INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1973 TENTANG PEMBELIAN BERAS DALAM NEGERI UNTUK TAHUN 1973/1974 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mempersiapkan pengadaan stock beras yang cukup besar bagi Pemerintah guna menjamin serta mengendalikan tingkat harga yang layak dan mantap baik bagi kepentingan konsumen maupun kepentingan para petani produsen padi, dipandang perlu untuk menggariskan kebijaksanaan mengenai pola pembelian beras dalam negeri untuk tahun 1973/1974. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ; 2. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1969 ; 3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1971. M E N G I N S T R U K S I K A N. Kepada : 1. Menteri Pertanian ; 2. Menteri Dalam Negeri . 3. Menteri Transmigrasi dan Koperasi ; 4. Menteri Keuangan ; 5. Kepala Badan Urusan Logistik ; 6. Gubernur Bank Sentral ; 7. Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan. Untuk : PERTAMA : Melaksanakan dan mengamankan kebijaksanaan mengenai pola pembelian beras dalam negeri untuk tahun 1973/1974 seperti yang tersebut dalam Lamipiran Instruksi Preaiden ini. KEDUA : Para pejabat tersebut 1 s/d 6 dibidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk-petunjuk serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi ini oleh instansi/pejabat dilingkungannya.
KETIGA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Maret 1973. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO JENDERAL TNI.
LAMPIRAN : INSTRUKSI PRESIDEN R.I. NOMOR 2 TAHUN 1973. TANGGAL 14 Maret 1973. KEBIJAKSANAAN PEMBELIAN BERAS DALAM NEGERI UNTUK TAHUN 1973/1974 I. TUJUAN PEMBELIAN BERAS DALAM NEGERI. Pemerintah mengadakan pembelian beras dalam negeri dengan tujuan untuk : 1. Mendorong peningkatan produksi pangan dengan jalan memberikan imbalan yang layak kepada para petani produsen padi untuk hasil produksinya, sehingga peningkatan produksi pangan tersebut terwujud pula sebagai peningkatan pendapatan para petani produsen padi ; 2. Menyediakan stock beras yang cukup besar bagi Pemerintah untuk : a. pembagian beras bagi golongan anggaran dan perusahaan-perusahaan milik Negara ; b. keperluan operasi pasaran (dropping beras) guna menjamin tingkat harga beras yang layak bagi konsumen. II. POLA PEMBELIAN BERAS. 1. Saluran pembelian : a. Pembelian beras untuk keperluan Pemerintah dilakukan oleh Badan Urusan
Logistik (BULOG ) melalui : (a). Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa. (B .U .U .D / K.U.D.) ; (b). Perusahaan-perasahaan penggilingan dan huller ; b. BULOG mengutamakan pembelian melalui B.U.U.D./K.U.D. yang dilakukan atas dasar kontrak atau tunai, dan didalam hal pada sesuatu tempat belum terbentuk B.U.U..D/K.U.D. pembelian dilakukan melalui koperasi-koperasi pertanian. c. Disamping pembelian melalui B.U.U.D/K.U.D, dan koperasi-koperasi pertanian, BULOG tetap dapat melakukan pembelian dari perusahaanperusahaan penggilingan padi dan huller. d. Kecuali menjual beras kepada BULOG, B.U.U .D/K.U.D. dapat pula : (1). menjual padi/gabah kepada perusahaan-perusahaan penggilingan padi dan huller ; (2). menjual beras secara langsung untuk keperluan pasar. e. Perusahaan-perusahaan penggilingan padi yang telah menutup kontrak penjualan dengan BULOG mengutamakan pembelian padi dan gabah dari B.U.U.D./K.U.D, disamping dapat pula melakukan pembelian langsung dari petani. f. Para petani produsen padi dapat secara bebas menjual padi atau gabahnya kepada : (1) . B.U.U.D,/K.U.D, atau ; (2). perusahaan penggilingan padi yang mempunyai kontrak penjualan dengan BULOG, atau ; (3). pemilik huller. 2. Jenis : a. Pembelian yang dilakukan oleh BULOG baik yang melalui B.U.U.D./K.U.D. maupun yang melalui perusahaan-perusahaan penggilingan padi dan huller dapat berupa beras, beras pecah kulit atau gabah ; b. Pembelian yang dilakukan oleh B.U.U.D./K.U.D dari para petani produsen dapat berupa padi atau gabah. 3. Kwalitas yang dapat dibeli : a. Beras, terdiri atas 4 (empat) macam,yaitu : beras giling I A : I B : I C dengan derajat sosoh 1/1 broken masing-masing maksimum 28%, 38% dan 45% dan beras giling II dengan derajat sosohnya 3/4, broken maksimum 35% ;
b. Beras pecah kulit, broken maksimum 9% dan gabah maksimum 30 butir per Kg. c. Gabah : berupa gabah kering giling dengan kadar airnya 14%. 4. Jumlah pembelian : Jumlah pembelian oleh BULOG ditetapkan berkisar antara 600.000 - 900.000 ton beras. 5. Harga. a. Harga pembelian oleh B.U.U.D/K,U.D, dari para petani produsen ditetapkan atas dasar harga pembelian Pemerintah af-B.U.U.D./K.U.D. atau perusahaan penggilingan untuk beras giling kwalitas 1B, dengan derajat sosoh 1/1, broken maksimum 38%, tanpa alat pembungkus : sebesar Rp. 45/Kg ; b. Berdasarkan pedoman harga tersebut diatas, maka harga pembelian oleh B.U.U.D./K.U.D. ditetapkan sebagai berikut : (1). beras pecah kulit : Rp. 35/Kg ; (2). gabah kering giling dipenggilingan : Rp.25,55/ Kg ; (3). gabah kering lumbung didesa : Rp.23,35/Kg ; (4). padi kering lumbung didesa : Rp.17,50/Kg. c. BULOG menanggung biaya-biaya untuk keperluan karung goni, angkutan kegudang BULOG, opslag, survey dan premi produksi. 6. Waktu pembelian : Waktu pembelian dilakukan sepanjang tahun dimulai tanggal 1 April 1973 dengan dipusatkan pada panen raya dengan memperhatikan pola panenan yang disiapkan oleh Gubernur/Ketua Badan Pembina BIMAS untuk daerahnya masingmasing. 7. Pembiayaan : a. Semua pembiayaan yang diparlukan untuk pengadaan dalam negeri, baik untuk BULOG maupun untuk B.U.U.D./K.U.D. selambat-lambatnya 1 April 1973 sudah tersedia di Daerah-daerah Tingkat I yang bersangkutan ; b. Untuk pembelian oleh BULOG melalui saluran-saluran non B.U.U.D./K.U.D, tetap berlaku ketentuan-ketentuan prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan, yakni melalui Bank Indonesia ke Cabang-cabangnya didaerah ; c. Untuk pembelian oleh B.U.U.D./K.U.D, disediakan kredit tersendiri dari Bank
Rakyat Indonesia. III. TUGAS PEJABAT-PEJABAT DAERAH. Demi suksesnya tujuan pembelian beras dalam negeri, maka Gubernur/Ketua Badan Pembina BIMAS berkewajiban : a. Menyiapkan pola panenan untuk daerahnya masing-masing ; b. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan pembelian beras dalam negeri ini, agar dengan demikian dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuannya ; c. Melaporkan secara mingguan situasi keadaan pembelian beras dalam negeri didaerahnya masing-masing kepada Presiden. ------------
