1974. TENTANG

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA NOMOR : 2/25/KPTS/CK/1974. TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA, TATA CARA DAN PENETAPAN HARGA PENJUALAN RUMAH NEGERI. DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA : MENIMBANG

MENGINGAT

: bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1974 jis Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 dan surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Keuangan Nomor : 211/KPTS/1974 perlu menunjuk pelaksana, KEP-1189/MK/IV/8/1974 menetapkan tata cara dan penetapan harga penjualan rumah Negeri. : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Undang-Undang No. 27 Tahun 1957; Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1974; Keputusan Presiden No. 173 Tahun 1966; Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1974; Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1974; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 3/PRT/1968 dengan segala perubahan dan tambahannya; 7. Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Keuangan No. 211/KPTS/1974 KEP-1189/MK/IV/1974. M E M U T U S KA N :

MENETAPKAN

:

PERTAMA

:

Menunjuk : 1.

Direktur Tata Bangunan di Jakarta untuk : a. melakukan pertimbangan dan persetujuan atas permohonan membeli rumah Negeri Golongan III seluruh indonesia. b. melakukan pengawasan pelaksanaan penjualan rumah negeri golongan III berdasarkan Undang2 No. 72 Tahun 1974 jis Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1974, Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1974

dan Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Keuangan No. 211/KPTS/1974 KEP-1189/MK/IV/8/1974 seluruh Indonesia. c. mengangkat Panitia Penaksir harga penjualan rumah Negeri golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya di seluruh Indonesia dengan ketentuan bahwa Panitia Penaksir untuk menetapkan harga taksiran penjualan rumah Negeri golongan III (tiga) beserta ganti rugi atas tanahnya di seluruh Indonesia diangkat oleh Direktur Jenderal Cipta Karya yang susunan keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil instansiinstansi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri keuangan Nomor 211/KPTS/1974 KEP-1189/MK/IV/8/1974. 2. Kepala Jawatan Gedung2 Negara Daerah Jakarta di Jakarta. 3. Kepala Jawatan Gedung2 Negara Daerah Bogor di Bogor 4. Kepala Jawatan Gedung2 Negara Daerah Bandung di Bandung 5. Kepala Jawatan Gedung2 Negara Daerah Semarang di Semarang 6. Kepala Jawatan Gedung2 Negara Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta. 7. Kepala Jawatan Gedung2 Negara Daerah Surakarta di Surakarta. 8. Semua Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi. Tersebut 2 s/d 8 untuk : melakukan penjualan rumah Negeri golongan III masing-2 untuk rumah-rumah yang berada dalam lingkungan wewenangnya dengan ketentuan bahwa setiap penjualan yang dilakukan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Direktur Tata Bangunan. khusus untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur termasuk rumah Negeri, yang berada dalam lingkungan wewenang Kepala-kepala Jawatan Gedung-gedung Negara Daerah Surabaya dan Malang. KEDUA

:

Tata cara dan Penetapan harga penjualan rumah Negeri sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini.

KETIGA

:

Segala ketentuan yang pernah ada dan bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT :

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Tata Bangunan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

:

Ditetapkan di Pada tanggal

: J A K A R T A.: 25 September 1974.-

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA, t.t.d. (Ir. Rachmaat Wiradisurya).SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada : 1. Yth. Para Menteri Kabinet Pembangunan II. 2. Yth. Para Ketua Lembaga Tinggi Negara. 3. Yth. Para Ketua Lembaga Non Departemen 1 s/d 3 untuk diketahui dan dipergunakan. 4. Yth. Direktur Tata Bangunan. 5. Yth. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi. 6. Yth. Para Kepala Jawatan Gedung2 Negara 4 s/d 6 untuk dilaksanakan. -----------------------------------------------------------------------------------------

TATACARA DAN PENETAPAN HARGA PENJUALAN RUMAH NEGERI. A. TUJUAN. Penunjukan pelaksana, Tata cara dan penetapan harga penjualan rumah Negeri, pada tingkat pertama ditujukan kepada Instansi-lndtansi Departemen Pekerjaan Umum sendiri (direktorat Tata Bangunan Direktorat Jendral Cipta Karya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi, Jawatan Gedung-Gedung Negara Daerah diseluruh Indonesia) untuk dilaksanakan, dan pada akhirnya ditujukan kepada DepartemenDepartemen, Lembaga-Lembaga Negara yang berkepentingan dalam rangka penjualan rumah Negeri. B. DASAR. 1. 2.

Pasal 5 ayat (2) Undang2 Dasar 1945 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (I.C.W. Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya

3.

Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah2 Negeri Kepada Pegawai Negeri sebagai Undang2 (Lembaran Negara R.l. Tahun 1957 Nomor 158) jo Burgelijke Woningregeling Staasblad 1934 No. 147 dengan perubahan dan tambahannya

4.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara R.l. Tahun 1960 Nomor 104)

5.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara R.l. Tahun 1961 Nomor 263)

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri

7.

Keputusan Presiden R.l. Nomor 13 Tahun 1974

8.

Keputusan Presiden R.l. Nomor 40 Tahun 1974

9. Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Keuangan Nomor tentang pelaksanaan Penjualan rumah 211/KPTS/1974 KEP-1189/MK/IV/8/1974 Negeri 10. Prosedur Tetap Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 12/Protap/1972 tanggal 20 Pebruari 1972 I. TATA CARA PENJUALAN RUMAH NEGERI. 1. YANG BERHAK MEMBELI RUMAH NEGERI IALAH: a. Pegawai Negeri (Sipil dan Anggota ABRI) dan Pegawai Daerah

b. Penjabat Negara bukan Pegawai Negeri/bukan Pegawai Daerah c. Pegawai Negeri/Pegawai Daerah/Pejabat Negara sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan b diatas yang telah dipensiun termasuk Perintis Kemerdekaan dan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia baik yang dipekerjakan kembali maupun yang tidak, berdasarkan peraturan-peraturan Kepegawaian yang berlaku d. Janda/Duda Pegawai Negeri/Pegawai Daerah/Pejabat Negara sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan b diatas yang masih berhak menerima tunjangan pensiun e. Janda/Duda Pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai Pahlawan berdasarkan peraturan perundang2-an yang berlaku. 2. PERSYARATAN UNTUK MEMBELI RUMAH NEGERI. Bagi yang tersebut pada huruf 1. a dan b: a. mempunyai masa kerja sekurang2-nya 10 (sepulah) tahun. b. penghuni sah/pemegang Surat Izin Penghunian (S.I.P.) yang sah. c. belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasarkan peraturan perundang2-an yang berlaku. Bagi yang tersebut pada huruf 1. c: a. menerima pensiun dari Negara. b. penghuni sah/pemegang Surat Izin Penghunian (S.I.P.) yang sah. c. belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasarkan peraturan perundang2-an yang berlaku. Bagi yang tersebut pada huruf 1. d: a. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara, yang: 1. almarhum suami/isterinya sekurang2nya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Negara, atau 2. masa kerja almarhum suami/isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepulah) tahun. b. penghuni sah/pemegang Surat Izin Penghunian (S.l.P.) yang sah. c. almarhum suami/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/ membeli rumah dari Negara berdasarkan peraturan perundang2-an yang berlaku .

Bagi yang tersebut pada huruf 1. e : a. almarhum suami/isterinya oleh Negara dinyatakan sebagai pahlawan dan masih berhak menerima pensiun dari Negara. b. penghuni sah/pemegang Surat Izin Penghunian (S.I.P.) yang sah. c. almarhum suami/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/ membeli rumah dari Negara berdasarkan peraturan perundang2-an yang berlaku . 3. PERMOHONAN MEMBELI RUMAH NEGERI. Permohonan membeli rumah Negeri diajukan oleh calon pembeli dengan mengisi formulir yang telah disediakan (contoh lampiran). Permohonan tersebut diajukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik cq. Direktur Jenderal Cipta Karya cq. Direktorat Tata Bangunan. Melalui: Kepala2 Jawatan Gedung2 Negara Daerah dan Kepala2 Dinas Pekerjaan Umum.Propinsi yang bersangkutan masing2 untuk rumah Negeri yang berada dalam lingkungan wewenangnya. Khusus untuk: rumah yang berada dalam lingkungan wewenang: Kepala Jawatan Gedung2 Negara Daerah Surabaya diajukan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur dengan perantaraan Kepala Jawatan Gedung2 Negara Daerah Surabaya. Kepala Jawatan Gedung2 Negara Daerah Malang diajukan melalui Kepala Dinas Umum Propinsi Jawa Timur dengan perantaraan Kepala Jawatan Gedung2 Negara Daerah Malang. Tembusan permohonan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga tempat/bekas tempat bekerja pemohon. 4. KELENGKAPAN PERMOHONAN. Setiap calon pembeli diwajibkan melengkapi permohonannya: a. PEGAWAI NEGERI SIPIL & ABRI DAN PEGAWAI DAERAH: 1. Salinan Surat Izin Penghunian 2. Surat Keterangan Masa Kerja 3. Surat Pernyataan Belum Pernah membeli rumah dari Negara 4. Tanda bukti pembayaran sewa rumah sampai dengan bulan yang terakhir

b. PEJABAT NEGARA BUKAN PEGAWAI NEGERI/BUKAN PEGAWAI DAERAH: 1. Salinan Surat Izin Penghunian 2. Surat Pengangkatan sebagai Pejabat Negara 3. Surat Pernyataan belum pernah membeli rumah dari Negara 4. Tanda bukti pembayaran sewa rumah sampai dengan bulan yang terakhir c. PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL & ABRI/PEJABAT NEGARA TERMASUK PERINTIS KEMERDEKAAN DAN VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA: 1. Salinan Surat Izin Penghunian 2. Surat Keterangan/Salinan Surat Keputusan Pensiun/Perintis Kemerdekaan/ Veteran 3. Surat Pernyataan belum pernah membeli rumah dari Negara 4. Tanda bukti pembayaran sewa rumah sampai dengan bulan yang terakhir d. JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI/PEGAWAI DAERAH/PEJABAT NEGARA: 1. Salinan Surat Izin Penghunian 2. Surat Keterangan meninggalnya almarhum suami/isteri 3. Salinan Surat Keputusan Penerima Pensiun 4. Keterangan tentang masa kerja almarhum suami/isteri 5. Surat Pernyataan belum pernah membeli rumah dari Negara 6. Tanda bukti pembayaran sewa rumah sampai dengan bulan yang terakhir e. JANDA/DUDA PAHLAWAN: 1. Salinan Surat Izin Penghunian 2. Surat Keterangan meninggalnya suami/isteri 3. Salinan Surat Keputusan penetapan sebagai Pahlawan 4. Salinan Surat Keputusan penerima pensiun 5. Surat Pernyataan belum pernah membeli rumah dari Negara 6. Tanda bukti pembayaran sewa rumah sampai dengan bulan yang terakhir

5. PEMBERITAHUAN HARI DAN TANGGAL PENAKSIRAN KEPADA PEMOHON: Setelah permohonan pembelian diteliti dan memenuhi syarat maka Kepala Jawatan Gedung2 Negara Daerah/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi yang bersangkutan mermberitahukan kepada pemohon yang bersangkutan tentang hari dan tanggal penaksiran Panitia Penaksir. 6. PENAKSIRAN OLEH PANITIA PENAKSIR DAN PENILAIAN OLEH PANITIA PENILAI HARGA RUMAH DAN GANTI RUGI ATAS TANAH: PENAKSIRAN. Setelah persyaratan permohonan dipenuhi calon pembeli, maka dilakukan penaksiran oleh Panitia Penaksir. Panitia Penaksir diangkat oleh Direktur Tata Bangunan atas usul Kepala Jawatan Gedung2 Negara Daerah/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propint kecuali Panitia Penaksir untak Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Panitia Penilai untuk seluruh Indonesia diangkat oleh Direktur Jenderal Cipta Karya dan susunannya terdiri dari unsur2: a. Untuk rumah Negeri yang berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta: - Seorang wakil Direktorat Tata Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai Ketua merangkap anggota - Seorang wakil Direktorat Tata Kota dan Daerah Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai anggota - Seorang wakil Direktorat Investasi & Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Moneter sebagai anggota - Seorang wakil Pemerintah Khusus Ibukota Jakarta sebagai anggota - Seorang wakil Instansi Agraria Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai anggota b. Untuk rumah Negeri yang berada didaerah lainnya: - Dua orang wakil Dinas Pekerjaan Umum Propinsi atau Jawatan Gedung2 Negara Daerah. masing-masing sebagai Ketua/merangkap anggota - Seorang wakil Kantor Daerah Direktorat Jenderal Moneter atau wakil Kantor IPEDA Wilayah/Propinsi apabila di Daerah belum terdapat Perwakilan Direktorat Jenderal Moneter, sebagai anggota - Seorang wakil Pemerintah Daerah sebagai anggota - Seorang wakil Instansi Agraria setempat sebagai anggota Sebelum melaksanakan tugasnya, Panitia Penaksir mengangkat sumpah dihadapan Pejabat Pemerintah yang ditunjuk untuk itu dan dinyatakan dengan bukti berita acara Pengangkatan Sumpah (Contoh lampiran) Hasil penaksiran Panitia Penaksir dituangkan dalam suatu Berita Acara (Contoh Lampiran) yang selanjutnya diteruskan kepada Panitia Penilai untuk diadakan penelitian dan penilaian dalam suatu Berita Acara

PENILAIAN . Penilaian dilakukan oleh Panitia Penilai yang diangkat oleh Direktur Jenderal Cipta Karya dan susunannya terdiri dari pejabat2: a. Untuk rumah Negeri yang berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; - Seorang wakil yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Cipta Karya sebagai Ketua merangkap anggota - Seorang wakil yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara sebagai anggota - Seorang wakil yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri sebagai anggota b. Untuk rumah Negeri yang berada di daerah lainnya: - Seorang wakil yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Cipta Karya sebagai Ketua merangkap anggota - Seorang wakil yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara sebagai anggota - Seorang wakil yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri sebagai anggota dengan ketentuan keanggotaan Panitia Penaksir tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan Panitia Penilai Panitia Penilai sebelum melaksanakan tugasnya mengangkat sumpah sebagaimana dilakukan Panitia Penaksir (Contoh lampiran) 7. KEPUTUSAN PENJUALAN DAN PENETAPAN HARGA PENJUALAN RUMAH BESERTA GANTI RUGI ATAS TANAH. Setelah penaksiran dan penilaian dilakukan maka Kepala Jawatan Gedung2 Negara Daerah/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan pembelian lengkap dengan berita acara penaksiran dan berita acara penilaian (masing2 dalam rangkap dua) kepada Direktur Tata Bangunan untuk diteliti/ dipertimbangkan Direktur Tata Bangunan setelah meneliti pada tingkat terakhir bahwa syarat permohonan sudah dipenuhi serta status rumah dan tanah sudah jelas memenuhi persyaratan. mengeluarkan surat keputusan penjualan dan penetapan harga penjualan rumah beserta ganti rugi atas tanah Harga penjualan ditetapkan sebesar 50% dari harga taksiran dari Panitia Penaksir yang telah disetului oleh Panitia Penaksir Dalam hal ada perbedaan pendapat antara Panitia Penaksir dan Panitia Penilai maka Direktur Tata Bangunan dapat menetapkan harga penjualan setelah mempertimbangkan alasan2 yang dikemukakan oleh Panitia2 tersebut.

8. PEMBERITAHUAN PENETAPAN HARGA Setelah surat keputusan penjualan dan penetapan harga penjualan dikeluarkan, maka sambil menyampaikan salinan surat keputusan tersebut Direktur Tata Bangunan memberitahukan kepada calon pembeli dengan suatu pemberitahuan, tentang harga yang harus dibayar dengan tembusan kepada Menteri Keuangan/dan Menteri/Pimpinan Lembaga tempat bekerja/bekas tempat bekerja calon pembeli (Contoh lampiran) Selambat2-nya 6 (enam) bulan setelah tanggal pemberitahuan calon pembeli harus menyampaikan pernyataan kepada Kepala Jawatan Gedung2 Negara Daerah/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi yang bersangkutan setuju/tidak setuju membeli rumah dengan harga sebesar yang telah ditetapkan yang harus dinyatakan dengan suatu surat pernyataan (Contoh lampiran) dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Keuangan/dan Menteri/Pimpinan Lembaga tempat/bekas tempat bekerja calon pembeli Apabila calon pembeli menyatakan persetujuannya, kepadanya diberikan Surat Perintah Setor angsuran pertama minimum sebesar 50% (limapuluh perseratus) dari harga penjualan kepada Kantor Bendahara Negara atau kedalam rekening (Rekening Kas Negara). pada Bank Indonesia, Bank Pemerintah lainnya atau Giro Pos selambat2-nya dalam batas waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pemberitahuan 9. PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN SEWA BELI. Setelah calon pembeli membayar angsuran pertama dengan tanda bukti membayar dari Kantor Bendahara Negara atau Bank Indonesia, Bank Pemerintah lainnya atau Giro Pos, dan calon pembeli telah membaca dan mengerti dengan jelas dan paham akan isi surat perjanjian maka surat perjanjian sewa beli dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak di kantor Direktorat Tata Bangunan untuk rumah Negeri yang terletak di Jakarta dan di Kantor Jawatan Gedung2 Negara Daerah/Dinas Pekerjaan Umum Propinsi yang bersangkutan, sebagai pihak kesatu Surat perjanjian sewa beli dibuat dalam rangkap 8 (delapan) dan 2 (dua) diantaranya dibubuhi bea meterai secukupnya dengan perincian. a. Lembar kesatu yang dibubuhi bea meterai diberikan kepada pihak kedua b. Lembar kedua yang dibububi bea meterai dan lembar ketiga disimpan oleh pihak kesatu c. Lembar keempat dan kelima diberikan kepada Direktur Tata Bangunan d. Lembar keenam s/d kedelapan masing2 kepada Badan Pemeriksa Keuangan, DirekturJenderal Pengawasan Keuangan Negara, DirekturJenderal Anggaran

10. PENGAWASAN PERJANJIAN SEWA BELI Selama masa perjanjian sewa beli, Direktur Tata Bangunan dan Kepala Jawatan Gedung2 Negara Daerah/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi yang bersangkutan melakukan pengawasan pelaksanaan kewajiban pihak kedua sebagaimana ditetapkan dalam surat perjanjian sewa beli Dalam hal pihak kedua tidak memenuhi kewajibannya, setelah menerima peringatan dari pihak kesatu yaitu peringatan pertama, kedua dan ketiga atau yang terakhir masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, perjanjian sewa beli dapat diputuskan secara sepihak oleh pihak kesatu, setelah memperoleh persetujuan pemutusan dari Direktur Tata Bangunan. Surat peringatan tersebut disampaikan kepada alamat rumah yang bersangkutan dengan bukti tanda terima 11. SURAT KEPUTUSAN PENYERAHAN HAK MILIK RUMAH Setelah pihak kedua melunasi angsuran-angsuran sampai dengan angsuran terakhir dan memenuhi jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian sewa beli maka Kepala Jawatan Gedung2 Negara Daerah/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi yang bersangkutan menyampaikan tanda bukti pelunasan tersebut kepada Direktur Tata Bangunan Atas dasar tanda bukti pelunasan tersebut, maka Direktur Tata Bangunan mengeluarkan surat keputusan penyerahan hak milik rumah kepada pembeli dan surat keputusan melepaskan hak atas tanah kepada instansi Agraria agar kepada pembeli rumah dapat diberikan sesuatu hak atas tanah menurut ketentuan peraturan perundang2-an Agraria yang berlaku PEDOMAN PENETAPAN HARGA PENJUALAN RUMAH DAN GANTI RUGI ATAS TANAH 1. RUMAH Nilai rumah ditetapkan berdasarkan nilai ganti (vervangingswaarde) biaya yang dipergunakan untak membangun rumah yang bersangkutan dalam keadaan waktu penjualan dikurangi penyusutan Nilai biaya pembangunan dihitung menurut luas dari tiap bagian bangunan dikalikan dengan harga index didaerah yang bersangkutan Penyusutan dilakukan menurut pasal 5 Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik / Menteri Keuangan sebagai berikut: Konstruksi: - Permanent (P) - Semi Permanent (SP) - Darurat (D)

: : :

1

14 % 3 % 7 %

per tahun per tahun per tahun

Permanent, Semipermanent, dan Darurat maximum susutan 75 % dengan ketentuan 1. Penambahan/perluasan bangunan dengan biaya Negara besar susutannya dihitung mulai tahun pembuatannya (tahun penambahan/perluasan) 2. Pembongkaran seluruh bangunan dan pembangunnya kembali (herbouwen) dengan biaya Negara besar susutannya dihitung mulai tahun pembangunan kembali Cara perhitungan luas bangunan Luas bangunan/tiap2 bagian bangunan dihitung penuh dalam M2 (meter persegi) menurut ukuran luarnya Perbaikan dan perluasan Perbaikan, perluasan, dan tambahan, dengan biaya Negara harus diperhitungkan dalam taksiran, sedangkan perbaikan, perluasan dan tambahan dengan biaya penghuni dan dengan izin Instansi yang berwenang, tidak diperhitungkan dalam taksiran 2. KELENGKAPAN RUMAH Nilai kelengkapan rumah seperti instalasi listrik, instalasi air, instalasi gas, pagar, septick tank dan lain2-nya ikut diperhitungkan dalam taksiran 3. TANAH Nilai tanah ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan Faktor-faktor yang menentukan nilai tanah, antara lain: karena letak tanah misalnya terletak di: a. daerah elite b. daerah perumahan biasa c. daerah pinggiran kota d. dipinggir jelan raya e. dipinggir jalan kecil f. pada gang kecil g..daerah yang bising seperti yang dekat pasar, pabrik, dan lain-2 h. dan lain-2 Luas tanah Luas tanah diukur dan dihitung dalam M2 (meter persegi) dengan pembulatan keatas Apabila telah dikeluarkan surat ukurnya, luas tanah adalah menurut yang tercantum dalam surat ukur tersebut

4. HARGA TAKSIRAN RUMAH DAN GANTI RUGI ATAS TANAH Harga taksiran ialah jumlah nilai rumah dan nilai ganti rugi atas tanah. Nilai tersebut berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan sesudah itu harus ditinjau kembali dan berlaku untuk jangka waktu yang sama

L A M P I R A N dari TATA CARA dan PENETAPAN HARGA PENJUALAN RUMAH NEGERI

BERKAS PERMOHONAN BELI RUMAH A.

B.

` C.

D.

E.

