengan realisasi semester I-1971/1972, makajumlah-jumlah realisasi dalam semester I-1972/1973 adalah lebih tinggi Rp 60,6 milyar (76,7 %) dalam penerimaan pajak langsung, lebih tinggi Rp 14,0 milyar (13,3 %) dalam penerimaan pajak tidak langsung dan lebih rendah Rp 6,8 milyar (- 46,9 %) dalam penerimaan non-tax. Dalam hat pajak langsung, telah dilakukan berbagai usaha seperti memperluas jumlah wajib pajak dan penyempurnaan tara cara pemungutan pajak untuk mempermudah membayar pajak. Disamping itu dilakukan juga pendekatan_pendekatan serta penerangan-penerangan kepada masyarakat uIituk memperbesar kesadaranmembayar pajak baik daripada pejabatpejabat Pemerintah maupun dari individu.. individu masyarakat. Dari penerimaan pajak langsung, sebagian terbesar adalah berupa pajak perseroan minyak. Oalam APBN 1972/1973, penerimaan pajak perseroan minyak direncanakan sebesar Rp 206,4 milyar atau 69,4 % dari jumlah penerimaan pajak langsung.Jenis penerimaan pajak langsung yang barn dalam tahun anggaran 1972/1973 dicantumkan dalam APBN adalah penerimaan luran pembangunan Daerah (Ipeda) yaitu direncanakan sebesar Rp 12,0 milyar. Hal itu merupakan salah satu usaha Pemerintah untuk menge1o1a seluruh penerimaan dan pengeluaran negara melalui APBN sehingga dengan demikian dapat digunakan dan diarahkan secara effisien kearah yang direncanakan. Pajak pendapatan dalam semester I-1972/1973 menghasilkan penerimaan sebesar Rp11,8 milyar yaitu 55,1 % dari yang direncanakan. Dibandingkan dengan realisasi semester I1971/1972, maka berarti terdapat peningkatan sebesar Rp 2,6 milyar ( 28,3 % ). Pajak pendapatan tersebut dipungut berupa pajak pendapatan buruh (termasuk buruh asing yang bekerja di Indonesia) disamping pajak pendapatan usahawan.Dalam tahun 1971 telah dilaksanakan penurunan tarip pajak pendapatan melalui perubahan lapisan-Iapisan pendapatan kena pajak. Dengan demikian, walaupun tarip pajak tetap berkisar antara to % dengan 50 %, perubahan lapisan-Iapisan pendapatan kena pajak menyebabkan sebagian besar:


38


dari tingkat pendapatan dikenakan tarip yang lebih rendah. Perkembangan penerimaan pajak pendapatan adalah sesuai dengan yang direncanakan walaupun dilakukan penurunan, tarip dan diberikannya pembebasanpembebasan pajak. Hal ini berart:i tindakan dan usaha Pemerintah mencapai sasarannya yaitu merangsang kegiatan masyarakat yang pada akhirnya akan dapat menghasilkan jumlah pajak yang lebih besar pula. Pajak perseroan yang terdiri dari pajak perseroan perusahaan negara dan pajak perseroan perusahaan swasta, dalam semester I-1972/1973 menghasilkan penerimaan sebesar Rp 15,8 milyar yang berarti telah mencapai 53,6 % dari jumlah yang direncanakan dalam APBN. Jumlah itu berarti pula Rp 3,0 milyar ( 23,4 % ) lebih tinggi dari realisasi semester I1971/1972. Dari jumlah penerimaan pajak perseroan tersebut, bagian yang dihasilkan oleh pajak perseroan perusahaan negara menunjukkan angka-angka yang terus meningkat. Hal ini disebabkan antara lain karena diadakannya penertiban-penertiban pada perusahaan negara sehingga keadaan perusahaan maupun administrasinya bertambah baik. Sebaliknya disektor swasta masih banyak perusahaan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Oleh karena itu dalam bidang pajak perseroan, usaha-usaha ekstensifikasi berupa perluasan jumlah wajib pajak dan usaha-usaha intensifikasi pengenaan pajak senantiasa ditingkatkan. Usaha-usaha tersebut antara lain adalah penyempurnaan pemungutan pajak alas perusahaan-perusahaan penerbangan dan pelayaran luar negeri dan pengenaan pungutan pajak perseroan alas kontraktor/konsultan serta pegawai asing yang melaksanakan proyek pembangunan. Disamping itu juga pungutan alas selisih nilai akibat penilaian kembali aktiva tetap perusahaan-perusahaan swasta. Pajak perseroan minyak dalam semester I-1972/1973 menghasilkan penerimaan sebesar Rp 89,5 milyar yang berarti mencapai 43,4 % dari yang direncanakan dan berarti pula Rp 44,1 milyar ( 97,1 % ) lebih tinggi dari realisasi semester I-1971/1972. Perkembangan daripada penerimaan pajak perseroan minyak menunjukkan peningkatan yang cukup besar dan merupakan sumber terbesar dalam penerimaan negara sebagai keseluruhan. Rencana penerimaan pajak perseroan minyak dalam APBN 1972/1973 adalah sebcsar Rp 206,4 milyar yang berarti 69,4 % dari seluruh penerimaan pajak langsung, atau berarti pula 36,0 % dart seluruh penerimaan dalam negeri. Perkembangan daripada pajak perseroan minyak tersebut adalah karena meningkatnya produksi minyak burnt dan harga ekspornya. Dengan mulai berproduksinya perusahaan-perusahaan minyak asing lainnya, maka diharapkan jumlah pajak


39


perseroan minyak seperti yang direncanakan dalam APBN 1972/1973 akan dapat dicapai. Penerimaan pajak dalam bentuk MPO dalam semester I-1972/1973 mencapai jumlah sebesar Rp 12,8 milyar atau 49,2 % dart yang direncanakan. Dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I-1971/1972, maka terdapat peningkatan sebesaT Rp 1,5 milyar ( 13,3 % ). Jenis penerimaan ini yang meliputi MPO pajak pendapalau dan MPO pajak perseroan, dipungut' melalui wapu (wajib pungut) yang ditunjuk oleh Pemerintah. Oleh karena itu telah pula ditunjuk beberapa badan yang melaksanakan banyak transaksi dalam masyarakat sebagai wajib pungut yaitu Kantor Bendahara Negara, Bank Indonesia, Badan Urusan Logistik (BULOG) dan sebagainya. Penerimaan MPO pada dasarnya bukan merupakan jenis pajak. Dengan cara ini dimaksudkan untuk memungut pajak pada saar timbulnya transaksi atau keuntul1gan dan meratakan pembayaran pajak sepanjang tahun anggaran. Pada akhir tahun, jumlah MPO yang telah dibayar diperhitungkan oleh wajib pajak dalam membayar pajak-pajaknya. Oleh karena itu sistim MPO, sangat erat hubungannya dengan tingkat kesadaran membayar pajak dan masyarakat, peningkatan mutu transaksi-transaksi perdagangan serta peningkatan administrasi pembayaran pajaknya. Usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dalam bidang penerimaan MPO antara lain berupa pengawasan yang lebih ketal alas majikan dalam penyetoran MPO pajak pendapatan buruh-buruhnya, penelitian alas pajak-pajak buruh asing dan penyempurnaan tarip-tarip MPO sehingga lebih sesuai dengan beban pajaknya. Penerirnaan luran Pembangunan Daerah (Ipeda) dalam semester I-1972/1973 menghasilkan penerimaan sebesar Rp 8,2 milyar yang berarti telah mencapai 68,3 % dari jumlah yang direncanakan dalam APBN 1972/1973. Jenis penerimaan ini merupakan pajak alas manfaat yang diambil dart penggunaan tanah dan merupakan penyempurnaan daripada paja,k hasil burnt. Pemungutan pajak ini dilakukan oleh aparat pajak Pemerintah Pusat dengan dibantu oleh pejabat-pejabat daerah dan penggunaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah atas dasar bimbingan dari Pemerintah Pusat. Dengan dimasukkannya penerimaan Ipeda kedalam APBN maka hal itu berarti langkah lebih lanjut untuk rnengelola sumber-sumber dalam negeri sehingga dapat diarahkan penggunaannya. Dilain pihak, dalam pengeluaran pembangunan harus ditambahkan juga jumlah yang sama yang menunjukkan pengeluaran pembangunan dengan hasil Ipeda.


40


Tabel III. 3. PAJAK-PAJAK LANGSUNG, 1972/1973 ( dalam milyar rupiah)

Jenis penerimaan

1971/1972 Realisasi APBN Semester I

Pajak pendapatan Pajak perseroan Pajak perseroan minyak MPO Ipeda Lain - lain JUMLAH

15,7 21,6 87,2 19,1 0,4

9,2 12,8 45,4 11,3

144


APBN

% dp APBN

0,3

21,4 29,5 206,4 26 12 2

11,8 15,8 89,5 12,8 8,2 1,5

55,1 53,6 43,4 49,2 68,3 75

79

297,3

139,6

47

Lain-lain pajak langsung dalam semester I-1972/1973 menghasilkan penerimaan sebesar Rp 1,5 milyar. Jumlah tersebut terdiri dari pajak kekayaan, pajak dividen dan lain-lainnya. Pada waktu ini telah dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak kekayaan antara lain dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1971 yang mewajibkan pejabat Pemerintah mehporkan pembayaran pajaknya termasuk pajak kekayaan. Disamping itu usaha perluasan wajib pajak terus dijalankan antara lain dengan mengirimkan formulir-formulir pajak kekayaan kepada semua pegawai negeri. Pajak dividen masih perlu terus dikembangkan sejalan dengan berkembangnya dunia usaha. Pajak tidak langsung dalam semester I-1972/1973 mencapai jumlah sebesar Rp 119,5 milyar. Jumlah iersebut berarti 44,7 % dari jumlah yang direncanakan dalam APBN 1972/1973 dan Rp 14,0 milyar ( 13,3 % ) lebih tinggi dari pada realisasisemester I-1971/1972. Dari jenisjenis pajak tidak langsung, bea masuk dan cukai masih merupakan jumlah-jumlah penerimaan yang terbesar. Perkembangan

penerimaan

pajak

tidak

langsung

berhubungan

erat

dengan

perkembangan perekonomian dan perkembangan perdagangan. Walaupun telah dilakukan penurunan berbagai tarip seperti penurunan tarip bea masuk, tarip pajak penjualan dan pajak penjualan impor serta telah diberikannya berbagai fasilitas pajak seperti pembebasan cukai sebagian alas hasil-hasil tembakau, realisasi penerimaan pajak tidak langsung tetap menunjukkan peningkatan-peningkatan. Kebijaksanaan terse but diambil dengan tujuan menciptakan iklim fiskal yang memberikan rangsangan kepada kegiatan-kegiatan masyarakat. Disamping itu, dalam rangka menjaga hubungan yang dinamis antara kepentingan Departemen Keuangan RI

41


produksi dan industri dalam negeri, kepentingan konsumsi masyarakat dan kepentingan penerimaan negara telah pula dilakukan berbagai usaha seperti misalnya penertiban lalu-lintas barang dan dokumen di pelabuhan-pelabuhan, pendekatan dengan dunia usaha dalam masaJah pajak, dan penerangan masalah perpajakan secara luas kepada masyarakat. Pajak penjualan mencapai realisasi sebesar Rp 15,8 milyar yang berarti 59,6 % dari jumlah yang dianggarkan dan berarti pula Rp 4,8 milyar (43,6 %) lebih tinggi dari realisasi pajak penjualan dalam semester I-1971/1972. Perkembangan baik tersebut merupakan hasil dari perkembangan perdagangan, penyempurnaan tarip pajak penjualan dan usaha-usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan lainnya. Penurunan tarip dan sekaligus disusunnya sistimatik daftar tarip yang lebilt sederhana dan efisien, telah mengurangi hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak dan mengurangi kekaburan dalam masyarakat sehingga menghasilkan peningkatan dalam penerimaannya. Selanjumya juga telah dilakukan pungutan pajak penjualan alas pemborong, leveransir maupun pabrikan yang dilakukan oleh KBN dan bendaharawan khusus terhadap transaksi dengan instansi instansi Pemerintah. Pajak penjualan impor dalam semester I-1972/1973 menghasilkan realisasi sebesar Rp 13,5 milyar. Jumlah terse but berarti mencapai 45,6 % dari jumlah yang dianggarkan dan merupakan peningkatan sebesar Rp 2,9 milyar ( 27,4 % ) hila dibandingkan dengan realisasi dalam semester I-1971/1972. Berhubungan erat dengan perkembangan impor yang bergeser kearah impor bahan baku dan barang modal, maka pajak penjualan imp or belum menunjukkan kenaikan-kenaikan yang cukup besar. Dilain pihak untuk meningkatkan penerimaannya telah dilakukan penyempurnaan tarip pajak penjualan impor dan melepaskan kaitannya dengan tarip bea maSilk. Dengan tindakan ini maka penggunaan tarip tersebut lebih bebas dan sesuai dengan perkembangan perekonomian, disamping dapat dicapainya pengenaan yang maksimal. Cukai menghasilkan penerimaan sebesar Rp 22,1 milyar. Jumlah tersebut menunjukkan 48,3 % dari rencananya dalam APBN 1972/1973 dan menunjukkan kenaikan sebesar Rp 3,1 milyar ( 16,3 % ) dari realisasinya dalam semester I-1971/ 1972. Penerimaan cukai tersebut untuk sebagian terbesar ( + 86 % ) merupakan cukai tembakau, sedang sisanya adalah cukai lainnya yaitu cukai alas gula, biT dan alkohol sulingan. Oleh schab itu perkembangan daripada penerimaan cukai tergantung sekali kepada perkembangan industri rokok dan hasil-hasil tembakau.


42


Dilain pihak, tenaga beli masyarakat ikut pula menentukan perkembangan industri rokok. Dalam kestabilan ekonomi yang semakin mantap, maka kenaikan tenaga beli hanya meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan dan kurang dipengaruhi oleh perkembangan harga. Guna membantu perkembangan industri rokok terutama industri rokok kretek, maka kebijaksanaan yang ditempuh oleh Pemerintah adalah memberikan pembebasan sebagian cukai alas hasil-hasil tembakau. Disamping itu juga dilakukan usaha-usaha lain seperti usaha untuk menyamakan cukainya dengan harga ecerannya, pemberantasan rokok-rokok lilac dan dalam negeri yang tidak berpita cukai, penertiban dan pengawasan terhadap perusahaan rokok dan lain sebagainya. Penerimaan cukai lainnya walaupun belum memberikan hasil yang besar, telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik terutama daripada cukai bir dan alkohol sulingan. Penerimaan cukai gula berhubungan erat dengan perkembanganproduksi gula dalam negeri dan impor gula. Dengan berkurangnya impor gula maka penurunan penerimaan cukai gula belum dapat diimbangi oleh kenaikan produksi gula dalam negeri. Dalam rangka meningkatkan pcnerimaan cukai dan dalam rangka proteksi terhadap perusahaan gula dalam negeri, maka dalam bulan Juni 1972 relah di. ambil kebijaksanaan unruk menetapkan cukai saccharine dan zar pamanis tiruan lainnya yang diimpor dan yang dibuat didalam negeri. Cukai bir dan alkohol sulingan me IUnjukkan kenaikan yang menggembirakan Unruk meningkatkan penerimaan cukainya dan dengan adanya perkembangan industri minuman bir serta minuman yang memakai bahan alkohol, Pemerintah telah menaikkan harga dasar unruk memungut cukainya.

Bea masuk dalam semester I-1972/1973 menghasilkan penerimaan

sebesar Rp 35,2 milyar yang berarti 37,5 % dari jumlah yang direncanakan dalam APBN 1972/1973. Walaupun demikian jumlah tersebut masih menunjukkan peningkatan sebesar Rp 1,2 milyar (3,5 %) jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I-1971/1972. Perkembangan penerimaan bea masuk dipengaruhi oleh tiga hal pokok yaitu tarip bea masuk, komposisi impor dan kebijaksanaan-kebijaksanaan dibidang impor.

Sejak tahun

1971/1972 Pemerintah telah mengadakan penurunan dan penyempurnaan tarip yang menyeluruh dan dilanjutkan dengan perobahan/penyempurnaan tarip untuk liar jenis/golongan barang. Kebijaksanaan tersebut dilaksanakan unruk menunjang industri dalam negeri yang semakin berkembang dan memerlukan lebih banyak bahan baku serta barang modal. Disamping itu juga dimaksudkan unruk mengurangi usaha-usaha pemasukan barang secara tidak wajar


43


karena tingginya tarip. Dengan keadaan yang semakin stabil dan dengan harga-harga yang mantap, maka kebijaksanaan tersebut mempengaruhi bea masuknya. Sebagai akibat perkembangan produksi dalam negeri dan pembangunan ekonomi pacta umumnya, terjadi pula perubahan dalam rota barang-barang impeL Walaupun jumlah impor keseluruhan selalu menunjukkan peningkatan, akan tetapi impor barang konsumsi yang pacta umumnya dikenakan tarip yang tinggi semakin berkurang. Sebagian terbesar lainnya adalah impor barang modal, bahan baku, dan bahan penolong yang taripnya lebih rendah. Kebijaksanaan impor yang dijalankan dalam rangka menunjang pembangunan telah memberikan pembebasan-pembebasan bea masuk alas berbagai industri yang didirikan dalam rangka penanaman modal. Demikian juga telah dipertegas dan diperluas lagi daftar barangbarang yang impornya dilarang atau dibatasi sebagai proteksi terhadap cabang-cabang industri tertentu dalam negeri. Kebijaksanaan pembebasan bea masuk masih tetap diberikan terhadap barang-barang yang diimpor dalam rangka banruan proyek dan alat-alat umum. Tabel III. 4. PAJAK-PAJAK TIDAK LANGSUNG, 1972/1973 ( dalam milyar rupiah)

Jenis penerimaan Pajak penjualan Pajak penjualan impor Cukai Bea masuk Pajak ekspor Penerimaan minyak lainnya Lain - lain JUMLAH


APBN


% dp APBN

20,7 29,6 45,6 98,6 28,7 39,1 5,4

11 10,6 19 34 14 14,6 2,3

26,5 29,6 45,8 93,9 30,9 34,8 6

15,8 13,5 22,1 35,2 15,8 14 3,1

59,6 45,6 48,3 37,5 51,1 40,2 51,7

267,7

105,5

267,5

119,5

44,7

1) Angka sementara

Walaupun terdapat berbagai hal yang menyebabkan perkembangan penerimaan bea masuk tidak seperti yang diharapkan, telah juga dilakukan berbagai usaha untuk mengamankan dan mdancarkan arus barang dan mclindungi indusrn Jalam negeri dari persaingan yang tidak wajar. Untuk mengawasi arus barang yang diantarpulaukan, maka untuk bebcrapa jenis barang tertentu harus dilampirkan copy invoerpas pada'dokumen an tarpulaunya. Dengan demikian diharapkan pemasukan secara illegal barang-barang tersebut dapat dicegah. Disamping itu, untuk memperlancar arus barang dan dokumcn di pelabuhan Pemerintah Departemen Keuangan RI

44


telah menjalankan beberapa kebijaksanaan seperti penetapan jangka waktu penyelesaian invoerpas, batas waktu pcnyimpanan barang impor di gudanggudang pelabuhan, penyeJesaian terhadap barang-barang yang tidak dikuasai dan lain sebagainya. Dari segi aparat pabean juga dilakukan penyempurnaan organisasi dan peningkatan keahlian. Bersama-sama dengan ditingkatkannya disiplin kerja dengan sanksi yang berat bagi pe1anggarnya serta sistim kontrol yang ketal, maka diharapkan akan dapat dibentuk aparat yang efisien dan berwibawa. Pajak ekspor dalam semester I-1972/1973 mcnghasilkan penerimaan sebesar Rp IS,S milyar. Jumlah tersebut menunjukkan realisasi 51,1 % dari rcncananya untuk tahun 1972/1973 dan juga menunjukkan Rp1,S milyar ( 12,9 % ) lebih tinggi dari realisasi pajak ekspor dalam semester I-1971/1972. Perkembangan daripada jenis penerimaan ini belum dapat menjadi penerimaan yang renting. Hal itu disebabkan karena kebijabanaan pembangunan ekonomi mengutamakan peningkatan ekspor dan produksi barang-barang ekspor serta menghilangkan sejauh mungkin hambatan-hambatan yang ada, Untuk meningkatkan ekspor lebih lanjut, Pemerintah te1ah membebaskan ekspor barang jadi dan kerajinan rakyat dari pajak tersebut. Penerimaan minyak lainnya menghasilkan penerimaan sebesar Rp14,0 milyar yang berarti 40,2 %dari jumlah yang dianggarkan dan berarti pula Rp 0,6 milyar ( 4,1 % ) lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I-1971/ 1972. Perkembangan jenis penerimaan ini yang dipungut dari hasil penjualan baban bakar minyak didalam negeri berhubungan erat dengan biaya pengadaannya, konsumsi bahan bakar minyak didalam negeri dan harga jualnya. Terjadinya kenaikan-kenaikan harga minyak internasional telah menvebabkan peningkatan dalam biaya pengadaan bahan bakar minyak untuk konsumsl dalam ncgeri. Dengan demikian, walaupun konsumsi minyak dalam negen senantiasa mcningkat, dcngan harga jual tidak berubah, penerimaan minyak lainnya belum dapat ditingkatkan.


45


Tabel III. 5. PERKEMBANGAN PENERIMAAN DALAM NEGERI, MENURUT SEKTOR, 1972/1973 ( dalam milyar rupiah) Sektor/jenis penerimaan

1 Sektor usaha/perdagangan a. pajak pendapatan b. pajak perseroan c. M P 0 d. cukai e. pajak penjualan f. Ipeda g. lain - lain 2 Sektor impor a. bea masuk b. penjualan impor 3 Sektor ekspor a. pajak ekspor 4 Sektor minyak a. p. perseroan minyak b. pener. minyak lainnya 5 Penerimaan non-tax JUMLAH

1971/1972 APBN Realisasi Semester I

APBN

1972/1973 Realisasi Kenaikan Semester I terhadap Sem.I-71/72

128,5 15,7 21,6 19,1 45,6 20,7 5,8 128,2 98,6 29,6 28,7 28,7 126,3 87,2 39,1 4,2

65,9 9,2 12,8 11,3 19 11 2,6 44,6 34 10,6 14 14 60 45,4 14,6 14,5

169,2 21,4 29,5 26 45,8 26,S 12 8 123,5 93,9 29,6 30,9 30,9 241,2 206,4 34,8 8,8

91,1 11,8 15,8 12,8 22,1 15,8 8,2 4,6 48,7 35,2 13,5 15,8 15,8 103,5 89,5 14 7,7

25,2 2,6 3 1,5 3,1 4,8 8,2 2 4,1 1,2 2,9 1,8 1,8 43,S 44,1 -0,6 -6,8

-38,20%

(-46,9%)

415,9

199

573,6

266,8

67,8

-34,10%

-9,20% -12,90% -72,50%

I) Angka sementara

Lain-lain pajak tidak langsung terdiri dari bea materai, bea lelang dan lain sebagainya, Jenis-jenis penerimaan ini dalam semester I-197211973 menghasilkan penerimaan sebesar Rp 3,1 milyar yang berarti pula Rp 0,8 milyar (34,8 %) lebih tinggi realisasinya dalam semester I 1972/1973. Penerimaan bea meterai berhubungan erat dengan perkembangan perekoDamian dan transaksi-transaksi perdagangan. Usaha-usaha intensifikasi terus dilaksanakan sehingga penggunaan bea meterai oleh masyarakat sesuai dengan yang seharusnya. Penerimaan bea le1ang juga senantiasa diusahakan peningkatannya antara lain dengan penyempurnaan peraturan-peraturan lelang dalam bulan Juli 1972. Dengan penyempurnaan peraturan tersebut antara lain diberikan pelayanan yang lebih baik kepada pemilik barang yang dilelang yaitu dengan membayarkan kepadanya 100 % pendapatan bersih lelang. Diharapkan dengan penyempurnaan tersebut, penerimaan bea le1ang dapat ditingkatkan dan diamankan. Selanjutnya mengenai penerimaan non-tax, dalam semester I-1972/1973 penerimaannya adalah sebesar Rp 7,7 milyar sedangkan untuk se1uruh tahun anggaran 1972/1973 direncanakan Departemen Keuangan RI

46


sebesar Rp 8,8 milyar. Gambaran daripada pola perkembangan penerimaan dalam negeri dilihat dari sektorsektor dapat diikuti dari Tabel 111.5. perkembangan tersebut menyangkut kebijaksanaan Pemerintah dibidang penerimaan dalam negeri pada masing-masing sektor yaitu dalam rangka menunjang program-program pembangunan ekonomi bersama-sama dengan usaha peningkatan penerimaan dari sumber-sumber dalam negeri.

3.3. Pengeluaran rutin Pengeluaran rutin yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, bunga dan cicilan hutang serta lain-lain pengeluaran rutin dalam semester I-1972/1973 adalah sebesar Rp 179,2 milyar. Jumlah terse but berarti telah mencapai 41,0 % dari seluruh pengeluaran rutin yang dianggarkan untuk tahun 1972/1973. Peningkatan-peningkatan perkembangan

pembangunan

dalam dan

pengeluaran

penyempurnaan

rutin

berhubungan

aparatur

erat

Pemerintahan.

dengan Dengan

diselesaikannya tahap-tahap pembangunan dan berbagai proyek baik dibidang ekonomi, sosial maupun umum, maka berarti diperlukan biaya lebib besar pula bagi pemeliharaan, pengamanan dan

operasinya.

Demikian

pula

penyempurnaan

aparat

Pemerintah

baik

berupa

perbaikan/penambahan struktur personil maupun berupa peningkatan jumlah dan mutu peralatannya, membutuhkan pengeluaran rutin yang lebih besar. Tuntutan terhadap penyempurnaan aparat Pemerintahan itu sejalan dengan makin luas dan makin beratnya tugas-tugas dalam melaksanakan program-program pembangunan. Kebijaksanaan yang dijalankan dalam hal pcngeluaran rutin mcliputi peningkatan kesejahteraan pcgawai Pemerintah Pusat maupun pegawai Pemerintab Daerah mclalui belanja pegawaij penghcmatan dan standardisasi dalam bdanja barangj d:m seiauh mungkin mengatur pembayaran bunga dan cicilan hutang sesuai dengan kemampuan APBN. Perincian dari pada pcngcluaran rutin dalam semester I-1972/1973 dapat dilihat dalam Tabel III.6. berikut. Dari jenis-jenis pengeluaran rutin, bdanja pegawai merupakan bagian yang terbesar. Dalam APBN 1972/1973, belanja pegawai direncanakan sebesar Rp 214,2 milyar yang berarti 49,0 % dari seluruh pengeluaran rutin. Demikian juga dalam semester I-1972/1973, belanja pegawai adalah sebesar Rp 88,9 milyar yang berarti 49,6 % dari pengeluaran rutin semester IDepartemen Keuangan RI

47


1972/ 1973. Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan pegawai negcri, Pcmerintah telah menaikkan gaji pegawai secara bertahap scjak tahun 1968 sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Disamping itu Pemerintah juga melakukan penyempurnaan struktur kepegawaian yang mengarah kepada pcnyederhanaan dan peningkatan cfisiensi. Penambahan pegawai dilaksanakan menurut kebutuhan dengan melihat jumlah yang dipensiunkan dan adanya pelimpahan pegawai. Sebagian terbesar dari pada belanja pegawai dikeluarkan dalam bentuk gaji dan pensiun. Biaya makan mencapai jumlah sebesar Rp 6,4 milyar yang sebagian tcrbcsar mcrupakan belanja bagi sektor Hankam. Lain-lain belanja pegawai dalam negeri adalah sebesar Rp 7,7 milyar. Belanja pegawai luar negeri yaitu untuk membiayai pegawai yang ditugaskan diluar negeri mencapai jumlah sebesar Rp1.5 milyar. Penge1uaran untuk belanja barang dalam semester I-1972/1973 adalah sebesar Rp 33,0 milyar yang berarti 37,9 % dari jumlah yang dianggarkan. Dibandingkan dengan semester I1971/1972, maka terdapat peningkatan sebesar Rp 1,8 milyar ( 5,8 % ). Jumlah realisasi tersebut terbagi dalam belanja barang dalam negeri sebesar Rp 31,1 rnilyar dan belanja barang luar negeri sebesar Rp 1,9 milyar.

Dengan meningkatnya program

pembangunan, maka diperlukan pula pcningkatan dalam jumlah maupun mutu dari pada peralatan dan perlcngkap' an kerja. Dilain pihak Pemerintah mcngusahakan untuk scjauh mungkin dilakukannya standardisasi dan pengawasan mutu barang sehingga dapat dicapai efisiensi dalam pengeluaran tersebut. Subsidi daerah otonom adalah sebesar Rp 41,8 milyar yang tercliri dari subsidi untuk daerah Irian Barat sebesar Rp 4,9 milyar dan subsidi untuk daerah lainnya sebesar Rp 36,9 milyar. Dengan pertimbangan masih belum berhasilnya Pemerintah Daerah meningkatkan penerimaannya, maka kepada daerah otonom masih tetap diberikan subsidi. Pembayaran bunga dan cicilan hutang mencapai jumlah sebesar Rp 15,4 milyar atau 32,3 % dari jumlah yang dianggarkan. Realisasi terse but terdiri dari pembayaran bunga dan cicilan hutang dalam negeri sebesar Rp 0,8 miljar serta pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri sebesar Rp14,6 milyar.


48


Tabel III. 6. PENGELUARAN RUTIN, 1972/1973 ( dalam milyar rupiah)

Jenis pengeluaran

1971/1972 APBN Realisasi Semester I

APBN


% dp APBN

Belanja pegawai Belanja barang Subsidi daerah otonom Bunga dan cicilan hutang Lain -lain

165,9 67,2 66,8 37,2 6,2

70,1 31,2 29,6 20,2 4,3

214,2 87,1 83,5 47,7 5

88,9 33 41,8 15,4 0,1

41,5 37,9 50,1 32,3 2

343,3

155,4

437,5

179,2

41

JUMLAH 1) Angka sementara

Tabel III.7. BELANJA PEGAWAI, 1972/1973 (dalam milyar rupiah)

Jenis pengeluaran


APBN


%dp APBN

Tunjangan beras Gaji dan pnsiun Biaya makan (lauk pauk) Lain-lain belanja pegawai dalam Belanja pegawai luar negeri

33 101,6 12,1 14,2 5

11,2 44,3 4 8,2 2,4

33,6 137,4 15,4 20,9 6,9

15,7 57,6 6,4 7,7 1,5

46,7 41,9 41,6 36,8 21,7

JUMLAH

165,9

70,1

214,2

88,9

41,5

1) Angka sementara

Kebijaksanaan Pemerintah dalam hal pembayaran hutang negara adalah sejauh mungkin mengusahakan penundaan pembayaran hutang-hutang lama. Dengan demikian beban pembayaran bunga dan cicilan hutang-hutang tidak menyebabkan terganggunya programprogram pembangunan ekonomi dan stabilisasi yang telah dicapai. Walaupun demikian Pemerintah bertekad akan melunasi semua hutangnya tanpa kecuali. Lain-lain pengeluaran rutin adalah sebesar Rp 0,1 milyar yaitu merupakan pengeluaran yang sebenarnya harus dikeluarkan dalam tahun yang lalu. 3.4. Tabungan Pemerintah Dalam semester I-1972/1973, Tabungan Pemerintah yang berhasil dibentuk adalah sebesar Rp 87,6 milyar yaitu dari jumlah realisasi penerimaan dalam negeri setelah dikurangi


49


pengeluaran rutin. Jumlah tersebut berarti 64,4 % dari rencana Tabungan Pemerintah seluruh tahun 1972/1973 dan juga Rp 44,0 milyar ( 100,9 % ) lebih tinggi dari Tabungan Pemerintah dalam semester I-1971/1972. Seperti diketahui, tabungan Pemerintah merupakan Galla bagi pembiayaan anggaran pembangunan dari sumber-sumber dalam negeri disamping masih adanya Galla dari luar negeri. Oleh sebab itu peningkatan Tabungan Pemerintah merupakan suatu hal yang penting untuk dapat membiayai anggaran pembangunan dari sumbersumber dalam negeri. Hal itu dapat dicapai melalui peningkatan sebesar-besarnya penerimaan dalam negeri bersama-sama dengan penghematan dalam pengeluaran rutin.

3.5. Penerimaan pembangunan Penerimaan pembangunan yang berupa bantuan program dalam semester I-1972/1973 mencapai jumlah sebesar Rp 39,8 milyar yaitu 41,9 % darijumlab yang direncanakan dalam APBN 1972/1973, dan Rp 9,6 milyar (31,8 %) lebih tinggi dari realisasinya dalam semester I1971/1972. Bantuan program terdiri dari nilai lawan (a) devisa kredit, (b) bantuan pangan seperti beras, tepung terigu dan sebagainya dan (c) bantuan bukan pangan seperti pupuk, karas, benang tenun dan sebagainya. Devisa kredit yang diterima oleh Pemerintah dijual di Bursa Valuta Asing untuk melayani permintaan akan Valuta Asing dari para importir dan lain sebagainya. Hasil rupiah penjualan devisa kredit tersebut merupakan penerimaan bagi Pemerintah yang digunakan untuk membiayai anggaran pembangunan. Perkembangan dari pada penjualan devisa kredit tersebut berhubungan erat dengan perkembangan impor dan perkembangan perdagangan dalam negeri. Demikian juga permintaan masyarakat atas devisa kredit berbagai negara tidaklah sarna. Untuk mengatasi hal itu dan untuk lebih merangsang penggunaan devisa kredit, maka Pemerintah telah memberikan perangsang berupa kompensasi kerugian bagi penggunaan jenis-jenis devisa tertentu. Juga Pemerintah telah mengadakan penjualan devisa kredit dengan sistim " forward sales" yaitu pelunasan rupiahnya oleh para pembeli dapat dilakukan tiga bulan kemudian. Dalam semester I-1972/1973, realisasi penerimaan nilai lawan devisa kredit mencapai jumlah sebesar Rp 27,6 milyar. Bantuan pangan dan bukan pangan yang diimpor dalam rangka kredit luar neged tersebut dijual dipasar bebas dan penerimaan hasil rupiahnya merupakan juga dana untuk membiayai anggaran pembangunan. Akan retapi pemasukan bahan-bahan pokok tersebut Departemen Keuangan RI

50


sekaligus ikut membantu program stabilisasi harga didalam negeri. Dalam semester I1972/1973, penerimaan nilai lawan bantuan pangan adalah sebesar Rp 11,3 milyar dan penerimaan nilai lawan bantuan bukan pangan adalah sebesar Rp 0,9 milyar. Disamping bantuan program, dalam penerimaan pembangunan termasuk juga penerimaan nilai lawan bantuan proyek yaitu nilai dari pada peralatan ( mesin-mesin dan sebagainya ) yang didatangkan untuk proyek-proyek pembangunan dalam rangka kredit luar negeri. Penerimaan ini yang tercatat baik sebagai penerimaan maupun sebagai pengeluaran, dalam semester I-1972/1973 mencapai jumlah sebesar Rp 36,1 milyar. Bantuan proyek merupakan kegiatan pembangunan yang st'makin penring dalam rangka pelaksanaan Repelita. Perkembangan yang agak lambat dari pada realisasinya adalah karena dalam pelaksanaannya diperlukan terlebih dahulu penelitian terperinci dari pada proyek. Disamping itu diperlukan pula ketepatan datangnya peralatan proyek agar sesuai dengan perkembangan proyeknya sendiri. Dengan makin banyaknya proyek-proyek yang dibangun, diharapkan bantuan proyek akan dapat ditingkatkan seperti yang direncanakan.

3.6. Pengeluaran pembangunan Untuk membiayai anggaran pembangunan, dalam semester I-1972/1973 telah dikeluarkan sejumlah Rp 89,2 milyar. Jumlah terse but berarti 38,6 % dari jumlah yang direncanakan dalam APBN 1972/1973. Jika dibandingkan dengan pengeluaran pembangunan dalam semester I-1971/1972, maka terdapat peningkatan sebesar Rp 23, 1 milyar ( 34,9 % ). Jumlah realisasi terse but terdiri dari : (1)

pengeluaran pembangunan melalui KBN sebesar Rp 62,4 milyar,

(2)

pengeluaran pembangunan melalui perbankan sebesar Rp 18,6 milyar, dan

(3)

pengeluaran pembangunan dengan dana lpeda sebesar Rp 8,2 milyar. Pengeluaran pembangunan melalui KBN sebesar Rp 62,4 milyar tersebut terdiri dari

penge1uaran pembangunan departemen/lembaga sebesar Rp 52,5 milyar, bantuan desa sebesar Rp 1,5 milyar, bantuan kabupaten sebesar Rp 3,4 milyar, pembangunan Irian Barat sebesar Rp 0,1 milyar dan pengeluaran pembangunan lainnya sebesar Rp 4,9 milyar. Pengeluaran pembangunan untuk departemen/lembaga sebesar Rp 52,5 milyar diperuntukkan bagi pembangunan berbagai proyek yang dilaksanakan oleh departemendepartemen dan lembaga: negara lainnya baik dibidang ekonomi, sosial maupun umum. Penilaian dari pada pengeluaran tersebut dilakukan melalui sistim DIP sebagai alat perencanaan Departemen Keuangan RI

51


dan pengawasan. Dengan demikian arah maupun efisiensi dari pada pengeluaran pembangunan yang dilakukan oleh departemen-departemen dapat disesuaikan dengan yang direncanakan. Demikian pula kecepatan dari pada pembiayaan senantiasa ditingkatkan melalui perbaikan prosedur pembuatan DIP, penerbitan SKO dan penguangan SPM oleh masing-masing departemen. Bantuan desa merupakan pengeluaran pembangunan dengan perhitungan sebesar Rp 100.000,- tiap desa yang dimaksudkan untuk pembangunan prasarana produksi desa, prasarana angku tan desa dan prasarana pemasaran desa. Bantuan kabupaten merupakan pengeluaran pembangunan dengan perhitungan Rp 100,- per jiwa. Bantuan tersebut dimaksudkan untuk pembangunan proyek-proyek kabupaten dalam rangka peningkatan produksi, menciptakan lapangan kerja barn dan mempersiapkan daerah bagi pembangunan selanjutnya. Pengeluaran pembangunan untuk Irian Barat terutama ditujukan bagi proyek-proyek peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti proyek air minum, tenaga listrik dan lain sebagainya. Lainlain pengeluaran pembangunan melalui KBN antara lain ditujukan untuk sensus penduduk, program keluarga berencana, peningkatan data-data statistik dan lain sebagainya. Pengeluaran pembangunan melalui perbankan terdiri dari pengeluaran pembangunan untuk Hankam sebesar Rp1,7 milyar, sumbangan pembangunan Dari I sebesar Rp 10,2 milyar, penyertaan modal Pemerintah sebesar Rp 5,8 milyar dan pengeluaran untuk program Bimas sebesar Rp 0,9 milyar. Sumbangan pembangunan Dari I merupakan dana pembangunan bagi Pemerintah Daerah yang meliputi pembiayaan seluruh rencana pembangunan daerah. Dalam pengarahannya, pembangunan daerah selalu harns disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional. Penyertaan modal Pemerintah ditujukan untuk ikut serta menunjang proyek-proyek yang dilakukan oleh swasta dalam sektor-sektor prioritas.Pengeluaran pembangunan dengan dana Ipeda dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah yaitu dari penerimaan Ipeda yang dipungut didaerahnya masing-masing. Dengan demikian besarnya pengeluaran pembangunan terse but bagi tiap daerah terganiung kepada pungutan Ipedanya. Disamping pengeluaran pembangunan dalam bentuk rupiah, dalam semester I1972/1973 juga direalisir pengeluaran pembangunan dalam bentuk bantuan proyek sebesar Rp 36,1 milyar. Seperti diketahui realisasi bantuan proyek tersebut tercatat sebagai penerimaan maupun sebagai pengeluaran pembangunan sebesar nilai LIC dari peralatan proyek yang langsung didatangkan dari negara kreditor.


52


3.7. Pengawasan keuangan negara Peningkatan jumlah-jumlah penerimaan maupun pengeluaran negara berarti makin besar jumlah uang yang dilola oleh aparat pemerintahan. Demikian juga makin berat pula tugas-tugas yang dipikul baik dalam hal penggunaan dana yang harns sesuai dengan rencana, maupun pengawasan terhadap penyalah gunaan dalam alokasinya. Dengan demikian fungsi pengawasan keuangan negara haruspula mengikutinya untuk dapat mencapai hasil yang maksimal. Dalam tahun anggaran 1972/1973, pengawasan keuangan negara tetap didasarkan atas fungsi pengawasan sebagai suatu usaha agar segala sesuatu dijalankan atau dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Keseluruhan usaha-usaha pengawasan terse but terdiri dari pengawasan prcventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif pada umumnya berbentuk norma-norma kerja dan ketentuan serta tara car a yang harus ditempuh dalam melaksanakan sesuatu tindakan. Usaha-usaha Pemerintah dalam bidang ini meliputi : (a)

pelaksanaan sistim DIP dalam anggaran pembangunan untuk mengawasi agar sesuai dengan rencananya.

(b)

mulai dipakainya sistim DIK (daftar isian kegiatan) dalam anggaran rutin dalam tahun anggaran 1973/1974.

(c)

pemakaian badan lelang umum bagi penjualan barang-barang negara sehingga dapat diperoleh harga yang paling menguntungkan. .

(d)

ketentuan melalui tender bagi pembelian dan/atau pemborongan yang melebihi satu juta rupiah.

(e)

usaha kearah standardisasi dalam pembangunan rumah dinas dan gedung serta pembelian kendaraan dan peralatan kantor, termasuk standardisasi harganya.

(f)

ketentuan besarnya nilai yang dapat dibayar secara tunai oleh para bcndaharawan departemen yaitu setinggi-tingginya Rp 100.000,-. Pembatasan tersebut dimaksudkan agar bendaharawan tidak perlu menyimpan uang anggaran yang terlalu besar didalam kasnya, sehingga dapat diperkecil kemungkinan disalah gunakan atau hilang.

(g)

ketentuan bahwa bendaharawan yang menerima penerimaan negara diwajibkan menyetorkan ke Kas Negara setiap hari, sedang bendaharawan berkala diharuskan menyetorkan selambat-lambatnya seminggu sekali.

(h)

ketentuan bahwa jasa giro alas uang anggaran yang disimpan oleh bendaharawan harus disetorkan oleh bank yang bersangkutan kepada Kas Negara.


53


(i)

penyempurnaan prosedur administrasi kas yang harus dijalankan oleh bendaharawanbendaharawan dan atasan yang harus mengawasinya. Pengawasan represif dilakukan melalui analisa dan pemeriksaan terhadap laporan-

laporan pelaksanaan, surat pertanggung jawaban dan pemeriksaan fisik ditempat. Usaha-usaha pengawasan repressif meliputi : (a)

Penelitian oleh KBN alas bukti-bukti pengeluaran yang diajukan oleh para bendaharawan sebagai pertanggung jawaban at as penggunaan uang anggaran.

(b)

Departemen/lembaga yang bersangkutan memeriksa bukti-bukti yang diterima dari KBN dan membuat analisa berdasarkan laporan triwulanan proyek.

(c)

Pemeriksaan "on the spot" pada obyek-obyek tertentu. Pemeriksaan "on the spot" tersebut dilakukan secara rutin ataupun secara khusus. Sasaran pemeriksaan rutin pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran dari pada administrasi keuangan bendaharawan-bendaharawan dan kebenaran dari penggunaan uang. Disamping iru juga untuk mengetahui kelancaran pembiayaan scrta kebenaran dari fisik pembclian dan fisik pekerjaan. Untuk menentukan apakah penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan bersifat

insidentil atau gejala umum, maka dilakukan pemeriksaan khusus. Dalam pemeriksaan tersebut yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia untuk jangka waktu, periode perkerjaan dan atas sasaran yang sarna, dikhususkan pada obyck yang telah ditentukan dengan menunda obyekobyek pemeriksaan lainnya. Hasil pemeriksaan tersebut dapat diikuti dalam Tabel III.10. berikut. Gambaran diatas menunjukkan adanya perbaikan dalam mentaati peraturanperaturan keuangan yang berlaku. Dengan adanya ketentuan bahwa pembayaran yang lebih dart Rp 100.000, harus atas "beban tetap", maka terlihat perkembangan dalam pembayaran yang cukup baik yaitu jika pada masa Oktober 1970 perbandingannya adalah 35 % beban tetap dan 65 % beban semen tara, maka pada masa Oktobcr 1971 perbandinganura adalah 62 % beban tetap dan 38 % beban semen tara. Hal itu berarti bahwa 62 % dart pengeluaran pembangunan dalam semester I-1971 yang diperiksa, jelas telah diadministrasikan dan dipertanggung jawabkan segera pada saat uang tersebut dikeluarkan dart Kas Negara. Pada saat ini telah diselesaikan dan disampaikan kepada DPR, Perhitungan Anggaran tahun 1968 dan perhitungan Anggaran triwulan I - 1969 yang sebelumnya telah disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Penyusunar. Perhitungan Anggaran terse but yang lebih dapat


54


dijamin kelengkapan dan kebenaran angkaangkanya, hanya mungkin dilaksanakan karena adanya usaha terus menerus untuk menyempurnakan administrasi keuangan negara. Untuk menuju kearah administrasi yang lengkap, telah dilakukan penyempurnaan bentuk-bentuk laporan dart KBN dan pengumpulan data - data hasil inventarisasi departemen-departemen. Penyempurnaan pada aparat pengawas keuangan ncgara juga terus ditingkatkan. Untuk hal itu Pemerintah telah melakukan reorganisasi aparat pengawasan sehingga kegiatan pengawasan didaerah lebih dapat diarahkan kepada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Demikian juga dilakukan upgrading atas mereka yang bertugas dalam pengurusan uang anggaran, pembukuannya dan pemeriksaannya. Pada saat ini telah hIlus 17.665 orang dart upgradIng bendaharawan, 1.774 orang dari upgrading tenaga tata usaha anggaran dan 244 orang dari upgrading teBaga pemeriksa. Diharapkan dengan adanya upgrading tcrscbut akan diperoleh tenaga-tenaga yang lebih balk mutunya, sehingga pengurusan dan tata usaha anggaran menjadi lebih baik lagi. Tabel III. 9. PELAKSANAAN A.P.B.N. 1972/1973, SEMESTER I ( dalam milyar rupiah)

Jenis penerimaan

Realisasi 1) APBN Semester I

Jenis pengeluaran

Realisasi 1) APBN Semester I

I. PENERIMAAN DALAM NEGERI A. Pajak langsung 1. Pajak pendapatan 2. Pajak perseroan 3. P. Ps. minyak 4. M. P. O. 5. IPEDA 6. Lain-lain

573,6

266,8

I. PENGELUARAN RUTIN

437,5

179,2

297,3 21,4 29,5 206,4 26 12 2

139,6 11,8 15,8 89,5 12,8 8,2 1,5

1. Belanja pegawai 2. Belanja barang 3. Subsidi daerah otonom 4. Cicilan hutang 5. Lain - lain

214,2 87,1 83,5 47,7 5

88,9 33 41,8 15,4 0,1

B. Pajak tidak langsung 1. Pajak penjualan 2. Pajak penj. Impor 3. C u k a i 4. Bea masuk 5. Pajak ekspor 6. Penerimaan minyak lainnya 7. Lain-lain

267,5 26,5 29,6 45,8 93,9 30,9 34,8 6

119,5 15,8 13,5 22, I 35,2 15,8 14 3,1

II. PENGELUARAN PEMBANGUNAN A. Melalui K B N 1. Departemen 2. Bantuan desa 3. Bantuan Kabupaten 4. Irian Barat 5. Lain -lain

314,1

125,3

163,4 137 5,7 12,8 3,5 4,4

62,4 52,5 1,5 3,4 0,1 4,9

C. Penerimaan non-tax

8,8

7,7

II. PENERIMAAN PEMBANGUNAN 1. Bantuan program 2. Bantuan proyek

178 95 83

75,9 39,8 36,1

55,7 6 20,8 24,7 4,2

18,6 1,7 10,2 5,8 0,9

12 83

8,2 36,1

751,6

342,7 18,5

JUMLAH

751,6

304,5

751,6

361,2

JUMLAH

751,6

304,5

JUMLAH Saldo anggaran lebih ' 71/72 JUMLAH

B. Mel alui perbankan 1. Hankam 2. Sumb. pemb. Dari I 3. Penyertaan modal Pemerintah 4. Bimas C. Ipeda D. Bantuan proyek

1) Angka sementara


55


B A B IV RENCANA APBN 1973/1974

4.1. U m u m Sejalan dengan gerak pembangunan yang harus terus meningkat, maka APBN 1973/1974 menunjukkan jumlah-jumlah yang lebih besar pula baik dalam jumlah penerimaan maupun jumlah pengeluarannya. Hal itu berarti makin beratnya togas untuk meningkatkan penerimaan negara dan makin luasnya kegiatan yang dibiayai oleh APBN dimana kedua hat itu memerlukan prestasi kerja, administrasi dan organisasi yang lebih baik lagi. APBN 1973/1974 direncanakan sebesar Rp 862,4 milyar yang berarti menunjukkan peningkatan sebesar Rp 110,8 milyar ( 14,7 persen ) dari APBN 1972/1973. Dibandingkan dengan rencana REPELITA untuk tahun yang sarna, jumlah tersebut adalah Rp 209,4 milyar (32;1 persen) lebih tinggi. Dalam tahun 1973/1974 yang merupakan tahun terakhir daripada REPELITA, arab daripada APBN adalah tetap mempertahankan stabilisasi yang telah tercap_i dan melanjutkan pembangunan sesuai dengan arab dan pola yang telah digariskan. Dalam pelaksanaannya, seperti dalam tahun-tahun yang lalu senantiasa dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan perekonomian dan perbaikan-perbaikan dalam sistim pengelolaan anggaran untuk mencapai efisiensi dan kecepatan yang maksimal. Kebijaksanaanpokok

dibidang

penerimaan

negara

berhubungan

frat

dengan

perkembangan pembangunan baik keseluruhan maupun perkembangan yang direncanakan untuk tiap sektor ekonomi. Melalui tarip yang progressif diusahakan dicapai distribusi pendapatan dalam masyarakat yang lebih merata sesuai dengan landasan keadilan sosial. Demikian juga struktur tarip senantiasa disempurnakan untuk mencapai tarip yang normal dan mendorong usaha-usaha produktif masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pe!lanaman modal yang menjadi landasan pembangunan, maka telah diberikan berbagaipembebasan dan fasilitas pajakbaik bagi penanaman modal dalam negeri maupun modal asing disektor-sektor yang vital dan produktif. Dengan makin meluasnya perekonomian, kebijaksanaan perpajakan tersebut dilaksanakan dengan "tax base" dan sasaran pajak yang semakin luas sehingga dengan demikian dapat dicapai penerimaan yang lebih besar pula.


56


Disamping dana dari sumber-sumber dalam negeri, maka untuk membiayai pengeluaran pembangunan masih diperlukan penerimaan yang berasal dari luar negeri sebagai supplemen. Bantuan ini didayagunakan semaksimal mungkin bagi pembangunan ekonomi. Disatu pihak impor barang dan jasa melalui bantuan luar negeri dipergunakan untuk membantu stabilisasi harga dan pencukupan bahan pokok dalam negeri; dilain pihak penerimaan rupiahnya dipergunakan bagi pembiayaan pembangunan. Sumber-sumber dalam negeri dan luar negeri membentuk dana untuk pembiayaan pengeluaran negara. Secara keseluruhan pengeluaran negara dilakukan menurut prioritas dan tahapan pembangunan yang telah ditentukan. Dalam hubungan ini pcngeluaran rutin yang berhubungan erat dengan pelaksanaan pembangunan diusahakan agar benar-benar dijalankan melalui programprogram penghematan yang ketal dan terbatas hanya kepada pengeluaran-pengeluaran yang efisien serta meningkatkan kemampuan kerja. Dalam rangka peningkatan kemampuan kerja.. antara lain telah dilakukan perbaikan gaji pegawai secara terus menerus dalam batas kemampuan keuangan negara. Untuk menuju kearah perencanaan dan pengawasan yang lebih baik dilakukan penyempurnaan administrasi pengeluaran rutin dengan sistim DUK ( daftar usulan kegiatan ) dan DIK ( daftar isian kegiatan ). Unsur prioritas dalam pengeluaran negara merupakan unsur yang sangat penting oleh karena menentukan arah daripada kebijaksanaan APBN dan perkembangan pembangunan ekonomi keseluruhan. Dengan menentukan prioritas untuk sektor-sektor dan program tertentu, maka dengan dana pembangunan yang terbatas diharapkan pendapatan nasional akan dapat ditingkatkan, kebutuhan bahan pokok akan dapat dicukupi dan dapat ditingkatkan pula kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian masalah prioritas sangat erat hubungannya dengan pengarahan pembangunan, terbatasnya dana dan waktu yang mendesak. Kecepatan daripada tingkat pembangunan, merupakan tuntutan daripada tingginya tingkat pertambahan penduduk. Selanjutnya dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan, senantiasa diberikan perhatian yang besar kepada efisiensi pengeluaran dan ketepatan alas rencananya. Dana pembangunan yang dihimpun dari masyarakat menuntut pertanggung jawaban dalam penggunaannya yang terlihat dari efisiensinya. Hal itu berarti setiap dana dari masyarakat diharapkan akan memberikan kembali hasil bagi masyarakat. Dengan usaha peningkatan penerimaan negara dan pengarahan yang tepat dalam pengeluaran negara maka dana yang dapat dihimpun di sektor pemerintah dapat diperbesar.


57


Dana tersebut yaitu Tabungan Pemerintah merupakan cermin daripada usaha Pemerintah dalam pembangunan. Peranan daripada Tabungan Pemerintah di dalam membiayai pembangunan semakin bertambah besar. Sejak tahun 1972/1973, tabungan Pemerintah lebih besar daripada bantuan program yang diterima dari luar negeri. Perkembangan tersebut harus tetap dapat dipertahankan, agar pada suatu masa seluruh pengeluaran pembangunan dapat dibiayai dengan Tabungan Pemerintah. Hal itu berarti bahwa seluruh pengeluaran negara dapat dibiayal dengan penerimaan dalam negeri. Dengan pola dan arab seperti yang diuraikan diatas, maka dalam tahun 1973/1974 sebagai tahun terakhir REPELITA I direncanakan penerimaan dalam Degen sebesar Rp 671,0 milyar. Jumlah tersebut berarti Rp 97,4 milyar ( 17,0 persen ) lebih tinggi dari APBN 1.972/1973. Dilain pihak pengeluaran rutin yang diperlukan untuk belanja pegawai, belanja barang dan sebagainya direncanakan sebesar Rp 518,3 milyar. Didalam jumlah tersebut termasuk subsidi kepada daerah otonom dan pembayaran bunga serta cicilan hutang yang semakin besar sesuai dengan persetujuan pembayarannya. Dengan rencana penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin tersebut, maka didalam tahun 1973/1974 diharapkan dapat dihimpun Tabungan Pemerintah sebesar Rp 152,7 milyar. Dibandingkan dengan Tabungan Pemerintab dalam APBN 1972/1973, maka jumlah terse but lebih tinggi Rp 16,6 milyar ( 12,2 persen ). Tabungan Pemerintah tersebut akan dipakai untuk membiayai sebagian terbesar pengeluaran pembangunan yang direncanakan sebesar Rp 261,1 milyar, diluar bantuan proyek. Jumlah tersebut direncanakan untuk bidang ekonomi sebesar Rp 205,7 milyar, untuk bidang sosial sebesar Rp 37,0 milyar dan untuk bidang umum sebesar Rp 18,4 milyar. Sebagian lain daripada pengeluaran pembangunan dibiayai dengan penerimaan pembangunan yang dalam tahun 1973/1974 direncanakan sebesar Rp 108,4 milyar.

4.2. Penerimaan dalam negeri Kebijaksanaan dibidang penerimaan dalam negeri tidak dapat dilepaskan dari perkembangan perekonomian. Setiap tindakan dan kebijaksanaan Pemerintah disatu pihak akan mempengaruhi penerimaan negara dan dipihak lain akan mempengaruhi perkembangan sektor-sektor atau cabang-cabang industri tertentu. Dengan demikian Pemerintah harus menjalankan suatu pola kebijaksanaan yang memberikan dorongan kepada usaha masyarakat sehingga mengakibatkan perkembangan seperti yang direncailakan. Akan tetapi disamping itu, tugas mobilisasi modal untuk pembangunan menghendaki juga agar kebijaksanaan tersebut memberikan penerimaan Departemen Keuangan RI

58


dalam negeri yang lebih besar pula. Kebijaksanaan umum Pemerintah dalam hal ini adalah menuju kepada struktur pajak dan tarip pajak yang normal, memberikan dorongan dan rangsangan kepada usaha-usaha investasi yang produktif dan sebagainya. Disamping itu Pemerintah juga menuju kearah perluasan "tax base" dan pengenaan pajak antara lain dengan memperluas wajib pajak. Dengan jalan demikian maka usaha masyarakat akan berkembang dan makin banyak dilakukannya investasi barn yang selanjutnya akan memberikan penerimaan pajak yang lebih besar kepada negara.

T a b e l IV.2. PERKEMBANGAN PENERIMAAN DALAM NEGERI, 1969/1970 ( dalam milyar rupiah) Kenaikan Tahun anggaran

Jumlah

1969/1970 1970/1971 1971/1972 1972/1973 1973/1974

243,7 344,6 428 573,6 1) 671,0 1)

Jumlah

+ + + +

100,9 83,4 145,6 97,4

%

+ + + +

41,4 24,2 34 17

1) Perkiraan APBN

Diantara berbagai sektor ekonomi, sektor minyak merupakan sumber penerimaan yang renting. Masa derail daripada penggunaan minyak dunia dan harga internasional yang terus meningkat, serta produksi minyak dalam negeri yang semakin bertambah, telah menghasilkan penerimaan kepada negara dalam jumlah yang besar. Perkembangan sektor perdagangan luar negeri sebagai sumber penerimaan negara berhubungan erat dengan perkembangan perekonomian dalam negeri khususnya sektor industri. Dengan meningkatnya produksi barang-barang di dalam negeri baik mutu, jenis maupun jumlahnya, maka pola daripada impor berubah kearah impor bahan baku dan barang modal. Disamping itu Pemerintab juga melakukan penurunan tarip dan memberikan berbagai pembebasan bea masuk untuk lebih membanni perkembangan industri dalam negeri. Kedua hID itu telah menyebabkan penerimaan dari sektor impor tidak dapat berkembang dengan cepat. Dipihak ekspor, varitas barang ekspor yang berhadapan dengan persaingan dari negara lain dan perkembangan harga pasar dunia yang belum memuaskan telah menghambat


59


penerimaan dari sektor ekspor. Sebagai usaha untuk memajukan volume dan nilai ekspor dalam rangka memperbesar dana devisa di dalam negeri, Pemerintah berusaha menghilangkan hambatan-hambatan di bidang tersebut. Antara lain kepada ekspor barang jadi dan barang kerajinan rakyat telah diberikan pembebasan dari pajak ekspor. Disokong oleh berbagai proyek pembangunan yang dilakukan Pemerintah khususnya di bidang prasarana dan kredit, serta kebijaksanaan di bidang perdagangan luar negeri maka perkembangan produksi dan industri dalam Degen berkembang dengan baik. Walaupun Pemerintah masih harus memberikan berbagai fasilitas pajak, tax holiday dan fasilitas lainnya yang pada hakekatnya mengurangi penerimaan negara, tetapi oleh karena hID ini justru telah dapat meningkatkan produksi dan industri dalam negeri maka penerimaan pajak telah meningkat pula. Dalam hal pengenaan pajak, maka usaha peningkatan penerimaan terutama . dilakukan dengan memperluas jumlah wajib pajak. Perluasan wajib pajak terse but dilaksanakan bersamasama dengan perbaikan dan penyederhanaan cara-cara pembayaran pajak, penyuluhan tentang masalah pajak serta pendekatan kepada wajib pajak. Hal itu dimaksudkan untuk memperbesar kesadaran dan kemauan membayar pajak daripfda masyarakat. Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas terse but, telah dilaksanakan perluasan, penyempumaan organisasi dan peningkatan keahlian petugas pajak. Dengan demikian dibidang penerimaan dalam negeri dilaksanakan program yang menyeluruh meliputi bidang perundang-undangan pajak, tarip pajak, penunjangan terhadap industri dalam negeri, perluasan "tax base" dan jumlah wajib pajak serta penyempumaan aparat pajak. Kesemuanya itu senantiasa disesuaikan dengan pola kebijaksanaan pokok dan perkembangan pembangunan ekonomi. 4.2.1. Pajak langsung Pajak langsung merupakan salah satp tujuan utama daripada program peningkatan penerimaan negara. Dalam pelaksanaannya, program tersebut dilaksanakan melalui berbagai kebijaksanaan dan tindakan agar dapat menimbulkan dorongan bagi masyarakat untuk melakukan investasi yang produktif. Dibidang pajak langsung, beberapa kebijaksanaan pokok yang dijalankan Pemerintah adalah : (a) penyempumaan peraturan-peraturan pajak, Departemen Keuangan RI

60


(b) program peningkatan kesadaran membayar pajak, (c) perbaikan struktur tarip, (d) perluasan jumlah wajib pajak, (e) intensifikasi pemungutan. Langkah pertama daripada usaha Pemerintah adalah penyempumaan undang-undang pajak dalam tahun 1970 yang terutama menyangkut bidang pajak langsung. Penyempurnaan undang-undang pajak pendapatan dan pajak perseroan bukan saja menyangkut masalah tarip akan tetapi juga berbagai masalah pokok yang berhubungan dengan bidang perusahaan dan kegiatan masyarakat. Antara lain diatur kembali masalah penghapusan, bagian laba yang diinvestasikan kembali, kompensasi kerugian, fasilitas bebas pajak dan sebagainya. T a b e l IV.3. PERKEMBANGAN PENERIMAAN DALAM NEGERI, 1969/1970 ( dalam milyar rupiah) Kenaikan Tahun anggaran 1969/1970 1970/1971 1971/1972 1972/1973 1973/1974

Jumlah 43,2 52,8 68,5 90,9 2) 120 1 2)

Jumlah

+ + + +

9,6 15,7 22,4 29,2

%

+ + + +

22,2 29,7 32,7 32,1

1) Diluar minyak 2) Perkiraan APBN

Dengan demikian dapat dikatakan penyempurnaan undang-undang pajak tersebut lebih ditujukan kepada kegiatan masyarakat sebagai sumber pajak dan bersifat meringankan serta membantu. Kebijaksanaan tersebut diikuti oleh berbagai tindakan dan kebijaksanaan yang mempunyai pola dan tujuan yang sarna. Hal itu diperlukan oleh karena selalu terjadi perkembangan dan perubahan dalam perekonomian yang memerlukan tindakan-tindakan penyesuaian. Usaha penyempurnaan dibidang undang-undang dan peraturan pajak dimaksudkan juga untuk memperluas "tax base" sesuai dengan perkembangan yang ada. Dengan jalan demikian walaupun dilakukan penurunan tarip, jumlah dan jenis obyek pajak akan bertambah luas yang memberikan kemungkinan penerimaan yang lebih besar. Salah satu faktor yang sangat renting dalan: pemungutan pajak adalah kesadaran


61


membayar pajak dari masyarakaL Dengan diturunkannya tarip pajak dan diberikannya berbagai fasilitas pajak, maka peningkatan kesadaran membayar pajak lebih bergantung kepada usaha penerangan, pendekatan kepada wajib pajak dan mempermudah prosedur membayar pajak. Kesadaran membayar pajak sangat erat hubungannya dengan sistim MPS - MPO sebagai cara pemungutan pajak. Dalam sistim ini seorang wajib pajak akan menghitung sendiri pajak pendapatan dan pajak perseroannya kemudian menyetorkannya ke kas negara. Pada akhir tahun, pajak-pajak yang telah dibayarkan diperhitungkan sehingga hanya membayar sisanya saja. Disamping itu juga ditunjuk badan-badan tertentu untuk memungut pajak alas buruhnya dan alas transaksi dengan orang lain. Kelancaran daripada sistim ini sangat bergantung kepada tingkat kesadaran membayarpajak. Dengan demikian, maka peningkatan kesadaran membayar pajak dari masyarakat merupakan salah satu program utama Pemerintah. Hal ini dilaksanakan melalui berbagai pendekatan dengan masyarakat, menampung pendapat dan tanggapan masyarakat, penerangan tentang masalah pajak serta penyederhanaan prosedure pembayaran pajak. Perbaikan dan penyederhanaan struktur tarip bertujuan untuk mencapai tarip yang normal, progressif dan mudah dilaksanakan. Penyederhanaan dan penurunan tarip telah dimulai bersama-sama dengan penyempurnaan undang-undang pajak dalam tahun 1970. Juga telah dilakukan penyederhanaan lapisan pendapatan kena pajak baik untuk memberikan rangsangan kepada masyarakat maupun untuk mempermudah pengenaannya. Perluasan jumlah wajib pajak juga merupakan salah satu program pokok perpajakan. Melalui program ini hendak dicapaipenerimaan yang semaksimal mungkin melalui pembebalian atas sebanyak mungkin wajib pajak. Walaupun telah dilaksanakan penyempurnaan tarip dan perluasan wajib pajak, tidaklah dapat diabaikan perlunya program intensifikasi pemungutan pajak. _engan program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemungutan pajak dan penagihan tunggakan pajak sehingga tiap wajib pajak membayar jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pokok tersebut diatas dan usaha perbaikan lainnya, maka penerimaan pajak langsung dalam tahun 1973/1974 direncanakan sebesar Rp 120,1 mitral. Didalam jumlah tersebut termasuk penerimaan Ipeda sebesar Rp 18,5 milyar. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp 29,2 milyar ( 32,1 persen ) dart penerimaan pajak langsung dalam APBN 1972/1973.


62


4.2.2. Pajak tidak langsung Dalam hal pajak tidak langsung, perkembangannya sangat dipengaruhi oleh makin stabilnya harga-harga. Dengan demikian peningkatan penerimaan pajak tidak langsung tidak lagi mengandung unsur inflasi sebagaimana halnya diwaktu yang lalu. Disamping itu pajak tidak langsung sangat erat hubungannya dengan perkembangan sektor-sektor ekonomi, balk perkembangan yang sejalan dengan proses pembangunan maupun perkembangan yang direncanakan. Dala-m hal ini kebijaksanaan tarip memegang peranan yang sangat penting. Kebijaksanaan pokok yang akan dilaksanakan dalam tahun 1973/1974 yang merupakan kdanjutan dart tahun-tahun yang lalu meliputi : (a) kebijaksanaan dalam t

63


T a b e l IV.4. PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK TIDAK LANGSUNG 1969/1970 - 1973/1974 ( dalam milyar rupiah ) Kenaikan Tahun anggaran

Jumlah

1969/1970 1970/1971 1971/1972 1972/1973 1973/1974

131,6 179,4 191,3 232,7 2) 233,8 2)

Jumlah

+ + + +

47,8 11,9 41,4 1,1

% 36,3 6,6 21,6 0,5

+ + + +

1) Diluar minyak 2) Perkiraan

Dipihak ekspor, sesuai dengan salah satu program utama pembangunan yaitu peningkatan volume ekspor, maka pajak ekspor belum dapat menyumbangkan penerimaan yang cukup besar. Untuk lebih menggairahkan sektor ekspor, telah diberikan pembebasanpembebasan bagi barang jadi dan kerajinan rakyat. Dalam tahun-tahun mendatang diperkirakan akan lebih meningkat lagi ekspor barang jadi dan kerajinan rakyat tersebut, sehingga dengan demikian sektor ekspor tidak akan memegang peranan renting dalam penerimaan negara. Dengan

perkembangan

sektor-sektor

ekonomi

tersebut

dan

kebijak

sanaan-

kebijaksanaan yang hendak dilakukan untuk menunjangnya, maka dalam APBN 1973/1974 direncanakan dapat diterima pajak tidak langsung sebesar Rp 233,8milyar. Jumlah tersebut berarti Rp 1,1 milyar (0,5 persen) lebih tinggi dari penerimaan pajak tidak langsung dalam APBN 1972/1973.

4.2.3. Penerimaan dari minyak Penerimaan negara dari sektor minyak diperoleh dalam hentuk pajak perseroan minyak dan penerimaan minyak lainnya. Dalam hal pajak perseroan minyak, penerimaannya ditentukan oleh besarnya produksi minyak baik dari perusahaan-perusahaan minyak yang sudah ada dalam rangka kontrak karya maupun dari perusahaan-perusahaan minyak dalam rangka production sharing. Oleh karena hasil produksi minyak tersebut diekspor maka harga ekspor juga menentukan penerimaan negara. Dengan harapan adanya peningkatan produksi minyak dan berhasilnya eksplorasi minyak daripada perusahaan-perusahaan barn, maka diperkirakan akan


64


terjadi peningkatan pula dalam penerimaan negara dalam tahun 1973/1974. Demikian pula dalam hat harga ekspor minyak diharapkan tidak mengalami perubahan-perubahan yang merugikan. Dalam APBN 1973/1974 penerimaan pajak perseroan minyak direncanakan sebesar Rp 252,4 milyar yang menunjukkan Rp 46,0 milyar ( 22,3 persen ) lebih tinggi daripada jumlah yang direncanakan dalam APBN 1972/1973.

T a b e l IV.5. PERKEMBANGAN PENERIMAAN DARI MINYAK 1969/1970 - 1973/1974 ( dalam milyar rupiah) Tahun anggaran 1969/1970 1970/1971 1971/1972 1972/1973 1973/1974

Kenaikan Jumlah 65,8 99,2 140,7 241,2 1) 303,7 1)

Jumlah

+ + + +

33,4 41,5 100,5 62,S

%

+ + + +

50,7 41,8 71,4 25,9

1) Perkiraan

Dalam APBN 1973/1974 penerimaan rninyak lainnya diperkirakan sebesar Rp 51,3 milyar yang antAra lain disebabkan olch peningkatan volume konsumsi minyak dalam negeri. Jumlah tersebut berarti Rp 16,5 milyar ( 47,4 persen ) lebih tinggi dan jumlah yang direncanakan dalam APBN 1972/1973. Dengan demikian jumlah penerimaan negara dari sektor minyak dalam tahun 1973/1974 direncanakan sebesar Rp 303,7 milyar. Hal ini berarti peningkatan sebesar Rp 62,5 mitral ( 25,9 peTscH ) dart tahun sebelumnya. perkembangan penerimaan Degan dart sektor minyak yaitu pajak perseroan minyak dan penerimaan minyak lainnya dapat diikuti dari Tabel IV.5. 4.2.4. Penerimaan non-tax Jenis penerimaan ini berasal dan berbagai penerimaan yang tidak dapat digolongkan sebagai pajak. Berbagai penerirnaan tersebut diterima dalam hubungannya dengan tugas-tugas Pemerintah terhadap masyarakat, dan ikut sertanya Pemerintah dalam aktivitas dunia usaha. Bentuk penerimaan tersebut antara lain adalah denda, jutan, retribusi, hasillelang, ongkos nikah-talak-rujuk ( NTR ) dan lain sebagainya. Disamping itu dari usahausaha dibidang


65


perdagangan dan industri, Pemerintah menerima pula bagian laba perusahaan negara setelah dipenuhi kewajiban pajaknya. Dalam tahun anggaran 1973/1974, penerimaan non tax diperkirakan sebesar Rp 13,4 milyar. Ini berarti Rp 4,6 milyar lebih tinggi dart APBN 1972/1973.

4.3. Penerimaan pembangunan Pengeluaran pembangunan dibiayai oleh Tabungan Pemerintah dan niiai lawan bantuan luar negeri. Untuk tahun 1973/1974 Tabungan Pemerintah berjumlah Rp 152,7 milyar. Penerimaan pembangunan yang berasal dan bantuan luar negeri berupa devisa kredit, bantuan pangan, bantuan bukan pangan dan bantuan proyek. T a b e l IV.6. PERKEMBANGAN PENERIMAAN NON-TAX 1969/1970 - 1973/1974 ( dalam milyar rupiah) Kenaikan

Tahun anggaran

Jumlah

1969/1970 1970/1971 1971/1972 1972/1973 1973/1974

Jumlah

3,2 9,6 1) 15 7 1) 88 2) 13,4 2)

+ + +

% 6,4 6,1 6,9 4,6

200 63,5 43,9 52,3

+ + +

1) Tidak termasuk pembukuan kembali sebagian UUDP tahun sebelumnya yang SPD -nya diterima dalam tahun bersangkutan 2) Perkiraan APBN

T a b e l IV.7. PERKEMBANGAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN 1969/1970 - 1973/1974 1) ( dalam milyar rupiah) Tahun anggaran 1969/1970 1970/1971 1971/1972 1972/1973 1973/1974

Kenaikan Jumlah 65,8 78,9 90,5 2) 95,0 2) 108,4

Jumlah

+ + + +

% 13,1 11,6 4,5 13,4

+ + + +

19,9 14,7 5 14,1

1) Diluar bantuan proyek 2) Perkiraan APBN


66


Untuk tahun anggaran 1973/1974 direncanakan penerimaan pembangunan sebesar Rp 191,4 milyar yang terdiri dari bantuan program sebesar Rp 108,4 milyar dan bantuan proyek sebesar Rp 83,0 milyar. 4.3.1. Bantuan program Bantuan program yang terdiri dari devisa kredit, banroan pangan dan bantuan bukan pangan tersebut menghasilkan rupiah dari hasil penjualannya didalam negeri. Hasil rupiah tersebut merupakan penerimaan Pemerintah. Dalam hat bantuan pangan, bukan pangan dan devisa kredit yang diperhitungkan dalam APBN adalah hasil penjualannya setelah dikurangi dengan subsidi yang diberikan Pemerintah. Bantuan pangan pada umumnya diberikan dalam bentuk beras, baik berupa beras PL 480 maupun Kennedy Round, tepung terigu, bijih gandum, bulgur dan sebagainya. Sedangkan bantuan bukan pangan diberikan dalam bentuk kapas, benang tenun, pupuk dan sebagainya. Dalam tahun anggaran 1973/1974 bantuan program direncanakan sebesar Rp 108,4 milyar. 4.3.2. Bantuan proyek Bantuan proyek diterima dalam bentuk peralatan proyek maupun bantuan tekhnik lainnya. Dengan demikian dalam APBN hanya dilakukan pencatatan saja sebesar nilainya baik sebagai penerimaan maupun sebagai pengeluaran. Dalam tahap-tahap pembangunan selanjutllya, pembangunan proyek menjadi semakin luas dan tidak hanya terdiri dari proyek rehabilitasi saja. Dalam hat ini bantuan proyek makin penting peranannya khususnya dalam berbagai proyek prasarana. Dengan makin luasnya penggunaan bantuan proyek, maka makin besar pula kebutuhan rupiah yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Pembiayaan itu antara lain diperlukan untuk biaya persiapan, biaya angkutan, biaya tenaga kerja serta perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan dilokasi proyek tersebut. Dalam tahun anggaran 1973/1974, bantuan proyek direncanakan sebesar Rp 83,0 milyar.


67


T a b e l IV.8. PERKEMBANGAN PENERIMAAN BANTUAN PROYEK 1969/1970 - 1973/1974 ( dalam milyar rupiah) Tahun anggaran 1969/1970 1970/1971 1971/1972 1972/1973 1973/1974

Kenaikan Jumlah

Jumlah

25,3 41,6 45 83,0 1) 83,0 1)

+ + + +

% 16,3 3,4 38 -

+ + + +

64,4 8,2 84,4 -

1) Perkiraan APBN

4.4. Pengeluaran rutin Persia pan penyusunan anggaran belanja rutin dimulai dengan mengumpulkan bahan informasi dalam daftar-daftar yang disebut Daftar Usulan Kegiatan ( DUK ). Pengumpulan bahan informasi mengenai anggaran belanja rutin tersebut dilakukan bersamaan dengan pengumpulan bahan informasimengenaianggaran belanja pembangunan tahun 1973/1974 dengan pengisian Daftar Usulan Proyek ( DUP ). Kalau dalam tahun-tahun anggaran yang lalu anggaran belanja rutin lebih berdasarkan pada jenis-jenis pengeluaran ( object of expenditures ), maka mulai tahun anggaran 1973/1974 disamping berdasarkan jenis-jenis pengeluaran, juga diharapkan dapat diketahui kegiatan yang dibiayai dari anggaran belanja rutin. Dengan demikian biaya dalam anggaran belanja rutin dikelompokkan menurut tujuan yang diharapkan akan dicapai dengan pengeluaran yang akan dilakukan ( output-oriented ). Pengelompokan

biaya

dalam

anggaran

belanja

rutin

hampir

sarna

dengan

pengelompokan biaya dalam anggaran belanja pembangunan. Kalau dalam anggaran pembangunan dikenal istilah proyek, maka dalam anggaran rutin dipergunakan pengertian kegiatan. Bedanya ialah bahwa kegiatan dalam anggaran rutin merupakan pekerjaan yang bersifat terus-menerus, sedang proyek dalam anggaran pembangunan pada dasarnya mempunyai batas akhir. Dengan demikian didalam anggaran belanja rutin akan dikenal pula pengelompokan


68


biaya menurut program, sektor dan bidang yang sistimatikanya mengikuti sistimatika dalam anggaran belanja pembangunan. Dalam tahun anggaran 1973/1974 pengeluaran rutin akan meningkat lagi dan diperkirakan menjadi sebesar Rp 518,3 milyar. Hal ini berarti suatu kenaikan sebesar Rp 80,8 milyar atau 18,5 persen diatas perkiraan APBN 1972/1973. Bagian terbesar daripada kenaikan tersebut diatas adalah untuk kenaikan gaji pegawai negeri dan ABRI serta subsidi kepada. daerah otonom. 4.4.1. Belanja pegawai Didalam memperhitungkan belanja pegawai dalam tahun 1973/1974, diperkirakan harga beras dalam tahun 1973/1974 sedikit berbeda dengan harga beras yang diperhitungkan dalam tahun anggaran 1972/1973. pengeluaran untuk gaji/upah/pensiun diperkirakan akan meningkatpula dengan adanya rencana Pemerintah untuk menaikkan lagi gaji pegawai negeri dan ABRI dengan tunjangan sebesar 100 persen dari gaji pokok. Pengeluaran untuk lauk pauk serta belanja pegawai dalam negeri dan luar negeri lainnya diperkirakan akan sedikit meningkat jumlah keseluruhannya.

T a b e l IV.9. PERKEMBANGAN PENGELUARAN RUTIN 1969/1970 - 1973/1974 ( dalam milyar rupiah) Kenaikan

Tahun anggaran

Jumlah

1969/1970 1970/1971 1971/1972 1972/1973 1973/1974

216,5 288,2 349,1 1) 437,5 1) 518,3

Jumlah

+ + + +

% 71,7 60,9 88,4 80,8

+ + + +

33,1 21,1 25,3 18,5

1) Perkiraan APBN


69


Perincian pengeluaran untuk belanja pegawai 1973/1974 dapat dilihat dalam Tabel IV.10.

T a b e l IV.I0. BELANJA PEGAWAI, 1973/1974 ( dalam milyar rupiah) Jenis pengeluaran

Jumlah

1. Tunjangan beras 2. Gaji/upah/pensiun 3. Lauk - pauk 4. Lain-lain belanja pegawai dalam negeri 5. Belanja pegawai luar negeri JUMLAH

35,6 167 15,4 20,9 7,2 246,1

4.4.2. Belanja barang Dalam tahun anggaran 1973/1974 diperkirakan bahwa belanja barang akan meningkat menjadi Rp 105,7 milyar. Ini berarti suatu kenaikan sebesar Rp 18,6 milyar atau 21,4 persen diatas perkiraan belanja barang tahun 1972/1973. Kenaikan dalam belanja barang tersebut antara lain ak3rn diperuntukkan bagi peningkatan biaya pemeliharaan sejalan dengan makin banyaknya proyek-proyek pembangunan yang telah se1esai. 4.4.3. Subsidi daerah otonom Subsidi kepada daerah otonomdalam tahun 1973/1974 direncanakan meningkat menjadi Rp 101,2 milyar, yaitu peningkatan sebesar Rp 17,7 milyar dari tahun sebe1umnya. Kcnaikan subsidi tersebut dimaksudkan antara lain untuk membiayai kenaikan gaji pegawai-pegawai daerah otonom disamping membantu membiayai belanja rutin lainnya. 4.4.4. Pembayaran kembali hutang beserta bunganya Sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati dengan negara-negara kreditor, dalam Departemen Keuangan RI

70


tahun anggaran 1973/1974 jumlah untuk pembayaran kembali hutang luar negeri beserta bunganya diperkirakan sebesar Rp 47,8 milyar. Pembayaran hutang-hutang dalam negeri yang sebagian besar merupakan hutang-hutang Pemerintah kepada perusahaan-perusahaan negara dan kepada pihak ketiga diperkirakan sedikit lebm rendah daripada anggaran yang tersedia Galant tahun 1972/1973. Dengan demikian jumlah seluruh pembayaran kembali hutang-hutang beserta bunganya Galant tahun anggaran 1973/1974 diperkirakan sebesar Rp 56,5 milyar. 4.4.5. Lain -lain pengeluaran rutin Dalam tahun anggaran 1973/1974 lain-lain pengeluaran rutin diperkirakan berjumlah Rp 8,8 mitral. Lain-lain pengeluaran rutin disamping untuk menampung pengeluaranpengeluaran yang tidak terduga, juga merupakan pengeluaran-pengeluaran dari tahun anggaran yang lalu. Untuk tahun anggaran 1973/1974 diperkirakan pula pemberian subsidi beras yang dilakukan alas dasar impor komersiil. 4.5. Tabungan Pemerintah Dengan perkiraan penerimaan dalam negeri sebesar Rp 671,0 milyar dan perkiraan pengeluaran rutin sebesar Rp 518,3 milyar, maka Tabungan Pemerintah Galant tahun anggaran 1973/1974 dapat mencapai jumlah sebesar Rp 152,7 milyar. Jumlah tersebut berarti peningkatan sebesar Rp 16,6 milyar ( 12,2 persen ) dari jumlah yang direncanakan Galant tahun 1972/1973. Peningkatan Tabungan Pemerintah merupakan pencerminan dari usaha Pemerintah untuk membiayai pengeluaran pembangunan dari sumber sumber dalam negeri. Hal itu harns dicapai melalui peningkatan penerimaan dalam negeri yang lebih cepat daripada peningkatan dalam pengeluaran rutin. Selama Tabungan Pemerintah masih belum mencukupi kebutuhan dana pembangunan, maka kekurangannya dipenuhi oleh penerimaan luar negeri. Jumlah seluruh Tabungan Pemerintah dalam masa REPELITA I, yaitu yang direalisasikan dalam tiga tahun anggaran pertama serta yang direncanakan dalam tahun 1972/1973 dan 1973/1974 adalah sebesar Rp 451,3 milyar. Sedangkan jumlah Tabungan Pemerintah yang direncanakan dalam REPELITA I adalah sebesar Rp 226,0 milyar. Ini berarti bahwa Tabungan Pemerintah telah melampaui jumlah yang direncanakan semula.


71


T a b e l IV.11. PERKEMBANGAN TABUNGAN PEMERINTAH 1969/1970 - 1973/1974 ( dalam milyar rupiah) Tahun anggaran

Kenaikan Jumlah

1969/1970 1970/1971 1971/1972 1972/1973 1973/1974

27,2 56,4 78,9 136 1 1) 152,7 1)

Jumlah

+ + + +

% 29,2 22,5 57,2 16,6

+ + + +

107,4 39,9 72,5 12,2

1) Perkiraan APBN

4.6. Pengeluaran pembangunan Dalam tahun anggaran 1973/1974 yang merupakan tahun terakhir daripada REPELITA pertama, diharapkan kegiatan pembangunan akan dapat ditingkatkan lagi. Pengeluaran pembangunan direncanakan sebesar Rp 261,1 milyar di luar bantuan proyek yang diperkirakan sebesar Rp 83,0 milyar. Dibandingkan dengan anggaran pembangunan tahun 1972/1973 maka hal ini berard adanya kenaikan sebesar Rp 30,0 milyar ( 13,0 persen ). Pengarahan daripada pengeluaran pembangunan dalam tahun anggaran 1973/1974 merupakan kelanjutah dari pengarahan tahun-tahun anggaran sebelumnya yaitu dengan program-program pokok : (a) peningkatan produksi pangan, (b) peningkatan rehabilitasi dan pembangunan prasarana, (c) perluasan lapangan kerja, dan (d) peningkatan pembangunan sosial. Pengelolaan anggaran pembangunan sebesar Rp 261,1 milyar tersebut dapat dibagi dalam pengeluaran pembangunan melalui Departemenl Lembaga negara sebesar Rp 163,5 milyar, pengeluaran untuk pembangunan daerah sebesar Rp 67,7 milyar dan pembiayaan lainnya sebesar Rp 29,9 milyar. Pengeluaran pembangunan ditujukan untuk pembangunan proyekproyek bidang ekonomi, bidang sosial maupun bidang umum yang dilakukan oleh Departemen 1 Lembaga


72


yang membawahi kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaannya pengeluaran tersebut direncanakan dan diawasi melalui sistim DIP ( daftar isian. proyek ).. T a b e l IV.12. PERKEMBANGAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN 1969/1970 - 1973/1974 ( dalam milyar rupiah ) Kenaikan

Tahun anggaran

Jumlah

1969/1970 1970/1971 1971/1972 1972/1973 1973/1974

92,8 128,2 150,9 231,1 2) 261,1 2)

Jumlah

+ + + +

% 35,4 22,7 80,2 30

+ + + +

38,1 17,7 53,1 13

1) Diluar bantuan Proyek 2) Perkiraan APBN

Pembangunan

proyek-proyek

oleh

Departemen/Lembaga

dilaksanakan

melalui

serangkaian pembangunan yang bertahap dan tetap berpedoman pada REPELITA I. Dengan demikian arab dan keseimbangan daripada perkembangannya tetap terpelihara, baik keseimbangan antara sektor-sektor ekonomi, keseimbangan regional maupun keseimbangan tahap-tahap pembangunannya. Dari jumlah anggaran pembangunan untuk tahun 1973/1974 sebesar Rp 261,1 milyar tersebut diatas, Rp 67,7 milyar disediakan untuk pembangunan daerah, yaitu dalam bentuk :

a. bantuan desa sebesar b. bantuan kabupaten sebesar c. pembangunan Irian Barat sebesar d. sumbangan pembangunan DATI-I sebesar e. pembangunan dengan dana IPEDA sebesar

Rp 5,7 milyar, Rp 19,2 milyar, Rp 3,5 milyar, Rp 20,8 milyar, Rp 18,5 milyar.

Bantuan desa, Irian Barat dan sumbangan pembangunan DATI-I dalam tahun 1973/1974 diperkirakan sarna dengan tahun 1972/1973. Sedangkan dalam hal bantuan kabupaten, mengingat hasil-hasil nyata yang telah dicapai dalam tahun anggaran 1972/1973 dan tahun-tahun sebelumnya perlu ditingkatkan menjacF sebesar Rp 150,0 per capita, sehingga jumlah seluruh bantuan kebupaten tahun 1973/1974 diperkirakan menjadi Rp 19,2 milyar.


73


Dibandingkan dengan yang direncanakan dalam tahun 1972/1973, maka hal ini berarti suatu kenaikan sebesar Rp 6,4 milyar. Penerimaan dari IPEDA dalam tahun anggaran 1973/1974 diharapkan dapat ditingkatkan menjadi Rp 18,5 milyar yang berarti kenaikan sebesar Rp 6,5 milyar jika dibandingkan dengan rencana penerimaan IPEDA dalam tahun 1972/1973. Oleh karena seluruh penerimaan IPEDA diperuntukkan bagi pembangunan daerah, maka penyediaan dana pembangunan bagi daerah yang berasal dari IPEDA tersebut akan meningkat pula menjadi Rp 18,5 milyar. Dilihat pembagian anggaran pembangunan tahun 1973/1974 menurut bidang pembangunannya, maka dapat digambarkan sebagai berikut :

I. Bidang ekonomi II. Bidang sosial III. Bidang umum Jumlah

Rp Rp Rp

205,7 milyar 37 milyar 18,4 milyar

78,8 persen 14,2 persen 7 persen

Rp

Rp261,10 milyar

100 persen

4.6.1. Bidang ekonomi Bidang ekonomi dibagi dalam tujuh sektor dengan perincian sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

sektor pertanian dan irigasi sektor industri dan pertambangan sektor tenaga listrik sektor perhubungan danpariwisata sektor pembangunan daerah dan desa sektor penyertaan modalpemerintah sektor perkembangan ekonomi umum Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

41,3 4,7 18,4 48,5 68,9 23 0,9 205,7

milyar milyar milyar milyar milyar milyar milyar milyar

4.6.2. Bidang sosial Bidang sosial terdiri dari tujuh sektor dengan perincian sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

sektor agama sektor pendidikan dan kebudayaan sektor tenaga kerja dim penduduk sektor kesehatan dan keluatga berencana sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum sektor penerangan sektor tertib hukum


Rp Rp Rp Rp

0,8 18,8 0,3 8,2

milyar milyar milyar milyar

Rp Rp Rp

5,3 1,5 2,1

milyar milyar milyar

74


4.6.3. Bidang umum Bidang umum teidiri dari empat sektor dengan perincian sebagai berikut :

1. 2. 3. 4.

sektor pemerintahanumum sektor pertahanan dan keamanan sektor badan-badan perwakilan sektor pengurusan keuangan negara

Rp Rp Rp Rp

Jumlah

Rp

6,7 7,2 1,2 3,3

milyar milyar milyar milyar

18,4 milyar

Perincian lebih lanjut dari sektor-sektor tersebut terdapat didalam Lampiran 3. Tabel IV.13. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, 1973/1974 ( dalam milyar rupiah) Penerimaan

APBN

Pengeluaran

APBN

I. DALAM NEGERI A. Pajak langsung I. Pajak pendapatan 2. Pajak perseroan 3. P. Ps. minyak 4. M. P. O. 5. IPEDA 6. Lain-lain

671 372,5 26,7 39,5 252,4 30,6 18,5 4,8

A. R U T I N I. Belanja Pegawai 1. Tunjangan Beras 2. Gaji/Upah/pensiun 3. Lauk – pauk 4. Lain-lain Belanja Pegawai Dalam Negeri 5. Belanja Pegawai Luar Negeri

518,3 246,1 35,6 167 15,4 20,9

B. Pajak tidak langsung 1. Pajak penjualan 2. Pajak penj. Impor 3. C u k a i 4. Bea masuk 5. Pajak ekspor 6. Penerimaan minyak lainnya 7. Lain-lain

285,1 40,5 28,9 51,1 76,4 29,4 51,3 7,5

II. Belanja Barang 1. Dalam Negeri 2. Luar Negeri

105,7 94,1 11,6

III. Subsidi Daerah Otonom 1. Irian Barat 2. Daerah lainnya

101,2 10,3 90,9

IV. Bunga & Cicilan Hutang 1. Dalam Negeri 2. Luar Negeri

56,5 8,7 47,8

C. Penerimaan non-tax II. PEMBANGUNAN 1. Bantuan program 2. Bantuan proyek

13,4 191,4 108,4 83

V. Lain –lain B. PEMBANGUNAN 1. Bidang Ekonomi 2. Bidang Sosial 3. Bidang Umum 4. Bantuan Proyek

JUMLAH


862,4

JUMLAH

7,2

8,8 344,1 205,7 37 18,4 261,1 83 862,4

75


BAB V PERKEMBANGAN MONETER DAN PERKREDITAN

5.1. Perkembangan jumlab uang beredar dan sebab-sebab perubahannya Dalam rangkaian usaha menjamin stabilitas ekonomi dan moneter agar pelaksanaan daripada pembangunan tidak terganggu, maka jumlah uang beredar harus merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Perkembangan jumlah uang beredar adalah merupakan salah satu petunjuk daripada keadaan perekonomian, dimana jumlah tersebut sedikit banyak mencerminkan permintaan efektif dari masyarakat terhadap barang-barang dan jasa-jasa. Sejak akhir tahun 1969 sampai dengan akhir bulan Agustus 1972 perkembangan jumlab uang beredar menunjukkan bahwa posisinya pada tiap tiap akhir tahun selalu meningkat. Selama jangka waktu tersebut pengaruh daripada peningkatan jumlah uang beredar terhadap kegiatan perekonomian antara lain dapat diikuti dengan membandingkan persentase kenaikan jumlah uang beredar dan persentase kenaikan indeks harga ( 62 macam barang ). Tingkat pertambahan jumlah uang beredar setiap tahunnya sejak Tahun Anggaran 1969/1970 sampai dengan akhir bulan Agustus 1972 berturut-turut adalah + 60,9 persen untuk tahun 1969/1970, + 28,2 persen untuk tahun 1970/ 1971, + 29,9 persen untuk tahun 1971/1972 dan + 12,3 persen untuk tahun 1972/1973 sampai dengan akhir bulan Agustus 1972. Semen tara itu dalam jangka waktu yang sarna, tingkat kenaikan indeks harga adalah + 10,6 persen untuk tahun 1969/1970, + 7,8 persen untuk tahun 1970/1971, + 0,8 persen untuk tahun 1971/1972 dan penurunan indeks harga - 2,9 persen sampai dengan akhir bulan Agustus 1972. Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa meskipun jumlah uang beredar selalu meningkat, akan tetapi peningkatan tersebut tidak menyebabkan kenaikan harga yang berarti. Laju pembangunan memerlukan biaya yang lebih besar dan memerlukan penambahan jumlah uang beredar untuk melayani lalu lintas barang dan jasa. Namun demikian Pemerintah senantiasa berusaha agar penambahan jumlah uang beredar tidak mengganggu kestabilan ekonomi yang telah dicapai. Usaha tersebut dapat diikuti dengan membandingkan perkembangan jumlab uang beredar yang terjadi dalam Tahun Anggaran 1972/1973 dan Tahun


76


Anggaran sebelumnya. Dari Tabel V.I. clapat diikuti bahwa se1ama triwulan pertama Tahun Anggaran 1972/1973 posisi jumlah uang beredar pada awal tahun anggaran adalah Rp 351,1 milyar dan pada akhir bulan Juni 1972 telah menjadi Rp 374,0 milyar. Dengan demikian selama triwulan pertama Tahun Anggaran 1972/1973 jumlah uang beredar bertambah + Rp 22,9 mHyar atau mencapai kenaikan + 6,5 peTscH. Kenaikan tersebut terjadi dalam bentuk uang kartal + Rp 11,0 milyar dan uang giral -I- Rp 11,9 milyar. Dilihat dari kegiatan sektoral, peningkatan jumlah uang beredar sebesar + Rp 22,9 milyar tadi disebabkan o1eh penambahan jumlah uang beredar pada sektor luar negeri dan sektor kegiatan peru:;ahaan, masing-masing sejumlah + Rp 51,2 milyar dan + Rp 8,7 milyaL Dilain pihak sektor lain-lain, sektor deposito dan sektor pemerintah masing-masing mengurangi jumlah uang beredar sebesar - Rp 1,7 milyar, . Rp 26,0 milyar dan - Rp 9,3 milyar. Dalam triwulan peTralia Tahun Anggaran 1972/1973, sektor luar negeri adalah penyebab utama daripada penambahan jumlah uang beredar; sebaliknya sektor deposito adalah penyebab uramil yang mengurangi jumlah uang beredar ( Tabel V.2. ). Sementara itu se1ama triwulan pertama dalam Tahun Anggaran 1972/1973 kenaikan jumlah uang beredar sebesar + 6,5 persen telah diiringi oleh penunman indeks harga sebesar - 2,6 persen. Perkembangan jumlah uang beredar lebih lanjut menunjukkan, bahwa sampai dengan akhir bulan Agustus 1972 posisinya telah mencapai jumlah Rp 394,3 milyar dan terbagi alas uang kartal sebesar Rp 237,7 milyar dan uang giral Rp 156,6 milyar. Dihitung dari posisi awal Tahun Anggaran 1972/ 1973, maka selama jangka waktu lima bulan pertama, jumlah uang beredar telah meningkat sebesar + Rp 43,2 milyar atau suatu kenaikan sebesai + 12,3 persen. Sama halnya dengan keadaan pada triwulan pertama, maka kenaikan uang beredar + 12,3 peTscH tersebut telah diimbangi oleh turunnya indeks harga sebesar - 2,9 persen. Sementara itu dari segi kegiatan sektoral terlihat bahwa kenaikan jumlah uang beredar sebesar + Rp 43,2 mityar adalah disebabkan oleh terjadinya penambahan jumlah uang beredar pada sektor kegiatan luar negeri dan sector lain-lain, masing-masing sejumlah + Rp 64,9 milyar dan + Rp 19,6 mityar. Dilain pihak sektor kegiatan perusahaan, sektor deposito dan Tabungan serta sektor pemerintah, masing-masing telah mengurangi jumlah uang beredar sebesar - Rp 7,9 milyar, - Rp 26,0 milyar dan - Rp 7,4 milyar. Selanjutnya dapat diikuti perkembangan jumlah uang beredar sejak akhir bulan Maret 1972 sampai dengan akhir bulan Agustus 1972 yang dinyatakan dalam nilai riil berdasarkan


77


indeks harga bulan Juni 1969 = 100 (Tabel V.3.), dimana penflaruh harga telah dihilangkan.

Tabel V.l. PERKEMBANGAN JUMLAH UANG YANG BEREDAR 1969/1970 - 1972/1973 ( dalam milyar rupiah ) Akhir

Uang

waktu

kartal

%

Uang

%

Jumlah

Mutasi

Persentase

giral

kenaikan

1969/1970 J u n i September Desember Maret Kumulatip

88,6 101,9 114,2 126,3 -

60 60 63 60 -

57,9 67,6 65,7 84,4 -

40 40 37 40 -

146,5 169,5 179,9 210,7 -

+ + + + +

15,6 23 10,4 30,8 79,8

11,9 15,6 6,1 17,1 60,9

1970/1971 J u n i September Desember Maret Kumulatip

131,7 135,9 152,8 166,8 -

61 60 63 61 -

84,7 91 88,3 103,4 -

39 40 37 39 -

216,4 226,9 241,1 270,2 -

+ + + + +

5,7 10,5 14,2 29,1 59,5

2,7 4,8 6,2 12 28,2

1971/1972 J u n i Agustus September Desember Maret Kumulatip

178,4 180,9 182,3 195,5 208,4 -

61 61 60 62 59 -

113 114,6 121,7 117,1 142,7 -

39 39 40 38 41 -

291,4 295,5 304 312,6 351,1 -

+ + + + + +

21,2 4,1 8,5 8,6 38,5 80,9

7,8 1,4 2,8 2,8 12,3 29,9

1972/1973 April Me i

1) 1)

210,7 212,1

59 60

145,9 142,1

41 40

356,6 354,2

+ -

5,5 2,4

Juni Ju1i

1) 1)

219,4 229,2

60 61

154,6 154,7

40 39

374 383,9

+ +

19,8 9,9

5,6 2,6

Agustus

1)

237,7

60

156,6

40

394,3

+

10,4

2,7

-

1,5 0,7

1)Angka sementara


78

Nota Keuangan & APBN Tahun 1973/1974 Tab e I V.2. SEBAB-SEBAB PERUBAHAN JUMLAH UANG YANG BEREDAR 1969/1970

-

1972/1973

( dalam milyar rupiah )

Akhir waktu

Pemerintah

Kegiatan perusahaan

Luar negeri

Deposito Berjangka dan tahungan

Lainnya

Mutasi

1969/1970

Juni September Desember Maret Kumulatip

+ + -

7,5 16,4 12,2 7,6 4,1

+ + + + +

28,4 42,1 31,7 47,7 149,9

+ + -

10,4 11 29,2 14,3 I5,5

-

10,6 7,6 3,9 5,3 27,4

+ -

5,1 15,9 0,4 33,5 23,1

+ + + + +

15,6 23 10,4 30,8 79,8

1970/1971

Juni September Desember Maret Kumulatip

+ -

19,1 10,7 13,6 2,6 8,8

+ + + + +

29,6 47,1 13,5 38,2 128,4

+ + +

12,8 3,0 0,4 7,6 17

-

6,0 7,1 12 14,8 39,9

+ -

11,6 I5,8 0,5 0,7 27,2

+ + + + +

5,7 10,5 14,2 29,1 59,S

1971/1972

Juni Agustus September Desember Maret Kumulatip

+ + + + +

4,1 9,8 21,5 18,1 5,7 16,2

+ + + + + +

27,4 18,8 35,4 10,3 39,9 131,8

+ + + +

20,9 2,1 8,5 5,3 66,1 61,1

-

16,2 9,5 7,1 17,5 31,6 81,9

+ + -

26,8 17,1 6,8 7,6 41,6 46,3

+ + + + + +

21,2 4,1 8,5 8,6 38,5 80,9

1972/1973

April Mei Juni Juli Agustus

+ +

2,8 12,3 18,8 2,9 4,8

+ -

9,1 0,7 18,5 13,5 3,1

+ + + +

17 1,1 35,3 13,4 0,3

-

5,6 8,1 12,3 -

+ + +

6 4,8 2,9 12,9 8,4

+ + + +

5,5 2,4 19,8 9,9 10,4

1) 1) 1) 1) 1)

1) Angka sementara

T a b e l V.3. PERKEMBANGAN JUMLAH UANG YANG BEREDAR DAN DEPOSITO DALAM ARTI RIIL, 1969/1970 - 1972/1973 ( dalam milyar rupiah) Indeks 62 macam di Jakarta Juni 1969

Akhir waktu

Jumlah uang yang beredar

Uang kwasi

Nominal Uang beredar dan uang kwasi

Riil Uang beredar dan uang kwasi

Riil Uang yang beredar


100,0 104.6 110.3 117.8

146.4 169.5 179.9 210.7

38.2 45.8 49.7 55

184.6 215.3 229.6 265.7

184.6 205.8 208.1 225.5

146.4 162 163.1 178.8


117.2 115.1 120 127

216.4 226.9 241.1 270.2

61.1 68.1 80.1 94.9

277.5 295 321.2 365.1

236.8 256.3 267.7 287.5

184.6 197.1 200.9 212.8

1971/1972 J u n i Agustus September Desember Maret

119.9 118.9 118.6 123 128.2

291.4 295.5 304 312.6 351.1

111.1 120.6 127.7 145.3 176.8

402.5 416.1 431.7 457.9 527.9

335.7 350 364 372.3 411.8

243 248.5 256.3 254.1 273.9

127.8 126.7 124.8 123.6 124.4

356.6 354.2 374 383.9 394.3

182.4 190.5 202.8 1 2) 204 2) 211

539 544.7 576.8 588 605.5

421.8 430 462.2 475.7 486.7

279 279.6 299.7 310.6 317

1972/1973 A p r i 1 Mei Juni Ju1i Agustus

1) 1) 1) 1) 1)

1) Angka sementara, kecuali indeks 62 macam barang 2) Angka perkiraan realisasi sementara


79


Selama jangka waktu tersebut, nilai riil jumlah uang beredar telah meningkat sejumlah + Rp 43,1 milyar. Demikian pula nilai riiljumlah uang beredar dan uang kwasi telah meningkat sejumlah + Rp 74,9 milyar. Peningkatan nilai riil jumlah uang beredar dan uang kwasi tersebut menggambarkan peningkatan clara beli masyarakat. 5.2. Perkembangan dana perkreditan Dana perkreditan bank adalah sumber utama bagi lembaga-Iembaga perbankan dalam melakukan operasi kegiatannya. Peningkatan dana perkreditan akan menambah kemampuan lembaga-Iembaga perbankan untuk menampung permintaan/kebutuhan kredit. Oleh karena itu perkembangan dana giro, dana deposito dan dana lain-lainnya, sedikit banyak dapat memberikan gambaran sampai berapa jauh kemampuan perbankan dapat memenuhi akan kebutuhan kredit. Perkembangan dana perkreditan dalam Tahun Anggaran 1972/1973 sampai dengan akhir bulan Agustus 1972 menunjukkan bahwa posisi dana perkreditan bank seluruhnya (tidak termasuk Bank Indonesia) telah mencapai jumlab sebesar Rp 423,8 milyar. Dibandingkan dengan posisi dana perkreditan pada akhir bulan Maret 1972, maka selama lima bulan pertama dalam Tahun Anggaran 1972/1973 dana perkreditan telah meningkat sebesar + Rp 80,4 milyar (+ 23,4 persf'.n). Kenaikan tersebut adalah + Rp 47,3 milyar diatas kenaikan pada periode yang sarna tahun anggaran yang lalu. Dari posisi dana sebesar Rp 423,8 milyar, dana sebesar Rp 192,6 milyar adalah berupa giro, Rp 186,2 milyar berupa deposito dan Rp 45,0 milyar berupa dana lain-lain. Perkembangan dana menu rut jenisnya selama periode tersebut menggambarkan peningkatandana giro sejumlah + Rp 33,5 milyar (+ 21,1 persen), dana deposito + Rp 26,7 milyar ( + 16,7 persen ) dan kenaikan dana lain-lain + Rp 20,2 milyar ( + 81,5 persen ). Kenaikan dana giro ini adalah + Rp 25,8 milyar lebih besar daripada kenaikan dana giro selama jangka waktu yang sarna dalam tahun yang lain. Perkembangan yang menunjukkan peningkatan dana tersebut menggambarkan bahwa masyarakat sudah mulai banyak menggunakan jasa giro dalam laiu lintas pembayaran. Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 1971 tentang cek kosong, diharapkan bahwa proses giralisasi akan lebih cepat dan terjamin. Selanjutnya kenaikan dana deposito selama Tahoo Anggaran 1972/1973 sampai dengan akhirbulan Agustus 1972 sebesar + Rp 26,7 milyar (+ 16,7 persell) adalah berasal dari kenaikan Departemen Keuangan RI

80


dana deposito bank-bank umum pemerintah sebesar + Rp 21,5 milyar dan kenaikan dana deposito bank-bank umum swasta sebesar + Rp 5,2 mityar. Kenaikan dana deposito yang cukup besar ini terjadi karena peningkatan deposito berjangka. Selain itu perkembangan Tabungan Pembangunan Nasional dan Taboogan Asuransi Berjangka telah pula memperbesar volume dana deposito bank-bank umum pemerintah dan swasta. Pada akhirnya kenaikan dana lain-lain selama Tahun Anggaran 1972/ 1973 sampai dengan akhir bulan Agustus 1972 terjadi antara lain karena adanya kenaikan dana lain-lain pada bank-bank umum pemerintah. Perkembangan selengkapnya dari dana perkreditan bank
81


Tabungan berhadiah yang berjangka waktu 12 bulan. T a b e I V. 4. PERKEMBANGAN DANA PERKREDITAN BANK, 1969/1970 - 1972/1973 ( dalam milyar rupiah) 1969/1970

I. Bank-bank pemerintah

Giro Deposito Lain-lain II. Bank. bank swuta Giro Deposito Lain-lain III. Cabang bank-bank asing Giro Deposito Lain-lain Sub Total II + III Giro Deposito Lain-lain Jumlah besar Giro Deposito Lain-lain

1970/1971

Maret

Juni

105,9 69,2 34,0 2,7 30,5 15,1 14,8 0,6 9,2 6,5 2,7 -

112,6 72,0 37,1 3,5 31,1 15,1 15,5 0,5 8,5 5,6 2,7 -

132,3 82,3 40,3 9,7 33,3 15,9 16,2 1,2 10,7 6,9 3,8 -

39.7 21.6 17.5 0.6 145.6 90.8 51.5 3.3

39.6 20.1 18.4 0.5 152.2 92.7 55.5 4,0

44,0 22.8 20.03 1.2 176.3 105.1 60.3 10.9

1971/1972

September Desember

Maret

Juni

Agustus

141,9 79,6 50,1 12,2 34,3 16,6 16,3 1,4 13,6 8,8 4,6 3,2

165,1 94,6 60,9 9,6 42,3 18,7 21,4 2,2 16,3 8,4 7,5 0,4

179,9 95,3 74,8 9,8 41,1 18,9 18,8 3,4 18,4 9,8 7,9 0,7

193,1 98,5 83,4 11,2 42,4 21,0 18,0 3,4 21,3 9,9 10,6 0,8

213,8 110,1 90,8 12,9 39,1 19,2 17,4 2,5 21,7 9,3 11,5 0,9

47.9 25.4 20.9 1.6 189.8 105,0 71,0 13.8

58,6 27.1 28.9 2.6 223.7 121.7 89.8 12.2

59.5 28.7 26.7 4.1 239.4 124,0 101.5 13.9

63.7 30.9 28.6 4.2 256.8 129.4 112,0 15.4

60,8 28,5 28.9 3.4 274.6 138.6 119.7 16.3

1972/1973

September Desember

Maret

Juni

Juli

Agostus

228,9 107,8 107,3 13,8 37,9 18,3 16,3 3,3 23,0 10,0 12,0 1,0

275,7 126,4 128,6 20,7 39,3 20,8 15,3 3,2 28,4 11,9 15,5 0,9

322,9 142,0 146,7 34,2 40,9 23,0 14,3 3,6 33,6 13,5 18,6 1,5

346,9 152,1 146,0 48,8 46,1 26,1 14,8 5,2 38,2 13,7 23,1 1,4

345,0 154,3 150,1 40,6 46,0 25,8 19,0 1,2 32,8 12,5 17,1 3,2

60.9 28.3 28.3 4.3 289.8 136.1 135.6 18.1

67.7 32.7 30.9 4.1 343.4 159.1 159.5 24.8

74.5 36.5 32.9 5.1 397.4 178.5 179.6 39,3

34.3 39.8 37.9 6.6 1) 431,2 191.9 183,9 55.4

78,8 38.3 36,1 4.4 1) 428,8 192,6 186.2 45,0

1) Angka sementara

T a b e I V.5. PERKEMBANGAN DEPOSITO BERJANGKA BANK-BANK PEMERINTAH, TABUNGAN BERHADIAH 1969, TABANAS DAN TASKA, 1969/1970 -1972/1973 1969/1970 Juni

September Desember

1970/1971 Maret

Juni

September Desember

1971 / 1972 Maret

Juni

Agustus

1972/1973

September Desember

Maret

Juni

Juli

Agustus

1)

Deposito berjangka Bank-bank pemerintah (milyar rupiah) 12 bulan 6 bulan 3 bulan

24.5

29.8

33.6

34.8

36.5

40.7

50.4

59.7

73.7

85.8

90.4

104.6

126.1

145.2

145.5

142.4

17.6 5.3 1.6

22.1 6.1 1.6

25.1 6.7 1.8

29.5 3.6 1.7

30.3 3.8 2.4

33.1 4 3.6

38.3 6.8 5.3

45 6.8 7.9

53.5 8, 11.6

65.6 9.2 11,0

70.3 10.1 10,0

75.5 15.5 13.6

82.1 25.6 18.4

89.7 36.1 19.4

92,0 37.1 16.4

96.3 35.4 10.7

Tabungan berhadiah 1969 (juta rupiah) 12 bulan 6 bulan 3 bulan

74.8

222.6

371.1

853.6

979.2

920.3

439.8

230.8

174.4

139.5

55.2 16.2 3.4

173.5 33.7 15.4

294.1 45.6 31.4

684.9 78,90.7

873.2 87.6 18.4

952.8 82.9 48.5

902.3 18,0 -

439.8 -

230.8 -

174.4 -

139.5 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.4

1.2

5,0

11,0

16,0

17.8

19.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

6,0

36,0

77,0

122,0

141,0

154,0

TABANAS (milyar rupiah) TASKA (juta rupiah)

1,084.20 1,252.10 1.497,2 1,497.20 1,431.40 1,323.30 1,136.90 1.377,7 1,377.70 1,356.70 1,266.20 92.7 119.6 104.9 63,0 48.3 22.5 27.8 14.6 11.7 8.8

1) Angka sementara


82


5.3.3. Tabungan Pembangunan Nasional dan Tabungan Asuransi Berjangka Sejak dihccarkannya gerakan Tabungan Pembangunan Nasional (TABANAS) dan Tabungan Asuransi Berjangka (TASKA). sampai dengan akhir bulan Agustus 1972 posisi TABANAS tdah mencapai Rp 19.3 milyar. Kalau dibandingkan dengan posisi Facia akhir oulaD Maret 1972 sejumlah Rp 11.0 milyar. maka selarna jangka waktu tersebut tdah terjadi kenaikan sebesar + Rp 8.3 milyar (+ 75.5 persen). Kenaikan dana TABANAS yang cukup besar terjadi antara lain karcna kenaikan jumlah penabung sebanyak 649.906 orang selarna lima bulan pertama Tahun Anggaran 1972/1973. Yang Fencing bagi berhasilnya pengecahan dana dalam program TABANAS bukan saja berhasilnya kenaikan jumlah Tabungan. akan tetapi juga bertambahnya jumlah penabung. Sarna halnya dengan Tabungan Pembangunan Nasional. maka dalarn Tahun Anggaran 1972/1973 sampai dengan bulan Agustus 1972 Tabungan Asuransi Berjangka telah meningkat + Rp 77,0 juta stan kenaikan sebesar + 100.0 persen. Dengan demikian pengerahan dana melalui TABANAS dan TASKA dalam Tahun Anggaran 1972/1973 sarnpai dengan akhir bulan Agustus 1972 telah mencapai kenaikan + Rp 8,4 milyar. Sementara itu jumlah penabung TASKA juga tdah bertambah. Penabung yang pads akhir Maret 1972 semula tercatat 23.648 orang, Facia akhir bulan Agustus 1972 telah menjadi 27.381 orang.

5.3.4. Sertifikat bank Pasar uang dan modal sebagai salah satu slat ycmg diperlukan dalam pembangunan guns pengerahan dans dari masyarakat dalam pembentukannya memerlukan persyaratan tertentu. Bersamaan dengan tercapainya kestabilan ekonomi, masyarakat diharapkan untuk membiasakan diri memegang surat-surat berharga. Sertifikat bank adalah merupakan salah satu alar yang dapat digunakan untuk merintis pasar uang dan modal tersebut. Sebagai langkah pertama. sejak tanggal 1 April 197O oleh Bank Indonesia telah dikeluarkan Sertifikat Bank Indonesia.. Sertifikat tersebut merupakan surar berharga jaligka pendek ( 90 hari ). Usaha menuju kearah pembentukan pasar uang dan -modal selanjutnya dibina melalui bank-bank umum. Dengan bimbingan Bank Indonesia, bank-bank umum menerbitkan sertifikat deposito. Dengan dikeluarkannya sertifikat deposito tersebut, maka sejak September 1971 Sertifikat Bank Indonesia tidak dikeluarkan lagi. Sertiftkat yang kini beredar dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI

83


Bank Bumi Daya, First National City Bank, Bank Negara Indonesia 1946 dan pada akhir-akhir ini oleh Ameri£an Express International Banking Corporation. Sertifikat deposito tersebut merupakan sUrat berharga yang bersifat atas unjuk yang terbagi dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan, dengan suku bunga antara 6 persen sampai dengan 18 persen setahun. Surat berharga tersebut dapat dicairkan sewaktu-waktu dengan nilai nominal antara Rp 10.000,sampai dengan Rp 10 juta. Selama Tahun Anggaran 1972/1973 sampai dengan akhir bulan Agustus 1972 jumlah sertifikat deposito terse but telah mencapai Rp 18,8 milyar. 5.3.5. Pengerahan dana lainnya Pengerahan dana selain yang dilakukan oleh bank-bank umum dilakukan pula oleh lembaga-Iembaga keuangan yang menghimpun dana-dana masyarakat atas dasar suatu perjanjian ataupun kewajiban-kewajiban yang mengikat. Salah satu diantara lembaga-Iembaga keuangan yang perlu memperoleh perhatian adalah lembaga perasuransian. Dalam zaman modern, perusahaan pertanggungan (asuransi) tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perekonomian pada umumnya. Perusahaan pertanggungan pada hakekatnya dibagi dalam tiga kelompok. Yang pertama adalah pertanggungan kerugian yang bergerak dalam usaha menanggung risiko yang bertalian dengan kepentingan harta/milik perorangan ataupun badan-badan usaha. Kedua, pertanggungan jiwa yang bergerak dalam usaha menanggung fisiko yangbertalian dengan kepentingan jiwa sese orang, dan ketiga pertanggungan sosial yang bergerak dalam bidang usaha menanggung kepentingan sosial seseorang. Dewasa ini kegiatan usaha asuransi kerugian di Indonesia meliputi kurang lebih 4 buah perusahaan nasional dan dua perusahaan asing. Usaha asuransi jiwa meliputi 7 buah perusahaan, yaitu sebuah perusahaan milik negara dan 6 buah perusahaan milik swasta nasional. Hingga saat ini perusahaan pertanggungan yang menyelenggarakan asuransi yang digolongkan sebagai asuransi sosial adalah Perusahaan Umum Taspen, Jasa Raharja, Asabri dan Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan Pusat yang menyelenggarakan asuransi kesehatan bagi pegawai negeri. Dana-dana dari masyarakat yang terhimpun oleh perusahaan asuransi berupa premi pertanggungan disalurkan kembali kemasyarakat secara tidak langsung melalui deposito berjangka dan secara langsung dalam bentuk investasi yang pada umumnya berupa pembelian sahan-saham, obligasi dan lain-lain.


84


Khusus bagi asuransi kerugian, Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan, bahwa setiap perusahaan asuransi kerugian diwajibkan mendepositokan sejumlah uang pada bankbank milik negara. Jumlah deposito wajib tersebut merupakan jaminan bagi kemampuan masing-masing perusahaan dalam memenuhi tuntutan ganti rugi terhadap fisiko yang ditanggungnya. Hingga kini telah tercatat penempatan kewajiban deposito minimum pada bankbank milik negara oleh perusahaan asuransi kerugian asing sejumlah US $ 1,1 juta dan perusahaan asuransi kerugian nasional sejumlah Rp 265,0 juta. Jumlah penempatan kewajiban deposito minimum terse but merupakan bagian daripada pengerahan Galla oleh sektor perban.. kan yang berasal dari sektor perasuransian. Sekedar gambaran daripada perkembangan pengerahan dana masyarakat oleh perbankan melalui sektor perasuransian selama tahun 1970 dan 1971 dapat dikemukakan bahwa sektor asuransi kerugian telah menghimpun dana berupa premi bruto untuk tahun 1970 sejumlah Rp 10,6 milyar dan untuk tahun 1971 Rp 13,5 milyar. Penyaluran dana tersebut kemasyarakat secara tidak langsung berupa deposito berjangka yang dalam tahun 1970 telah mencapai jumlah Rp 1,3 milyar, dalam tahun 1971 telah meningkat menjadi Rp 3,8 milyar. Sementara itu perusahaan asuransi jiwa telah membentuk cadangan premi yang dalam tahun 1970 telah mencapai jumlah Rp 0,5 milyar dan dalam tahun 1971 menjadi Rp 0,6 milyar. Danamasyarakat yang terhimpun berupa premi dalam tahun 1970adalah Rp 0,8 milyar dan dalam tahun 1971 menjadi Rp 1,3 milyar. Penyaluran dana secara tidak langsung berupa deposito berjangka yangdalam tahun 1970 mencapaijumlah Rp 0,9 milyar, dalam tahun 1971 menurun jadi Rp 0,6 milyar. Investasi lainnya dalam tahun 1970 adalah Rp 6,6 juta dan dalam tahun 1971 meningkat menjadi Rp 28,2 juta. Perusahaan asuransi so sial untuk tahun 1970 memiliki cadangan premi sebesar Rp 1,4 milyar dan dalam tahun 1971 meningkat menjadi Rp 2,3 milyar. Selanjutnya Galla yang dihimpun dari premi untuk tilhun 1970 adalah Rp 1,2 milyar dan dalam tahun 1971 menjadi Rp 1,5 milyar. Dana yang terhimpun yang disalurkan melalui deposito berjangka dalam tahun 1971 meningkat menjadi Rp 3,8 mitraL _nvestasi yang dib.kukan oleh asuransi sosial swasta dalam tahun 1970 adalah sebesar Rp 24,0 juta dan dalam tahun 1971 menunm menjadi Rp 21,0 juta. hwestasi lain-lain daiam r.ahun 1970 adalah sebesar Rp 54,4 juta dart d:tJam tahun 1971 men.!run menjadi Rp 50,0 juta. Sementara itu tercatat pemberian pinjaman kepada pihak ketiga untuk tahun 1970 sejumlah Rp 3,2 juta dan dalam tahun 1971 menurun menjadi Rp 2,9 juta.


85


Mengingat pentingnya fungsL.

86


pemberian kredit ke sektor pemerintah dan sektor swasta, masing-masing adalah sebesar Rp 212,2 milyar ( 38,S persen) dan Rp 338,4 milyar (61,S persen). Demikian pula kenaikan volume perkreditan bank sebesar + Rp 28,1 milyar selama Tahun Anggaran 1972/1973 sampai dengan akhir bulan Agustus 1972 merupakan kenaikan pemberian kredit ke sektor pemerintah dan swasta, masing-masing sebesar + Rp 15,8 milyar (+ 8,0 persen) dan + Rp 12,3 milyar (+ 3,8 persen). Kenaikan pemberian kredit baik ke sektor pemerintah maupun ke sektor swasta terutama berasal dari kenaikan kredit bank-bank umum pemerintah. Perkembangan pemberian kredit menunjukkan bahwa sampai dengan akhir bulan Agustus 1972 selama Tahun Anggaran 1972/1973 sebagian besar disalurkan ke sektor swasta ( Tabel V.6. ).

5.4.3. Perkembangan pemberian kredit menurut sektor ekonomi Pengarahan pemberian kredit menurut sektor ekonomi ikut menentukan sampai berapa jauh target produksi yang digariskan dalam rencana pembangunan lima tahun pertama dapat dicapai. Penggunaan kredit yang terarah akan sangat membantu terlaksananya programprogram Pemerintah dibidang ekonomi. Kredit menurut sektor ekonomi dapat digolongkan atas kredit untuk sektor produksi, sektor ekspor dan sektor lain-lain. Kredit untuk sektor produksi digunakan untuk rehabilitasi dan investasi sarana produksi. Kredit kesektor ekspor ditujukan untuk maksud peningkatan produksi ekspor dan pembiayaan ekspor dalam usaha mencukupi kebutuhan devisa yang diperlukan dalam pembangunan. Kredit kesektor lain-lain diperlukan untuk pengadaan pangan dan mempertahankan kestabilan ekonomi pada akhir Tahun Anggaran 1972/1973 sampai dengan akhir bulan Agustus 1972 posisi perkreditan bank seluruhnya adaIah sebesar Rp 550,6 milyar. Pemberian kredit ke sektor produksi adaIah sebesar Rp 279,1 milyar ( 50,7 persen ), ke sektor ekspor dan sektor lain-lain masing-masing sebesar Rp 33,1 milyar (6,0 persen) dan Rp 238,4 milyar (43,3 persen). Dibandingkan dengan pola yang terjadi pada waktu yang sarna pada tahun anggaran yang laIu, maka bagian kredit yang disaIurkan ke sektor produksi menunjukkan adanya kenaikan. Kenaikan volume perkreditan bank seluruhnya sebesar + Rp 28,1 milyar (+ 5,4 persen) berupa kenaikan kredit ke sektor produksi sebesar + Rp 23,7 milyar (+ 9,2 persen), berupa kenaikan kredit ke sektor ekspor + Rp 1,7 milyar (+ 5,4 persen) dan akhimya kenaikan kredit ke sektor lain-lain sebesar + Rp 2,7 milyar ( + 1,2 persen ). Dari perkembangan terse but diatas terlihat bahwa kenaikan volume perkreditan bank seluruhnya selarna tahun 1972/1973 Departemen Keuangan RI

87


sarnpai dengan akhir bulan Agustus 1972 terutarna sekaIi diarahkan ke sektor produksi, kemudian menyusul ke sektor ekspor dan sektor lain-lain.

T a b e l V.6. PERKEMBANGAN PERKREDITAN BANK MENURUT SEKTOR PEMERINTAH DAN SEKTOR SWASTA, 1969/1970 - 1972/1973 ( dalam milyar rupiah) 1969/1970 Maret

Juni

1970/1971 September Desember

Maret

Juni

Agustus

1971/1972 September

Desember

Maret

Juni

1972/1973 Juli

Agustus

Bank Indonesia Kredit langsung Sektor pemerintah Sektor swasta Kredit likwiditas Sektor pemerintah Sektor Swasta Bank-bank umum Likwiditas sendiri Sektor pemerintah Sektor swasta Likwiditas B.I. Sektor pemerintah Sektor swasta Bank-bank swasta Likwiditas sendiri Sektor swasta Likwiditas B.I. Sektor swasta Cabang bank-bank asing Likwiditas sendiri Sektor swasta

167.6 71.8 69.8 2.0 95.8 49.7 46.1

177.1 79.0 76.0 3.0 98.1 48.2 49.9

202.9 101.0 98.1 2.9 101.9 49.2 52.7

209.6 96.8 93.9 2.9 112.8 4.4 64.4

202.8 88.3 85.3 3.0 114.5 38.8 75,7

225.9 98.0 95.1 2.9 127.9 51.0 76.9

240.1 109.2 106.1 3.1 130.9 50.6 80.3

243.8 110.0 107.2 2.8 133.8 50.0 83.8

247.2 103.7 101.5 2.2 143.5 57.1 86.4

247.6 97.4 94.7 2.7 150.2 57.2 93

226,4 92.7 89.9 2.8 133.7 46.5 87.2

228,4 94.3 91.5 2.8 134.1 45.0 89.1

232.8 95.5 92.5 3.0 157.3 50.7 86.6

70.3 8.4 61.9 94.6 49.7 44.9

87.4 10.2 77.2 96.6 48.2 48.4

111.4 15.2 96.2 100.2 49.2 51.0

122.5 15,4 107.1 110.3 48.4 61.9

142.5 21.0 121.5 111.1 38.8 72,3

154.5 19.9 134.6 122.8 51.0 71.8

166.8 23.0 145.8 124.8 50.6 74.2

194.2 42.2 152.0 127.5 50.0 77.5

207.4 38.7 168.7 135.7 57.1 78.6

233.1 44.5 188.6 141.9 57.2 84.7

252.2 46.9 205.3 125.6 46.5 79.1

267.1 52.5 214.6 126.1 45,0 81.1

271.4 69.0 202.4 129.0 50.7 18.3

20.6

21.9

22.1

22.1

24.1

27.3

26.2

24.9

25.1

26.3

28.6

28.5

29.6

1.2

1.5

1.7

2.5

3.4

5.1

6.1

6.3

7.8

8.3

8.1

8.0

8.3

3.5

4.8

6.9

8.2

11.2

12

12.5

13.6

15.7

15.5

15.2

16.5

16.8

Jumlah

262.0 127.9 134.1

291.2 134.4 156.8

343.3 162.5 180.6

362.4 157.7 204.7

380.6 145.1 235.5

419.7 166.0 253.7

445.6 179.7 265.9

476.5 199.4 277.1

495.4 197.3 298.1

522.5 196.4 326.1

522,4 183.3 339.1

540,5 1) 189.0 351.5

550,6 212.2 388.4

Sektor pemerintah Sektor swasta

1) Angka sementara

Kenaikan kredit ke sektor produksi sebesar + Rp 23,7 milyar (+ 9,2 persen) selarna periode tersebut adalah disebabkan oleh kenaikan pemberian kredit yang terjadi pada bankbank umum pemerintah dengan likwiditas sendiri sebesar + Rp 22,4 milyar (+ 21,4 persen) sertabank-bank umum swasta sebesar + Rp 11,1 milyar (+ 75,3 persen). Sementara itu pemberian kredit ke sektor ekspor oleh Bank Indonesia mengalarni sedikit penurunan. Kenaikan kredit kesektor ekspor sejumlah + Rp 1,7 milyar adalah sebagian besar berasal dari kredit bankbank umum pemerintah dengan likwiditas sendiri dan sebagian kecil oleh bank-bank umum swasta. Akhimya kenaikan pemberian kredit ke sektor lain-lain adalah berasal dari kenaikan pemberian kredit bank-bank umum pemerintah. Perkembangan pemberian kredit menurut sektor ekonomi dapat diikuti pada Tabel V.7.


88

1)


5.4.4. Perkembangan pernberian kredit menurut Daswati I Konsep pembangunan daIarn REPELITA I pada hakekatnya adalah merupakan pembangunan perekonomian daerah-daerah diseluruh Indonesia yang terdiri dari beberapa daswati. Suatu pertumbuhan yang wajar dan seimbang antar daerah memerlukan suatu perencanaan dan pengaturan pembiayaan. Dalarn hal ini maka penyaluran kredit untuk daerahdaerah mendapatkan pula temp at yang penting. Pemberian kredit ini meliputi 24 Daswati, belum termasuk Irian Barat.

T a b e l V. 7. PERKEMBANGAN PERKREDITAN BANK MENURUT SEKTOR EKONOMI 1969/1970 - 1972/1973 ( dalam milyar rupiah)

Bank Indonesia Kredit langsung Produksi Ekspor Lain-lain Kredit likwiditas Produksi Ekspor Lain-lain Bank-bank umum pemerintah Produksi Ekspor Lain-lain Bank-bank umum swasta Produksi Ekspor Lain-lain Cabang bank-bank asing Produksi Ekspor Lain-lain Jumlah Produksi Ekspor Lain-lain

1969/1970 Maret

Juni

167.6 71.8 5.6 0.4 65.8 95.8 56.3 9.5 30.0 70.3 42.7 10.9 16.7 20.6 8.5 1.7 10.4 3.5 0.9 0.1 2.5

177.1 79.0 7.3 0.4 71.3 98.1 66.2 9.4 22.5 87.4 45.7 14.5 27.2 21.9 9.2 1.7 11.0 4.8 1.0 0.1 3.7

1970/1971 September Desember

202.9 101.0 16.1 0.4 84.5 101.9 71.2 9.0 21.7 111.4 53.9 16.1 41.4 22.1 9.4 1.4 11.3 6.9 1.5 0.2 5.2

209.6 96.8 19.8 0.4 76.6 112.8 76.7 9.4 26.7 122.5 59.8 16.9 45.8 22.1 9.9 1.5 10.7 8.2 1.6 0.2 6.4

Maret

Juni

202.8 88.3 24.1 0.4 63.8 114.5 78.5 9.3 26.7 142.5 67.7 18.3 56.5 24.1 10.7 1.7 11.7 11.2 1.5 0.2 9.5

225.9 98 25.5 0.4 72.1 127.9 95.2 8.2 24.5 154.5 77.2 19.4 57.9 27.3 12.5 2.0 12.8 12 1.8 0.2 10.0

1971/1972 Agustus September Desember

240.1 109.2 25.2 0.4 83.6 130.9 99.6 7.6 23.7 166.8 80.8 20.7 65.3 26.2 12.7 2.1 11.4 12.5 2.0 0.3 10.2

243.8 110.0 25.3 0.4 84.3 133.8 102.5 7.6 23.7 194.2 13.4 22.5 88.3 24.9 12.3 2.0 10.6 13.6 3.4 0.3 9.9

247.2 103.7 25.7 0.4 77.6 143.5 111.7 6.2 25.6 207.4 95.1 23.2 89.1 25.1 12.4 2.0 10.7 15.7 3.2 2.0 12.3

Maret

247.6 97.4 26.4 71.0 150.1 109.6 6.1 34.4 233.1 104.9 23.2 105 26.3 12.2 2.0 12.1 15.5 2.3 0.1 13.2

1972/1973 Juni Juli

226.4 92.7 24.8 67.9 133.7 107.0 5.4 21.3 252.2 114.1 25.5 112.6 28.6 12.5 1.7 14.4 15.2 2.3 0.1 12.8

262

291.2

343.3

362.4

380.6

419.7

445.6

476.5

495.4

522.5

522.4

114 22.6 125.4

129.4 26.1 135.7

152,1 27.2 164.0

167.8 28.4 166.2

182.4 29.8 168.4

212.2 30.2 177.3

220.3 31.1 194.2

226.9 32.8 216.8

248.1 31.9 215.4

255.4 31.4 235.7

260.7 32.7 229.0

228.4 94.3 25 69.3 134.1 105.7 4.9 23.5 267.1 117.8 26.7 122.6 28.5 15.8 2.7 10.0 16.5 2.3 0.1 14.1 540,5

1)

266.6 34.4 239.5

1) Angka sementara

Sampai dengan akhir bulan Mei 1972, posisi pemberian kredit menurut Daswati I mencapai jumlah Rp 366.085,91 juta. Dengan demikian dalam periode Maret 1971 sampai dengan Mei 1972 telah terjadi kenaikan sebesar + Rp 112.478,07 juta atau + 44,4 persen (Tabel V.8.). Dari posisi kredit sebesar Rp 366.085,91 juta tersebut, sebesar Rp 218.781,11 juta (59,8


Agustus

89

232.8 95.5 24.7 70.8 137.3 101.5 5.5 30.3 271.4 127.3 25.3 118.8 29.6 22.1 1.5 6.0 16.8 3.5 0.8 12.5 550,6

1)

279.1 33.1 238.4


persen) digunakan oleh sektor produksi, sebesar Rp 116.383,52 juta (31,8 persen) digunakan oleh sektor lain-lain dan sisa nya sebesar Rp 30.921,28 juta ( 8,4 persen ) oleh sektor ekspor. Oari perkembangan tersebut terlihat bahwa kredit untuk sektor produksi tetap mendapatkan prioritas yang utama. Kenaikan kredit se1ama periode Maret 1971 sampai dengan Mei 1972 sebesar + Rp 112.478,07 juta (+ 44,4 persen) sebagian besar berasal dari kenaikan kredit ke sektor produksi sebesar + Rp 72.647,32 juta.Kemudian menyusul kenaikan kredit ini ke sektor lain-lain dan sektor ekspor masingmasing sebesar + Rp 36.418,23 juta dan + Rp 3.412,52 juta. Kenaikan kredit kesektor produksi selama periode tersebut diatas terutama digunakan untuk pembiayaan produksi bahan pangan, perindustrian dan alar pengangkutan. Kenaikan untuk pembiayaan produksi dan perindustrian terutama terjadi di Jawa Barat dan Jakarta Raya, sedangkan kenaikan kredit untuk pembiayaan alar pengangkutan terjadi di Jakarta Raya. a. Jakarta Raya Pada akhir Mei 1972 posisi kredit yang disalurkan ke daerah khusus Jakarta Raya adalah Rp 143.547,99 juta atau 39,2 persen dari seluruh kredit yang disalurkan keseluruh Daswati I. Kenaikan didaerah ini selama periode Maret 1971 sampai dengan akhir Mei 1972 adalah + Rp 41.115,72 juta ( + 40,1 persen ). Kenaikan yang terbesar se1ama periode terse but terjadi disektor produksi sebesar + Rp 30.728,05 juta (+ 67,0 persen), kemudian menyusul sektor lain-lain sebesar + Rp 29.708,64 juta (+ 56,8 persen). Kenaikan disektor produksi ini terutama disebabkan oleh kenaikan didalam pembiayaan alar pengangkutan. Besarnya volume kredit yang disalurkan didaerah Jakarta ini an tara lain disebabkan kredit yangsesungguhnya dipergunakan untuk Daswati I lainnya, akan tetapi penyalurannya me1alui Jakarta. b. Daswati I lainnya Untuk Daswati I lainnya, penyaluran kredit yang agak besar telah disalurkan ke daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Kredit yang disalurkan ke daerah-daerah tersebut pada umumnya digunakan untuk pembiayaan disektor produksi. Selanjutnya kredit untuk Daswati I lainnya selain yang tersebut diatas, pada umumnya memperlihatkan perkembangan yang hampir merata.


90


T a b e I V.8a. PERKEMHANGAN PEMHERIAN KREDIT MENURUT DASWATI I TIDAK TERMASUK KREDIT LANGSUNG HI, MARET 1971 - 1972 ( dalam jutaan rupiah) EKSPOR

PRODUKSI

LAIN - LAIN

DASWATI I Bahan pangan

Barang ekspor

Sandang

Perindustrian

Pertambangan

Prasarana

Maret 1971 Jakarta Raya Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Sumatera Utara Daswati I lainnya

21,200.36 9,955.42 9,460.17 5..596,83 5,406.99 11,590.33

1,368.07 2,703.19 551.07 2,016.86 4,671.14 10,315.62

8,167.94 755.08 4,111.12 3,167.72 74.16 372.17

9,884.89 10,101.00 4,200.19 4,972.92 2,571.10 2,965.88

337.39 0.37 0.94 11.48 0.23

4,897.97 145.59 2,056.80 552.39 585.58 l.362,83

JUMLAH

63,212.10

21,625.95

18,648.19

34,695.98

350.41

Maret 1972 Jakarta Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah Sllmatera Utara Daswati I1ainnya

22,746.08 14,722.78 13,008.14 7,462.00 7,369.90 11,547.59

2,122.31 1,966.34 714.07 2,208.02 3,760.59 13,530.47

17,287.76 2,001.50 9,129.55 4,035.70 588.84 356.88

21,014.65 10,280.83 6,570.27 5,137.21 3,522.45 7,434.26

262.13 52.1 51.3 -

15,544.78 1,701.34 2,173.50 1,221.89 967.75 3,988.24

JUMLAH

76,856.49

24,301.80

33,400.23

53,959.67

365.53

Impor dengan BE Kredit Perdagangan Non Konsumsi dalam negeri Konsumsi

Jumlah I

Jumlah II

45,856.62 23,660.28 20,379.72 16,309.66 13,320.45 26,607.06

4,306.73 2,583.92 201.29 725.05 1,758.89 17,932.88

11.833,60 2,691.57 2,109.97 1,849.30 1,486.74 8,941.31

11,491.15 299.65 124.13 172.02 254.59 533.12

9,601.16 146,133.79

27,508.76

28,912.52

78,977.71 30,672.79 31,647.63 20,064.82 16,260.83 36,857.44

5,296.85 3,356.23 382.02 1,069.34 887.26 18,242.21

25,597.50 214,481.22

29,233.91

JUMLAH I+II+III

Lain2

Jumlah III

1,050.83 58.69

27,893.34 1,302.83 1,030.72 1,976.62 1,174.93 3,690.15

52,268.72 102,432.27 4,294.05 30,538.25 3,264.82 23,845.83 3,997.97 21,032.68 2,976.26 17,995.60 13,223.27 57,763.21

12,874.66

1,109.52

37,068.59

79,965.29 253,607.84

46,896.74 4,641.87 4,962.30 4,559.69 2,677.45 13,516.51

7,250.62 432.32 7.5 105.94 266.7 88.56

160.25 46.27 24.38

23,080.90 5,312.63 5,362.92 4,513.69 840.73 6,473.34

77,388.51 161,663.07 10,386.82 44,415.84 10,332.72 42,362.37 9,209.32 30,343.48 3,831.15 20,979.24 20,072.79 75,172.44

77,254.56

8,151.64

230.9

45,584.21 131,221.31 374,936.44

T a b e l V. 8b. PEMBERIAN KREDIT MENURUT DASWATI I TIDAK TERMASUK KREDIT LANGSUNG BI, MEI 1972 ( dalam jutaan rupiah)

PRODUKSI DASWATI I

Bahan pangan

Barang ekspor

Sandang

Perindustrian

Pertambangan

257.2

Jakarta Raya

23,615.27

772.19

16,394.89

20,169.74

Jawa Timur

16,916.65

1,672.75

2,176.27

10,260.99

Jawa Barat

16,106.35

722.89

8,756.69

6,757.32

Prasarana

Jumlah I

LAIN-LAIN Impor dengan BE Kredit

EKSPOR

Perdaga-

Jumlah II

ngan dalam negeri

Non Konsumsi

Konsumsi

Lain2

Jumlah III

JUMLAH I+II+III

1,159.05

143,547.99

15,375.38

76,584.67

4,985.95

33,282.62

6,220.14

21,315.55

81,977.36

1,919.77

32,946.43

3,931.10

4,921.13

429.22

5,726.23

11,076.58

47,954.11

52.1

2,313.75

34,688.60

348.92

3,786.64

39.32

6,150.89

9,976.85

45,014.37

Jawa Tengah

6,835.52

2,317.45

4,367.70

5,882.35

1,257.73

20,710.75

1,367.35

3,693.32

300.31

5,470.98

9,264.61

3l.342,71

Sumatera Utara

8,238.09

4,089.42

550.58

2,998.09

51.3

1,137.42

17,064.82

941.79

2,360.47

593.96

1,391.91

4,346.34

22,352.95

Daswati I lainnya

12,908.30

13,401.41

583.5

6,836.10

25.13

2,931.31

36,785.84

19,346.10

13,508.58

59.76

6,173.44

19,741.78

75,875.78

JUMLAH

84,670.18

22,975.61

32,929.55

52,884.68

385.73

24,935.36

218,781.11

30,921.28

61,552.76

7,442.71

46,229.50

116,383.52 366,085.91


1,159.05

91


5.4.5. Kebijaksanaan kredit dan suku bunga Perkembangan situasi ekonomi dan moneter senantiasa memerlukan pengamatan yang teratur, satu dan lain hat dimaksudkan agar pelaksanaan daripada rencana yang telah digariskan dapat disesuaikan dengan perubahal1perubahan yang telah terjadi. Pemerintah selama ini telah mengambil berbagai kebijaksanaan dibidang perkreditan, terutama untuk mencapai manfaat penggunaan kredit agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana pembangunan lima tahun. Sejak berlakunya kebijaksanaan-kebijaksanaan dibidang perkreditan pada tanggal 3 Oktober 1966, Pemerintah telahmelakukan hebcrapa tindakan penyesuaian. Selama Tahun Anggaran 1972/1973 Pemerintah telah mengambil beberapa tindakan penyesuaian dibidang perkreditan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan bank-bank pemerintah. Penyesuaian tersebu t rneliputi beberapa perubahan besarnya suku bunga kredit, deposito dan TABANAS, penyesuaian penggolongan kredit menurut sektor ekonomi dan pembagian pembiayaan dari Bank Indonesia, bank-bank pelaksana dan nasabah. Penggolongan pemberian kredit menurut sektor ekonomi yang semula terdiri dari lima jenis, sejak tanggal 31 Mei 1972telah diadakan pergeseran golongan. Dibidang suku bunga, persentase suku bunga pinjaman yang semula dinyatakan dalam sebulan, sejak tanggal terse but dinyatakan dalam setahun. Suku bunga pinjaman Bank Indonesia kepada bank-bank pemerintah untuk golongan I, II dan III, masing-masing ditetapkan sebesar 6 persen, 9 persen dan 15 persen setahun. Bagi beberapa pinjaman seperri kredit untuk pangan dan kredit untuk produksi bahan ekspor, terdapat pengecualian. Suku bunga yang berlaku pada bank-bank umum pernerintah untuk golongan I, II, III dan IV masing-masing ditetapkan 12 persen, 18 persen, 24 persen dan antara 24 persen sampai dengan 36 persen setahun. Selanjutnya untuk suku bunga deposito berjangka yang disetor pada atau setelah tanggal 31 Mei diberikan bunga antara 9 persen sampai dengan 18 persen setahun menurut jangka waktu masing-masing deposito. Suku bunga lama masih berlaku bagi deposito berjangka yang disetor sebelum tanggal tersebut. Bagi suku booga T ABANAS berlaku ketentuan bahwa saldo sejum):l1; Rp 100.000,yang pertama masih berlaku suku bunga lama yaitu 18 persen setahun, sedangkan untuk saldo diatas Rp 100.000,- suku booganya adalah 12 persen setahun. Selain itu untuk berbagai kredit yang digunakan ootuk pembiayaan pendahuluan (pre f'mancing) ataupoo pembiay_ kemudian(post financing) terdapat perubahan mengenai besarnya Departemen Keuangan RI

92


kredit-kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia, bank-bank pelaksana dan yang harus dibiayai oleh nasabah sendiri. 5.5. Perkembangan kredit investasi Kredit investasi sebagai salah satu sumber dana dalam pembangunan menunjukkan adanya suatu peningkatan. Program kredit investasi yang dimulai sejak 1 April 1969 pada akhir bulan Agustus 1972 telah mencapai jumlah yang disetujui oleh perbankan sebesar Rp 127,2 milyar atau suatu kenaikan sebesar + Rp 12,2 milyar atau + 10,6 persen dibandingkan dengan posisinya pada akhir bulan Maret 1972 (Tabel V.9 ). Dari jumlah kredit investasi yang disetujui oleh perbankan sebesar Rp 127,2 milyar tersebut telah direalisir sejumlah Rp 85,0 milyar. Dibandingkan dengan posisinya pada akhir bulan Maret 1972, realisasinya mengaIami kenaikan sebesar + Rp 8,3 milyar atau + 10,8 persen. Jumlah ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan periode yang sarna pada tahun anggaran yang lalu. Dilihat menurut sektor ekonomi, maka sebagian besar dari kredit investasi tersebut baik yang disetujui oleh perbankan maupun realisasinya diarahkan ke sektor-sektor industri, perhubungan, pariwisata dan pertanian. Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran dan pengarahan kredit investasi kesektorsektor yang lebih rnembutuhkan, maka sejak J qnuari 1972 telah diadakan penyesuaian kembali penggolongan menurut sektor ekonomi. MisaInya kredit investasi untuk pembiayaan huller, crumb rubber, industri kayu dan plywood yang sebelumnya dimasukkan dalam sektor pertanian, semenjak bulan Januari 1972 digeser ke sektor industri. Realisasi kredit investasi ke sektor industri pada periode tersebut-telah mengalami kenaikan sebesar + Rp 7,2 mityar (+ 16,0 persen). Realisasi ke sektor perhubungan dan pariwisata dan sektor pertanian masing-masing me nunjukkan kenaikan-kenaikan sebesar + Rp 0,4 milyar atau + 1,6 persen dan + Rp 0,5 milyar atau + 8,1 persen. Realisasi kredit ke sektor lain-lain menunjukkan sedikit kenaikan. Sebagian besar dari kredit investasi ke sektor pertanian digunakan untuk ekspansi perkebunan dan peningkatan produksi makanan diantaranya Bimas unggas. Demikian pula sebagian besar dari kredit investasi ke sektor industri terutama digunakan untuk pembiayaan pabrik semen, pabrik pupuk, pabrik tekstil dan pabrik kertas. Pemberian kredit investasi ke sektor perhubungan dan pariwisata digunakan untuk memperbaiki sarana perhubungan terutama


93


alat - alat pengangkutan dan peningkatan sarana pariwisata.

T a b e l V.9. PERKEMBANGAN KREDIT INVESTASI, 1969/1970 -1972/1973 ( dalam milyar rupiah) 1969/1970 1970/1971 Maret Maret Yang disetujui Perbankan Pertanian Industri Pertambangan Perhubungan dan Pariwisata Lain - lain Realisasi Pertanian Industri Pertambangan Perhubungan dan Pariwisata Lain - lain

31.6 8.1 10.8 0.9 11.4 0.4 16.6 5.6 4.9 0.6 5.4 0.1

77.7 20.3 34.5 0.3 21.7 0.9 49.2 13.5 20.1 0.1 14.5 0.7

Juni 87 21.4 38.6 0.3 25.5 1.2 58.4 15.1 25.7 0.1 16.7 0.5

1971/1972 Agustus September 94.8 26.2 40.3 0.1 26.9 1.3 63.2 15.9 27 0.1 19.5 0.7

Desember

Maret

Juni

110.1 31.3 43.8 0.1 32.8 2.1 73.3 l5,3 32.9 0.1 21.3 0.7

115 10.7 61.1 0.4 40.3 2.5 76.7 6.2 44.9 0.4 24,S 0.4

124.6 11.3 65.2 0.4 44.6 3.1 81.7 6.5 49.5 0.4 24.7 0.6

100.4 28.1 41 0.1 29.9 1.3 67.5 16.9 29.1 0.1 20.7 0.7

1972/1973 1) Juli 126 10.7 65.6 0.7 46.3 3 83.7 6.6 51.1 0.3 25 0.7

1) Angka perkiraan realisasi sementara

5.6. Perkiraan jumlah uang beredar dan perkreditan 1973/1974 Perkiraan jumlah uang beredar dan perkreditan seluruhnya untuk Tahun Anggaran 1973/1974 dibuat berdasarkan anggapan-anggapan sebagai berikut: 1. Berdasarkan kepada perkembangan dari data-data jumlah uang beredar dan perkreditan bank sebelumnya. 2. Tingkat kenaikan harga untuk tahun 1973/1974 diperkirakan sarna dibandingkan dengan tingkat kenaikan harga pada Tahun Anggaran 1972/1973. 3. Pada akhir Tahun Anggaran 1972/1973 diperkirakan jumlah uang yang beredar akan mencapai posisi sejumlah Rp 470,0 milyar, sedangkan perkreditan bank seluruhnya akan mencapai jumlah Rp 665,0 milyar. Selama Tahun Anggaran 1972/1973 jumlah uang yang beredar diperkirakan akan bertambah + Rp1l8,9milyar atau + 33,9 persen sedangkan perkreditan bank seluruhnya diperkirakan akan bertambah dengan + Rp 142,5 milyar atau + 27,3 persen. Berdasarkan Departemen Keuangan RI

94

Agustus 127.2 10.7 65.8 0.7 47 3 85 6.7 52.1 0.3 25.2 0.7

1)


anggapan-anggapan tersebut diatas, maka selama Tahun Anggaran 1973/1974 diperkirakan jumlah uang yang beredar akan bertambab dengan + RpllO,O milyar atau + 23,4 persen dan perkreditan bank seluruhnya bertambah dengan + Rp 133,0 milyar atau + 20,0 persen. Hal ini berarti bahwa pada akhir tahun 1973/1974 jumlah uang beredar diperkirakan akan mencapai posisi Rp 580,0 milyar dan perkreditan bank seluruhnya sebesar Rp 798,0 milyar ( Tabel V.10. )

T a b e l V.10. PROGNOSA JUMLAH UANG YANG BEREDAR DAN PERKREDITAN BANK SELURUHNYA, 1973/1974 ( dalam milyar rupiah)

Waktu

Jumlah uang yang beredar

Perkreditan bank seluruhnya

1969/1970

Juni September Desember Maret

146.5 169.5 179.9 210.7

159.7 209.6 245.4 262

1970/1971


216.4 226.9 241.1 270.2

291.2 343.3 362.4 380.6

1971/1972


291.4 304 312.6 351.1

419.7 476.5 495.4 522.5

1972/1973

Maret

470

665

1973/1974

Maret

580

798


95


BAB VI PERKEMBANGAN NERACA PEMBAYARAN DAN LALU LINTAS DEVISA

6.1. Pendahuluan 6.1.1. Perkembangan situasi moneter intemasional Krisis moneter intemasional dimulai dengan krisis poundsterling pada tahun 1967 diikuti oleh serangkaian krisis emas, franc dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan bahwa dalam tahun 1970 dan 1971 produksi dinegara-negara industri mempunyai kecenderungan menurun yangdiikuti oleh tingkat pengangguran yang terus bertambah, kapasitas produksi yang tidak digunakan secara penuh dan terus berlangsungnya inflasi. Dalam tahun-tahun tersebut produksi dunia mengalami kenaikan riil masing-masing hanya sebesar 3,0 persen dan 3,8 persen. Sedang perkembangan nilai ekspor dari berbagai negara didunia dalam tahUll 1971 mengalami kenaikan, dimana Jepang naik dengan 24,0 p_rsen,Pasaran Bersama Eropah 14,0 persen, Kanada 9,0 persen dan Amerika Serikat 2,0 persen, sehingga perkembangan nilai ekspor ini pada negara-negara industri mencapai rata-rata naik sebesar 12,0 persen. Perkembangan nilai ekspor ini pada negara-negara yang sedang membangun pada tahun yang sarna ratarata naik 9,0 persen. Kenaikan nilai ekspor rata-rata pada negara-negara industri sebesar 12,0 persen terutama disebabkan karena naiknya harga internasional untuk hasil-hasil industri sebesar 6,0 persen. Kepincangan dalam perdagangan internasional ini mengakibatkan jutang yang makin besar antara hasil ekspor yang diterima oleh negara-negara yang sedang membangun dan hasil ekspor yang diterima oleh negara-negara industri. Perkembangan produksi dan perda.gangan duniaseperti yang digambarkan diatas, khususnya di Amerika Serikat yang telah mengalami defisit neraca pembayaran dan tekanan infla.si yang terus-meDeros, mengakibatkan pemerintah Amerika Serikat pada tanggal 15 Agustus 1971 mengadakan kebijaksanaan ekonomi. Dalam pada itu beberapa negara mengadakan penyesuaian didalam kurs valutanya untuk mempertahankan stabilitas ekonominya. Jerman Barat, Negeri Belanda dan Jepang telah mengambangkan mata uangnya; Inggris rnengembangkan mata uangnya tanpa batas; Belgia


96


dan Perancis mengadakan pembedaan antara kurs untuk transaksi perdagangan dan untuk transaksi modal; sedangkan Itali, Swiss dan negara-negara Skandinavia mempertahankan paritas lama dengan ruang gerak lebih luas. Setelah pasar valuta asing dibuka di Inggris dollar Arnerika hanya merosot sekitar 2½ persen terhadap poundsterling. Sebelum pasar valuta dibuka depresiasi dollar Arnerika Serikat terhadap poundsterling telah mencapai sekitar 8,0 persen. Di Jerman nilai dollar Amerika telah merosot dengan + 6,9 persen terhadap Mark Jerman (DM), sedangkan di Belgia dan negeri Belanda dengan adanya intetvensi dari masing-masing bank sentral kurs valuta diusahakan berada pada paritas tetap dengan batas 1½ persen. Di Perancis untuk transaksi dagang dipertahankan paritasyang lamayaitu US $ 1 sarna dengan F.Fr. 5,55 sedang untuk valuta transaksi modal dilakukan pengambangan, sehingga setelab pasar valuta dibuka dollar Arnerika mengalami kemerosotan sekitar 1 sampai 1½ persen. Sedangkan di Italia dan negara-negara Skandinavia dollar Arnerika merosot masing-masing 0,4 persen terhadap lire dan 2 sampai 2½ persen terhadap valuta Skandinavia. Adapun di Jepang usaha-usaha spekulasi dalam penukaran dollar Arnerika kedalam yen, dicoba diatasi dengan mengadakan bermacam-macam pembatasan, sehingga setelah bursa valuta asing dibuka kembali nilai dollar merosot sekitar 7 sampai 8 persen. Akibat dari krisis moneter internasional ini telah melumpuhkan kegiatan ekonomi didunia. Dalam bulan September 1971, negara-negara yangtergabung dalam kelompok sepuluh mengadakan pertemuan-pertemuan guna mencari penyelesaian krisis moneter. Akhirnya pada tanggal18 Desember 1971, kelompok sepuluh negara tersebut telah mencapai suatu persetujuan yang kemudian dikenaI sebagai Smithsonian Agreement dengan isi pokok sebagai berikut : 1. Kelompok sepuluh menyetujuiuntuk mengadakan serangkaian tindakan guna mencapai stabilitas moneter internasional dan perluasan perdagangan in ternasional; 2. Persetujuan untuk mengadakan penentuan dalam paritas valuta-valuta dari negara-negara kelompok sepuluh; 3. Menaikkan fleksibilitas dengan batas yang lebih besar yaitu 2,25 persen keatas atau kebawah; 4. Pemerintah Arnerika Serikat menyetujui untuk menaikkan harga emas dari US $ 35 menjadi US $ 38 per ounce yang berarti mendevaluasikan dollar dengan 7,89 persen dan disamping itu disetujui pula untuk menghapuskan bea impor tambahan; 5. Persetujuan untuk segera mengadakan pembicaraan dalam Dana Moneter Internasional


97


mengenai perombakan dan penyusunan kembali sistim moneter internasional untuk jangka panjang. Dengan dicapainya persetujuan oleh kelompok sepuluh negara ini, beberapa negara telah menetapkan paritas barn mata uang mereka rnasing-masing terhadap dollar. Mark Jerman Barat mengadakan revaluasi sebesar 13,58 persen, yen Jepang sebesar 16.,88 persen, Perancis dan Belgia sebesar 11,57 persen dan Itali sebesar 7,48 persen. Perkembangan perdagangan dari negara yang sedang rnembangun dalam tahun 1971 rnenjadi terganggu akibat krisis moneter internasional tersebut. Gangguan ini rnakin terasa dalam permulaan tahun 1972 karena effek daripada penyesuaian paritas dari berbagai negara, sehingga makin mempertajam nilai tukar perdagangan (terms of trade) antara negara-negara industri dan negaranegara yang sedang membangun. Fluktuasi dalam perkembangan perdagangan dari negara-negara yang sedang membangun dengan negara-negara industri mengandung dua halo Pertarna, pengalarnan menunjukkan bahwa perubahan nilai dan volume ekspor tahun 1970 dan 1971 dari negaranegara yang sedang berkembangadalah sejaIan dengan rnakin berkurangnya kegiatan ekonorni pada negara yang sudah maju. Kedua, dalam tahun 1971 nilai irnpor yang harns dibayar oleh negara yang sedang membangun meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Akibat dari nilai tukar perdagangan yang inakin merugikan negara yang sedang membangun, ditambah pula dengan adanya krisis moneter internasional, maka negara-negara tersebut mengadakan berbagai tindakan penyesuaian_agar supaya usaha pernbangunan dapat dipertahankan. Pada tanggal 23 Juni 1972 Inggris telah rnengambartgkan pound sterlingnya sebagai akibat mengalir keluarnya modal dalam jumlah yang besar dan waktu yang singkat. Berhubung dengan sering terjadinya krisis moneter internasional, dalarn Sidang Tahunan Dana Moneter Internasional 1971 telah dibentuk suatu panitya khusus yang disebut "Committee of 20 " dengart tugas untuk rnemberikan saran-samn dan rnenyampaikan laporan-laporan kepada Dana Moneter Internasional mengenai segala aspek yang berhubungan dengan perubahan sisrim rnoneter internasional. 6.1.2. Kebijaksanaan perdagangan Kebijaksanaan yang diambil dalam berbagai bidang kegiatan ekspor dituangkan dalam pengaturan unnik mengarahkan tata niaga barang-barang ekspor sebagai usaha memperkuat kedudukan Indonesia dipasar internasional. Pengaturan tara niaga ini dilakukan pada umumnya Departemen Keuangan RI

98


oleh para pengusaha sendiri dengan pengawasan serta pengarahan oleh fihak pemerintah. Sasaran-sasaran kebijaksanaan terse but diwujudkan dalam : 1. Menghapuskan sindikat eksportir kopi, dengan jalan membentuk 10 buah perseroan terbatas baru yang merupakan gabungan dari eksportir kopi yang kecil. Ini berarti bahwa tara niaga kopi dilakukan oleh eksportir-eksportir yang besar ; 2. Membentuk perwakilan dagang diluar negeri terhadap beberapa barang ekspar (kopi, kopra). Petwakilan-perwakilan ini merupakan kerjasama antara fihak Indonesia dengan pengusahapengusaha besar dilvar neger1.JfemJ)eiitukan dari perwakilan-perwakilan dagang ini dimaksudkan;'untuk bisa langsung melakukan kegiatan pemasaran dipasar dunia. sehingga tidak lagi meblui perantara-perantara. Sejalan dengan kebijaksanaan tersebut, maka dilaksanakan usaha-usaha pendekatan bersama negara tetangga termasuk negara-negara ASEAN dalam menghadapi negara-negara pembeli. Langkah pertama dilakukan terhadap barang ekspor diwilayah Asia, antara lain Coconut Community, Pepper Community dan Association of Natural Rubber Producing Countries. Didalam Sidang PBB untuk perdagangan dan pembangunan (UNCTAD) dengan bekerja sarna dengan negara-negara ASEAN diadakan pendekatan bersarna terhadap negara-negara Masyarakat Ekonomi Eropah (MEE). Tujuan Pokok dari pendekatan kenegara yang tergabung dalam MEE ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap barang-barang ekspor dari negara-negara ASEAN. Hal ini dilakukan dengan jalan mengatur hubungan yang menyangkut masalah ongkos angkutan dan fasilitas yang diberikan oleh MEE. Pada garis besarhya kebijaksanaan pemerintah dalam bidang perdagangan dititik beratkan pada pengaturan dan pengarahan dari ketata-niagaan terhadap barang ekspor, dengan tujuan untuk : 1. meningkatkan pendapatani1etani produsen yang layak ; 2. memberikan ruang gerak bagi para pengusaha ; 3. meningkatkan penerimaan devisa negara. Sistim pembinaan tata niaga didalam negeri diarahkan kepada sasaran yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kegiatan produksi, sehingga dapat menjamin adanya persediaan yang teratur ; 2. Didalam sistim pemasaran dilaksanakan biaya yang serendah-rendahnya sehingga dapat menghasilkan harga yang layak baik bagi konsumen maupun bagi produsei1; Departemen Keuangan RI

99


3. Menjamin kepastian usaha dan peluang untuk berkembang bagi pengusaha nasional; 4. Mengurangi pemusatan penguasaan kegiatan niaga sehingga akan menambah lapangan kerja bagi penducruk tndonesia pada umumnya. Sebagai landasan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut maka pengaturan tata niaga dalam negeri mendaSarkan pada prinsip mekanisme pasar. Hal ini berarti akan rnenghilangkan keganjilan-keganjilan dalam struktur pasar. Sehingga campur tangan fihak pemerintah hanya bersifat temporer, yang dipusatkan pada sasaran yang terbatas dengan penguasaan yang seminimal mungkin. Sesuai dengan landasan tersebut maka telah dijalankan kebijaksanaan penyediaan kegiatan-kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan ini meliputi usaha dibidang eksporimpor, distribusi barang-barang impor dan produksi dalam negeri, serta kegiatan dalam bidang jasa-jasa. Semua usaha ini diselenggarakan oleh pengusaha-pengusaha nasional.

6.2. Perkembangan neraca pembayaran Perkiraan realisasi semen tara dari transaksi berjalan tahun 1972/1973 mengalami defisit sebesar US $ 624 juta. Bila dibandingkan dengan defisit transaksi berjalan tahun 1971/1972 sebesar US $ 465 juta, maka dalam tahun 1972/1973 ini mengalami kenaikan sebesar US $ 159 juta atau 34,2 persen diatas defisit transaksi berjalan tahun 1971/1972. Naiknya defisittransaksi berjalan tahun 1972/1973 ini disebabkan karena meningkatnyaimpor dan pengeluaran jasa-jasa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Defisit transaksi berjalan tahun 1972/1973 dan tahun 1971/1972 ditutup dengan pemasukan modal netto masing-masing sebesar US $ 642 juta dan US $ 503 juta. Dengan memperhatikan adanya selisih yang tidak diperhitungkan masing-masing dalam periode yang bersangkutan, maka neraca pembayaran tahun 1972/1973 dan tahun 1971/1972 masing-masing mengalami surplus sebesar US $ 339 juta dan US $ 25 juta. Hal ini berarti bahwa perkiraan realisasi surplus neraca pembayaran tahun 1972/1973 diharapkan naik sebesar US $ 314 juta.


100


T a b e l VI. 1. PERKEMBANGAN NERACAPEMBAYARAN, 1971/1972 -1972/1973 ( dalam jutaan US $ )

1 I. Barang-barang dan jasa-jasa 1. Ekspor, fob minyak tanpa minyak 2. Impor, fob minyak tanpa minyak 3. Jasa - jasa minyak tanpa minyak 4. Transaksi berjalan minyak tanpa minyak II. S D R III. Pemasukan modal pemerintah 1. 1. Bantuan program 2. 2. Bantuan proyek IV. Pemasukan modal swasta V. Pembayaran hutang VI. Total IysIdgV VII. diperhitungkan VIII. Lalu lintas moneter

1971/1972 (realisasi )

1972/1973 (perkiraan)

2

3

+ + + + + + + + + -

1,374 590 784 1,287 132 1,155 552 254 298 465 204 669 30 420 306 114 190 107 68 43 25

+ + + + +

+ + -

1,889 1,014 875 1,613 216 1,397 784 403 381 508 395 903 520 178 100 90 90

1972/1973 Perkiraan realisasi 4

+ 1,878 + 993 + 885 - 1,619 - 151 - 1,468 - 883 - 493 - 390 - 624 + 349 - 973 + 505 + 355 + 150 + 246 - 109 + 18 + 321 - 339

Persentase perubahan 5 = 4/2 x 100%

+ + + + + + + + + + + +

36.7 68.3 12.9 25.8 14.4 27.1 60.0 94.1 30.8 34.2 71.1 45.4 -

+ + + + + -

20.2 16 31.6 29.5 1.9 73.5

+ 1,258.00

6.2.1. Transaksi berjalan Ekspor Perki!aan realisasi semen tara nilai ekspor tanpa minyak dalam tahun 1972/ 1973 diperhitungkan sejumlah US $ 885 juta. Sedangkan menurut perkiraan neraca pembayaran tahun 1972/1973 nilai ekspor tanpa minyak berjumlah US $ 875 juta. Bila perkiraan realisasi sementara nilai ekspor tanpa minyak tahun 1972/1973 tersebut dibandingkan dengan realisasi tahun 1971/1972 sebesar US $ 784 juta, maka terdapat kenaikan sebesar US $ 101 juta atau Departemen Keuangan RI

101


12,9 persen. Naiknya ekspor tanpa minyak tahun 1972/1973 ini disebabkan karena meningkatnya ekspor kopi, kayu, kopra, tembakau, lada, timah dan teh. Perkiraan realisasi sementara nilai ekspor minyak tahun 1972/1973 berjumlah US $ 993 juta yang merupakan US $ 21 juta lebih kecil dari perkiraan tahun 1972/1973. Bila dibandingkan dengan realisasi ekspor minyak tahun 1971/1972 sebesar US $ 590 juta, maka perkiraan realisasi sementara ekspor minyak tahun 1972/1973 mengalami kenaikan sebesar US $ 403 juta atau 68,3 persen. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka perkiraan realisasi ekspor minyak dan tanpa minyak tahun 1972/1973 dan realisasi tahun 1971/1972 masing-masing berjumlah US $ 1.878 juta dan US $ 1.374 juta. Ini berarti bahwa dalarn tahun 1972/1973 nilai ekspor seluruhnya diharapkan naik sebesar US $ 504 juta atau 36,7 persen lebih besar dibandingkan dengan tahun 1971/1972.

Impor Perkiraan realisasi sementara imp or tanpa minyak tahun 1972/1973 berjumlah US $1.468 juta, sedangkan menurut perkiraan neraca pembayaran tahun 1972/1973 adalah sebesar US $ 1.397 juta. Bila perkiraan realisasi sementara impor tanpa minyak tahun 1972/1973 tersebut dibandingkan dengan realisasi tahun 1971/1972 yang berjumlah US $ 1.155 juta, maka perkiraan realisasi sementara imp or tanpa minyak tahun 1972/1973 mengalami kenaikan sebesar US $ 313 jutaatau 27,1 persen. Meningkatnya impor tanpa minyak tahun 1972/1973 ini disebabkan karena meningkatnya program impor, antara lain beras,gandum/hulgur, pupuk, barang-barang modal, impor pemerintah, benang tenun serta program impor yang lain dan impor non program. Dalam pada itu perkiraan realisasi sementara impor minyak tahun 1972/1973 berjumlah US $ 151 juta, sedangkan menurut perkiraan neraca pembayaran tahun 1972/1973 adalah sebesar US $ 216 juta. Bila perkiraan realisasi semen tara imp or minyak tahun 1972/1973 tersebut dibandingkan dengan realisasi tahun 1971/1972 yang berjumlah US$ 132 juta maka realisasi sementara nilai impor minyak 1972/1973 mengalami kenaikan sebesar US $ 19 juta atau 14,4 persen. Dengan demikian perkiraan realisasi sementara nilai imp or seluruhnya dalam tahun 1972/1973 berjumlah US $ 1.619 juta ataui 25,8 persen lebih besar dari nilainya pacta tahun yang lalu.


102


Jasa – jasa Perkiraan realisasi semen tara pengeluaran jasa-jasa tanpa minyak tahun 1972/1973 berjumlah US $ 390 juta, sedangkan menurut perkiraan neraca pembayaran tahun 1972/1973 adalah sebesar US $ 381 juta. Bila dibandingkan perkiraan realisasi sementara tahun 197211973 dengan realisasi tahun 1971/1972 yang jumlahnya US $ 298 juta, maka perkiraan realisasi sementara pengeluaran jasa-jasa tanpa minyak tahun 197211973 menunjukkan kenaikan sebesar US $ 92 juta atau 30,8 persen. Meningkatnya pengeluaran jasa-jasa tanpa minyak tahun 1972/1973 ini disebabkan antara lain karena meningkatnya impor tanpa minyak tahun 197211973. Dalam pacta itu perkiraan realisasi sementara pengeluaran jasa-jasa minyak tahun 1972/1973 berjumlah US $ 493 juta, sedangkan menurut perkiraannya adalah sebesar US $ 403 juta. Bila dibandingkan dengan realisasi pengeluaran jasa-jasa minyak tahun 1971/1972 yang besarnya adalah US $ 254 juta, maka perkiraan realisasi sementara tahun 1972/1973 mengalami kenaikan sebesar US $ 239 juta atau 94,1 persen. Oleh karena itu jumlah pengeluaran jasa-jasa minyak dan tanpa minyak menurut perkiraan realisasi sementara tahun 1972/1973 dan realisasi tahun 1971/1972 masing-masing adalah US $ 883 juta dan US $ 552 juta. Hal ini berarti bahwa pengeluaran jasa-jasa minyak dan tanpaminyak tahun 1972/1973 menunjukkan kenaikan sebesar US $ 331 juta atau 60,0 persen. Meningkatnya pengeluaran jasa-jasa ini disebabkan karena meningkatnya impor minyak dan tanpa minyak tahun1972/1973.

Penerimaan minyak bersih Seperti telah diuraikan diatas, perkiraan realisasi sementara tahun 1972/ 1973 mengenai perkembangan ekspor, impor dan pe11.geluaran j asa -jasa minyak masing-masing adalah sebesar US $ 993 juta, US $ 151 juta dan US $ 493 juta. Berdasarkan hat tersebut maka penerimaan minyak bersih diperkirakan mencapai US $ 349 juta. Sedangkan menurut perkiraan neraca pembayaran tahun 1972/1973 perkembangan ekspor, impor dan pengeluaran jasa-jasa minyak masing-masing adalah sebesar US $ 1.014 juta, US $ 216 juta dan US $ 403 juta. Dengan demikian maka penerimaan minyak bersih diperkirakan mencapai jumlah US $ 395 juta. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan minyak bersih tahun 1971/1972 yang


103


jumlahnya adalah US $ 204 juta maka perkiraan realisasisementara penerimaan minyak bersih tahun 1972/1973 mengalami kenaikan sebesar US $ 145 juta atau 71,1 persen lebih besar dari tahun 1971/1972.

6.2.2. Lalu lintas modal dan transfer Perkiraan realisasi semen tara pemasukan modal netto tahun 1972/1973 berjumlah US $ 642 juta, dimana pemasukan modal sektor pemerintah dan sektor swasta masing-masing adalah sebesar US $ 505 juta dan US $ 246 juta. Sedangkan pembayaran kembali hutang-hutang dalam masa tersebut adalah sebesar US $ 109 juta. Sementara itu pemasukan modal sektor pemerintah dan sektor swasta menurut perkiraan neraca pembayaran tahun 1972/1973 masing-masing ber- . jumlah US $ 520 juta dan. US $ 178 juta, sedangkan perkiraan pembayaran hutang-hutang adalah sebesar US $ 100 juta. Realisasi pemasukan modal netto tahim 197111972 termasuk penerimaan SDR adalah berjumlah US $ 533 juta. Pemasukan modal sektor pemerintah dan sektor swasta serta pembayaran kembali hutang masing-masing adalah sebesar US $ 420 juta, US $ 190 juta dan US $ 107 juta. Hal ini berarti bahwa pemasukan modal netto menurut perkiraan realisasi sementara tahun 1972/ 1973 menunjukkan kenaikan sebesar US $ 109 jutaatau 20,5 persen. Pemasukan modal netto tersebut dipergunakan untuk menutup defisit transaksi berjalan, masing-masing didalam periode yang bersangkutan. Dengan memperhatikan adanya selisih yang tidak diperhitungkan maka perkiraan realisasi sementara neraca pembayaran tahun 1972/1973 mengalami surplus sebesar US $ 339 juta. Sedangkan menurut perkiraan semula terdapat surplus sebesar US $ 90 juta. Bila dibandingkan dengan surplus neraca pembayaran menurut realisasi tahun 1971/1972 yang besarnya US $ 25 juta, maka perkiraan realisasi sementara neraca pembayaran tahun 1972/1973 mengalami peningkatan sebesar US $ 314 juta.

6.3. Perkembangan realisasi nilai ekspor Untuk lebih jelas melihat perkembangan realisasi nilai ekspor tahun 1972/1973, maka perlu dibandingkan realisasi nilai ekspor barang-barang golongan utama dan barang-barang golongan lainnya masing-masing dengan periode yang sarna dalam tahun sebelumnya. Nilai ekspor barang-barang golongan utama tahun 1972/1973 dan tahun 1971/1972 Departemen Keuangan RI

104


masing-masing sampaidengan bulan Agustus berjumlah US $ 193,9 juta dan US $ 193,0 juta. Dengan demikian maka dalam tahun 1972/1973 ini nilai ekspor barang-barang golongan utama mengalami kenaikan sebesar US $ 0,9 juta atau 0,5 persen. Naiknya ekspor barang-barang golongan utama ini disebabkan karena naiknya nilai ekspor kopi, lada, tembakau dan timah, yang dapat mengimbangi turunnya nilai ekspor karet; kopra, minyak sawit dan bijih sawit. Dalam pada itu perkembangan nilai ekspor barang-barang golongan lainnya tahun 1972/1973 dan 1971/1972 masing-masing sampai dengan bulan Agustus adalah sebesar US $ 152,2 juta dan US $ 128,6 juta. Ini berarti bahwa dalam tahun 1972/1973 nilai ekspor terse but mengalami kenaikan sebesar US $ 23,6 juta atau 18,4 persen. Kenaikan ekspor barang-barang golongan lainnya ini disebabkan terutama karena meningkatnya volume dari ekspor kayu dan teh. Perkembangan nilai ekspor dan harga barang-barang golongan utama dan lainnya dapat diikuti dalam Tabel VI.2. dan Tabel V1.3.

6.3.1. Realisasi nilai ekspor barang-barang golongan utama Karet Realisasi nilai ekspor karettahun 1972/1973 dan tahun 1971/1972 masingmasing sampai dengan bulan Agustus dalam tahun yang bersangkutan berjumlah US $ 80,7 juta dan US $ 101,2 juta. Dengan demikian maka dalam tahun 1972/1973 ini nilai ekspor karet mengalami penurunan sebesar US $ 20,5 juta atau 20,3 persen. Turunnya nilai ekspor karet ini disebabkan karena menurunnya harga karet dipasar luar negeri semenjak dilepaskannya stock pile karet dari Amerika Serikat dan adanya saingan dari karet sinteris. Kopra Sampai dengan bulan Agustus tahun 1972/1973 nilai ekspor kopra berjumlah US $ 1,3 juta. Sedangkan dalam tahun 1971/1972 sampai dengan bulan yang sama berjumlah US $ 5,2juta. Ini berarti bahwa nilaiekspor kopra dalam tahun 1972/1973 mengalami penurunan sebesar US $ 3,8 juta. Turunnya nilai ekspor kopra ini disebabkan antara lain karena turunnya harga kopra diluar negeri, juga sebagai akibat adanya saingan dari barang sintetis dan bertambahnya penawaran di pasaran Eropah terutarna dari Filipina.


105


T a b e I VI.2. PERKEMBANGAN REALISASI EKSPOR, 1971/1972 - 1972/1973 ( dalam jutaan US $ )

Jenis barang

I. Barang-barang golongan utama 1. Karet 2. K o p r a 3. K o p i 4. Tembakau 5. Minyak sawit 6. Bijih sawit 7. L a d a 8. T i m a h II. Barang-barang golongan lain 1. Kayu 2. T e h 3. Bungkil kopra 4. Kulit kering 5. Lain - lain III. J u m l a h

1971/1972 April- Agustus (Realisasi)

1972/1973 April- Agustus (Realisasi)

193

193.9

+

0.5

101.2 5.2 22.9 11.7 16.5 2.4 8.5 24.6

80.7 1.3 34.0 21.8 15.1 1.2 9.1 30.7

+ + + +

20.3 75.0 48.5 86.3 8.5 50.0 7.1 24.8

128.6

152.2

+ 18.4

69.8 12.9 3.2 2.4 40.3

80.2 15.4 4.4 3.0 49.2

+ + + + +

14.9 19.4 37.5 25.0 22.1

321.6

346.1

+

7.6

Persentase Perubahan

Kopi Dalam tahun 1972/1973 sampai dengan bulan Agustus realisasi nilai ekspor kepi berjumlah US $ 34,0 juta. Sedangkan dalarn periode yang sarna tahun 1971/1972 nilai ekspornya berjumlah us $ 22,9 juta. Dengan demikian maka nilai ekspor kepi dalarn tahun 1972/1973 mengalarni kenaikan sebesar US $ 11,1 juta atau 48,5 persen. Kenaikan nilai ekspor kepi ini disebabkan karena volumenya meningkat sebagai akibat produksi yang meningkat dan menurunnya ekspor kepi dari BangIa Desh dan Brazilia.


106


Tembakau Realisasi nilai ekspor tembakau dalarn tahun 1972/1973 dan tahun 1971/1972 masingmasing sampai dengan bulan Agustus tahun yang bersangkutan berjumlah US $ 21,8 juta dan US $ 11,7 juta. Dengan demikian maka nilai ekspor tembakau tahun 1972/1973 mengalami peningkatan sebesar US $ 10,1 juta atau 86,3 persen. Kenaikan ini disebabkan karena meningkatnya produksi tembakau untuk musim tembakau tahun 1972/1973. Minyak sawit Sarnpai dengan bulan Agustus tahun 1972/1973 realisasi nilai ekspor minyak sawit berjumlah US $ 15,1 juta. Sedang dalam tahun 1971/1972 dalarn periode yang sarna berjumlah US $ 16,5 juta. Ini berarti nilai ekspor minyak sawit tahun 1972/1973 mengalami penurunan sebesar US $ 1,4 juta atau 8,5 persen. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya harga minyak sawit dalam tahun 1972/1973 dibandingkan dengan tahun 1971/1972. Bijih sawit Realisasi nilai ekspor bijih sawit tahun 1972/1973 sarnpai dengan bulan Agustus berjumlah US $ 1,2 juta. Sedangkan tahun 1971/1972 sarnpai dengan periode yang sarna adalah sebesar US $ 2,4 juta. Hal ini berarti bahwa dalarn tahun 1972/1973 nilai ekspor bijih sawit mengalami penurunan sebesar US $ 1,2 juta atau 50,0 persen. Turunnya nilai ekspor bijih sawit ini disebabkan karena turunnya harga barang tersebut dipasar internasional. Lada Nilai ekspor lada dalam tahun 1972/1973 dan 1971/1972 masing-masing sampai dengan bulan Agustus periode yang bersangkutan berjumlah US $ 9,1 juta dan US $ 8,5 juta. Dengan demikian maka dalam tahun 1972/1973 ini nilai ekspor lada meningkat dengan US $ 0,6 juta atau 7,1 persen.

Timah Perkembangan nilai ekspor timah tahun 1972/1973 dan 1971/1972 masing-masing sarnpai dengan bulan Agustus tahun yang bersangkutan berjumlah US $ 30,7 juta dan US $ 24,6 juta. Ini berarti bahwa dalarn tahun 1972/1973 nilai ekspor timah mengalarni kenaikan sebesar US $ 6,1 juta atau 24,8 persen. Naiknya nilai ekspor timah ini antara lain disebabkan kalena meningkatnya volume ekspor barang tersebut sebagai akibat meningkatnya produksi.


107


T a b e l VI.3 PERKEMBANGAN HARGA BARANG EKSPOR DI PASAR INTERNASIONAL Jenis Barang April-Juni I. Barang golongan utama 1. Karet (US $ cent/lbs) 2. Kopra (US $/It) 3. Kopi (Str $/pic) 4. Minyak sawit (E E lIt) 5. Bijih sawit (E£llt) 6. Lada (US $ cent/lbs) 7. Timah ( EE/lt) II. Barang golongan lainnya 1. Bijih pala (Str $/pic) 2. Kulit (US $/Ibs) 3. Citronella. (NFL/kg) 4. Minyak nilam (NFL/kg) 5. Minyak kenanga (NFL/kg) 6. Sisal ( EE / It) 7. Tapioca (Str $/pic) 8. Gula (US $ Ct/lbs)

1971/1972 Juli-September Desember

Januari-Mei

Rata-rata

1972/1973 April-Juni Juli-September

16.38 174.00 104.00 260.00 68.50 44.00 1,441.00

15.50 156.30 101.00 262.30 59.160 54.30 1,420.00

15.63 134.00 99.30 236.00 53.58 65.00 1,411.70

16.38 121.30 86.50 196.30 48.08 63.70 1,449.30

15.97 146.40 97.70 238.60 45.86 56.75 1,430.50

15.75 120.00 82.00 205.00 42.50 58.00 1,477.00

15.50 115.00 82.00 215.00 42.00 58.00 1,534.00

202.50 9.40 79.00 20.00 4.26

198.33 9.33 77.67 20.00 4.15

184.00 7.73 71.67 20.00 5.12

172.00 7.78 83.33 20.00 7.98

189.21 8.56 77.92 20.00 5.38

180.00 7.85 101.00 20.00 6.59

180.00 8.05 108.00 20.00 5.09

6.3.2. Realisasi nilai ekspor barang-barang golongan lainnya Kayu Nilai ekspor kayu dalarn tahun 1972/1973 dan 1971/1972 masingmasing sarnpai dengan bulan Agustus tahun yang bersangkutan berjumlah US $ 80,2 juta dan US $ 69,8 juta. Dengan demikian maka dalarn tahun 1972/1973 nilaieksporkayumengalarni peningkatan sebesar US $ 10,4 juta atau 14,9 persen. Kenaikan ini disebabkan terutarna karena meningkatnya volume ekspor kayu sebagai akibat kenaikan produksi. Teh Realisai nilai ekspor teh dalarn tahun 1972/1973 sarnpai dengan bulan Agustus berjumlah US $ 15,4 juta. Sedangkan dalarn tahun 1971/1972 sarnpai dengan periode yang sarna sebesar US $ 12,9 juta. Ini berarti bahwa dalarn tahun 1972/1973 nilai ekspor teh naik. dengan US $ 2,5 juta atau 19,4 persen. Naiknya nilai ekspor teh ini disebabkan karena kenaikan dari volume ekspor.


108


Ekspor barang lainnya Dalarn tahun 1972/1973 Dan 1971/1972 masing-masing sarnpai dengan bulan Agustus tahun yang bersangkutan nilai ekspor barang golongan lainnya diluar kayu dan teh berjumlah US $ 56,6 juta dan US $ 45,9 juta. Dengan demikian maka realisasi nilai ekspor barang-barang lainnya dalarn tahun 1972/1973 mengalarni kenaikan sebesar US $ 10,7 juta atau 23,3 persen. Kenaikan ini disebabkan karena disarnping naiknya volume ekspor juga karena harga internasional dari barang-barang tersebut lebih baik dibandingkan dengan tahun 1971/1972.

6.4. Perkembangan realisasi nilai impor Perkembangan realisasi nilai impor tahun 1972/1973 dapat dijelaskan dengan mengadakan perbandingan antara realisasi imp or dalarn periode tersebut dengan realisasi nilai impol tahun sebelumnya. T a b e l VI.4 PERKEMBANGAN REALISASI IMPOR, 1971/1972 - 1972/1973 ( dalam jutaan US $ ) 1971/1972 April - Agustus Nilai Persentase dari jumlah

1972/1973 April - Agustus Nilai Persentase dari jumlah

I. Barang-harang konsumsi 1. Beras 2. Tepung terigu 3. Tekstil 4. Barang-barang konsumsi lain

128.7 41.2 32.9 12.7 41.9

28.7

86.3 21.5 8.7 56.1

19.6

II. Barang-barang baku/penalang 1. Cengkeh 2. Bahan kimia ) 3. Hasil & Preparat kimia ) 4. Bahan cat 5. P u p u k 6. K e r t a s 7. Benang tenun 8. Cambric shirting 9. S e m e n 10. Hasil dari besi & baja 11. Bahan baku/penolong lain

189.1 11.1

42.1

201.5 13.7

45.8

Jenis barang

) )

20.1 9.7 10.9 12.1 26.1 1.1 5.1 19.5 73.4

24.7 10.8 12.8 9.5 27.2 1.1 7 25.3 69.4

III. Darang-barang modal 1. Pipa besi/baja 2. Mesin-mesin 3. Bis & truk 4. Alat transpor lainnya 5. Barang modal lain

131.2 2.8 20.2 18.8 9.7 79.7

29.2

152.2 3.4 30.3 19.6 5.8 93.1

34.6

IV. Jumlah ( I + II + III )

449

100

440

100


109


Realisasi nilai impor tahun 1972/1973 sampai dengan bulan Agustus berjumlah US $ 440,0 juta, dimana impor barang-barang konsumsi, imp or bahan baku/penolong dan impor barang-barang modal masing-masing adalah sebesar US $ 86,3 juta atau 19,6 persen, US $ 201,5 juta atau 45,8 persen dan US $ 152,2 juta atau 34,6 persen. Sementara itu realisasi nilai impor tahun 1971/1972 dalam periode yang sarna berjumlah US $ 449,0 juta, dimana impor barang-barang konsumsi, baban baku/penolong dan barang-barang modal masing-masing sebesar US $ 128,7 juta atau 28,7 persen, US $ 189,1 juta atau 42,1 persen dan US $131,2juta atau 29,2 persen. Dengan demikian maka dalam tahun 1972/1973 impor barang-barang konsumsi merupakan bagian yang lebih kecil. Sedangkan impor bahan baku/ penolong dan barang-barang modal tetap menunjukkan jumlah yang lebih besat. Hal ini berarti bahwa dalam tahun ke IV PELITA titik berat dari komposisi impor tetap masih pada impor bahan baku/penolong dan impor barangbarang modal. 6.5. Hutang - hutang luar negeri Pada bulan April 1970 dengan negara-negara yang tergabung dalam "Paris Club" telah dicapai kata sepakat tentang masalah hutang-hutang lama serta penundaan terhadap hutanghutang tersebut. Berdasarkan hat tersebut telah diselesaikan persetujuan penundaan hutanghutang lama secara bilateral dengan negara-negara kreditor yaitu dengan Amerika Serikat, Negeri Belanda, Jerman Barat, Jepang, Perancis, Italia, Uni Sovyet, Republik Demokrasi Jerman, Cekoslowakia, Polandia, Romania, Bulgaria dan Inggeris. Dengan negara-negara yang masih belum mengadakan perjanjian mengenai penundaan hutang-hutang lama terse but, pada saar ini sedang diadakan pembicaraan. Persetujuan dengan negara-negara yang bersangkutan akan diadakan tetap berdasarkan prinsip-prinsip pertemuan "Paris Club" tahun 1970. 6.6. Perkembangan bantuan luar negeri Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan bantuan luar negeri tahun 1972/1973 maka perlu dibandingkan hat ini dengan tahun 1971/1972 masingmasing sampai dengan bulan Agustus. Jumlah komitmen bantuan luar negeri tahun 1972/1973 adalah sebesar US $ 723,8 juta, dimana jumlah bantuan program dan bantuan proyek masing-masing adalah sebesar US $ 320,9 juta dan US $ 402,9 juta. Dari jumlah komitmen tersebut diatas yang telah ditanda tangani


110


adalah sebesar US $ 392,5 juta dimana bantuan program,danbantuan proyek masing-masing berjumlah US $ 175,2 juta dan US $ 217,3 juta. Sedangkan yang tersedia untuk dilaksanakan berjumlah US $ 241,4juta, dimanaUS $ 134,7juta merupakan bantuan program sedangkan sisanya merupakan bantuan proyek. Dalam pada itu komitmen bantuan luar negeri 1971/1972 berjumlah US $ 629,8 juta. Dari jumlah ini yang telah ditanda tangani meliputi jumlah US $ 617,5 juta. Jumlah yang tersedia untuk dilaksanakan adalah sebesar US $ 541,0 juta. 6.6.1. Bantuan program Sampai dengan bulan Agustus tahun 1972/1973 komitmen bantuan program berjumlah US $ 320,9 juta, dimana yang telah disetujui untuk ditanda ta.. ngani adalah sebesar US $ 175,2 juta. Jumlah yang tersedia untuk dilaksanakan sampai dengan periode tersebut adalah sebesar US $ 134,7 juta. Bila dibandingkan dengan penerimaan bantuan program tahun 1971/1972 sampai dengan periode yang sarna dimana komitmennya berjumlah US $ 337,8 juta, maka komitmen tahun 1972/1973 ini mengalami penurunan sebesar US $ 16,9 juta. Dari jumlah komitmen tahun 1971/1972 sebesar US $ 337,8 juta yang disetujui untuk ditanda tangani berjumlah US $ 332,1 juta danyang tersedii untuk digunakan adalah sebesar US $330,2 juta. Perincian dari bantuan program ini adalah sebagai berikut : Devisa Kredit Jumlah komitmen tahun 1972/1973 adalah sebesar US $ 173,3 juta. Dari jumlah ini yang telah disetujui adalah sebesar US $ 139,8 juta, dimana yang tersedia untuk digunakan berjumlah US $ 99,3 juta. Dalam tahun 1971/1972 sampai dengan periode yang sarna jumlah komitmen Devisa Kredit adalah sebesar US $167,9 juta, dimana telah disetujui dan ditanda tangani sebesar US $ 163,4 juta. Dari jumlah ini yang tersedia untuk digunakan adalah sebesar US $ 161,5 juta. PL-480 Dalam tahun 1972/1973 komitmen PL-480 berjumlah US $ 120,5 juta. Dari jumlah ini yang disetujui untuk ditanda tangani adalah sebesar US $ 25,5 juta yang telah tersedia untuk dilaksanakan seluruhnya. Jumlah komitmen PL-480 tahW11971/1972 sampai dengan bulan Agustus adalah sebesar US $ 145,0 juta. Dari jumlah ini telah disetujui dan ditanda tangani sebesar US $ 143,8 Departemen Keuangan RI

111


juta yang seluruhnya tersedia untuk digunakan.

Tabel VI.5. BANTUAN LUAR NEGERI, APRIL-AGUSTUS 1971/1972 APRIL - AGUSTUS 1972/1973 ( dalam jutaan US $ ) Persetujuan telah

Komitmen

Jenis bantuan

ditanda – tangani

Tersedia untuk dilaksanakan

1971/1972

1972/1973

1971/1972

1972/1973

1971/1972

1972/1973

I. Bantuan Program

337.8

320.9

332.1

175.2

330.2

134.7

- Devisa Kredit

167.9

173.3

163.4

139.8

161.5

99.3

- PL 480

145

120.5

143.8

25.5

143.8

25.5

- Bantuan pangan

24.9

27.1

24.9

9.9

24.9

9.9

II. Bantuan proyek

292

402.9

285.4

217.3

210.8

106.7

III. Jumlah ( I + II )

629.8

723.8

617.5

392.5

541

241.4

Bantuan pangan Komitmen bantuan pangan tahun 1972/1973 adalah sebesar US $ 27,1 juta. Oari jumlah ini maka US $ 9,9 juta telah disetujui untuk ditanda tangani. Dalarn pada itu jumlah komitmen bantuan pangan tahun 1971/1972 adalah sebesar US $24,9 juta, dimana jumlah ini telah ditanda tangani dan telah tersedia untuk digunakan seluruhnya. 6.6.2. Bantuan proyek Sarnpai dengan bulan Agustus tahun 1972/1973 komitmen bantuan proyek berjumlah US $ 402,9 juta. dimana US $ 217,3 juta telah ditandatangani. Dari jumlah US $ 217,3 juta ini, sebesar US $ 106,7 juta te1ah tersedia untuk digunakan. Bantuan proyek tahun 1971/1972 sampai dengan periode yang sarna berjumlah US $ 292,0 juta, dimana sebesar US $ 285,4 juta telah ditanda tangani dan US $ 210,8 juta sudah tersedia untuk dilaksanakan.


112


6.7. Perkiraan neraca pembayaran tahun 1973/1974 6.7.1. Perkiraan nilai ekspor Berdasarkan angka realisasi nilai ekspor diluar minyak sarnpai dengan buIan Agustus tahun 1972 diperkirakan untuk tahun 1972/1973 nilainya berjumlah US $ 885 juta atau 12,9ipersen lebih besar dari tahun yang lalu. Dari jumlah ini nilai ekspor kayu diperkirakan sebesar US $ 206 juta atau kenaikan sekitar 21,1 persen dari tahun 1971/1972. Dengan demikian nilai ekspor diluar kayu dan minyak dalam tahun 1972/ 1973 menjadi US $ 679 juta atau kenaikan sebesar 1O,6persen dari tahun sebelumnya. Pola ini diperkirakan akan berlaku pula untuk tahun 1973/1974. Nilai ekspor diluar minyak dalam tahun 1973/1974 diperkirakan mencapai US $ 1.015 juta atau kenaikan sebesar 14,7 persen dari tahun sebelumnya. Adapun assumsi yang digunakan didalam membuat perkiraan tersebut diatas adalah sebagai herikut.: 1. Ekspor kayu diperkirakan akan meningkat dengan pola yang sarna dengan tahun sebelumnya yaitu dengan kenaikan sekitar 20 persen. Kenaikan ini didasarkan pada perkembangan produksi kayu yaagsemakin meningkat, dan juga harga kayu dipasaranduniu daB kebutuhan yang meningkat dinegara negara industri. T a b e l VI.6. BANTUAN LUAR NEGERI, APRIL-AGUSTUS 1972/1973 ( dalam jutaan US $ )

Negara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Komitmen PL 480 K R

Persetujuan telah ditanda tangani Tersedia untuk dilaksanakan Jumlah Proyek D K PL 480 K R Jumlah Proyek D K PL 480 K R Jumlah

Proyek

DK

ADB Amerlka Serikat Australia Belgia Canada Denmark Jepang Jerman Barat IDA Inggeris Nederland New Zealand Perancis

57.3 68 6 2.2 7 4.3 94.8 24.4 87.7 18.2 21.3 0.8 10.9

40 10.7 2.8 6 55.2 20.6 7.8 21.3 0.7 8.2

95 25.5 -

7.4 1.1 5 8 2 1.9 1.7

57.3 203 24.1 6.1 18 4.3 183.5 47 87.7 26 44.5 1.5 20.8

13.7 2.2 94.8 24.4 42.7 18.2 21.3 -

30 1.5 2.8 55.2 20.6 7.8 21.3 0.6 -

25.5 -

8 1.9 -

13.7 30 1.5 5 183.5 45 42.7 26 44,S 0.6 -

13.7 2.2 24.7 5.2 42.7 18.2 -

1;5 2.8 6 55.2 20.6 12.6 0.6

25.5 -

8 1.9 -

13.7 1.5 5 6 113.4 25.8 42.7 18.2 14.5 0.6

JUMLAH

402.9

173.3

120.5

27.1

723.8

217.3

139.8

25.5

9.9

392.5

106.7

99.3

25,S

9.9

241.4


113


Dalam tahun 1973/1974 nilai ekspor kayu diperkirakan mencapai US $ 241 juta. 2. Nilai ekspor diluar minyak dan kayu dalam tahun 1973/1974 diperkirakan sebesar US $ 774 juta atau kenaikan sebesar 14,0 persen dari tahun sebelumnya. Assumsi yang digunakan dalam memperkirakan nilai ekspor diluar minyak dan kayu tersebut adalah sebagai berikut : a Pada umumnya terdapat kecenderungan turunnya harga barang ekspor dipasaran dunia seperti karet, kopra, timah, lada kecuali kopi, teh dan tembakau; b Masuknya kopra Philipina kepasaran Eropa, yang merupakan saingan bagi kopra Indonesia; c Adanya saingan dari barang-barang sintetis yang mulai memenuhi pasaran dunia sehingga mendesak pasaran bahan mentah; d Peremajaan dan perluasan perkebunan tanaman ekspor. Selama masa peremajaan dan perluasan maka volume ekspor belum dapat ditingkatkan. Akibat dari pada hal-hal tersebut diatas, nilai ekspor diluar minyak dan kayu untuk tahun 1973/1974 diperkirakan sulit untuk meningkat dengan cepat.Realisasi sementla ekspor minyak datam tahun 1972/1973 diperkirakan mencapai US $ 993 juta. Untuk tahun 1973/1974 ekspor minyak diperkirakan sebesar US $ 1.261 juta atau 27,0 persen lebih besar dari tahun yang lain. Pada tahun 1972/1973 jumlah nilai ekspor diperkirakan sebesar US $ 1.878 juta yang terdiri dari nilai ekspor minyak dan tanpa minyak masing-masing berjumlah US $ 993 juta dan US $ 885 juta. Berdasarkan perkiraan nilai ekspor diluar minyak dan nilai ekspor minyak dalam tahun 1973/1974masing-masing sebesarUS $ 1.015 juta dan US $1.261 juta, maka jumlah nilai ekspor diperkirakan mencapai US $ 2.276 juta atau kenaikan sebesar 21,2 persen dari tahun 1972/1973. 6.7.2. Perkiraan nilai impor Nilai impor c & f tanpa minyak dalam tahun 1972/1973 diperkirakan mencapai US $ 1.644 juta atau kenaikan sebesar 26,9 persen dari tahun sebelumnya. Berdasarkan perkiraan ongkos angkutan sebesar US $ 176 juta maka nilai impor fob diluar minyak dalam tahun 1972/1973 diperkirakan sebesar US $ 1.468 juta. Perkiraan nilai impor fob diluar minyak untuk tahun 1973/1974 dibuat dengan menggunakan assumsi-assumsi sebagai berikut : 1. Nilai impor diperkirak3Jl terus meningkat sebagai akibat semakin lajunya pembangunan ekonomi. Disamping itu untuk tetap menjamin stabilisasi ekonomi maka impor beberapa macam barang konsumsi masih dianggap perlu. Dengan adanya keharusan untuk Departemen Keuangan RI

114


meningkatkan produksi pangan, maka impor pupuk diperkirakan akan meningkat pula. Sebagai akibat perkembangan dan pertumbuhan industri dalam negeri, impor bahan baku/penolong dan barang-barang modal akan bertambah; 2. Bantuan proyek dalam tahun 1973/1974 diperkirakan mencapai US $ 200 juta; 3. Pemasukan modal asing diperkirakan meningkat sebagai akibat iklim ekonomi yang semakin baik. Untuk tahun 1973/1974 pemasukan modal asing diperkirakan mencapai US $ 250 juta; 4. Dalam tahun 1973/1974 ongkos angkut diluar minyak diperkirakan sebesar US $199 juta. Ongkos ini diperkirakan akan naik sebagai akibat bertambahnya volume impor. Berdasarkan assumsi-assumsi tersebut diatas maka nilai imp or fob diluar minyak dalam tahun 1973/1974 akan mencapai US $ 1.706 juta atau naik sebesar 16,2 persen dari tahun sebe1umnya. Dalam tahun 1972/1973 realisasi sementara impor minyak fob diperkirakan sebesar US $ 151 juta. Sebagai akibat adanya perluasan usaha dan naiknya produksi minyak maka impor minyak fob untuk tahun 1973/1974 diperkirakan mencapai US $ 175 juta. Dengan demikian untuk tahun 1973/1974 nilai impor fob se1uruhnya diperkirakan sebesar US $ 1.881 juta. 6.7.3. Perkiraan penerimaan minyak bersih Perkiraan realisasi sementara ekspor dan impor minyak tahun 1972/1973 masingmasing adalah sebesar US $ 993 juta dan US $ 151 juta. nPerkiraan realisasi sementara penge1uaran jasa-jasa minyak berjumlah US $ 493 juta. Dengan demikian dalam tahun 1972/1973 perkiraan realisasi sementara penerimaan minyak bersih diperkirakan mencapai US $ 349 juta. Untuk tahun 1973/1974 ekspor dan impor minyak diperkirakan masingmasing sebesar US $ 1.261 juta dan US $ 175 juta. Penge1uaran jasa-jasa minyak diperkirakan sebesar US $ 626 juta. Dengan demikian penerimaan minyak bel"sib menjadi US $ 460 juta atau 31,8 persen lebih besar dari tahun sebelumnya.


115

Nota Keuangan & APBN Tahun 1973/1974 T a b e 1 VI.7. PERKEMBANGAN NERACA PEMBAYARAN, 1971/1972 - 1973/1974 ( dalam jutaan US $ ) 1911/1972 ( realisasi )

1972/1973 ( realisasi sementara)

Persentase perubahan

1973/1974 (perkiraan)

Persentase perubahan

I. Barang-harang dan jasa-jasa 1. Ekspor

+ 1,374

+ 1,878

+

3617

+ 2,276

+

21.2

minyak

+

590

+

993

+

68.3

+ 1,261

+

27

tanpa minyak

+

784

+

885

+

12.9

+ 1,015

+

14.7

+

25.8

- 1,881

+

16.2

2. Impor

- 1,287

minyak

-

+

14.4

-

+

15.9

tanpa minyak

- 1,155

- 1,468

+

27.1

- 1,706

+

16;2

3. Jasa-jasa

-

552

-

883

+

60

- 1,115

+

26.3

minyak

-

254

-

493

+

94.1

-

626

+

21

tanpa minyak

-

298

-

390

+

30.8

-

489

+

25.4

4. Transaksi berjalan minyak tanpa minyak

132

- 1,619 -

151

175

-

465

-

624

+

34.2

-

720

+

15.4

+

204

+

349

+

71.1

+

460

+

31.8

-

973

+

45.4

- 1,180

+

21.3

-

669

II. SDR.

+

30

III. Pemasukan modal Pemerintah

+

420

+

505

+

1. Bantuan program

+

306

+

355

2. Bantuan proyek

+

114

+

150

-

-

-

20.2

+

+

16

+

31.6

-

570

+

12.9

+

370

+

4.2

+

200.

+

33.3

IV. Pemasukan modal swasta

+

190

+

246

+

29.5

+

320

+

30.1

V. Pembayaran hutang

-

107

-

109

-

1.9

-

120

+

10.1

VI. Jumlah ( I s/d V )

+

68

+

18

-

73.5

+

50

+ 177.8

diperhitungkan

-

43

+

321

VIII. Lalu lintas moneter

-

25

-

339

VII. Selisih yang tidak + 1,258.00

-

-

-

50

-

6.7.4. Perkiraan lain - lain Realisasi sementara pemasukan modal swasta dalam taboo 1972/1973 diperkirakan mencapai US $ 246 juta. Untuk tahun 1973/1974 jumlah ini diperkirakan menjadi US $ 320 juta atau naik dengan 30,1 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pembayaran hutang dalam tahun 1972/1973 diperkirakan mencapai US $ 109 juta. Dalam tahun '1973/1974 pembayaran hutang ini diperkirakan sebesar US $ 120 juta atau 10,1 persen lebih besar dari tahun sebelumnya. Uraian yang terperinci mengenai perkiraan neraca pembayaran tahun 1973/1974 dapat diikuti pada Tabel VI.7.


116


BAB VII PERKEMBANGAN PRODUKSI DAN FAKTOR - FAKTOR PRODUKSI

7.1. Pendahuluan Perkembangan produksi dan faktor-faktor produksi adalah merupakan ukuran bagi maju mundurnya pembangunan ekonomi. Pelbagai kebijaksanaan telah diambil oleh Pemerintah meliputi bidang anggaran penerimaan dan belanja negara, bidang moneter dan perkreditan, serta bidang perdagangan internasional. Hasil dari kebijaksanaan yang dijalankan ini akan tercermin pada hasil-hasil produksi yang telah dicapai. Seirama dengan prioritas utama dalam PELITA I maka dalam tahun 1972/1973, sektor pertanian tetap merupakan sektor yang di utamakan di samping sektor-sektor lainnya. pembangunan di sektor pertanian meliputi sub sektor beras, sub sektor perkebunan, sub sektor kehutanan, sub sektor peternakan dan sub sektor perikanan. pembangunan di sektor industri meliputi : sub sektor industri sandang, sub sektor industri ringan dan kerajinan rakyat, sub sektor industri alat angkutan, logam, alat-alat listrik dan elektronik, dan sub sektor industri kimia. Pembangunan di sektor lainnya meliputi sektor pertambangan, sektor perhubungan dan sektor-sektor lainnya.

7.2. Perkembangan pendapatan nasional Tujuan pokok dari pembangunan t:konomi adalah untuk menaikkan tingkat kemakmuran sehingga dengan demikian tingkat kesejahteraan rakyat semakin membaik. Kenaikan tingkat kemakmuran ini biasanya dapat diketahui dari naiknya pendapatan perkepala dan naiknya laju pertumbuhan pendapatan nasional. Dari perkembangan pendapatan nasional itu sendiri, dapat di ukur berapa jauh tingkat kemakmuran yang telah di capai dan berapa pesat laju perekonomian. Perkembangan pendapatan nasional dapat di ikuti pada Tabel VII.1., Tabel VII.2. dan Tabel VII.3. Perkembangan produk domestik bruto ternyata terus memperlihatkan kenaikan. Pada tahun 1968 produk domestik bruto atas dasar harga yang berlaku berjumlah Rp 1.993,9 milyar. Jumlah ini pada tahun 1969, 1970, 1971 masing-masing meningkat menjadi Rp 2.593,9 milyar,


117


Rp 3.196,2 milyar dan Rp 3.563,9 milyar. Kalau di lihat menurut dasar harga konstan tahun 1960, produk domestik bruto juga mengalami kenaikan. Berdasarkan angka angka yang terdapat pada Tabel VII.1. dapatlah diketahui bahwa laju pertumbuhan perekonomian antara tahun 1969-1971 berkisar sekitar 7,0 persen setiap tahun, yaitu 7,1 % pada tahun 1969, 6,9 % tahun 1970 dan 7,0 % tahun 1971.

T a b e I VII. 1. PRODUK DOMESTIK BRUTO ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU DAN ATAS DASAR HARGA TAHUN 1960 MENURUT LAPANGAN USAHA, 1968 -1971 ( dalam mityar rupiah ) Lapangan usaha

Atas dasar harga yang berlaku 1968

1. Pertanian, kehutanan, perikanan a. Tanaman bahan makanan b. Tanaman perdagangan rakyat c. Tanaman perkebunan d. Peternakan & hasil-hasilnya e. Hasil kehutanan f. Hasil perikanan 2. Pertambangan & penggalian 3. Industri a. Perusahaan besar ) b. Perusahaan sedang ) c. Perusahaan kecil 4. Bangunan 5. Listrik & gas 6. Pengangkutan & komunikasi a. Pengangkutan kereta api b. Pengangkutan udara c. Komunikasi d. Pengangkutan lainnya 7. Perdagangan besar & eceran 8. Bank & lem.keu. lainnya a. Bank b. Koperasi kredit c. Asuransi d. Lain-lainnya 9. Sewa rumah 10. Pemerintahan & pertahanan 11. Jasa - jasa a. Jasa perseoran b. Jasa sosial c. Jasa hiburan 12. Produk domestik bruto

1969

1)

1970

2)

Atas dasar harga konstan 1960 1971

2)

1968

1)

2)

2)

1,522.00 918.5 227.7 81.3 101.5 79.3 113.6 172.6 311.8

1,595.50 952.6 206.4 105.1 123.9 91.8 115.7 232.8 337.9

119.1

175.1

223.2

248.2

26.7

32

36

40.9

59.5 41 9 45 3.2 1.9 3.2 36.7 345 9.9 6.6 0 3.1 0.2 39.1 88 125.4 88.3 34.6 2.5 1,993.90

75.6 64.9 12.6 60 4.6 3.6 3.9 47.9 459.3 11.6 7.7 0 3.6 0.3 50.9 119.7 147.2 95.2 49.1 2.9 2,593.90

88.6 90.4 14.6 81.7 5.2 6.5 4.5 65.5 593.1 13 8.8 0 3.8 0.4 62.7 163 171.3 111.1 56.9 3.3 3,196.20

89.7 114.4 15.8 96.7 5.7 8.1 10.4 72.5 710.3 20 15.6

14.1 8.8 2.3 15.9 0.6 0.7 0.3 14.3 76.2 3.4 2.3 0 1 0.1 9.4 24.7 29.4 19 9.8 0.6 478.8

14.6 11.5 2.6 16.5 0.6 0.9 0.4 14.6 87 3.4 2.3 0 1 0.1 10 26.6 30.1 19.4 10.1 0.6 513

15.1 14.1 2.9 17.4 0.6 1.2 0.4 15.2 96.8 3.4 2.3 0 1 0.1 10.8 27 30.9 20 10.3 0.6 548.4

15.5 16.4 3 18.4 0.7 1.8 0.4 15.5 107.7 5 3.9 0 1 0.1 11.5 27 31.7

4.4

) ) ) 3,563.90

261.8 168.3 36.3 13.7 22 8.6 12.8 32.2 51.1

1971

1,287.80 780.2 200.2 69.1 88.4 47.2 102.7 129.2 250.7

69.9 188.8 181.8

251 161.9 35.8 13 21.1 6.8 12.4 27.7 46.6

1970

1,037.70 689.5 133 46.6 48.1 25.1 75.4 75.2 178.6

) )

248.2 160.2 35.4 11.7 23.6 5.6 11.7 19.7 40.8

1969

1) Angka2 diperbaiki 2) Angka sementara


118

275.7 180.2 36.5 13.9 23.3 9 12.9 34 56.4

586.8


T a b e 1 VII.2. PENGGUNAAN DARI PRODUK DOMESTIK BRUTO, 1968-1971 ( dalam milyar rupiah )

Perincian

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1968 3)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga Pengeluaran konsumsi pemerintah Pembentukan modal domestik bruto Ekspor barang & jasa Dikurangi : impor barang & jasa Produk domestik bruto Pendapatan netto terhadap luar negeri dari faktor produksi Produk nasional bruto Dikurangi : Pajak tak langsung netto Dikurangi : Penyusutan Produk nasional netto (pendapatan nasional) atas dasar biaya faktor produksi

1) Angka2 diperbaiki 2) Angka sementara 3) Sisa

Atas dasar hatga yang berlaku 1) 2) 2) 1969 1970 1971

1968

Atas dasar harga konstan 1960 1) 2) 2) 1969 1970 1971

1,771.20 143.5 177.9 227.9 326.6 1,993.90 - 28,8

2,301.80 179 270.5 245.2 402.6 2,593.90 - 34,9

-2,630.80 251.7 422.4 427.6 536.3 3,196.20 - 50,3

2,859.60 290.9 526.7 506.7 620 3,563.90 - 67,7

396.3 37.2 46.3 61.3 62.3 478.8 - 4

426.4 38 53.1 69.9 74.4 513 - 4,1

446 42.2 63.2 82.3 85.3 548.4 - 4,5

471.4 44 73.8 91.7 94.1 586.8 - 4,8

1,965.10 94 124.6 1. 746,5

2,569,0 134.8 168.2 2,256.00

3,145.90 188.3 209.4 2,748.20

3,498.20 228.5 233.4 3,034.40

474.8 29.2 28.2 417.4

508.9 31.3 30.2 447.4

543.9 33.3 32.2 478.4

582 35.8 34.6 511.6

T a b e l VII.3. PRODUK DOMESTIK BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA DAN MENURUT PENGGUNAANNYA, 1968-1971 ( dalam persentase )

Perincian

1968

Atas dasar harga yang berlaku 1) 2) 2) 1969 1970 1971

1968

Atas dasar harga konstan 1960 1) 2) 2) 1969 1970 1971

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

MENURUT LAPANGAN USAHA Pertanian, kehutanan, perikanan Pertambangan dan penggalian Industri Bangunan Listrik dan gas Pengangkutan dan komunikasi Perdagangan besar dan eceran Bank & tern. keuangan lainnya Sewa romah Pemerintahan umum Jasa2 Produk domestik broto

52 3.8 9 2.1 0.4 2.3 17.3 0.5 2 4.4 6.2 100

49.6 5 9.7 2.5 0.5 2.3 17.7 0.4 2 4.6 5.7 100

47.6 5.4 9.8 2.8 0.4 2.6 18.5 0.4 2 5.1 5.4 100

44.8 6.5 9.5 3.2 0.4 2.7 19.9 0.6 2 5.3 5.1 100

51.8 4.1 8.5 1.8 0.5 3.3 15.9 0.7 2 5.2 6.2 100

48.9 5.4 9.1 2.2 0.5 3.2 16.9 0.7 2 5.2 5.9 100

47.7 5.9 9.3 2.6 0.5 3.2 17.6 0.8 2 4.9 5.7 100

47 5.8 9.6 2.8 0.5 3.1 18.4 0.8 2 4.6 5.4 100

1. 2. 3. 4. 5.

MENURUT PENGGUNAANNYA Pengeluaran konsumsi romah tangga Pengeiuaran konsumsi pemerlntahan Pembentukan modal domestik broto Ekspor dikurangi impor Produk domestik bruto

88.8 7.2 8.9 -4.9 100

88.7 6.9 10.4 -6 100

82.3 7.9 13.2 -3.4 100

80.2 8.2 14.8 -3.2 100

82.8 7.8 9.7 -0.3 100

83.1 7.4 10.3 -0.8 100

81.3 7.7 11.5 -0.5 100

80.3 7.5 12.6 -0.4 100

1) Angka2 diperbaiki 2) Angka sementara


119


Dilihat menurot sumber lapangan usaha, maka sebagian besar dari produk domestik broto berasal dari sektor pertanian, yaitu sekitar 49 % antara tahun 1968 - 1971. Perlu di catat bahwa di dalam sektor pertanian disini termasuk pula sektor perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Sektor-sektor lain yang juga memegang peranan yang berarti dalam pembentukan produk domestik broto adalah sektor perdagangan besar dan eceran (sekitar 17,0 %) dan sektor industri (sekitar 9,0 %).Kalau di lihat menurot penggunaannya, sebagian besar dari produk dornestik broto digunakan untuk konsumsi romah tangga ( sekitar 82,0% ), kemudian untuk pembentukan modal domestik broto ( sekitar 11,0%) can onsumsi Pemerintah ( sekitar 8,0% ). 7.3. Keadaan pangan Keadaan pangan, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, selalu mendapat perhatian dari Pemerintah. Hal ini mengingat bahwa pangan memegang peranan yang cukup renting dalam memantapkan stabilisasi ekonomi dan juga dalam menciptakan iklim yang menggairahkan kegiatan - kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan itu Pemerintah telah melakukan pelbagai usaha, antara lain beropa pembelian beras pada masa pallen dan penjualan beras pada masa paceklik. Hal ini bertujuan agar harga beras ( bahan pangan utama) selalu stabil, yaitu bergerak antara harga minimum ( harga yang layak bagi petani ) dan harga maksimum ( harga yang layak bagi konsumen). Sampai dengan tahun 1972/1973 harga minimum telah ditetapkan sebesar Rp 13,20 per kg untuk padi kering lumbung di desa, dan harga maksimum di tetapkan sebesar Rp 50,- per kg untuk beras bermutu sedang. Dengan perkataan lain tujuan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pangan adalah memelihara keseimbangan antara penawaran dan permintaan beras pada tingkat harga yang layak bagi produsen dan konsumen, tanpa mengurangl gairah pedagang-pedagang beras dalam proses pemasaran beras. Dalam tahun 1971/1972 perkembangan harga beras adalah stabil. Tabel VII.4. rilemperlihatkan perkembangan harga beras antara tahun 19681972 meliputi kota-kota : Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Palembang, Medan, Banjarmasin dan Ujung Fandango Dari tabel tersebut jelas terlihat bahwa uh1umnya antara tahun 1968 - 1972 ( bulan Juli ) harga beras di kota-kota tersebut berada antara Rp 36,- dan Rp 50,-. Keadaan ini akan menjaai lebih jelas lagi dengan mengikuti Tabel VII.5. dimana diperlihatkan perkembangan perbedaan harga beras di pedesaan pada musim paceklik dan musim panen di Jawa.


120

Nota Keuangan & APBN Tahun 1973/1974 T a b e l VII.4. PERKEMBANGAN HARGA BERAS KWALITAS MEDIUM DIBEBERAPA KOTA INDONESIA, 1968 - 1972 ( rupiah per kg ) Kota

1. Jakarta

2. Bandung

3. Semarang

4. Yogyakarta

5. Surabaya

6. Palembang

7. Medan

8. Banjarmasin

9. Ujung Pandang

Tahun

Jan

Feb

Mart

April

Mei

Juni

Juli

Agust

Sept

Okt

Nop

Des

42,69

1968

71.49

73.85

65.85

53.55

50.59

50,39

51,67

49,96

54,94

43,89

44,02

1969

38.77

37.97

36.57

34.11

37.56

31.61

33,07

37,08

40,66

46,62

46,48

47,41

1970

54.1

49.8

49.12

44.83

41.48

40,42

44,27

45,-

44,68

44,15

45,45

45,71

1971

49.05

50.36

49.71

45.12

41.57

40,75

42,02

42,71

42,25

42,60

44,44

45,75

1972

47.32

48.1

47.66

46.78

45.12

44,05

44,36

1968

56.75

72.95

61.49

48.05

48.41

49,81

52,80

48,52

46,27

44,24

43,25

42,03

1969

40.16

38.66

36.4

35.67

34.06

35,75

38,26

42,-

44,70

55,--

52,98

50,57

1970

55,--

53.3

43.76

42.16

42.5

42.1

48,--

46,--

44,60

44,--

45,25

45,50

1971

47.83

48.25

47,--

43.12

41.5

40,20

41,25

41,55

41,45

41,47

42,37

43,-

1972

45.87

44.6

43.83

42.37

38,--

36,--

37.51

1968

48.11

56.99

51.29

39.37

40,--

46,25

42,50

41,50

35,50

33,74

34,--

1969

30.12

28.7

31.37

30.75

30.25

30,--

31,83

38,28

45,--

48,90

54,66

55,--

1970

54.3

51.6

45,--

41,-

41,--

41,--

42,25

42,37

42,80

44,12

45,25

46,90

1971

47,--

46.93

46.35

43,50

42,25

41,40

42,12

41,90

42,50

44,50

45,20

44,91

1972

45.85

45.51

44.99

43.2

39.86

39,91

40,78

1968

42.93

49.15

43.27

34.07

36.29

39,39

40,52

37,29

34,46

37,55

37,67

35,13

1969

31.12

30.1

29.22

28.7

27.25

28,67

29,21

35,04

38,38

45,50

47,71

48,38

1970

47.25

46.87

41,--

36,87

37,12

37,33

35,66

39,--

38,70

39,62

41,20

43,10

1971 1972

42.87 43.72

44,87 45,03

42,80 42,49

38,50 39,97

36,-37,48

36,-37,97

37,50 40,16

37,80

38,32

41,21

41,92

42,14

1968

47.57

51,38

50,35

37,80

39,58

46,50

43,97

41,32

42,--

38,--

36,23

29,67

1969 1970

32.37 46,--

32,75 47,25

33,12 47,-

30,75 34,50

26,25 35,37

27,33 35,--

33,50 35,80

35,25 37,-

39,50 38,60

43,25 39,62

44,12 41,--

44,50 41,--

1971 1972

41,-47.25

41,50 45,--

42,-44.31

38,37 43,--

37,38 38.3

38,93 37,87

39,50 38,50

41,51

42,21

42,37

42,60

44,25

1968

81.05

75,95

78,87

45,07

38,47

42,53

53,47

63,77

57,25

49,95

46,80

39,53

1969

41.87

53,19

48,63

44,42

44,68

40,--

37,60

45,60

42,62

42,10

40,25

38,83

1970

46,--

48,87

49,80

48,68

49,50

48,75

48,50

49,37

48,80

47,--

42,75

43,71

1971 1972

47.5 40,75

49,87 43,40

50,40 44,-

47,50 43,66

47,-44,40

47,20 45,--

49,75 47,--

49,80

46,67

42,25

37,60

36,75

1968 1969

37.23 37.74

36,38 33,91

36,53 32,22

46,60 35,--

58,30 34,--

50,75 34,--

63,60 32,39

64,17 34,-

66,-40,--

64,41.9

51,70 41,12

44,35 41,30

1970

40.62

34,75

35,25

37,50

38,87

41,50

41,87

45,--

46,30

53,12

50,18

50,--

1971 1972

51,-46,--

53,70 44,77

41,60 40,78

42,42,75

46.41 46,30

45,63 45,05

46,16 45,--

45,67

44,79

45,12

44,96

49,48

1968

20.18

34,25

30,--

41,94

42,49

62,50

43,25

30,15

24,50

27,22

25,31

25,--

1969

28,.10

44,31

39,50

44,--

45,--

43,75

47,--

43,50

34,16

42,37

42,50

46,--

1970

48.65

51,37

50,50

50,50

50,25

51,80

51,87

36,84

31,87

31,25

31,25

31,25

1971 1972

33.59 40.88

43,05 48,57

43,22 48,47

40,62 47,25

37,50 47,83

37,50 46,50

35,84 38,38

33,35

35,39

35,58

35,90

37,02

1968 1969

22.82 25.23

26,34 25,47

30,72 28,40

37,45 31,60

40,27 32,61

41,80 30,75

41,80 29,25

25,17 28,75

27.8 33,--

27,60 34.62

24,99 35,12

25,35 40,30

1970 1971 1972

42.18 42.18 41.25

43,75 42,62 41,--

42,30 42,65 40,--

41.62 42.71 38.75

39.12 41.06 37.6

37,30 39,90 36,-

38,62 40,25 43.87

38,87 40.75

36,75 40.25

39,60 41,--

38,25 40,04

41,31 40,50


121


T a b e l VII. 5. PERBEDAAN HARGA BERAS DI PEDESAAN PADA MUSIM PANEN DAN MUSIM PACEKLIK DI JAWA 1969 - 1972 ( dalam rupiah per kg )

TAHUN

Musim panen

JABAR Musim paceklik

1969

30,81

46,12

49,69

29,80

52,20

75,16

25,.

44,80

79,20

1970

39,55

43,34

9,58

40,66

42,98

5,70

35,30

40,16

13,76

1971

38,61

40,90

5,93

39,65

42,35

6,80

36,11

40,24

11,43

Beda %

Musim panen

JATENG Musim paceklik

Beda %

Musim paceklik

JATIM Musim

Beda %

Sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan perkapita dan pertambahan penduduk maka kebutuhan akan beras juga ikut meningkat. Disadari pula bahwa produksi beras dalam negeri belum lagi cukup untuk IIlemenuhi kebutuhan tersebut, sehingga dengan demikian impor beras masih juga diperlukan. Perkembangan penyediaan beras yang terdiri dari produksi beras dalam negeri dan impor dapat diikuti pada Tabel VII. 6. Dilain pihak disadari pula bahwa stabilitas yang dicapai pada harga beras, satu dan lain hat disebabkan juga pengaruh bahan makanan lain seperti tepung terigu, jagung dan sebagainya. Perkembangan impor tepung terigu dari tahun 1969/1970 dapat diikuti pada Tabel VII. 7. Dalam taboo 1971/1972 impor tepoog terigu menurun, disebabkan karena masih adanya sisa persediaan tahun sebelumnya dan juga belum terhitung impor bijih gandum dalam tahun tersebut. Impor bijih gandum ini adalah dalam rangka pembuatan tepung terigu di Indonesia, sehingga dengan demikian dapat menghemat biaya ( devisa ) dan menambah kesempatan kerja. T a b e l VII.6. PERKEMBANGAN PENYEDIAAN BERAS, 1965 -1971 ( dalam ribuan ton) Tahun

Produksi

Impor

Jumlah penyediaan

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

8.877 9.339 9.047 10.166 10.642 12.168 12.769

193 306 347 600 444 957 493

9.07 9.645 9.394 10.766 11.056 13.125 13.262


122


T a b e l VII.7. IMPOR TEPUNG TERIGU, 1969/1970 -1971/1972 ( dalam ton) Tahun

PL 480

Food Aid

Lain-lain

J umlah

1969/1970

212.785

140.816

-

353.601

1970/1971

314.572

39.876

119.25

473.698

1971/1972

186.685

5,000

9.926

201.611

T a b e 1 VII.7a. PERKEMBANGAN PANENAN DAN PRODUKSI PADI SAWAH DAN PADI TANAH KERING, 1964 - 19711)

Tahun

Panen (dalam ribuan ha) Padi tanah Padi sawah kering

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1) 1971

5.484 5.875 6.011 5.995 6.364 6.544 6.679 6.783

1.496 1.453 1.680 1.521 1.657 1.47 1.456 1.439

Produksi padi (dalam ribuan ton) Padi tanah Padi sawah kering 13.990 14.968 15.517 15.303 17.195 18.383 21.280 22.436

2.202 2.104 2.443 2.095 2.355 2.081 2.121 2.121

Hasil ( kw/ha ) Padi sawah

Paditanah kering

25,51 24,48 25,81 25,53 27,02 28,09 31,86 33,08

14,72 14,49 14,54 13,77 14,21 14,16 14,56 14,24

1) Angka sementara

Sehubungan dengan ini dalam tahun 1971/1972 telah dibuka tiga pabrik tepung terigu yaitu di Jakarta, Surabaya dan Ujung Fandango

7.4.Perkembangan produksi 7.4.1.Pertanian 7.4.1.1.Pendahuluan Pelaksanaan REPELITA I telah berjalan selama empat tahun, atau dengan perkataan lain, satutahun lagi akan rampunglah pelaksanaan pembangunan tahap pertama. Prioritas utama Departemen Keuangan RI

123


dari pembangunan, terutama dititik beratkan kepada sektor pertanian. Keadaan ini perlu, sebab hampir 50% dari pendapatan nasional Indonesia berasal dari sektor pertanian. Produksi hasilhasil pertanian penting yang dapat dicapai sampai dengan tahun 1972/1973 dapat dilihat pada Tabel VII.9. Produksi betas dalam tiga tahun REPELITA I berhasil melampaui sasaran. Satu dan lain hat disebabkan karena bertambahnya areal panen, penggunaan benih unggul dan lain sebagainya. Produksi jagung pada tahun 1971 sedikit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Demikian pula halnya dengan produksi ubi-ubiaQ dan kacang-kacangan, kecuali produksi sayur-sayuran. 7.4.1.2. Beras Peranan betas dalam memantapkan stabilisasi ekonomi adalah menentukan sekali. Disamping itu peranannya didalam pembangunan juga penting, yaitu dalam rangka memperbaiki gizi, pola konsumsi serta mendptakan kesempatan kerja didaerah-daerah pedesaan. Oleh karena itu piioritas utama dalam pembangunan pertaniaIi ditujukan kepada peningka_an produksi beras. Produksi betas tahun 1971 berjumlah 12.769 juta ton. Dibandingkan dengan produksinya tahun 1970 yang besarnya 12.168 juta ton, berarti telah t_rjadi kenaikan sebesar 601 ribu ton atau + 4,9%. Demikian pula halnya jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, maka produksi betas pad a tahun 1971 telah naik dengan 2,0%. Kenaikan produksi betas dalam tahun 1971 antaralain disebabkan oleh program intensifikasi melalui sistim BIMAS dan INMAS, bertambah luasnya areal panen sebagai akibat perbaikan irigasi, penanaman jenis padi baru, dan penggunaan benih unggul, terutama PB5 dan C4. Disamping itu disertai pula dengan adanya program extensifikasi. Program intensifikasi melalui sistim BIMAS dan INMAS telah berhasil membina petani untuk meningkatkan produksi padi/beras. Produksi padi sawah areal panennya meluas dan tingkat hasilnya semakin menaik. Penanaman padi gogo rancah memberikan kemungkinan kepada petani untuk bertanam dua kali dalam setahun. Perkembangan produksi padi tahun 1972 untuk masa Januari sampai Agustus diperkirakan masih lebih tinggi daripada produksi dalam periode. Yang sama untuk tahun 1971. Namun demikian produksi dalam bulan-bulan berikutnya je1as sangat terpengaruh oleh keadaan iklim yang sangat kering. Sehubungan dengan usaha intensifikasi, peranan pupuk juga sangat menentukan. Departemen Keuangan RI

124


Penyaluran pupuk urea dilakukan melalui importir/Oistributor diselurub Indonesia. Untuk program BIMAS/INMAS termasuk tanaman bahan makanan bukan padi, dalam musim tanam tahun 1970/1971 telah disalurkan 249.839 ton pupuk. Kemudian pada musim tanam tahun 1971 dan musim tanam tahun 1971/1972 masing-masing telah disalurkan 156.002 ton pupuk dan 316.698 ton pupuk. Konsumsi pupuk untuk musim tanam tahun 1972 diduga mencapai 230.000 ton zat hara, yaitu 10 persen diatas konsumsi tahun 1971. Selanjutnya untuk menghadapi musim tanam tahun 1972/1973 dan musim tanam 1973, masing-masing diperkirakan memerlukan alokasi pupuk sebanyak 420.000 ton urea ditambah dengan 116.000 ton TSP dan 255.000 ton urea ditambah dengan 57.000 ton TSP. Dalam musim tanam tahun 1971/1972 dan musim tanam tahun 1972 telab dilaksanakan usaha intensifikasi BIMAS dan INMAS seluas 3.269.280 ha yang terdiri dari 712.836 ha BIMAS Baru, 717.534 ha BIMAS Biasa, 735.850 ha INMAS Baru dan 1.103.160 ha INMAS Biasa. Usaha intensifikasi tersebut ditujukan untuk menaikkan produksi. Untuk tahun 1973 yang terdiri dari musim tanam tahun 1972/1973 dan musim tanam tahun 1973 direncanakan luas tanam padi meliputi 8,9 juta ha. Dari jumlah ini sebesar 3,9 juta ha berupa sawah intensifikasi, 3,5 juta ha sawah bukan intensifikasi dan 1,5 ju ta ha gogo/ladang. Areal pallen yang diharapkan untuk periode yang bersangkutan ialah sebesar 8,6 juta ha, yang terdiri dari 3,8 juta ha sawah intensifikasi, 3,4 juta ha sawah bukan intensifikasi dan 1,4 juta ha gogo 1 ladang. T a b e l VII.8. LUAS AREAL TANAM INTENSIFIKASI BIMAS DAN INMAS DALAM MUSIM TANAM 1971/1972 DAN MUSIM TANAM 1972 1) Intensifikasi

Areal tanam (ha)

BIMAS Biasa

717.534

BIMAS Barn

712.836

Jumlah BIMAS

1.430.370

INMAS Biasa

1.103.160

INMAS Baru

735.85

Jumlah INMAS

1.838.910

Jumlah seluruhnya

3.269.280

1) Angka sementara


125


7.4.1.3. Palawija dan hortikultura Produksi jagung pipilan kering dalam tahun 1971 mencapai jumlah 2,632 juta ton, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan produksinya dalam tahun 1970 (2,825 juta ton). Satu dan lain hal penurunan ini disebabkan oleh T a b e l VII.9. PERKEMBANGAN PRODUKSI PERTANIAN, 1969-1971 ( dalam ribuan ton) Jenis produksi Pangan Beras Jagung Ubi kayu Ubi jalar Kedele Kacang tanah Kacang hijau Sayur2an Buah2an Perikanan Perikanan taut Perikanan darat Perkebunan besar Karet Minyak sawit Inti sawit The Gula kristal Perkebunan rakyat Karet Gula mangkok Kehutanan 4) Kayu (jati dan rimba) Peternakan 5) Susu 6) Daging 7) Telor

1969

1970

1)

1971

2)

10.642 2.293 11.034 3.021 389 267 41 4.791 2.273

12.168 2.888 10.451 3.029 488 293 40 4.832 3.332

12.769 2.632 10.042 2.154 475 280 52 4.839 3.661

785 429

802 447

824 402

206,2 188,8 41,6 41,7 731,8

228,7 214,4 48,1 43,1 708,3

242,5 233,4 53,5 48,2 834

558 220

571 230

599 220

6.197

10.1

12.095

3)

28.923 309.302 1.299.774

1) Angka revisi 2) Angka sementara 3) Tidak tennasuk produksi susu sapi perah r«kyat


1)

3)

29.304 313.621 1.054.919

67.125 314.017 0 323.540

4) Dalam ribuan m3 5) Dalam ratusan liter 6) Dalam ribuan kg 7) Dalam ribuan butir

126


a. Pertambahan penyediaan beras mengakibatkan konsumsi karbohidrat asal jagung menurun; b. Terdesaknya areal tanam oleh padi ditanah sawah; c. Turunnya harga jagung dipasaran internasional. Sehubungan dengan ini dalam tahun 1971 usaha intensifikasi taDaman jagung telah diperluas dalam benruk pilot proyek jagung dan BIMAS. Walaupun begitu ditahun mendatang akibat panjangnya musim kemarau akan mempunyai pengaruh terhadap produksi jagung yang diperkirakan. Produksi ubi-ubian dalam tahun 1971 juga memperlihatkan sedikit penurunan. Produksi ubi kayu dan ubi jalar adalah 12,196 juta ton dibandingkan dengan 13,480 juta ton dalam tahun 1970. Penurunan ini satu dan lain hal disebabkan oleh kesuburan tanah yang semakin berkurang dan harga yang tidak merangsang. Ditahun mendatang diharapkan produksinya akan meningkat, sebagai akibat naiknya ekspor gaplek dalam bentuk pellet,khususnya kepasaran Eropa. Namun demikian akibat adanya pengaruh iklim, yaitu kemarau yang terlalu kering, maka produksi ubiubian yang diperkirakan untuk tahun 1972 kiranya akan sukar dicapai. Produksi kacang-kacangan dalam tahun 1971, kecuali kacang hijau memperlihatkan sedikit kemunduran. Keadaan ini antara lain disebabkan oleh penurunan permintaan dalam negeri dan areal panenan yang menurun. Produksi tahun 1971 adalah 807.000 ton bijih kering dibandingkan dengan 821.000 ton bijih kering dalam tahun 1970.

7.4.1.4. Sayur-sayuran dan buah-buahan Dalam tahun 1971 produksi sayur-sayuran segar termasuk sayuran pekarangan adalah 4,839 juta ton dioandingkan dengan 4,832 juta ton dalam tahun 1970. Dilain pihak produksi buah-buahan segar juga memperlihatkan kenaikan. Produksi buah-buahan segar dalam tahun 1971 adalab 3,661 juta ton dibandingkandengan3,332juta ton dalam tahun 1970. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi produksi sayur-sayuran dan buah-buahan segar adalah pemasaran, baik untuk dalam negeri maupun ekspor. Pasaran dida:lam negeri belum begitu menguntungkan. Walaupun begitu ekspor sayur-sayuran dan buah-buahari segar terutama ke Singapura dan Malaysia menunjukkan trend yang naik terusmenerus. Perkembangan volume ekspor dari palawija,hortikultura, sayursayuran dan buah-buahan segar dapat diikuti pada Tabel VII.10.


127


7.4.1.5. Perkebunan Sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi selain menghasilkan bahan makanan, juga menjadi sumber penghasil devisa. Dalam hat ini sub sektor perkebunan memegang peranan yang menentukan. Sub sektor perkebunan terdiri dari perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta dan perkebunan negara yaitu Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) atau Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP). Dalam tahun 1971 beberapa barang hasil produksi perkebunan rakyat memperlihatkan kenaikan yang menggembirakan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dilain pihak beberapa barang seperti kelapa, cengkeh, kapuk, tembakau Virginia,kapas, jarak dan coklat memperlihatkan sedikit penurunan. Produksi karet rakyat dalam tahun 1971 relatif stabil dibandingkan dengan tahun sebe1umnya. Hal ini disebabkan oleh adanya tendensi penurunan harga karet dipasaran internasional, disamping faktor komposisi umur tanaman yang masih belum berarti buat produksi. Kenaikan produksi kopi rakyat terutama karena pengaruh iklim yang menguntungkan seperti yang terjadi di Bali, Sumatra Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selanjutnya kenaikan produksi teh disamping disebabkan oleh harga the yang lebih mantap, juga disebabkan pula oleh pemeliharaan kebun_yang semakin intensi£. Sedangkan kenaikan produksi tebu rakyat antara lain disebabkan oleh perluasan areal t:mam. Dalam tahun 1971 produksi kelapa relatif menurun. Hal ini antara lain di sebabkan oleh,menggal1asnya hama kelapa diberbagai daerah seperri hama sexava dikepulauan Sangir dan Talaud. Disamping itu terdapat adanya perbedaan dalam komposisi umur tanaman. Penurunan yang terjadi pada cengkeh .antara lain disebabkan oleh pengaruh panenan besar pada tahun sebelumnya. Sedangkan penurunan yang terjadi pada kapuk dan tembakau Virginia masing-masing disebabkan oleh kerusakan tanaman pada tahun yang lalu dan situasi pasaran yang lesu.


128

Nota Keuangan & APBN Tahun 1973/1974 T a b e l VII.10. VOLUME EKSPOR BEBERAPA BAHAN MAKANAN, 1965 - 1971 (dalam ribuan ton) 1)

No. Jenis produksi

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

52 1,5 4,5 1,0 0,2 0,3 0,9 84,2 74,7 0,5

86,3 1,3 9,9 1,9 3,7 27,4 2,9 144,9 37,4 0,3

158,8 2,8 6,9 0,4 1,4 6,9 4,7 0,1 110,6 30,3 1,0

65,9 2,6 19,7 0,3 1,5 8,3 4,5 0,4 152,6 7,8 0,7

156,3 1,8 19,7 0,3 0,6 0,7 0,1 0,4 298,8 6,9 1,6

252,2 1,9 20,6 0,3 3,7 0,1 0,6 305,7 5,6 1,0

215,1 1,0 13,1 0,1 0,1 0,9 3,2 22,1 391,7 1,6 1,3

Jagung Kacang tanah berkulit Kacang tanah ku pas Minyak kacang tanah Bungkil kacang tanah Kedele Kacang ijo Kacang-kacangan lainnya Gaplek Tepung gaplek Tapioka

1) Angka sementara

T a b e l VII.11. PRODUKSI PERKEBUNAN RAKY AT, 1969 - 1972 (dalam ribuan rupiah) 1)

1)

2)

3)

Hasil produksi

1969

1. Karet

553,8

571,0

572,2

568,0

2. Kelapa

1.165,1

1.198,3

1.148,0

1.216,0

3. Teh

31,2

20,5

24,2

24,8

4. Kopi

160,8

170,1

177,6

196,0

5. Gula

205,5

195,8

210,7

210,0

6. Kapok

26,7

29,8

28,9

34,0

7. Tembakau rakyat

66,5

54,7

57,0

58,9

8. Tembakau Virginia

15,9

13,9

12,0

15,1

9. Lada

17,1

17,2

24,3

17,7

10. Pala

8,0

9,4

10,3

11,9

11. Cengkeh

11,0

15,4

14,1

18,1

12. Cassia vera

8.4

5,9

10,4

11,9

13. Kapas

2,4

2,6

1,8

……

14. Jarak

3,4

5,1

2,7

……

15. Coklat

0,3

0,5

0,4

0,5

16. Lain-lain

43,3

39,8

40,0

55,0

1970

1971

1972

1) Angka revisi 2) Angka sementara 3) Angka perkiraan


129


T a b e l VII.12. PRODUKSI PERKEBUNAN BESAR SWASTA, 1970-1972 ( dalarn ribuan ton)

1)

2)

3)

Hasil produksi

1970

1. Karet

113,0

116,4

124,0

2. Teh

9,3

12,1

9,5

3. Kopi

6,1

7,1

6,0

4. Minyak sawit

69,8

72,0

74

5. Inti sawit

15,4

15,9

16,5

6. Coklat

0,2

0,2

0,2

7. Tembakau

0,1

0,5

0,6

8. Gula tebu

74,0

74,0

80,0

9. Kina

0,3

0,3

.......

10. Serat

0,1

0,7

0,5

11. Kelapa

1,4

3,9

4,1

12. Cengkeh

0,1

0,1

0,2

13. Kapuk

0,7

0,7

0,4

1971

1972

1) Angka revisi 2) Angka sementara 3) Angka perkiraan


130


T a b e l VII.13. BEBERAPA HASIL PRODUKSI DARI PERKEBUNAN NEGARA, 1969 - 1971 ( dalam ton ) Hasil produksi

1969

1970

1971

109.855

118.171

118.406

1

Karet

2

Teh

30.772

34.325

36.527

3

Kopi

7.872

8.927

10.935

4

Kina

2.264

1.385

1.282

5

Coklat

922

1.058

1.163

6

Minyak sawit

128.562

147.003

170.304

7

Inti sawit

28.419

33.345

38.875

8

Kelapa

1)

1.161.917

1.758.127

1.335.478

9

Kopra

774

1. 748

1.807

630.032

595.507

704.999

262

197

190

10 Gula tebu 11 Kapas

1) Dalam butir

Produksi perkebunan besar swasta dalam tahun 1971 menunjukkan kenaikkan yang cukup memuaskan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pelbagai faktor seperti iklim yang menguntungkan, peremajaan dan penanaman bibit unggul telah menyebabkan terjadinya kenaikan tersebut diatas. Dilain pihak faktor-faktor yang menyebabkan penurunan produksi, antara lain komposisi umur tanaman yang tidak menguntungkan, belum meluasnya peremajaan dan pengaruh pasaran yang lesu. Produksi hasH perkebunan besar swasta yang menaik adalah teh, kepi, tembakau, minyak sawit dan biji sawit. Sedangkan hasil-hasil seperti karel, kina dan gula boleh dikatakan sedikit menaik. Produksi perkebunan negara dalam tahun 1971 pada umumnya mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kecuali kepi arabika, kdapa, damar, dan karung goni. Meningkatnya produksi beberapa barang utama seperti minyak sawit, teh dan gula tebu antara lain karena pemeliharaan dan pengolahan tanah serta pemupukan yang lebih intensif.


131


Disamping itu juga peremajaan tanaman telah mulai berproduksi. Penumilan yang terjadi pada produksi beberapa barang, antara lain disebabkan pula oleh pengaruh pallen tahun yang lalu ( kepi arabika ) penertiban pemetikan (kelapa), kesulitan pembiayaan (damar) dan kesulitan pemasaran (karung goni). 7.4.1.6. Kehutanan Sub sektor kehutanari memberi harapan yang baik dalam pembangunan ekonomi karena menghasilkan devisa yang besar. Disamping itu kehutanan juga memegang peranan penting pula dalam penyelamatan tanah dan air. Dalam tahun 1971 produksi kayu jati dan rimba mencapai jumlah 12.095 ribu m3. Dibandingkan dengan produksinya tahun 1970 sejumlah 10.100 ribu m3, maka telah terjadi kenaikan sebesar 1.995 ribu m3 (+ 19,8%). Sedangkanjika dilihatkepada targetREPELlTAmakaproduksi tahun 1971 adalah 7.495 m3 (+ 162,9%) diatas target. Perkembangan produksi kayu dari tahun 1965 - 1972 dapat diikuti pada Tabel VII.14. Kenaikan dalam produksi kayu jati dan rimba yang cukup menggembirakan dalam tahun 1971 antara lain disebabkan oleh permintaan kayu yang menaik dipasaran dunia, perbaikan prasarana pengangkutan, penanaman modal yang semakin meningkat. Dalam tahun 1972 produksi kayu jati dan rimba diperkirakan mencapai. jumlah 18.912 ribu m3. Ekspor kayu sejak tahun 1966 meningkat dengan pesatnya dan dalam tahun 1971 kenaikan ini terus terlihat. Dalam tahun 1971 volume ekspor kayu berjumlah 10,7 juta m3 dengan nilai US $ 168,4 juta. Dari jumlah ini sebesar 8,3 juta m3 di ekspor ke ]epang dan sisanya kenegara lain. Sebagian besar dari jenis kayu yang di ekspor ( 68 % ) terdiri dari kayu meranti. Kemudian 45% dari volume ekspor kayu tersebut berasal dari Kalimantan Timur. Dalam tahun 1972 diperkirakan volume ekspor kayu akan mencapai jumlah 12,5 juta m3 dengan nilai US $ 200,0 juta. Dilain pihak disamping menghasilkan kayu, sub sektor kehutanan juga menghasilkan hasil hutan lainnya seperti rotan, tengkawang dan sebagainya. Kebanyakan dari padanya di ekspor keluar negeri. Selanjutnya untuk menjaga kesuburan buran, maka dalam tahun 1971/1972 telah pula ditingkatkan usaha rehabilitasi aliran sungai dan tanah kritis, penghijauan dan reboisasi. Dalam tahun 1970/1971 telah dijalankan pelbagai usaha, antara lain penghijauan seluas 42.558 ha, penyuluhan/pengawetan tanah seluas 29.298 ha, pembibitan dan pembasmian padang alang-alang masing-masing seluas 52,1 ha dan 5.248 ha. Kemudian dalam tahun 1971/1972, penghijauan telah dilakukan seluas 32.211 ha, penyuluhan/pengawetan tanah seluas 23.771 ha, pembibitan seluas 78 ha dan pembasmian padang alang-alang seluas 2.480 ha.


132


T a b e 1 VII. 14. PERKEMBANGAN PRODUKSI KAYU, 1965 – 1972 ( dalarn ribuan rn3 )

1)

Jati Realisasi

1)

Rimba

Tahun

Target

1965 1966 1967 1968 1969 1970

400 400

444 492 474 473 477 448

2.5 3 200

1.326 1.511 2.379 3.555 5.72 9.652

2.9 3.6

1.77 1.983 2.853 3.828 6.197 10.1

1971

400

.....

4.2

.....

4.6

12.095

2)

1972

400

.....

5.8

.....

6.2

18.912

3)

Target

Realisasi

Kayu pertukangan ( jati dan rimba ) 1) Realisasi Target

1) Target REPELITA I 2) Angka sementara 3) Angka perkiraan

T a b e l VII.I5. PERKEMBANGAN VOLUME DAN NILAI EKSPOR KAYU, 1966 - 1972 ( dalam ribuan m3 ) Tahun

Jati (ribuan m3) 1) Realisasi Target

Rimba (ribuan m3) 1) Realisasi Target

Jati dan Rimba (ribuan m3) 1) Realisasi Target

Realisasi nilai ekspor (juta US $)

1966

-

17,0

-

135,7

-

152,7

3,6

1967

-

13,0

-

198,4

-

211,4

6,3

1968

-

29,0

-

707,5

-

736,5

12,5

1969

24

38,4

1.204

3.557,4

1.228

3.595,8

26,0

1970

28

41,5

1.688

7.371,1

1. 716

7.412,6

100,5

1971

34

-

2.4 72

-

2.512

10.760

2)

168,4

2)

1972

40

-

3.586

-

3.626

12.500

3)

200,0

3)

1) Target REPELITA I 2) Angka sementara 3) Angka perkiraan


133


7.4.1.7. Peternakan Didalam pembangunan ekonomi yang sedang berjalan, peranan sub sektor peternakan cukup menentukan. Sub sektor peternakan menyediakan bahan makanan yang memiliki nilai gizi yal1g tinggi, disamping itu juga menghasilkan devisa melalui ekspor ha!iil-hasil peternakan. Secara keseluruhan produksi telur, daging dan susu dalam tahun 1971 mengalami kenaikankenaikan yang cukup menggembirakan. Perkembangan pengusahaan ayam ras maju sangat pesat. Impor bibit ayam ras jenis day old chick terus meningkat. Keadaan ini tercermin pada Tabel VII.16. Selanjutnya.dalam tahun 1972/1973 telah dimulai pelaksanaan Pilot Proyek BIMAS Ayam, yang bertujuan antara lain mewujudkan swasembada produksi telur dan daging ayam, meningkatkan penghasilan peternakan ayam dan memperbaiki gizi masyarakat. Produksi daging dalam tahun 1971mencapai jumlah 314.017 ribu kg. Dibandingkan dengan tahun 1970 telah terjadi kenaikan sebesar 0,3 persen. Demikian pula halnya dengan produksi susu dan telur, dalam tahun 1971 masing-masing telah naik dengan 103,0 persen dan 30,0 persen. T a b e l VII.16 IMPOR BIBIT AYAM RAS JENIS DAY OLD CH ICK, 1969 - 1971 Tahun

Impor (ekor)

1969

3.06

1970

124.535

4.07

389.925

313

1971

1)

Persentase kenaikan

1) Belum termasuk 5.000 butir telur dan 12.000 ekor itik jenis Khaki Campbell.


134


T a b e l VII.17. PERKEMBANGAN PRODUKSI DAGING, TELOR DAN SUSU, 1969 -1972 Daging (ribuan kg)

Susu (ratusan lt)

1)

1)

Telor (ribuan butir)

Target

321.7

309.302

67.32

28.923

4.251.000

1.299.775

396.25

313.621

83.49

29.304

4.601.000

1.054.920

425.65

314.017

2)

472.05

...............

Realisasi

1)

Realisasi

Target

Target

108.57

67.125

2)

4.961.000

157.41

..............

5.610.000

Realisasi

1.323.540

2)

................

1) Target REPELITA 2) Angka sementara

T a b e l VII.18. PERKEMBANGAN IMPOR SUSU DAN DAGING, 1969 - 1971 ( dalam ton) Tahun

Susu

Daging

1969 1970 1971

20.412 20.956 17.503

2110 716 699

Meskipun produksi hasil-hasil peternakan naik dengan menggembirakan tetapi dilihat dari kebutuhan protein hewani dalam negeri masih belum mencukupi. Karenanya impor susu dan daging serta bahan yang berasal dari daging masih dirasakan perIu. Dalam tahun 1971 volume ekspor ternak yaitu kerbau dan sari, demikian pula dengan volume ekspor kulit memperIihatkan sedikit penurunan. Satu dan lain hat disebabkan berkurangnya permintaan dari negara-negara pembeli diluar negeri. Perkembangan volume ekspor ternak dan kulit ternak dapat diikuti pada Tabe1 VII.19.


135


T a b e 1 VII.19. PERKEMBANGAN VOLUME EKSPOR SAPI, KERBAU DAN KULIT TERNAK, 1969 - 1971 Jenis barang

Satuan

1969

1970

1971

Sapi

ekor

38.191

52.95

51.419

Kerbau

ekor

18.653

34.743

24.258

Kulit sapi dan

lembar

642.973

550.59

373.942

lembar

5.913.854

3.538.853

3.245.635

kerbau Kulit kambing dan domba

7.4.1.8. Perikanan Sub sektor perikanan didalam pembangunan memberikan sumbangan yang cukup besar, yaitu disamping memperkaya protein hewani, juga menambah penerimaan devisa dan memberi kesempatan kerja. Produksi perikanan sejak tahun 1969 mengalami kenaikan yang terus menerus. Tingkat kenaikan produksi rata-rata setiap tahun adalah sekitar 2,1 persell untuk perikanan darat dan 2,6 persen untuk perikanan laut. Produksi ikan darat dalam tahun 1971 relatif menurun, satu dan lain hat disebabkan oleh berjangkitnya penyakit learnea dan adanya kecendurnngan beralihnya usaha petani di Kalimantan dari menangkap ikan ke menebang kayu. Dilain pihak produksi ikan laut memperlihatkan kenaikan. Demikian pula halnya dengan nilai ekspor hasil perikanan. T a b e l VII. 20. PRODUKSI DAN EKSPOR IKAN, 1969 - 1970 Tahun

Ikan darat (dalam ton)

Ikan laut (dalam ton)

Jumlah (dalam ton)

Nilai ekspor (dalam jutaan US $)

1969 1970 1971 1972

429.055 446.993 416.696 ...

785.344 802,000 810.092 ...

1.214.399 1.248.993 1) 1.226.788 2) 1.288.000

1,5 5,9 1) 18 2) 27

1) Angka sementara 2) Angka perkiraan


136


7.4.2. Industri Peranan sektor industri dalam pembangunan lima tahun pertama adalah mernpakan penunjang dan pendorong bagi pembangunan pertanian, sambil mempersiapkan diri untuk berkembang secara lebih luas dimasa depan. Sehubungan dengan itu telah pula ditetapkan dua babak dari pembangunan disektor perindustrian. Babak pertama adalah babak rehabilitasi, peningkatan penggunaan kapasitas produksi, penyediaan sarana-sarana pokok dan kegiatan persiapan untuk tahap pembangunan selanjutnya. Babak ini dimulai dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1971. Babak kedua dimulai dari 1971 - 1974 meliputi usaha-usaha perluasan dan pembangunan industri serta persiapan untuk pelaksanaan REPELITA II. Perkembangan pembangunan sektor industri terus menunjukkan arab yang menanjak. Usaha-usaha rehabilitasi dan perluasan unit-unit produksi terus dilaksanakan. Peningkatan kapasitas produksi dipelbagai cabangindustri sudah mulai terwujud. Pendirian pabrik barn serta pembukaannya terus berlangsung. Sebagian dari pabrik barn tersebut ada yang dibiayai melalui penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan dibiayai langsung oleh Pemerintah. Disamping itu, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, peningkatan mutu dan design barang-barang buatan dalam negeri terus dilaksanakan. Sebagian dari barang-barang buatan dalam negeri sudah menyamai mutu buatanluar negeri. Keadaan ini berarti menghemat devisa yang sebelumnya digunakan untuk mengimpor barang. Lebih lanjut beberapa pengusaha industri telah mulai mengekspor hasil produksinya keluar negeri. Dilain pihak perkembangan proquksi industri secara tidak langsung dapat pula dilihat dari komposisi .impor (Lihat Tabel VI.4.). Dari label tersebut jelas terlihat bahwa impor barang-barang modal dan bahan baku terus menaik. Meskipun tidak semua' impel' kedua jenis barang tersebut digunakan oleh sektor industri, naml.lI1 demikian adanya kenaikan voluD?e.impor barang tersebut sudah pula mencerminkan kenaikan produksi sektor industri. Kebijaksanaan Pemerintah dibidang perin,dustrian ini antara lain ialab dengan terus bernsaha rpemberikan fasilitasdan bantuan, disamping melakukari usaha-usaha pembedan bimbingan, penyuluhan dan pengarahan bagi pengusaha-pengusaha industri nasional. Disamping itu dengan bekerjasama dengan pihak swasta, Pemerintahtelah pula bernsaha untuk mengadakan sarana, seperti industrial estate, bonded warehouse dan lairi sebagainya. Dengan demikian diharapkan laju pertumbuhan sektor perindustrian akan naik lebih cepat lagi

. Departemen Keuangan RI

137


7.4.2.1. Industri sandang Sampai dengan tahun 1972/1973, kemajuan dalam bidang perindustrian tekstil i_r1inat makin nyata dan menggembirakan. Rehabilitasi-serta perluasan pabrik-pabrik tekstil yang sudah ada,' pembangunan 'pabrikpabrik barn, periingkatan produksi serta mutu tekstil mencapai hasil yang meyakinkan. Produksi benang tenun dalam tahun 1971/1972 mencapai jumlah 239.000 bal. produksi ini masih sedikit lebih kecil dari sasaran yang telah ditetapkan yaitu 260.000 bal. Satu dan lain hat sebagai -ak.ibat-dari pada pemogokan yang terjadi diluar negeri, sehingga meriyebao,kan terl"ambatnya kapas sampai kepatal-patal. Dalam tahun 1972 produksi benang tenun telah meningkat lagi menjadi 278.440 bal. Demikian pula dalam , tahun 1971/1972 produksi tekstil mencapai jumlah 732 juta meter dan dalam tahun 1992 mencapai jumlah 816 juta meter. Sehubungan dengan usaha untuk meningkatkan produksi sandang, oleh Pemerintah telah diusahakan meningkatkan luas pertanian kapas dalam negeri. Hal ini dijalankan dalam rangka mengurangi sedikit demi sedikit akan tergantungnya bahan baku kapas dari luar negeri. Demikian pula usaha rehabilitasi dan peningkatan peralatan mesin terus diusahakan. Dalam pada itu untuk lebih menggairahkan pemasaran hasil-hasil industri tekstil, maka pelbagai promosi telah dijalankan. Diharapkan nantinya industri tekstil ini bukan saja menghemat devisa dan membuka lapangan kerja barn tapi ikut juga menambah penerimaan devisa negara. 7.4.2.2. Industri ringan dan kerajinan rakyat Produksi industri ringan dan kerajinan rakyat memperlihatkan kemajuan-kemajuan yang menggembirakan. Keadaan ini disamping disebabkan karena rehabilitasi dan perbaikan pabrikpabrik yang sudah ada, juga karena sudah selesainya proyek-proyek barn dan telah mulai berproduksi. Kenaikan yang menyolok terdapat pada produksi rokok putih, korek api dan tapal gigi. Dilain pihak industri kerajinan rakyat juga memperlihatkan kenaikan. Keadaan ini tercermin dari meningkatnya nilai ekspor hasil kerajinan rakyat. Dalam tahun 1970 nilai ekspor hasil kerajinan rakyat berjumlah US $ 3,652 ribu. Dalam tahun 1971 nilainya naik menjadi US $ 6,241 ribu atau kenaikan sebesar 70,9%. Diharapkan dimasa yang akan datang peranan hasil industri ringan dan kerajinan rakyat dalam menghemat dan menghasilkan devisa akan menjadi lebih besar lagi. 7.4.2.3. Industri alar angkutan, logam dan alar-alar listriklelektronika Industri alar angkutan merupakan sarana penunjang dalam pembangunan, disamping memegang peranan yang cukup menentukan pula dalam usaha untuk mempertahankan stabilitas Departemen Keuangan RI

138


perekonomian. Pembangunan disektor ini masih dalam tarat permulaan, walaupun begitu beberapa hasil telah mulai kelihatan seperti pada assembling kendaraan bermotor. Pernsahaanperusahaan assembling kendaraan bermotor telah mampu melakukan assembling dari berbagai merk maupun berbagai type. Disamping itu telah pula dapat dibuat beberapa komponen dari kendaraan bermotor. Kebijaksanaan pemerintah dibidang ini ialah mengarahkan industri ini kearah kegiatan pembuatan kendaraan bermotor. T a b e 1 VII. 21. PRODUKSI BEBERAPA HASIL INDUSTRI, 1969/1970 - 1971/1972 DAN TAHUN 1972 Jenis produksi

Satuan

1. T e k s t i l 2. Benang Tenun 3. Pupuk / urea 4. S e m e n 5. K e r t as 6. G e l a s 7. Ban kendaraan bermotor 8. Asaro sulfat 9. Aluminium sulfat 10. Minyak kelapa 11. Minyak goreng 12. S a b u n 13. Rokok putih 14. Rokok kretek 15. Korek api 16. Tapal gigi 17. Accu 18. R a d i o 19. Televisi 20. Plaat seng 21. Assembling mobil 22. Assembling sepeda motor

meter bal ton ton ton ton buah ton ton ton ton ton juta batang juta batang juta kotak juta tube buah buah buah ton buah buah

1969/1970

1970/1971

449.880.000 178.000 84.000 542.000 17.000 11.000 368.000 263.000 27.000 133.000 11.000 19.000 269 15 32.000 363.500 4.500 8.500 5.000 21.400

598.400.000 217.000 103.000 577.000 22.000 11.000 400,000 2.100 1.800 258.200 26.800 132.200 13.681 20.553 322 25 56.000 393.000 4.700 34.400 2.900 31.000

1971/1972

1)

732.000.000 239.000. 106.000 516.000 30.000 6.900 500.500 8.300 5.900 260.700 27.200 132.400 14.700 21.400 348 26 262.000 416.000 65.900 66.600 16.600 50.000

1972

816.000.000 278.440 114.800 609.300 37.880 12.400 732.500 8.500 8.700 265.680 28.890 2) b.t 16.750 20.840 441 30 130.000 700.000 60.000 69.600 23.000 100.000

1) Angka sementara 2) Belum tersedia

Industri alat-alat bangunan berkembang pula dengan pesatnya. Perusahaanperusahaan baru banyak yang didirikan yaitu meliputi perusahaan besi beton, GI sheet, pipa, kawat dan barang aluminium. Akibatnya beberapa jenis produksi dalam negeri banyak yang diperkenalkan, yang merupakan barang pengganti impor. Dibidang industri alat-alat listrik dan elektronika perkembangannya sudah lebib maju lagi. Beberapa barang hasil industri ini sudah mulai diekspor keluar negeri seperti yang terlihat pada Tabel VII.22.


1)

139


T a b e l VII. 22. EKSPOR BEBERAPA JENIS BARANG ELEKTRONIKA, 1970 - 1972 Tahun

Jenis barang

1970

Light emitting diodes

$

168,9 ribu

U.S.A.

1971

1. Light emitting diodes 2. Radio 3. Komponen transistor

$ $ $

187,6 ribu 140 ribu 43,1 ribu

U.S.A. Singapore, Malaysia,Hongkong Hongkong, Philipina, Singapore

1972 1)

1. Komponen transistor

$ $ Nfl Rp

99,4 ribu 4,6 ribu 197,8 ribu 124,1 juta

Philipina Hongkong Singapore Nederland Malaysia

2. Glass (bulb dan tubes)

Nilai ekspor

Negara tujuan

1) Angka sementara

7.4.2.4. Industri kimia Industri pupuk dalam tahun 1971/1972 mencapai hasil 1O600l' ton, atau kenaikan sebesar 2,9% dibandingkan dengan produksi tahun se belumnya. Dalam tahun 1972 produksi pupuk telah mengalami kenaikan yang cukup besar dan mencapai jumlah produksi sebesar 114.800 ton. Direncanakan pabrik pupuk petrokimia di Sunibaya akan berproduksi dengan kapasitas 150 ribu ton ZA dan 45.000 ton urea setahun. Dengan selesainya perluasan pabrik PT Pusri maka kapasitas produksinya akan naik darl l00 ribu ton menjadi 480 ribu ton setahun. Produksi semen dalam tahun 1971/1972 agak sedikit menurun (lihat Tabel VII.21.). Satu dan lain hat disebabkan karena pabrik semen Gresik masih berada dalam tahap perluasan dan pabrik semen Padang masih dalam tahap rehabilitasi. Meskipun demikian dalam tahun. 1972 produksi semen ternyata dapat meningkat menjadi 609.300 ton. Selanjutnya persiapan pembangunan pabrik semen Cibinong telah dilaksanakan. Demikian pula hainya dengan rencana pendirian pabrik' semen di Jawa Tengah dan Bohorok Sumatra Utara. Dalam tahun 197i/1972 dan tahun 1972 produksi kertas memperlihatkan suatu kemajuan yang berarti ( Tab.el VII.21. ). Kemajuan ini antara lain disebabkan oleh rehabilitasi pabrik


140


kertas Leces, pabrik kertas Padaiarang, pabrik kertas _owa dan, pabrik kertas Basuki Rakhmat. Disamping itu pabrik kertas Martapura telah selesai penibangunannya dan telah mulai berproduksi. Produksi industri kimia lainnya dalam tahun1971/1972 menunjukkan peningkatan dibandingkan, d_ngan produksi tahun sebelumora, kecuali produksi ban sepeda, garam dan asam chlorida yang sedikit menurun. 7.4.3. Pertam bangan Peranan sektor pertambargan dalam pembarigunan ekonomi kelihatannya makin lama tnakin penting. Peranan tersebut antara lain berwujud sebagai sumber penerjmaan devisa dan lpenambah kesempatan kerja. Lebih dari 50 persen hasil ekspor indonesia berasal dari se'ktor pertam'bangan terutama hasil tambang minyak. Dilain pihak sektor pertambangan ini memegang peranan yang menentukan pula dalarn penciptaan Tabungan pemerintah, yaitu melalui peningkatan penerimaan pajak perseroan, seperti pajak perseroan minyak dan penerimaan minyak lainnya. Dalam periode terakhir ini sektor pertarnbangan memperlihatkan kenaikan yang eukup menggembirakan. T a b e l VII.23. HASIL PRODUKSI INDUSTRI KIMIA LAINNYA, 1969/1970 - 1971/1972

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1)

Jenis produksi

Satuan

1969/1970

1970/1971

1971/1972

Amoniak Garam Ban sepeda Kostik soda 45% Asaro clarida 35% Cl 2 cairan Bahan cairan klantang Asam arang cair Asam arang padat Oksigen

ton ton buah ton ton ton ton kg kg m3

2.996.000 1.000 400 519.000 2.159.000

63.000 63.100 2.164.000 2.400 1.300 3.795 662.000 1.411 3.094.000

66.900 42.200 1.852.900 5.300 1.000 400 4.500 760.000 21.600 3.380.000

1) Angka sementara


141


7.4.3.1. Minyak mentah Dalarn tahun 1972/1973 sarnpai dengan triwulan II, produksi minyak mentah meneapai jumlah 194,6 juta barrels. Oibandingkan dengan periode yang sarna pada tahun sebelumnya maka telah terjadi kenaikan sekitar 20,4%. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh dimulainya produksi minyak mentahdari beberapa kontraktor, disarnping meningkat-nya produksi sumursumur minyak barn dilapangan yang telah ada sebelumnya. Oalarn tahun 1972/1973produksi minyak mentah akan meneapai jumlah 375 juta barrels atau kenaikan sekitar 9,8% dari tahun sebelumnya. Oalarn tahun 1973/1974 direneanakan produksi minyak mentab akan melebihi target REPELITA. Sehubungan dengan ini kegiatan eksplorasi oleh Pertarnina, Caltex, Stanvax dan perusahaan lainnya terus ditingkatkan. Selanjutnya ekspor minyak mentah keluar negeri semakin meningkat. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya kenaikan harga minyak mentah dipasaran dunia sebagai akibat bertarnbahnya permintaan. Sebagian besar dari minyak Indonesia diekspor ke jepang dan Amerika Serikat. 7.4.3.2. Hasil tambang lainnya Produksi hasil tambang lainnya dalarn tahun 197111972 memperlihatkan kenaikan yang eukup besar. Oemikian pula dalam tahun 1972/1973 sampai dengan semester I, harnpir seniuahasil tarnbanglainnya mcnunjukkan kenaikanseeara terus-menerus. Dalam tahun 197111972produksi timah telah naik dengan 4,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian dalarn semester I 1972/1973 produksinyameneapaijumlah 114.531 kwintal atau kenaikan sekitar 11,1% dibandingkandenganperiode yang sarna tahun 197111972. Kenaikan ini antara lain disebabkan dimulainya produksi tarnbang Bangkinang, rehabilitasi kapal-kapal keruk dan modernisasi peralatan. Dilain pihak dengan bantuan UNOP dan negeri Belanda sudah dimulai eksplorasi lepas pantai. Dengan demikian produksi timah tahun 1972/1973 dan 1973/1974 masing-masing akan meneapai jumlah 210.000 kwintal dan, 220.000 kwintal.


142


T a b e 1 VII.24. PRODUKSI MINYAK MENTAH INDONESIA. 1969/1970 - 1972/1973 ( dalam barrels ) 1971/1972

1)

1972/1973

2)

Bulan

1969/1970

1970/1971

April

22.017.176

24.430.534

25.663.749

33.865.341

Mei

22.160.413

26.404.124

26.351.623

32.377.436

Juni

21.003.751

26.063.693

25.552.339

32.321.872

Juli

23.468.606

26.818.727

27.607.673

32.000.000

3)

Agustus

23.974.624

26.383.897

28.241.263

32.000.000

3)

September

21.141.143

25.479.031

28.293.785

32.000.000

3)

Oktober

24.837.845

27.178.672

29.066.134

Nopember

24.687 790

26.500.992

28.077.168

Desember

25.872.297

27.191.878

29.151.200

Januari

25.176.426

26.757.910

29.994.315

Februari

24256475

24.218.210

28.876.537

Maret

25.667.325

26.691.445

34.625.847

Jumlah

284.263.871

314.119.113

341.501.633

194.564.649

Target REPELITA

281.000.000

328.000.000

364.000.000

402.000.000

1) Angka-angka diperbaiki 2) Angka-angka sementara 3) Angka perkiraan


143


T a b e l VII.25. VOLUME EKSPOR MINYAK MENTAH DAN HASIL-HASIL MINY AK 1969/1970 - 1972/1973 ( dalam barrels) 1971/1972

1)

1972/1973

2)

Bulan

1969/1970

1970/1971

April

18.462.289

22.364.287

21.567.590

26.193.477

Me i

18.873.203

21.481.496

22.467.880

27.177.072

Juni

18.838.943

22.701.997

20.783.739

27.000.000

JuIi

18.731.968

20.847.269

20.543.127

27.000.000

3)

Agustus

21.391.090

22.405.178

25.226.210

26.000.000

3)

September

18.341.650

22.479.629

22.325.728

26.000.000

3)

Oktober

20.616.696

22.103.282

23.711.675

Nopember

19.699.484

23.711.169

22.786.059

Desember

20.806.047

23.378.384

27.479.329

Januari

23.482.239

23.093.918

24.839.888

Februari

18.634.763

20.962.888

25.157.320

Maret

21.360.561

22.272.478

30.836.337

Jumlah

239.298.933

267.801.975

287.724.882

159.370.549

1) Angka perbaikan 2) Angka sementara 3) Angka perkiraan

T a b e l VII.26. PRODUKSI HASIL TAMBANG LAINNYA, 1969/1970 - 1972/1973 1)

2)

Jenis produksi

Satuan

1969/1970

1970/1971

1. Bijih timah

kwintal

178.832

191.847

204.784

114.531

2. Batu bara

ton

190.740

175.495

196.797

80.788

3. Bauksit

metrik ton

901.107

1.206.747

1.288.095

631.876

4. Bijih nikel

metrik ton

310.689

689.115

849.952

364.322

5. Emas murni

kilogram

261

255

343

178

6. P e r a k

kilogram

9.694

9.266

8.141

4.483

7. Pasir besi

metrik ton

53.817

298.504

129.249

1971/1972

1972/1973

1) Angka perbaikan 2) Angka sementara sampai dengan semester I


144


Produksi batubara dalam tahun 197111972 meningkat kembali, yaitu sekitar 12,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Produksi selama semester I1972/1973 mencapai jumlah 80.788 ton. Dibandingkan dengan periode yang sarna tahun sebelumnya, produksi ini sedikit menurun. Satu dan lain hat keadaan ini disebabkan oleh rehabilitasi tambang batubara Ombilin dan tambang batubara di Bukit Asam sedang dikerjakan, disamping adanya pengaruh harga yang kurang menguntungkan. Diharapkan dengan selesainya usaharehabilitasi tersebut produksi batubara untuk tahun 1972/1973 akan mencapaijumlah 197.000 ton. Dalam tahun 197111972 produksi bauksit telah meningkat dengan 6,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selama semester I-1972/1973 produksi ini mencapai jumlah 631.876 metrik ton atau kenaikan sekitar 1,0% dibandingkan dengan periode yang sarna tahun sebelumnya. Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan ini antara lain adalah selesainya rehabilitasi bunker pelabuhan, pengerukan selat Kijang dan pengaruh harga pasaran dunia yang tetap baik. Produksi bauksit untuk tahun 1972/1973 akan naik sedikit dan diperkirakan akan mencapai jumlah 1.300.000 metrik ton. Keadaan ini antara lain disebabkan mulai berkurangnya produksi bauksit yang berkadar ekspor. Produksi bijihnikel dalarn tahun 1971/1972meningkat dengan 23,3 persell dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sarnpai dengan semester I1972/1973 produksi ini mencapai jumlah 364.322 metrik ton, yaitu sedikit lebih kedl dari produksinya pada periode yang sarna tahun sebelumnya. Walaupun begitu produksi bijih nikel ini selalu diatas target REPELITA. Produksi emasmurnidalarn tahun 1971/1972 telah naik dengan 34,8% dari tahun sebelumnya. Sampai dengan semester I-1972/1973 produksi ini telah mencapai jumlah 178 kg atau kenaikan sekitar 9,7% dari produksi semester I tahun sebelumnya. Oilain pihak produksi perak dalarn tahun 1971/1972 sedikit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi produksi selarna semester I-1972/1973 lebih besar sekitar 1,8% dari periode yang sarna tahun sebelumnya. Selanjutnya pasir besi dalarn tahun 1971/1972 naik dengan pesat sekali dari tahun sebelumnya. Produksi barang tam bang lainnya seperti intan dan tembaga umumnya masih berada dalam tarat pengembangan. Sebagian besar dari hasil tarn bang lainnya ini diekspor keluar negeri. Misalnya timah, bauksit dan pasir besi di ekspor ke Amerika Serikat, J epang, Australia dan negara-negara Eropah lainnya. Peningkatan ekspor dari hasil tambang ini berarti menarnbah penerimaan devisa. Perkembangan volume ekspor hasil tambang lainnya dapat diikuti pada Tabel VII.27. Departemen Keuangan RI

145


T a b e l VII.27. VOLUME EKSPOR BEBERAPA HASIL TAMBANG 1969/1970 - 1972/1973 Jenis barang

Satuan

1. Bijih timah 2. Bauksit 3. Bijih nikel 4. Perak murni 5. Pasir besi

long ton metrik ton metrik ton kilogram metrik ton

1969/1970

1970/1971

16.714,6 956.741,300.741,....... .......

1971/1972

17.091,8 1.124.343,675.610,3.000,.......

1)

1972/1973

19.071,4 1.211.689,764.742,10.900,301.033,-

2)

9.471,4 593.699,240.885,3) ....... 2) 127.176,-

1) Angka perbaikan 2) Angka perkiraan (semester I) 3) Angka belum ada

7.4.4. Pariwisata Sektor pariwisata mempunyai peranan yang cukup menentukan pula dalam pembangunan. Sektor ini terutama menghasilkan devisa melalui pemberian jasa disamping itu juga menambah kesempatan kerja. Efek dari pada sektor ini ialah memperkenalkan serta mempopulerkan nama Indonesia di mala dunia. Dalam tahun 1971 sektor pariwisata telah menghasilkan devisa seba nyak US $ 22,2 juta, telah pula menampung tenaga kerja sebanyak 10.048 orang dan menumbuhkan kegiatankegiatan produktif lainnya. Perkembangan produksi pariwisata dapat diikuti pada Tabel VII.28. T a b e 1 VII.28. PERKEMBANGAN PRODUKSI P ARIWISATA 1969 - 1972/1973 Jenis produksi

Satuan

Wisatawan asing

1)

1969

1970

1971

orang

86.067

129.319

177.317

248.244

Kamar hotel

kamar

2.972

3.390

3.671

3.850

Travel biro

buah

291

359

545

545

Penerimaan devisa

ribu US$

10,8

16,2

22,2

25,7

Tenaga kerja

orang

7.233

8.278

10.048

12.500

1972/1973

1 ) Angka perkiraan.


146


Diharapkan dimasa yang akan datang peranan sektor pariwisata ini semakin besar, terutama dalam menambah penerimaan devisa dan kesempatan kerja. 7.5. Prasarana Sektor prasarana meliputi irigasi, perhubungan dan listrik. Peranannya dalam pembangunan ekonomi adalah cakup menentukan. Sektor prasarana sangat penting dalam menunjang kenaikan produksi sektor pertanian sebagai sektor yang diutamakan dalam REPELITA. Berbagai usaha telah dilakukan di sektor ini meliputi usaha rehabilitasi, pemeliharaan sella pembangunan dan perluasan alat prasarana yang baru.

7.5.1. lrigasi Kebijaksanaan di sub sektor irigasi terutama diarahkan kepada usaha rehabilitasi dan sejauh mungkin juga diusahakan perluasan areal yang dapat diairi. Karena sub sektor ingasi bersitat menunjangpembangunan disektor pertanian, maka setiap pembangunan proyek irigasi, selalu diperhatikan agar hasil dari usaha tersebut hendaknya dapat melipat gandakan hasil produksi pertanian. Disamping itu diusahakan pula untuk dapat menunjang kegiatan memperkecil tekanan penduduk. Skala prioritas pembangunan di sub sektor irigasi adalah tetap melanjutkan apa yang sudah ditetapkan pada tahun sebelumnya yaitu : a. perbaikan jaringan irigasi yang sudah ada; b. pembangunan jaringan irigasi barn ; c. pengamanan jaringan daerah produksi terhadap bencana alam, banjir dan sebagabya, terutama didaerah-daerah yang persawahannya di garap secara i:otensip dan penduduknya padat ; d. penyusunan pola induk pengembangan daeran pengaliran sungai. Hasil-hasil yang sudah dicapai selama pelaksanaan REPELITA sampai dengan tahun 1971/1972 dapat d;ikuti pada Tabel VII.29.


147


T a b e l VII.29. PELAKSANAAN IRIGASI, 1969/1970 - 1970/1971 ( dalam ha ) Program

1969/1970

Rehabilitasi irigasi Ekstensifikasi irigasi Perbaikan sungai lrigasi lainnya

1970/1971

210.330 43.153 73.259 21.059

171.549 24.379 62.406 25.000

1971/1972

1)

135.424 24.400 57.045 14.905

Jumlah

1972/1973

517.303 113.932 192.710 60.964

(Target) 251.199 34.317 37.335 25.410

1) Angka sementara

7.5.2. Perhubungan 7.5.2.1.Perhubungan darat Pembangunan dibidang perhubungan darat terutama dititik beratkan kepada usaha rehabilitasi dan upgrading jalan dan jembatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam REPELITA I. Disadari bahwa jaringanjaringan perhubungan darat menyambung daerah-daerah pedalaman dengan pelabuhan-pelabuhan, serta menghubungkan daerah surplus dengan daerah minus. Kegiatan di sub sektor perhubungan darat terdiri atas : 1. Angkutan jalan raya ; 2. Angkutan kereta api ; 3. Pelayaran sungai, danau dan ferry. Sarana angkutan jalan raya merupakan sarana yang sangat renting. Peranan atau arti dari angkutan jalan raya ini dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat baik dalam bentuk angkutan penumpang maupun angkutan barang. Dilain pihak operasi angkutan jalan raya ini hampir meliputi seluruh wilayah Indonesia, sehingga hubungan antara rlaerah dengan daerah lait1nya dan antara satu kota dengan kota lainnya menjadi lebih cepat dan lancar. Perbaikan dan pembangunan angkutan jalan sampai dengan tahun 1972/1973 kelihatannya semakin meningkat. Meningkatnya kegiatan angkutan jalan ini perlu pula disertai dengan usaha pengawas:1.n dan penertiban yang lebih teratur terhadap pemakaian jalan. untuk mencegah timbulnya proses kerusakan jalan. Didalam armada angkutan jalan ini kendaraan yang beroperasi terdiri dari truck, bus, mobil dan sebagainya. Perkembangan armada angkutan jalan raya dapat diikuti pada Tabel VII. 30.


148


T a b e 1 VII. 30. PERKEMBANGAN ARMADA ANGKUTAN JALAN, 1965 - 1971 ( dalam buah ) Tahun

Bus

Mobil barang/truck

Mobil penumpang

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

18.914 19.584 18.840 19.610 20.497 23.451 22.562

84.654 92.891 94.892 93.417 95.660 99.814 112.878

166.854 179.494 184.954 201.123 212.123 235.816 256.988

T a b e l VII.31. JUMLAH SUNGAI UTAMA, DANAU, TERUSAN DAN HUBUNGAN FERRY SELURUH INDONESIA Daerah

Jumlah sungai utama

Jumlah danau

Jumlah terusan

Hubungan ferry

1. Kalimantan Timur

10

6

-

-

2. Kalimantan Barat

6

9

4

-

3. Kalimantan Tengah

77

-

-

1

4. Kalimantan Selatan

4

-

2

-

S. Sumatera Selatan

6

1

-

2

6. Lampung

3

-

-

1

7. J a m b i

4

-

-

-

8. Riau

4

-

-

1

9. Sumatera Utara

3

6

-

1

10. Sumatera Barat

-

-

-

1

11. Irian Barat

3

2

-

-

12. Sulawesi

-

5

-

2

13. Nusa Tenggara Barat

-

-

-

4

14. Nusa Tenggara Timur

-

-

-

7

15. Jawa

-

-

-

3

16. M a l u k u

-

-

-

9


149


Bagi daerah-daerah seperti Irian Barat, Kalimantan dan Sumatera yang memiliki sungai-sungai besar, tapi kurang mempunyai jalan raya yang cukup, maka angkutan sungai, danau dan ferry memegang peranan yang cukup menentukan. Untuk daerah-daerah tersebut sungai merupakan urat nadi bagi kehidupan perekonomian penduduk. Gambaran yang lebih jelas mengenai jumlah sungaisungai utama, terusan dan hubungan ferry diseluruh Indonesia dapat dilihat pada Tabel VII.31. Peningkatan-peningkatan dibidang angkutan sungai, danau dan ferry ini terus diusahakan oleh Pemerintah. Sampai dengan tahun 1972/1973, Pemerintah antara lain telah membuka hubungan ferry sebagai berikut : a. Lombok (Ampenan) - Bali (Pd.Besi), b. Aceh - Sabang, c. Belawan - Penang, d. Pakanbaru - Singapura, e. Tarakan - Nunukan - Daratan Kalimantan, f. Dumai – Malaka, g. Sungai Kapuas, Pontianak, Disamping itu dibidang angkutan sungai telah pula dibangun beberapa terminal sungai seperti di Banjarmasin, Palangkaraya, Tangga Buntung (Palembang) dan di Sekayu (juga di Palembang). Diharapkan dengan berhasilnya usaha pembangunan tersebut diatas, angkutan penumpang dan barang yang melalui sungai akan lebih teratur, sehingga membantu kelancaran ekonomi

daerahdaerah

yang

bersangkutan.

Dibidang

angkutan

kereta

api

peningkatan .terus .diadakan. Sehubungan dengan ini PNKA selalu berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Perkembangan arus penumpang dan' barang yang diangkut oleh kereta api dapat dilihat pada Tabel VII.32. T a b e l VII.32. PERKEMBANGAN ARUS ORANG DAN PENUMPANG YANG DIANGKUT OLEH KERETA API, 1969 -1971 Tahun

Penumpang (dalam jutaan orang)

Barang (dalam jutaan ton)

1968 1969 1970 1971

73,115 55,126 52,442 55,767

2,539 4,016 3,958 4,640


150


Lebih lanjut oleh PNKA telah pula ditingkatkan frekwensi kereta api diberbagai trayek, juga diusahakan agar waktu perjalanan dipersingkat. Perkembangan lin-lin barn dari kereta api dapat diikuti dalam Tabel VII.H. Disamping itu untuk menjaga kelanjutan angkutan kereta api telah pula dilakukan rehabilitasi dan perbaikan yang meliputi rel, bantalan, pilar jembatan, bangunan operasionil, lok kereta dan gerbong. Angka-angka yang memperlihatkan keadaan tersebut diatas dapat dilihat pada Tabel VII. 34.

T a b e l VII.33. PEMBUKAAN LIN-LIN BARU KERETA API, 1971/1972 Nama kereta api 1. Blambangan

Lintas

10. Kabat Selatan

Surabaya Pasar Turi - Banyu wangi ( pp ) Malang - Surabaya ( pp ) Surabaya - J ember ( pp ) Surabaya - Purwokerto ( pp ) Jogya - Solo ( pp ) Kertapatl - Panjang ( pp ) Blitar - Kertosono - Surabaya (pp ) Bandung - Jakarta ( pp ) Jakarta - Surabaya - Pasarturi ( pp ) Jakarta - Surabaya

11. KA Jakarta - Bogor 12. Pandan Arang

Jakarta - Bogor ( pp ) Semarang - Solo ( pp )

2. Tumapel 3. Tawangalun 4. Purbaya 5. Kuda Putih 6. Sriwijaya 7. Rapih Daha 8. Parahiyangan 9. Mutiara


Keterangan Pattas Pattas Pattas Pattas Semi pattas Pattas Pattas Pattas Drama Peningkatan dari limex KA barang cepat lewat selatan Pattas Pattas

151


T a b e l VII.34. PERKEMBANGAN REHABILITASI DI SEKTOR KERETA API 1969/1970 - 1971/1972

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jenis rehabilitasi

Satuan

1969/1970

1970/1971

1971/1972

Penggantian rel Penggantian bantalan Perbaikan pilar jembatan Bangunan operasionil Lok uap Lok diesel Lok listtik Pasang air brake Kereta Gerbong (rehabilitasi) Assembling gerbong

km batang m3 m2 buah buah buah buah buah buah buah

94,6 406.223 5.343 1.376,6 15 13 20 25 135

126,1 188.370 3.359 4.038,3 2 4 11 92 301 15

150,3 218.746 2.474 3.371 3 5 52 236 -

7.5.2.2. Perhubungan laut Kebijaksanaan angkutan laut dibidang pelayaran nusantara tetap melanjutkan kebijaksanaan tahun sebelumnya yaitu didasarkan atas sisrim Regular Liner Service (RLS) keseluruh penjuru tanah air. Sisrim ini telah memperlihatkan pertumbuhannya yang lebih mantap dari tahun ketahun. Dalam pada itu sehubungan dengan perkembangan ekspor, khususnya ekspor minyak bumi dan kayu (logs) maka diperlukan pula armada laut khusus seperti kapal tanker dan kapal kayu. Dilain pihak tidak pula dilupakan potensi dari pada perahu layar didaerah tertentu, yang diperkirakan dapat pula diperkembangkan sebagai sarana dibidang angkutan laut. Potensi armada kapal nasional termasuk kapal-kapal sewa beli (hire purchase) sekarang ini berjumlah 1.027 kapal dengan kapasitas 912.592 DWT. Dilihat menurut jenis pelayaran, maka dari jumlah tersebut diatas dapat pula diperinci sebagai berikut. T a b e l VII.35. POTENSI ARMADA KAPAL NASIONAL, 1971

Jenis pelayaran

Jumlah kapal

Jumlah DWT

1. Pelayaran nusantara

316

345.904

2. Pelayaran lokal

623

83.358

3. Pelayaran samudra

45

415.366

4. Armada khusus kayu

3

18.207

5. Armada perahu layar

10.000

150.000


152


Jumlah armada nusantara yang tergabung dalam operasi RLS dalam tahun 1971 berjumlah 282 kapal dengan kapasitas 280.493 DWT. Arma da nusantara lainnya masih tetap berada diluar RLS dan melanjutkan pelayaran samudra dekat dan pengangkutan barang-barang khusus. Hasil angkutan kapal RLS dalam tahun 1971 meningkat menjadi 1.935.000 ton atau kenaikan sebesar 22 persen dibandingkan dengan jumlah angkutan tahun 1970 sebesar 1.588.000 ton. Armada pelayaran samudra, operasinya lebih didasarkan kepada International Freight Conference yaitu berupa perjanjian pelayaran rimbal batik antara Indonesia, J epang dan Eropa. Untuk pelayaran jurusan Amerika dan Australia belum lagi 4idasarkan kepada suatu conference. Disamping ire perlu pula diketahui bahwa didalam armada samudra ini termasuk pula kapal angkutan jemaah haji sebanyak 6 kapal dengan kapasitas 61.989 DWT. Dalam tahun 1971 jumlah angkutan armada samudt:a meningkat menjadi 2.098.000 ton: Dibandingkan jumlah angkutannya sebesar 1.913.000 ton pada tahun 1970 berarti telah terjadi kenaikan sebesar 9,7 persen. Selanjutnya untuk memperlancar fasilitas pelayaran maka perlu pula diadakan pengerukan dibeberapa pelabuhan. Kedalaman pelabuhan dan alur-alur pelayaran dibeberapa tempat masih berada dibawah persyaratan minimal. Untuk ini pengerukan jelas diperlukan. Dalam tahun 1971 jumlah kapal keruk yang ada sebanyak 23 buah. Volume lumpur yang dapat dikeruknya, terlihat pada Tabel. VII.36. berikut. Dari tabel tersebut jelas terlihat bahwa volume lumpur yang sudah dikeruk selalu berada diatas target. Tetapi jika dilihat menurut banyaknya pelabuhan yang perlu dikeruk, maka usaha pengerukan yang sudah dijalankan belum lagi mencukupi. T a b e l VII.36. JUMLAH LUMPUR YANG DlKERUK, 1969 - 1971 ( dalam ribuan m3 ) Tahun

Target

Realisasi

1969

10.965

16.047

1970

10.026

11.506

1971

15.57

16.535


153


Sebagian besar dari kapal-kapal yang terdapat dalam armada pelayaran nasional sudah rea sehingga memerlukan rehabilitasi atau pembangunan yang baru. T a b e l VII.37. HASIL-HASIL KEGIATAN PRODUKSI JASA DAN INDUSTRI MARITIM, 1969 - 1911 Jenis kegiatan

1969

1970

1971

1. Jumlah grt karat

331. 900

452.000

364

1.833

1.816

1.455

2.171

2.883

............ 1)

39

78

60

26

60

90

5.000

10.079

11.000

5⅓

3⅓

14⅓

3.8

2.31

4.028

yang naik dock (dwt) 2. Jumlah kapal yang naik dock (buah) 3. Jumlah karat floating/running (buah) 4. Kapal kayu yang dibangun (buah) 5. Kapal baja yang dibangun (buah) 6. Tonage kapal yang dibangun (dwt) 7. Kerangka kapal yang diangkat (buah) 8. Scrap yang diangkat (ton)


154


Sehubungan dengan ini kegiatan produksi jasa dan industri maritim sangat diperlukan, yaitu merupakan penunjang bagi kelancaran operasi perhubungan taut. Kegiatan dari produksi jasa dan industri maritim ini meliputi pembuatan kapal-kapal barn, pelayaran docking/repair kapal dan pengangkatan kerangka kapal yang tenggelam ( salvage ). Hasil dari kegiatan tersebut diatas selama tahun 1971 dapat diikuti pada Tabel VII.37. 7.5.2.3. Perhubungan udara Dalam tahun 1971 perhubungan udara memperlihatkan kemajuan. Dewasa ini tdab terdapat perhubungan udara secara teratur antara Jakarta dengan ibu kola propinsi-propinsi diseluruh Indonesia. Perhubungan udara membagi daerah operasinya atas operasi dalam negeri ( domestic operations) dan operasi luar negeri ( international operations ). Selanjutnya operasi dalam negeri dibagi lagi alas penerbangan berjadwal ( scheduled) dan penerbangan tidak berjadwal (non scheduled ). Penerbangan tidak berjadwal akhir-akhir ini memperlihatkan kenaikan yang menyolok, satu dan lain hal disebabkan karena meningkatnya kegiatan operasi hutan, kegiatan survey dan eksploitasi minyak dan lain sebagaiora. Perkembangan produksi penerbangan dalam negeri berjadwal dapat diikuti pada Tabel VII.38.

T a b e 1 VII.38. PRODUKSI ANGKUTAN UDARA, 1968 -1972 ( penerbangan dalam negeri berjadwal ) 1)

Jenis hasil

Satuan

1968

1969

1970

1971

1972

1. Penumpang 2. Barang 3. Jam terbang 4. Ton/km tersedia 5. Ton/km produksi

orang ton ribu jam ribu ton ribu ton

382.285 40.636 46.195 27.352

499.125 4.129 45.315 52.506 34.92

770.377 4.94 54.424 30.185 51.' 15

992.792 7.015 60.979 lO2.494 68.501

250.26 1.993 18.886 30.25 17.786

1) Sampai dengan kwartal I


155


Penerbangan luar negeri dijalankan PN Garuda Indonesian Airways dan Merpati Nusantara Airlines. Perkembangan hasil produksi penerbangan luar negeri dapat diikuti pada Tabel VII.39. T a b e l VII.39. PRODUKSI ANGKUTAN UDARA, 1968-1971 ( penerbangan luar negeri ) Jenis hasil

Satuan

1968

1969

1970

1971

1. Penumpang

orang

69.17

98.937

79.287

80.651

2. Barang

ton

3.312

3.326

4.019

7.354

3. Jam terbang

ribu jam

6.875

7.941

7.872

9.444

4. Ton km tersedia

ribu ton

90.493

46.302

84.549

102.815

5. Ton produksi

ribu ton

29.047

31.351

40.831

47.151

Sejalan dengan bertambah banyaknya pesawat udara, diperlukan pula peningkatan pembangunan prasarana angkutan udara. Dalam tahun 1971/1972 dan untuk tahun 1972/1973 rehabilitasi pelabuhan udara terutama ditujukan ke : Medan; Padang, Palembang, Banjarmasin, Menado, dan Makasar. Disamping itu juga beberapa pelabuhan udara lainnya direhabilitasi, seperti Yogyakarta, J ambi, Pangkalpinang, Pakan Baru, Kupang, Beranti, Pontianak, Ampenan, Blangbintang (Aceh), Ambon, Dobo, Singkep, Tanjung Pandan, Kemayoran dan Ngur:m Rai (Bali) dan sebagainya. Selanjutnya untuk menaikkan utilization factor atau effisiensipenggunaan telah pula dibangun fasilitas-fasilitas pendaratan malam seperti Medan, Ujung Pandang, Menado, Ngurah Rai, Yogyakarta dan lainlain berupa airport lighting dan power supply equipment untuk menjamin kebutuhan akan tenaga listrik. 7.5.2.4. Pos dan telekomonikasi Produksi pos dan giro sampai dengan tahun 1971 memperlihatkan kenaikan yang melonjak. Effek dari pada kenaikan ini akan membantu kelancaran arus lalu lintas uang, barang serta penyampaian berita, dan sekaligus menambah pesatnya perkembangan perekonomian. Perkembaan produksi pas dan giro dapat diikuti pada Tabel II.40.


