15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

IV.B.15. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara berkembang yang menyepakati tujuan-tujuan pembangunan global dalam Millenium Development Goals (MDGs) yang telah diratifikasi pada tahun 2000, yang dalam tujuan kelima berbunyi (b), seluruh negara penandatangan sepakat untuk membuka akses kesehatan reproduksi secara universal kepada seluruh individu yang membutuhkan termasuk didalamnya adalah peningkatan Contraceptive Prevalence Rate (CPR); penurunan unmeet need, penurunan angka fertilitas remaja dan peningkatan usia kawin pertama perempuan. Di lain sisi, telah terjadi pergeseran paradigma yang cukup signifikan dalam pelaksanaan program KB sejak ditandatanganinya International Conference on Population and Development (ICPD) di Cairo tahun 1994, yaitu dari pendekatan demografis menjadi mengedepankan aspek hakhak asasi manusia. Di Indonesia sendiri, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Wonosobo diantarnya adalah partisipasi keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 yang masih rendah untuk menjadi peserta KB, tingginya tingkat kemiskinan yang ditunjukkan oleh jumlah keluarga pra KS dan KS I yang masih tinggi, serta rendahnya tingkat pengetahuan reproduksi remaja. Berdasarkan kondisi tersebut, pembangunan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera menetapkan sasaran utamanya adalah terkendalinya angka kelahiran melalui peningkatan peserta KB aktif dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), peningkatan pengetahuan reproduksi remaja yang ditandai dengan peningkatan usia perkawinan pertama perempuan, serta peningkatan ketahanan keluarga. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, kebijakan pembangunan dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera diarahkan pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan pemberdayaan keluarga.

a. Program dan Kegiatan Untuk mendukung pelaksananan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 8.629.578.700 dan terealisir sebesar Rp 8.421.008.583 atau 97,58% dari rencana. Proporsi belanja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera tersebut adalah 0,85% dari total realisasi belanja APBD Tahun 2013 yang berjumlah Rp 988.103.772.409,00. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

147


Tabel IV.B.15.1 Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2013 No.

Program

A

Belanja Langsung

1

Program Keluarga Berencana

2 3

Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pelayanan Kontrasepsi

4 5

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

2.273.725.700

2.255.047.896

1.468.633.700

1.461.761.700

80.000.000

80.000.000

125.000.000

124.312.000

Program Pemberdayaan Keluarga

225.000.000

224.226.000

222.592.000

217.442.809

157.500.000

152.305.387

B

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Belanja Tidak Langsung

6.355.853.000

6.165.960.687

1

Belanja Pegawai

6.355.853.000

6.165.960.687

Gaji dan Tunjangan

5.734.038.000

5.576.990.187

621.815.000

588.970.500

8.629.578.700

8.421.008.583

6

Tambahan Penghasilan Insentif Pajak/Retribusi Daerah 2

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

3

Belanja Tidak Tersangka Jumlah total

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2013 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan Program Keluarga Berencana Program ini diawali oleh kegiatan pengelolaan data program KB, dengan melakukan pengumpulan data primer tentang data kependudukan, data KB dan tahapan keluarga sejahtera yang dilakukan oleh masyarakat secara serentak dalam waktu yang telah ditentukan yaitu bulan juli s/d september melalui kunjungan dari rumah kerumah. Kegiatan pendataan keluarga ini mengacu pada undang-undang no.52 tahun 2009 tentang kependudukan dan pembangunan keluarga, dengan mekanisme pendataan dan pemutahiran data melalui sistem MDK (Aplikasi Web Pemutahiran data Keluarga), untuk memperoleh data sesuai dengan variable yang ditentukan. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juli s/d September dengan cara melakukan kunjungan rumah di 265 desa dan kelurahan, dilakukan bersama-sama antara Camat, UPT KB, Kepala Desa, PPKBD dan Sub PPKBD. Kegiatan KIE KKR (Kesehatan Reproduksi Remaja) dilakukan dengan menciptakan Kerjasama PIK (Pusat Informasi dan Konseling) Remaja berbasis Sekolah dan Saka Kencana, sehingga para remaja dapat memperispkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan selama bulan Febrauri-September 2013 dalam bentuk pertemuan, penyuluhan dan advokasi, berlokasi di beberapa sekolah, kegiatan pramuka, dan dasawisma. Refresh RR untuk petugas lapangan KB dan petugas klinik dilakukan dalam bentuk pertemuan antara petugas klinik KB dan PLKB dan dengan mendatangkan narasumber