PEGAWAI NEGERI SIPIL & ABRI 1. Permohonan : 2. Salinan Surat Ijin Penghunian : 3. Surat Keterangan Masa Kerja : 4. Surat Pernyataan belum pernah membeli rumah\Negeri : PEJABAT NEGARA 1. Permohonan : 2. Salinan Surat Ijin Penghunian : 3. Salinan Surat Pengangkatan sebagai Pejabat Negara : 4. Surat Pernyataan belum pernah membeli rumah Negeri : PENSIUN PEGAWAI NEGERI & ABRI 1. Permohonan : 2. Salinan Surat Ijin Penghunian : 3. Surat Keterangan Pensiunan atau salinan surta keterangan Pensiun : 4. Surat Pernyataan belum pernah membeli rumah Negeri : JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI 1. Permohonan : 2. Salinan Surat Ijin Penghunian : 3. Surat Keterangan meningganya alm. suami/istri : 4. Salinan Surat Keputusan Penerima Pensiun : 5. Keterangan Tentang masa kerja alm. Suami/istri : 6. Surat Pernyataan belum pernah membeli rumah Negeri :

FORM : A. 1 dan A.2 (ABRI) Salinan Form : F Form : G FORM : B salinan salinan + Form : G FORM : C salinan salinan + Form : G FORM : D salinan Dari Lurah disyahkan Camat.+ salinan + Form : F Form : G

JANDA/DUDA PAHLAWAN 1. Permohonan : FORM : E 2. Salinan Surat Ijin Penghunian : salinan 3. Surat Keterangan meninggalnya alm. suami/isteri : Dari Lurah disyahkan Camat. + 4. Salinan surat Keputusan Penerima Pensiun : salinan + 5. Salinan Surat Keputusan Penetapan sebagai Pahlawan : salinan + 6. Surat Pernyataan belum pernah membeli rumah negeri : Form : G

+ Supaya dilengkapi oleh penghuni (masing2 rkp. 6)

Catatan

: Diisi dengan huruf cetak/ditik.-

LEMBAR KE : I-II-III-IV-V-VI.-

F O R M : A.I Kepada Yth: Bapak Menteri Pekerjaan Umum C.q. Direktur Jenderal Cipta Karya Melalui Sdr. Kepala Dinass Pekerjaan Umum Propinsi …………../ Direktur Tata Bangunan Di ………………………………….. Perihal

: Permohonan membeli Rumah Negeri

Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

N a m a Tempat dan tanggal lahir Instansi tempat bekerja Jabatan Pangkat dan golongaan Gaji pokok Masa kerja pada Pemerintah Rumah Negeri yang ditempati

: …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : ……………………………………………………

A Letak: Jalan Blok Kecamatan Kabupaten/Kotamadya

: …………………………………………………… : …………………………………………………… : ……………………………………………………

B. Huruf Daftar Nomor

: ……………………………………………………

9. Tanggal dan nomor surat ijin penghunian

: ……………………………………………………

Mengajukan permohonan membeli rumah Negeri yang dewasa ini saya tempati, berdasarkan Undangundang No. 72 Th.1957 Jo. Peraturan Pemerintah No. 16 Th.1974 Demikian permohonan ini saya sampaikan beserta lampirannya untuk dapat dikabulkan. Mengetahui/menyetujui : *)

……………………….. tanggal ……………… 19 ….. PEMOHON, Materai Rp. 25,-

( …………………………..) *) Diisi oleh instansi tempat bekerja.

(…………………………..)

Catatan

: Diisi dengan huruf cetak/ditik


F O R M : A.2 Kepada Yth: Bapaak Menteri Pekerjaan Umum C.q. Direktur Jenderal Cipta Karya Melalui Sdr. Kepala Dinass Pekerjaan Umum Propinsi …………../ Direktur Tata Bangunan di ………………………………….. Perihal

: PERMOHONAN MEMBELI RUMAH NEGERI

Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

N a m a Tempat dan tanggal lahir Kesatuan Jabatan Pangkat /NRP. Gaji pokok Masa kerja pada Pemerintah Rumah Negeri yang ditempati A

B.

: …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : ……………………………………………………

Letak: Jalan Blok Kecamatan Kabupaten/Kotamadya

: …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : ……………………………………………………

Huruf Daftar Nomor

: ……………………………………………………


: ……………………………………………………

mengajukan permohonan membeli rumah negeri yang dewasa ini saya tempati, berdasarkan Undangundang No. 72 Th.1957 Jo. Peraturan Pemerintah No. 16 Th.1974 Demikian permohonan ini saya sampaikan beserta lampirannya untuk dapat dikabulkan. Mengetahui/menyetujui : *)

……………………….. tanggal ……………… 19 ….. Pemohon, Materi Rp. 25,-

( …………………………..) * Diisi oleh instansi tempat bekerja.

(…………………………..)

Catatan



FOR M :B Kepada Yth: Bapak Menteri Pekerjaan Umum C.q. Direktur Jenderal Cipta Karya Melalui Sdr. Kepala Dinass Pekerjaan Umum Propinsi …………../ Direktur Tata Bangunan di …………………………………... Perihal


Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. N a m a 2. Tempat dan tanggal lahir 3. Badan/Lembaga Negara Tempat Bekerja 4. Kedudukan dalam Badan/Lembaga Negara 5. Penghasilan sebulan/Gaji pokok 6. Rumah negeri yang ditempati A

B.

: …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : ……………………………………………………


: …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : ……………………………………………………

Huruf Daftar Nomor

: ……………………………………………………


: ……………………………………………………

Mengajukan permohonan membeli rumah negeri yang dewasa ini saya tempati, berdasarkan Undangundang No. 72 Th.1957 Jo. Peraturan Pemerintah No. 16 Th.1974 Demikian permohonan ini saya sampaikan beserta lampirannya untuk dapat dikabulkaan. Mengetahui/menyetujui : *)

……………………….. tanggal ……………… 19 ….. Materai Rp. 25.-

( …………………………..) * Diisi oleh Ketua/Kepala/Sekretaris Badan/Lembaga

(…………………………..)

Catatan



FORM :C Kepada Yth: Bapaak Menteri Pekerjaan Umum C.q. Direktur Jenderal Cipta Karya Melalui Sdr. Kepala Dinass Pekerjaan Umum Propinsi …………../ Direktur Tata Bangunan di …………………………………... Perihal


Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

N a m a Tempat dan tanggal lahir Pekerjaan Sekarang Instansi terakhir tempat bekerja Tunjangan Pensiun Masa kerja pada pemerintah Rumah Negeri yang ditempati A

B.

: …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : ……………………………………………………


: …………………………………………………… : …………………………………………………… : ……………………………………………………

Huruf Daftar Nomor

: ……………………………………………………


: ……………………………………………………

Mengajukan permohonan membeli rumah negeri yang dewasa ini saya tempati, berdasarkan Undangundang No. 72 Th. 1957 Jo. Peraturan Pemerintah No. 16 Th. 1974 Demikian permohonan ini saya sampaikan beserta lampirannya untuk dapat dikabulkaan. Mengetahui/menyetujui : *)

……………………….. tanggal ……………… 19 …..

Materai Rp. 25.( …………………………..) *) Diisi oleh instansi tempat bekerja terakhir.

(…………………………..)

Catatan

: Diisi dengan huruf cetak/di-tik

FORM

: C. LAMP. SURAT KETERANGANN TENTANG BERHENTI DARI JABATAN NEGERI KARENA MEMPEROLEH HAK PENSIUN ---------------------------------------------------------------NOMOR : ……………………..

Yang bertanda tangan di bawah ini: N a m a Pangkat/ Golongan Jabatan

: ………………………………………………… : ………………………………………………… : …………………………………………………

dengan ini menerangkan bahwa, N a m a Pemohon beli rumah negeri,

: …………………………………………………

A. Letak: Jalan Blok Kecamatan Kabupaten/Kodya B. Huruf Daftar Nomor

: ………………………………………………… : ………………………………………………… : ………………………………………………… : ………………………………………………… : …………………………………………………

Sampai dengan tanggal : …………. 19 …… adalah Pegawai Negeri pada Instansi kami dan berhenti dari jabatan Negeri karena memperoleh hak Pensiun mulai tanggal : ………. 19 ….. dengan masa kerja pada Pemerintah, seluruhnya …………….. tahun,Demikian keterangan ini dibuat untuk melengkapi permohonan membeli rumah negeri yang diajukan olehnya. ……………………… tanggal …………..19……. …………………………………………………… …………………………………………………… *) ………………………………………………… (……………………..)

*) Diisi oleh instansi tempat bekerja terakhir.

Catatan



FORM :D Kepada Yth: Bapak Menteri Pekerjaan Umum C.q. Direktur Jenderal Cipta Karya Melalui Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi …………../ Direktur Tata Bangunan di …………………………………... Lampiran : Perihal : PERMOHONAN MEMBELI RUMAH NEGERI Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

N a m a Tempat dan tanggal lahir Pekerjaan Tunjangan pensiun janda/duda Nama almarhum suami/istri Tempat dan tanggal meninggalnya suami/istri 7. Instansi tempat bekerja terakhir almarhum suami/istri 8. Masa kerja almarhum suami/istri 9. Rumah Negeri yang ditempati a

b.

: …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : ……………………………………………………


: …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : ……………………………………………………

Huruf Daftar Nomor

: ……………………………………………………

10.Tanggal dan nomor surat ijin penghunian

: ……………………………………………………

Mengajukan permohonan membeli rumah Negeri yang dewasa ini saya tempati, berdasarkan Undangundang No. 72 Th.1957 Jo. Peraturan Pemerintah No. 16 Th. 1974 Demikian permohonan ini saya sampaikan beserta lampirannya untuk dapat dikabulkaan. Mengetahui/menyetujui , *)

……………………….. tanggal ……………… 19 ….. Materi Rp. 25.-

( …………………………..) *) Diisi oleh instansi tempat bekerja terakhir.

(…………………………..)

Catatan


FORM

:E

LEMBAR KE : I-II-III-IV-V-VI.

Kepada Yth: Bapak Menteri Pekerjaan Umum C.q. Direktur Jenderal Cipta Karya Melalui Sdr. Kepala Dinass Pekerjaan Umum Propinsi …………../ Direktur Tata Bangunan di ………………………………….. Lampiran : Perihal : PERMOHONAN MEMBELI RUMAH NEGERI Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

N a m a Tempat dan tanggal lahir Pekerjaan Tunjangan janda/duda Pahlawan Nama almarhum suami/istri Tempat dan tanggal meninggal suami/istri 7. Instansi tempat bekerja terakhir almarhum suami/istri 8. Rumah Negeri yang ditempati A

B.

: …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : ……………………………………………………


: …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : ……………………………………………………

Huruf Daftar Nomor

: ……………………………………………………


: ……………………………………………………

Mengajukan permohonan membeli rumah negeri yang dewasa ini saya tempati, berdasarkan Undangundang No. 72 Th. 1957 Jo. Peraturan Pemerintah No. 16 Th.1974 Demikian permohonan ini saya sampaikan beserta lampirannya untuk dapat dikabulkan. Mengetahui/menyetujui : *)

……………………….. tanggal ……………… 19 …..

Materi Rp. 25.( …………………………..) *) Diisi oleh Kepala Daerah setempat

(…………………………..)

Catatan : Diisi dengan huruf cetak/ditik F O R M : F.SURAT KETERANGAN TENTANG MASA KERJA *) NOMOR :……………………………. Yang bertanda tangan dibawah ini, N a m a Pangkat / Golongan Jabatan

: ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : …………………………………………………………..

dengan ini menerangkan bahwa, N a m a Pangkat / Golongan No. Reg. TUK/BARTUK Jabatan

: ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : …………………………………………………………..

Pemohon beli rumah Negeri A. Letak : Jalan Blok Kecamatan Kabupaten/Kodya B. Huruf Daftar Nomor

: ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. : …………………………………………………………..

Telah bermasa kerja pada Pemerintah seluruhnya : …………………………………….. tahun, Demikian keterangan ini dibuat untuk melengkapi permohonan membeli rumah negeri yang diajukan oleh yang bersangkutan. ……………. Tanggal …………. 19……… ( ……………………..) *) Diisi oleh instansi tempat bekerja.-

Catatan

: Diisi dengan huruf cetak/ditik F O R M : G ,-

SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MEMBELI/MEMPEROLEH RUMAH NEGERI (Lampiran surat permohonaan membeli Rumah Negeri).Saya yang bertanda tangan di bawah ini: N a m a Penghuni dan Pemohon beli Rumah Negeri

: ………………………………………………………….. : …………………………………………………………..

A. Letak : Jalan Blok Kecamatan Kabupaten/Kotamadya B. Huruf Daftar Nomor

: ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : …………………………………………………………..

Dengan ini menyatakan bahwa saya belum pernah dengan jalan/cara apapaun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasarkan peraturan yang berlaku antara lain: -

Undang-Undang No. 3 PRP Tahun 1960 (L.N. Th. 1960 No. 19) P.P. No. 223 Tahun 1961 ( L.N. Th. 1961 No. 278) Peraturan Pres. Kab. R.I. No. 2/PRK/1965 Kep. Ment. Utama Bidang EK/KEU No. Kep/66/MENKEU/VIII/1967 Peraturaan-peraturan lainnyaa yang masih berlaku.

Bila pernyataan saya ini tidak benar, maka penjualan rumah yang saya mohon ini dapat dibatalkaan secara sepihak dan saya bersedia memikul kerugiaan-kerugian Negara dan sanksi-sanksi yang ditimbulkan karenanya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. ……………….. tanggal …………..19,… Mengetahui: *)

Hormat saya, Materai Rp. 25.-

( ………………………..) *) Diisi oleh instansi tempat bekerja.

( ………………………….)

Salinan Surat Penunjukan Rumah Negeri Untuk Lampiraan Permohonan Beli DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT TATA BANGUNAN Jalan Kramat Raya 63 Telp.46939-47787-47678 JAKARTA

Hdno : ………………….…. Persil No. : …………………….. Blok : …………………….. Letaknya : ……………….……. ……………….………………………… Sewa Sebulan : Rp. ….………………...

Nomor : …………………… SURAT PENUNJUKAN RUMAH NEGERI (Berdasarkan Peraturan Perumahan Sipil tahun 1934-lembaran Negara tahun 1934 No. 147) Diberikan kepada Pangkat Departemen/Jawatan Gaji Pokok Tempat tinggal lama Jumlah keluarga Nomor

: ………………………………………………………………………………………... : ………………………………………………………………………………………... : ………………………………………………………………………………………... : ………………………………………………………………………………………... : ………………………………………………………………………………………... : …………………………………………….. ………………………orang terdiri dari:

Nama-nama anggota Keluarga

Untuk mendiami rumah negeri Berdasarkan surat Setelah ditinggalkan oleh Surat penunjukan ini berlaku surut mulai tanggal Tidak berlaku lagi pada tanggal Keterangan lain - lain

Laki2

Perempuan Umur

Keterkan Ikatan

: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… : ……………………………………………………………………………… : ………………………………………………………………………………

: ……………………………………………………………………………… : ……………………………………………………………………………… jika rumah tsb. diatas belum dapat ditempati : ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... Tanda tangan Jakarta, ………………………..19……….. j.b.k. ttd. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA A/n. DIREKTUR TATA BANGUNAN (……………..) KEPALA DINAS EKSPLOITASI ttd. (…………………………….)

PERHATIAN: 1. Rumah negeri tersebut dapat dipergunakan selama yang bersangkutan menjadi Peg. Negeri. 2. Yang bersangkutan diwajibkan memberitahukan kepada Direktorat Tata Bangunan Seksi Persewaan, tanggal mulai menempati rumah tersebut guna perhitungan sewanya. 3. Jikalau dikemudian hari ternyata ada kekeliruan maka surat penujukan ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya.

CONTOH PERHITUNGAN HARGA.RUMAH PERMANEN X DIDAERAH X.DATA-2 1. 2. 3. 4.

Konstruksi Dibangun Luas Tanah

= = = =

permanen tahun 1950 80 M2 300 M2

PERHITUNGAN: a. RUMAH Harga taksiran pada tahun 1974 1 4

-

Umur = 24 tahun . Susut = 24 x 1

% = 30 %

-

Harga per M2 kalau bangunan tersebut didirikan tahun 1974 dimisalkan Rp. 40.000 .- per M2 Harga taksiran kalau dibangun tahun 1974 = 80 x Rp. 40.000.-= Rp. 3.200.000 . - -

-

Susut = 30 % x Rp. 3.200.000 . - = Rp. 960.000. --

-

Taksiran rumah = R. 3.200.000 .- - Rp. 960.000.- = Rp. 2.240.000.--

b. TANAH Nilai pasaran per M2 dimisalkan Rp. 20.000.-Susut = tidak ada Taksiran = 300 x Rp. 20.000.- = Rp. 6.000.000.-RUMAH DAN TANAH - Rp. 2.240.000.-- + Rp. 6.000.000.-- = Rp. 8.240.000.-HARGA PENJUALAN - 50 % x Rp. 8.240.000.- = Rp. 4.120.000.-ANGSURAN PERTAMA - 50 % x Rp. 4.120.000.- = Rp. 2.060.000.-ANGSURAN SELANJUTNYA (SISA) : Angsuran selanjutnya : Rp. 2.060.000.-Angsuran = 60 bulan Angsuran per bulan = Rp. 2.060.000.- : 60 = Rp. + 34.333.--

BERITA ACARA PENAKSIRAN HARGA RUMAH NEGERI DAN GANTI RUGI ATAS TANAH. Pada hari ini ………………………. tanggal …………………………. kami Panitia Penaksir harga rumah Negeri golongan III dan ganti rugi atas tanahnya, untuk Daerah: …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… yang diangkat dengan Surat Keputusan …………………………………………………………………………………………………………… 1. ………………………………. Ketua merangkap anggota 2. ………………………………. Anggota 3. ………………………………. Anggota 4. ………………………………. Anggota 5. ………………………………. Anggota telah memeriksa dan menaksir harga rumah dan ganti rugi atas tanah Rumah Negeri golongan III: Letaknya Jalan Blok Kecamatan/Kodya Huruf Daftar Nomor Didirikan Tahun

: ………………………………………………….. : …………………………………………………… : …………………………………………………… : …………………………………………………… : ……………………………………………………

dan memperoleh data-data sebagai berikut (terlampir) : Berdasarkan data-data tersebut, kami masing-masing anggota Panitia Penaksir memberikan taksiran harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya sebagai berikut: Nama Anggota

Harga rumah

Ganti rugi atas tanah

1. ……………………… 2. ……………………… 3. ……………………… 4. ……………………… 5. ………………………

Rp. …………………. Rp. …………………. Rp. …………………. Rp. …………………. Rp. ………………….

Rp. …………………… Rp. …………………… Rp. …………………… Rp. …………………… Rp. ……………………

Dari hasil pemeriksaan diatas harga taksiran ditetapkan dengan mengambil harga rata-rata Panitia Penaksir yaitu: R u m a h Ganti rugi atas tanah

Rp. ………………. (……………………………………..) ………………………………………………………...) Rp. ……………….(……………………………………… ……………………………………………………….)

Maka taksiran harga rumah dan ganti rugi atas tanah: Rp. …………….. (……………………………………………………….) Demikian berita acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat untuk lembar ke : ……………….. Tanggal : ………………………… 19, …. Panitia Penaksir Nama 1. ………………………………… 2. ………………………………… 3. ………………………………… 4. …………………………………

Tanda tangan ( …………………………………………..) ( …………………………………………..) ( …………………………………………..) ( …………………………………………..)

LAMPIRAN : Berita penaksiran harga rumah negeri Tanggal Hdno. (1) A

(2) BANGUNAN

(3) (4) Konstruksi Keadaan (P;SP;D) (B;R;RS)

I

Bangunan asli di bangun pada tahun:

a b c d

Bangunan Induk Bangunan Samping G a r a s i T e r a s dll

(5) Luas M2

(6) Harga Per M2 Rp. Rp. Rp. Rp.

II Tambahan Perluasan dilaksanakan pada tahun: a b c d

B


Rp. Rp. Rp. Rp.


TANAH

Rp. Rp. Rp. Rp.

% x Rp. % x Rp. % x Rp. % x Rp.

= Rp. = Rp. = Rp. = Rp.

Rp. Rp. Rp. Rp.

=Rp. =Rp. =Rp. =Rp.

=Rp. =Rp. =Rp. =Rp.

% x Rp. % x Rp. % x Rp. % x Rp.

= Rp. = Rp. = Rp. = Rp.

Rp. Rp. Rp. Rp.

=Rp. =Rp. =Rp. =Rp.

=Rp. =Rp. =Rp. =Rp.

Rp. % x Rp. = Rp. Rp. % x Rp. = Rp. Rp. % x Rp. = Rp. Rp. % x Rp. = Rp. Jumlah harga taksiran BANGUNAN

Rp. Rp. Rp. Rp.

=Rp. =Rp. =Rp. =Rp.

=Rp. =Rp. =Rp. =Rp. =Rp.

Rp. Rp. Rp. Rp. dengan biaya :

Rp. Rp. Rp. Rp. Status Hak - Akte: Sertipikat:

(9) Harga taksiran (Rp)

(8) Penyusutan (%;Rp)

dengan biaya:

III Perbaikan Perombakan dilaksanakan pada tahun: a b c d

(7) Harga Bangunan

Luas M2

Harga Per M2

Harga taksiran ganti - rugi TANAH

Jumlah harga taksiran BANGUNAN dan TANAH Dengan huruf:

Panitia Penaksir

( ………………..)

=Rp. =Rp.

PETUNJUK CARA MENGISI LAMPIRAN BERITA ACARA PENILAIAN HARGA RUMAH NEGERI • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • • •

Hdno terdapat dalam kartu legger Bangunan asli dibangun pada tahun: ……………………………. (tahun pembangunannya) Tambahan/Perluasan dilaksanakan pada tahun : …………………………………………. (tahun pelaksanaan), dengan biaya : ………………………………. (sendiri atau Negara) Perbaikan /perombakan dilaksanakan pada tahun: ………………………………………(tahun pelaksanaan), dengan biaya: ………………………………..(sendiri atau Negara) dan pada waktu melaksanakan Bila dilaksanakan dengan biaya sendiri Tambahan/Perluasan/Perombakan seizin Instansi yang berwenang, maka dalam penaksiran haarga, bagian-bagian tersebut tidak diperhitungkan: sebaliknya bila dibiayai oleh Negara, bagian-bagian tersebut diperhitungkan. Kolom (1) jelas. Kolom (2) jelas. Kolom (3) diisi dengan : P artinya Permanen. SP artinya Semi Permanen D artinya Darurat Kolom (4) diisi dengan : B artinya Baik R artinya Rusak RS artinya Rusak sama sekali Kolom (5) diisi dengan : luas tiap-tiap bagian Bangunan Kolom (6) diisi dengan : harga bangun per M2 pada saat bangunan tersebut ditaksir dengan mengingat kondisi pada kolom (3) dan (4) Kolom (7) diisi dengan : luas (5) dikalikan dengan harga per M2 (6) Kolom (8) diisi dengan : persetasi penyusutan yang sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Keuangan Nomor: 211/KPTS/1974 Kep 1189/MK/IV/8/1974. 1 14 % per tahun untuk bangunan Permanen ) 3 % per tahun untuk bangunan Semi Permanen ) dengan maksimum penyusutan ……% 7 % per tahun untuk bangunan Darurat ) dikalikan dengan harga bangunan (7). Kolom (9) diisi dengan : harga bangun (7) dikurangi penyusutan (8) Jumlah harga taksiran bangunan diisi dengan . jumlah harga taksiran tiap-tiap bagian bangunan Hak diisi dengan : pakai atau guna bagunan atau milik Akte diisi dengan : Nomor dan tanggal Sertipikat diisi dengan : Nomor dan tanggal Luas tanah jelas Harga per M2 tidak jelas Harga taksiran ganti rugi atas tanah adalah luas tanah dikalikan dengan harga taksiran Jumlah harga taksiran Bangunan dan Tanah adalah: Jumlah harga taksiran Bangunan ditambah dengan Jumlah harga taksiran tanah.

BERITA ACARA PENILAIAN HARGA TAKSIRAN PENJUALAN RUMAH NEGERI DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA NOMOR : ……………………………… Pada hari ini : ………………………………. tanggal ……………………., kami Panitia Penilai harga taksiran penjualan rumah negeri golongan III dan ganti rugi atas tanahnya untuk ………………………… yang diangkat dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: ………………………… tanggal ………………………………………. 1. 2. 3.

sebagai Ketua merangkap Anggota sebagai Anggota sebagai Anggota

telah meneliti dan menilai Berita Acara penaksiran harga rumah negeri golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya yang dilakukan oleh Panitia Penaksir Wilayah: ……………………………. (………………….) Nomor ………………………………………………….. tanggal ………………... pada rumah dan tanah yang terletak: J a l a n B l o k Kecamatan Kabupaten/Kodya Huruf daftar nomor Didirikan tahun

: …………………………………………… : …………………………………………… : …………………………………………… : …………………………………………… : …………………………………………… : ……………………………………………

dengan harga taksiran R u m a h Ganti rugi atas tanah Jumlah (dibulatkan).

: Rp. ………………………..( ………………………. ………………………) : Rp. ………………………..(……………………….. ……………………… : Rp. ………………………..(……………………….. ………………………

Dengan ini berpendapat bahwa menurut penelitian dan penilaian kami: a. Nilai rumah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersangkutaan pada waktu penjualan b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan c. Harga penilaian kami: R u m a h Ganti rugi atas tanah Jumlah (dibulatkan).

: Rp. ………………………… .……(……………………………… ……………………………… : Rp. ………………………..………(……………………………… ……………………………… : Rp. ………………………..………(………………………………. …………………………….…

untuk dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut diatas.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya. Panitia Penilai: Nama 1. ………………………………………….. 2. ………………………………………….. 3. …………………………………………..

Tanda tangan, ( …………………………………………) ( …………………………………………) ( …………………………………………)

LAMPIRAN : Berita Acara Penilaian Nomor : ………………………………… Tanggal : …………………………………. Perhitungan Harga Rumah Negeri Jalan : …………………………………………………………………………. Hdno. : ……………… (4) (1) (3) (5) (6) (9) (2) (7) (8) Konstruksi Keadaan Luas Harga/M2 Harga Bangunan Penyusutan Harga penilaian (P.SP.D) (B,R.RS) M2 Rp. Rp. (% Rp.) (Rp.) A I

Bangunan asli dibangun pada tahun: ………………………………………………..

a b c d II a b c d III a b c d

B.

Status: Hak-akte: Sertipikat:

TANAH

:…………………………… :…………………………… :……………………………

Jumlah harga penilaian rumah Rp. ………………………………… Harga per M2 Harga penilaian ganti rugi atas tanah Rp.

Luas M2

Jumlah harga B4enilaian rumah dan ganti rugi atas tanah (dibulatkan) Rp. ………… + Rp. ……… = Rp. ……………….( ………….………..) Dengan huruf ( …………………………………………………………………………………………………………………………………...………) Panitia Penilai: Ketua, (

)

Anggota,

(

Anggota,

)

(

Sekretaris

)

(

)

Contoh : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI : ………………………… KEPALA JAWATAAN GEDUNG2 NEGARA DAERAH : ………………………... Kepada Yth, Sdr. Direktur Tata Bangunan Jalan Kramat Raya No. 63 di JAKARTA SURAT – PENGANTAR,Nomor Tanggal

: :

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat berkas permohonan membeli rumah Negeri berikut berita acara penaksiran dan berita acara penilaian (semuanya rangkap dua) untuk bahan pertimbangan dan keputusa persetujuannya sebagai berikut: Nomor Urut

Nomor dan tanggal agenda penerimaan permohonan

Nama Pemohon

Alamat rumah yang dimohon

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI : ………………………… KEPALA JAWATAAN GEDUNG2 NEGARA DAERAH : ………………………... ( ………………………………….) . -

Contoh: DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT TATA BANGUNAN JALAM KRAMAT RAYA NO. 63 JAKARTA Nomor Lampiran Perihal

Jakarta,

1975 .-

: : 1 (satu) salinan surat keputusan Direktur Tata Bangunan 1 contoh surat pernyataan : Keputusan penjualan dan penetapan Harga penjualan rumah beserta Ganti rugi atas tanahnya.-

Berkenan dengan permohonan Saudara yang diterima ---------------------------------------tanggal :----------------- Nomor : ---------------------------- untuk membeli rumah Negeri yang dewasa ini Saudara tempati, dengan ini diberitahukan sebagai berikut: 1. Setelah berkas permohonan Saudara disertai berita acara penaksiran dari Panitia Penaksir dan berita acara penilaian dari panitia penilai disampaikan kepada kami untuk memperoleh petimbangan putusan, maka dengan surta keputusan Direktur Tata Bngunan Nomor: -----------------------------, Tanggal: ------------------------- (salinan terlampir) rumah Negeri Golongan III (tiga) yang dewasa ini Saudara tempati dapoat dijual kepada Saudara dengan harga Rp. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------) 2. Perjanjian sewa beli antara -------------------------------------dengan Saudara baru dapat dibuat setelah Saudara melakukaan penyetoran angsuran pertama sebesar --------------------------50 % x Rp------------------------ = Rp--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kepada Kas Negara ------------------ Penyetoran angsuran pertama ini harus Saudara lakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung tanggal surat Keputusan Direktur Tata Bangunan terlampir. Sisanya yaitu sebesar Rp------------------------------------------- (---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------) diangsur dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, sedikit2-nya dengan angsuran bulanan yang sama sebesar Rp-------------------------------------------------------(--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Atas kehendak Saudara, Saudra dapat membayar angsuran untuk bulan yang sedang berjalan sekaligus dengan beberapa angsuran untuk bulan2 berikutnya dengan catatan angsuran terakhir sebesar Rp--------------------------------------------------------------------------------------------------------(--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------) baru dapat dilunasi pada bulan terakhir masa berlakunya perjanjian sewa beli rumah.

Demikian agar Saudara maklum dan segera menghubungi kepala Jawatan Gedung2 negara Daerah/Kepala Dinas Pekerjaan Umum : ……………………………………………………. untuk penjelasan seperlunya dengan menyampaikan pernyataan seperti contoh terlampir.