156


T a b e 1 VII.40. PRODUKSI POS DAN GIRO, 1969 -1971 Jenis produksi

Satuan

1969

1970

1971

juta unit juta unit

131 16

139 20

205 35

juta unit juta unit

350 172

365 199

479 226

juta rp juta rp

7.472 7.424

10.587 10.587

12.472 12.000

juta rp juta rp

49.057 48.574

53.425 53.275

61.749 66.863

juta rp juta rp

146,054 50,858

209,223 90,324

313,834 135,486

1. Lalu lintas

surat pas a. Dalam oegeri b. Luar oegeri 2. Lalu lintas

pas paket a. Dalam negeri b. Luar negeri 3. Lalu lintas

wesel pos a. Kirim b. Terima 4. Dinas giro chek

pas a. Penerimaan b. pengeluaran 5. Tabungan pas

a. penabung b. pembayaran kembali

Dalam REPELITA I program perbaikan dan peningkatan telekomunikasi melalui otomatisasi dan perluasan telepon -lokal giRt diusahakan. Di samping itu dibangun pula fasilitas-fasilitas jarak jauh yang merupakan jaringan tulang punggung, yaitu berbentuk jaringan-jaringan microwave. Jawa-Bali, microwave Sumatra dan microwave jurusan timur yang membentang dari Denpasar ketimur melalui beberapa pulau Nusa Tenggara menuju Ujung Pandang. Selanjutnya dibangun pula fasilitas yang memungkinkan hubungan teleponjarak jauh tanpa waktu menunggu. yaitu yangdisebut sambungan langsung jarak jauh. Pembangunan jaringan tulang punggung yang berbentuk microwave mempunyai clara mampu yang serbaguna, yaitu : a. Menampung kebutuhan jasa-jasa hubungan jarak jauh, sekaligus untuk telepon, telegrap, Departemen Keuangan RI

157


telex, televisi dan data transmission; b. Pada jaringan tulang punggung akan dapat dikaitkan jaringan-jaringan feeder, jaringan pencatu yang mempunyai jangkauan regional, sesuai dengan kepentingan satu daerah terhadap daerah lain dan juga dalam daerah itu sendiri ; c. Kwalitas dan effesiensi hubungan bertambah baik secara menonjol. Hasil-hasil yang dicapai dibidang pembangunan telekomonikasi dalam tahun 1971 antara lain upgrading 10 saluran/equipment di Medan dan sekitarnya, pemasangan saluran interlokal antara Bukittingi-Pakan Baru dan antara Pakan Baru:-Rengat, pemasangan saluran interlokal antara MedanLhosemawe, pemasangan VHF carier antara Mataram-Sumbawa Besar, pembangunan radio HF antara Jakarta-Medan dan Jakarta - Pontianak pembangunan stasiun radio di Ujung Pandang, Menado dan Gorontalo, pembangunan microwave J akarta-Semarang, pembangunan stasiun-stasiun radio repeater antara Jakarta-Padang, pembangunan kantor telepon otomat di Yogyakarta, Tanjung Perak, Semarang, Medan dan Slipi Jakarta. Perkembangan produksi telekomunikasi dapat diikuti pada Tabel VII.41. 7.5.3. Jalan,dan listrik Kebijaksanaan umum pemerintah dibidang angkutan jalan adalah melanjutkan kebijaksanaan tahun sebelumnya, yaitu tetap ditekankan kepada rehabilitasi dan upgrading jalan/jembatan. Diharapkan sebagai hasil dari kebijaksanaan terse but akan dapat memperlancar arus barang serta penumpang, sehingga mempercepat laju ekonomi. T a b e 1 VII.41. PRODUKSI TELEKOMUNlKASI, 1968 - 1971

Jenis produksi 1. Telepon otomat 2. Telepon manual CB/LB 3. Kantor telepon 4. Kantor telegrap 5. Telegrap dalam negeri 6. Telegrap luar Degen 7. Telex dalam Degen 8. Telex luar Degen


Satuan

1968

1969

1970

1971

buah buah

79;434 91.976

90.635 92.163

102.15 98.177

113.962 97.383

unit unit pulsa pulsa pulsa pulsa

530 463 2.140.605 418 2.218.362 25.747

530 657 1.992.468 189.389 3.645.320 45.134

536 658 2.134.080 391.643 4.934.027 121.869

536 678 2.359.113 376.247 6.786.670 224.35

158


Dalarn tahun 1971/1972 telah diadakan pe1bagai proyek rehabilitasi dan perbaikan jalan/jernbatan, antara lain jalan antara Banda Aceh, Medan, Bukittinggi dan Pakan Baru telah selesai dikerjakan. Proyek Sijunjung-Lubuklinggau, final-engineeringnya sudah selesai dan dilanjutkan dengan pekerjaan konstruksi. proyek ]akarta-Bogor-Ciawi telah rnulai dilaksanakan pekerjaan persiapan. Proyek jalan Arnurang-Kotarnubago-Duloduo final engineeringnya akan diselesaikan pada tahun ini. Dalam pada itu telah pula dirnulai proyek jalan pegunungan antara Arnurang dan Kotamubago. Proyek jalan antara Balikpapan - Samarinda pada tahun ini tetap dilanjutkan. Disarnping itu telab pula diadakan perbaikan pelbagai jernbatan seperti di Sulawesi Selatan. Diantara rehabilitasi dan perbaikan dibidang jalan ini ada juga yang dikerjakan oleh operasi bhakti ABRI. Dernikian pula dibidang pernbiayaan disamping berasal dari APBN juga berasal dari bantuan-bantuan luar negeri. Perkernbangan realisasi upgrading/pernbangunan jalan sarnpai dengan tahun 1971/1972 dapat diikuti pada Tabel VII.42.

T a b e 1 VII.42. PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN, 1969/1970 - 1971/1972

Jenis usaha

1. Rehabilitasi jalan 2. Upgrading jalan/ pemb. baru 3. Pemeliharaan jalan 4. Rehabilitasi jembatan 5. Upgrading jembatan/ pemb. baru 6. Pemeliharaan jembatan


1969/1970

1970/1971

1971/1972

1972/1973 ( Target)

1.030 km 720 km/ 22 km ............... 6.500 m

708,5 km 568,8 km

909,22 km 507,18 km

1.714,7 km 850,13 km

18.678,8 km 4.292,4 m

20.695,3 km 1.775,7 m

24.011 km 4.611,4 m

1.580 m

1.578,8 m

3.396,9 m

1.906 m

...............

...............

...............

1.064 m

159


Rehabilitasi dan pembangunan dibidang kelistrikan terus dilaksanakan. Vsaha tersebut antara lain diarahkan kepada peningkatan clara terpasang (KW) dan perbaikan keseimbangan antara clara terpasang dengan jaringan listrik, baik transmisi maupun distribusinya. Disamping itu pembangunan beberapa waduk dan bendungan telah pula berakibat menambah tenaga listrik. Waduk Selorejo di J awa Timur telah memberikan tenaga listrik tambahan sebanyak 4,5 MW. Sementara itu bendungan Karangkates di Jawa Timur dan Bendungan di Riam Kanan (Kalimantan Selatan) telah mulai berfungsi. Pemanfaatan lain dari pada sumber air untuk pembangkitan tenaga listrik dilaksanakan pula misalnya di Garung (Wonosobo), di Batang Agam (Bukittinggi) dan Asahan (Sumatera Vtara). Dalam pada itu karena tenaga listrik yang berasal dari tenaga air belum mencukupi, maka pembangunan PL TV tetap dilanjutkan. Demikian pula untuk memperbaiki efesiensi kelistrikan telah pula dimulai perobahan tegangan listrik distribusi sekunder menjadi 220/350 volt yang dimulai dari Jakarta, kemudian akan diikuti oleh kota-kota lainnya. Perkembangan produksi kelistrikan dapat diikuti pada Tabel VII.43.

7.6. Pendidikan dan kesehatan 7.6.1. Pendidikan dan kebudayaan Pembangunan dibidang pendidikan mempunyai tujuan untuk meningkatkan mutu serta menghasilkan tenaga terdidik yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sehubungan dengan itu Pemerintah telah berusaha mencari serta menyusun sistim dan struktur pendidikan yang berorientasi kepada cita-cita dan usaha-usaha pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan dibidang pendidikan mempunyai implikasi yang berpengaruh jangka panjang. Sejak tahun 1966 telah dirintis kebijaksanaan barn dibidang pendidikan, khususnya dibidang akademis perguruan tinggi. Kebijaksanaan tersebut meliputi kebebasan akademis, kebebasan mimbar serta otonomi perguruan tinggi, kategorisasi fakultas untuk memudahkan pembinaan, penertiban perguruan tinggi negeri, swasta dan kedinasan. Pada tahun-tahun berikutnya telah pula diletakkan dasar-dasar kebijaksanaan barn antara lain seperti perumusan tujuan umum pendidikan nasional Indonesia, penggantian secara berangsur ujian negara menjadi ujian sekolah, pengembangan kesegaran jasmani, pengembangan pemberantasan buta huruf, pendaftaran tenaga pengajar inti terutama untuk eksakta dan tehnik, pembinaan kebudayaan nasional antara lain pengembangan bahasa nasional khususnya ejaan yang disempurnakan, kerja sama kebudayaan internasional dan pemugaran benda-benda purbakala, sumbangan Departemen Keuangan RI

160


pembinaan pendidikan, dan lain sebagainya.

T a b e l VII.43. PEMBANGUNAN TENAGA LISTRIK 1969/1970 - 1971/1972 Jenis Usaha

Satuan

1969/1970

1970/1971

1971/1972

1972/1973 (Target)

1. Rehabilitasi/

mw

4,09

24,25

19,38

13,88

km

55

-

96

… 1)

pemb. tenaga listrik 2. Rehabilitasi/ pembangunan transmisi 3. Gardu induk

bh/mva

6/30

7/140

-

… 1)

4. Rehabilitasi/

km

289,0

416,5

221,1

604,7

pemb. jaring distribusi 5. Gardu distribusi

buah

120

245

82

622

6. Rehabilitasi

unit

0,93

1,78

2

4,45

km

12,85

20,85

36,96

80,15

generator gas 7. Rehabilitasi jaring distribusi gas

Sehubungan dengan pertambahan penduduk, maka diperlukan pula ekspansi dibidang pendidikan. Kebijaksanaan pemerintah dibidang ini ialah menciptakan keseimbangan an tara jumlah murid dari berbagai tingkat dan jenis sekolah.,Keseimbangan ini perIn dicapai dengan berpedoman kepada kebutuhan tenaga kerja, aspirasi rakyat dan kemampuan sumber-sumber yang tersedia. Sehubungan dengan ini pelbagai langkah telah diambil seperti meningkatkan jumlah taman kanakkanak, menaikkan mutu dan jumlah pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, kemudian juga mengurangi jutang ketelantaran pendidikan rakyat. Dilain pihak disadari pula adanya sumber pembiayaan yang terbatas. Untuk ini Pemerintah telah mengambil pelbagai kebijaksanaanantara lain seperti memanfaatkan dana yang ada secara optimal, mengadakan sumbangan pembinaan pendidikan, memperkenalkan Departemen Keuangan RI

161


prinsip dana imbalan dalam rangka pend irian sekolah menengah pembangunan, pengerahan 1% dari dana pengganti ADO untuk pembinaan perguruan tinggi didaerah-daerah dan lain sebagainya. Hasil-hasil yang dicapai dibidang pendidikan dan kebudayaan dapat diikuti pada Tabel VII.44. dan Tabel VII.45. Dalam tahun 1971/1972 telah dilaksanakan pelbagai kegiatan meliputi physik dan nonphysik. Dibidang program peningkatan mutu sekolah dasar telah diadakan proyek paket buku sekolah dasar di Jakarta sebanyak 13.890.000 buku pelajaran dan 624.000 majalah. Disamping itu dari 7 proyek PKMM juga telah diedarkan 40.815 buku pelajaran, majalah dan buku-buku lainnya. Lebih lanjut untuk meningkatkan mutu serta kwalitas tenaga pengajar sekolah dasar, dalam periode yang sarna telah diadakan pula penataran meliputi 1.760 orang guru, 350 orang kepala sekolah dan 200 orang pembina, disamping itu disertai pula dengan penggunaan metode barn meliputi 16 mata pelajaran. Dibidang pendidikan kejuruan pada SLU, oleh proyek paket buku SLU di Jakarta telah dicetak sebanyak 900.000 buku pelajaran, 180.000 buku pelajaran bahasa Inggris sebagai lanjutan tahun 1970/1971 dan 120.000 majalah. Disamping itu oleh proyek TPK yang meliputi 9 proyek, juga telah dihasilkan 4.504 buku pelajaran. Kemudian untuk lebih meningkatkan ketrampilan murid dan guru antara lain telah disediakan 1.506.255 buah alar-alar teori, 129 unit alar-alar praktek, penataran dan kursus-kursus serta seminar meliputi 3.220 orang. Dalam tahun 1971/1972 dibidang peningkatan pendidikan tehnik dan kejuruan telah dilaksanakan 65 proyek yang meliputi program peningkatan pendidikan tehnik, program peningkatan pendidikan kejuruan, peningkatan mutu pengajaran tehnik/STM in_truktor, survey kesesuaian pendidikan tehnik dan kejuruan dengan syarat-syarat jabatan dan penataran guruguru kejuruan. Sebagai hasilnya antara lain telah direhabilitir, diperluas dan dibangun barn gedung-gedung meliputi luas 32.688 m2, penataranguru sebanyak 1.274 or2ng dan penyediaan alar-alar sebanyak 42.782 buah. Dalam periode yang sarna program peningkatan pendidikan guru, disamping rehabilitasi, perluasan serta penambahan gedung-gedung dan alar-alar, telah pula dihasilkan buku pelajaran sebanyak 400.000 buah serta penataran guru sebanyak 834 orang. Dibidang pembinaan perguruan tinggi, proyek yang dilaksanakan meliputi peningkatan mutu perguruan tinggi sebanyak 39 lokasi, proyek tropical medicine, proyek tropical biology dan proyek pengembangan buku-buku pengetahuan. Selanjutnya dibidang ini telah pula dibuat bangunanbangunan barn seluas 50.650 m2 serta dilaksanakan penataran di 11 tempat dan penelitian di 26 lokasi. Demikian pula halnya dengan program peningkatan pendidikan masyarakat dan orang


162


dewasa, dari dana yang tersedia telah pula berhasil direhabilitasi dan dibangun gedung seluas 8.275 m2, penarnbahan alar pelajaran sebanyak 428 set, penerbitan buku sebanyak 55.690 exemplar dan penataran serta kursus-kursus me1iputi 3.781 orang. Usaha-usaha yang dijalankan oleh Pemerintah dalam tahun 1971/1972 dibidang pembangunan pendidikan me1iputi proyek pengembangan pendidikan, proyek penilaian nasional pendidikan, proyek survey dan perencanaan umum dan proyek pengembangan informasi pendidikan. Se1anjutnya dalarn periode yang sarna dibidang pengembangan kebudayaan nasional sudah dan sedang dilaksanakan berbagai proyek meliputi pengembangan pusat kesenian, proyek konservatori karawitan, perluasan dan rehabilitasi museum dan restorasi candi Borobudur. Dibidang pembinaan olahraga telah dilaksanakan proyek pendidikan olahraga STO/SMOA dan proyek pembinaan olahraga DKI J aya. Hasil yang dicapai dibidang ini antara lain meliputi pene1itian bibit-bibit olahraga sebanyak 13.169 anak, test fisik dan ketrarnpilan meliputi 3.062 anak, pembangunan gedung seluas 2.496 m2 dan memperlengkapi alar-alar olahraga. T a b e 1 VII.44. HASIL-HASIL YANG DICAPAI DIBIDANG P DAN K, TAHUN 1971/1972 Pendidikan Jenis hasil

Satuan

tambahan

Sekolah dasar

Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pembinaan masyarakat Pengembang- Pengembang- Pembinaan kejuruan

tehnik

kejuruan

guru

pada SLU

1. Perluasan gedung

m2

150

9.254

21.764

10.924

18.168

perguruan

dan orang

tinggi

dewasa

50.631

an penelitian an kebudaya-

olah raga

physic

an nasional

8.275

Satu unit

10.758

Prasarana Pemerintah

25.696

2.752

dan gedung baru 2. Buku pelajaran

buah

13.930.815

1.084.504

-

-

-

55.690

-

-

3. Majalah

buah

624.000

120.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Alat peraga

unit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Alat teori

buah

-

1.506.255

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. Alat praktek

unit

-

129

-

-

428

-

-

-

-

-

-

7. Penataran guru

orang

1.760

834

-

-

-

-

8. Penataran kepala

orang

350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

orang

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2) 13.169

-

-

3) 3.062

-

883

-

3.220

294

400.000

980

621

50

2

-

sekolah 9. Pembina lokasi 10. Penggunaan

unit

metode baru 11. Penataran 12. Penelitian

lokasi lokasi

-

-

-

-

-

11 26

14 -

8

13. Kursus/seminar 14. Lainnya

lokasi lokasi

-

-

-

-

-

-

264 -

12 -

5

1)

1) Kegiatan kebudayaan 2) Jumlah orang mengadakan penelitian 3) Jumlah orang mengalami test ketrampilan physik


163


T a b e I VII.45. PERKEMBANGAN KWANTITATIF SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI, 1969 -1971 Jenis sekolah

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1. SD

45.009

49.333

50.6

51.747

53.04

53.04

2. SMP

1.271

1.27

1.353

1.384

1.421

1.425

3. S M E P

315

312

352

382

385

383

4. S K K P

-

176

180

188

189

196

5. S M A

361

399

409

411

422

431

6. S M E A

118

134

171

203

205

207

7. S K K A

-

23

25

32

38

38

8. S P G

-

184

1.197

197

191

224

569

574

575

578

560

587

10. S T M

187

194

196

198

128

130

11. Universitas/

40

40

40

40

40

40

9. S T

Institut

Untuk tahun 1972/1973 kebijaksanaan Pemerintah dibidang pendidikan dan kebudayaan adalah sebagai ke1anjutan dari kebijaksanaan tahun-tahun sebe1umnya, yang pada dasarnya kebijaksanaan terse but terdiri dari berbagai kegiatan pokok meliputi rehabilitasi, pengembangan pendidikan dan usaha-usaha perintisan kearah pembaharnan pendidikan. Kegiatan rehabilitasi bidang pendidikan dan kebudayaan meliputi perbaikan prasarana pendidikan dan kebudayaan, perbaikan gedung-gedung sekolah, penyediaan alar-alar pendidikan, penyediaan buku-buku teks, perbaikan candi, musium, pusat kesenian dan lain-lain. Pengembangan pendidikan meliputi percobaan sekolah menengah pembangunan di 8 tempat dan STM pembangunan di Jakarta, Semarang dan Yogyakarta, perencanaan integral ditiga propinsi yaitu Sumatera Barat, J awa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, penggunaan siaran radio dan lain sebagainya. Pembaharuan dibidang pendidikan meliputi usaha perencanaan, penelitian, pengembangan dan penataran personil. Penelitian terdiri dari pengumpulan data dan informasi, penelitian ten tang kurikulum, personil, pembiayaan, fasilitas organisasi dan managemen dan partisipasi masyarakat.


164


Dilain pihak beberapa usaha ke1ihatan sangat menonjol didalarn mencapai sasaransasaran nasional yang telah ditetapkan seperti bidang pendidikan formil, bidang pendidikan non formil dan bidang kebudayaan. Dibidang pendidikan formil usaha yang dijalankan antara lainadalah me1aksanakan tarat terakhir penghapusan ujian negara yang dialihkan menjadi ujian sekolah, merintis sistim pendidikan pembangunan melalui proyek-proyek perintis STM pembangunan, penyempurnaan standarisasi dan mutu akademi. Dibidang pendidikan informil usaha tersebut meliputi kegiatan pendidikan masyarakat, penanggulangan masalah pemuda secara teratur dan peningkatan kegiatan olahraga. Dibidang kebudayaan usaha yang menonjol adalah rehabilitasi serta pembinaan kehidupan kebudayaan dan pembaharnan (standarisasi) ejaan bahaSa Indonesia. Sehubungan dengan penyempurnaan standarisasi dan mutu akademl oleh Pemerintah telah dirintis langkah pengintegrasian perguruan tinggi kedinasan kedalam universitas/institut dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya dalam rangka perwujudan dari pengamalan Tri Dharma perguruan tinggi, maka lembaga-Iembaga Perguruan tinggi telah mulai diikut sertakan baik dalam perencanaan regional maupun nasional untuk penyusunan REPELITA II. Kemudian dengan landasan yang sarna para mahasiswa telah dipersiapkan untuk secara kurikuleT melakukan kerja nyata didesa sebagai prasyarat untuk menyelesaikan pelajaranora. Kegiatan pendidikan masyarakat adalah sebagai pelengkap daripada kegiatan pendidikan lainnya, mengingat bahwa pendidikan diluar sekolah mempunyai peranan tertentu dalam hakekat pendidikan seumur hidup. Kegiatan dibidang ini meliputi usaha pemberantasan buta hurnf, peningkatan ketrampilan kerja dan pembinaan pengetahuan masyarakat. Dalam tahun 1971/1972 telah diadakan Percobaan-percobaan aksarawan fungsionil di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sehubungan dengan ini telah pula diterbitkan bahan bacaan khusus bagi aksarawan barn sebanyak 716.900 eksemplar. Usaha peningkatan ketrampilan kerja dilakukan melalui pendidikan masyarakat dan kesejahteraan keluarga, dalam bentuk kursus kejuruan dan kursus kesejahteraan keluarga. Sedangkan pembinaan pengetah1ian masyarakat dilakukan melalui perpustakaan masyarakat yaitu Taman Perpustakaan Masyarakat (TPS) dan Perpustakaan Desa. Dalam tahun 1971/1972 telah dikumpulkan buku untuk perpustakaan tersebut diaw sebanyak 55.690 eksemplar dan disediakan alar pelajaran praktek sebanyak 176 unit. Sehubungan dengan usaha penanggulangan masalah pemuda secara lebih teratur dalam tahun 1971/1972 telah diselenggarakan proyek percobaan perintis meliputi pembinaan youth


165


center, pembinaan rekreasi terarah, pembinaan dan pengembanganhobby, pembinaan pengabdian kepada masyarakat dan pembinaan serta pengembangan wadah organisasi pemuda. Proyek inisifatnya barn permulaan dan ditahun mendatang akan lebih disempurnakan lagi.

Dilain pihak usaha pembakuan ejaan bahasa Indonesia perlu dijalankan karena: a. Sudah lama dirasakan bahwa bahasa Indonesia berada dalam keadaan simpang siur dan kesimpang siuran ini tidak dapat dibiarkan terus menerus; b. Kaidah-kaidah ejaan barns sesuai dengan perkembangan bahasa Indonesia; c. Pembinaan ketertiban dalam penulisan huruf dan tanda baca perlu dilakukan sebagai langkah pertama untuk mengatasi kesnnpang siulan itu; d. Pembakuan ejaan sebagai bagian dari pembakuan bahasa secara menyeluruh perlu mendapat prioritas; e. Pembakuan bahasa secara menyeluruh perlu untuk mendorong pengembangan bahasa Indonesia. Pelaksanaan ejaan barn telah dimulai tanggal 17 Agustus 1972. Buku-buku yang tertulis dalam ejaan lama masih tetap dipergunakan selama kurang lebih lima tahun. Sementara itu mulai tahun 1972 setiap pelajar dan mahasiswa pada sekolah/perguruan tinggi negeri dipungut sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Kegiatan ini merupakan usaha penertibandan perkembangan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam memikul beban pendidikan. Peraturan SPP dimaksudkan sebagai pedoman umum yang berlembaga ten tang pungutan pendidikan serta penghapusan bentuk pungutan lainnya. Dengan demikian memungkinkan setiap orang tua murid untuk d_at mengikuti serta mengetahui untuk apa saja uang SPP tersebut digunakan.

7.6.2. Kesehatan dan keluarga berencana 7.6.2.1. Kesehatan Pelaksanaan usaha-usaha kesehatan bertujuan untuk memberikan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat. Diharapkan dengan berhasilnya usaha kesehatan tersebut maka jumlah penderila semakin berkurang, angka kematian menurun, life expectancy rate naik, dan efisiensi serta produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Dalam rangkausaha untuk mencapai tujuan tersebut, maka usaha pokok dibidang


166


kesehatan masyarakat ialah mencegah dan memberantas , penyakit menular, memperbaiki derajat kesehatan, mengobati mereka yang sakit dan memulihkan clara kerja. Realisasi dari kegiatan tersebut antara lain berwujud : 1. Pendidikan kesehatan kepada masyarakat; 2. Pencegahan dan penanggulangan wahab; 3. Peningkatan tenaga kesehatan dan pembangunan SalaDa kesehatan, termasuk obat-obatan dan alar-alar kedokteran; 4. Penelitian, research dan survey; 5. Pelaksanaan program keluarga berencana terutama dipulau Jawa, Madura dan Bali. Dibidang kesehatan masyarakat Pemerintah selalu berusaha untuk memupuk dan mengembangkan

kepercayaan

masyarakat

kepada

aparatur

kesehatan,

disarnping

membangkitkan partisipasi masyarakat didalarn usaha kesehatan. Sehubungan dengan ini oleh Pemerintah telah didistribusikan alar-alar dan media komunikasi secara merata kepropinsipropinsi. Juga perluasan unitunit pendidikan kesehatan yang mencakup propinsi-p- Jpinsi Bengkulu, Jarnbi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Disarnping itu untuk meningkatkan tenaga spesialis, sejak tahun 1971 telah pula diadakan proyek Pengembangan Tenaga Spesialis Pendidikan Kesehatan. Pada tahun itu telah dididik sebanyak 15 orang dan untuk tahun 1972 direncanakan akan dididik sebanyak 15 orang lagi. Dilain pihak pencukupan gizi dirasakan penting pula bagi rakyat Indonesia. Kekurangan gizi yang dialami sebagian besar berpangkal kepada masalah pangan, ekonomi serta kurangnya pengertian dan kesadaran akan nilai gizi dari masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini oleh Pemerintah telah diadakan pelbagai penetitian gizi antara lain: 1. Penelitian gizi oleh Departemen Kesehatan yang bekerja sarna dengan lembaga lembaga lain dan universitas; 2. Penelitian anaemia gizi di Indrarnayu dan Yogyakarta ; 3. Penelitian pola konsumsi makanan di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Disamping itu telah pula diadakan proyek peningkatan gizi yang menitik beratkan kepada usaha pendidikan dan penyuluhan gizi masyarakat. Dalarn hal ini telah pula diterbitkan bahan-bahan pendidikan gizi seperti leaflet, booklet, alar-alar peraga dan lain sebagainya. Dibidang kesehatan jiwa dalam tahun 1971/1972 telah dapat direhabilitasi sebanyak 5 buah dari


167


26 rumah sakit jiwa yaitu rumah sakit jiwa di Jakarta, Bogor, Magelang, Lawang, dan Surabaya. Usaha kesehatan gigi ditujukan untuk memperoleh kesehatan gigi dan mulut yang setinggi-tingginya bagi masyarakat. Usaha tersebut meliputi : a

Menghilangkan dan mengurangi gangguan terhadap kesehatangigi;

b

Usaha-usaha rehabilitasi akibat gangguan gigi;

c

Menambah penyertaan dan appresiasi masyarakat terhadap usaha kesehatan gigi. Dalam tahun 1971/1972 telah dicapai hasil-hasil an tara lain berupa peningkatan

pelayanan kepada masyarakat, latihan lapangan dalam pelaksanaan UKGS dengan maksud sebagai latihan pendahuluan, pencegahan penyakit caries dengan tropical application, dental health education dengan melakukan survey oral hygiene dan perluasan balai-balai pengobatan gigi sarnpai mencapai 318 unit pada akhir tahun 1972. Disamping itu telah pula diadakan penelitian dibidang kesehatan gigi yaitu penelitian epidemiologi untuk mengumpulkan datadata epidemiologi penyakit gigi di 20 propinsi. Usaha dibidang kesehatan mata bertujuan. untuk meningkatkan kesehatan mata dan pencegahan kebutaan. Usaha yang dijalankan antara lain berupa pencegahan dan pengobatanpengobatan penyakit mata, rahabilitasi serta perluasan fasilitas kesehatan mata dan juga mengadakan penelitian. Da]am tahun 1972 telah berhasil dicapai antara lain rehabilitasi dan perluasan rumah-rumah sakit mata, peningkatan kesehatan mata melalui pendidikan kesehatan dan pendistribusian red palm oil dan vitamin A kepada anak-anak sekolah, penyempurnaan bank mata di RS Dr Cipto Mangunkusumo, pengiriman dokter ahli mata ketempat-tempat yang belum mempunyai dokter mata dan penelitian transplantasi kornea mata kera kepada manusia. Program pembasmian penyakit cacar telah dimulai sejak tahun 1968 dengan mendapat bantuan perlengkapan dan consultant dari WHO. Sampai dengan tahun 1972 jumlah pender ita cacar jelas kelihatan menurun dengan pesatnya. Hal tersebut dapat terlihat dalam Tabel VII.46. Sehubungan dengan usaha pembasmian penyakit cacar maka sejak bulan Juli 1968 pencacaran rutin terus dijalankan. Dibidang penyakit cholera ( lihat Tabel VII.4 7.) telah diambil pelbagai tindakan antara lain, pembentukan team penanggulangan cholera, pemberian bantuan obat-obatan, pemberian bantuan kepada daerah yang terkena wahab dan pembentukan pusat-pusat rehydrasi dirumahrumah sakit.


168


T a b e l VII.46. JUMLAH PENDERITA CACAR, 1968 - 1972 Jumlah penderita (orang)

Tahun

1968 1969 1970 1971 1972

1)

Jumlah kematian (orang)

17.350 17.972 10.081 2.100

1.685 1.714 1.266 144

34

2

1) Angka sementara

T a b e l VII.47. PERKEMBANGAN PENYAKIT CHOLERA, 1969 - 1972 Tahun

Jumlah propinsi yang terjangkit

Jumlah penderita ( orang)

Jumlah kematian ( orang)

1969

7

1.690

606

1970

10

6.525

1.379

1971

18

23.825

3.595

19

13.327

2.262

1972

1)

1) Selama semester I

Program pemberantasan penyakit malaria sudah diintensifkan sejak tahun 1969. Usaha ini meliputi penyemprotan kekampung yang merupakan sumber infeksi, pencaharian penderita dan pengobatan. Penderita penyakit ini berhasil dikurangi yaitu dari 117.056 orang penderita pada tahun 1969/1970 menjadi 72.206 penderita pada tahun 1971/1972. Satudan lain hal disebabkan semakin meluasnya penyemprotan dan tepatnya waktu penyemprotan. Pemberantasan penyakit tbc paru-paru diprioritaskan kepada pemberian ke kebalan kepada anak-anak umur 0-14 tahun dengan vaksin BCG. Sampai dengan bulan Maret 1972 telah divaksinir lebih dari 12,5 juta anak melalui team-team sweeping maupun tenaga-tenaga pusat kesehatan masyarakat. Kemudian untuk lebih meningkatkan hasil-hasil maka mulai tahun 1972 khususnya di Jawa-Bali telah pula diikut sertakan para juru cacar dalam kegiatan vaksinasi BCG. Departemen Keuangan RI

169


Usaha lain dibidang kesehatan masyarakat adalah surveillance epidemiologi, yaitu merupakan suatu usaha penunjang untuk mengadakan tindakan-tindakan yang tepat dalam rangka program pemberantasan penyakit menular (P4M). Usaha ini dimulai sejak bulan Nopember 1969, yaitu dengan dibentuknya bagian surveillance epidemiologi pusat. Selama periode 1970 - 1972 telah diadakan seminar surveillance epidemiologi tingkat nasional sebanyak. 3 kali, Sebagai hasilnya telah dididik 80 orang dokter surveillance epidemiologi pertama yang diterapkan dalam rangka pembasmian cacar, dan ternyata berhasil memuaskan. Setelah itu diikuti pula oleh surveillance epidemiologi penyakit cholera, rabies, pes dan direncanakan pula untuk penyakit malaria, frambusia dan kusta. Program hygiene dan sanitasi bertujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat. Usaha diprioritaskan kepada peningkatan hygiene air minum, dan usaha pembuatan fasilitas pembuangan kotoran (latrine) yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat pedesaan. Sebagian dari usaha ini ada pula yang mendapat bantuan dari lembaga internasional seperti UNICEF dan sebagainya. Sampai dengan akhir tahun 197211973 diperkirakan akan dapat diselesaikan 1.470 buah sumur pompa tangan yang terbesar di 25 propinsi dan dapat menyediakan air untuk 147.000 penduduk. Kebijaksanaan pemerintah dibidang sarana kesehatan antara lain pembentukan pusat kesehatan masyarakat diberbagai daerah, rehabilitasi dan perluasan RSUP, RSU, BP dan laboratorium kesehatan semi membantu rumah sakit kabupaten. Dalam tahun 1971/1972 telah dibentuk 2.007 buah Puskesmas di bandingkan dengan target sebanyak 2.068 Puskesmas. Dibidang laboratorium, dalam tahun 1971/1972 telah diadakan rehabilitasi serta pembangunan meliputi laboratorium kesehatan pusat, laboratorium kesehatan regional, laboratorium kesehatan propinsi, laboratorium kesehatan kabupaten dan laboratorium puskesmas. Dibidang penyediaan obat-obatan, usaha dititik beratkan kepada pengadaan alat-alat kedokteran atau alat-alat kesehatan lainnya dalam rangka peningkatan sistim referal. Disamping itu pengawasan terhadap mutu obat-obat baik buatan dalam negeri atau luar negeri terus ditingkatkan. 7.6.2.2. Keluarga berencana Program keluarga berencana merupakan penunjang utama bagi pencapaian tujuan pembangunan

ekonomi.

Dengan

pembangunan

ekonomi

saja

tanpa

menghiraukan

perkembangan penduduk maka sudah tentu tingkat kemaKmuran tidak akan naik dengan


170


pesatnya. Perkembangan penduduk yang relatif pesat antara lain dapat dikurangi melalui program keluarga berencana. Tujuan dari pada program ini antara lain untuk meningkat kan derajat kesejahteraan ibu dan aDak serta keluarga. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penerangan dan motivasi, pendidikan dan latihan, penyediaan logistik dan prasarana physik, pelayanan medis dan penelitian serta evaluasi. Selama REPELITA I direncanakan 6.000.000 akseptor dan diharapkan dapat dibatasi kelahiran dengan 1.700.000 jiwa. Dalam tahun 1971/1972 dalam rangka meningkatkan penerangan kelu- . alga berencana telah pula dibentuk Badan Koordinasi Penerangan Kelualga Herencana atau disingkat BAKOPEN. Pada periode yang sarna telah pula dilatih 5,135 orang petugas keluarga berencana yang terdiri dari para dokter, bidan/pembantu bidan, pimpinan BKKBN tingkat pusat dan tingkat daerah, petugas-petugas logistik, petugas-petugas penerangan dan lain sebagainya. Demikian pula pada masa yang saIi1a telah pula tercatat 1.861 klinik keluarga berencana, dibandingkan dengan 1.465 klinik pada tahun 1970/1971. Bagi daerah-daerah yang terpencil dimana belum ada klinik keluarga berencana digunakan mobil-mobil unit. Dalam tahun 1971/1972 telah tercatat 519.330 akseptor.

7.7. Tenaga kerja 7.7.1. Tenaga kerja dan angkatan kerja Berdasarkan hasil sementara sensus tahun 1971 penduduk Indonesia berjumlah 119,2 juta j iwa dengan tingkat pertambahan penduduk sebesar 1,94 persen unriIk Jawa dan Madura dan 2,39 persen untuk luar Jawa setiap tahunnya. Sehubungan dengan ini jumlah tenaga kerja telah bertambah menjadi 80,4jutajiwadalam tahun 1971 dibandingkan dengan 63,2 jutajiwa dalam tahun 1961. Dalam tahun 1971 angkatan kerja yaitu orang yang bekerja dan yang mencari kerja bertambah menjadi 40,1 juta jiwa dibandingkan dengan 34,6 jutajiwa dalam tahun 1961. Jumlah tenaga kerja sebesar 80,4 juta jiwa dalam tahun 1971 terdiri dari 40,1 juta jiwa angkatan kerja dan sebesar 40,3 juta jiwa diluar angkatan kerja. Sebagian besar dari tenaga kerja itu berada di J awa dan Madura yaitu sejumlah 52,3 juta atau 65 persen dari seluruh tenaga kerja. Penyebaran dari pada tenaga kerja tersebut menurut daerah dapat diikuti pada Tabel VII.48. Dilihat menurut kwalitas pendidikan maka dari jumlah tenaga kerja sebesar 80,4 juta jiwa dalam tahun 1971, sejumlah 32,9 juta tidak bersekolah dan 26,5 juta belum tammat Departemen Keuangan RI

171


sekolah dasar. Sedangkan sisanya adalah yang berpendidikan sekolah dasar, sekolah lanjutan, sekolah lanjutan alas dan perguruan tinggi, lihat Tabel VII. 49. Disamping itu perkembangan kwalitas pendidikan tenaga kerja menurut daerah dapat pula diikuti pacta Tabel VII.50. Dari label tersebut jelas terlihat bahwa umumnya sebagian besar (hampir sekitar 70%) dari tenaga kerja adalah tidak bersekolah atau belum tammat sekolah dasar. Sekitar 18% berpendidikan sekolah dasar, sekitar 4% berpendidikan sekolah lanjutan pertama dan _ekolah lanjutan alas, seQang sisanya adalah berpendidikan akademi dan universitas. Perbandingan antara kwalitas tenaga kerja hasil sensus tahun 1971 dengan hasil sensus tahun 1961 dapat dilihat pacta Tabel VII.51. Dapat terlihat bahwa sebahagian dari tenaga kerja bersekolah disekolah umUffi. Hal ini menimbulkan kesulitan terutama dalam rangka memenuhi tenaga menengah yang terlatih., dan biasanya ini diperoleh dari lulusan sekolah kejuruan. Sementara itu perlu pula diketahui bahwa berdasarkan sensus penduduk 1971 sekitar 18,8% dari penduduk Indonesia berdiam dikota atau kenaikan sebesar 4% dibandingkan dengan hasil sensus 1961. Berarti sebesar 81,2% dari pehduduk Indonesia hidup dipedesaan. Antara sensus 1961 - 1971 penduduk pedesaan bertambah dengan 14,7 juta jiwa yaitu dari 82,6 juta jiwa menjadi 97,3 juta jiwa. Rumah tangga petani meningkat dari 12,2 juta pacta tahun 1963 menjadi 14,9 juta pacta tahun 1970. Akibat dari pada kenaikan ini maka timbul tekanan kepada masalah pembagian tanah dan sumber kekayaan alamo Di Jawa Tengah, misalnya 93dari 10 orang penduduk hidupnya langsung tergantung dari sektor pertanian. Dalam usaha untuk mengatasi masalah tersebut diatas, oleh Pemerintah telah dijalankan pelbagai kebijaksanaan antara lain berupa bantuan desa, bantuan kabupaten, transmigrasi, antar kerja antar daerah dan antar kerja antar negara. Disamping itu disadari pula bahwa mobilitas penduduk antar pulau masih sangat kecil, sehingga belum lagi memberi sumbangan yang .berarti bagi usaha penyebaran tenaga kerja. Satu dan lain hal, keadaan ini disebabkan karena pengaruh pandangan hidup dan kebudayaan dari masyarakat itu sendiri. Dari jumlah an,gkatan kerja sebesar 40,1 juta jiwa pacta tahun 1971, sebanyak 39,2 juta jiwa telah bekerja dan sisanya sejumlah 0,9 juta jlwa masih dalam tarat mencari pekerjaan. Perlu pula diingat bahwa sebagian dari angkatan kerja yang bekerja itu acta pula yang sifatnya setengah bekerja (orang yang bekerja kurang dari 40 jam seminggu).


172


T a b e l VIl.48. TENAGA KERJA INDONESIA PER DAERAH BERDASARKAN HASIL SENSUS RENDUDUK, 1971 ( dalam orang )

Propinsi

1. a. b. c. d. e. 2. 3. 4. 5.

Jawa Madura DKI JakartJ! Jawa Barat Jawa Tengah Yogyakarta Jawa Timur Sumatera Kalimantan Sulawesi Kepulauan lain Jumlah

Bekerja

Angkatan kerja Mencari pekerjaan

25.757.421 ( 1.272.627) ( 6.147.686) ( 8.177.599) ( 1.017.942 ) ( 9.141.567 ) 6.693.578 1.654.021 2.321.578 2.783.514 39.210.112

Jumlah

Diluar angkatan kerja

Jumlah tenaga kerja

604.808 ( 71.599) ( 201.076) ( 134.464) ( 18.195) ( 179.474) 166.812 25.919 65.513 26.906

26.362.229 ( 1.344.226) ( 6.348.762) ( 8.312.063 ) ( 1.036.137 ) ( 9.321.041 ) 6.860.390 1.679.940 2.387.091 2.810.420

25.951.615 ( 1.808.216) ( 8.091.670) ( 6.740.686) ( 764.460 ) ( 8.546.583) 6.917.167 1. 774.916 3.244.327 2.438.330

52.313.844 ( 3.152.442 ) ( 14.440.432 ) ( 15.052.749 ) ( 1.800.597 ) ( 17.867.624 ) 13.777.557 3.454.856 5.631.418 5.248.750

889.958

40.100.070

40.326.355

80.426.425

T a b e l VII.49. TENAGA KERJA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN, 1971 ( dalam orang ) Tingkat pendidikan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1. Tidak bersekolah

11.638.504

21.344.110

32.982.614

2. Belum tamat SD

14.638.582

11.875.742

26.514.324

3. Sekolah dasar

9.233.505

6.356.896

15.590.401

4. Sekolah lanjutan

2.245.755

1.216.930

3.462.685

a. Umum

(

1.568.504 )

(

950.363 )

(

2.518.867 )

b. Kejuruan

(

677.251 )

(

266.567 )

(

943.818 )

5. Sekolah lanjutan atas

1.100.598

526.275

1.626.873

a. Umum

(

611.557 )

(

302.613 )

(

914.17 )

b. Kejuruan

(

489.041 )

(

223.662 )

(

712.703 )

6. Akademi 7. Perguruan tinggi


103.247

31.165

134.412

88.528

26.588

115.116

173


T a b e l VII.50. TENAGA KERJA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN DAERAH, 1971 ( dalam persentase ) Tidak bersekolah

Daerah

Belum tamat sekolah

Sekolah dasar

dasar

Sekolah lanjutan pertama Umum Kejuruan

Sekolah lanjutan atas Umum Kejuruan

Akademi

Perguruan tinggi

1. DKI Jakarta 2. Jawa Barat 3. Jawa Tengah 4. D.I. Yogyakarta 5. Jawa Timur 6. Jawa + Madura 7. Sumatera 8. Kalimantan 9. Sulawesi 10. Pulau2 lain

22,32 39,69 44,90 44,49 47,39 42,94 29,55 48,32 41,51 46,54

29,02 34,35 34,54 25,47 30,40 32,43 39,72 28,92 28,44 28,14

26,04 21,38 15,24 18,87 16,81 18,25 22,92 18,75 21,93 19,18

9,24 2,05 2,25 5,06 2,59 2,83 4,15 2,25 4,14 2,96

6,09 0,79 0,79 2,05 0,90 1,19 1,29 0,46 1,41 0,90

2,32 0,92 1,26 1,43 0,95 1,13 1,17 0,49 1,20 1,17

2,56 0,65 0,80 1,79 1,73 0,88 0,97 0,30 1,14 0,88

1,18 0,09 0,12 0,60 0,13 0,19 0,15 0,04 0,09 0,10

1,23 0,08 0,10 0,24 0,10 0,17 0;08 0,02 0,14 0,13

Indonesia

41,01

32,97

19,38

3,14

1,17

1,14

0,88

0,17

0,14

T a b e 1 VII.51. PERBANDINGAN ANTARA PENDIDIKAN TENAGA KERJA 1961 DENGAN 1971 ( dalam persentase ) Jenis pendidikan

1961

1971

1. SD dan tidak sekolah

96,9

93,4

2. S L P umum

1,6

3,1

3. S L P kejuruan

0,8

1,2

4. S L A umum

0,4

1,1

5. S L A kejuruan

0,2

0,9

6. A k a d e m i

0,1

0,2

7. Perguruan tinggi

0,01

0,1


174


Sebagian besat dari angkatan kerja yang bekerja hidup disektor _acia (63.2%), sektor jasajasa (10,0%), sektor perdagangan (l0,5%)dan sektor industri (7,5%). Sebagian besar dari angkatan kerja yang mencari pekerjaan juga berasa1 dari sektor-sektor yang sarna. Kebanyakan dari mereka ini adalah untuk pertama kalinya mencari pekerjaan (45,8%); 7.7.2. Kesempatan kerja Sehubungan dengan masalah kesempatan kerja, oleh Pemerintah telah ditempuh pelbagai usaha antara lain melalui kebijaksanaan bantuan desa, kabupaten dan kodya, proyekproyek padat karya dan BIMAS serta kebijaksanaan dibidang penanaman modal, koperasi dan transmigrasi dan lain sebagainya. Program bantuan desa telah dimulaipada tahun 1969/1970 yai_ pemberian bantuan kepada desa sebesar Rp 100.000.- untuk setiap de sa. Bantuan ini oleh desa yang bersangkutan dipergunakan untuk membangun sarana yang dapat meningkatkan hasilproduksi dari desanya. Disarnping itu diharapkan pum akan memperbanyak kesempatan kerja sehingga dapat menghisap para penganggur dan setengah menganggur yang berada didesa. Bantuan ini dari tahun ketahun terus meningkat, sehingga diharapkan dalam waktu dekat se1urnhdesa

sebanyak

44.630

akin

dapat

menerirnanya.

Demikian

pula

bantuan

kabupaten/kodya yang sudah dirnulai sejak tahun 1970/1971, diharapkan pula akan dapat mengurangi jumlah penganggur dan setengah mehganggur yang' ada. Bantuan kabupaten ini semenjak tahun 1969/1970 dinaikkan jumlahnya, yaitu dari Rp50,- perkapita menjadi Rp75,perkapita dalam tahun 1971/1972 dan akhirnya menjadi Rp100,- perkapita dalam tahun 1972/1973. T a b e 1 VI1.52. ANGKATAN KERJA MENURUT LAPANGAN KERJA, 1971 ( dalam orang ) Lapangan Pekerjaan 1. Pertanian, perburuhan, kehutanan, perikanan 2. Pertambangan dan penggalian 3. Industri pengolahan 4. Listrik, gas dan air 5. Bangunan 6. Perdagangan dan pariwisata 7. Angkutan dan komunikasi 8. Keuangan dan perasuransian 9. Jasa - jasa 10. Lainnya 11. Pencari pekerjaan JUMLAH


Pekerja Jumlah

%

Pencari pekerjaan Jumlah

%

Jumlah Jumlah

%

24.772.230

63,18

173.783

19,33

24.946.0B

62,21

90.216 2.931.652 37.988 737.009 4.113.328 915.981 95.385 3.923.314 1.593.009 -

0,23 7,48 0,10 1,87 10,50 2,34 0,24 10,00 4,06

1.919 20.965 344 13.119 39.039 16.270 3.407 56.988 156.153 407.971

0,21 2,36 0,04 1,47 4,39 1,83 0,38 6,40 17,55 45,84

92.135 2.952.617 38.337 750.128 4.152.367 932.251 98.792 3.980.302 1. 749.162 407.971

0,23 7,36 0,10 1,87 10,36 2,32 0,25 9,92 4,36 1,02

100,00

889.958

100,00

40.100.070

100,00

39.210.112

-

175


Tujuan dari pada program padat karya adalah untuk memanfaatkan tenaga penganggur dan setengah menganggur yang kebanyakan berada dipedesaan. Cara kerja dari program ini ialah dengan menggunakan banyak tenaga kerja untuk membangun dan meningkatkan sarana ekonomi seperti irigasi, jalan-jalan dan lain sebagainya. Tenaga kerja yang dikerahkan untuk FlOrek ini kurang lebih sekitar 75.600 orang sehari. Lokasi proyeknya dalam tahun 1971/1972 pada 52 tempat di Jawa, Madura,Bali dan Sulawesi Se1atan untuk jangka waktu 3 sampai dengan 6 bulan kerja.Dalam tahun 1972/1973 direncanakan menambah irnbalan jasa yang diberikan yaitu disamping bulgur juga akan diberikan uang sebesar Rp35,perhari kerja perorang. Disamping itu diberikan pula bantuan lainnya kepada FlOrek yaitu uang antara Rp100 ribuRp400 ribu untuk pembelian bahan-baha:fl yang amat dibutuhkan. Dalam tahun 1971/1972 oleh BUTSI telah pula disebarkan 313 orang tenaga kerja sukarela yang terdiri dari sarjana kedesadesa di 10 propinsi. Usaha ini akan terus dilanjutkan, sehingga nantinya diharapkan setiap sarjana akan dapat memiliki pengalam an kemasyarakatan yang luas. Peningkatan penyediaan lapangan kerja baik di Jawa maupun diluar Jawa mengalami kemajuan. Lowongan yang dipenuhi sampai dengan Desernber 1971 berjumlah 17.266 orang. Disamping itu pengiriman tenaga kerja kedaerah seperti ke Aceh, Kalimantan Tengah, Samarinda dan sebagainya dalam rangka sistim antar kerja antar daerah telah mencapai jumlah 1500 orang. 7.8. Transmigrasi dan koperasi 7.8.1. Transmigrasi Kebijaksanaan

penyelenggaraan

transmigrasi

terutama

ditujukan

pada

terlaksananya

transmigrasi swakarsa yang teratur dalam jumlah yang besar. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha penyediaan tenaga kerja dan ketrampilan untuk meningkatkan produksi didaerah-daerah dan juga un tuk memberi lapangan kerja barn. Sesungguhnya aspek daripada usaha transmigrasi dalam rangka pembangunan ekonomi adalah meliputi peningkatan taraf hidup, pembangunan daerah, penyebaran penduduk yang lebih seimbang, pemanfaatan sumber alam dan lain sebagainya. Umumnya daerah asal transmigrasi :idalah daerah-daerah pedesaan di Jawa, Madura dan Bali.Sebagian besar daerah asal tersebut adalah daerah yang millin, tandus dan kering atau daerah yang subur tetapi sangat padat penduduknya atau daerah yang terancam terkena bencana alamo Daerah tujuan dari program transmigrasi adalah Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Daerah ini adalah daerah yang diprioritaskan tanpa mengabaikan daerah lain yang memerlukan adanya integrasi dengan transmigrasi.


176


T a b e l VII.53. REALISASI TRANSMIGRASI, 1971/1972

Jiwa

Daerah penempatan

Jumlah realisasi 1) Kepala keluarga

Target (Kepala keluarga)

1. Riau 2. Jambi 3. Sumatera Selatan 4. Lampung 5. Kalimantan Selatan 6. Kalimantan Tengah 7. Kalimantan Barat 8. Kalimantan Timur 9. Sulawesi Tengah 10. Sulawesi Selatan 11. Sulawesi Tenggara

735 L882 3.433 2.952 1.877 1.364 693 814 2.343 853 1.924

150 400 800 650 400 300 150 175 509 200 437

150 400 800 650 400 300 150 300 500 200 750

Jumlah

18.870

4.171

4.600

1) Umumnya berasal dari Jawa dan Bali

T a b e 1 VII.54. JUMLAH TRANSMIGRASI, 1969/1970-1 971/72

Tahun

Kepala keluarga

Jiwa

1969/1970

3.933

11.848

1970/1971

4.438

19.995

1971/1972

4.171

18.870

Jumlah

12.542

56.713


177


Selama berlangsungnya PELITA I, sejak tahun 1969/1970 sampai tahun 1971/1972, telah berhasil ditempatkan 12.542 kepala keluarga yang meliputi 56.713 jiwa. Sehubungan dengan ini telah pula dapat dibuka areal pertanian seluas 8.167,5 ha. Untuk tahun 1972/1973 direncanakan akan ditransmigrasikan sebanyak 14.700 kepala keluarga, dimana diantaranya termasuk 2.500 kepala keluarga resettlement lokal di Lampung (bantuan Departemen Transkop kepada Pemerintah daerah dan instansi kehutanan untuk mengosongkan wilayah hutan di gunung Balak). Dalam tahun 1971/1972 telah ditransmigrasikan 5.459kepala keluarga meliputi 24.031 jiwa, diantaranya sebanyak 1.288 kepala keluarga merupakan transmigrasi spontan. Penyelenggaraan transmigrasi umum, kebanyakan selalu dibiayai oleh Pemerintah. Karenanya kepada para transmigran yang bersangkutan diberikan bantuanbantuan meliputi rumah, jaminan hidup sampai pallen pertama, bibit-bibitan, alar kerja, perlengkapan rumah tangga dan sebagainya. Disamping itu kepada para transmigran diserahkan pula tanah dalam keadaaan telah dibuka dan dibersihkan serta segera dapat ditanami. Selanjutnya kepada para transmigran disediakan pula fasilitas-fasilitas kesejahteraan so sial seperti poliklinik, sekolah, temp at ibadah, balai desa dan lain sebagainya. Hasil-hasil pertanian yang telah dicapai didaerah transmigran menunjukkan angkaangka sebagai berikut : Padi sawah

: rata-rata 1,6 ton gabah per ha (setahun 2 x panen) ;

Padigogo

: rata-rata 0,9 ton gabah per ha ;

Jagung

: rata-rata 1,5 ton pipilan per ha ;

Kacang kacangan

: rata-rata 1,2 ton wose per ha.

Dalam pada itu usaha peternakan juga sangat diperlukan didaerahdaerah bukan pasang surut dalam rangka mixed farming untuk keperluan pupuk kandang dan membantu tenaga kerja. Pada masa lampau masalah peternakan ini kurang mendapat perhatian dan karenanya perlu disempurnakan. 8.2. Koperasi Pembangunan dibidang koperasi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan syaratsyarat bagi pertumbuhan koperasi lebih lanjut dimasa mendatang. Sehubungan dengan Ini berbagai usaha pembinaan telah dijalankan oleh Pemerintah meliputi bidang permodalan, keanggotaan dan tara laksana koperasi.


178


Dibidang permodalan, usaha tersebut dijalankan dengan memupuk dan memperkuat permodalan koperasi, yaitu dengan mengerahkan dan memperkembangkan simpanan-simpanan koperasi, membentuk lembaga jaminan kredit koperasi dan us aha lain sebagainya. Dibidang keanggotaan, maka Pemerintah telah berusaha menciptakan iklim yang baik bagi perkembangan koperasi disamping mengembalikan kepercayaan rakyat kepada koperasi dan mengintensifkan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi kepada semua lapisan masyarakat. Kemudian dibidang tara laksana koperasi usaha tersebut antara lain berupa penggabungan organisasi koperasi sehingga memungkinkan untuk menyusun organisasi dan perusahaan besar yang menguntungkan, pendidikan dan latihan tenaga pimpinan serta mendorong koperasi-koperasi untuk menggunakan tenaga pimpinan yang terlatih didalam menjalankan usahanya. Pembinaan koperasi terutama ditujukan untuk menjadikan koperasi koperasi sebagaiorganisasi ekonomi yang berhasil. Sehubungan dengan ini telah ditetapkan sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatkan hasil produksi serta pendapatan anggota, membuka lapangan kerja baru serta menciptakan kesempatan kerja dan menambah penerimaan devisa negara sepanjang koperasi mengerjakan ekspor. Selanjutnya karena banyaknya jenis, bentuk dan jumlah koperasi yang sudah ada, maka dalam usaha pembinaan ini terutama diarahkan kepada koperasi-koperasi tingkat primer dan koperasi-koperasi didaerah pedesaan. Dilihat menurut jenisnya maka jenis koperasi yang diutamakan antara lain koperasi yang bergerak dibidang perkebunan, peternakan, kerajinan rakyat, perkreditan kecil dan koperasikoperasi fungsionil seperti koperasi Pegawai Negeri dan Warga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Perkembangan koperasi dapat dilihat semenjak dikeluarkannya undang-undang no. 12 tahun 1967 yaitu ketika diadakan rasionalisasi dan penertiban organisasi koperasi. Sejak saat tersebut koperasi memperlihatkan kemajuan yang menggembirakan, yang dapat dilihat dari perkembangan jumlah koperasi, jumlah simpanan, volume usaha, kader dan jumlah :mggota seperti tertera dalam Tabel VII.55. Jumlah koperasi yang berbadan hukum sejak tahun 1969 menunjukkan kenaikan. Dalam tahun 1969 jumlah tersebut tercatat sebanyak 14.909 buah, tahun 1970 menjadi 16.261 buah ( + 9,1 persen) dan dalam tahun 1971 menjadi 16.755 buah (+ 3,0 persen ). Kenaikan yang cukup menggembirakan ini antara lain disebabkan karena adanya iklim perekonomian yang menguntungkan bagi pertumbuhan koperasi, sehingga meskipun. ada kecenderungan penggabungan koperasi menjadi unit yang lebih besar namun melihat potensi kegiatan ekonomi rakyat yang dapat dikoperasikan maka jumlah koperasi tetap bertambah. Dilain pihak jumlah


179


simpanan koperasi juga mengalami kenaikan yaitu dari Rp 1.754.568,- ribu dalam tahun 1969 menjadi Rp 3.276.223,- ribu dan Rp 4.678.719,- ribu masingmasing dalam tahun 1970 dan 1971. Dalam pada itu perkembangan volume usaha koperasi dalam periode yang sarna kelihatannya selalu berobah-robah. Dalam tahun 1969 volume usaha koperasi tercatat sebesar Rp 33,0 milyar, kemudian dalam tahun 1970 dan 1971 masing-masing menjadi Rp 50,6 milyar dan Rp 36,9 milyar. Penurunan volume usaha koperasi dalam tahun 1971 terutama terjadi pada tingkat pusat dan gabungan koperasi. Hal ini adalah sebagai akibat daripada pembinaan koperasi yang dipus atkan ditingkat primer disatu pihak dan kemunduran usaha beberapa koperasi dilain pihak, khususnya dalam bidang kopra dan karet sebagai akibat turunnya harga barang tersebut dipasaran dunia. Pembinaan koperasi ditingkat primer menyebabkan volume usaha koperasi jenis terse but mengalami kemajuan, tetapi dilain pihak menyebabkan penu):"unan pada koperasi tingkat pusat dan gabungan. Lebih lanjut anggota koperasi dalam periode yang sarna juga meningkat, yaitu dari 2.998.494 orang dalam tahun 1969, menjadi 2.923.040 orang dan 3.796.193 or:ng masing-masing untuk tahun 1970 dan 1971. Pertambahan jumlah anggota koperasi ini antara lain disebabkan oleh adanya kondisi-kondisi positif yang mempengaruhi pertumbuhan koperasi pada periode tersebut. Demikian pula dalam rangka menjamin kelangsungan perkembangan koperasi, telah pula dididik kader-kader koperasi yang angka perkembangannya seperti tertera dalam Tabel VII. 55. Sementara itu beberapa hasil lain telah dicapai oleh perkoperasian meliputi pendidikan dan latihan institutionil, program pembangunan ekonomi umum, pro gram pemberian kredit dan program penelitian serta survey. Hasil-hasil ini dicapai dengan memuaskan, meskipun beberapa masalah sedang dihadapi perkoperasian yang meliputi organisasi dan management, permodalan, pemasaran dan tenaga terlatih.

