1
BUPATI BANYUWANGI SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA BUPATI BANYUWANGI, Menimbang
Mengingat
: bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati. : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 1
2 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55/HK-010/B5/2010 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 1/E); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D); MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN BANYUWANGI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 3. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 4. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraaan rakyat.
3 5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat SPM Bidang KB dan KS adalah tolok ukur kinerja pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten. 6. Jenis Pelayanan Dasar Bidang KB dan KS adalah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE-KB dan KS), penyediaan alat dan obat kontrasepsi serta penyediaan informasi data mikro. 7. Kriteria merupakan fakor-faktor penentu serta karakteristik dari jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian, dan pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud. 8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan manfaat pelayanan. 9. Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatkan penetapan kebijakan daerah, kelembagaan, sumber daya dan pendanaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Bidang KB dan KS secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 11. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi. BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Pasal 2 (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera berdasarkan SPM bidang KB dan KS. (2) SPM Bidang KB dan KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target sampai dengan tahun 2014 yang terdiri atas: 1. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS): a. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun sebesar 3,5 % pada tahun 2014; b. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif sebesar 65% pada tahun 2014 c. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 5,0% pada tahun 2014; d. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 70% pada tahun 2014;
4 e. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB sebesar 87% pada tahun 2014; f. Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap Desa/Kelurahan pada tahun 2014; g. Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan 1 PPKBD pada tahun 2014. 2. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30% per tahun. 3. Penyediaan Informasi Data Mikro. Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa sebesar 100% pada tahun 2014. (3) Indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan nilai 100 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. (4) Untuk melaksanakan dan mencapai target SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pelaksanaannya dilengkapi dan ditetapkan Petunjuk Teknis SPM Bidang KB dan KS di Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. BAB III PENGORGANISASIAN Pasal 3 (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai SPM Bidang KB dan KS yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten. (2) Penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi. (3) Penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
BAB IV PELAKSANAAN Pasal 4 (1) SPM Bidang KB dan KS merupakan acuan dalam pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi. (2) Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis SPM Bidang KB dan KS.
5 BAB V PELAPORAN Pasal 5 (1) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS kepada Bupati secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan. (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS Kepada Menteri melalui Gubernur Jawa Timur sesuai dengan pedoman tata cara pelaksanaan pencatatan dan pelaporan program Keluarga Berencana Nasional. BAB VI MONITORING DAN EVALUASI Pasal 6 (1) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang KB dan KS. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam satu tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang KB dan KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan kapasitas dalam pencapaian SPM Bidang KB dan KS. BAB VII PENGEMBANGAN KAPASITAS Pasal 8 (1) Bupati memfasilitasi pengembangan kapasitas SKPD melalui penetapan kebijakan daerah, kelembagaan, sumber daya dan pendanaan. (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. penerbitan petunjuk teknis; b. pemberian bimbingan teknis; c. pemberian orientasi dan pelatihan. (3) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan pemerintah Kabupaten. (4) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
6
BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 9 Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang KB dan KS. BAB IX PENDANAAN Pasal 10 Segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banyuwangi. BAB X PENUTUP Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 16 Oktober 2012 BUPATI BANYUWANGI, Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS Diundangkan di Banyuwangi pada tanggal Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 16 Oktober 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, Ttd. Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR 36/E
7
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M. Pembina Utama Madya NIP 19560225 198212 1 002
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR
