i
/ /
--"
/,. .'10 "
\\"
"
.
). "
~
.,
-,
,3.
.,~~ t~ ,-1~~..~ .o:.~~
,-~'" \ "
~
,
"",t1t1'~"~"
.~~""7~>~~
~It~ ~,,~
~tI~ ~h~
,~,,~ ~~~
~~\\
~~J
~
.-
~~h1/
."'f' ~~ .;..-
.c..~.' 0 ' .-3i"" ...~;,.'
;,1
,-
..PRESIDEN
REPUBLIK
lillPUTUSAN
INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK
NOMOR
110 TAHUN
INDONESIA
2001
TENTANG ,!,
"
"
UNIT ORGANISASI
.
DAN TUGAS ESELON I
1.1.:r..IBAGAPl-:r..Il-:RINT AH NON DEPARTEMEN ,,
PRESIDl-:N Rf.:rUBLIK
.
INDONESIA,
(
i\ll'llillll)illlg:
bahwa sebagai tinuak lanjut Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun
2001 tentang Kcuuuukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tala Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen uan untuk mcnjamin
terselenggaranya
tugas pemerintahan
secara
heruaya guna uan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan unit organisasi
uan
tugas ~1Eselon
I
Lembaga
Pemerintah
Non
j
Departemen;
!\1l'llgillgat
:
1.
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945;
2.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
25
Tahun
2000
tentang
:, ,
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lemb&ran Negara Nomor,3952); I
4.
Keputusari Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
5.
Keputusan
Presiden Nomor
Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan,
100
Tahun
2001
tentang
Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator; 6. Keputusan...
---~-
.--'"--"'"
~
~
.1
.. ..
:.
";111'~"
'
tI~~Z~~.?~~~~ t-~I1? ~,,?
<
.~
"",,"A
J
~!\~
~,,~
I.' \
-..
~,,~
~,,~ ~~J ~A ~ ~Ah1/ ~~...,.,,1I -""" <'-.&/'0' ~:::>
.PRESIDEr':! .REPUBLIK
INDONESIA
-2
-
, 6.
Keputusan
Presiden Nomor
101.~ Tahun
2001
tentang
,
Kedudu~an, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara; . , ,
7.
Keputusan
Presiden
Nomor
102
Tahun
2001
tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunaij Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
.
8.
Keputusan
Presiden
N omor
103
Tahun
2001
tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
'.
,
.
.
.MEMUTU~K~N: Menetapkan:
KEPUTUSAN
PRESIDEN
DAN TUGAS
ESELON
TENT ANG
I LEMBAGA
UNIT
ORGANISASI
PEMERINT AH NON
DEPARTEMEN.
BA1} I .SUSUNAN
LEMBAGA
PEMERINTAH
NON DEPARTEMEN
Pasal 1
.
Lembaga Pemerintah Non Departemen terdiri dari: 1.
Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
2.
Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI; 3. Badan...
~-~
..'-
~
.," .~.
",' ' " , j.1-~~~a~?""~:~~~ '., , \"!. ~.
.
"" ~"""t1" ~~~1I
t-~I!"' ~.,"!
...~h{
.-
~"~ ~tI~
\I;'~"
~,A.'J
~\1:?
~,~~
~~Aff
~~\\.oo(~;1)1~ .c..~'g'~
#" "
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3
--.
,'. -.' ';'
3.
Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;
4.
Pe;pustakaan
Nasional
Repu~~ik
PERPUSNAS; 5.
Indonesia
disingkat
.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
disingkat
BAPPEN AS; 6.
Badan
Pengendalian
Dampak
Lingkungan
disingkat
BAPEDAL; 7.
Badan Pusat Statistik disingkat BPS;
8.
Badan Standardisasi N asional disingkat BSN;
9.
Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
10. Badan Tenaga Nukl~ N~sional disingkat BAT AN; j
11. Badan Intelijen Negara disingkat BIN; I
12. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG; 13. Badan Urusan Logistik disingkat BULOG; 14. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN; 15. Lembaga PenerbanganAntariksa Nasional disingkat LAPAN; 16. Badan Koordinasi Survei dan Pemelaan Nasional disingkat
BAKOSURTANAL; 17. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP; 18. Lembaga Ilmu PengetahuanIndonesia disingkat LIP I; 19. Badan Pengkajian dan PenerapanTeknoIogi disingkat BPPT; 20. Badan...
.. -~
-~--~
---~-
-~
*
." '
.U'
.;0
.
~;ft1'~"
~
.~4:;'~.?F"""'"
,. (:
"'..,~~~ ~ ~"~ ~""
~"~A ~tI'l
t II?
.,;
~~E ,\,11.,
-, 0 ,-
PAESIDEN
INDONESIA.
-4
-
-. 20.
Badan Koordinasi PenanamanM~l
disingkat BKPM; ,
21. Badaa Penanahan Nasional disingkat BPN; 22.
.
Badan Pengawas Ghat dan Makanan disingkat BPOM; .,
23. Lembaga Infonnasi Nasional disingkat LIN; 24. Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANNAS; 25. Badan PengembanganKebudayaan dan Pariwisata disingkat BP
BUDPAR. ~
BAB II
.
UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I ~1
:
j
Bagian Pertama Lembaga Administrasi Negara
Pasal 2 LAN terdiri dari: .,
a.
Kepala;
b.
Sekretariat Utarna;
c.
Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan clan Sumber Daya .
.:. .":
:
Aparatur; I
d.
Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan;
e.
Deputi Bidang Penelitian clan Pengembangan Administrasi Pembangunanclan Otomatisasi Administrasi Negara; f. Deputi...
.I
..".'
""
" .
"J.
_.
:it~~~~¥i_~~"~_--
..'. ,.. .", .:' .., tj;;,M~~~~ ,,' ..':~; ;;; ,;.. ,,' ~ . '.:,:,...;!.Il;""'-'..,."u""";.:~".~
.
, -,
~h~ ~\":I
~~~" ~~c.., '."{;,4 vj~Ay -~ REPUULIK
-..\
~
~
.. ... ' ...' , .",1;1'~~~ ,
.., .-\
/I'~!~~.?~~~~~'
t..~
~tl1? Ii ~
,.
~~~
-':"'1~ ~tI~
,\icl!rj
~h~ ~\1:1
~~~
JA~1/
~~\\."'o(.,.,)1', .c.-~'II/~
"
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...
-5
-"
f.
:,',
Deputi Bidang Pembinaan Pendid~an dan Pelatihan Aparatur; ,
g.
DeP.tlti Bidang Pendidikan dan Pclatihan Sekolah Pimpinan
.
Admini~tra~i Na~ional. ,. ,
Pasal 3 ( 1) Kepala mempunyai tugas : a. memimpin
LAN
sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undanganyang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LAN; c. menetapkan kebljakan teknis pelaksanaan tugas LAN yang menjadi tanggung jawabnya; d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain. (2)
Sekretariat
Utama
mempunyai '.
tugas mengkoordinasikan
perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, adminislrasi, dan sumber daya di lingkungan LAN. (3)
Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan
"
...:':.';:',.,
-,',,::
,
;
di
bidang
pengkajian
kinerja
kelembagaan dan sumber daya aparatur. (4) Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan ',. mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan.. .
.
,
...
. .'
..'
~
"tll1l1'~\.
.~~~~~~?,.,.~~~~~
I'
I
~~I1?
~';\'
.~
~"'I~ ~tI~
~,,?
..~~£
.4
~~~
\,.~~~ ~\12 ~I-~~ ~~""'.,.1)1', l~~{j' :.;F <'-,,&,'0' '*'" ~
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-6 ,
,
-
,.
.-
,
kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan manajemen ke,pijakan dan pelayanan di bidaQg pembangunan administrasi
negara. (5)
I?eputi
.
Bidang
Penelitian
Pembangunan
dan
dan Pengembangan
Otomatisasi
Administrasi
Administrasi
\
Negara
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomatisasi administrasi negara. (6)
Deputi Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mempunyai kebijakan
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan di
bidang
aparatur negara.
~1
pembinaan
,pendidikan
dan
pelatihan
:.
I
(7)
Deputi
Bidang
Adminislrasi
Pendidikan Nasional
dan Pelatihan mempunyai
perumusan dan pelaksanaan kebijakan
Sekolah Pimpinan
tugas
melaksanakan
di bidang pendidikan
dan pelatihan Sckolah Pimpinan Adminislrasi
Nasional.
..,..' .""
, .
..' .'!~'. .
8agian Kedua
Arsip ~a.~ional Rcpublik
"
Indonesia
Pasal 4 ANRI terdiri dari:
.
a.
Kepala;
h.
Sekretarial Ulama; c. Deputi...
-~-
.
~
.
-,
~'. .~ ..",.1If'" ~~'.'. ,',
,
.
A""'> ~~"" ~"." ~~..~F'~'C-~n~ ~11: _~~ ~tI~.I ~I"?
.~'!'1
--~I\l
\~,,~
~h'/J
~A~
~~hgl
~'~1
'C.~."'i"") "'.&- ' g I .,#'"
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA '.'.
-7
-
..c.
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan;
d.
Deputi Bidang Konservasi Arsip; , \\
e.
Deputi
~
Bidang
Informasi
,
dan
Pengembangan
Sistem
Kearsipan.
Pasal 5 (1)
Kepala mempunyai tugas :
a. memimpin
ANRI
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai
.
dengan tugas A~RI; c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas ANRI yang menjadi tanggung jawabnya; d. membina dan melaksanakan kerjas~ma dengan instansi dan organisasi lain. (2)
Sekretariat
Ulama
mempunyai
lugas
mengkoordinasikan
perenCaI1aan,p~mbinaan. dan pengendalian lerhadap program, administrasi, uan sumber day a di lingkungan ANRI. t3)
Deputi
Biuang
Pcmbinaan
Kearsipan
mempunyai
lugas
melaksanakan pcrumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kcarsipan nasional. l4)
Depuli
Bidang
Konservasi
Arsip
mempunyai
lugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi arsip nasional. (5) Deputi...
~
.':
','
.., .~'I
*
...
,..,1""'",,~.
..'
~~""~ '. ,'",..~... .c.~""1
~..I"
f"~
.~-1~
, . .
~"'l~ ~~~ ~~~
,\-~.,
~\"J
',::"~"'...,,.A ~~ ,~~~1f -' «-~
'ft'
-,.,-
/
,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-8
-
.15) Deputi Bil.1angInformasi dan Pen~embangan Sistem Kearsipan me,mpunyai tugas melaksanakan p'eruillusan dan pelaksanaan .,
kebijiikal1 di bidang inforrnasi dan. pengembangan sistem ke~rsipan.
Bagian Ketiga Badan Kepegawaian Negara
Pasal 6 BKN terdiri dari : .. OJ
a.
Kepala;
b.
Wakil Kepala;
~1 f: j
c.
Sekretariat Utama;
d.
Deputi Bidang PengembanganKepegawaian;
e.
Deputi Bidang Bina Kinerja daD Perundang-undangan;
f.
Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, daD Pensiun;
g.
Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
h.
Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian.
~ :: '0'
Pasal 7 (1) Kepala mempunyai tugas : a. memimpin
BKN
sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undanganyang berlaku;
b. menyiapkan...
o
:
I.
---
-
.
... .
.., .~
~
.4""~1f'
.
--"~\
~~.,. ~?,,",2'~~ ~"
~ ~ ~~
,.' ...~~"'
~
~"..
'"""~ ~t.~
,~"11.,
~~~ ~\":I
.~I\{
~~~ ~"=:..\\.""A ,~AA1J j .co., -,-,'ft' PRESIDEN REPUULIK INDONESIA
-9
-
b. menyiupkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai
dengun lugas BKN; C. r.~ent.'upkan -menjadi
1
,
kebijakan teknis p'elaksanaan tugas BKN yang
tanggung jawabnya;
.-'
d.' membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain. (2)
Wakil
Kepala
mempunyai
tugas
membantu
Kepala
dalam
melaksanakan tugas memimpin BKN. (3)
Sekretariat
ULama
mempunyai
tugas
mengkoordinasikan
perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, (4)
dan sumber daya di lingkungan BKN.
Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian mempunyai
tugas
melaksanakan perufus,an dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kep~awaian. (5)
Deputi
Bidang
mempunyai kebijakan
Bina
.
Kinerja
dan
Perundang-undangan
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan pembinaan
kinerja
peraturan perundang-undangan
dan pelaksanaan
penyusunan
kepegawaian.
(6) Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan,dan mernpunyai
tugas rnelaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pengadaan, kepangkatan, (7)
Deputi
Pensiun
Bidang
Inforrnasi
Kepegawaian
dan pensiun. rnempunyai
tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan,
dan
penyelenggaraan
sistem ...!~ inforrnasi
kepegawaian. .(8)
Deputi
Bidang
Pengendalian Kepegawaian mempunyai
tugas
melaksanakan perurnusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kepegawaian.
Bagian...
~
-
".. ' .
.
.
~
..,
.,;, , .~A".1~~~\""
'
.
/o~(f 7~..~ ~~~ ~ '""~ ~,,'l~
(.
. .
!-~II"'
.~/!,. .~,."
~A~
~,,'A ~I\'~
\;A'j
\.~'t!.., ~~~1 ~,~ ~ ~~A1)f ~~ .c ...,. .D I ",11 .;;F~ "-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-10
-
Bagian Keempat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ,
.,
.,
".. «
Pasal 8 .,
PERPUSNAS terdiri dari: a.
Kepala;
b.
Sekretariat Utama;
c.
Deputi
Bidang
'
Pengembangan Bahan Pustaka daD Jasa
Informasi; d.
Deputi Bidang PengembanganSumber Daya Perpustakaan.
P~a1'9 (1) Kepala mempunyai tugas : a. memirnpin
PERPUSNAS
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undanganyang berlaku; b. menyiapk.an kebijakan nasional daD kebijakan wnum sesuai dengan tugas PERPUSNAS; c. menelapkan
kebijakan
teknis
pelaksanaan
tugas
PERPUSNAS yang menjadi tanggung jawabnya; d. membina daD melaksanakan kerjasama dengan instansi daD organisasi lain. (2)
Sekretariat
Utama
mempunyai
tugas mengkoordinasikan'
perencanaan, pembinaan, daD pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan PERPUSNAS. (3) Deputi...
.'
'I
:..
. ,
,
~
-.'..
..,Ilfrr~\-
..
.
r.~~~~~?P~~~~ .~..,?
;'0
"'""'~~ ""!I~
..~'11?
.~~!
\..~""
~ t-~ ~
~~~ ~'tj2
l~h1Jf
~~."'('A)"~ <--"""0' #' PRESIDEN REPIJBLIK
INPPNESIA
-11
-
-(3) Deputi
Bidang
Pengembangan, Bahan Pustaka dan Jasa
In(9rmasi mempunyai tugas mel~ksanakan perumusan dan
..,
.,.
pelaksanaan kebijakan di bidang peng~mbangan bahan pustaka dan jasa informasi.
.
, , \
(4) Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan ,kebijakan di bidang pengembangan sumber daya perpustakaan. "'.
Bagian Kelima Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ~1
:
I
Pasal 10 BAPPENAS lerdiri dari :
,
a.
Kepala;
h.
Sekrelarial Ul4lma;
L'.
Deputi Bidang Ekonomi Makro;
d.
Deputi Bidang Produksi, Perdagangan, dan Prasarana;
L'.
Deputi
Bidang
Sumber
Daya
Manusia
dan
Pranala
Pemerintahan;
f.
Deputi Bidang Regional dan Sumber Daya Alam;
g.
Deputi Bidang Pembiayaan Pembangunan dan Kerjasama Luar Negeri;
h.
lrispekloral Ulama.
Pasal 11...
:'
, .,
."
~ I
.,.~~
,,4r
.\
"
..,f"""~~" ~> "\,
.
~... ~~~~A
.
... I' . .
~,'A
~ ~' .~"'/J
""~
,\"~;
~~"J
~~~ ~~~."{'.A"",A1J' -'
-,-,'ft'
~~
f"A [: SIDE
A(: ~LJl~LIK
N
INDONESIA
-12
,
-
Pasal11
,'.
.,
'
(1) Kepala mempunyai tugas :
.
a.: ,memimpin BAPPENAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan wnwn sesuai dengan tugas BAPPENAS; c. menetapkan
kebijakan
te;knis
pelaksanaan
tugas
~I
BAPPENAS yang menjadi tanggung jawabnya; "
d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi daD
j
organisasi lain. (2)
Sekretariat
u~l
inempunyai
tugas
mengkoordinasikan
perencanaan. pembinaan. daD pengendalian terhadap program, administrasi daD swnber daya di lingkungan BAPPENAS. (3)
.' ~
Deputi Bidang Ekonomi Makro mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang ekonomi makro. .
(4)
Deputi
Bidang
Produksi,
Perdagangan,
dan
Prasarana
;
mempunyai tugas melaksanakan perwnusan kebijakan dan pelaksanaan
penyusunan
.
rencana pembangunan
nasional
'"'" I
di
bidang produksi, perdagangan. dan prasarana. '.
(5)
Deputi Bidang Swnber Daya Manusia dan Pranata Pemerintahan mempunyai tug as melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya manusia dan pranata pemerintahan. (6) Deputi...
:.
,
.
*
.,
..~
I "I"1f' ~~~~
. ..~,,;
,~~"'.~..>~2"'""l ~'I' ...,,"~
tl"
.~",
f"~
~. ~ ~"'A
,\flt11
~\.,j
I' '
\h~
~',~~ ,~~A1/ ~-.::..\\."V.A ...1' ' c.~. 0 ,~RESIDEN RE~Ul3LIK INDONESIA
-13
-
-. (6) Deputi Bidang Regional dan Su1ber Daya Alam mempunyai tuga~ melaksanakan perurnusan:,kebijakan daD pelaksanaan penYusunanrencana pembangunan nasional di bidang regional d~ sumber daya alamo (7)
Deputi Bidang Pembiayaan Pembangunan daD Kerjasama Luar
.Negeri
mempunyai tugas melaksanakan perurnusan kebijakan daD pelaksanaanpenyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pembiayaan pembangunan daDkerjasama luar negeri. (8)
Inspektorat Utarna mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
fungsional
di
lingkungan
;
..:;..'.'
Bagi~1K~enam Badan Pengendalian Dampak Lingkungan "
Pasal 12 BAPEDAL terdiri dari: a.
Kepala;
b.
Sekretariat Utarna;
c.
Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, daD Mitra Lingkungan;
...;..
d.
Deputi Bidang Pengendalian PencemaranLingkungan;
e.
Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
f.
Deputi Bidang PenaatanHukum Lingkungan.
j
.
.
. ";~,
BAPPENAS.
Pasal13...
.M
. '.
~
.,
.'A",flf'~"~
..
'~'-~?P""~'l r.1'~~~~ ~_"n" ~"AA ~tI'l
..
t-~""'
.~117
..~~{
,~/!01
.
~h~ ~\~J
~A \:I ~~h1jf 'C;~\\."'(.,.,~ -?
, ,
.c..~'OI #'
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
:. ':o~
;,~ -14
-','
Pasal 13
I
~ f
(1) Kepala mempunyai tugas :
\:.
.
a; memirnpin BAPEDAL sesuai dengan ketentuan peraturan :' perundang-undangan yang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan urnum sesuai dengan tugas BAPEDAL; c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BAPEDAL yang menjadi tanggung jawabnya; d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain. . Sekretariat
Utamai mempunyai
tugas
mengkoordinasikan
j
perencanaan, pembii1aan, dan pengendalian terhadap program, adrninistrasi dan sumber daya di lingkungan BAPEDAL. (3)
Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sumber Daya Manusia,
dan Mitra
Ling~ngan
mempunyai tugas
melaksanakan perurnusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan mitra lingkungan. (4)
Deputi
Bidang
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan. (5)
Deputi
Bidang
, 0'
.-,
(2)
.
Pengendalian
Kerusakan
Lingkungan
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan. (6) Deputi... .L
.','
.,.
."
.':
." .IfAAI1t1'~"'~""
.
~
~'~!~~?"'~~~h~ ~,,? ~\:~A ~WI
'. ."~I1"' ~
~"f
~,,~
,~t!~ ~I-~..
,h'1! ~1l1.?
~~."",.1~~/~ <--.&-'g' ~
...,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-15
-,
(6)
Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan mempunyai tug as m~laksanakan perumusan dan pel~ksanaan kebijakan di bidang
penaatan hukumlingkungan.
.
.,
i
Bagian Ketujuh
Badan Pusat Statistik Pasal 14 BPS terdiri dari :
'i.
a.
Kepala;
b.
Sekretariat Utama;1
c.
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik;
d.
Deputi Bidang Statistik Sosial;
c.
Deputi Bidang Statistik Ekonomi;
f.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik.
;';
. ; ': .-
Pasal 15 (1)
Kepala mempunyai tugas : a. memimpin
BPS
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undanganyang berlaku; b. rnenyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan urnurn sesuai dengan tugas BPS;
c. menetapkan...
.
..
."" ,
.,
-.
*
, lft' -""
~" ~,.~ ~ ", ~~,., ~.'. .c.""~
L"A, 'tt1' .~'",
~
~
~'~.'j 4
~t-~ ~~~"
. .
~.,j
,A'..1~.'
'C.~'.~.J -, o',c-~.'
,
,
,"7j " ~I
~
~11.,
.,:
.
,...
PRESIDEN RCPUBLIK ItJDC'~(",I.',
-16
.
.-. c. mcnelapkan kebijakan tcknis pclaksanaan tugas BPS )',II\g , menjadi
langgung jawabnya;
.
d. ~embina
~, f
clan melaksanakan kerj~ama
dengan instansi U,111
-.., organisasi lain.
(2)
Sekretariat
Utama
mempunyai
tugas
mengkoordinasikan
perencanaant pembinaant clan pengendalian terhadap program, administrasi clan sumber daya di lingkungan BPS. (3)
Deputi Bidang Metodologi
clan Informasi
Statistik mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di
bidang metodologi clan informasi statistik. (4)
Deputi Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan clan p~'aks'anaan kebijakan di bidang statistik sosial.
(5)
Deputi
Bidang
Statistik
Ekonomi
mempunyai
tugas
me~aksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ...
statistik ekonomi. (6)
Deputi Bidang Neraca clan Analisis Statistik mempunyai
tugas
melaksanakan perumusan clan pelaksanaan kebijakan di bidang neraca clan anal is is statistik.
,
Bagian Kedelapan Badan Standardisasi Nasional Pasal 16 BSN terdiri dari : I
a.
Kepala;
b. Sekrclari,II
.-. ..~A'
.,. ~
.,
*
..,0"
-'
.-',~ -~
. J
.O"~"""_"I ' -'0
""
.I
,,{ ,,~/4,
.
,
.f
,', , .,I
0
I" '
~t-',. ~."'~ ~ ~'
.~
~~ '
0
" ,I ., ' A ... S
PRESIOEN
REPUBLIK
It.JD('.:~E~IA
-17
-
-. b.
Sekretariat Utarna;
c.
Deputi Bidang Penerapan Standal,dan Akreditasi; "
,
d,
Deputi Bidang Penelitian dan Kerja S.arna Standardisasi;
e,
:Deputi Bidang Inforrnasi dan Pernasyarakatan Standardisasi.
Pasal 17 (1)
Kepala rnernpunyai tugas : a. mernirnpin
BSN
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku; , b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umurn sesuai dengan tug as ~SN:; j
c. rnenetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BSN yang menjadi tanggung jawabnya; d. rnernbina dan rnelaksanakan kerja~ama dengan instansi dan organisasi lain. (2)
Sekretariat
Utarna
rnernpunyai
tug as
mengkoordinasikan
perencanaan, pernbinaan, dan pengendalian terhadap progral11. ..
administrasi dan surnber daya di lingkungan BSN, (3)
Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi
rnernpun)".li
tugas rnelaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakal1 c.li bidang penerapan standar dan akreditasi. (4)
Deputi
Bidang
rnernpunyai
Penelitian
dan
Kerja
Sarna
Standardis~lsi
tugas rnelaksanakan perurnusan dan pelaksal1~lal1
kebijakan di bidang penelitian dan kerja sarna standardi~~I~i. (5)
DL'rlill
: ~
.."
"
..,f.1,1tf'~"~ .~~~7"'?""'.c:-~~ .lr.~."-11
.." ~,. ..~,,'
"",\.'11
ll'l1:t'
.'4.~'I\?
~
,
,
'fA
~t.'~ \~~ ~'11
~,,~ \.,~iI/J
~~...,.,,)I~AhY
, "
_~'gl
I
,#""
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
-19
-
d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi utln organisasi lain.
~ ,
(2)
Sekretariat
Utama
mempunyai
tugas'
mengkoordinasikan
perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap progralll, :administrasi dan sumber daya di lingkungan BAPETEN, (3)
Deputi
Bidang
Perijinan
dan
Inspeksi
mempunyai
lugas
melaksanakan perumusan dan pclaksanaan kebijakan ui hilltlll~ pemberian izin dan inspcksi lcnaga nuklir. (4)
Deputi
Bidang
Pengkajian
Kcselamatan
Nuklir
mel11pUll)ili
tugas melaksanakan perumusan clan pelaksanaan kebijak.111 Ui bidang pengkajian kcselamalan nuklir.
~1
::~
~
Bagian Kcscpuluh Badan Tcnaga Nuklir
Na.~ionaI '
Pasal 20 BA T AN lerdiri dari : a.
Kepala;
.
b.
Sekrelariat Utama;
c.
Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan;
. d.
Deputi Bidang Pengembangan Teknologi clan Energi Nuklir;
,,'::-..
e.
Deputi Bidang Pengembangan Teknologi
Daur Bahan Nuklir
dan Rekayasa; ,
f. Deputi,..
,
,.
.,
~
.....
~
""..". ~, "..
. ,.
'
~A~:.~:""'::"'\, ""':-1~A
i
~,,~ tl1~
.~,,;
"1'1'
,~/1"
" .
,
~~I ~.1/
~A~ ,.A,'11' ~"=:.\\""'A -' c.-,,", -,w,
.,
PAr ~,IDr-". AEPUBLIK
,r,JD(~(
-20
',1,',
.
-. f.
