/ffi
llffil
'w PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR:
2
TAHUN 2009
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN KATINGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang '. a.
BUPATI KATINGAN, bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daei'ah Provinsi, dan Pernefintahan Daerah KabLrpaten / Kota dan Pei-aturan penrerintah Nomor 41 Tah,ln 2OC7 tentang Pedoman Oi-ganrsasi perangkai Daei'ah, periu membentuk Organisas! dan Tata Keria
b
Badan Keiahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Katingan; bahwa pernbentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
sebagaimana dlmaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan' .
Mengingat
:1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan
2
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3656); undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok
-
Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang - undang Pokok
-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repqblik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3Be0); J.
Undang
-
Undang Nomor
5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten seruyan, Kabupaten sukamara, Kabupaten Larnandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di \Mlayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4180); 4.
-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor Undang
4T,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); tr
Undang
-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a355); 6. Undang
- Undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang
- Undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389); 1
t.
Undang
- Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndcnesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor B Tahun 2OO5 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang
- Undang Nomor 3 Tahun
Undang
- Undang
2005 tentang Perubahan Atas
Nomor 32 Tahun 20M tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O05 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a548); 8.
Undang
- Undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomar 126,
4 3B); Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndcnesia Nomor 9.
Undang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4660);
i0 Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Repubiik lndonesia Nomor 15 7\;
ll.Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor- 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2O0O
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4194);
l2.Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomot 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 13.
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593 14.
);
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun 20O7
ientang Pembagian Urusan Pei-ner-intahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi. dan Pemerintahan Daerah Kabupaten
/
Kota
( Lernbaran Negara Republik incjonesia
Tahun
2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737 );
l5.Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 41 Tahun
20O7
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
lT.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
3 Tahun 2008 Yang Menjadi
Kewenangan Pemei'intah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor O3);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN KETAi{ANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN KATINGAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan
1.
Pemerintahan
:
Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang+tndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Pemerintah Dgerah adalah Bupatidan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dewan Perwakilan
Rakyat Daerdh yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4
Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan; 6.
Badan adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/ Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri
atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; 8.
Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana operasional Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Katingan;
9. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten
Katingan;
l0.Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Katingan; 11.
Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan
yang selanjutnya
disebut
penyuluhan adaiah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha
agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebaoai uoava untuk meninokatkan oroduktifitas. efisiensi usaha oendaoatan dan
kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi
t "
lingkungan hiduP;
l2.Pertanian adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengetolaan dan pemanfaatan sumber daya tanaman pangan, hortikuttura, perkebunan dan peternakan secara berkelanjutan;
l3.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan; 14. Kehutanan adalah semua kegiatan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan; 15.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang
diolah mapun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan,
dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman; 16. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga
'
yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun muiunya, aman, merata dan terjangkau;
17.Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan qara atau metode ierientu dengan atau tanpa bahan tambahan;
18.Sistem Pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi
-
pangan dan peredaran pangan sampaidengan siap dikonsumsi manusia;
,
19.
Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah
pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia; 20. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan,
kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman;
2t..Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia;
22.Relompok jabatan fungsional adalah seumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai dengan keahiiannya.
BAB
II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Katingan-
BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Paragraf
1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal
3
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan serta penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan asas dekonsentrasi.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal Ketahanan Pangan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi a. Pengindentifikasi potensi pangan pokok;
3, Badan
:
b.
Pengkajian, pemantauan dan pengendalian ketersediaan dan kecukupan pangan;
c.
Penanganan, pengolahan, distribusi pangan dan bahan pangan komoditas strategis;
d.
pembinaan dan gerakan keragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan berbudaya lokal;
e.
pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
f. g.
pembinaan dan peningkatan produksi pangan lokal berbasis sumber daya lokal; penetapan kebijakan dan progmm penyetenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
h.
penyusunan, perbanyakan dan penyebaran metode penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta materi penyuluhan;
i. j.
penumbuhkembangan kelembagaan tani dan kelembagaan ekonomi petani;
Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh pertanian, pembinaan dan pengelolaan kelembagaan penyuluh pertanian, pengelolaan perpustakaan pertanian.
Paragraf
2
Susunan Organisasi
Pasal 5 Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiridari
:
a. Kepala Badan; b. Seketariat, terdiri dari:
c.
1.
Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
2.
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
Bidang, terdiri dari
1.
:
Bidang Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari :
1)
Sub Bidang Ketersediaan, Cadangan dan Penganekaragaman Pangan;
2l
Sub Bidang Kewaspadaan, Distribusi, Sumber Daya dan Keamanan Pangan;
2.
Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM, terdiri dari
:
1) Sub Bidang Materi, Metodologidan Tata Penyuluhan;
2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
3.
Bidang Kelembagaan dan Teknologi, terdiri dari
.
1) Sub Bidang Kelembagaan Petani:
2) Sub Bidang Teknologi dan lnformasi;
d.
Kelompok Jabatan Fungsional.
e.
Balai Penyuluhan Pertanian
BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Katingan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
Fasal 7 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalarn berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3)Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaiman dtmaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
BAB V BAGAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 8 (1) Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Katingan adalah sebagaimana pada Lampiran Peraturan Daerah ini' (2) Lampiran tersebut ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah iniBAB VI
TATA KERJA Pasal
I
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi. simplikasi dan sinkronisasi secera vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Badan maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing- masing. Pasal 10
jawab (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung memimpin dan mengkoordinasikan serta rnemberikan petunjuk petunjuk
-
pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing - masing. (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi datam lingkungan Badan wajib mengikuti, memenuhi petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing
- masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BaCan yang berasal dari bawahan, vrajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk
- petunjuk
kepada bawahan.
Pasal 11
Para Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan, selanjutnya Sekretaris Badan menyusun dan mengolah laporan sebagai bahan lapoi'an Kepala Badan kepada Bupati-
BAB VII KEPEGAWAIAN Pasal 12 (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepata Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Badan Ketahanan Pangan
dan penyuluhan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
(2) Pejabat
-
pejabat lainnya
di
lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan
Penyutuhan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku; (3) Kepala Badan Eselon ll.b, Sekretaris Eseton lll.a, Kepala Bidang Eseton ttl.b, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang Eselon M.a;
di
lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dilakukan oleh Bupati selaku Pembina Pegawai Negeri Sipil di
(4) Pembinaan Kepegawaian
Kabupaten Katingan melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Katingan
;
Pasal 13 Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 14
Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Badan dibebankan pada Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten lGtingan.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 Unit Pelaksana Teknis Badan
/ Balai Penyuluh Pertanian Kabupaten Katingan dapat
dibentuk dengan peraturan Bupati berdasarkan perafuran perundang-undangan yang berlaku.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
-
hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, termasuk tugas pokok sec€lra rinci ditetapkan dengan peraturan Hal
Bupati.
Pasat 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan. Ditetapkan di Kasongan pada tanggal, 28 Januari 2009
Diunciangkan di Kasongan pada tanggal, 28 Januari 2009
$3xt
DAERAH TINGAN,
ffii
JIMAT
LEI\4BARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OO9 NOMOR: 2
z o z tr
d
z.
\<
(9o
zUJ
F
LU
0_
rnLo
z. u) J:<
E1 ro (i)
O= co ci
LU L!
:
f
z<
m
Y
z
=
E,
(9
=o
IL
= F
z-
co{ az. LU
CC)
J
LU
Po 6o )o Z.
:<
CO
:<
t! F
J-
f J
=
z IJJ
o-
z
o
z
zf! = d- Ll
o z. (L
z z =
F
ul
!<
z.
,4 a.D n-
= -o lia -i z. =< =aD
6L'
=2. 2.6 uJ> o- uJ
:)< ac)
-Z
c)(9 alu ;7
.F ft< ulF
t-z.z >o-
go= ><: A^7
-E (9d z.
a-
crt coO 6Z
=< U) Y. o
-Z
=5H '6'.t) -F
tJ
z o
LlJ
L
=
tY
co
LU
J
o_
coi
Ll-,
fj l
Y
a
z.
LU
o_
(tD =< <2
qe
leB (tsc.r tl
)z* (Jl -+2,
.fl{ >=
d(9 &4. o-
E n L
k
-zF
A m
-6 o(, a-z otL =) J_ lLt z Y
fD
Zz. <.4
3=
a< g6
;a-
U1 FU J
(9
29 C)=
:
Z.
z.
a;
J,
f i-n )a
iz. jc* >>Y jot
=
Z F
iU'
L(\r_
},
z.
Va
oE 44 o5 (D :<
fip IIY
.^z Z. rd
= c/)
62. =< co (, ez. E< ,a o-
aa z_= a= o< < LA-
-LU
.tZ >-i
LU <-
rr) <
>a
|
LI.J
6co
mE uia
PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR:
2
TAHUN2009
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN KATINGAN
UMUM.
Pembentukan Organisasidan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Katingan sebagai Lembaga Teknis Daerah berpedoman
pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2AO7 :fentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Permendagri Nornor 57 Tahun 2OO7 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Lembaga Teknis Daerah acialah Badan, inspektoi"at dan Kantor yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati il.
;
PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 s.d. Pasal 5 Cukup Jelas
Pasal 6
Jabatan fungsional dimaksud adalah jabatan fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan;
Pasal 7 s.d Pasal
B
Cukup Jeias
Pasal 9
Yang dimaksud dengan "Koordinasi" adalah peran serta
para
pemegang jabatan dan pemanEku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
Yang dimaksud dengan "lntegrasi" adalah penyelenggaraan fungsifungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam organisasi perangkat daerah.sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.
Yang dimaksud dengan "simplikasi" adalah penyederhanaan penataan
organisasi perangkat daerah yang efisien, efektil rasional dan proporsional.
Pasal 10 s.d Pasal 17 Cukup Jelas
'
P
i
M
i * lil?fi
li
f.
g* ir PIiTI H ti nTir't$'d?i
StltfrETAfii+ii EAEi*ll DOl$ MiilTS,Sl
i'iiiiAi"i Li iiH:i|t
