BAB
II
TINJAUAN OMUM
2.1. TINJAUAN PEMERINTAHAN PEMBANTU BUPATI 2.1.1. Kebijaksanaan Yang Diambil
Berdasarkan
Undang-undang nomor 5 tahun
1974
tentang
pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pelaksanaan
pemer
intahan di daerah pada dasarnya di laksanakan dengan.2 a. Azas Desentralisasi, dengan memperhatikan pengarahan yang diberikan oleh GBHN.
b. Azas
Dekonsentrasi, diarahkan pada peningkatan
dan
pemantapan fungsi Kepala Wilayah.
c. Azas
Medebewend (tugas pembantuan), dengan
katkan
pelaksanaan koordinasi baik secara
meningvertikal
maupun horizontal secara melembaga.
2.1.2. Pengert ian-pengert ian a.
Desentralisasi
Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan
dari
pemerintah atau daerah tingkat atasnya
kepada
daerah yang menjadi urusan rumah tangganya. b.
Dekonsentrasi
Dekonsentrasi
adalah
pelimpahan
wewenang
pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala
vertikal
di
Bupati.
Instansi
tingkat atasnya kepada Pejabat-Pejabat
2. UU. RI. no 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok han
dari
daerah, buku memori kegiatan
di
pemerinta
kantor
Pembantu
Daerah.
c.Medebewend (Tugas Pembantuan)
Medebewend
Daerah
adalah
membantu
urusan
pemerintahan
yang meliputi bidang-bidang ketentraman
ketertiban,
urusan
politik,
pemerintahan
koordinasi
lainnya
pengawasan
yang
tidak
dan dan
termasuk
dalam tugas suatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah.
d. Wilayah Pembantu Bupati
Wilayah
Pembantu
Bupati
disebut
Wilayah
yang
merupakan lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan
pelaksanaan tugas pemerintah
umum
di Daerah.
2.2. KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN PEMBANTU BUPATI 2.2.1.
Landasan Hukum
Landasan
hukum dari pembentukan
pemerintah
Pembantu
Bupati adalah :'J
a. Undang-undang 1945 pasal 18 yang menyatakan berikut
sebagai
:
1. Daerah Indonesia dibagi dalam daerah Propinsi dan daerah
Propinsi dibagi
pula dalam
daerah
yang
lebih kecil.
2. Daerah
itu bersifat otonom atau bersifat
administrasi belaka, yang pengaturannya
3. Prasetya,
Olah
Sakti
Bhakti
Prasa
Propinsi
daerah ditetap-
Daerah
Tingkat I Jawa Tengah.
10
kan dengan Undang-undang.
3. Di daerah yang bersifat otonom diadakan
Badan
Perwakilan Daerah, karena di daerahpun pemerinta han
akan bersendi
atas dasar permusyawaratan.
b. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Propin si Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah ditetapkan adanya jabatan Pembantu Bupati/Walikotamadya sebagai dimaksud tentang
pasal
73 Undang-undang no
5 tahun
pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,
1974 Berda
sarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal
20
Mei 1975 No. Pern. 7/6/18 ditetapkan bahwa wewenang, tugas dan kewajiban Pembantu Bupati/Walikotamadya adalah membantu Bupati/Walikotamadya dalam melakukah tugas
koordinasi
dan pengawasan
tugas-tugas Pemerintahan
Umum,
oleh Kepala Wilayah yang lebih nya
yang
meliputi
ketertiban,
politik,
Instansi
yang dilaksanakan
rendah
bidang-bidang
koordinasi
urusan pemerintah lainnya yang
sesuatu
atas pelaksanaan
tingkatan-
ketentraman
dan
pengawasan
dan
tidak termasuk dalam
dan tidak termasuk
urusan
rumah
tangga Daerah.
2.2.2. Tujuan Peaerintahan Pembantu Bupati
Pada dasarnya tujuan dari pemerintah Pembantu Bupati sama dengan tujuan Negara atau Pemerintah Pusat, yang
didalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas, kewajiban,
wewenang dan
tanggung
fungsi,
jawab yang diberikan
kepada pemerintah Pembantu Bupati. Tujuan tersebut dirumus-
11
kan kedalam urusan-urusan pemerintahan Pembantu Bupati meliputi
a.