DL'puti
Bidang
PL'ndayagun¥n
Hasil
Penelitial1
Jail
,
Pel~gL'mbangan dan PL'masyarakatan Teknologi
Nuklir,
Ilmu
Pengetahual1 uall
.
i'
.Pasal (1)
21
Kepala mempunyai tugas :
a. memimpin BATAN
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
.
b, menyiapkan kebijakan nasional clan kt!bijakan umum sesuai " dengan tugas BA TAN; c. menetapkan
..;" .;..
k~bij:akan teknis pelaksanaan tugas BA T AN
yang menjadi tanggung jawabnya; d, membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain,
(2)
Sekretariat
Utama
mempunyai
tugas
mengkoordinasikan
;. perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi clan sumber day a di lingkungan BAT AN. (3)
Deputi Bidang Penelitian Dasar clan Terapan mempunyai
tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang "
penelitian dasar dan terapan,
"
(4)
Deputi
Bidang Pengembangan Teknologi
clan Energi
Nuklir
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan. pelaksanaa11 kebijakan
di
bidang
pengembangan
teknologi
clan energi
nuklir. (5) DL'ruti...
"'---
";
.i
~
.t
'.
* .
:'
'-r~-'-"'" .' '-'-~ .~ .'", .,., '~' , .., ~\' ., .4 It"
,
~A'
.,,~{
..\-11. ..,
':,,~. ~"".. ~~'.'V.A c-,'ft'
.
.
., " I
..
.'.
,.11., "., \'.\,...J
."
-,.-,- --
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-21
,
-
(5) Deputi Bidang Pengembangan ~knologi
Daur Bahan Nuklir
,
d:ln. Rekayasa mempunyai tugas rnelaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa.. (6) Deputi
Bidang
Pendayagunaan
Hasil
Penelitian
dan
Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan basil penelitian
dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu
pengetahuandan teknologi nuklir.
Bagia~1Kesebelas Badan Intelijen Negara
Pasal22 BIN terdiri dari : a.
Kepala;
b.
Wakil Kepala;
c.
Sekretariat Utama;
.
d. Deputi Bidang Penyelidikan Luar Negeri; .. e. Deputi Bidang Penyelidikan Dalam Negeri;
.-'
f.
Deputi Bidang Pengolahan;
g.
Deputi Bidang Pengamanan;
.
\
h. ...'
:,
Deputi Bidang Penggalangan; i. Sltll.,.
:
.,
~--
\
."'"I1I1'~~"
...
~
..
~"""
~A~ !~..~"".c._~~~
~"A ~.'A
lllf,. ~~""' .~'I\'
."A~
.
..,."
"
~'~t,
~I\'IA
\,.'Ij
~'~J
~A~ 'C.~
~AA1/ ,"'(',.1~ -"
.c..~'o", #"
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-22
-
,
i.
Star Ahli Bidang Politik Dalam Negeri;
j.
Star Ahli Bidang Politik Luar Nei~ri; t
k.
Star Ahli Bidang Ekonomi,;
.
I.
Star Ahli Bidang Sosial Budaya;
m.
Star Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan.
Pasal23 (1)
Kepala mempunyai tugas : a. memimpin
BIN
sesuai
dengan
ketentuan
pl'ralUrJl1
perundang-undangan yang bcrlaku; ,
b. menyiapkan keyija~an nasional clan kebijakan umUltl sl'~u;li ;',':':' dengan tugas BIN;
, ::
j
c. menetapkan kebijakan
tekni~ pelaksanaan tugas BI~
YJI1~
menjadi tanggung jawahnya: d. membina dan mclak~anakan kcrjasama dengan in~taI1,i J.111 organisasi lain. (2)
Wakil
Kcpala
mcmpunyai
mclaksanakan tugas mcmimpin (3)
Sckrctariat
Utama
tugas membantu
Kepala
Jal;1111
BIN.
mempunyai
tugas
mengkoordinasil\al1
perencanaan, pembinaan, dan pcngendalian terhadap progral11. administrasi (4)
Deputi
dan sumber daya di lingkungan BIN.
Bidang
Penyelidikan
Luar
Negeri
mempunyai
tugas':,
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang , operasi penyelidikan yang beraspek luar negeri.
(5) Deputi...
--
,
..
~
...
"",,.~~~~
..~"
"
,
.
~>~..,.."
~~",~a"~ ~-~'I' ~,,'1A ~,'A
.~",. .~t"'
.."X~' .",,!t
.~hit
",\\t!"
;.:;,
~'\'~
,'.
~\"J
~A~
,,' ; :
;,
J~A1/
. ,
,;
""~\\.""A1I11J
"
.c.__'HI ~ -4'"v,-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-23
(5)
-
Deputi Bidang Penyelidikan
Dalam Negeri mempunyai
tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidallg operasi penyelidikan yang beraspk r'
(6)
dalam negeri,
'
Deputi
Bidang Pengolahan mempuuyai
tugas melak.'i.ill.lkall
p,erumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengol.ill.lll data dan infonnasi (7)
Deputi
intelijcn.
Bidang Pengamanan mempunyai
tuga~ melak~.ill.I~;III
perumusan dan pelaksanaan kehijakan di bidang upaya illtL'li.il'll strategis
untuk
mengamankan
pelaksanaan
kehij.ikall
pemerintah. (8) , Dcputi Bidang Pcnggalangan mcmpunyai
tuga.'i InL'laksilll.I~.Ill
pcrumusan dan pelaksanaan kchijakan di bidang upa~'a illlC..'lill'II strategis
untuk ~1 I~cn)'uk~c~kan
pelaksanakan
kl'I'i"j~i~;111
j
pcmcrintah, (9)
Star Ahli
Bidang
Politik
Dalam
Negeri
mempun)"ai
tug~I~
mcmbcrikan telaahan mcngcnai masal.ah politik dalam 11cgL'ri. (10) Star
Ahli
Bidang
Politik
Luar
Negeri
mempunyai
memberikan telaahan mengenai masalah politik (11) Star Ahli
Bidang
Ekonomi
mempunyai
lug~I~
luar negeri.
tugas memberikan
telaahan mengenai masalah ekonomi. (12) Star Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sosial budaya. (13) Stat Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan mempunyai memberikan
telaahan
keamanan,
mengenai
masalah
pertahanan
tugas dan. ,,',
Bagian...
,
:
.'
~
...,.t",...~~,.
.
,. ' 7~1'-~'..,"'.'~ c"""-' ~'\ , ttl!~ ~.A
.tA~
~~, ~,,~ \,~~~ ,=:"~,,
"
.~,.
. .
.I \'L I~ ~1 I ~,
~
~~
'
"~;.c'
:"'(i" -~ ~...a,-
PRESIDEN
REPUBLIK
INDONESIA
-24
,
Bagian "
.
-'.. f
.
Keduabelas
Lembaga S,andi Negara
l' ,;1
.
..fli
Pasal 24 LEMSANEG terdiri dari: a.
Kepala;
b.
Sekretariat Utarna;
c.
Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Persandian;
d.
Deputi Bidang PengamananPersandian;
e.
Deputi Bidang Ped.gkajianPersandian. :,: ..',: , ,:.;';:' ;', ,
Pasal
2S
(1) Kepala mempunyai tugas :
.°,
.
a. memimpin LEMSANEG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang':'uridanganyang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LEMSANEG; c. menetapkan
kebijakan
teknis
pelaksanaan
tugas
LEMSANEG yang menjadi tanggung jawabnya; d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain...
(2) Sekretariat... ,"
"!" .
,
*
.
."
.""",,::-~,
."
.I'~"'"
,
' '7'.""-" tI "." " ~ ". \ ,
'.
f"'" ~A'
~,A ..,
\\-t1,.,
\';': ~"J
.~,,~ ~~'\I..
~~'
.
'
-.,...,."{. of,~\\~j' -'
-~,'ft'
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA °,
-25
-
'~\' ..:;
ff'
-
(2)
Sekretariat
Utama
mempunyai
tugas
mengkoordinasikan
perencanaan, pembinaan, dan p~ngendalian terhadap program, ,
a~inistrasi (3) Deputi
dan sumber daya di lingkungan LEMSANEG.
.
Bidang
Pembinaan dan Pengendalian Persandian
, ,
'mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pembinaan dan pengendalian persandian.' (4) Deputi Bidang. Pengamanan Persandian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamananpersandian. (5) Deputi
Bidang
Pengkajian Persandian mempunyai
tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian persa1dia~. ~
Bagian Ketigabelas Badan Urusan Logistik
Pasal 26 BULOG terdiri daTi : a.
Kepala;
.
b.
Sekietariat Utama;
c.
Deputi Bidang Perencanaandan Kerja Sarna;
d.
Deputi Bidang Operasi;
e.
Deputi Bidang Usaha Logistik;
f.
Deputi Bidang Keuangan clan Sumber Daya Manusia:
g.
InspektoratUtama. Pasal 27...
.
:
. ..~ .~
~
..'
;,.,'
,', . '.' ' , i; '. :
AAA"1f'~ ~~~ ~ ". ,~ .,.7~.-:;.co._,,'1~ ~..~,~~-~
~~
~tl1?
.~~":
;
"
.
\"~ ~fllJ
"t:A~
.\.~"'"
'
t-I1J
~~~ ~h~1/ 'C.~.""(.)]I -" oCo,&/'O' , "-.#"
, ,
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
~
: ..-26
-';"
Pasal 27, (1)
Kepala mempunyai tugas : a:
memimpin
BULOG
~
sesuai
,
dengan
ketentuan
peratur.lll
perundang-undangan yang berlaku; "
...,
'
b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum se~uai dengan tugas BULOG; c. menetapkan
kebijakan
teknis
pelaksanaan tugas BULOC,
yang menjadi tanggung jawabnya; d. membina clan melaksanakan kerjasama dengan instansi U~lll organisasi lain. (2)
Sekretariat
"
Utarna
mempunyai
tugas
mcngkooruill~l~i";111
perencanaan. pern~na~n. dan pengendalian terha~ap pr'lgr.llll. adrninistrasi dan sumber daya di lingkungan BULOG. (3)
Deputi Bidang Perencanaan dan Kerja Sarna mempuny.li
lU~;'~
melaksanakan perumusan dan pt:laksanaan kchijakall Ji hill;'ll~
(4)
pcrencanaan dan kerjasama l')gi.'itik.
.
Deputi Bidang Opcrasi mempunyai
tugas melaksanakan
pl'rll
musan dan pelaksanaan kchijakan di bidang opcrasi I,)gi~li~. (5)
Deputi Bidang Usaha Logistik
mernpunyai tuBas melak~4.111.lk;111
perumusan dan pclaksanaan kchijakan di bidang usaha I()gi~lik. (6)
Deputi
Bidang
rnempunyai
Kcuangan
dan
tugas melaksanakan
Surnber
Daya
Manusi.1
perumusan clan pelaksanaall
kebijakan di bidang keuangan dan sumber day a man usia. (7)
.
, .
Inspektorat Utarna mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BULOG,
1 Bagian ,.;t"
,"c-
.
..
.,
~
..~
'A""I1'" ~":I\.
..~"
~~..,;"" ". ~~'" ~~..~ .c:._""~ ~A"l '"""~ 1!1~ "~11"
.-'.,,~
~t!~.,
h ~~J
~~~ ~A~1/ ~~."'(",,}. .c..,.' 0
-~
I ...:,~
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
-27
-
,
.-
Bagian Keempatbelas ~ , Badan '~oordinasi Keluarga Berencalta Nasional
,,
Pasal 28
BKKBN terdiri dari: a.
':: .: '. '..
Kepala;
, . '.:
.' "'::': .' ."
b.
Sekretariat Utama;
c.
Deputi Bidang Infonnasi Keluarga dan Pemaduan Kebijakan
Program; d.
Deputi Bidang Keluarga Berenc.anadan Kesehatan Reproduksi;
e.
Deputi
Bidang
t4;eluarga Sejahtera
.
dan
Pemberdayaan
Keluarga; f.
Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan;
g.
Inspektorat Utama.
.
Pasal 29
(1) Kepala mempunyai tugas : a. memimpin BKKBN
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undanganyang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BKKBN; c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BKKBN yang menjadi tanggungjawabnya; .'.
; '..
::."
d. membina...
I
r::~;';~:.1\,(-
'.'
.
*
,. ..,
A.A""'~""
..
II" ~,,~ t~~~.,.~>..,.~', .., ...~ ~~'" w
-\:A' .~
..,.,..
~ ,,~fI.,., ':t-~
,'Z ,. 41 .'1-' J s" -'.
~(' ~~ ~~.'"( c.4-;'o~
"
-.
j
,
~ A~
;'
"
, '
,,'.,' : ..',..., , ' ... ' , .' :.r :
PRESIDEN
REPUBLIK
'/'.JDONE5IA
-28
.
.
d. membina dan melaksanakan ke\jasama dengan instansi dan ,
,
organisasi lain. (2)
S~kretariat
'.
Utama
mempunyai
tug as mengkoordinasikan
perencanaant pembinaant dan pengendalian terhadap programt administrasi dan sumber daya di lingkungan BKKBN. (3)
Deputi Bidang Informasi Keluarga dan Pemaduan Kebijakan Program
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang informasi
keluarga
dan
pemaduan kebijakan program. (4)
Deputi Bidang KelUfrg~ Berencana dan Kesehatan Reproduksi .'
mempunyal tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di
bidang keluarga
berencana dan kesehatan
reproduksi.
.
(5) Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan ~ebijakan di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. (6)
Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan mempunyai tug as melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan dan pengembangan.
(7)
Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BKKBN. '.'
"
~ .:",
.Bagian...
~--
*
...
.'..
..""'~,, ,. 7>'" tt"-t.. -1 '
..,.,.,..,.ccC--' ..;
-'
~ ~\
~01,. ~ ...f " 1
.~
.\,~n,1~
,
~
..,,~ ,-
K'}
~"". ~..." ..,.4. ,'11' .. ~~',"('A
./
c..,'ft' -,w,-
PRESIDEN
.If.
REPUBLIK
",
;j
INDONESIA
"
:.
-29
-
r
.;--
Bagian Kelimabelas Lembaga
Penerbangan Antariksa
~ ,
Nasional
.
. ,..Pasal
30
LAPAN terdiri dari: '.a.
Kepala;
b.
Sekretariat Utarna;
c.
Deputi Bidang PenginderaanJauh;
d.
Deputi
Bidang
Sains,
Pengkajian,
dan
Infonnasi
Ke-
dirgantaraan; I
e.
Deputi Bidang Tekii~logi Dirgantara.
Pasal 31 (1) Kepala mempunyai tugas : a. memirnpin LAPAN
.
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LAPAN; c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LAP AN yang menjadi tanggung jawabnya; -d.
membina dan melaksanakan kerjasarna dengan instansi clan organisasi lain.
0'
~
(2) Sekretariat...
, \
!
~
." ."..I1tt'"""~~ .~~~!~~~~~~~
~
'
~:: t-~I1"'
~"~ ~tI~~
~'dl1
~~~J
."A~
..
.-
\:~/J
~A ~ -""'~
\~hA1/ ~. A -'" .c..~;'O,~ 111
PRESIDEN .REPUBLIK
., ;":~':~'"
"
.:i"
INDONESIA
.
..;'
.
.'.'.
-30
,
.-. .(2)
Sekretariat
Utama
mempunyai
tugas
mengkoordinasikan
~
perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap progralll, administrasi dan sumber daya di lingkungan LAPAN.
(3)
Deputi
Bidang
Penginderaan
Jauh
mempunyai
lugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidal1g
penginderaanjauh. (4)
Deputi
Bidang
taraan
mempunyai
pelaksanaan
Sains, Pengkajian, tugas
kebijakan
di
dan Informasi
Kcdirg;111-
melaksanakan
pcrumusan
d;III
bidang
pengkajial1.
d.ll1
sains,
informasi kedirgantaraan. (5)
Deputi
Bidang
Teknologi
Dirgantara
mempunyai
lug.I'
melaksanakan peru~usan dan pclaksanaan kebijakan di hidallg
.
tcknologi dirgantara.
.
Bagian Kecnambcla.~ Badan Koordinasi
Survci dan Pemctaan Nasional
Pasal32 BAKOSURTANAL
terdiri dari :
a.
Kepala;
b.
Sekretariat Utama;
c.
Deputi Bidang Survei Dasar dan Sumber Daya Alam;
d..
Deputi Bidang Pemetaan Dasar;
e.
Deputi Bidang Infrastruktur
Data Spasial.
Pasal 33 ...".' "
"
.I
! I
..
-0
~
..-A~~lflf"~'~
.-0 ..~~~!..'='Z"F~~~~~
~A"{ ~~I1"'
-~,,~
""\:A ~~~1
~"J ~~ ~ ~...,;,,1I1.!,Y v,=-
"'~
..-.
..
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-31
-
-. Pasal 33
~
,, c' "
,
(1) Kepala mempunyai tugas :. a. memimpin BAKOSURT ANAL
sesuai dengan kelcnluall
, ,
.peraturan perundang-undanganyang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BAKOSURTANAL; c. menetapkan
kebijakan
teknis
pelaksanaan
tuga~
BAKOSURT ANAL yang rncnjadi tanggung jawabnya; d. rnernbina dan rnelaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain. (2)
Sekretariat
Utama1 mernpunyai
tugas
mengkoordinasikan
perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program. administrasi dan sumber daya di lingkungan BAKOSURT
(3) Deputi
ANAL.
Bidang
: i '.;
Survei
Dasar dan Sumber Daya
Alam
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan, kebijakan di bidang survei dasar dan sumber daya alamo (4)
Deputi Bidang Pemetaan Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaankebijakan di bidang pemetaan
dasar. (5)
Deputi Bidang Infrastruktur Data Spasial mempunyai rugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastrukrur data spasial.
.;
~~ ;. :.
~.'.
.~'.;.
.
,
Bagian...
I
..'
~
."
,""" :-~, I' ~, ..' ~I..,~..' ~,:~"", .' ~
II"'
.tA~
t:A' 1 r" ., ~,4" ~t-~
-,"
'
,
'
...,
~'4 ~ /
~~J T. 1.1/ .'~I'
~,. ~ ~ ,J:'" 'C.~'.""'" J
4.-~.'"' ..-
,-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-32
.
-.
Bagian Ketujuhbelas
~
,
Badan P~ngawasan Keuangan daD Peinbangunan
.
..'," '.
:\
Pasal 34
BPKP terdiri dari: a.
Kepala;
b.
Sekretariat Utama;
c.
Deputi
Bidang
Pengawasan lnstansi
Pemerintah
Bidang
Perekonomian; d.
Deputi Bidang Pengawasanlnstansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keam~n;
:
j
e.
Deputi Bidang PengawasanPenyelenggaraanAkuntabilitas;
f.
Deputi
,...
Bidang
Daerah;
Pengawasan Penyelenggaraan
,..
Keuangan
..
g.
Deputi Bidang Akuntan Negara;
h.
Deputi Bidang Investigasi.
Pasal 35 (1) Kepala mempunyai tugas : a. memimpin
BPKP
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan urnurn sesuai dengan tugas BPKP;
c. rnenetapkan... ' .
.
..
," .
,,'.:, ..: ,
~
."
..'"" ..""'"
...~~~':':.~.."""'..::~'~
'.
..
-\..
~;f? "tl1"
.~.\f
~~h ~..~ ~~~
.~~I!~
.
'
~"J ~t~.c..~'OI .'"(.,.,~~AY ~ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-33
~
i
-:
.;-.
~
C.r,~enetapkan kebijakan teknis pe1aksanaantugas BPKP yang
.
menjadi tanggung jawabnya;
.
d.' membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain. (2)
Sekretariat Utama
mempunyai
tugas
mengkoordinasikan
perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPKP . ...(3)
Deputi
Bidang ...Pengawasan Instansi
Pemerintah Bidang
Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan :
pelaksanaan kebijakan
di
bidang
pengawasan
instansi
pemerintah bidang '~erekonomian. ..(4)
Deputi Bidang Pengawasanlnstansi Pemerintah Bidang Politik,
"
Sosial,
dan Keamanan mempunyai
tugas
melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan instansi pemerintah bidang politik, sosial, dan keamanan. (5) Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas '...
mempunyai tugas melaksanakan perumusan daD pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penyelenggaraan bidang akuntabilitas.
: ..:., .:.,: (6) Deputi Bidang PengawasanPenyelenggaraanKeuangan Oaerah .. mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penyelenggaraan bidang keuangan daerah. I
(7) Oeputi",
"
'
.I
~~
f
*
..
.'
.~
.
,i",flflf' ~"\"
/.~~~.~?"'.c.:",~
.~,,~
t-t"?
.~~E
I
~\.~. ..,.,,~
.
~~~ ~"" ~\11 ~~~ ~~~""',1' A~A1j' J ' ..:a-.,. ...~
.c..~"
O
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(7)
Deputi
-34
-
Bidang
Akuntan
Negara
mcmpunyai
llI~;I~
melaksanakan perumusan uan pcla\sanaan kehijakan ui hiu;lll~ t
,
akuntan ncgara. (8)
D~,puti Bidang
In\'cstiga\i
mcmpunyai
tuga~ n1clak~;lII;I~;111
perumusan uan pclaksanaan kchijakan di bidang inveslig~,~i,
r
Bagian Kcdclapanbclas
Lembaga Ilmu Pengctahuan Indonesia Pasa136
.",
.'.'..:1,"',. '~".,'..,~, .
LIPI terdiri dari :
..' a.
Kepala;
b.
Wakil Kepala;
c.
Sekretariat Utama;
d.
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian;
e.
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati;
f.
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik;
g.
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan;
h.
Deputi Bidang Jasa Ilmiah.
-, :.~ ~~
r; .
Pasal 37 (1)
Kepala mempunyai tugas : a. memimpin
LIPI
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
b. menyiapkan... : .: .;'"
...,.-.
c..,~
..,
~
.~
'.
,
;'","';'. '.
4"d~~..
.~~">~~"'"
:
~',-1~~.~ ~~",~ .'"t"? A? ..,,\.~ "'. "1.~
.~'".. .~~I\~
~-1~
~"'~. ~""..
",'.11~1j' i'
~~'."'.A' .c.. .,
~,.o,-~r
PRESIDE
REPUBLIK
-35
.
t-J
INDONCSI/.
-
b. menyiapkan kebijakan na~i()nal dan kebijakan un1Ull1 ~l"ll;tl dengan tugas LI PI;
~ ,,
c': menctapkan kehijakan tckni" 'pelaksanaan luga~ [,11)1 Y;III~ ".
mcnjadi langgungjawahn)'ci;
.
:d. mcmbina dan mclak.'i~ln~ikan kerjasama dcngan in~l;lll...i ,1;111 organisasi lain. (2)
Wakil
Kepala
.melaksanakan (3)
mempunyai
lugas
tugas mcmimpin
Sekretariat
Utama
membantu
Kepal..i lI.Ilillll
LIPI.
mempunyai
tugas
mengkoordinasikill1
perencanaan\ pembinaan. dan pengendalian terhadap program. administrasi dan sumber daya di lingkungan LIPI. (4)
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian mempunyai
tugas
melaksanakan pe;~mlisan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan kebumian. (5)
Deputi
Bidang
![mu
Pengetahuan Hayati
mempunyai
tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan hayati. (6)
Deputi
Bidang
Ilmu
Pengetahuan Teknik
mempunyai
tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan teknik. (7)
Deputi
Bidang
mempun~ai kebijakan
Ilmu
Pengetahuan. Sosial dan Kemanusiaan
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan di bidang penelitian
ilmu pengetahuan sosial dan
kemanusiaan. (8)
Deputi
Bidang Jasa llmiah
" mempunyai
tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang jasa ilmiah.
,
BagialJ...
.
.~.
0,
~
""-. ..,."'~,, ~,."A,f~ ~""""~ ~~,.,~..~.-=.~'~ ~tl1"' ~"~
,
.~A,. .~~{
.
.
..
" .
~,,~ ~h~
\,.~"~ ~~ ~
~'~J ~~hif
~~~
I
."'(. ,111'/~:.J c..~'O/.". ' ...
",
PRESIDEN
REPUBLIK
INDONESIA
-36
-
.-,
Bagian Kesembilanbelas~,
"
\
Badan..Pengkajian dan Penerapan Tek!}ologi ,0,
Pasal 38 BPPT terdiri dari: a.
Kepala;
b.
Sekretariat Utama;
\
'...
c.
Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi;
d.
Deputi Bidang Teknologi Pengcmbangan Sumber Daya Alam:
e.
Deputi Bidang Tek1ologi Agroindustri dan Bioteknologi:
f.
Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material:
g.
Deputi
Bidang Teknologi
Industri
Rekayasa.
..
. .~..., :.':"c: .''0
Rancang Bangun dan
.
Pasal 39
,:
..
(1) KepaIa mempunyai tugas : ..
a. memimpin
BPPT
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional .dan kebijakan umum sesuai dengan tug as BPPT; c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPPT yang menjadi tanggung jawabnya; .:
d .mem b.ma...
.,.
, '
...,
'.
,-
-'
.~
'..',;.
..~""~~\"" ..'
.:::
.
.: ~~~~~~~ p.~~,,\~
.t-t""'
~A!
~
'"O"AA ~t.'1
~!t
.1\fI~'"
~
~
:'!ih~
~t!" ~'~7 ~~~ ,~Ah1/ 'o:.~~."""A -" <.-,.,", .~
'
v,~
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-37
-"
,
,
d: membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan -organisasi lain,
.
,, ,
(2)
Sekretariat
Utama
mempunyai
tugas
mengkoordinasikan
perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap progralll,
administrasi dan sumber daya di lingkungan BPPT, (3) Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pcrumusan clan pelaksanaan kebijakan oi
bidang pengkajian kebijakan leknologi. (4)
Deputi Bidang Teknologi Pcngcmbangan Sumber Da}'a Alall1 mempunyai tugai1melaksanakan perumusan dan pelak~an~tan kebijakan di bidang teknologi pengembangan sumbcr da)'a alamo
(5)
Deputi
Bidang Teknologi
mempunyai
Agroin~ustri
clan Bioteknologi
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang teknologi agroindustri dan bioteknologi. (6) Deputi Bidang Teknologi Infonnasi,
Energi, dan Material
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi infonnasi, energi, dan material. (7) Deputi
Bidang Teknologi
Rekayasa
mempunyai
Industri
Rancang Bangun clan .
tugas melaksanakan
perumusan
dan
pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi industri rancang bangun dan rekayasa,
"
:.