T a b e l VII.55. PERKEMBANGAN KOPERASI, 1969-1971 Uraian

Satuan

1969

1970

1971

1

Koperasi

unit

14.909

16.261

16.755

2

Simpanan

ribu Rp

1.754.568

3.276.223

4.678.719

3

Volume usaha

ribu Rp

33.024.877

50.631.019

36. 934.666

4

Kader

orang

12.841

8.675

6.582

5

Anggota

orang

2.998.494

2.923.040

3.796.193


180


Dibidang pendidikan dan latihan disamping telah dididik kader-kader koperasi, juga telah pula dilatih kepala direktorat koperasi tingkat kabupaten dan propinsi, telah diselenggarakan berbagai seminar koperasi, dibangun 15 buah pusat pendidikan koperasi dan penataran koperasi untuk para clasen fakultas ekonomi dan fakultas pertanian untuk seluruh Indonesia. Dibidang program pembangunan ekonomi umum telab pula dilaksanakan pembinaan koperasi pertanian dan badan usaha unit desa (BUUD) dalam rangka meningkatkan produksi pangallo Disamping itu koperasi pertanian dan BUUD ikut pula membantu Pemerintah dalam usaha pengadaan beras dipasar. Dewasa ini jumlah BUUD adalah sebanyak 485 buah. Dilain pihak usaha pembinaan koperasi yang telah dijalankan oleh Pemerintah juga mencakup jenis koperasi-koperasi yang bergerak dibidang lainnya, yaitu meliputi koperasi peternakan, koperasi perikanan, perkebunan dan koperasi yang bergerak dibidang kerajinan rakyat. Usaha untuk membantu permodalan koperasi telah pula dijalankan dengan mendirikan lembaga jaminan kredit koperasi. Lembaga ini memberikan jaminan dan subsidi bunga kepada koperasi yang mengajukan permohonan kredit kepada bank. Dana lembaga tersebut yang telah terkumpul adalah sejumlah Rp 940,1 juta. Dana tersebut dalam tahun 1972/1973 dipergunakan untuk bidang pertanian sebanyak Rp 561 juta, bidang perikanan sebanyak Rp 90 juta, bidang peternakan sebanyak Rp 26 Juta perkebu
181


tidak rnarnpu bertindak sebagai suatu perusahaan. Dibidang p.errnodalan, rnasalah terse but telah dirintis pernecahannya rnelalui lernbaga jarninan kredit koperasi. Sedangkan dibidang pernasaran rnasalah tersebut dipecahkan dengan usaha untuk rneningkatkan kernarnpuan pernasaran dari unit-unit koperasi. Untuk ini Pernerintah telah rnernberikan bantuannya kepada unit koperasi yang bersangkutan, seperti rnesin processing, transportasi, pergudangan dan lain sebagainya. Dirnasa rnendatang usaha pernbinaan, peningkatan dan pernupukan koperasi akan lebih diintensifkan lagi. Dengan dernikian diharapkan koperasi ini akan benar-benar rnernberi surnbangan yang berarti dalarn usaha pernbangunan. 7.9. Hankam Sektor pertahanan dan kearnanan rnernegang peranan yang cukup rnenentukan dalarn pembangunan ekonorni. pernbangunan ekonorni tidak akan rnencapai hasilnya tanpa adanya suatu jarninan kearnanan dalarn negeri dan kearnanan dari ancarnan luar negeri. Sasaran pokok dari kebijaksanaan dibidang kearnanan ialah selalu rnernelihara dan rnengernbangkan keamanan serta ketertiban, untuk rnernpertahankan tingkat stabilitas nasional dan untuk rnernungkinkan rnelaksanakan pernbangunan. Dalarn tahun 1972/1973 sasaran utarna dari kebijaksanaan tersebut diatas diarahkan kepada : a

Konsolidasi dan pernantapan hasil Pernilu tahun 1971, yaitu pengarnanan dan pensuksesan sidang-sidang DPR dan persiapan pensuksesan sidang-sidang MPR ;

b

Penegakan dan pernantapan disiplin nasional rnelalui pelaksanaan Panca Tertib ;

c

Melanjutkan pembersihan, sisa-sisa G 30 S/PKI dan penyelesaian masalah tahanan politik G 30 S/PKI ;

d

Pemberantasan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, bahaya narkotika, ganja dan martin. Dilain pihak angkatan bersenjata Indonesia disamping bertanggung jawab dibidang

pertahanan keamanan juga mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang meliputi sektor perindustrian, pertanian serta transmigrasi dan koperasi. Hasil-hasil dari kegiatan ini tercakup dalam laporan-Iaporan pada sektor yang bersangkutan. 7.10. Penanaman modal 7.10.1. Penanaman modal dalam negeri


182


Pembangunan yang sedang berjalan diusahakan agar tetap laju dengan pesat. Untuk itu pembiayaan diusahakan dari berbagai macam sumber. Sebagian dari pembiayaan tersebut ada yang berasal dari sektor pemerintah dan sebagian lagi berasal dari sektor swasta. Sehubungan dengan ini penanaman modal ( dalam hal ini penanaman modal dalam negeri ) tidak pula dapat diabaikan. Sebagian besar dari penanaman modal dalam negeri berusaha untuk memanfaatkan undang-undang no.6 tahun 1968, yaitu pemberian pelbagai fasilitas me lip uti bebas bea meterai, pemutihan modal, bebas bea masuk, tax holiday dan lain sebagainya. Dalam tahun 1972/1973 sampai dengan bulan Juli 1972 telah diajukan sebanyak 199 proyek penanaman modal dalam negeri yang meliputi modal sebesar Rp 122.984 juta. Dari jumlah permohonan tersebut diatas sebanyak 147 proyek sudah direkomendir meliputi modal Rp 106.273 juta. Seoagian dari proyek-proyek yang sudah direkomendasikan kemudian memperoleh fasilitas tax holid,W, bebas bea masuk dan lain sebagainya. Secara keseluruhan semenjak dikeluarkannya undang-undang no.6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, telah mengajukan permohonan sebanyak 1.322 proyek yang meliputi modal Rp 704.056 juta. Dari jumlah ini sebanyak 1.085 proyek sudah direkomendir yaitu meliputi modal Rp 23.398 juta. Kemudian diantaranya sebanyak 848 proyek meliputi modal Rp 296.768 juta telah mendapat fasilitas tax holiday dan sebagian dari jumlah proyekproyek tersebut sudah pula mendapat fasilitas bebas. bea masuk. Dilihat menurut bidang usaha, sebagian besar dari proyek yang mengajukan permohonan berasal dari sektor perindustrian yaitu sebanyak 803 proyek meliputi modal Rp 305.185 juta ( 43,4 persen dari seluruh modal yang diajukan ). Demikian pula menurut proyek-proyek yang sudah direkomendir dan yang sudah mendapat fasilitas, sebagian besar juga berasal dari sektor perindustrian.


183


3

2

220

49

2

4

-

4. Petemakan

5. Pertambangan

6. Perindustrian

7. Perhubungan/Pariwisata

8. Perumahan rakyat

9. Prasarana

10. (Usaha lain-lain)

1) Sampai bulan July 1972

373

5

3. Perikanan

Jumlah

25

2. Kehutanan

145.908

2.164

275

28.476

80.008

1.518

161

1.280

13.946

18.080

(jutaan Rp)

proyek

63

Modal

Jumlah

1. Pertanian/Perkebunan

Bidang usaha

1968-1969/1970

2

1

60

225

3

3

59

53

proyek

Modal

202.809

451

1.000

46.125

75.736

7.341

573

47.459

24.124

(jutaan Rp)

1970/1971 Jumlah

406

T a b e l VII.56.

344

1

4

2

34

221

2

6

5

38

31

proyek

Jumlah

Modal

232.435

240

1.003

49.325

32.815

92.657

10.389

2.521

3.933

25.068

14.484

(jutaan Rp)

1971/1912

2

2

14

109

3

I

3

10

13

proyek

99.739

2.027

2.214

26.166

43.208

1.035

150

917

8.839

15.183

(jutaan Rp)

Triwulan I Jumlah Modal

157

1968 - 1972/1973

42

3

28

2

3

3

3

proyek

Modal

23.165

2.736

13.576

198

4.793

1.199

663

(jutaan Rp)

Triwulan II Jumlah

1)

1972/1973

PERMOHONAN PROYEK-PROYEK PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI,

199

2

2

17

137

3

3

6

13

16

proyek

Modal

122.984

2.027

2.214

28.902

56.784

1.035

348

5.710

10.038

15.846

(jutaan Rp)

Jumlah Jumlah

1.322

1

12

7

160

803

10

12

19

135

163

proyek

Jumlah

Modal

704.056

240

5.645

52.814

136.318

305.185

20.283

3.030

11.496

96.511

72.534

(jutaan Rp)

Jumlah


184


2

1

133

26

1

1

-

4. Peternakan

5. Pertambangan

6. Perindustrian

7. Perhub./Pariwisata

8. Perumahan rakyat

9. Prasarana

10. Usaha lain-lain

1) Sampai bulan Juli 1972

222

4

3. Perikanan

JUMLAH

15

2. Kehutanan

72.686

-

178

30

12.719

42.550

1.093

61

1.279

8.041

6.735

(jutaan Rp)

proyek

39

Modal

Jumlah


Bidang usaha

1968-1969/1970

347

-

4

1

37

222

2

1

2

36

42

proyek

Jumlah

Modal

119.755

-

1.621

1.506

17.803

58.585

6.630

100

70

17.320

16.120

(jutaan Rp)

1970/1971

369

-

-

2

38

255

2

3

2

38

29

proyek

Jumlah

Modal

224.684

-

-

552

32.694

128.160

11.186

1.070

322

38.095

12.605

(jutaan Rp)

1971/1912

113

-

-

3

13

77

-

2

1

9

8

proyek

84.445

-

-

1.512

5.157

57.459

-

442

1.070

6.604

12.201

(jutaan Rp)


Tabel VII. 57. REKOMENDASI P M D N UNTUK PROYEK-PROYEK PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI 1968-1972 / 1973

34

-

-

-

5

26

-

-

-

1

2

proyek

Modal

21.828

-

-

-

845

13.918

-

-

-

2.459

4.606

(jutaan Rp)

Triwulan II Jumlah

1)

1972/1973

147

-

-

3

18

103

-

2

1

10

10

proyek

Modal

106.273

-

-

1.512

6.002

71.377

-

442

1.070

9.063

16.807

(jutaan Rp)

Jumlah Jumlah

1.085

-

5

1

119

713

5

8

9

99

120

proyek

Jumlah

Modal

523.398

-

1.799

3.600

69.218

300.672

18.909

1.673

2.741

72.519

52.267

(jutaan Rp)

Jumlah


185


3

1

-

94

18

-

-

-

150

3. Perikanan

4. Peternakan

5. Pertambangan

6. Perindustrian


8. Perumahan rakyat

9. Prasarana

10. Usaha lain-lain

JUMLAH

2) Sampai dengan bulan Juli 1972

1) Termasuk Investment Allowance

6

2. Kehutanan

29.665

-

-

-

6.924

15.13

-

50

857

2.883

3.821

(jutaan Rp)

proyek

27

Modal

Jumlah


Bidang usaha

1968-1969/1970

214

-

-

-

21

150

2

1

18

23

proyek

Jumlah

Modal

65.36

-

-

-

10.079

33.733

1.394

100

5.891

14.163

(jutaan Rp)

1970/1971

278

-

1

-

24

220

1

2

2

27

1

proyek

Jumlah

1)

Modal

118.76

-

264

-

15.882

86.317

336

970

185

14.741

65

(jutaan Rp)

1971/1912

161

-

-

-

17

127

-

1

2

14

-

proyek

50.026

-

-

-

6.014

33.957

-

100

1.069

8.886

-

(jutaan Rp)


45

-

-

1

7

32

-

1

-

3

1

proyek

Modal

32.957

-

-

537

1.983

28.855

-

131

1.407

44

(jutaan Rp)

Triwulan II Jumlah

2)

1972/1973

T a b e l VII. 58. REALISASI FASILITAS TAX HOLIDAY UNTUK PROYEK - PROYEK PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI 1968 - 1972/1973

206

-

-

1

24

159

-

2

2

17

1

proyek

Modal

82.983

-

-

537

7.997

62.812

-

231

1.069

10.293

44

(jutaan Rp)

Jumlah Jumlah

848

-

1

1

87

623

3

6

7

68

52

proyek

Jumlah

296.768

-

264

537

40.882

197.992

1.730

1.351

2.111

33.808

18.093

(jutaan Rp)

Modal

Jumlah seluruhnya


186


37.939

-

-

95

15

-

-

-

150

4. Peternakan

5. Pertambangan

6. Perindustrian


8. Perumahan rakyat

9. Prasarana

10. Usaha-usaha lain

1) Sampai dengan buian Juni 1972

JUMLAH

-

1

3. Perikanan

-

-

1.184

24.547

-

-

112

6.294

7

2. Kehutanan

5.802

32

Jumlah Modal proyek (jutaan Rp)


Bidang usaha

1968-1969/1970

247

1

1

-

21

162

1

-

-

30

31

111.024

1.396

735

-

11.324

53.491

634

-

-

25.874

17.570


1970/1971

303

-

3

-

15

217

3

1

3

40

21

84.954

-

1.159

-

5.480

42.548

4.248

13

787

27.004

3.715


1971/1912

78

-

-

-

4

62

-

-

1

8

3

25.275

-

-

-

401

19.660

-

26

648

4.267

273

1)


Triwulan II

1972/1973 Triwulan I Jumlah Modal proyek (jutaan Rp)

T a b e l VII.59. REALISASI FASILITAS BEA MASUK PROYEK - PROYEK PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI 1968 - 1972 / 1973

778

1

4

-

55

536

4

1

5

85

87

259.192

1.396

1.894

-

18.389

140.246

4.882

39

1.547

63.439

27.360


Jumlah seluruhnya


187


15

29

52

10

1968

1969/1970

1970/1971

1971/1972

1) Sampai Juli 1972

Jumlah

Trw II

1)

Trw I

121

-

PM

15

1967

1972/1973

Jumlah proyek

Periode

941.45

-

-

10

73.439

599.701

1.52.296

106.014

Modal (ribuan US $)

langsung

387

7

22

108

97

93

52

8

Jumlah proyek

Joint

631. 781

17.56

70.226

134.266

168.89

150.321

66.697

23.821

Modal (ribuan US $)

508

7

22

118

149

122

67

23

Jumlah proyek

1.573.231

17.560 )

)

70.226 )

144.266

242.329

750.022

218.993

129.835

Modal (ribuan US $)

jumlah

T a b e 1 VII.60. PENANAMAN MODAL ASING YANG TELAH DISETUJUI PEMERINTAH 1967 - 1972/1973

246.149

49.504

73.563

75.974

38.623

8.3 72

113

Realisasi Modal (ribuan US $)


188


8

39

15

13

12

3. Pertambangan

4. Kehutanan

5. Perhub/Pariwisata

6. Pharmasi

7. Pertanian/Perkebunan/

-

10. Perusahaan dikembalikan

1) Sampai bulan Juli 1972

212

8

9. Jasa & lain-lain

JUMLAH

8

8. Perdagangan

Peternakan

6

103

proyek

1.098.855

-

12.477

10.746

34.280

17.331

26.707

362.835

463.207

8.5

162.772

US $)

Modal

(ribuan

Jumlah

1967 - 1969/70

2. Perikanan

1. Perindustrian

Bidang usaha

149

34

14

-

4

16

4

13

4

3

52

proyek

Jumlah

Modal US $)

(ribuan

242.329

27.695

13.392

5.700

5.975

17.403

11.080

25.500

6.255

5.356

123.973

1970/1971

118

-

15

-

3

2

10

7

8

1

72

proyek

Jumlah

Modal

P.M.

23.925

P.M.

2.050

325

13

11.750

3

1

89.216

US $)

(ribuan

144.266

1971/1972

22

-

1

-

-

-

-

5

-

-

16

proyek

Jumlah

Triwulan I Modal

70.226

-

3.000

-

-

-

-

15.000

-

-

52.226

US $)

(ribuan

7

-

-

-

-

-

2

-

-

5

proyek

Jumlah

17.560

-

-

-

-

-

4.500

-

-

13.060

US $)

(ribuan

Modal

1972/1973 1) Triwulan II

T a b e l VII.61. PROYEK - PROYEK PENANAMAN MODAL ASING YANG TELAH DlSETUJUI PEMERINTAH MENURUT BIDANG USAHA, 1967 - 1972/1973

29

-

1

-

-

-

-

7

-

-

21

proyek

Jumlah

Jumlah Modal

87.786

-

3

-

-

-

-

19.500

P.M.

P.M.

65.286

US $)

(ribuan

508

34

38

13

19

31

29

66

20

10

248

(ribuan

proyek

1.573.231

27.695

52.794

16.446

42.305

35.059

50.782

419.5115

472.462

14.856

441.247

US $)

Jumlah Modal Jumlah

246.159

-

1.093

1.209

4.082

4.261

17.737

68.583

27.517

9.049

112.628

Realisasi


189


1

13. Korea Selatan

-

-

23. Taiwan

24. Selandia Baru

-

-

5.850

4.804

1.200

24.983

2'5.000

13.790

11.500

4.230

20.320

48.500

75.817

-

-

6.504

36.675

136.771

11.430

5.000

6.090

23.812

2.910

400.134

1.098.850

1) Sampai Juli 1972 2) Realisasi per negara belum dapat diperinci

212

5

22. Thailand

Jumlah

6

19. Singapura

21. Swiss

15

18. Philipina

1

11

17. Prancis

20. Swedia

3

7

16. Panama

3

3

12. Kanada

15. Norwegia

-

11. Italia

12

-

10. India

14. Malaysia

6

9. Inggris

32

27

5. Denmark

8. Hongkong

4

4

4. Belgia

7. Jepang

14

3. Belanda

14

7

6. Jerman Barat

37

2. Australia

proyek

US $)

Modal

(ribuan

Jumlah

1. Amerika

Negara

1969 - 1969/1970

149

-

-

1

6

-

10

1

1

1

-

7

3

-

1

1

20

19

29

5

-

9

10

4

21

proyek

Jumlah

1970/1971 Modal

242.329

-

-

250

12.650

-

28.100

2.500

2.100

1.500

-

10.300

4.900

-

1.000

649

20.412

19.187

49.899

10.175

-

3.625

13.874

7.250

53.958

US $)

(ribuan

118

-

1

4

-

-

6

3

-

-

2

11

-

1

1

1

3

19

26

3

-

1

7

11

18

proyek

Jumlah

1971/1972 Modal

144.266

-

300

3.950

-

-

7.080

2.750

-

-

1.200

11.450

-

850

500

2.000

5.978

35.500

30.480

1.800

-

700

3.800

12.668

23.260

US $)

(ribuan

22

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

3

1

-

-

-

-

8

4

1

-

-

2

1

-

proyek

Jumlah

Triwulan 1 Modal

70.226

1.080

-

-

-

-

-

3.000

-

-

-

8.500

1.500

-

-

-

-

24.300

27.885

2.385

-

-

1.076

500

-

US $)

(ribuan

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

2

3

1

-

-

-

-

-

proyek

Jumlah

17.56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

700

-

9.400

7.060

400

-

-

-

-

-

US $)

(ribuan

Modal

Triwulan II I)

1972/1973

T a b e l VII.62. PROYEK-PROYEK PENANAMAN MODAL ASING YANG DISETUJUl PEMERINTAH MENURUT NEGARA ASAL, 1967 - 1972/1973

29

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

3

1

-

-

1

-

10

7

2

-

-

2

1

-

proyek

Jumlah

Modal

87.786

1.080

-

-

-

-

-

3.000

-

-

-

8.500

1.500

-

-

700

-

33.700

34.945

2.785

-

-

1.076

500

-

US $)

(ribuan

Jumlah

508

1

1

10

12

1

31

16

3

8

6

33

5

4

2

3

29

75

94

24

4

14

33

23

76

proyek

Jumlah

Modal US $)

(ribuan

1.573.231

1.080

300

10.050

17.454

1.200

60.163

266.750

4.230

15.890

14.200

50.570

54.900

76.667

1.500

3.349

32.894

125.062

252.095

26.170

5.000

10.465

42.562

23.328

477.352

JUMLAH

246.159

Realisasi


190


7.10.2. Penanaman modal asing Dalam tahun 1972/1973 sampai dengan bulan Juli 1972 telah disetujui oleh Pemerintah sebanyak 29proyek penanaman modal asing meliputi modal sebesar US $ 87.786 ribu. Sebagian besar dari penanaman modal yang disetujui ini bergerak disektor perindustrian yaitu sebanyak 21 proyek dengan modal US $ 65.286 ribu. Secara keseluruhan yaitu mulai dari keluarnya undang-undang no.1 tahun 1967 sampai dengan akhir Juli 1972, proyek penanaman modal asing yang disetujui adalah sebanyak 508 proyek dengan modal sebesar US $ 1.573.231 ribu. Menurut banyaknya proyek dan besarnya modal, sebagian besar dari penanaman modal tersebut berasal dari J epang yaitu sebanyak 94 proyek dengan modal US $ 252.095 ribu, Amerika dengan 76 proyek meliputi modal US $ 477.352 ribu, Hongkong 75 proyek dengan modal US $ 125.062 ribu, Philipina 16 proyek dengan modal US $ 266.750 ribu dan lain sebagainya. ,Sebagian besar dari proyek yang telah disetujui tersebut mengambil bentuk usaha joint ventures yaitu 387 proyek meliputi modal US $ 631.781juta. Selebihnya adalah bersifat langsung yaitu meliputi 121 proyek denganjumlah modal US $ 941.450 juta. 7.11. Kesejahteraan sosial Kesejahteraan sosial mempunyai fungsi pokok yaitu menjadikan manusia sebagai warga Indonesia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Tujuan pokoknya ialah mengusahakan agar warga masyarakat Indonesia memiliki kemampuan dan kemauan untuk turut serta dalam penghidupan bersama bangsa. Sehubungan dengan ini Pemerintah telah melakukan pelbagai usaha yang meliputi bidang kesejahteraan aDak, keluarga dan masyarakat, bidang binakarya, bidang penanggulangan bencana alam dan dana bantuan sosial dan lain sebagainya. Sampai dengan tahun 1971/1972 dibidang kesejahteraan aDak, keluarga dan masyarakat Pemerintah telah melakukan pelbagai kebijaksanaan untuk mengatasi masalah - masalah keluarga, an tara lain dengan membantu keluarga yang mengalami hambatan-hambatan sosial agar dapat berfungsi secara wajar. Bantuan yang telah diberikan Pemerintah antara lain berupa bantuan materiil, bimbingan dan konsultasi serta pembinaan, seperti pembinaan generasi muda, program comprehensive yaitu berusaha memberi dorongan kepada orang daerah agar tetap tinggal didaerahnya dan iku t serta dalam keluarga berencana. Proyek comprehensive telah diadakan ditiga temp at yaitu di kecamatan Bejiharjo (Gunung Kidul), kecamatan Bulakamba (Jawa Tengah) dan kecamatan Sagaranten (Jawa Barat). Program bantuan ini dalam jangka pendek bertujuan untuk meningkatkan tarat hidup ke1uarga, sedang dalam jangka panjang bertuJuan untuk menciptakan suasana keluarga yang coeok bagi pembangunan.


191


Dibidang beneana alam telah pula dilakukan pendidikan teBaga ahli dan langkahlangkah pembinaan serta pengerahan dana sosial yang berada dalam masyarakat. Pengerahan dana so sial yang berada dalam masyarakat dilakukan me1alui yayasan rehabilitasi sosial. Dibidang tuna karya, sdama periode yang sarna telah pula diadakan survey didaerahdaerah yang mempunyai problema tuna karya, sepeni Jakana, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebagian besar ciRri tuna karya yang ada di J awa sudah berkurang karena adanya usaha untuk menyalurkan teBaga kerja bekas tuna karya keluar J awa dan akibat adanya program intensifikasi pertanian. Oalam tahun 1972/1973 te1ah dikirim 400 kepala keluarga yang berasal dari daerah : Jawa Timur 15pikepalakeluarga, Jawa Tengah 100 kepala keluarga, 01 Yogyakarta 50 kepala ke1uarga, Jawa Barat 50 kepala keluarga, OKI Jaya 50 kepala keluarga. Oibidang pembangunan masyarakat suku-suku terasing telah pula dibentuk 23 buah BPPMST dise1uruh Indonesia. Oewasa ini masyarakat suku terasing diperkirakan sekitar 950.000 jiwa. Oalam tahun 1971/1972 te1ah diadakan pembangunan masyarakat suku terasing yang me1iputi daerahdaerah Sumatera Barat, Sumatera Se1atan dan Sumatera Tengah. Dalam tahun 1972/1. 97 3 sedang dibangun masyarakat suku terasing didaerahdaerah Jambi, Kalimantan Barat dan Maluku. 7.12. Agama Pembangunan dibidang agama bertujuan untuk meningkatkan iman dan akhlak agama yang luhur sehingga terbentuklah rasa taqwa dan pengabdian manusia kepada Tuhan dan masyarakat. Pembangunan dibidang agama adalah merupakan salah satu sumber daripada hasrat bangsa untuk membangun. Disamping itu pembangunan dibidang agama diharapkan pula akan dapat memberi keseimbangan antara kemajuan pembangunan materiil dan spirituil. Sehubungan dengan itu dalam tahun 1971/1972 beberapa usaha dibidang pemban_nan agama te1ah dijalankan olch Pemerintah yang meliputi masalah peningkatan kerukunan hidup antar ummat beragama, peningkatan mutu pendidikan agama, modernisasi pondok pesantren, penye1enggaraan urusan keagamaan, penye1enggaraan urusan hajj, penerangan daB bimbingan agama. Masalah kerukunan hidup antar ummat heragarna mengalarni kemajuan sebagai akibat peningkatan usaha pembinaan. Dibidang pendidikan agama telah pula diusahakan peningkatan mutu sekolah-sekolah agarna. Selama tiga tahun dari pelaksanaan PELITA I telah dibangun 10 buah gedung lAIN induk dan 3 buah gedung lAIN cabang. Untuk meningkatkan mutu tenaga


192


pengajar dalarn tahun 1971/1972 telah pula diselenggarakan post graduate course bagi doseDdoseD lAIN. Dalarn pada itu pada periode yang sarna sudah pula dibangun 41 buah gedung PGAN dan juga peningkatan mutu guru-guru agama. Sementara itu kerja sarna antara Departemen Agama dan Departemen Pertanian telah pula dirintis dalam rangka memodernisasi pondok pesantren. Diharapkan nantinya akan merupakan sumber dari perobahan struktur sosial didaerahnya, sehingga lebih mempercepat laju pembangunan. penyelenggaraan urusan keagamaan dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada pemeluk agarna masing-masing dalam rangka pelaksanaan segala sesuatu yang berhubungan dengan masing-masing agarnanya. Urusan keagarnaan ini antara lain meliputi tempat peribadatan, nikah, talak, rujuk, wakaf dan sebagainya. Selama periode 1969/1970 sampai dengan 1971/1972 telah dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 40 buah rumah rumah peribadatan. Disarnping itu pembangunan balai nikah dan balai penasehat perkawinan terutama diprioritaskan untuk kecarnatan-kecarnatan di ibukota daerah tingkat II. Demikian pula untuk meningkatkan mutu hakim-hakim agama dalam tahun 1971/1972 telah pula diselenggarakan upgrading hakim dan panitera pengadilan agarna di Solo. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada jemaah hajj, telah pula diberikan bantuan pembangunan asrama hajj di Jakarta, Medan, Surabaya, Palembang, Cirebon, Ambon, Ampenan, Mataram, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Sabang dan Ujung Pandang. 7.13. Penerangan Penerangan Pemerintah merupakan sarana komunikasi yang renting antara pemerintah disatu pihak deng_n masyarakat dilain pihak. pembangunan dibidang penerangan bertujuan untuk menggugah serta menggairahkan partisipasi segenap potensi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan melalui motivasi yang dijalankan secara edukasi dan persuasi. Kegiatan tersebut lIleliputi penerangan rakyat, pembinaan radio, pembinaan televisi, pembinaan per-filman, pembinaan pel's, parneran dan penerbitan. Kegiatan pembinaan siaran radio RRI tetap ditujukan kepada peningkatan pengerahan isi dan kwalitas siaran, peningkatan kwalitas penerimaan siaran dan perluasan daerah yang dapat dijangkau. Dalam tahun 1971/1972 telah dilanjutkan penyelesaian dua buah pemancar internasional Cimanggis dan pembangunan studio RRI di Jakarta. Disamping itu te1ah direhabilitasi 8 studio di Jawa dan diluar J awa, dan pembangunan sistim gelombang menengah untuk menambah dan melengkapi sistim gelombang pendek yang telah ada. Kemudian sehubungan dengan perluasan daerah yang dijangkau telah pula dipasang pemancar di Tual dan


193


sedang dipertimbangkan untuk kepulauan Sangir dan Talaud. Dalam tahun 1971/1972 telah pula ditingkatkan pengarahan isi siaran me1alui peningkatan frekwensi siaran pedesaan menjadi 92 jam 50 menit setiap minggunya. Disamping itu telah pula ditingkatkan siaran pendidikan sehingga mencapai 19,64% dari seluruh siaran, khususnya bagi studio Jakarta, 'Yogyakarta, Semarang dan Bandung. Diharapkan siaran ini akan merupakan acara tetap dari ke 48 studio RRI dimasa yang akan datang. Dibidang pembinaan televisi, dalam tahun 1971/1972 telah pula diselesaikan pembangunan stasion relay TV di Cemorosewu, sehingga daerah di J awa yang dapat dijangkau oleh siaran TV meningkat dari 19% menjadi 30%. Disamping itu jam siaran telah pula ditingkatkan dari 1850 jam menjadi 2000 jam setahun. Kemudian alas kerjasama pemerintah dengan pihak swasta, di Sulawesi Selatan sedang didirikan stasiun TVRI termasuk studio di Ujung Pandang, juga pembangunan stasiun TVRI di Palembang dan stasiun relay di Muntok. Seterusnya dalam rangka meningkatkan tenaga terdidik telah pula diadakan training centre alas kerjasama dengan pemerintah Jerman Barat. Dibidang perfilman telah tercapai kemajuan yang menggembirakan. Kebijaksanaan dibidang perfilman tetap diarahkan kepada pengembangan film swasta nasional dalam rangka pembinaan suatu industri film nasional. Produksi film nasional dalam tahun 1971 mencapai jumlah 49 buah, dibandingkan dengan 21 buah dalam tahun 1970. Untuk mengatur arus film impor dalam tahun 1971 telah ditetapkan quota impor film sebanyak 700 judul. Produksi film khusus untuk keperluan penerangan dalam tahun 1971/1972 meningkat menjadi 81 buah. Dibidang penerbitan, saat ini sedang digarap proyek pusat publikasi pemerintah. Disamping itu peningkatan penerbitan dokumen-dokumen pemerintah tetap dijalankan. Dibidang pembinaan pers usaha yang dijalankan Pemerintah diarahkan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan mengurangi sejauh mungkin segi-segi negatif yang dapat mendorong pertumbuhan pers kejurusan yang kurang sehat.


194


Lampiran 1 PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1973/1974 (dalam jutaan rupiah) JENIS PENERJMAAN

JUMLAH

671.000

A. PENERIMAAN DALAN NEGERI 372.500

I. Pajak lanpaug 26.700

1. Pajak peodapatan 1.1. Buruh

16.700

1.2. Usahawan

10.000 39.500

2. Pajak peneroan 2.1. Perusahaan negara

26.000

2.2. Perusahaan swasfa

13.500

5. Pajak peneroan minyak

252.400

4. M P 0

30.600

5. I P E B A

18.500

6. Lain. lain

4.800 285.100

II. Pajak tidak Iangsung 1. Pajak penjualan ( daIam negeri )

40.500

2. Pajak penjuaIan impor

28.900

3.Cukai

51.100

3.I. Cukai tembakau

44.600

3.2. Cukai lainnya

6.500

4. Bea masuk

16.409

5. Pajak ekspor

29.400

6. Penerimaan minyak lainnya

51.300

7. Lain-lain

7.500

III. Penerimaan non-tax

13.400 191.400

B. PENEIUMAAN PEMBANGUNAN 1. Bantuan program

108.400

2. Bantuan proyek

83.000

JUMLAH


862.400

195


DASAR PERHITUNGAN UNTUK PERKlRAAN PENERIMAAN NEGARA RAPBN - 1973/1974 ( dalam jutaan rupiah) A.

PENERIMAAN DALAM NEGERI

671.100

I. PAJAK LANGSUNG

372.500

1. Pajak pendapatan

26.700

1.1. Pajak pendapatan buruh

16.700

Faktor-faktor yang diperhitungkan : (1) Peningkatan kegiatan ekonomi sehingga : -

terdapat peningkatan pendapatan masyarakat,

-

timbulnya perusahaan barn dan perluasan pernsahaan yang ada sehingga memperluas kesempatan lapangan kerja,

-

meningkatnya proyek-proyek penanaman modal asing termasuk dibidang perminyakan yang akan menyebabkan pertambahan buruh asing.

(2) Peningkatan effektivitas pengenaan pajak pendapatan buruh yang meliputi : -

perluasan wajib pajak dengan makin banyaknya perusahaan perusahaan yang terdaftar,

-

peningkatan verifikasi sehingga dapat ditagih pajak yang seharusnya dipungut,

-

penagihan yang lebih intensif atas tunggakan-tunggakan pajak.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka diperkirakan penerimaan yang berasal dari pajak pendapatan buruh dapat mencapai Rp 16.700 juta. 1.2. Pajak pendapatan usahawan

10.000

Faktor-faktor yang diperhitungkan : (1) Yang akan mempengaruhi penerimaan : -

penyempurnaan lapisan-Iapisan pendapatan kena pajak,

-

peningkatan BPBP (batas pendapatan bebas pajak).

(2) Yang akan menambah potensi penerimaan : -

perluasan jumlah wajib pajak diseluruh sektor ekonomi,

-

intensifikasi pemungutan melalui verifikasi yang mendalam,

-

penagihan atas tunggakan-tunggakan pajak pendapatan usahawan,

-

perbaikan prosedur pembayaran pajak dan penerangan tentang cara membayar pajak.

Berdasarkan hal-hal diatas, diperkirakan pemasukan penerimaan pajak pendapatan usahawan Departemen Keuangan RI

196


akan dapat mencapai jumlah Rp 10.000 juta. 2. Pajak perseroan

39.500

2.1. Pajak perseroan perusahaan negara

26.000

Dalam penerimaan ini termasuk pula pajak perseroan dari perusahaan-perusahaan asing/perwakilan asing yang ada di Indonesia. Faktor-faktor yang diperhitungkan : (1) peningkatan kegiatan usaha dengan dilaksanakannya penertiban administrasi dan organisasi perusahaan-perusahaan negara. (2) peningkatan pengenaan pajak atas perusahaan-perusahaan asing dibidang pelayaran, perdagangan dan lain sebagainya baik dengan penyempurnaan peraturan maupun melalui penagihannya. (3) penagihan atas tunggakan pajak tahun-tahun yang lalu. Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, diperkirakan akan dapat diterima pajak perseroan perusahaan negara sebesar Rp 26.000 juta. 2.2. Pajak perseroan perusahaan/badan swasta

13.500

Faktor-faktor yang diperhitungkan akan mempengaruhi penerimaan: -

pemberian fasilitas dan pembebasan pajak perseroan kepada perusahaan-perusahaan baru atau perluasan usaha, dalam rangka undang-undang penanaman modal;

-

perkembangan kegiatan disektor industri dan perdagangan dengan makin baiknya iklim ekonomi;

-

perubahan struktur industri sesuai dengan perkembangan ekonomi;

-

perluasan jumlah wajib pajak perseroan yang meliputi semua badan yang menurut undangundang pajak perseroan merupakan wajib pajak;

-

intensifikasi pemungutan atas laba perusahaan yang sebenarnya dengan cara pemeriksaan pembukuan yang lebih intensif;

-

penyederhanaan cara pembayaran pajak, pendekatan dan bimbingan kepada wajib pajak.

Berdasarkan faktor-faktor diatas, diperkirakan akan dapat diterima pajak perseroan dari perusahaan/lembaga swasta sejumlah Rp 13.500 juta. 3. Pajak perseroan minyak

252.400

Perhitungan didasarkan alas faktor-faktor berikut : (1) Penerimaan negara dari perusahaan-perusahaan minyak diperkirakan sebesar US $ 608,2


197


juta, (2) Kurs untuk menghitung nilai lawan : Rp 415,- Per US $ 1,Dengan demikian penerimaan pajak perseroan minyak diperkirakan 608,2 juta x Rp 415,- = Rp 252.403 juta ; dibulatkan menjadi Rp 252.400 juta. 4.MPO

30.600

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan : (1) Peningkatan kegiatan perekonomian dan rransaksi perdagangan; (2) perkembangan ekspor dan impor ; (3) Makin besarnya pengeluaran negara dan transaksi-transaksi mclalui bendaharawan negara ; (4) Peningkatan pemungutan antara lain: -

perluasan jumlah wajib pajak dengan menunjuk lcbih banyak wajib pungut dan makin tingginya tingkat kesadaran masyarakat

-

pengawasan yang lebih ketal terhadap wajib pungut.

(5) Penyempurnaan tarip-tarip MPO. Berdasarkan faktor-faktor diatas, maka diperkirakan dapat dipungut MPO sebesar Rp 30.600 juta. 5. luran Pembangunan Daerah ( Ipeda )

18.500

Usaha meningkatkan penerimaan Ipeda meliputi : (1) perluasan jumlah wajib pajak melalui pengenaan daerah-daerah yang belum pernah dipungut ; (2) intensifikasi pemungutan dengan perbaikan sistim penilaian dan administrasi yang lebih baik ; (3) peningkatan produksi khususnya dari sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan yang mempengaruhi lpeda-nya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penerimaan lpeda diperkirakan akan mencapai jumlah sebesar Rp 18.500 juta. 6. Lain – lain

4.800

Penerimaan ini terdiri dari pajak kekayaan dan pajak alas bunga, divideD dan royalty. Hal-hal yang mempengaruhi penerimaan adalah : (1) berkembangnya perekonomian dan usaha masyarakat ; (2) perluasan wajib pajak kekayaan terutama pada golongan dengan pendapatan tinggi ;


198


(3) intensifikasi pemungutan pajak kekayaan kearah jumlah pengenaan yang seharusnya ; (4) verifikasi yang ketal terhadap perusahaan-perusahaan dalam hal pembagian dividen, pembayaran bunga serta royalty. Atas hal-hal itu maka diperkirakan akan diterima pajak kekayaan dan pajak alas bunga dividen serta royalty sebesar Rp 4.800 juta. II. PAJAK TIDAK LANGSUNG 1. Pajak penjualan

285.100 40.500

Hal-bal yang mempengaruhi penerimaan adalah ; (1) Penyempurnaan tarip pajak penjualan untuk tiap jcnis barang kearah tarip yang normal yang akan meningkatkan penerimaan negara akan tetapi tanpa menimbulkan dis-insentif bagi pengusaha; (2) Perbaikan sistim pengenaan pajak untuk menuju kepada pengenaan yang efektif ; (3) Peningkatan usaha pemungutan pajak yaitu ; -

perluasan jumlah wajib pajak sehingga meliputi semua subyck pajak yang merupakan wajib pajak penjualan,

-

intensifikasi pajak melalui verifikasi yang lebih ketal alas pcnyerahan barang/jasa yang sebenarnya.

(4) Perbaikan tara cara pembayaran pajak penjualan sejalan dengan makin berkembangnya pcrdagangan dan industri. Berdasarkan hal-hal tersebut maka pcnerimaan pajak penjualan diperkirakan mencapai Rp 40.500 juta. 2. Pajak penjualan impor

28.900

Perkiraan pajak penjualan impor mempunyai hubungan yang erat dengan perkiraan penerimaan bea masuk yang menunjukkan perbandingan tertentu. Untuk tahun anggaran 1973/1974, perbandingan tersebut diperkirakan sebesar 37,8 persen. Hal ini berarti dengan perkiraan penerimaan bea masuk sebesar Rp 76.400 juta, maka penerimaan pajak penjualan impor diperkirakan sebesar Rp 28.879 juta atau dibulatkan menjadi Rp 28.900 juta.

3. C u k a I


51.100

199


3.1. Cukai tembakau

44.600

Hal-hal yang dapat mempengaruhi penerimaan cukai tembakau adalah : (1) Peningkatan produksi tembakau dan cengkeh yang diharapkan akan terjadi dalam tahun 1973/1974 ; (2) peningkatan clara beli masyarakat sebagai akibat meningkatnya pendapatan masyarakat ; (3) Peningk_tan usaha pemungutan cukai berupa : -

menyerasikan pita cukai dengan harga eceran rokok dan hasil tembakau ;

-

verifikasi yang lebih cermat atas perusahaan-perusahaan rokok ;

-

peningkatan pemberantasan pita cukai palsu dan rokok tidak berpita ;

-

penyelesaian tunggakan-tunggakan cukai.

Berdasarkan hal-hal terse but diatas, diharapkan dapat diterima cukai _embakau sebesar Rp 44.600 juta. 3.2. Cukai lainnya

6.500

Cukai lainnya terdiri dari cukai gula, cukai bIT dan cukai alkohol sulingan. Hal-hal yang dapat meningkatkan penerimaan adalah : (1) Peningkatan produksi gula, bir dan alkohol sulingan ; (2) Penyerasian harga dasar pengenaan cukai ketingkat yang wajar sesuai dengan naiknya produksi dan pendapatan masyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka cukai lainnya diperkirakan akan menyumbangkan penerimaan sebesar Rp 6.500 juta. 4. Bea masuk

76.400

Perkiraan penerimaan bea masuk didasarkan atas hal-hal sebagai berikut : (1) lmpor yang dapat dikenakan bea masuk diperkirakan berjumlah US $ 1.100,0 juta ; (2) Tarip rata-rata bea masuk diperkirakan sebesar 16,75 persen ; (3) Nilai dasar perhitungan bea masuk adalah Rp 415,- per US $ 1,-


200


Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penerimaan bea masuk diperkirakan dapat mencapai 1.100,0 x 16,75 persen x Rp 415,- = Rp 76.463 juta. Dibulatkan: Rp 76.400 juta. 5. Pajak ekspor

29.400

Dasar perhitungan penerimaan pajak ekspor adalah : (1) Ekspor diluar minyak diperkirakan sebesar US $ 1.015 juta ; (2) Dari jumlah terse but sebesar kurang lebih 30 persen diperkirakan berupa ekspor barang jadi dan barang kerajinan rakyat yang bebas dari pajak ekspor, serta barang ekspor yang diberikan pembebasan pajak ekspor; (3) Pajak ekspor adalah 10 persen ; (4) Kurs devisa adalah Rp 415,- per us $ 1,Dengan dasar perhitungan tersebut maka penerimaan pajak (kspor diperkirakan sebesar 10,0 persen x 707 x Rp 415,- = Rp 29.341 juta dibulatkan : Rp 29.400 juta. 7. Penerimaan minyak lainnya

51.300

Dalam memperkirakan penerimaan minyak lainnya, diperhitungkan hal-hal sebagai berikut : (1) Nilai pemakaian bahan bakar minyak didalam negeri semakin meningkat ; (2) Biaya produksi yang lebih tinggi dari pada tahun yang lalu yaitu dalam hubungannya antara lain dengan harga ekspor. Dengan perhitungan tersebut, diperkirakan akan diterima penerimaan minyak lainnya sebesar Rp 51.300 juta. 8. Lain - lain

7.500

Jenis penerimaan ini meliputi penerimaan bea meterai dan bea lelang. Perkiraan penerimaannya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut : (1) Peningkatan kegiatan dan transaksi ekonomi yang dapat dikenakan bea meterai ; (2) Pengawasan yang lebih ketat atas pemakaian bea meterai dalam perusahaan dan transaksi dagang ; (3) Penyempurnaan dan peningkatan effektivitas dalam penggunaan kantor lelang. Dengan memperhitungkan hal-hal tersebut maka penerimaan lain-lain pajak tidak langsung diperkirakanmencapai jumlah sebesar Rp 7.500 juta.


201


III. PENERIMAAN NON-TAX

13 .400

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaannya adalah : (1) Penertiban perusahaan negara dan peningkatan kegiatannya yang berarti pula meningkatkan sumbangannya kepada negara ; (2) Verifikasi dan pengawasan yang lebih baik alas penyetoran daripada penerimaan departemen-departemen. Dengan faktor-faktor terse but diperkirakan akan diterima penerimaan non-tax sebesar Rp 13 .400 juta. B. PENERIMAAN PEMBANGUNAN

191.400

1. Bantuan program

108.400

Penerimaan bantuan program didasarkan alas hal-hal sebagai berikut : (1) Bantuan program dalam tahun anggaran 1973/1974 diperkirakan sebesar US $ 400,0 juta termasuk carry-over dari tahun 1972/1973 ; (2) Dari jumlah tersebut sebesar US $ 190,0 juta merupakan bantuan dalam bentuk devisa kredit, barang-barang modal dan pupuk termasuk carry-over dari tahun 1972/1973 ; (3) Sejumlah US $ 50,0 juta berupa bantuan kapas termasuk carry-over dari tahun 1972/1973 ; (4) Sisanya sebesar US $ 160,0 juta merupakan bantuan beras dan tepung terigu ; (5) Kurs adalah Rp 415,0 per US $ 1, Berdasarkan hal-hal tersebut dapat diperhitungkan penerimaan dari bantuan program sebagai berikut : -

-

-

nilai lawan dari bantuan berupa devisa kredit dan pupuk Subsidi

nilai lawan dari bantuan kapas Subsidi

nilai lawan dari bantuan beras dan tepung terigu Subsidi


: :

: :

: :

Rp Rp

78.900 13.900

juta juta

Rp

65.000

juta

Rp Rp

20.700 7.800

juta juta

Rp

12.900

juta

Rp Rp

66.400 35.900

juta juta

Rp

30.500

juta

(-)

(-)

(-)

202


Jumlah seluruh nilai lawan

:

Rp

108.400

juta

2. Bantuan proyek

83.000

Perkiraan bantuan proyek didasarkan pada hal-hat sebagai berikut : (1) Komitmen bantuan proyek dalam tahun anggaran 1973/1974 diperkirakan dapat mencapai jumlah sebesar US $ 390,0 juta ; (2) Realisasi atau "disbursement" dalam tahun anggaran 1973/1974 diperkirakan sebesar US $ 200 juta ; (3) Kurs penilaian adalah Rp 415,0 per US $ 1,Dengan demikian nilai dalam rupiah daripada bantuan proyek adalah : 200 juta x Rp 415,0 = Rp 83.000 juta.


203


Lampiran 2 ANGGARAN BELANJA RUTIN, 1973/1974 ( dalam ribuan rupiah) Bagian Anggaran IA IB IC IIA IIB IIC IIIA IIIB IIIC IV V VI VII VIII IX IXA X XI XII XIII XIV XV XVI xvn XVIII XIX XX XXI

Departemen/lembaga

Belanja 1) pegawai

Belanja 2) barang

Jumlah

MPR DPR DPA BPK Mahkamah Agung Kejaksaan Agung Sekretariat Kepresidenan Sekretariat Negara Badan/lembaga non-Departemen Departemen Dalam Negeri Departemen Luar Negeri Departemen Hankam Departemen Kehakiman Departemen Penerangan Departemen Keuangan Bagian Pemblayaan & Perhitungan Departemen Perdagangan Departemen Pertanian Departemen Perindustrian Departemen Pertambangan Departemen PU & TL Departemen Perhubungan Departemen P & K Departemen Kesehatan Departemen Agama Departemen Tenaga Kerja Departemen Sosial Departemen Transkop

126.247,5 399.281,2 36.931,2 119.603,0 31.194,3 1. 759.373,4 64.248,0 391.193,4

282.708,9 1.125.687,4 70.206,6 184.09.;},2 56.435,0 818.082,1 929.061,5 1.742.034,2

408.956,4 1.524.968,6 107.137,8 303.696,2 87.629,3 2.577.455,5 993.309,5 2.133.227,6

836.188,5 2.462.366,7 5.911.270,2 115.593.783,3 3.037.993,2 2.394.498,7 4.137.760,6 40.884.898,6 741.507,5 1.481.127,9 758.166,6 306.637,6 914.242,3 2.320.434,5 25.270.240,6 3.308.453,9 14.985.507,1 744.067,5 623.223,6 1.1 03.932,0

622.753,0 1.126.575,2 5.266.119,0 64.846.143,4 2.604.454,5 1.501.730,3 6.677.439,1 13.456.726,3 492.841,4 804.947,8 657.368,8 172.529,1 1.318.266,2 2.956.246,7 6.852.615,0 3.176.189,0 1.209.046,8 802.065,9 934.781,7 443.810,0

1.458.941,5 3.588.941,9 11.177.389,2 180.439.926,7 5.642.447,7 3.896.229,0 10.815.199,7 54.341.624,9 1.234.348,9 2.286.075,7 1.415.535,4 479.166,7 2.232.508,5 5.276.681,2 32.122.855,6 6.481.642,9 16.194.553,9 1.546.133,4 1.558.005,3 1.547.742,0

JUMLAH

230.744.372,9

121.130.958,1

351.875.331,0

-

-

101.200.000,0 56.500;000,0 8.800.000,0

Subsidi/perimbangan keuangan daerah Bunga dan cicilan hutang Lain-lain

JUMLAH SELURUHNYA


518.375.331,0

204


Lampiran 3 PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 ( dalam ribuan rupiah ) Bidang/Sektor 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.2 3.3 3.4

JUMLAH

BIDANG EKONOMI Sektor pertanian dan irigasi Sektor industri dan pertambangan Sektor tenaga listrik Sektorperhubungan Sektor daerah dan desa Sektor penyertaan modal pemerintah Sektor perkembangan ekonomi umum BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sektor tenaga kerja dan penduduk Sektor kesehatan dan keluarga berencana Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum Sektor penerangan Sektor tertib hukum BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sektor pertahanan dan keamanan Sektor badan-badan perwakilan Sektor pengurusan keuangan negara

205.657.870,00 41.246.400,00 4.719.470,00 18.417.000,00 48.442.000,00 68.900.000,00 23.033.000,00 900.000,00 36.995.630,00 820.000,00 18.778.730,00 298.000,00 8.250.000,00

JUMLAH

261.100.000,00


5.264.400,00 1.454.000,00 2.130.500,00 18.446.500,00 6.728.100,00 7.225.000,00 1.185.000,00 3.308.400,00

205


Lampiran 3a PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 ( dalam ribuan rupiah ) Bidang / Sektor 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 26 2.7 3 3.1 3.2 3.3 3.4

MPR

DPR

DPA

BIDANG EKONOMI Sektor pertanian dan irigasi Sektor industri dan pertambangan Sektor tenaga listrik Sektor perhubungan dan pariwisata Sektor daerah dan desa Sektor penyertaan modal pemerintah Sektor perkembangan ekonomi umum BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sektor tenaga kerja dan penduduk Sektor kesehatan dan keluarga berencana Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum Sektor penerangan Sektor tertib hukum BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sektor pertahanan dan keamanan Sektor badan-badan perwakilan Sektor pengurusan keuangan negan

-

-

-

60.000,00 60.000,00 -

1.185.000,00 1.185.000,00 -

22.000,00 22.000,00 -

JUMLAH

60.000,00

1.185.000,00

22.000,00


206


Lampiran 3a.1. PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT ( dalam ribuan rupiah ) Bidang/Sektor/Sub sektor/Program 1 2 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2

BIDANG EKONOMI BIDANG SOSIAL BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sub sektor pemerintahan umum pemerintahan pemerintahan

JUMLAH

JUMLAH 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

60.000,00

Lampiran 3a.2. PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT ( dalam ribuan rupiah ) Bidang/Sektor/Sub sektor/Program JUMLAH

1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.1.1

BIDANG EKONOMI BIDANG SOSIAL BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sektor pertahanan dan keamanan Sektor badan-badan perwakilan Sub sektor badan-badan perwakilan Program peningkatan produk legislatif

1.185.000,00 1.185.000,00 1.185.000,00 1.185.000,00

JUMLAH

1.185.000,00


207


PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG ( dalam ribuan rupiah ) Bidang/Sektor/Sub sektor/Program 1 2 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2

JUMLAH

BIDANG EKONOMI BIDANG SOSIAL BIDANG UMUM Sektorpemerintahan umum Sub sektor pemerintahan umum Program penyempurnaan effisiensi aparatur pemerintahan Program penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan

22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00

JUMLAH

22.000,00 Lampiran 3b

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 ( dalam ribuan rupiah )

Bidang/Sektor

BPK

Mahkamah Agung

Kejaksaan Agung

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

BIDANG EKONOMI Sektor pertanian dan irigasi Sektor industri dan pertambangan Sektor tenaga listrik Sektor perhubungan dan pariwisata Sektor daerah dan desa Sektor penyertaan modal pemerintah Sektor perkembangan ekonomi umum

-

-

-

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sektor tenaga kerja dan penduduk Sektor kesehatan dan keluarga berencana Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum Sektor penerangan Sektor tertib hukum

-

120.000,00 120.000,00

336.000,00 15.000,00 321.000,00

3 3.1 3.2 3.3 3.4

BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sektor pertahanan dan keamanan Sektor badan-badan perwakilan Sektor pengurusan keuangan negara

175.000,00 175.000,00

-

-

JUMLAH

175.000,00

120.000,00

336.000,00


208


Lampiran 3b.1. PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ( dalam ribuan rupiah ) Bidang/Sektor/Sub sektor/Program

1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.1.1 3.4.1.2 3.4.1.3 3.4.1.4

JUMLAH

BIDANG EKONOMI BIDANG SOSIAL BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sektor pertahanan dan keamanan Sektor badan-badan perwakilan Sektor pengurusan keuangan negara Sub sektor pengurusan keuangan negara Program pemngkatan penerimaan negara Program peningkatan effisiensi pengeluaran negara Program pehingkatan tata-usaha keuangan negara Program peningkatan pengawasan keuangan negara

175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00

JUMLAH

175.000,00

Lampiran 3b.2. PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 MAHKAMAH AGUNG ( dalam ribuan rupiah )

1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7.1 2.7.1.1 3

Bidang/Sektor/Sub sektor/Program

JUMLAH

BIDANG EKONOMI BIDANG SO SIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sektor tenaga kerja dan penduduk Sektor kesehatan dan keluarga berencana Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan dan penyediaan air minum Sektor penerangan Sektor tertib hukum Sub sektor tertib hukum Program pembinaan tertib hukum BIDANG UMUM

120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 -

JUMLAH

120.000,00


209


PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 KEJAKSAAN AGUNG ( dalam ribuan rupiah )

1 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7.1 2.7.1.1 3


JUMLAH

BIDANG EKONOMI BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sub sektor pendidikan Sub sektor kebudayaan Sub sektor pendidikan dan penelitian inStitusionil Program pendidikan dan latihan institusionil Sektor tenaga kerja dan penduduk Sektor kesehatan dah keluarga berencana Sektor perumahan, kesejah teraan sosial dan penyediaan air minum Sektor penerangan Sektor tenib hukum Sub sektor tenib hukum Program pembinaan tertib hukum BIDANG UMUM

336.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -

JUMLAH

120.000,00


32.1.000,0 321.000,00 321.000,00 -

210


Lampiran 3c PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 (dalam ribuan rupiah) Bidang/Sektor

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.2 3.3 3.4

BIDANG EKONOMI Sektor pertanian dan irigasi Sektor industri dan penambangan Sektor tenaga listrik Sektor perhubungan dan pariwisata Sektor daerah dan desa Sektor penyertaan modal pemerintah Sektor perkembangan ekonomi umum BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sektor tenaga kerja dan penduduk Sektor kesehatan dan keluarga berencana Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum Sektor penerangan Sektor tertib hukum BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sektor pertahanan dan keamanan Sektor badan-badan perwakilan Sektor pengurusan keuangan negara JUMLAH


Kepresidenan

Sekretariat Negara

Badan/Lembaga Non Departemen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

485.000,00 400.000,00

1.206.500,00 -

-

85.000,00

1.206.500,00

-

-

-

-

-

-

100.000,00 100.000,00

190.000,00 190.000,00

1.045.500,00 1.045.500,00

-

-

-

-

-

-

100.000,00

675.000,00

2.252.000,00

211


Lampiran 3c.l. PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 KEPRESIDENAN ( dalam ribuan rupiah )

1 2 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2


JUMLAH

BIDANG EKONOMI BIDANG SO SIAL BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sub sektor pemerintahan umum pemerintahan pemerintahan

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

JUMLAH

100.000,00


212


Lampiran 3c.2. PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 SEKRETARIAT NEGARA ( dalam ribuan rupiah ) Bidang/Sektor/Sub sektor/Program

1

BIDANG EKONOMI

2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3

BIDANG SOSIAL Sektor agama Sub sektor agama Program penyediaan sarana kehidupan beragama Program penerangan dan bimbingan agama Program peningkatan kesejahteraan peIjalanan haji/ ziarah Program pengawasan dan bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan swasta Program pembangunan mesjid Istiqlal Sektor pendidikan dan kebudayaan Sub sektor pendidikan Sub sektor kebudayaan Program pengembangan kebudayaan nasional Sub sektor pendidikan dan penelitian institusionil Program pendidikan dan latihan institusionil Program peningkatan penelitian/survey

2.1.1.4 2.1.1.5 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2

BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sub sektor pemerintahan umum Program penyempumaan effisiensi apara1m' pemerintahan Program penyempumaan prasarana fisik pemerintahan JUMLAH


JUMLAH

485.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 85.000,00 40:000,0 40.000,00 45.000,00 45.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 675.000,00

213


Lampiran 3c.3. PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 BADAN / LEMBAGA NON - DEPARTEMEN ( dalam ribuan rupiah ) Bidang/Sektor/Sub sektor/Program

1

BIDANG EKONOMI

2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2

BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sub sektor pendidikan Sub sektor kebudayaan Sub sektor pendidikan dan penelitian institusionil Program pendidikan dan latihan institusionil Program peningkatan penelitian/survey

3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2

BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sub sektor pemerintahan umum Program penyempumaan effisiensi aparatur pemerintahan Program penyempumaan prasarana fisik pemerintahan

JUMLAH


JUMLAH

l.206.500.0 1.206.500,00 1.206.500,00 541.000,00 665.500,00 1.045.500,00 1.045.500,00 1.045.500,00 1.045.500,00

2.252.000,00

214


Lampiran 3b PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 ( dalam ribuan rupiah )

Bidang/Sektor

Departemen Dalam Negeri

Departemen Luar Negeri

Departemen HANKAM

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

BIDANG EKONOMI Sektor pertanian dan irigasi Sektor industri dan pertambangan Sektor tenaga listrik Sektor perhubungan dan pariwisata Sektor daerah dan desa Sektor penyertaan modal pemerintah Sektor perkembangan ekonomi umum

450.000,00 450.000,00 -

-

-

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

490.000,00 455.000,00 -

30.000,00 30.000,00 -

-

2.6 2.7


35.000,00 -

-

-

3 3.1 3.2 3.3 3.4


1.560.000,00 1.560.000,00 -

240.000,00 240.000,00 -

7.225.000,00 7.225.000,00 -

JUMLAH

2.500.000,00

270.000,00

7.225.000,00


215


Lampiran 3 PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 DEPARTEMEN DALAM NEGERI ( dalam ribuan rupiah ) Bidang/SektorlSub sektorlProgram 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.1.1 1.S.1.2 1.5.2 1.5.2.1 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.3 2.4 25 25.1 25.2 2.5.2.1 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2

BIDANG EKONOMI Sektor penanian dan irigasi Sektor industri d pertambangan Sektor teBaga listrik Sektor perhubungan dan pariwisata Sektor daerah dan desa Sub sektor desa Program pembangunan desa Program tata agraria Sub sektor daerah Program pembangunan daerah tingkat II BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sub sektor pendidikan Sub sektor kebudayaan Sub ktor pendidikan dan penelitian institusionil Program pendidikan dan latihan institusionil Program peningkatan penelitian/survey Sektor teBaga kerja dan penduduk Sektor kesehatan dan keluarga berencana Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum Sub sektor perumahan rakyat, tata kota dan tata daerah Sub sektor kesejahteraan sosial Program pembinaan perubahan sosial BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sub sektor pemerintahan umum Program penyempumaan effisiensi aparatur pemerintahan Program penyempumaan prasarana flSik pemerintahan JUMLAH


JUMLAH 450.000,00 450.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00 490.000,00 455.000,00 455.000,00 190.000,00 265.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 115.000,00 1.445.000,00 2.500.000,00

216


Lampiran PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 DEPARTEMEN LUAR NEGERI ( dalam ribuan rupiah) Bidang/Sektor/Sub sektor/Program 1 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2

BIDANG EKONOMI BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sub sektor pendidikan Sub sektor kebudayaan Sub sektor pendidikan dan penelitian institusionil Program pendidikan dan latihan institusionil BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sub sektor pemerintahan umum Program penyempurnaan effisiensi aparatur pemerintahan Program penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan JUMLAH


JUMLAH 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 270.000,00

217


Lampiran 3d.3 . PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 HANKAM ( dalam ribuan rupiah)

BidanglSektor/Sub sektor/Program 1 2 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3 3.2.1.4

BIDANG EKONOMI BIDANG SOSIAL BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sektor pertahanan dan keamanan Sub sektor pertahanan dan keamanan Program industri Program konstruksi dan pengadaan Program penyaluran Program prasarana JUMLAH


JUMLAH 7.225.000,00 7.225.000,00 7.225.000,00 2.390.000.0 3.280.000.0 1.000.000.0 555.000.0 7.225.000,00

218


Lampiran 3e PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 ( dalam ribuan rupiah )

Bidang/Sektor

Departemen Kehakiman

1

BIDANG EKONOMI

-

1.1 1.2

Sektor pertanian dan irigasl Sektor industri dan

-

pertambangan

-

1.3 1.4

2.6 2.7

Sektor tenaga listrik Sektor perhubungan dan pariwisata Sektor daerah dan desa Sektor penyertaan modal pemerintah Sektor perkembangan ekonomi umum BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sektor tenaga kerja dan penduduk Sektor kesehatan dan keluarga berencana Sektor perumahan, kesejah teraan sosial dan penyediaan air minum Sektor penerangan Sektor tertib hukum

3

BIDANG UMUM

3.1 3.2

Sektor pemerintahan umum Sektor pertahanan dan keamanan

-

3.3

Sektor badan-badan perwakilan

-

3.4

Sektor pengurusan keuangan negara

1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Departemen Penerangan

-

1.721.000,0

1.554.000,0

31.500,0

100.000,0

-

-

1.454.000,0 1.689.500,0

-

146.000,0 146.000,0

-

.

J U M LA H


1.721.000,0

1.700.000,0

219


Lampiran 3e.1. PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 DEPARTEMEN KEHAKIMAN ( dalam ribuan rupiah) Bidang/Sektor/Sub sektor/Program 1 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7.1 2.7.1.1 2.7.1.2 3

BIDANG EKONOMI BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sub sektor pendidikan Sub sektor kebudayaan Sub sektor pendidikan dan penelitian institusionil Program pendidikan dan latihan institusionil Sektor tenaga kerja dan penduduk Sektor kesehatan dan keluarga berencana Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum Sektor penerangan Sektor tertib hukum Sub sektor tertib hukum Program pembinaan tertib hukum Program pemasyarakatan/reklasering BIDANG UMUM JUMLAH


JUMLAH 1.721.000,00 31.500,00

31.500,00 31.500,00

1.689.500,00 1.689.500,00 1.178.000,00 511.500,00 1. 721.000,0

220


Lampiran 3e.2. PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 DEPARTEMEN PENERANGAN ( dalam ribuan rupiah) Bidang/Sektor /Sub sektor /Program 1 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2. 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6.1 2.6.1.1 2.6.1.2 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2

BIDANG EKONOMI BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sub sektor pendidikan Sub sektor kebudayaan Sub sektor pendidikan dan penelitian institusionil Program pendidikan dan latihan institusionil Program peningkatan penelitian/survey Sektor tenaga kerja dan penduduk Sektor kesehatan dan keluarga berencana Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum Sektor penerangan Sub sektor penerangan Program peningkatan penerangan rakyat Program pengembangan alat - alat mass media BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sub sektor pemerintahan umum Program penyempurnaan effisiensi aparatur pemerintaha.n Program penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan JUMLAH


JUMLAH 1.554.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 30.000,00 1.454.000,00 1.454.000,00 400.000,00 1.054.000,00 146.000,00 146.900,00 146.000,00 8.000,00 138.000,00 1. 700.000,0

221


Lampiran 3f PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 ( dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor

Departemen Keuangan

Bagian Pembiay./Perhit.

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

BIDANG EKONOMI Sektor pertanian dan irigasi Sektor industri dan pertambangan Sektor tenaga listrik Sektor perhubungan dan pariwisata Sektor daerah dan desa Sektor penyertaan modal pemerintah Sektor perkembangan ekonomi um'.lm

-

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

155.600,00 155.600,00 -

2.6 2.7


3 3.1 3.2 3.3 3.4


3.008.400,00 3.008.400,00

455.000,00 330.000,00 125.000,00

JUMLAH

3.164.000,00

97.644.000,00


-

93.559.000,00 1.750.000,00 1.076.000,00 67.700.000,00 23.033.000,00 3.630.000,00 987.000,00 143.000,00 2.500.000,00 -

222


Lampiran 3£.1 PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 DEPARTEMEN KEUANGAN ( dalam ribuan rupiah ) Bldang/Sektor/Sub sektor/Program 1 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.1.1 3.4.1.2 3.4.1.3 3.4.1.4

BIDANG EKONOMI BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sub sektor pendidikan Sub sektor kebudayaan Sub sektor pendidikan dan penelitian institusionil Program pendidikan dan latihan institusionil Program peningkatan penelitian/survey BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sektor pertahanan dan keamanan Sektor badan-badan perwakilan Sektor pengurusan keuangan negara Sub sektor pengurusan keuangan negara Program peningkatan penerimaan negara Program peningkatan effisiensi pengeluaran negara Program peningkatan tata usaha keuangan negara Program peningkatan pengawasan keuangan negara JUMLAH


JUMLAH 155.600,00 155.600,00 155.600,00 143.600,00 12.000,00 3.008.400,00 3.008.400,00 3.008.400,00 1.795.827,50 977.686,00 26.375,00 208.511,50 3.164.000,00

223


Lampiran 3f.2. PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 BAGIAN PEMBIAYAAN & PERHITUNGAN ( dalam ribuan rupiah) Bidang/Sektor/Sub sektor/Program

1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.1.1 1.5.2 1.5.2.1 1.5.2.2 1.5.2.3 1.6 1.6.1 1.6.1.1 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2

BIDANG EKONOMI Sektor pertanian dan irigasi Sub sektor pertanian Program peningkatan produksi bahan makanan Sektor industri dan pertambangan Sub sektor industri Program pembinaan industri ringan & kerajinan rakyat Program pemanfaatan proyek tertunda Program pengembangan industri Sektor teBaga listrik Sektor perhubungan dan pariwisata Sektor desa dan daerah Sub sektor desa Program pembangunan desa Sub sektor daerah Program pembangunan daerah tingkat II Program pembangunan daerah Irian Barat Program pembangunan daerah tingkat I Sektor penyertaan modal pemerintah Sub sektor kredit investasi Program kredit investasi melalui perbankan BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sub sektor pendidikan Sub sektor kebudayaan


JUMLAH

93.559.000,00 1. 750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.076.000,00 1.076.000,00 1.076.000,00 67.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 62.000.000,00 37.700.000,00 3.500.000,00 20.800.000,00 23.033.000,00 23.033.000,00 23.033.000,00 3.630.000,00 987.000,00 -

224


BAGIAN PEMBIAYAAN & PERHITUNGAN sambungan Bidang/Sektor/Sub sektor/Program

2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.2.1 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.1.1 3.4.1.2 3.4.1.3

Sub sektor pendidikan dan penelitian institusionil Program pendidikan dan latihan institusionil Program peningkatan penelitian/survey Sektor teBaga kerja dan penduduk Sub sektor tenaga kerja Sub sektor penduduk Program sensus penduduk Sektor kesehatan dan keluarga berencana Sub sektor kesehatan Sub sektor keluarga berencana Program pembinaan keluarga berencana BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sub sektor pemerintahan umum Program penyempurnaan effisiensi aparatur pemerintahan Program penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan Sektor pertahanan dan keamanan Sektor badan-badan perwakilan Sektor pengurusan keuangan negara Sub sektor pengurusan keuangan negara Program penmgkatan penerimaan negara Program peningkatan effisiensi pengeluaran negara Program peningkatan tara usaha keuangan negara JUMLAH


JUMLAH

987.000,00 987.000,00 143.000,00 143.000,0. 143.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 455.000,00 330.000,00 330.000,00 180.000,00 150.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 97.644.000,00

225


Lampiran 3g PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 ( dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor

Departemen Perdagangan

Departemen Pertanian

Departemen Perindustrian

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

BIDANG EKONOMI Sektor pertanian dan irigasi Sektor industri dan pertaIn bangan Sektor teBaga listrik Sektor perhubungan dan pariwisata Sektor daerah dan desa Sektor penyertaan modal pemerintah Sektor perkembangan ekonomi umum

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

320.000,00 320.000,00 -

2.6 2.7

BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sektor teBaga kerja dan penduduk Sektor kesehatan dan keluarga berencana Sektor peru mahan, kesejahteraan sosial dan air minum Sektor penerangan Sektor tertib hukum

3 3.1 3.2 3.3 3.4.


240.000,00 240.000,00 -

359. 000, 00 359.000,00 -

180.000,00 180.000,00 -

JUMLAH

560.000,00

10.027.000,00

2.800.000,00


-

-

8.200.000,00 8.200.000,00 -

1.993.470,00 1.993.470,00 -

1.468.000,00 1.468.000,00 -

626.530,00 626.530,00 -

-

-

226


Lampiran 3g.1. PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 DEPARTEMENPERDAGANGAN (daJam ribuan rupiah)

1 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 3 3.1 3.1.1. 3.1.1.1 3.1.1.2


JUMLAH

BIDANG EKONOMI BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sub sektor pendidikan Sub sektor kebudayaan Sub sektor pendidikan dan penelitian instltusionil Program pendidikan dan latihan instltusionil Program peningkatan penelitian/survey BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sub sektor pemerintahan umum Program penyempurnaan effisiensi aparatur pemerintahan Program penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan jUMLAH

320.000,00 320.000,00 -


320.000,00 20.000,00 300.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 560.000,00

227


Lampiran 3g.2. PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 DEPARTEMEN PERT ANI AN (dalam ribuan rupiah)


J U M L AH

1

BIDANG EKONOMI

8.200.000,00

1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4

8.200.000,00 7.430.000,00 4.673.000,00 863.000,00 600.000,00

1.1.1.5 1.1.2 1.1.2.1

Sektor pertanian dan irigasl Subsektor pertanian Program peningkatan produksi bahan makanan Program peningkatan produksi hasil perkebunan Program peningkatan produksi perikanan Program peningkatan produksi hasil kehutanan dan pembinaan hutan Program peningkatan produksi peternakan Sub sektor irigasi Program penyelamatan tanah dan air

2

BIDANG SOSIAL

1.468.000,00

2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.2.3.2 3

Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sub sektor pendidikan Sub sektor kebudayaan Sub sektor pendidikan dan penelitian institusionil Program pendidikan dan latihan institusionil Program peningkatan penelitian/survey BIDANG UMUM

3.1 3.1.1 3.1.1.1

Sektor pemerintaban umum Sub sektor pemerintahan umum Program penyempurnaan effisiensi aparatur pemerintahan Program penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan

3.1.1.2

JUMLAH


595.000,00 699.000,00 770.000,00 770.000,00

1.468.000,00

1.468.000,00 866.000,00 602.000,00 359.000,00 359.000,00 359.000,00

359.000,00 10.027.000,00

228


Lampiran 3g.3. PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 DEP ARTEMEN PERINDUSTRIAN (dalam ribuan rupiah) Bidang/SektorlSub sektor/Program 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2

BIDANG EKONOMI Sektor pertanian dan irigasi Sektor industri dan pertambangan Sub sektor industri Program pembinaan industri ringan dan kerajinan rakyat Program pemanfaatan proyek-proyek tertunda Program pengembangan industri Program penelitian/pengembangan j asa-jasa ilmiah/tehnologi BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sub sektor pendidikan Sub sektor kebudayaan Sub sektor pendidikan dan penelitian institusionil Program pendidikan dan latihan institusionii Program peningkatan. penelitianl survey BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sub sektor pemerintahan umum Program penyempurnaan effisiensi aparatur pemerintahan Program penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan JUMLAH


JUMLAH 1.993.470,00 1.993.470,00 1.993.470,00 488.599,00 360.003,00 375.365,00 769.503,00 626.530,00 626.530,00 626.530,00 333.530,00 293.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 2.800.000,00

229


Lampiran 3h PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBGUNAN, 1973/1974 (dalam ribuan rupiah) Bidang/Sektor

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

2.6 2.7 3 3.1 3.2 3.3 3.4

Departemen Pertambangan

Departemen PU&TL

Departemen Perhubungan

BIDANG EKONOMI Sektor pertanian dan irigasi Sektor industri dan pertambangan Sektor tenaga listrik Sektor perhubungan dan pariwisata Sektor daerah dan desa Sektor penyertaan modal pemerintah Sektor perkembangan ekonomi umum BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sektor tenaga kerja clan penduduk Sektor kesehatan dan keluarga berencana Sektor perumahan, kesejahteran sosial dan penyediaan air minum Sektor penerangan Sektor tertib hukum BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sektor pertahanan dan keamanan Sektor badan-badan perwakilan Sektor pengurusan keuangan negara

1.640.000,0

70.600.000,0

24.139.000,0

-

27.900.000,0

-

1.640.000,0 -

18.400.000,0

-

-

24.300.000,0 -

24.139.000,0 -

-

-

-

210.000,0 -

5.194.000,0 -

565.000,0 -

210.000,0

652.000,0

565.000,0

-

-

-

-

-

-

110.000,0

4.542.000,0 406.000,0

296.000,0

110.000,0

406.000,0

296.000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH

1.960.000,0

76.200.000,0

25.000.000,0


230


Lampiran 3h.1. PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 DEPARTEMEN PERTAMBANGAN (dalam ribuan rupiah)

1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.2.3 1.2.2.4 1.2.2.5 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2


JUMLAH

BIDANG EKONOMI Sektor pertanian dan irigasi Sektor industri clan pertambangan Sub sektor industri Sub sektor pertambangan Program penelitian minyak dan gas bumi Program perbaikan pertambangan timah Program perbaikan pertambangan batubara Program peningkatan kegiatan geologi Program perbaikan fasilitas pembinaan pertambangan BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sub sektor pendidikan Sub sektor kebudayaan Sub sektor pendidikan dan penelitian institusionil Program pendidikan dan latihan institusionil BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sub sektor pemerintahan umum Program penyempurnaan effisiensi aparatur pemerintahan Program penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan

1.640.000,0 1.640.000,0 1.640.000,0 125.000,0 655.000,0 400.000,0 460.000,0 210.000,0 210.000,0 210.000,0 210.000,0 110.000,0 110.000,0 110.000,0

JUMLAH

1.960.000,0


110.000,0

231


Lampiran 3h.2. PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM & TENAGA LISTRIK (dalam ribuan rupiah) Bidang/Sektor/Sub sektor/Program 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.2 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.4 1.4.1 1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.1.3 1.4.1.4 1.4.1.5 1.4.1.6 1.4.1.7 1.4.1.8 1.4.1.9 1.4.1.10 1.4.1.11

BIDANG EKONOMI Sektor pertanian dan irigasi Sub sektor pertanian Sub sektor irigasi Program penyelamatan tanah dan air Program perbaikan irigasi Program perluasan irigasi Program perbaikan dan pengamanan sungai Program pembangunan irigasi lainnya Sektor industri dan pertambangan Sektor tenaga listrik Sub sektor tenaga listrik Program peningkatan tenaga listrik Sektor perhubungan dan pariwisata Sub sektor perhubungan Program perbaikan prasarana perhubungan darat (Jalan dan jembatan) Program peningkatan fasilitas angkutan jalan Program peningkatan danperbaikan angkutan kereta api Program perbaikan prasarana perhubungan taut Program perbaikan armada niaga Program perbaikan angkutan sungai Program perbaikan prasarana perhubungan udara Program pembinaan armada udara niaga Program peningkatan jasa pos dan giro Program perbaikan dan peningkatan jasa telekomunikasi Program peningkatan sarana pembangunan

JUMLAH 70.600.000,0 27.900.000,0 27.900.000,0 14.300.000,0 5.000.000,0 1.200.000,0 7.400.000,0 18.400.000,0 18.400.000,0 18.400.000,0 24.300.000,0 24.300.000,0 23.900.000,0 400.000,0

(bersambung)


232


DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM & TENAGA LISTRIK (sambungan)

2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.3 2.4 2.5 2.5.1 2.5.1.1 2.5.1.2 2.5.2 2.5.3 2.5.3.1 2.5.3.2 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2


JUMLAH

BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sub sektor pendidikan Sub sektor kebudayaan Sub sektor pendidikan dan penelitian institusionil Program pendidikan dan latihan institusionil Program peningkatan penelitian/survey Sektor tenaga kerja dan penduduk Sektor kesehatan dan keluarga berencana Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum Sub sektor perumahan rakyat, tata kota dan tata daerah Program penyuluhan pembangunan perumahan kota clan perumahan desa Program perencanaan tata kota dan tata daerah Sub sektor kesejahteraan sosial Sub sektor air minum dan assainering Program peningkatan persediaan air minum Program peningkatan assainering BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sub sektor pemerintahan umum Program penyempurnaan effisiensi aparatur pemerintahan Program penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan

5.194.000,0 652.000,0 652.000,0 84.000,0 568.000,0 -

JUMLAH


4.542.000,0 938.000,0 727.000,0 211.000,0 3.604.000,0 3.460.375,0 143.625,0 406.000,0 406.000,0 406.000,0 10.000,0 396.000,0 76.200.000,0

233


Lampiran 3h.3. PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN ( dalam ribuan rupiah ) Bidang/Sektor/Sub sektor/Program

JUMLAH

24.139.000,0

1.4.1.4 1.4.1.5 1.4.1.6 1.4.1.7 1.4.1.8 1.4.1.9 1.4.1.10 1.4.1.11 1.4.2 1.4.2.1

BIDANG EKONOMI Sektor pertanian dari irigasi Sektor industri dan pertambangan Sektor tenaga listrik Sektor perhubungan dari pariwisata Sub sektor perhubungan Program perbaikan prasarana perhubungan darat (jalan dari jembatan) Program peningkatan fasilitas angkutan jalan Program peningkatan dari perbaikan angkutan kereta api Program perbaikan prasarana perhubungan laut Program perbaikan armada niaga Program perbaikan angkutan sungai Program perbaikan prasarana perhubungan udara Program pembinaan armada udara niaga Program peningkatan jasa pos dari giro Program perbaikan dari peningkatan jasa telekomunikasi Program peningkatan sarana pembangunan Sub sektor pariwisata Program pengembangan pariwisata

2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2

BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dari kebudayaan Sub sektor pendidikan Sub sektor kebudayaan Sub sektor pendidikan dari penelitian institusionil Program pendidikan dari latihan institusionil Program penelitian/survey

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.1.3

24.139.000,0 23.239.000,0

390.000,0 4.684.753,0 6.025.584,0 2.000.000,0 645.503,0 4.710.000,0 649.909,0 2.828.251,0 1.305.000,0 900.000,0 900.000,0 565.000,0 565.000,0

565.000,0 500.000,0 65.000,0

(bersambung)


234


DEPARTEMEN PERHUBUNGAN (sambungan)

3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2


JUMLAH

HIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sub sektor pemerintahan umum Program penyempurnaan effisiensi apar-atur pemerintahan Program penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan

296.000,0 296.000,0 296.000,0

JUMLAH


296.000,0 25.000.000,0

235


Lampiran 3i PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 ( dalam ribuan rupiah )

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.2 3.3 3.4

Bidang/Sektor

Departemen P&K

Departemen Kesehatan

Departemen Aganla

BIDANG EKONOMI Sektor pertanian dan irigasi Sektor industri dan pertambangan Sektor tenaga listrik Sektor perhubungan dan pariwisata Sektor daerah dan desa Sektor penyertaan modal pemerintah Sektor perkembangan ekonomi umum BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sektor tenaga kerja dan penduduk Sektor kesehatan dan keluarga berencana Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum Sektor penerangan Sektor tertib hukum BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sektor pertahanan dan keamanan Sektor badan-badan perwakilan Sektor pengurusan keuangan negara

9.390.000,0 9.390.000,0 -

6.325.000,0 445.000,0 -

1.090.000,0 420.000,0 670.000,0 -

-

5.750.000,0

-

450.000,0 450.000,0 -

130.000,0 197.000,0 197.000,0 -

140.000,0 140.000,0 -

JUMLAH

9.840.000,0

6.522.000,0

1.230.000,0


236


Lampiran 3i.1. PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 DEPARTEMEN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN ( dalam ribuan rupiah ) Bidang/Sektor/Sub sektor/Program 1

BIDANG EKONOMI

2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2

2.2.1.7 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.3 2.2.3.1

BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sub sektor pendidikan Program peningkatan mutU pendidikan sekolah dasar Program penambahan pendidikan kejuruan pada sekolah lanjutan umum Program peningkatan pendidikan tehnik dan kejuruan Program peningkatan pendidikan guru Program pembinaan perguruan tinggi Program peningkatan pendidikan masyarakat dan orang dewasa Program pengembangan pendidikan Sub sektor kebudayaan Program pengembangan kebudayaan nasional Program peningkatan kegiatan olah raga Sub sektor pendidikan dan penelitian institUsionil Program pendidikan dan latihan institusionil

3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2

BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sub sektor pemerintahan umum Program penyempumaan effisiensi aparatur pemerintahan Program penyempumaanprasarana fisik pemerintahan

2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.1.6

JUMLAH


JUMLAH 9.390.000,0 9.390.000,0 8.565.000,0 459.500,0 1.800.000,0 2.207.000,0 399.500,0 3.106.000,0 300.000,0 293.000,0 775.000,0 575.000,0 200.000,0 50.000,0 50.000,0 450.000,0 450.000,0 450.000,0 150.000,0 300.000,0 9.840.000,0

237


Lampiran 3i.2. PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 DEPARTEMEN KESEHATAN ( dalam ribuan rupiah ) Bidang/Sektor/Sub sektor/Program 1

BIDANG EKONOMI

2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.1.1 2.4.1.2 2.4.1.3 2.4.1.4 2.4.1.5 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.3.1

BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sub sektor pendidikan Sub sektor kebudayaan Sub sektor pendidikan dan penelitian institUsionil Program pendidikan dan latihan institusionil Program peningkatan penelitian/survey Sektor tenaga kerja dan penduduk Sektor kesehatan dan keluarga berencana Sub sektor kesehatan Program pendidikan kesehatan masyarakat Program pengembangan infrastruktur kesehatan Program pemberantasan penyakit menular Program pemulihan dan peningkatan kesehatan Program pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum Sub sektor perumahan rakyat, mta kota dan tam daerah Sub sektor kesejahteraan sosial Sub sektor air minum dan assainenng Program peningkatan persediaan air minum

3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2

BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sub sektor pemerintahan umum Program penyempumaan effisiensi aparatUr pemerintahan Program penyempumaan prasarana fisik pemerintahan JUMLAH


JUMLAH 6.325.000,0 445.000,0 445.000,0 265.000,0 180.000,0 5.750.000,0 5.750.000,0 300.000,0 2.110.000,0 2.060.000,0 115.000,0 1.165.000,0 130.000,0 130.000,0 130.000,0 197.000.0 197.000,0 197.000,0 22.000,0 175.000,0 6.522.000,0

238


Lampiran 3i.3. PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 DEPARTEMEN AGAMA ( dalam ribuan rupiah ) Bidang/SektorlSub sektorlProgram 1

BIDANG EKONOMI

2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3

2.2. 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2

BIDANG SOSIAL Sektor agama Sub sektor agama Program penyediaan sarana kehidupan beragama Program penerangan dan bimbingan agama Program peningkatan kesejahteraan perjalanan haji / ziarah Program pengawasan dan bantuan kepada lembagalembaga keagamaan swasta Sektor pendidikan dan kebudayaan Sub sektor pendidikan Sub sektor kebudayaan Sub sektor pendidikan dan penelitian institusionil Program pendidikan dan latihan institusionil Program peningkatan penelitian / survey

3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2

BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sub sektor pemerintahan umum Program penyempurnaan effisiensi aparatur pemerintahan Program penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan

2.1.1.4

JUMLAH


JUMLAH 1.090.000,0 420.000,0 420.000,0 310.000,0 66.000,0 24.000,0 20.000,0 670.000,0 670.000,0 645.000,0 25.000,0 140.000,0 140.000,0 140.000,0 9.000,0 131.000,0 1.230.000,0

239


Lampiran 3j PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 ( dalam ribuan rupiah ) Departemen Tenaga Kerja

Departemen Sosial

Departemen Transkop

BIDANG EKONOMI Sektor pertanian dan irigasi Sektor industri dan pert!:mbangan Sektor tenaga listrik Sektor perhubungan dan pariwisata Sektor daerah dan desa Sektor penyertaan modal pemerin tab Sektor perkembangan ekonomi umum

750.000,0 -

-

4.326.400,0 3.396.400,0 10.000,0 17.000,0

750.000,0

-

3.000,0 -

-

-

-

-

-

900.000,0

BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sektor tenaga kerja dan penduduk Sektor kesehatan dan keluarga berencana Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum Sektor penerangan Sektor tertib hukwn

1.032.000,0 -

592.400,0 -

454.600,0 -

877.000,0

35.000,0

454.600,0

155.000,0

-

-

-

-

-

-

557.400,0 -

-


300.000,0 300.000,0 -

157.600,0 157.600,0 -

199.000,0 199.000,0 -

-

-

-

2.082.000,0

750.000,0

4.980.000,0

Bidang/Sektor 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.2 3.3 3.4

JUMLAH


240


Lampiran 3j.1. PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 DEPARTEMEN TENAGA KERJA ( dalam ribuan rupiah ) Bidang/Sektor/Sub sektor/Program 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.1.1 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.3 2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.1.3 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2

JUMLAH

BIDANG EKONOMI Sektor pertanian dan irigasi Sektor industri dan pertambangan Sektor tenaga listrik Sektor perhubungan dan pariwisata Sektor daerah dan desa Sub sektor desa Program pembangunan desa BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sub sektor pendidikan Sub sektor kebudayaan Sub sektor pendidikan dan penelitian institusionil Program pel1.didikan dan latihan institusionil Program peningkatan penelitian/survey Sektor teBaga kerja dan penduduk Sub sektor teBaga kerja Program penyediaan dan penggunaan teBaga kerja Program pembinaan keahlian dan kejuruan Program pembinaan norma-norma perlindungan kerja BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sub sektor pemerintahan umum Program penyempumaan effisiensi aparatur pemerintahan Program penyempumaan prasarana fisik pemerintahan

750.000,0 750.000,0 750.000,0 750.000,0 1.032.000,0 877.000,0 -

JUMLAH

2.082.000,0


877.000,0 820.000,0 57.000,0 155.000,0 155.000,0 75.000,0 80.000,0 300.000,0 300.000,0 300.000,0 5.000,0 295.000,0

241


Lampiran 3j.2. PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 DEPARTEMEN SOSIAL ( dalam ribuan rupiah ) Bidang/Sektor/Sub sektor/Program 1

BIDANG EKONOMI

2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sub sektor pendidikan Sub sektor kebudayaan Sub sektor pendidikan dan penelitian institusionil Program pendidikan dan latihan institUsionil Program peningkatan penelitian/survey Sektor tenaga kerja dan penduduk Sektor kesehatan dan keluarga berencana Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum Sub sektor perumahan rakyat, tata kota dan tata daerah Sub sektor kesejahteraan sosial Program pembinaan perubahan sosial Program bantuan sosial

2.2.3.1 2.2.3.2 2.3 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.2.1 2.5.2.2 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2

JUMLAH 592.400,0 35.000,0 35.000,0 20.000,0 15.000,0 557.400,0 557.400,0 279.400,0 278.000,0

BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sub sektor pemerintahan umum Program penyempurnaan effisiensi aparatur pemerintahan Program penyempurnaan prasarana fisik pemerin tahan

157.600,0 157.600,0 157.600,0

JUMLAH

750.000,0


10.000,0 147.600,0

242


Lampiran 3j.3. PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1973/1974 DEPARTEMEN SOSIAL ( dalam ribuan rupiah ) Bidang/Sektor/Sub sektor/Program 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.4 1.4.1 1.4.1.1 1.4.1.2 1.5 1.6 1.7 1.7.1 1.7.1.1

BIDANG EKONOMI Sektor pertanian dan irigasi Sub sektor pertanian Program peningkatan produksi bahan makanan Program peningkatan produksi basil perkebunan Program peningkatan produksi perikanan Program peningkatan produksi basil kehutanan dan pembinaan hutan Program peningkatan produksi petemakan Sektor industri dan pertambangan Sub sektor industri Program pembinaan industri ringan dan kerajinan rakyat Sektor tenaga listrik Sub sektor tenaga listrik Program peningkatan tenaga listrik Sektor perhubungan dan pariwisata Sub sektor perllUbungan dan pariwisata Program perbaikan prasarana perhubungan darat (jalan dan jembatan ) Program peningkatan fasilitas angkutan jalan Sektor desa dan daerah Sektor penyertaan modal pemerintah Sektor perkembangan ekonomi umum Sub sektor perkembangan ekonomi umum Program perkembangan ekonomi umum

JUMLAH 4.326.400,0 3.396.400,0 3.396.400,0 3.361.600,0 12.800,0 10.000,0

12.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 17.000,0 17.000,0 17.000,0 3.000,0 3.000,0

3.000,0

900.000,0 900.000,0 900.000,0

(bersambung)


243


DEPARTEMEN TRANSMIGRASI DAN KOPERASI ( sambungan )


JUMLAH

2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2

BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sub sektor pendidikan Sub sektor kebudayaan Sub sektor pendidikan dan penelitian institusionil Program pendidikan dan latihan institusionil Program peningkatan penelitian/survey

454.600,0 454.600,0 454.600,0 343.600,0 111.000,0

3 3.1 3.1.1 3.1.1.1

BIDANGUMUM Sektor pemerintahan umum Sub sektor pemerintahan umum Program penyempumaan effisiensi aparatur pemerintahan Program penyempumaan prasarana fisik pemerintahan

199.000,0 199.000,0 199.000,0

3.1.1.2

JUMLAH


50.000,0 149.000,0 4.980.000,0

244


Lampiran 4 PERINCIAN BANTUAN PROYEK, 1973/1974 ( dalam ribuan rupiah dan ribuan US $ ) Bidang / Sektor

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

2.6 2.7 3 3.1 3.2 3.3 3.4

JUMLAH NILAI Rp

US $

BIDANG EKONOMI Sektor pertanian dan irigasi Sektor industri dan pertambangan Sektor tenaga listrik Sektor perhubungan dan pariwisata Sektor daerah dan desa Sektor penyertaan modal pemerintah

78.153.215,0 14.312.935,0 23.354.125,0 13.149.690,0

188.321,0 34.489,0 56.275,0 31.686,0

25.551.965,0 -

61.571,0 -

1.784.500,0

4.300,0

BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sektor tenaga kerja dan penduduk Sektor kesehatan dan keluarga berencana Sektor jperumahan, k.esejahterasosial dan penyediaan air mmum Sektor penerangan Sektor tertib hokum

4.846.785,0 -

11.679,0 -

1.535.500,0

3.700,0

-

-

2.365.500,0

5.700,0

290.500,0

700,0

655.285,0 -

1.579,0 -

-

-

-

-

83.000.000,0

200.000,0

BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sektor pertahanan dan keamanan Sektor badan2 perwakilan Sektor pengurusan keuangan negara JUMLAH


245


Lampiran 4a PERINCIAN BANTUAN PROYEK, 1973/1974 ( dalam ribuan rupiah dan ribuan US $ ) Bidang / Sektor

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.2 3.3 3.4

Bagian Pembiayaan & perhitungan Rp US $

BIDANG EKONOMI Sektor pertaman dan irigasl Sektor industri dan p{mbangunan Sektor tenaga listrik Sektorperhubungan dan pariwisa ta Sektor daerah dan desa Sektor penyertaan modal pemerintah

33.710.865,0 5.459.740,0 23.354.125,0 -

81.231,0 13.156,0 56.275,0 -

3.112.500,0 -

7.500,0 -

1.784.500,0

4.300,0


1.660.000,0 -

4.000,0 -

1.660.000,0

4.000,0

-

-

-

-

-

-

35.370.865,0

85.231,0

BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sektor pertahanan dan keamanan Sektor badan-badan perwakilan Sektor pengurusan keuangan negara JUMLAH


246


Lampiran 4a.l PERINCIANBANTUAN PROYEK, 1973/1974 BAGIAN PEMBIAYAAN & PERHITUNGAN ( dalam ribuan rupiah dan ribuan US $ ) Bidang/Sektor/Sub sektor/Program

1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.2.3 1.2.2.4 1.2.2.5 1.3 1.4 1.4.1 1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.1.3 1.4.1.4

BIDANG EKONOMI Sektor pertanian dan irigasi Sub sektor pertanian Program peningkatan produksi bahan makanan Program peningkatan produksi hasilhasil perkebunan Sektor industri dan pertambangan Sub sektor industri Program pembinaan industri ringan dan kerajinan rakyat Program pemanfaatan proyek-proyek tertunda Program pengembangan industri Sub sektor pertambangan Program penelitian minyak dan gas bumi Program perbaikan tambang timah Program perbaikan tambang batu bara Program peningkatan kegiatan geologi Program perbaikan fasilitas pembinaan pertambangan Sektor tenaga listrik Sektor perhubungan dan pariwisata Sub sektor perhubungan Program perbaikan prasarana perhubungan darat Program peningkatan fasilitas angkutan darat Program peningkatan dan perbaikan angkutan kereta api Program perbaikan prasarana perhubungan laut

Jumlah Rp

US $

33.710.865,0 5.459.740,0 5.459.740,0

81.231,0 13.156,0 13.156,0

1.245.000,0

3.000,0

4.214.740,0 23.354.125,0 17.437.055,0

10.156,0 56.275,0 42.017,0

17.437.055,0 5.917.070,0

42.017,0 14.258,0

1.120.500,0

2.700,0

4.796.570,0 3.112.500,0 3.112.500,0

11.558,0 7.500,0 7.500,0

-

-

1.037.500,0

2.500,0

-

-

2.075.000,0

5.000,0

( bersambung )


247


BAGIAN PEMBIAYAAN & PERHITUNGAN ( sambungan )


Jumlah Rp

US $

Sektor desa dan daerah Sektor penyertaan modal pemerintah Sub sektor kredit investasi Program kredit investasi melalui perbankan

1.784.500,0 1. 784.500,0

4.300,0 4.300,0

1.784.500,0

4.300,0

1.660.000,0 -

4.000,0 -

2.4.1 2.4.2 2.4.2.1

BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sektor tenaga kerja dan penduduk Sektor kesehatan dan keluarga berencana Sub sektor kesehatan Sub sektor keluarga berencana Program pembinaan keluarga berencana

1.660.000,0 1.660.000,0 1.660.000,0

4.000,0 4.000,0 4.000,0

3

BIDANG UMUM

-

-

35.370.865,0

85.231,0

1.5 1.6 1.6.1 1.6.1.1 2 2.1 2.2 2.3 2.4

JUMLAH


248


Lampiran 4b PERINCIAN BANTUAN PROYEK, 1973/1974 ( dalam ribuan rupiah dan ribuan US $ ) Bidang / Sektor

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

BIDANG EKONOMI Sektor pertanian dan irigasi Sektor industri dan pertambangan Sektor tenaga listrik Sektor perhubungan dan pariwisata Sektor daerah dan desa Sektor penyertaan modal pemerintah

2 2.1 2.2 2.3 2.4

2.6 2.7

BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sektor tenaga kerja dan penduduk Sektor kesehatan dan keluarga berencana Sektor perumahan kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum Sektorpenerangan Sektor tertib hukum

3 3.1 3.2 3.3 3.4


2.5

JUMLAH


Dep.Penerangan Rp US $

Dep.Pertanian Rp US $

-

-

2.231.040 2.231.040 -

5.376 5.376 -

655.285 -

1.579 -

539.5 539.5 -

1.3 1.3 -

-

-

-

-

655.285 -

1.579 -

-

-

-

-

-

-

655.285

1.579

2.770.540

6.676

249


Lampiran 4b.1 PERINCIAN BANTUAN PROYEK, 1973/1974 DEPARTEMEN PENERANGAN ( dalam ribuan rupiah dan ribuan US $ ) Bidang/Sektor/Sub sektor/Program

Jumlah Rp

US $

-

-

655.285,0

1579,0

1

BIDANGEKONOMI

2

BIDANG SOSlAL

2.1

Sektor agama

-

-

2.2

Sektor pendidikan dan kebudayaan

-

-

2.3

Sektor tenaga kerja dan penduduk

-

-

2.4

Sektor kesehatan dan keluarga berencana

-

-

2.5

Sektor perumahan, kesejahteraan sosial -

-

dan penyediaan air minum 2.6

Sektor penerangan

655.285,0

1.579,0

2.6.1

Sub sektor penerangan

655.285,0

1.579,0

2.6.1.1

Program peningkatan penerangan rakyat

-

-

2.6.1.2

Program pengembangan alat-alat mass 655.285,0

1.579,0

-

-

655.285,0

1.579,0

media 3

BIDANG UMUM

JUMLAH


250


Lampiran 4b.2. PERINCIAN BANTUAN PROYEK, 1973/1974 DEPARTEMEN PERTANIAN ( dalam ribuan rupiah dan ribuan US $ ) Bidang/Sektor/Sub sektor/Program

Jumlah Rp

US$

1

BIDANG EKONOMI

2.231.040,0

5.376,0

1.1

Sektor pertanian dan irigasi

2.231.040,0

5.376,0

1.1.1

Sub sektor pertanian

2.231.040,0

5.376,0

1.1.1.1

Program peningkatan produksi -

-

-

-

2.023.540,0

4.876,0

-

-

bahan makanan 1.1.1.2

Program peningkatan produksi basil-basil perkebunan

1.1.1.3

Program peningkatan produksi perikanan

1.1.1.4

Program peningkatan basil kehutanan dan pembinaan hutan

1.1.1.5

Program peningkatan basil petemakan

207.500,0

500,0

2

BIDANG SOSIAL

539.500,0

1.300,0

2.1

Sektor agama

-

-

2.2


539.500,0

1.300,0

2.2.1

Sub sektor pendidikan

-

-

2.2.2

Sub sektor kebudayaan

-

-

2.2.3

Sub sektor pendidikan dan penelitian institusionil

539.500,0

1.300,0

2.2.3.1

Program pendidikan/latihan institusionil

539.500,0

1.300,0

3

BIDANG UMUM

-

-

2.770.540,0

6.676,0

JUMLAH


251


Lampiran 4c PERINCIAN BANTUAN PROYEK, 1973/1974 ( dalam ribuan rupiah dan ribuan US $ ) Bidang / Sektor

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

2.6 2.7 3 3.1 3.2 3.3 3.4

BIDANG EKONOMI Sektor pertanian dan irigasi Sektor industri dan pertJmbangan Sektor tenaga listrik Sektor perhubungan dan pariwisata Sektor daerah dan desa Sektor penyertaan modal pemerintahan BIDANG SOSIAL Sektor agama Sektor pendidikan dan kebudayaan Sektor tenaga kerja dan penduduk Sektor kesehatan dan keluarga berencana Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum Sektor penerangan Sektor tertib hukum BIDANG UMUM Sektor pemerintahan umum Sektor pertahanan dan keamanan Sektor badan-badan perwakilan Sektor pengurusan keuangan negara JUMLAH


DEP. P U & T L Rp US $

Dep. Perhubungan Rp US $

31.952.095 6.622.155

76.993 15.957

10.259.215 -

24.721 -

13.149.690

31.686

-

-

12.180.250 -

29.35 -

10.259.215 -

24.721 -

-

-

-

-

290.5 -

700 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

290.5 -

700 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32.242.595

77.693

10.259.215

24.721

252


Lampiran 4c.l PERINCIAN BANTUAN PROYEK , 1973/1974 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM & TENAGA LISTRIK ( dalam ribuan rupiah dan ribuan US $ ) Bidang/Sektor/Sub sektor/Program

Jumlah Rp

US $

1

BIDANG EKONOMI

31.952.095,0

76.993,0

1.1


6.622.155,0

15.957,0

1.1.1

Sub sektor pertanian

-

-

1.1.2

Sub sektor irigasi

6.622.155,0

15.957,0

1.1.2.1

Program penyelamatan tanah dan air

-

-

1.1.2.2

Program perbaikan irigasi

4.357.500,0

10.500,0

1.1.2.3

Program perluasan irigasi

1.393.155,0

3.357,0

1.1.2.4

Program perbaikan dan pengamanan sungai

249.000,0

600,0

1.1.2.5

Program pembangunan irigasi lainnya

622.500,0

1.500,0

1.2

Sektor industri dan pertambangan

-

-

1.3

Sektor tenaga listrik

13.149.690,0

31.686,0

1.3.1

Sub sektor tenaga listrik

13.149.690,0

31.686,0

1.3.1.1

Program peningkatan tenaga listrik

13.149.690,0

31.686,0

1.4

Sektor perhubungan dan pariwisata

12.180.250,0

29.350,0

1.4.1

Sub sektor perhubungan

12.180.250,0

29.350,0

1.4.1.1

Program perbaikan prasarana perhu12.180.250,0

29.350,0

290.500,0

700,0

290.500,0

700,0

bungan darat 2

BIDANG SOSIAL

2.1

Sektor agama

2.2

Sektor pendidjkan dan kebudayaan

2.3


2.4


2.5

Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum ( bersambung )


253


DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM & TENAGA LISTRIK ( sambungan ) Bidang/Sektor/Sub sektor/Program

Jumlah Rp

US $

kota dan tata daerah

-

-

2.5.2

Sub sektor kesejahteraan sosial

-

-

2.5.3

Sub sektor air minum & assainering

290.500,0

700,0

2.5.3.1

Program peningkatan persediaan air 290.500,0

700,0

-

-

32.242.595,0

77.693,0

. 2.5.1

Sub sektor perumahan rakyat, tata

minum 3

BIDANG UMUM JUMLAH


254


Lampiran 4c.2 PERINCIAN BANTUAN PROYEK, 1973/1974 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN ( dalam ribuan rupiah dan ribuan US $ ) Bidang/Sektor/Sub sektor/Program

Jumlah Rp

US $

10.259.215,0

24.721,0

1

BIDANG EKONOMI

1.1

Sektor penanian dan irigasi

-

-

1.2


-

-

1.3


-

-

1.4


10.259.215,0

24.721,0

1.4.1

Sub sektor perhubungan

10.259.215,0

24.721,0

1.4.1.1

Program perbaikan prasarana perhu-

-

-

-

3.444.085,0

8.299,0

5.113.215,0

12.321,0

bungan darat 1.4.1.2

Program peningkatan fasilitas angkutan darat

1.4.1.3

Program peningkatan dan perbaikan angkutan kereta api

1.4.1.4

Program perbaikan prasarana perhubungan laut

1.4.1.5

Program perbaikan armada niaga

-

-

1.4.1.6

Program perbaikan angkutan sungai

-

-

1.4.1.7

Program perbaikan prasarana perhu307.515,0

741,0

-

-

-

-

1.394.400,0

3.360,0

bungan udara 1.4.1.8

Program pembinaan armada udara niaga

1.4.1.9

Program peningkatan jasa pas dan giro

1.4.1.10

Program perbaikan dan peningkatan jasa telekom

2

BIDANG SOSIAL

-

-

3

BIDANG UMUM

-

-

10.259.215,0

24.721,0

JUMLAH


255


Lampiran 4d PERINCIAN BANTUAN PROYEK, 1973/1974 (dalam ribuan rupiah dan ribuan US $) Bidang / Sektor

Dep. P & K Rp US $

Dep. Kesehatan Rp US $

1

BIDANG EKONOMI

-

-

-

-

1.1


-

-

-

-

1.2


-

-

-

-

1.3


-

-

-

-

1.4


-

-

-

-

1.5.

Sektor daerah dan desa

-

-

-

-

1.6.

Sektor penyertaan modal pemerintah

-

-

-

-

2

BIDANG SOSIAL

996.000

2.400

705.500

1.700

2.1

Sektor agama

-

-

-

-

2.2


996.000

2.400

-

-

2.3


-

-

-

-

2.4

Sektor kesehatan dan keluarga -

-

705.500

1.700

sosial dan penyediaan air .minum

-

-

-

-

2.6

Sektor peneranga!,

-

-

-

-

2.7

Sektor tertib hukum

-

-

-

-

3

BIDANG UMUM

-

-

-

-

3.1

Sektor pemerintahan umum

-

-

-

-

3.2

Sektor pertahanan dan keamanan

-

-

-

-

3.3

Sektor badan-badan perwakilan

-

-

-

-

3.4

Sektor pengurusan keuangan negara

-

-

-

-

996.000

2.400

705.500

1.700

berencana 2.5

Sektor perumaban. kesejahteraan

JUMLAH


256


Lampiran 4d.1. PERINCIAN BANTUAN PROYEK, 1973/1974 DEPARTEMEN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN (dalam ribuan rupiah dan ribuan US $) Jumlah

Bidang/Sektor/Sub sektor/Program Rp

US $

-

-

996.000,0

2.400,0

-

-

1

BIDANG EKONOMI

2

BIDANG SOSIAL

2.1

Sektor agama

2.2


996.000,0

2.400,0

2.2.1

Sub sektor pendidikan

996.000,0

2.400,0

2.2.1.1

Program peningkatan mum pendidikan -

-

-

-

tehnik dan kejuruan

996.000,0

2.400,0

BIDANG UMUM

-

-

996.000,0

2.400,0

sekolah dasar 2.2.1.2

Program penambahan pendidikan kejuruan pada sekolah lanjutan umum

2.2.1.3

3

Program peningkatan pendidikan

JUMLAH


257


Lampiran 4d.2 PERINCIAN BANTUAN PROYEK, 1973/1974 DEPARTEMEN KESEHATAN ( dalam ribuan rupiah dan ribuan US $ ) Jumlah

Bidang/Sektor/Sub sektor/Program Rp

US $

-

-

705.500,0

1.700,0

1

BIDANG EKONOMI

2

BIDANG SOSIAL

2.1

Bidang agama

-

-

2.2


-

-

2.3


-

-

2.4


705.500,0

1.700,0

2.4.1

Sub sektor kesehatan

705.500,0

1.700,0

2.4.1.1

Program pendidikan kesehatan -

-

struktur kesehatan

705.500,0

1.700,0

BIDANG UMUM

-

-

705.500,0

1.700,0

masyarakat 2.4.1.2

3

Program pengembangan infra

JUMLAH


258


Lampiran 5. RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 1973 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1973/1974. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

:

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Anggaran 1973/1974 perlu ditetapkan dengan Undang-undang; b. bahwa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terakhir dalam rangka Rencana Pembangunan Lima Tahun I, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 tetap mengikuti skala prioritas Nasional sebagaimana yang tertera dalam Ketetapan

Majelis

Permusyawaratan

Rakyat

Sementara

Nomor

XXIII/MPRS/1966, khususnya Pasal 25 ; c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1973/1974 adalah rencana kerja Pemerintah, khususnya pelaksanaan rencana tahunan Pembangunan Lima Tahun I sehingga sektor pertanian khususnya produksi pangan dan ekspor tetap menjadi titik sentral pembangunan ; d. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara1973/1974 disamping memelihara dan meneruskan basil-basil yang telah dicapai dalam tahuntahun anggaran sebelumnya, juga meletakkan landasan-Iandasan barn bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya ; e. bahwa untuk menjaga kelangsungan jalannya pembangunan perlu saldo anggaran-Iebih dan sisa kredit anggaran proyekproyek pada Anggaran pembangunan tahun 1973/1974 diatur dalam Undang-undang ini. Mengingat

:

1. Pasal 5 ayat (1) yo. Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara N XXIIl/MPRS/1966. 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.


259


XLI/MPRS/1968 ; 4. Indische Comptabiliteitswet sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No.9 tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 53 ).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1973/1974. (1)

(2) (3) (4) (5)

Pasal 1 Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1973/1974 diperoleh dari : a. Sumber-sumber Anggaran Rutin dan b. Sumber-sumber Anggaran Pembangunan. Pendapatan Rutin dimaksud pada afar (0 sub a Pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp 671.000.000.000,00. Pendapatan Pembangunan dimaksud pada afar (1) sub b Pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp 191.400.000.000,00. Jumlah seluruh Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1973/1974 menurut perkiraan berjumlah Rp 862.400.000.000,00. Perincian pendapatan dimaksud pada afar (2) dan (3) diatas berturutturut dimuat dalam Lampiran I dan II Undang-undang ini.

Pasal 2 (1) Anggaran Be1anja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 terdiri atas : a. Anggaran Belanja Rutin dan b. Anggaran Belanja pembangunan. (2) Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada afar (1) sub a Pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp 518.300.000.000,00. (3) Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada drat (1) sub b Pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp 344.100.000.000,00. (4) Jumlah seluruh Anggaran BelanjaNegara TahunAnggaran 1973/1974 menurut perkiraan berjumlah Rp 862.400 000.000,00 (5) Perincian pengeluarandimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini berturutrurut dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang-undang ini. (6) Perincian dalam Lampiran III dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini memuat bidang dan sektor, sedang perincian lebih lanjut sampai pada kegiatan ditentukan dengan Keputusan Presiden. (7) Perincian dalam Lampiran IV dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini memuat bidang dan sektor, sedang perincian lebih lanjut sampat pada proyek-proyek ditentukan dengan Keputusan Presiden.


260


Pasal 3 (1) Pada pertengahan Tahun Angga.ran dibuat laporan realisasi mengenal : a. Anggaran Pendapatan Rutin, b. Anggaran Pendapatan Pembangunan, c. Anggaran Belanja Rutin, d. Anggaran Belanja Pembangunan. (2) Pada pertengahan Tahun Anggaran dimuat laporan realisasi mengenal : a. Kebijaksanaan perkreditan, b. Perkembangan lalu-lintas pembayaran luar negeri. (3) Dalam laporan dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, disusun prognosa untuk enam bulan berikutnya. (4) Laporan dimaksuddalam ayat (1) dan (2) Pasal ini dibahas bersama antara Pelnerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. (5) penyesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan keadaan, dibahas bersama antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. (1)

(2) (3) (4)

(5)

Pasal 4 Kredit anggaran proyek-proyek paaa Anggaran Pembangunan tahun 1973/1974 yang pada akhir tahun anggaran menunjukkan sisa, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan kepada tahun anggaran 1974/1975 dengan menambahkannya kepada kredit anggaran 1974/1975. Saldo-anggaran-Iebih tahun 1973/1974 ditambahkan kepada dan dipergunakan untuk membiayai Anggaran Pembangunan Tahun 1974/1975. Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini menyatakan pula bahwa sisa kredit anggaran yang ditambahkan itu, dikurangkan dari kredit anggaran tahun 1973/1974. Sisa kredit anggaran dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebelum ditambahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975, terlebih dahulu diperiksa dan dinyatakan kebenarannya oleh Menteri Keuangan. Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-Iambatnya pada akhir triwulan I tahun Anggaran 1974/1975. Pasal 5

Selambat-Iambatnya pada akhir Tahun Anggaran 1973/1974 oleh Pemerintah diajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan alas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 berdasarkan tambahan dan perubahan sebagai basil penyesuaian dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) Undang-undang ini untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 6 (1) Setelah TahunAnggaran 1973/1974 berakhir,dibuatPerhitungan Anggaran mengenai pelaksanaan anggaran. (2) Perhitungan Anggaran dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini setelah diteliti


261


oleh Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 7 Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (Indische Comptabiliteitswet) yang bertentangan dengan bentuk, susunan dan isi Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Undang - undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1973. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkah di Jakarta Pada tanggal

1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO JENDERAL T.N.I.

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal

1973

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

S U D H A R M O N O S.H. MAYOR JENDERAL T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1973 NOMOR:


262


PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1973/1974. U MUM Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun terakhir dalam rangka pelaksanaan PELITA I 1969/19701973/1974. Oleh sebab itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 tetap mengikuti skala prioritas nasional seperti yang tercantum didalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966. Pengutamaan sektor pertanian, khususnya produksi pangan dan ekspor mengandung arti bahwa sektor yang menunjang sektor pertanian terns diperkembangkan, sedangkan kegiatan-kegiatan lainnya tetap akan dilakukan dalam kadar dan intensitas sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Dalam pada itu, kebijaksanaan anggaran berimbang yang dinamis terutama ditujukan untuk menyesuaikan pengeluaran dengan penerimaan sedemikian rupa sehingga tabungan Pemerintah dapat terus ditingkatkan dalam rangka tercapainya usaha untuk dapat meningkatkan pembangunan dengan kemampuan sendiri. Dalam rangka pengarahan pengeluaran rutin agar benar-benar dapat menunjang kegiatan pembangunan maka telah mulai digunakan prosedur D.I.K. (Daftar Isian Kegiatan), suatu usaha secara bertahap yang menunjukkan adanya orientasi kepada program dibidang pengeluaran rutin. Pengeluaran untuk tugas umum pemerintahan didasarkan kepada pembinaan aparatur dan administrasi negara agar mampu menanggulangi tugas yang kian meningkat sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya pengeluaranditujukan untuk memelihara apa yang telah dihasilkan, menyelesaikan proyek-proyek dari tahun-tahun sebelumnya, menyediakan Gana bagi bantuan proyek dan sebagainya.


263


Sementara itu bantuan kepada Desa dan Kabupaten yang bertujuan untuk menggerakkan pembangunan daerah dan mengurangi tekanan pengangguran dilanjutkan dan ditingkatkan. Peningkatan inipun penting dalam rangka usaha mempertinggi kegairahan rakyat ikut serta dalam pembangunan. Dalam pada itu agar biaya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan garis besar kebijaksanaan anggaran, maka penggeseran antar kegiatan, program dan sektor dapat dilakukan. Untuk penggeseran antar kegiatan harus dimintakan persetujuan Presiden, sedangkan penggeseran antar sektor hams dilakukan dengan Undang-undang. Dalam rangka kelangsungan kegiatan pembangunan, maka sisa kredit anggaran proyekproyek pada anggaran pembangunan dan saldo-anggaran-Iebih Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini ditambahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 disusun berdasarkan asumsi-asumsi umum sebagai berikut: a. Dipertahankannya kestabilan moneter yang telah tercapai dalam tahun anggaran 1972/1973 serra terselenggaranya perkembangan harga kearah yang lebih mantap lagi dengan selalu diusahakan dalam jangkauan daya beli masyarakat. b. Dapat ditingkatkannya penerimaan Negara meskipun diberikan fasilitas-fasilitas dan perangsang fiskal kepada industri-industri baik industri yang telah ada maupun industri barn dalam rangka penanaman modal. c. Target penerimaan Negara yang ditetapkan dari sektor perdagangan internasional diusahakan dapat dipertahankan. d. Tidak terjadinya pembahan-perubahan dalam situasi internasional yang dapat membawa pengaruh negatif dalam hubungan ekonomi internasional Republik Indonesia. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas.


264


Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Masalah kebijaksanaan kredit dan lalu-lintas pembayaran luar negeri sebahagian besar berada disektor non-pemerintah. Oleh sebab itu penyusunan kebijaksanaan kredit dan devisa dalam bentuk dan arti seperti anggaran rutin dan anggaran pembangunan sukar untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu dibuat dalam bentuk prognosa. Ayat (3) cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas .


265

1974 REUBLIK INDONESIA

Recommend Documents