yang
:
Urusan Keamanan dan Ketertiban
Dengan
terselenggaranya urusan-urusan keamanan
dan
ketertiban ini dimaksudkan untuk menjamin kelancaran
jalannya daerah
pemerintahan pada umumnya dan
pada
khususnya, baik
dalam
pembangunan
segi
materiil
maupun spirituil. Pada pelaksanaannya, agar tercapai tujuan tersebut maka dengan mengikut sertakan
semua
unsur
keamanan
(baik
fisik
maupun
mental)
masyarakat
yang
terorganisir
dan ketertiban
umum
juga partisipasi
di dalam lembaga-lembaga
kemasyaraka-
t an .
b. Urusan Kemakmuran dan Kesejahteraan Bertujuan
yang
menjamin
tercapainya
bagi
untuk tercapainya suatu taraf
untuk
hidup
kesejahteraan
layak
dan
menjamin
materiil
dan
spirituil
masyarakat. Kebijaksanaan ini
usaha-usaha
kemakmuran
diarahkan
mewujudkan, membina, memelihara,
pada memu-
lihkan dan mengembangkan rasa kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual, yang meliputi rasa
keselamatan,
keamanan dan
ketentraman
batin, melalui perencanaan dan pelaksanaan
lahir
program-
program di segala bidang.
c. Urusan Pemerintahan Pembantu Bupati
Memeiliki pengertian dan maksud untuk mengefektifkan
dan
mengefisiensikan
usaha-usaha
untuk
mencapai
12
tujuan,
dalam
hal ini
adalah
tujuan
Pembangunan
Nasional.
2.2.3. Pedoman
Susunan Organisasi
Dan Tata
Kerja
Kantor
Pembantu Bupati/Walikotamadya 2.2.3.1. Landasan Hukum
a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 132 tahun 1978
1. Menimbang
Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan
berdaya
guna
pelaksanaan
tentang
pemerintahan dan
dan
berhasil
Undang-undang
pembangunan
guna nomer
dan 5
Pokok-pokok pemerintah di
secara
sebagai
tahun
Daerah
1974
perlu
menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang
Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja
kantor
Pembantu Bupati/Walikotamadya. 2. Mengingat
- Undang-undang RI nomer 5 tahun 1974 pokok-pokok Pemerintah
- Keputusan
Presiden
RI
di Daerah.
nomer
tentang Pokok-pokok Organisasi
- Keputusan
Presiden
RI
tentang
nomer
44
tahun
1974
Departemen.
45
tahun
1974
tentang Susunan Organisasi Departemen.
- Keputusan
Menteri Dalam Negeri nomer 94
tahun
1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata
kerja
Departemen Dalam Negeri.
13
- Keputusan Menteri Dalam Negeri nomer 362
tahun
1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah
Daerah
dan Wilayah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri nomer 130 1978
tentang
Tata
kerja Sekretariat Wilayah/Daerah
II,
Pedoman Susunan
tahun
Organisasi
dan
Tingkat
Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan
Sekretariat
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Tingkat II.
3.
Memperhat ikan
Persetujuan
Negara
Menteri Negara
dalam suratnya Nomer
Penertiban
Aparatur
B-866/I/MENPAN/7/78
tanggal 31 Juli 1978. 4.
Menetapkan
Keputusan
Menteri Dalam Negeri
tentang
Pedoman
Susunan Organisasi dan Tata kerja kantor Pembantu Bupa t i/Wa 1 i ko tama dya.
Surat
Keputusan
Gubernur Kepala Daerah
Jawa-Tengah Nomer. OP. 1.
Tingkat
I
275/1979.
Menimbang
Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran
penye-
lenggaraan
secara
pemerintah
dan
pembangunan
berdayaguna dan berhasilguna dan sebagai pelaksa naan
Undang-undang
Pokok-pokok
Nomer 5 Tahun
1974
tentang
Pemerintahan di Daerah, perlu
mene
tapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa
Tengah
tentang
Susunan
Organisasi
dan
14
Tatakerja Kantor Pembantu Bupati atau Walikotama-
dya Kepala Daerah Tingkat 2.
II Se Java Tengah.
Mengingat
- Undang-undang Republik Indonesia Nomer 5 1974
tentang
Pokok-pokok
Tahun
Pemerintahan
di
Daearah.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
44
Organisasi
Departemen.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer
Tahun 1974
45
tentang Susunan Organisasi Departe
men .
- Keputusan
1975
Menteri Dalam Negeri Nomer 94
tentang Susunan Organisasi dan
Tahun
Tatakerja
Departemen Dalam Negeri.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 362 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah
Tahun Daerah
dan Wilayah.