A.N. DIREKTUR TATA BANGUNAN, Kepala Dinas Eksploitasi, ( D. SITORUS S.H)

TEMBUSAN disampaikan kepada: 1. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta 2. Bapak __________________________ 3. Kepala kantor Bendahara Negara 4. Kepala Jawatan Gedung2 Negara Daerah

Contoh: KEPUTUSAN DIREKTUR TATA BANGUNAN NOMOR : ………………………… Tentang PERSETUJUAN DAN PEMBERIAN KUASA PENJUALAN RUMAH NEGERI GOLONGAN III BESERTA GANTI RUGI ATAS TANAHNYA TERLETAK DI JALAN HDNO.AA

BESERTA PENETAPAN HARGA PENJUALANNYA. DIREKTUR TATA BANGUNAN

MENIMBANG

: 1. bahwa permohonan membeli rumah Negeri atas nama Saudara ……..………. untuk membeli rumah Negeri Golongan III yang dewasa ini ditempatinya terletak di Jalan………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………Hdno…………………….. yang disampaikan oleh Kepala Jawatan Gedung2 Negara Daerah Jakarta di Jakarta beserta Berita Acara Penaksiraan dari Panitia Penaksir Wilayah…………Jakarta………Nomor : ……………………………. Tanggal : ………………………. Dan Berita Acara Penilaian dari Panitia Penilai Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : ………………. Tanggal …………………dengan surat pengantarnya Nomor : …………………………tanggal …………………telah memenuhi Syarat. 2. bahwa menurut penelitian, rumah yaang dimohon adalah rumah Negeri Golongan III yaang telah berumur 10 tahun lebih, tidak dalam sengketa dan status tanahnya adalah tanah Negara, maka rumah tersebut rtelah memenuhi syarat untuk dijual beserta ganti rugi atas tanahnya berdasarkan Undang2 No. 72 Tahun 1957, jis, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1974 dan Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1974 3. bahwa berdasarkan taksiran harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya yang ditetapkan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai tersebut diatas, Direktur Tata Bangunan telah menentukan pedoman penetapan harga penjualan rumah beserta ganti rugi atas tanahnya dengan surat Nomor : ……………………..tanggal …………………….

MENGINGAT

: 1. 2. 3. 4.

Undang-undang No. 72 Tahun 1957 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1974 Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 1974 Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Keuangan Nomor : 211/KPTS/1974 KEP-1189/MK/IV/8/1974 tanggal 22 Agustus 1974 5. Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 2/25/KPTS/CK/1974 tanggal 25 September 1974 MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERTAMA

: Menyetujui penjualan rumah Negeri Golongan III (tiga) beserta ganti rugi atas tanahnya terletak di ………………………………………………..dengan cara sewa beli kepada Saudara ………………………………………. dengan harga

rumah Rp. ………………..(…………………………………….) dan ganti rugi atas tanahnya Rp. …………………………………………..(………………. …………………………………………………………………………………) sehingga seluruhnya menjadi Rp……….………………………………….. yaitu sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga taksiran yang telah ditetapkan sebagai pedoman penetapan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanahnya dengan ketentuan pembayaran: angsuran pertama sebesar 50% (lima puluh perseratur) dari Rp.………………………………(……………………………………………… ……………………………………………………………………………..…....) harus disetorkan ke Kas Negara……………………………………..oleh Saudara………………………….pada saat perjanjian sewa beli ditanda tangani. Sisanya yaitu sebesar Rp. ……………………………(………………………… ………………………………………………………………………………..…) diangsur dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, sedikitnya dengan angsuran bulanan yang sama sebesar Rp………………………………………... (……………………………..………………………….. …………………..) dengan catatan, angsuran terakhir sebesar Rp……….………………………….. baru dapat dilunasi pada bulan terakhir masa berlakunya perjanjian sewa beli rumah. KEDUA

: Menunjuk dan memberi kuasa kepada Saudara Kepala Jawataan Gedunggedung Negara Daerah Jakarta di Jakarta untuk melakukan penjualan rumah Negeri tersebut kepada Saudara ………………………………dengan perjanjian sewa beli menurut contoh perjanjian sewa beli yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Keuangan Nomor: 211/KPTS/1974 KEP-1189/MK/IV/8/1974 tanggal 22 Agustus 1974 dan menyampaikan perjanjian sewa beli tersebut kepada: a. lembar kesatu yang dibubuhi bea materai diberikan kepada pihak kedua b. lembar kedua yang dibubuhi bea materai dan lembar ketigaa disimpan oleh pihak kesatu (kepala Jawatan Gedung2 Negara Daerah jakarta di Jakarta) c. lembar keempat dan kelima diberikan kepada Direktur Tata Bangunan d. lembar keenam diberikan kepada Saudara Kepala K.B.N, Jakarta untuk dasar penagihan pembayaran e. lembar ketujuh dan kedelapan diberikaan masing2 kepada Badan Pemeriksa Keuangan di Jakartaa dan Direktur Jenderal Moneter di Jakarta

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahw segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari ternyataa terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Pada tanggal

: :

J A K A R T A

DIREKTUR TATA BANGUNAN. ( IR. AZHAR ) , -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada: 1. Yth, Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta 2. Yth, Direktur Jenderal Anggaraan di Jakarta 3. Yth, Direktur Jenderal Pengawas Keuangan di Jakarta 4. Yth, Direktur Jenderal Moneter di Jakarta 5. Yth, Sekretaris Jenderal Departemen P.U.T.L di Jakarta 6. Yth, Inspektur Jenderal Departemen P.U.T.L di Jakarta 7. Yth, Direktur Jenderal Cipta Karya di Jakarta 8. Yth, Inspektur Keuangan dan Administrasi Dep. P.U.T.L. di Jakarta 9. Yth, Kepala Kantor Bendahara Negara di Jakarta 10. Yth, Kepala Kantor Kas Negara di Jakarta 11. Yth, Direktur Tata Bangunan di Jakarta 12. Yth, Kepala Seksi Persewaan Dinas Eksploitasi Dit, Tata Bangunan di Jakarta 13. Yth, Kepala Seksi pendaftaran Dinas Eksploitasi Dit, Tata Bangunan di Jakarta 14. Yth, Kepala Seksi Ur. Tanah Dinas Eksploitasi Dit. Tata Bangunan di Jakarta 15. Yth, Kepala Jawatan Gedung2 Negara Daerah Jakarta di Jakarta 16. Yth. …………………………………………………………… 17. Yth. Sdr ………………………………………………..

CONTOH ………………tanggal…………..19…… Nomor Perihal

: : Pernyataan membeli rumah Kepada Yth, Sdr. Direktur Tata Bangunan Melalui: Kepala Jawatan Gedung2 Negara Daerah Jakarta, Jalan Kramat Raya No.63 di J A K A R T A.Dengan hormat,

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor: ………………………………………. tanggal:……………………….beserta lampirannya yaitu salinan surat keputusan Direktur Tata Bangunan Nomor : ……………………tanggal: ……………………….dengan ini kami nyatakan sebagai berikut: 1. Menyetujui membeli rumah Negeri Golongan III yang dewasa ini kami tempati dengan harga yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Saudara tersebut. 2. Sanggup melakukan pembayaran angsuran pertama minimum sebesar 50% daari harga penjualan yang ditetapkan yaitu 50% x Rp. ……………………………………………..= Rp…………………….selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung tanggal surat keputusan Saudara termaksud. 3. Memenuhi segala persyaratan/ketentuan dalam pelaksanaan penjualan. Demikianlah pernyataan ini kami buat untuk mendapatkan penyelesaian selanjutnya.

Hormat kami, Materai Rp.25,(………………….)

TEMBUSAN disampaikan kepada: 1. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta 2. Bapak Menteri ………………… 3. Kepala kantor Bendahara Negara di Jakarta.

1974. TENTANG

Recommend Documents