KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA LISTRIK DAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 211/KPTS/1974 NOMOR : KEP-1189/MK/IV/8/1974 TENTANG PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH NEGERI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA LISTRIK DAN MENTERI KEUANGAN
Menimbang
: bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 juncris Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 dan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 perlu ditetapkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Keuangan tentang pelaksanaan penjualan rumah negeri.
Mengingat
: 1. Undang-undang Perbendaharaan Negara (I.C.W Staatsblad 1925 Nomor 448 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968) Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 4. Staatsblad Nomor 517 Ordonantie 22 Juli 1916 jo Bijblad 11372 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 7. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 MEMUTUSKAN :
Dengan mencabut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Keuangan No. Kab.1/4/3 tanggal 29 Nopember 1955; Menetapkan
: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA LISTRIK DAN MENTERI KEUANGAN PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH NEGERI.
TENTANG
Pasal 1 (1)
Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik atau pejabat yang ditunjuk olehnya melaksanakan penjualan dan menandatangani atas nama pemerintah Republik Indonesia surat perjanjian sewa
beli Rumah Negeri sebagaimana tersebut pada pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974. (2)
Contoh perjanjian sewa beli rumah Negeri tersebut pada ayat (1) pada pasal ini ditetapkan dalam lampiran surat Keputusan ini. Pasal 2
Kantor Bendahara Negara melaksanakan penagihan dan pembayaran angsuran harga rumah Negeri beserta ganti rugi tanahnya.
menerima
Pasal 3 (1)
Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya mengangkat/menetapkan Panitia Penaksir dan Panitia Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974.
(2)
Susunan keanggotaan Panitia Penaksir terdiri wakil-wakil dari : a. Untuk Rumah Negeri yang berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta : - Seorang wakil Direktorat Tata Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai Ketua merangkap anggota. - Seorang wakil Direktorat Tata Kota dan Daerah Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai anggota. - Seorang wakil Direktorat Investasi dan Kekayaan Negara Direktur Jenderal Moneter sebagai anggota. - Seorang wakil Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai anggota. - Seorang wakil Instansi Agraria Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai anggota. b. Untuk Rumah Negeri yang berada di daerah lainnya : - Dua orang wakil Dinas Pekerjaan Umum Propinsi atau Jawatan Gedung 2 Negara Daerah, masing-masing sebagai Ketua merangkap anggota dan sebagai anggota. - Seorang wakil Kantor Daerah Direktorat Jenderal Moneter atau wakil Kantor IPEDA wilayah/Propinsi apabila didaerah belum terdapat Perwakilan Direktorat Jenderal Moneter, sebagai anggota. - Seorang wakil Pemerintah Daerah sebagai anggota. - Seorang wakil Instansi Agraria setempat sebagai anggota.
(3)
Susunan keanggotaan Panitia Penilai terdiri wakil-wakil dari : a. Untuk rumah Negeri yang berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta : - Seorang wakil yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Cipta Karya sebagai Ketua merangkap anggota. - Seorang wakil yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara sebagai anggota. - Seorang wakil yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri sebagai anggota.
b. Untuk rumah Negeri yang berada di Daerah lainnya : - Seorang wakil yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Cipta Karya sebagai Ketua merangkap anggota. - Seorang wakil yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara sebagai anggota. - Seorang wakil yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri sebagai anggota. Pasal 4 (1) (2)
Keanggotaan Panitia Penaksir tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan Panitia Penilai. Sebelum melaksanakan tugasnya Panitia Penaksir dan Panitia Penilai mengangkat sumpah dihadapan Pejabat Pemerintah yang ditunjuk untuk itu dan dinyatakan dengan Berita Acara Pengangkatan Sumpah. Pasal 5
(1)
Penyusutan harga rumah Negeri sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (2) b Peraturan Pemerinta Nomor 16 Tahun 1974 ditetapkan sebagai berikut : -
1
Untuk bangunan permanen 14 % pertahun Untuk bangunan semi permanen 3 % pertahun Untuk bangunan darurat 7 % pertahun
(2) Maksimum penyusutan harga rumah tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah 75 %. Pasal 6 Pembiayaan untuk Panitia Penaksir dan Panitia Penilai dibebankan kepada Negara. Pasal 7 Semua ketentuan, instruksi, edaran tentang pelaksanaan penjualan rumah Negeri yang pernah ada dan bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 8 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan/atau Direktur Jenderal Moneter Departemen Keuangan.
Pasal 9 Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta. Pada tanggal : 22 Agustus1974. MENTERI KEUANGAN,
ttd. (ALI WARDANA)
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA LISTRIK
ttd. (IR. SUTAMI)
CATATAN FORM
: Diisi dengan huruf cetak/ditik :
CONTOH PERJANJIAN SEWA BELI LAMPIRAN SURAAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 211/KPTS/1974
KEP-1189/MK/IV/8/1974
TANGGAL : 22 Agustus 1974 SURAT PERJANJIAN SEWA BELI NOMOR : Pada hari ini …………….tanggal …………..bulan…………………….tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh…………………..yang bertanda tangan dibawah ini. N a m a :……………………………………………………………………… J a b a t a n :……………………………………………………………………… dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Pekerjaan Umum sebagai wakil Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa No………………………… tanggal ……………………., selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan, N a m a :……………………………………………………………… Tempat/tanggal :……………………………………………………………… lahir (umur) :……………………………………………………………… No. Indduk Pegawai/ :………………………………………………………………. Pensiunan/NRP :………………………………………………………………. Pangkat/golongan : ……………………………………………………………… Jabatan : ……………………………………………………………… Instansi tempat : ……………………………………………………………… bekerja : ……………………………………………………………… Alamat/tempat tinggal : ……………………………………………………………… selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 jis. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 dan Keputusan Presiddden Nomor 40 Tahun 1974, kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa beli sebuah rumah Negeri, Letak
: Jalan :……………………………………………………………… B l o k : ……………………………………………………………… Kabupaten/ : ……………………………………………………………… Kodya : ……………………………………………………………… Huruf Daftar : ……………………………………………………………… Nomor : ……………………………………………………………… Kelas : ……………………………………………………………… Luas lantai : ………………………………M2 Berikut tanah pekarangannnya Luas : ………………………………M2
Berbatasan sebelah Utara :…………………………………………………………… Timur : …………………………………………………………… Selatan : …………………………………………………………… Barat : …………………………………………………………… dengan harga rumah :Rp……………………(……………………………………) dan ganti rugi tanah : Rp……………………(……………………………………) sehingga seluruhnya menjadi : Rp……………………(……………………………………) dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut : Pasal 1. PIHAK KESATU mengakui menjuaal rumah tersebut diatas beserta ganti rugi atas tanahnya dengan cara sewa beli kepada PIHAK KEDUA berdasarkan permohonan membeli rumah Nomor………………….tanggal………………..berikut lampirannya. Pasal 2. PIHAK KESATU dibebaskan dari segala tuntutan atas kemungkinan adanya cacatcacat yang tersembunyi pada rumah tersebut Pasal 3. 1.
2.
Angsuran pertama sebesar Rp……..(…………………………………………….) telah dibayar oleh PIHAK KEDUA ke ………………x) dengan tanda setoran Nomor ……………………tanggal………..……….. Sisanya sebesar Rp……………………(…………………………………………) Diangsur dalam jangka waktu 60 (enampuluh) bulan, sedikitnya dengan angsuran bulanan yang saama sebesar Rp……………………(……………………………) dibayarkan kepada ……………….x) masing2 selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dengan catatan, angsuran terakhir yaitu sebesar Rp………………(…………………………………) baru dapat dilunasi pada bulan terakhir masa berlakunya perjanjian sewa beli ini yaitu pada bulan …………………..tahun……………………. Atas kehendak PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA dapat membayar angsuran untuk bulan yang sednag berjalan sekaligus dengan beberapa angsuran untuk bulan-bulan berikutnya. Pasal 4
1.
Setelah angsuran terakhir tersebut dalam pasal 3 ad 1 diatas dilunasi oleh PIHAK KEDUA maka : a. PIHAK KESATU menyerahkan hak milik rumah kepada PIHAK KEDUA dengan surat – surat keputusan penyerahan hak. b. PIHAK KEDUA wajib mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah kepada Instansi Agraria menurut ketentuan per-undang-undangan yang berlaku setelah teerlebih dahulu dikeluarkan surat keputusan melepaskan hak atas tanah oleh PIHAK KESATU
2. 3. x)
PIHSAK KEDUA belum menjadi pemilik rumah dan pemegang hak atas tanah sebelum penyerahan hak tersebut dalam ayat 1 pasal ini dilakukan. Biaya – biaya yang berkenaan dengan penyerahan dan pemberian hak tersebut dalam ayat 1 pasal ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA. Keterangan : Diisi : Kas Negara di …………………………….; atau kedalam rekening Kas Negara pada Bank Indonesia atau Bank ……………………………….di ……………………..atau Giro Pos di ……………………………………………………………… Pasal 5.
Selama waktu sewa belli berlangsung PIHAK KEDUA : 1. Diwajibkan : membayar angsuran seperti tersebut dalam pasal 3 diatas dan memelihara rumah dan tanah pekarangannya dengan sebaik-baiknya. 2. Dilarang : mengubah bentuk dan mengubah pembagian ruangan-ruangan rumah sesuai dengan gambar terlampir, menjual/ memindah-tangankan sebagian atau seluruh rumah, tanpa ijin PIHAK KESATU. 3. Dengan ijin PIHAK KESATU dapat menyerahkan sebagian atau seluruh rumah untuk ditempati oleh pihak ketiga apabila PIHAK KEDUA karena sesuatu hal harus meninggakan rumah tersebut. Pasal 6. 1.
2
a.
Apabila menurut PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban atau melakukan pelanggaran atas larangan – larangan tersebut dalam perjanjian ini, PIHAK KESATU memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA yaitu peringatan pertama, kedua dan peringatan ketiga (terakhir) masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan selekas mungkin memenuhi kewajiban-kewajiban dan/atau mengembalikan keadaan seperti sebelum pelnggaran – pelanggaran dilakukannya. b. Setiap keterlambatan pembayaran angsuran bulanan dikenakan denda sebesar 15 % (limabelas perseratus) dari setiap angsuran yang terlambat dan pembayarannya dilakukan bersama-sama dengan pembayaran angsuran yang bersangkutan. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 sub a pasal ini peringatan tersebut belum diindahkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dapat memutuskan perjanjian sewa beli secara sepihak. Pasal 7.
Perjanjian dapat juga diputuskan oleh PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA : a. b.
Ternyata sudah pernah membeli atau memperoleh rumah dari Negara berdasarkan peraturan per-undang-undangan yang berlaku Diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Negeri
c.
Atas kehendak sendiri dalam masa perjanjian sewa beli tidak memenuhi lagi persyaratan tersebut dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1974. Pasal 8.
Apabila perjanjian diputuskan karena PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian ini, maka sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari pembayaran yang telah dilakukan menjadi hak PIHAK KESATU dan sisanya dikembalikan kepada PIHAK KEDUA menurut ketentuan tata-usaha keuangan Negara. Pasal 9. 1. 2.
Apabila PIHAK KEDUA dalam masa sewa-beli meninggal dunia maka ahli warisnya menurut Undang-undang Pensiun/Peraturan tunjangan yang bersifat pensiun yang berlaku bagi yang bersangkutan, dapat meneruskan perjanjian ini. Dalam hal ini PIHAK KEDUA tidak mempunyai ahli waris menurut Undangundang Pensiun / Peraturan tunjangan yang beraifatt pensiun yang berlaku bagi yang bersangkutan, maka apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia dalam masa perjanjian sewa beli masih berlangsung, perjanjian sewa-beli dapat diteruskan oleh ahli warisnya menurut Hukum Perdata. Pasal 10.
1.
Apabila dalam masa sewa-beli rumah dan tanah dimaksud dalam perjanjian sewabeli ini musnah atau rusak berat sehinggga tidak dapt dipergunakan atau ditempati lagi, sedangkan kemusnahan atau kerusakan itu terjadi diluar kemampuan PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA, maka perjanjian sewa beli ini batal menurut hukum dan 50 % (limapuluh perseratus) dari angsuran yang telah dibayar akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA.
2.
Apabila yang musnah atau rusak berat hanya rumahnya saja sedangkan kemusnahan atau kerusakan itu terjadi diluar kemampuan PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA, maka perjanjian ini tetap dilanjutkan dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA diwajibkan untuk melunasi sisa pembayaran angsuran gant rugi tanah saja dalam jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 3 perjanjian ini. Pasal 11.
Untuk keperluan pemeriksaan dan pengawas pelaksanaan perjanjian ini, PIHAK KESATU atau peetugas yang ditunjuk dengan memperlihatkan surat penugasan kepada PIHAK KEDUA, berhak masuk kedalam rumah sewa-beli dan pekarangannya pada waktu jam-jam kerja sekalipun PIHAK KEDUA berkeberatan. Pasal 12. Biaya-biaya yang berhubungan dengan pembuatan perjanjian ini menjadi beban PIHAK KEDUA dan harus dibayar pada waktu perjanjian ini ditanda tangani.
Pasal 13. Untuk perjanjian sewa-beli ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA memilih tempat kedudukan tetap (domicili) dikantor PIHAK KESATU. Pasal 14. PIHAK KEDUA menyatakan bahwa sebelum menanda tangani perjanjian ini, telah membaca dan mengerti dengan jelas dan paham akan isi perjanjian ini. Pasal 15. Perjnjian ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan), asli dan tembusan pertama dibubuhi bea materai secukupnya dan semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. ……………tanggal…………….19…… PIHAK KEDUA,
PIHAK KESATU, Materai,
(…………………………)
(…………………………)