- Keputusan 1978
Menteri Dalam Negeri Nomer 130 Tahun
tentang
Tatakerja
Pedoman Susunan
Sekretariat
Organisasi
Wilayah/Daerah
dan
Tingkat
II, Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Tingkat II.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 132 1978
tentang
Pedoman Susunan
Tatakerja Kantor Pembantu
Tahun
Organisasi
dan
Bupati/Walikotamadya
15
Kepala Daerah.
- Peraturan Jawa
Daerah
Propinsi Daerah
Tingkat
I
Tengah Nomer 4 Tahun 1977 tentang Susunan
Organisasi
dan
Wilayah/Daerah
Tatakerja
Sekretariat
Propinsi Daerah Tingkat
I
dan
Sekretariat DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 3.
Memperhatikan
Usui ah
para Bupati/Walikotamadya
Tingkat
Kepala
Daerah
II Se Jawa Tengah tentang Susunan
nisasi
dan
Tatakerja
Bupati/Walikotamadya
serta
Kantor
Orga
Pembantu
perincian
wilayah
kerjanya.
4.
Menetapkan
Keputusan Tengah
Kantor
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
tentang Susunan Organisasi dan
Pembantu
Jawa
Tatakerja
Bupati/Walikotamadya
Kepala
Daerah Tingkat II Se Jawa Tengah.
2.2.3.2. Pola Organisasi Pemerintahan Pembantu Bupati
Perangkat terdiri dari
4)
pemerintahan
Bupati/Walikotamadya
:
a.
Sub Bagian Tata
b.
Seksi Pemerintahan
c.
Seksi Pembangunan
Prasetya,
Pembantu
olah
Usaha
sakti bhakti
prasa
Propinsi
Daerah
Tingkat I Jawa Tengah.
16
2.2.3.3. Susunan
Organisasi
dan
Tatakerja
Pemerintahan
Pembantu Bupati
A. Tatakerja Pemerintahan Pembantu Bupati 1.
Pembantu Bupati a.
Ketua
Umum
Pembantu
Bupati/Walikotamadya adalah
Pemerintah
dan
Pusat dalam
bertugas
Kepala
rangka
membantu
Daerah
pejabat
dekonsentrasi
Bupati/Walikotamadya
Tingkat
II
dalam
kedudukan
selaku Kepala Wilayah Kabupaten/Kotamadya. Jabatan Pembantu Bupati/Walikotamadya ditetap
kan
oleh
dengan usul
Gubernur Kepala
Daerah
Tingkat
pcrsetujuan Menteri Dalam Negeri Bupati/Walikotamadya
Kepala
I
atas Daerah
Tingkat II dengan mempertimbanqkan :
- Ruang
lingkup tugas dan beban
kerja
aneka ragam urusan pemerintahan dan
gunan
yang
menjadi
tanggung
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
serta pemban
jawab Tingkat
II yang memerlukan penyelesaian;
- Keadaan geografi, luas wilayah
dan
keadaan
- Pelaksanaan koordinasi dalam rangka
memaju-
penduduk;
kan, pengembangan, peningkatan dan usaha untuk
menjamin
tercapainya daya guna dan hasi1
guna;
- Ketepatan
rentang
kendali
dalam
rangka
17
•koordinasi
dan
pengawasan
pemerintahan dan
b.
penyelenggaraan
pelaksanaan pembangunan.
Kedudukan? Tugas dan Fungsi
Adapun kedudukan Pembantu Bupati/Walikotamadya adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang berada di bawah
dan bertanggung jawab
langsung
kepada
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Tugas
yang
atau
dibebankan
pada
Walikotamadya
Pembantu
adalah
II.
Bupati
membantu
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat
dalam mengkoordinasikan, penyelenggaraan nan
yang
mengawasi dan membina
pemerintah
di1aksanakan
umum dan
oleh
pembangu
Camat
dalam
lingkungan wilayah kerjanya dan urusan
intah asas
lainnya
dalam
rangka
pemer
penyelenggaraan
dekonsentrasi.
Untuk menyelenggarakan
tugas tersebut Pembantu
Bupati/Walikotamadya mempunyai fungsi berikut
sebagai
:
- Melaksanakan pembinaan dan
II
koordinasi,
atas jalannya
pengawasan
dan
pemerintahan
umum
pembangunan;
- Menyelenggarakan
kegiatan
perumusan kebijaksanaan
dalam
rangka
pelaksanaan;
- Melaksanakan tugas—tugas lain yang diberikan oleh Tingkat
Bupati/Walikotamadya
Kepala
Daerah
II.
18
2.
Sub.
Bagian Tata Usaha
Adapun
tugas dari sub bagian tata
usaha
bertugas menyelenggarakan pembinaan
terhadap
seluruh
Pembantu
unsur dalam
Bupati/Walikotamadya
adalah
administrasi
lingkungan dan
kerja
memberikan
pelayanan teknis dan administratip kepada Pemban tu Bupati/Walikotamadya.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sub
bagian
tata usaha mempunyai fungsi :
- Melakukan urusan
surat menyurat, kearsipan dan
1aporan;
Melaksanakan urusan kepegawaian, urusan
keuan-
gan, urusan rumah tangga dan perjalanan dinas.
Dalam sub bagian tata usaha terdiri dari a.
Urusan
:
Umum
Bagian
urusan
umum
urusan
surat
urusan
keuangan,
persoalan
bertugas
menyurat,
melaksanakan
urusan
urusan
rumah
kepegawaian,
tangga
dan
dinas.
b. Urusan Pelaporan
Pada
bagian urusan pelaporan mempunyai
mengumpulkan
data-data
hasil
tugas
pelaksanaan,
mempersiapkan dan menyusun 1aporan. 3.
Seksi Pemerintahan
Seksi
pemerintahan
pelayanan
koordinasi,
staf
mempunyai
dalam
pengawasan
tugas
rangka
dan
memberikan
penyelenggaraan
pembinaan
terhadap
19
pelaksanaan pemerintahan dalam lingkungan wilayah kerjanya berdasarkan pedoman yang diberikan Pembantu
Bupati/Walikotamadya
perUandang—undangan yang
Untuk
- Mempersiapkan,
tugas
fungsi
tersebut
mengolah dan
han
umum
pengawasan dan
serta
menyusun
koordinasi,
Seksi
a.
Sub
Seksi
b.
Sub
Seksi
Pada
bagian
hasil-hasil
Pemerintahan Pemerintahan
Sub
Seksi
Bertugas
terdiri
dari
seksi
pemerintahan
memiliki
Sub
Seksi
Memiliki
lain
:
Pemerintahan
Umum
melaksanakan
pembinaan
pemerintahan
sub
tugasnya sesuai dengan
yang dibebankannya yang antara
pengawasan dan
b.
:
Umum
seqala
kegiatan dalam rangka pelaksanaan
raan
pembinaan
Ketertiban
tertera sebagai berikut a.
dan
pelaksa
ketertiban.
seksi—seksi yang menangani
tugas—tugas
penyelenggaraan
pembinaan pemerinta
pengawasan
pemerintahan umum dan Susunan
rencana
ketertiban.
- Mengumpulkan dan menyusun naan
seksi
:
dan program kerja dalam rangka koordinasi,
peraturan
berlaku.
menyelenggarakan
pemerintahan mempunyai
dan
oleh
usaha
dana
koordinasi,
terhadap penyelengga
umum.
Ketertiban
tugas untuk
melaksanakan
seqala usaha
:0
dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan koordin
asi, pengawasan dan pembinaan terhadap
penye
lenggaraan ketertiban umum.
4.
Seksi Pembangunan
Pada Seksi Pembangunan ini mempunyai
tugas yaitu
memberikan pelayanan staf dalam rangka penyeleng garaan
koordinasi,
pengawasan
dan
pembinaan
terhadap pelaksanaan pembangunan dalam linakunqan
wilayah kerjanya berdasarkan pedoman yang diberi kan
oleh
Pembantu
Bupati/Walikotamadya
dan
peraturar. perUndang-undangan yang berlaku. Untuk
menyelenggarakan
tugas
tersebut
Seksi
Pembangunan mempunyai fungsi :
- Mempersiapkan,
mengolah dan
menyusun
dan program kerja dalam rangka koordinasi, naan
rencana
penyelenggaraan
pengawasan dan pembinaan
pembangunan
perekonomian
pelaksa
serta
sosial
budaya.
- Mengumpulkan dan menyusun hasil-hasil naan
koordinasi, pengawasan
terhadap
serta
pembangunan perekonomian
pelaksa pembinaan
dan
sosial
budaya.
Adapun dari
a.
susunan
dari Seksi
Pembangunan
terdiri
:
Sub Seksi
Perekonomian
Bertugas
untuk melaksanakan seqala usaha
kegiatan dalam rangka pelaksanaan
dan
koordinasi.
pengawasan dan pembinaan terhadap penyelengga raan pembangunan perekonomian
b. Sub Seksi Sosial Budaya
Bertugas melaksanakan segala usaha dan tan
dalam
rangka
pelaksanaan
kegia
koordinasi,
pengawasan dan pembinaan terhadap penyelengga raan pembangunan dibidang sosial budaya.
B. Struktur Organisasi Kantor Pembantu Bupati/Walikota madya
KANTOR PEMB.
|
BUPATI/
j
WALIKOTAMADYA
URUSAN UMUM
SUB
BAGIAN
TATA
USAHA
URUSAN
PELOPQRAN
SEKSI
SEKSI
PEMERINTAHAN
PEMBANGUNAN
T 1 1
SUB
SEKSI
SUB
SEKSI
SUB
SEKSI
SUB
SEKSI
PEMERINTAHAN UMUM
KETERTIBAN
PEREKONOMIAN
SOSIAL
SKEMA ; II
SUM3ER: PRASETYA, OLAH SAKTI 3HAKTI PRASA PROPINSI L7\ERAH TINGKAT I, JAWA TENGAH.
BUDAYA
2.3.
MASYARAKAT
2.3.1.
SEBAGAI UNSUR YANG DILAYANI
Pengert ian
Masyarakat
merupakan sekumpulan manusia
pada
lingkup
daerah/wilayah tertentu yang hidup dengan aturan-aturan/tata
nilai
sehingga terjadi interaksi/hubungan
antara
individu
pembentuknya karena adanya tuntutan akan pemenuhan kebutuhan hidupnya.
Apabila ditinjau dalam kaitannya dengan sistem pemerin tahan
yang
ada,
masyarakat
merupakan
unsur
terbentuknya
suatu pemerintahan atau pembentuk bangsa/negara, selain
masyarakat menjadi obyek pelayanan dari sistem tersebut.
antara
Disini dapat terlihat
adanya hubungan
yang
erat
unsur
Ada beberapa sebab yang mend adikan pemerintah
berhubungan dengan masyarakat, a.
pemerintahan
sistem pemerintahan dengan masyarakat sebagai
yang dilayani.
itu
antara lam
:
Organ is
Hubungan
timbul karena pemerintah berasal dari
dan
merupakan bagian integral dari masyarakat. b.
Fungsional
Terjadi
hubungan karena fungsi pemerintah
masyarakat dan sebaliknya, antara
keduanya.
akan berarti,
5)
Drs.
Indonesia,
Taliziduhu hal 42.
terhadap
ada hubungan timbal balik
Tanpa masyarakat pemerintah
tidak
demikian juga sebaliknya.
Ndraha,
Metodologi
Pemerintahan
c.
Ideal
Antara
masyarakat dan pemerintah memiliki
kesatuan
tujuan yaitu tujuan Nasional.
2.3.2.
Pola Gerak Dan Distribusi Masyarakat
Untuk
melangsungkan
hidupnya
masyarakat
menuntut
bermacam-macam kebutuhan yang sangat kompleks dengan tingkat
kepentingan lainnya
berbeda antara individu yang satu
sesuai
berkembang pemenuhan
memenuhi
timbul
dengan tingkat
sosialnya.
Dengan
dan pesatnya kemajuan jaman maka kebutuhan
tuntutan
suatu
masyarakat
akan kebutuhan-kebutuhan
dengan
gerak
dan
yang
semakin
tuntutan
akan
usaha
untuk
semakin meningkat. Dalam
aktifitas
sesuai
dengan
tersebut
maka
penyebaran/distribusi
penyebaran
fasilitas-fasilitas
pelayanan yang ada, sehingga pola pergerakan dan
penyebaran
masyarakat
penyebaran
akan
fasilitas/pola-pola
membentuk
ruang
fisik
pola-pola
tertentu.
Demikian
sebaliknya, suatu usaha penataan dan pengembangan fisik
ruang
dapat
mengarahkan dan
membentuk
juga
pola-pola tumbuh
dan
berkembangnya masyarakat.
Dalam dengan
menciptakan/mengembangkan
mempertimbangkan
pelayanan
serta
penempatan
pola
ruang
fasilitas-fasilitas
harus memahami pola pertumbuhan
pergerakan masyarakat, sehingga akan tercipta suatu
rasan
antara
pola tata ruang fisik
fisik
tertentu
dan
pola
kesela-
dengan
pola
berkembang,
maka
kemasyarakatan yang ada.
2.3.3. Tuntutan Kebutuhan Masyarakat
Sistem
kemasyarakatan
yang semakin
24
tuntutan
kebutuhan hidup masyarakat semakin
kompleks.
Hal
ini yang merupakan tantangan bagi pemerintah sebagai lembaga yang
selalu
berusaha untuk memenuhi
melalui program-program pembangunannya.
kebutuhan
masyarakat