148


yang berkompeten untuk merefres mengenai pelaporan pelayanan KB ditingkat Kecamatan, sehingga dapat meningkatkan keakuratan dan cakupan pelaporan. Untuk meningkatkan partisipasi kaum pria dalam KB dan KR dan meningkatkan pemahaman tentang KB bagi kaum pria, dilakukan kegiatan pertemuan kelompok KB pria (Prio Utomo) pada triwulan I tahun 2013 berlokasi di 6 kelompok di Kecamatan yaitu Kepil, Wonosobo, Kaliwiro, Watumalang, Kejajar dan Mojotengah. Sementara itu, untuk meningkatkan cakupan layanan KB di Kabupaten Wonosobo, dilakukan dengan pembangunan Gedung Kantor UPT di 6 Kecamatan yaitu : Wonosobo, Kejajar, Kertek, Mojotengah, Kaliwiro dan Leksono, dilengkapi dengan pengadaan Sarana Pakaian Kerja PLKB dan BKB Kit. Untuk meningkatkan pengetahuan dan dukungan masyarakat terhadap program KB, serta memotivasi para calon akseptor KB dilakukan beberapa kegiatan diantaranya : pameran pembangunan KB, kegiatan penggerakan sasaran calon akseptor, kegiatan TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK), dan kegiatan kesatuan gerak PKK KB kesehatan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pencanangan dan bakti sosial. Dalam rangka memberikan penerangan kepada masyarakat tentang program KB dengan tujuan agar masyarakat memahami program KB dan PUS mau menjadi peserta KB, diadakan berbagai kegiatan yaitu : pembuatan leaflet, umbul-umbul KB, dan penyuluhan pemutaran film tentang pentingnya KB dengan menggunakan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) yang dilaksanakan di 30 desa yang ada di 15 kecamatan.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja Dalam rangka memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja, serta mengurangi perilaku pergaulan bebas di kalangan remaja, diadakan beberapa kegiatan diantaranya : pembinaan PIK KRR (Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja), orientasi pengurus KRR, serta jambore PIK remaja. Kegiatan jambore PIK remaja diikuti oleh Kelompok Saka Kencana dan Kelompok PIK Remaja se kabupaten Wonosobo dan dilaksanakan dilapangan Tambi Tanjungsari Kecamatan Sapuran pada bulan JuliAgustus 2013 dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dengan metode praktis dan analitis.

Program Pelayanan Kontrasepsi Untuk meningkatkan partisipasi atau jumlah peserta KB baru dan KB aktif diperlukan peralatan dan obat kontrasepsi yang memadai, namun alat atau obat kontrasepsi yang berasal dari BKKBN melalui BKKBN Propinsi Jawa Tengah tahun 2013 belum mencukupi, oleh karenaitu, Badan Keluarga Berencana Kabupaten Wonosobo melaksanakan pengadaan alat kontrasepsi implant yang merupakan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP), dan alat kontrasepsi atau obat pil KB yang merupakan jenis alat kontrasepsi pemakaian tiap hari (jangka pendek). Diharapkan dengan pengadaan alat kontrasepsi implant dan pil KB dapat melayani para peserta KB baik peserta KB baru maupun peserta KB aktif secara lebih optimal.


149


Program Pemberdayaan Keluarga Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan ketahanan keluarga dengan membentuk keluarga yang mandiri dan sejahtera. Melalui program ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya pelatihan dan pembinaan Panca Bina Keluarga bagi para kader guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam membina kelompok bina keluarga. Selanjutnya untuk meningkatkan peran PPKBD disediakan operasional PPKBD yang digunakan untuk melaksanakan pertemuan setiap bulan untuk menyampaikan informasi-informasi tentang perkembanagn program KB dan KS. Sementara itu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan usaha ekonomi produktif bagi kader UPPKS dilakukan magang kader UPPKS dari 15 kecamatan dalam bentuk kegiatan praktek dan teknik sulam pita dan payet pada kerudung dan baju. Untuk memantau dan mencatat perkembangan anak dalam pola asuh tumbuh kembang anak balita dilakukan melalui pengadaan KKA (Kartu Kembang Anak) yang kemudian dibagikan melalui KA.UPT KB kecamatan dan diteruskan oleh penyuluh KB ke kelompok BKB di wilayah masing-masing

c. Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Untuk mengetahui capaian kinerja urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera selama tahun 2013 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel IV.B.15.2 Capaian kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2013 Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah No. 1

2

Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD Prevalensi peserta KB aktif (Σ peserta program KB aktif) / (Σ pasangan usia subur) x 100% Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (Σ keluarga pra sejahtera dan sejahtera I) / (Σ jumlah keluarga) x 100%

2012 135.999 ---------x100% 165.707 =82,07% 103.089 ---------x100% 238.400 =43,24%

2013 134.081/165.566 x 100% = 80,98%

((57.137 + 44.807)/ 241.492)) x 100 % = 42.21%

Sumber : Badan KB, 2014

Selain berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana data di atas, capaian kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera juga dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator kinerja berdasarkan RKPD yang tersaji pada tabel berikut:


150


Tabel IV.B.15.3 Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2012-2013 Berdasarkan RPJMD/RKPD Tahun 2013 No.

Indikator

1

Total Fertility Rate (TFR)

2

Capaian Kinerja 2012

2013

1,999

1,87

Jumlah Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Baru Peserta KB baru Pria

25.014

25.574

2,57%

2,49%

9,39%

9,73%

5

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeet need) Drop out KB

17,30%

20,64%

6

Terbentuknya PIK KRR di setiap kecamatan

39

55

7

Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun

2,78%

3,00%

3 4

Sumber : Badan KB, 2014

Berdasarkan kedua tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja pembangunan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera selama tahun 2013 telah mencapai hasil yang baik, terutama ditandai dengan penurunan prosentase keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I sebesar 1,03% dari 43,24% pada tahun 2012 menjadi 42,21% pada tahun 2013, dan penurunan angka kelahiran total TFR (Total Fertility Rate) sebesar 0,12% dari 1,99% pada tahun 2012 menjadi 1,87% pada tahun 2013. Sementara itu, dalam upaya pendewasaan usia perkawinan tingkat pencapaian PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun pada tahun 2013 relatif stabil walaupun mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,22 % yaitu dari sebelumnya sebesar 2,78% pada tahun 2012 menjadi 3,00% pada tahun 2013. Kondisi ini didukung dengan terbentuknya PIK KRR di setiap kecamatan yang terus mengalami peningkatan dari 39 PIK KRR tahun 2012 menjadi 55 PIK KRR tahun 2013. Selain itu, untuk jumlah pasangan usia subur menjadi peserta KB baru mengalami peningkatan yaitu sejumlah 25.574 yang mengindikasikan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk turut serta merencanakan dan mengatur jarak kelahiran bagi putra putrinya. Di lain sisi, tingkat partisipasi pria dalam ber KB jika dilihat dari data prosentase peserta KB baru pria, terlihat masih sangat rendah yaitu sebesar 2,49% dan sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan bahwa prosentase peserta KB pria sangat rendah dibandingkan dengan peserta KB aktif wanita. Hal ini disebabkan karena masih adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa KB merupakan urusan wanita saja, selain itu juga adanya kekhawatiran pria dalam menggunakan alat kontrasepsi MOP dapat menurunkan libido. Angka prevalensi peserta KB aktif pada tahun 2013 sudah melebihi target SPM tahun 2014 sebesar 65%, walaupun mengalami sedikit penurunan dari 82,07% pada tahun 2012 menjadi 80,98% pada tahun 2013 dengan komposisi penggunaan alat kontrasepsi jangka pendek terutama suntik masih mendominasi. Data terkait dengan metode kontrasepsi bagi perserta KB tersaji pada tabel berikut:


151


Tabel IV.B.15.4 Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2012-2013 No.

Metode Kontrasepsi

2012 (%)

2013 (%)

1

IUD

10,15

10,34

2

MOW

8,56

8,37

3

MOP

1,33

1,30

4

Kondom

0,97

0,91

5

Implant

19,49

20,95

6

Suntik

49,58

49,46

7

Pil

9,92

8,67

Sumber: Badan BK, 2014

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tapi tidak terpenuhi (unmet need) di kabupaten Wonosobo masih tinggi yaitu sekitar 9,73%. Hal ini berkaitan dengan tingkat pengetahuan, akses terhadapa layanan dan kualitas pelayanan. Sementara angka drop out KB juga cukup tinggi sebesar 20,64% perlu mendapat perhatian dari semua pihak Berbagai permasalahan yang masih dihadapai sebagaimna disebutkan di atas dapat diatasi salah satunya melalui pendekatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) bagi seluruh masyarakat terutama Pasangan Usia Subur (PUS), selain juga berusaha meningkatkan partisipasi keluarga pra KS dan KS I untuk menjadi peserta KB, sehingga kebutuhan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB dapat terpenuhi, dan angka drop out tidak terlalu tinggi. Terlepas dari beberapa permasalahan di atas, beberapa capaian tersebut mengindikasikan bahwa program dan kegiatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera telah mencapai sasarannya dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat

d. Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2013 di antaranya:  Masih tingginya angka dropout peserta KB  Tingkat partisipasi keluarga pra sejahtera dan sejahtera untuk menjadi peserta KB aktif masih rendah  Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih rendah.  Masih rendahnya tingkat partisipasi kaum pria dalam ber-KB.  Tingginya keluarga pra sejahtera dan sejahtera I mengindikasikan rendahnya ketahanan keluarga.

Solusi pemecahan terhadap permasalahan yang ada dapat dilakukan antara lain :  Perlu adanya revitalisasi program dan kegiatan KB, serta perencanaan program dan kegiatan yang lebih terintegratif.  Peningkatan jumlah dan peran PIK KKR di setiap kecamatan untuk meningkatkan LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

152


pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja.  Mengoptimalkan peran aktif paguyuban ”Priyo Utomo” dan lebih melakukan promosi tentang KB pria untuk meningkatkan peran pria dalam ber KB  Lebih meningkatkan promosi dalam menggerakkan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di masyarakat dengan melakukakan kerjasama dengan Tim Penggerak PKK, TNI, Polri, Muslimat dan Aisiyah  Optimalisasi Panca Bina Keluarga dalam rangka pemberdayaan keluarga.  Perlunya subsidi biaya pelayanan untuk keluarga Prasejahtera dan sejahtera 1 dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi keluarga tersebut didalam ber KB.  Melakukan pembinaan dan pendampingan serta memberikan pengetahuankepada keluarga terutama pasangan usia subur baik yang sudah ber KB maupun yang belum.  Meningkatkan peran institusi PPKBD dan sub PPKBD salah satunya dengan penyediaan biaya operasional serta sarana prasarana bagi PPKBD dan Sub PPKBD yang lebih optimal.


153

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Recommend Documents