www.hukumonline.com
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1966 TENTANG PENETAPAN TUGAS, SUSUNAN DAN PIMPINAN DEPARTEMEN AGAMA BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1964
KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: bahwa berhubungan dengan diadakannya pembagian dalam Departemen Pertanian dan Agraria sebagai dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1964, dipandang perlu untuk menetapkan tugas, Susunan dan Pimpinan Departemen Agraria.
Mengingat: 1.
Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 1962 dan Nomor 5 tahun 1962 (disempurnakan).
2.
Keputusan Presiden Nomor 141 tahun 1964.
MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG "TUGAS, SUSUNAN DAN PIMPINAN DEPARTEMEN AGRARIA"
BAB I TUGAS DEPARTEMEN AGRARIA
Pasal 1 Dengan berlandaskan kepada Undang-undang Pokok Agraria, Departemen Agraria (selanjutnya disebut Departemen) bertugas: 1)
2)
Menyelenggarakan Landrofrom dalam arti yang luas, meliputi tugas bidang: a.
Penjebolan dan Pembangunan kembali sistem pemilikan dan penguasaan atas tanah Landrefrom dalam arti yang sempit);
b.
Penjebolan serta penetapan kembali cara-cara penggunaan tanah (Landuse);
c.
Penjebolan Hukum Agraria Kolonial Nasional yang progresip revolusioner;
Menyelenggarakan tugas-tugas Agraria Umum, yang meliputi: a.
Pemberian,
b.
Perpanjangan dan, 1/6
www.hukumonline.com
c. 3)
Pencabutan hak-hak atas tanah;
Menyelenggarakan administrasi dalam arti yang luas mengenai bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya, antara lain meliputi: a.
Pengukuran dan pemetaan atas tanah;
b.
Inventarisasi hak-hak atas tanah;
c.
Pengurusan kepastian hukum hak-hak atas tanah;
d.
Pengawasan peralihan hak-hak atas tanah.
BAB II SUSUNAN DEPARTEMEN
Pasal 2 1)
Departemen Agraria terdiri dari: A.
Pusat Departemen;
B.
Badan-badan Pelaksana.
2). a.
Satuan-satuan organisasi tertinggi di Pusat Departemen dengan fungsi pelaksanaan disebut Direktorat dan terbagi atas: a.
Direktorat tanpa susunan Badan Pelaksana didaerah-daerah;
b.
Direktorat dengan susunan Badan Pelaksana didaerah-daerah dan berkedudukan administratip sebagai satuan organisasi otonom;
b.
Satuan-satuan organisasi tertinggi di Pusat Departemen dengan fungsi administratip disebut Biro;
c.
Satuan-satuan organisasi tertinggi di Pusat Departemen dengan fungsi pengawasan disebut inspektorat;
3). Dalam Kedudukan secara administratip, maka dalam penetapan ini yang dengan: a.
Pusat Departemen adalah susunan lengkap organisasi Departemen dengan semua satuan-satuan organisasinya;
b.
Kantor pusat Departemen adalah susunan Organisasi Departemen dengan semua satuan-satuan organisasi kecuali Direktorat-Direktorat, yang berkedudukan administratip sebagai satuan organisasi yang otonom di Pusat.
4). Satuan-satuan organisasi yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dibagi dalam Bagian-bagian yang masing-masing dapat dibagi pula dalam seksi-seksi;
Pasal 3 1)
Pusat Departemen terdiri dari: 2/6
www.hukumonline.com
A.
B.
Kantor Departemen yang terdiri dari: a.
Biro Menteri.
b.
Biro Perencanaan dan Ekonomi.
c.
Biro Personalia.
d.
Biro Keuangan.
e.
Biro Umum.
f.
Inspektorat Agraria.
g.
Direktorat Hukum.
h.
Direktorat Pengurusan Hak-hak.
i.
Direktorat Landrefrom.
j.
Direktorat Transmigrasi/Kehutanan.
k.
Direktorat Geodasi dan Fotogrametri.
Direktorat yang administratip otonom, yaitu: 1.
Direktorat Landuse.
2.
Direktorat Pendaftaran Tanah
2)
Menteri Agraria dapat menambah atau mengubah satuan-satuan organisasi tersebut ayat (1) pasal ini.
3)
Biro/Direktorat/Inspektorat tersebut ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro/Direktorat/Inspektorat.
Pasal 4 1)
Yang dimaksud dengan Badan-badan Pelaksana seperti tersebut dalam huruf B ayat (1) pasal 2 Peraturan ini, adalah: a.
Kantor-kantor Inspeksi Agraria, Kantor-kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Daerah dan Kantorkantor Agraria Daerah yang kesemuanya di bawah Kantor Pusat Departemen;
b.
Kantor-kantor Inspeksi Landuse dan Kantor-kantor Kanduse Daerah, yang kesemuanya pada taraf pertama kesemuanya berada di bawah Direktorat Landuse;
c.
Kantor-kantor Inspeksi Pendaftaran Tanah, Kantor-kantor Pengukuran dan Pemetaan, Kantorkantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah dan Kantor-kantor Pendaftaran Tanah, yang kesemuanya pada taraf pertama berada di bawah Direktorat Pendaftaran Tanah;
d.
Lembaga Penafsiran Potret Udara, yang dalam taraf pertama berada dibawah Direktorat Geodasi dan Fotogrametri.
e.
Perusahaan-perusahaan.
2)
Menteri Agraria dapat menambah atau mengubah badan-badan Pelaksana tersebut dalam ayat (1) pasal ini.
3)
Tugas, Susunan Pimpinan Bagian-bagian/Seksi-seksi pada satuan-satuan organisasi di Pusat Departemen tersebut dalam pasal 3 dan Badan-badan pelaksana yang dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.
3/6
www.hukumonline.com
BAB III PIMPINAN DEPARTEMEN
Pasal 5 1)
2)
Menteri Agraria (selanjutnya disebut Menteri) bertugas: a.
menentukan dan memutuskan kebijaksanaan politik Departemen dalam rangka pelaksanaan politik Pemerintah.
b.
menjalankan pimpinan Departemen seluruhnya.
Dalam menjalankan tugasnya tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Menteri dibantu oleh: A.
Sekurang-kurangnya dua orang Pembantu Menteri, yaitu: a)
seorang untuk urusan Landreform dan Landuse.
b)
seorang untuk urusan organisasi/administrasi.
B.
Sekurang-kurangnya seorang Pembantu khusus Menteri untuk urusan Hukum.
C.
Kepala-kepala Biro, Direktorat dan Inspektorat tersebut dalam ayat 3 pasal 3.
D.
Penasehat-penasehat Menteri.
E.
Sekretaris khusus Menteri.
F.
Pegawai-pegawai Tinggi diperbantukan kepada Menteri (Pegawai Tinggi diperbantukan Menteri).
Pasal 6 1)
2)
3)
Para Pembantu Menteri Bertugas: a.
Memberi Pertimbangan kepada Menteri dalam menentukan/memutuskan kebijaksanaan Departemen;
b.
Membantu Menteri dalam menjalankan tugas Pimpinan sehari-hari;
c.
Membimbing, mengawasi dan mengkoordinir kesatuan-kesatuan organisasi dalam bidangnya masing-masing;
d.
Mengambil keputusan-keputusan dalam bidangnya masing-masing menurut ketentuan-ketentuan Menteri;
e.
Mengajukan kepada Menteri untuk mendapat keputusan segala persoalan yang penyelesaiannya membawa akibat penting dibidang politik dan atau ekonomi Negara;
Pembantu Menteri urusan Landreform dan Landuse membimbing, mengawasi dan mengkoordinir: a.
Direktorat Landreform,
b.
Direktorat Landuse,
c.
Direktorat Transmigrasi/kehutanan.
Pembantu urusan Organisasi dan Administrasi, membimbing, mengawasi dan mengkoordinir: a.
Biro Personalia,
b.
Biro Keuangan,
c.
Biro Umum, 4/6
www.hukumonline.com
d.
Inspektorat Agraria,
4)
Jika diangkat lebih dari dua orang pembantu Menteri, maka Menteri dapat menentukan bidang-bidang para Pembantu Menteri, yang menyimpang dari apa yang ditetapkan dalam ayat (2) dan (3) pasal ini.
5)
Dalam menjalankan tugasnya para Pembantu Menteri dibantu oleh Staf Senior yang terdiri atas sebanyak-banyaknya empat orang Sekretaris Pembantu Menteri.
Pasal 7 1)
2)
Pembantu khusus bertugas: a.
Memberi pertimbangan kepada Menteri dalam menentukan/memutuskan kebijaksanaan Departemen;
b.
Membantu Menteri dalam menjalankan tugas Pimpinan sehari-hari;
c.
Melaksanakan tugas-tugas yang secara khusus ditetapkan oleh Menteri;
d.
Dalam rangka tugasnya, mengambil keputusan-keputusan menurut ketentuan-ketentuan Menteri;
e.
Mengajukan kepada menteri untuk mendapat keputusan, segala persoalan, yang penjelasannya membawa akibat penting dibidang politik dan atau ekonomi Negara;
Dalam menjalankan tugasnya para Pembantu khusus dibantu oleh Staf Senior yang terdiri atas sebanyakbanyaknya empat orang Sekretaris Pembantu khusus Menteri.
Pasal 8 1)
Kepala Direktorat, Biro dan Inspektorat bertugas: a)
Memimpin Direktorat, Biro dan Inspektorat masing-masing dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat, biro dan Inspektorat yang bersangkutan;
b)
Dalam rangka tugas Direktorat, Biro dan Inspektorat mengambil keputusan-keputusan menurut ketentuan-ketentuan Menteri atau Pembantu Menteri;
c)
Memberi pertimbangan kepada Menteri dalam menentukan/memutuskan kebijaksanaan Departemen;
d)
Mengajukan kepada Menteri untuk mendapat keputusan segala persoalan, yang penyelesaiannya membawa akibat penting dibidang politik dan atau ekonomi Negara; Jika persoalan tersebut diajukan langsung kepada Menteri, maka dengan segera harus memberitahukannya kepada Pembantu Menteri yang bersangkutan;
2).
e)
Mengajukan segala soal penting kepada Pembantu Menteri yang bersangkutan;
f)
Memelihara serta memupuk hubungan kerja yang serasi diantara pimpinan satu-satunya organisasi di Pusat Departemen sepanjang mengenai tugas bidang Direktorat, Biro dan Inspektorat yang bersangkutan.
a).
Atas usul kepada Direktorat, Biro dan Inspektorat yang bersangkutan, Menteri dapat mengangkat Wakil Kepala Direktorat/Biro/Inspektorat;
b).
Wakil Kepala Direktorat/Biro/Inspektorat bertugas; ba). Mewakili Kepala Direktorat/Biro/Inspektorat dalam menjalankan tugasnya pada waktu Kepala Direktorat/Biro/Inspektorat berhalangan; 5/6
www.hukumonline.com
bb). Melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Kepala Direktorat/Biro/Inspektorat dengan persetujuan Menteri.
BAB IV TUGAS SATUAN-SATUAN ORGANISASI DIPUSAT DEPARTEMEN SERTA BADAN-BADAN PELAKSANA
Pasal 9 Tugas tiap-tiap satuan Organisasi di Pusat Departemen serta Badan-badan Pelaksana akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB V LAIN-LAIN
Pasal 10 1)
Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Keputusan Presiden ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.
2)
Sejak berlakunya Keputusan Presiden ini, maka segala Peraturan/Keputusan yang telah ada, yang mengatur Tugas, Susunan, dan Pimpinan Departemen Agraria yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3)
Keputusan Presiden ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
Agar setiap orang mengetahuinya, maka Keputusan Presiden ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 9 Pebruari 1966 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SUKARNO
6/6