.,. , :
i
.,
.!"",
Bagian,.,
~
.
~
,
.~... .A,,"I1If'~~~.
. '
.~7 ~~.,.:~ ". /0",-, "'~ ~ ~ .c:.~~A
..~ .~~t1?
11,.
.~~~
.
.,
I.
""tI~
~,,~ \..~t!" ~'~J ~A ~ ~Ah1/ ~~"'('flll --
, "
.c.~'DI .#""
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-38
-
~
.".
BagianKeduapuluh ,, 'BadanKoordinasiPenanamariModal Pasal 40 BKPM
.
terdiri dari :
a.
Kepala;
b.
Sekretariat Utama;
c.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
d.
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal;
e.
Deputi Bidang Kerja Sarna Penanaman Modal;
"., ..;.
.'~.
f.
Deputi Bidang Pelayanan Penanarnan Modal;
'...~:
g.
Deputi Bi~ang Pengendalian Pelaksanaan Penanarnan M()oal.
~1 . j
Pasal 41 (1)
Kepala rnernpunyai tugas : .; a. rnernirnpin
BKPM
sesuai
dengan
ketentuan
p~ratur,lll
perundang-undanganyang ~rlaku; b. rnenyiapkan kebijakan na~ional dan kebijakan UillUll1 ~L'~ll;li dengan tugas BKP"I; c. menetapkan
kebijakan
Icknis
pelaksanaal1 tuga.!' 13KI'.\1
yang rnenjadi tanggung jawabnya; d. rnernbina dan melaksanakan kerjasama del1gal1 il1slallsi ll;111 organisasi lain. (2) Sekrt.:tari~11...
,~ --
'-"""""
.
.
.',.'
...'
\
.~
"AI1;f'~":I\ ..~,f?~>~~
' ...:!.'
"', /I".-1.>~~~ .c:-~~"~
'. ,-
~~I!! ~ t-~I!?
.~~~
'.' '.
':
~"~ ~!I~
~~~ ~~~ 1I~Ah1/ ~~...,,~, .?
I
<'-P'o' F"
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
-39
(2)
Sekretariat
-
Utama
mempunyai
tugas
perenc~,naan, pembinaan, dan p~gendalian
mengkoordinasikan terhadap program,
.,
a'dministrasi dan sumber daya di lingkungan BKPM. (3)
Deputi
Bidang
Pengembangan
IkIim
Penanaman
Modal
:mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal. (4)
Deputi Bidang Promosi
Penanaman Modal
mempunyai
tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di biuilng promosi penanaman modal. (5)
Deputi
Bidang
Kerja
Sarna Penanaman Modal
mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan ui bidang kerjasama penanaman modal. ~1
(6)
:
Deputi Bidang Pel~yanan Penanaman Modal mempunyai lllga~ melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan ui hiua/lg pelayanan penanaman modal.
(7)
Deputi
Bidang Pengendalian
mempunyai kebijakan modal.
Pelaksanaan Penanaman M\!ual
tug as melaksanakan perumusan dan pelaksallaall di
bidang
pcngcndalian
pelaksanaan
pL'/1a/1alllall
'. \
Bagian Kcduapuluhsatu Badan Pertanahan
Nasional
::' ;:. ,.
Pasal 42
,.!,.' '.
BPN terdiri dari : a.
Kepala;
b. Sekretariat..'.
\
."
~
... ., .
, "
.
'A"I1I1'~~~, -"~l -..:\~I'I
..~~n?'~:::?""'2~~
,
t~(f 11;
.~
.~i\"l
"A~
'
!
.
~!\~ I.:hlJ
\:\'~ ~"
~~17j 1\\3
,
~~ ~ ~~II~ ~~.""A" -"'" oC.-.e-'u'R"
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-40
-
-..
b.
Sekretariat Utama; ,
,!\
c.
Deputi.Bidang Pengkajian clan Hukum Pertanahan;
d.
Deputi Bidang Informasi Pertanahan;
e.
Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan;
f.
Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan clan Pemberdayaan
.
Masyarakat; g.
Inspektorat Utama.
Pasal 43
. ;
.(1)
Kepala mempunya~tu,as :: a. memirnpin
j
BPN
sesuai
..:.:~'..:::"'.~ dengan
ketentuan
peraturan
perundarig-undanganyang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPN; c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPN yang menjadi tanggung jawabnya; d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi clan organisasi lain. (2)
Sekretariat
Utama
mempunyai
tugas
mengkoordinasikan
perencanaan, pembinaan, clan pengendalian terhadap program, administrasi clan sumber daya di lingkungan BPN. (3)
Deputi Bidang Pengkajian clan Hukum Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan clan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian clan hukum pertanahan.
'. ..(4)
,
Deputi...
.:..'
'
.,,'
. .,.
.A"",111'~~""
~
. .,
",
'~A7~_,~ ~' 77 If"'-="""~ ..,,:'.,. .\'11; ~"'I"""'~
.r .I"" .~'I1?
.~;
~
"
I\ 1. ~11"
,,', ' " ,
~tI'A
."..,
'"':/1'1)'fA' ~~~!l
~~~
~,.
~1;:if
" .
'r
"'=.,,~... "lI~A'y ~~'."'f'11 .c.-,.'nl
-~v,"'"'
-?"
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-41
-
r
(4) Deputi
'-.
Bidang
Informasi
,.
Pe~anahan mempunyai ,,
tugas
melp:ksanakanperumusan dan pelciksanaankebijakan di bidang informasi pertanahan. . , ,
(5) Deputi Bidang Tata Laksana Pertariahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang .tala
laksana pertanahan. (6) Deputi ~idang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaanmasyarakat. (7)
Inspektorat Utam1 m~mpunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di li~kungan BPN.
Dagian Keduapuluhdua Badan Pengawas Obat dan Makanan
Pasal44 BPOM terdiri dari: a.
Kepala;
b.
Sekretariat Utama;
c.
Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif;
.d.
Deputi Bidang Pengawasan Gbat Tradisional,
Kosmetik,
dan
Produk Komplirnen;
"
e. Deputi...
.~~--~
~
~
.I
.
.
*
.
I
,.
AA"I1If"~~:1'I
./.~~Z~~?""'-=:::~~~ ~
t-~I1"'
p
~11":
,
~,,~~
~
'
"-':"~ ~,,~~
"A~
,\\'11"
j
.
\;~'J
~~~J
~AhV
~"'";A~
~...g ~
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-42
e.
peputi
Bidang
-
-
,
Pengawasan
I<eamanan Pang an dan Bahan
B~rbahaya.
.
... 1rl;lf:
Pasal 45 (1)
Kepala mempunyai tug as : a. memimpin
BPOM
.perundang-undangan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
yang berlaku;
.\
b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPOM; c. menetapkan
~ebijakan
teknis
pelaksanaan
tugas BPO:\I
j
"
yang menjadi tanggung jawabnya;
", "
d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain. (2)
Sekretariat
Utama
mempunyai
ttigas
mengkoordina,c;ik~111
perencanaan, pembinaan. dan pengendalian terhadap progral11. administrasi dan sumber daya di lingkungan BPOM. (3)
Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik Psikotropika,
dan Zat Aditif
mempunyai
dan Narkotika.
tugas melaksanakall
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan ",!
produk terapetik dan narkotika, (4)
psikotropika,
"Deputi Bidang Pengawasan Ghat Tradisional,
Produk
Komplimen
mempunyai
dan zat adiktif. Kosmetik,
tugas
dan
melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik, dan produk komplimen.
(5) Deputi...
~
.
~
.
." .A" .~.~:/ ~.."~,-1~."~~.c-~,,'\~
.,.
","11~~"", ~'" -.,."."
"""~ ~t-~A
t-~I/?
" ~,.,'1 1.
\;,.,'lJ ~~41 ~ " ~A~ ~~...,.A) ~~ht.1 -".,' <'-'&'-'0/1'--~ ,'"
"
.: , .' -..':' , ,',"" .,
,,'
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...
-43
-I
" r
(5)
,
-
Deputi Bidang Pengawasan K~anan
Pangan dan Bahan
Berpahaya mempunyai tugas melaksanakan perurnusan, dan pelaksanaankebijakan di bidang pengawasankeamanan pangan d~n bahan berbahaya. "
~
"..
Bagian Keduapuluhtiga Lembaga Informasi Nasional
Pasal 46 LIN terdiri dari: a.
Kepala;
b.
Sekretariat Utama;1
c.
Deputi
.
Bidang
:-;
Pengkajian
dan
Pengembangan SiSlCltt
Infonnasi; d.
Deputi Bidang Hubungan Anlar Lembaga;
e.
Deputi Bidang Pengelolaan lnfonnasi.
PasaJ 47 (1) Kepala mempunyai tugas : a. memimpin
LIN
scsuai
dengan
ketentuan peralural1
perundang-undanganyang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas UN; c. menetapkan kebijakan leknis pelaksanaan tugas LIN yang menjadi tanggungjawabnya; , .d.
membina...
. ,., ,-,,-,,_.-
"
,
~
t t
,~.
.,..AII,.. ..'~ ~
"- \ ~ ~~..,." ~ ~ 1 1"'~A~.~a "
'--
1-\-'1;.-'1
fA? ~~,
~
t',,{ \\'11" ~t-~l ~""""
."
~~'.""" Coo_'v'
'
,"
, ~" ~
'
~1:4 ,
"
,
..
J
~A~ ~'1J
,'1A,,"'.! ...1
,W""
~
PRESIDEN
REPUBLIK
INDON[~IA
-44
.
.
d. mcmbina dan mclak,c;anakan kerjasama dengan in~lal1si Jail Llrganisasi lain.
~
,
(2)
\
Sc.Krclarial
Ulama
,
mcmpunyai
tugas mengkooruil1asik.111 . dan pcngendalian lerhadap progralll.
pcrcncanaan. pembinaan,
: adminislrasi dan sumber daya di lingkungan LIN. (3)
Deputi
Bidang
lnformasi
Pengkajian
dan
Pengembangan
Sislem
mempunyai lugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajiandan
pengembangan
sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. .(4)
Deputi
Bidang
Hubungan
Antar Lembaga
~empunyai
tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelancaran
arus ~1
informasi
antar
lembaga
dalam
:
penyelenggaraan ~emerintahan. (5)
Deputi
Bidang
Pengelolaan
, Informasi
mempunyai
"," tuga~ ".' ,
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan
informasi
layanan dan ,aturan yang dikeluarkan
oleh Pemerintah daD lembaga negara lainnya.
Bagian Keduapuluhempat Lembaga
Ketahanan
Nasional
Pasal 48 LEMHANNAS '°.
terdiri dari :
a.
Kepala;
b.
Wakil Kepala;
c.
Sekretariat Utama; d. Depuli...
";.';
:
;. I
;',
~
..'
'
..".f.
,..,
'."'~
w ..J
.
~!~~:>~~" II"' 11~?...,o=.~"" ~A~"'" ' -"~. ~j ""'1 , IZ "t.'!!
\'
~,,'1
\"rt
,~/1"
~"'J
~t-~\:1 lAAif ~~".'V.",'n J .c-"' o' :?
:
-,. ,-
PRESIDEN REPUBLIK INOONE 51 A
-45
-
-.
,
,
d.
DCPUli Bidang Pengkajian;
e.
Dt:pJ.1liBidang Pendidikan;
,
\!, ..
f.
.
DL'pUli Bidang Evaluasi dan PL'ngcmbangan. ,.
,
rasal 49 (I)
.
Kcpala mcmpunyai lugas : a. memimpin
LEMHANNAS
sesuai
dengan
kelenluan
peraluran perundang-undangan yang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan lugas LEMHANNAS; c. menelapkan
1ebijakan
LEMHANNAS
.leknis
pelaksanaan
tugas
yang menjadi tanggung jawabnya;
d. membina dan melaksanakan kerjasama.dengan
instansi dan
organisasi lain. (2)
Wakil
Kepala
mempunyai
tugas membantu
Kepala
dalam
melaksanakan tugas memimpin LEMHANNAS. "..
(3) '.
Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan LEMHANNAS.
(4)
Deputi
Bidang
Pengkajian
mempunyai
tug as melaksanakan
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengkajian masalah-masalahstrategik mengenai segala aspek kehidupan bangsa internasional.' ...
baik
yang
bersifat
nasional
maupun
f
(5 ) Depuli ..." .'
.
~
, ...' t,
.
._~...
A"A""
.'~~"'a~?'-=.c:-~~~ .' ..."'~"\
l"" ~\'I1
"
_"'l ""'"
t{",.
-\:
.
~"'~~
~~{
..
~
~tI~
~h~
\"~""
~\~j
~A ~ ~Ah1/ ~~\\,""'A) -""" <-"'
0
1 =' ~
PRE SID EN REPUBLIK INDONESIA
-46
-
.-(5) Deputi Bidang Pendidikan meIipunyai ,
tugas melaksanakan
,
per\!~musan dan pelaksanaan kebijakan ,
di bidang pendidikan
.
.strategik
dan pelaksanaan pemantapan kader-kader
pemimpin
tingkat nasional. (6)
Deputi Bidang Evaluasi dan Pengembangan mempunyai
tugas
melaksanakan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang
evaluasi
dan pengembangan
ketahal1an
nasional.
Bagian Keduapuluhlima Badan PengembanganKebudayaan dan Pariwisata ")
,
;:~
Pasal 50 'BP-BUDPAR
terdiri dari :
a.
Kepala;
"::.':.
b.
Sekretarlat Utama;
c;
Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya;
d.
Deputi
.;..:
.,
Bidang
Pengemhangan
Sumber
Daya
clan Pr')11111~i
Pariwisata: e.
Inspcktorat Utama.
rasal 51 (1)
KL'pala mempunyai tugas : a. memimpin BP-BUDPAR
scsuai dengan ketentuan peratur.111
perundang-undangan yang berlaku; "
; ...",
."
b. menyiapkall...
'. -~-
-
~
....,
., ."
."""
.,.,IIf", ~ ~ ~...
.,,~ "
~~,., ~.~~ .c.""~ ,,~ " ~", ~!I~ ~ ~ -~:..
..A'
, -~1
"
~,,~
..\~~"
~h~
~~'~1 ~A~
~~h1jf
~~'"'('1111 <'-.&1' g I ,;?'""
, "
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-47-
-
,
,
b.' ~enyiapkan ~ebijakan nasiona1 dan kebijakan umum sesuai -dengan tugas BP-BUDP AR; .
.. ...,
C. menetapkan kebijakan
teknis
pelaksanaan tugas
BP-
BUDP AR yang menjadi tanggung jawabnyaj
.~.
d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain. (2)
Sekretariat
Utama
mempunyai
tug as
mengkoordinasikan
perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, adrninistrasi dan sumber daya di lingkungan BP-BUDP AR. (3) Deputi
Bidang
.~ele,starian dan
Pengembangan Budaya
j
mempunyai tugas melaksanakan perurnusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian budaya dan pengembangan budaya. (4) Deputi Bidang PengelIibangan Sumber Daya dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan <.Ian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumbcr <.Iaya dan promosi wisata. (5)
Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BP-BUDPAR.
BAB III...
.
'.
,
~
0'-;,0 I.
,
~
"::~'::;;'~:;' ;, :
4""""" ~ ~~"
~'
'~"'~~P"" '. "'~ .c._~'~
~ '.
tr."(f
~"y
l
" .',
~~~.
~~!
,~I!I',
. , ";0--\-'f'~.~
~,,~ ~'1J
.",,~.. ~"'\'~ ~~
<-~'o'
,A1;f' ,A'J~ ."'(~,,~
,. ,- ..~
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-48
-
-BAB
III
~ ,,
"
\
"~ KETENTU
AN L,\ I N -[..,\ I N
.
Pasal 52 ,,
Kepala LEMHANNAS
sehari-hari disebut Gubernur.
Pasa153 Perubahan
unit organisasi
dan/atau
ditetapkan dalarn Keputusan
tugas eselon I sebagairnana
Presiden ini diusulkan
oleh Menteri
yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara
kepada
Presiden,
berdasarkan
bersangkutan.
usul
Kepala
LPND
yang
~,;-:
"
BAB IV
.
. ~TENTUAN
PENUTUP
Pasal 54 Dengan
berlakunya
Keputusan
Presiden
ini,
~aka
Kep,utusan
Presiden Nornor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lernbaga Pernerintah beberapa
kali
diubah
Non Departemen
terakhir
Nomor 60 Tahun 2001, dinyatakan .'
.,.
,
dengan
sebagaimana telah
Keputusan
tidak berlaku.
Presiden 'i' ::".' ::
'"
Pasal 55 ...
--~
.'.
tI t
~
/I~~r~-::.i'""".c.~~~~
-A",1,1""~"~
'.I' "
II
.~~""'
,",,"~A ~tI'I''""
~,,?
~/tZ
'
.
\.~d"
~h~
.
).
~~~1
~
.
~A ~ AA~1/ ~~\\ .c..~" ."'(. 11)1 g l #"
, ...
\..
PRESIDEN REPUBL/K INDONESIA
-49
-
--
,
Pasal 55
~ ,
t
\
,
KeputusaJ)Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ...
.
, ..
Ditetapkan di Jakarta pactatanggal 10 Oktober 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
I
ltd. MEGA W A TI SOEKARNOPUTRI
: .'.'
"
~1
~~.
':,'-'.i.,' ,,':
!
.,'
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRET ARIA T KABINET Rl Kepala Biro Peraturan
.
--=-:-:::-.
dangan II I \
,
! .!
~ yo
U
-
~
J
I,
.1.,
.,
~~::c_-~c.
!
"
.'
, -_ccc
---~-
_.~.:_-
,
-'