PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS NOMOR : 12 TAHUN 1990 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,
Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 5 tahun 1988 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dalam bidang Perkebunan diserahkan kepada Daerah Tingkat II; b. bahwa dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 1989 tanggal 22 Februari 1989 telah dilaksanakan penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dibidang Perkebunan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas; c. bahwa sebagai tindak lanjut dari pada ketentuan-ketentuan dimaksud huruf a dan b diatas, dianggap perlu untuk segera membentuk Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ; d. bahwa pembentukan dimaksud huruf c perlu dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor Pemerintahan di Daerah ;
5
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan; 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 179 tahun 1976 429/KPTS/Org/1976 tentang Ketentuan Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1975 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I. 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 5 tahun 1988 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dalam bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II; 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 1989 tanggal 22 Februari 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dalam bidang Perkebunan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a.. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas. c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas. d. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas. e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Rawas.
Daerah Tingkat II Musi
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3 (1) Dinas Perkebunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam dibidang Perkebunan. (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
Pasal 4 Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok : a. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga dalam bidang Perkebunan. b. Melaksanakan tugas perbantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan maupun Pemerintah Pusat Cq. Direktorat Jenderal Perkebunan. c. Melaksanakan tugas tertentu yang ditugaskan oleh Bupati Kepala Daerah.
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi : a. Perumus kebijaksanaan tekhnis, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. c. Pengamanan dan pengendalian tekhnis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sub. Bagian Tata Usaha c. Seksi Bina Program d. Seksi Bina Produksi. e. Seksi Penyuluhan f. Seksi Perlindungan Tanaman g. Seksi Usaha Tani. Pasal 7 (1) Sub. Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Urusan Umum b. Urusan Kepegawaian c. Urusan Keuangan d. Urusan Perbekalan dan Perlengkapan. e. Urusan Hukum, Organisasi dan Tata Laksana. (2) Seksi Bina Program terdiri dari : a. Sub Seksi Penyusunan Program. b. Sub Seksi Data dan Statistik c. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan. (3) Seksi Bina Produksi terdiri dari : a. Sub Seksi Karet b. Sub Seksi Kelapa c. Sub Seksi Aneka Tanaman. (4) Seksi Penyuluhan terdiri dari : a. Sub Seksi Latihan dan Ketrampilan b. Sub Seksi Tata Penyuluhan c. Sub Seksi Sarana Penyuluhan. (5) Seksi Perlindungan Tanaman terdiri dari : a. Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air b. Sub Seksi Pengamatan, Peramalan dan Pemberantasan Hama Penyakit.
(6) Seksi Usaha Tani terdiri dari : a. Sub Seksi Bina Usaha b. Sub Seksi Pemanfaatan Sumber Daya c. Sub Seksi Informasi Pasar.
Pasal 8 Bagan Susunan Organisai Dinas Perkebunan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB V TATA KERJA Pasal 9 Kepala Dinas Kebakaran mempunyai fungsi : (1) Tugas Kepala Dinas adalah melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang Perkebunan sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya. (2) Pada pelaksanaannya Kepala Dinas menyelenggarakan kegiatan : a. Membantu Bupati Kepala Daerah dalam menggariskan kebijaksanaan dibidang
Perkebunan. b. Memimpin kegiatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala seksi, Urusan-urusan dan
Sub Seksi-Sub Seksi yang ada dalam lingkungan dinasnya sesuai dengan tugas yang digariskan Pemerintah. c. Menyelenggarakan
kebijaksanaan
operasional
Pembangunan
Daerah
dibidang
Perkebunan. d. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi lain serta
masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas pokok. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati Kepala Daerah. f.
Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya.
Pasal 10 (1) Tugas Sub Bagian Tata Usaha : a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya. b. Menghimpun data sesuai dengan bidang tugasnya. c. Memimpin kegiatan urusan yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya. d. Menyelenggarakan tata usaha kantor dan urusan rumah tangga. e. Menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat dan protokol. f. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian. g. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor.
h. Menyelenggarakan tata usaha keuangan. i. Menyelenggarakan peningkatan sistem prosedur, menghimpun dan menyajikan informasi tata laksana bagi pemimpin. j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya.
(2) Tugas Urusan Umum: a. Membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya. b. Menyelenggarakan segara urusan tik. c. Memperbanyak surat-surat menurut kebutuhan. d. Menerima dan mencatat surat-surat masuk dan surat keluar serta menyampaikan ke alamat. e. Menghimpun bahan dan data sesuai dengan bidang tugasnya. f. Menyimpan dan memelihara arsip baik yang sedang dalam pengurusan maupun yang sudah selesai pengurusannya. g. Menyelenggarakan urusan yang berhubungan dengan perjalanan dinas keprotokolan. h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Bagian Tata Usaha. i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya.
(3) Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya. b. Menghimpun bahan dan data sesuai dengan bidang tugasnya. c. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dalam bidang tugasnya. d. Menyelenggarakan sesuatu yang diperlukan tentang pencalonan, pengusulan, pengangkatan, pemberhentian dan lain-lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya. e. Mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai serta keluarganya seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain. f. Merencanakan dan melaksanakan penataran pegawai, kursus peningkatan pegawai dan lain-lain. g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Bagian Tata Usaha. h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya. (4) Tugas Urusan Keuangan : a. Membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya.
b. Menghimpun bahan dan data sesuai dengan bidang tugasnya c. Menyusun rencana anggaran belanja dinas baik rutin maupun pembangunan dan bantuan keuangan lainnya baik melalui dinas sendiri maupun instansi lain. d. Menyelenggarakan tata usaha keuangan Dinas dan menyusun pertanggung jawaban keuangan, serta mengenai gaji dan uang lembur dinas. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Bagian Tata Usaha. f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya. (5) Urusan Perbekalan dan Perlengkapan : a. Membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya. b. Menghimpun bahan dan data sesuai dengan bidang tugasnya c. Mengikuti perkembangan harga dan menilai mutu perbekalan dan perlengkapan. d. Mengatur dalam penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan barangbarang inventaris dinas serta menyelenggarakan pembukuan. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Bagian Tata Usaha. f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya. (6) Tugas Urusan Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana : a. Membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya. b. Menghimpun bahan dan data yang berkenaan dengan hukum, organisasi dan tata laksana. c. Menyusun produk hukum dan sistem sesuai dengan bidang tugasnya. d. Melakukan evaluasi mengenai perkembangan hukum, organisasi dan tatalaksana serta sistemnya. e. Menyelenggarakan peningkatan sistem prosedur, menghimpun, mengolah dan menyajikan informasi tatalaksana bagi pimpinan. a. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Sub Bagian Tata Usaha. b. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya.
Pasal 11 (1) Tugas Seksi Bina Program : a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya. b. Menyusun program sektoral maupun regional. c. Menyelenggarakan perumusan pengendalian perkebunan. d. Mengadakan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.
e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas. f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya. (2) Tugas Sub Seksi Penyusunan Program : a. Membantu Kepala Seksi Bina Program dalam bidang tugasnya. b. Menghimpun bahan dan data yang berkenaan dengan bidang tugasnya c. Menyusun program kerja dinas sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan Kepala Dinas baik sektoral maupun regional. d. Mengajukan program proyek yang telah disusun kepada pihak atasan. e. Merumuskan kembali atas program yang sudah ada bila diperlukan serta mengadakan pengendalian. f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Seksi Bina Program. g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Seksi Bina Program tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya. (3) Tugas Sub Seksi Data dan Statistik : a. Membantu Kepala Seksi Bina Program dalam bidang tugasnya. b. Menghimpun bahan dan data yang berkenaan dengan bidang tugasnya. c. Mempersiapkan dan menyelenggarakan program perkebunan dan promosi. d. Menyusun statistik mengenai pelaksanaan proyek dan perkembangan perkebunan. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Seksi Bina Program. f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Seksi Bina Program tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya. (4) Tugas Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan : a. Membantu Kepala Seksi Bina Program dalam bidang tugasnya. b. Mengolah bahan dan data laporan tentang perkebunan secara sistematik. c. Menganalisa dan menilai laporan-laporan pelaksanaan rencana perkebunan didaerahdaerah d. Menyusun laporan secara periodik mengenai kegiatan perkebunan. e. Menilai kebijaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program. f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program. g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Seksi Bina Program tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 12 (1) Tugas Seksi Bina Produksi :
a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya. b. Menyelenggarakan bimbingan tehnis budidaya tanaman. c. Menyelenggarakan bimbingan tehnis dibidang tekhnologi produksi. d. Melaksanakan pengamatan tanah dan kelestarian sumber-sumber daya alam. e. Mengusahakan peneterapan tekhnologi baru. f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya. (2) Tugas Sub Seksi Karet : a. Membantu Kepala Seksi Bina Produksi dalam bidang tugasnya. b. Melaksanakan pengadaan sarana-sarana untuk tanaman karet. c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan tanaman karet. d. Mengadakan bimbingan petani karet kearah efesiensi usaha tani dan peneterapan tekhnologi baru. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Produksi. f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Seksi Bina Produksi tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya (3) Tugas Sub Seksi Kelapa : a. Membantu Kepala Seksi Bina Produksi dalam bidang tugasnya. b. Melaksanakan pengadaan sarana-sarana untuk tanaman Kelapa c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan tanaman Kelapa. d. Mengadakan bimbingan petani kelapa kearah efesiensi usaha tani dan peneterapan tekhnologi baru. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Produksi. a. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Seksi Bina Produksi tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnyaMelaksanakan tugas(4) Tugas Sub Seksi Aneka Tanaman : a. Membantu Kepala Seksi Bina Produksi dalam bidang tugasnya. b. Melaksanakan sarana-sarana untuk aneka tanaman. c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan aneka tanaman perkebunan dalam rangka defersifikasi. d. Mengadakan bimbingan petani perkebunan kearah efesiensi usaha tani dan peneterapan tekhnologi baru. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Produksi. f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Seksi Bina Produksi tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya
Pasal 13 (1) Tugas Seksi Penyuluhan : a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya. b. Menyelenggarakan kegiatan latihan ketrampilan petani. c. Mengadakan kegiatan penyuluhan kepada para petani. d. Mengadakan sarana penyuluhan. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya. (2) Tugas Sub Seksi Latihan dan Ketrampilan : a. Membantu Kepala Seksi Penyuluhan dalam bidang tugasnya. b. Melakukan penyuluhan/latihan ketrampilan mengenai perkebunan.
metode serta strategi bidang
c. Menyelenggarakan penyuluhan/ketrampilan tehnis perawatan pengobatan jenis hama dan penyakit serta peralatan yang diperlukan para petani perkebunan. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan. e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Seksi Penyuluhan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya. (3) Tugas Sub Seksi Tata Penyuluhan : a. Membantu Kepala Seksi Penyuluhan dalam bidang tugasnya. b. Menyelenggarakan pengorganisasian dalam penyuluhan. c. Mengatur sistem penyuluhan yang diberikan. d. Menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan dan mengatur jadwal pelaksanaan tersebut. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan. f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Seksi Penyuluhan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya. (4) Tugas Sub Seksi Sarana Penyuluhan : a. Membantu Kepala Seksi Penyuluhan dalam bidang tugasnya. b. Mengusahakan pengadaan sarana-sarana penyuluhan. c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan. a. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Seksi Penyuluhan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 14 (1) Tugas Seksi Perlindungan Tanaman : a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya. b. Mempersiapkan dan mengusahakan terselenggaranya kegiatan pemberantasan hama penyakit.
c. Mengembangkan pemakaian insektisida dan alat-alat pemberantasan hama dan penyakit tanaman. d. Mengembangkan cara pemberantasan terpadu. e. Melaksanakan penggunaan alat-alat pemberantasan hama dan penyakit tanaman. f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya. (2) Tugas Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air : a. Membantu Kepala Seksi Perlindungan Tanaman dalam bidang tugasnya. b. Mendapatkan dan mempelajari informasi tentang konservasi tanah dan air. c. Menyelenggarakan dan melaksanakan pengolahan tanah dan air yang baik untuk perkebunan. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perlindungan Tanaman. e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Seksi Perlindungan Tanaman tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya. (3) Tugas Sub Seksi Pengamatan Peramalan dan Pemberantasan Hama Penyakit : a. Membantu Kepala Seksi Perlindungan Tanaman dalam bidang tugasnya. b. Mengadakan pengamatan, peramalan terhadap penyakit tanaman. c. Berusaha menyebarkan cara pemberantasan hama penyakit tanaman. d. Mengadakan bimbingan tentang penggunaan peralatan untuk pengamatan peramalan dan pemberantasan hama/penyakit. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perlindungan Tanaman. f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Seksi Perlindungan Tanaman tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 15 (1) Tugas Seksi Usaha Tani : a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya. b. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan dibidang pengembangan usaha perkebunan. c. Mengusahakan tersedianya sarana produksi dan kredit ditingkat petani. d. Membantu penyelesaian dalam usaha/masalah pertanahan. e. Membantu penyelesaian dalam masalah perizinan dibidang usaha perkebunan dan alat-alat pengolahan. f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya. (2) Tugas Sub Seksi Bina Usaha : a. Membantu Kepala Seksi Usaha Tani dalam bidang tugasnya. b. Mempersiapkan rekomendasi tentang pemberian izin usaha perkebunan yang akan dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah. c. Berusaha mengadakan penyelesaian mengenai masalah pertanahan dan perkebunan. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani. e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Seksi Usaha Tani tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya. (3) Tugas Sub Seksi Pemanfaatan Sumber Daya : a. Membantu Kepala Seksi Usaha Tani dalam bidang tugasnya. b. Mengusahakan tersedianya sarana pemanfaatan sumber daya untuk kegiatan perkebunan. c. Menyelenggarakan segala sesuatu yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani. e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Seksi Usaha Tani tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya. (4) Tugas Sub Seksi Informasi Pasar : a. Membantu Kepala Seksi Usaha Tani dalam bidang tugasnya. b. Berusaha meningkatkan mutu hasil perkebunan untuk kelancaran pemasarannya. c. Mengikuti perkembangan harga pemasaran dari hasil perkebunan. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani. e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Seksi Usaha Tani tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya.
BAB VI HUBUNGAN KERJA Pasal 16 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik didalam dilingkungan Dinas Perkebunan maupun dengan instansi lain diluar Dinas Perkebunan.
Pasal 17
(1) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Dinas Perkebunan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada atasan. (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap kesatuan organisasi mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan kesatuan organisasi lainnya, baik dilingkungan Dinas Perkebunan maupun diluar Dinas Perkebunan yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
BAB VII KEPEGAWAIAN Pasal 18 (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala-kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan atas usul Bupati Kepala Daerah. (2) Kepala-kepala Sub Seksi dan Kepala-kepala Urusan, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
BAB VIII PENUTUP Pasal 19 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaanya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
Lubuk Linggau, 15 Oktober 1990 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS KETUA,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,
Cap.- dto
Cap.- dto
DRS. ISHAK SANI.
H. NANG ALI SOLICHIN, S.H DISAHKAN :
Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Selatan Tanggal Nomor
: :
14 Maret 1991 191/SK/IV/1991
Sekretaris Wilayah / Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum Cap. dto TAUFIK RAHMAN, S.H NIP. 440001996. DIUNDANGKAN : Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor : Seri :
11 pada tanggal 23 - 3 - 1991 D Nomor : 5
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH, Cap.- dto H. M. S O H E, BSc. PEMBINA TK. I NIP. 440001261.
