1.1.:r..IBAGA Pl-:r..Il-:RINT AH NON DEPARTEMEN

i

/ /

--"

/,. .'10 "

\\"

"

.

). "

~

.,

-,

,3.

.,~~ t~ ,-1~~..~ .o:.~~

,-~'" \ "

~

,

"",t1t1'~"~"

.~~""7~>~~

~It~ ~,,~

~tI~ ~h~

,~,,~ ~~~

~~\\

~~J

~

.-

~~h1/

."'f' ~~ .;..-

.c..~.' 0 ' .-3i"" ...~;,.'

;,1

,-

..PRESIDEN

REPUBLIK

lillPUTUSAN

INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK

NOMOR

110 TAHUN

INDONESIA

2001

TENTANG ,!,

"

"

UNIT ORGANISASI

.

DAN TUGAS ESELON I

1.1.:r..IBAGAPl-:r..Il-:RINT AH NON DEPARTEMEN ,,

PRESIDl-:N Rf.:rUBLIK

.

INDONESIA,

(

i\ll'llillll)illlg:

bahwa sebagai tinuak lanjut Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun

2001 tentang Kcuuuukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tala Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen uan untuk mcnjamin

terselenggaranya

tugas pemerintahan

secara

heruaya guna uan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan unit organisasi

uan

tugas ~1Eselon

I

Lembaga

Pemerintah

Non

j

Departemen;

!\1l'llgillgat

:

1.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang

Dasar 1945;

2.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

25

Tahun

2000

tentang

:, ,

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lemb&ran Negara Nomor,3952); I

4.

Keputusari Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

5.

Keputusan

Presiden Nomor

Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan,

100

Tahun

2001

tentang

Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator; 6. Keputusan...

---~-

.--'"--"'"

~

~

.1

.. ..

:.

";111'~"

'

tI~~Z~~.?~~~~ t-~I1? ~,,?

<

.~

"",,"A

J

~!\~

~,,~

I.' \

-..

~,,~

~,,~ ~~J ~A ~ ~Ah1/ ~~...,.,,1I -""" <'-.&/'0' ~:::>

.PRESIDEr':! .REPUBLIK

INDONESIA

-2

-

, 6.

Keputusan

Presiden Nomor

101.~ Tahun

2001

tentang

,

Kedudu~an, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara; . , ,

7.

Keputusan

Presiden

Nomor

102

Tahun

2001

tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunaij Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;

.

8.

Keputusan

Presiden

N omor

103

Tahun

2001

tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

'.

,

.

.

.MEMUTU~K~N: Menetapkan:

KEPUTUSAN

PRESIDEN

DAN TUGAS

ESELON

TENT ANG

I LEMBAGA

UNIT

ORGANISASI

PEMERINT AH NON

DEPARTEMEN.

BA1} I .SUSUNAN

LEMBAGA

PEMERINTAH

NON DEPARTEMEN

Pasal 1

.

Lembaga Pemerintah Non Departemen terdiri dari: 1.

Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;

2.

Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI; 3. Badan...

~-~

..'-

~

.," .~.

",' ' " , j.1-~~~a~?""~:~~~ '., , \"!. ~.

.

"" ~"""t1" ~~~1I

t-~I!"' ~.,"!

...~h{

.-

~"~ ~tI~

\I;'~"

~,A.'J

~\1:?

~,~~

~~Aff

~~\\.oo(~;1)1~ .c..~'g'~

#" "

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

3

--.

,'. -.' ';'

3.

Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;

4.

Pe;pustakaan

Nasional

Repu~~ik

PERPUSNAS; 5.

Indonesia

disingkat

.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

disingkat

BAPPEN AS; 6.

Badan

Pengendalian

Dampak

Lingkungan

disingkat

BAPEDAL; 7.

Badan Pusat Statistik disingkat BPS;

8.

Badan Standardisasi N asional disingkat BSN;

9.

Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;

10. Badan Tenaga Nukl~ N~sional disingkat BAT AN; j

11. Badan Intelijen Negara disingkat BIN; I

12. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG; 13. Badan Urusan Logistik disingkat BULOG; 14. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN; 15. Lembaga PenerbanganAntariksa Nasional disingkat LAPAN; 16. Badan Koordinasi Survei dan Pemelaan Nasional disingkat

BAKOSURTANAL; 17. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP; 18. Lembaga Ilmu PengetahuanIndonesia disingkat LIP I; 19. Badan Pengkajian dan PenerapanTeknoIogi disingkat BPPT; 20. Badan...

.. -~

-~--~

---~-

-~

*

." '

.U'

.;0

.

~;ft1'~"

~

.~4:;'~.?F"""'"

,. (:

"'..,~~~ ~ ~"~ ~""

~"~A ~tI'l

t II?

.,;

~~E ,\,11.,

-, 0 ,-

PAESIDEN

INDONESIA.

-4

-

-. 20.

Badan Koordinasi PenanamanM~l

disingkat BKPM; ,

21. Badaa Penanahan Nasional disingkat BPN; 22.

.

Badan Pengawas Ghat dan Makanan disingkat BPOM; .,

23. Lembaga Infonnasi Nasional disingkat LIN; 24. Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANNAS; 25. Badan PengembanganKebudayaan dan Pariwisata disingkat BP

BUDPAR. ~

BAB II

.

UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I ~1

:

j

Bagian Pertama Lembaga Administrasi Negara

Pasal 2 LAN terdiri dari: .,

a.

Kepala;

b.

Sekretariat Utarna;

c.

Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan clan Sumber Daya .

.:. .":

:

Aparatur; I

d.

Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan;

e.

Deputi Bidang Penelitian clan Pengembangan Administrasi Pembangunanclan Otomatisasi Administrasi Negara; f. Deputi...

.I

..".'

""

" .

"J.

_.

:it~~~~¥i_~~"~_--

..'. ,.. .", .:' .., tj;;,M~~~~ ,,' ..':~; ;;; ,;.. ,,' ~ . '.:,:,...;!.Il;""'-'..,."u""";.:~".~

.

, -,

~h~ ~\":I

~~~" ~~c.., '."{;,4 vj~Ay -~ REPUULIK

-..\

~

~

.. ... ' ...' , .",1;1'~~~ ,

.., .-\

/I'~!~~.?~~~~~'

t..~

~tl1? Ii ~

,.

~~~

-':"'1~ ~tI~

,\icl!rj

~h~ ~\1:1

~~~

JA~1/

~~\\."'o(.,.,)1', .c.-~'II/~

"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...

-5

-"

f.

:,',

Deputi Bidang Pembinaan Pendid~an dan Pelatihan Aparatur; ,

g.

DeP.tlti Bidang Pendidikan dan Pclatihan Sekolah Pimpinan

.

Admini~tra~i Na~ional. ,. ,

Pasal 3 ( 1) Kepala mempunyai tugas : a. memimpin

LAN

sesuai dengan ketentuan

peraturan

perundang-undanganyang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LAN; c. menetapkan kebljakan teknis pelaksanaan tugas LAN yang menjadi tanggung jawabnya; d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain. (2)

Sekretariat

Utama

mempunyai '.

tugas mengkoordinasikan

perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, adminislrasi, dan sumber daya di lingkungan LAN. (3)

Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan

"

...:':.';:',.,

-,',,::

,

;

di

bidang

pengkajian

kinerja

kelembagaan dan sumber daya aparatur. (4) Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan ',. mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan.. .

.

,

...

. .'

..'

~

"tll1l1'~\.

.~~~~~~?,.,.~~~~~

I'

I

~~I1?

~';\'

.~

~"'I~ ~tI~

~,,?

..~~£

.4

~~~

\,.~~~ ~\12 ~I-~~ ~~""'.,.1)1', l~~{j' :.;F <'-,,&,'0' '*'" ~


-6 ,

,

-

,.

.-

,

kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan manajemen ke,pijakan dan pelayanan di bidaQg pembangunan administrasi

negara. (5)

I?eputi

.

Bidang

Penelitian

Pembangunan

dan

dan Pengembangan

Otomatisasi

Administrasi

Administrasi

\

Negara

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomatisasi administrasi negara. (6)

Deputi Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mempunyai kebijakan

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan di

bidang

aparatur negara.

~1

pembinaan

,pendidikan

dan

pelatihan

:.

I

(7)

Deputi

Bidang

Adminislrasi

Pendidikan Nasional

dan Pelatihan mempunyai

perumusan dan pelaksanaan kebijakan

Sekolah Pimpinan

tugas

melaksanakan

di bidang pendidikan

dan pelatihan Sckolah Pimpinan Adminislrasi

Nasional.

..,..' .""

, .

..' .'!~'. .

8agian Kedua

Arsip ~a.~ional Rcpublik

"

Indonesia

Pasal 4 ANRI terdiri dari:

.

a.

Kepala;

h.

Sekretarial Ulama; c. Deputi...

-~-

.

~

.

-,

~'. .~ ..",.1If'" ~~'.'. ,',

,

.

A""'> ~~"" ~"." ~~..~F'~'C-~n~ ~11: _~~ ~tI~.I ~I"?

.~'!'1

--~I\l

\~,,~

~h'/J

~A~

~~hgl

~'~1

'C.~."'i"") "'.&- ' g I .,#'"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA '.'.

-7

-

..c.

Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan;

d.

Deputi Bidang Konservasi Arsip; , \\

e.

Deputi

~

Bidang

Informasi

,

dan

Pengembangan

Sistem

Kearsipan.

Pasal 5 (1)

Kepala mempunyai tugas :

a. memimpin

ANRI

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai

.

dengan tugas A~RI; c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas ANRI yang menjadi tanggung jawabnya; d. membina dan melaksanakan kerjas~ma dengan instansi dan organisasi lain. (2)

Sekretariat

Ulama

mempunyai

lugas

mengkoordinasikan

perenCaI1aan,p~mbinaan. dan pengendalian lerhadap program, administrasi, uan sumber day a di lingkungan ANRI. t3)

Deputi

Biuang

Pcmbinaan

Kearsipan

mempunyai

lugas

melaksanakan pcrumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kcarsipan nasional. l4)

Depuli

Bidang

Konservasi

Arsip

mempunyai

lugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi arsip nasional. (5) Deputi...

~

.':

','

.., .~'I

*

...

,..,1""'",,~.

..'

~~""~ '. ,'",..~... .c.~""1

~..I"

f"~

.~-1~

, . .

~"'l~ ~~~ ~~~

,\-~.,

~\"J

',::"~"'...,,.A ~~ ,~~~1f -' «-~

'ft'

-,.,-

/

,


-8

-

.15) Deputi Bil.1angInformasi dan Pen~embangan Sistem Kearsipan me,mpunyai tugas melaksanakan p'eruillusan dan pelaksanaan .,

kebijiikal1 di bidang inforrnasi dan. pengembangan sistem ke~rsipan.

Bagian Ketiga Badan Kepegawaian Negara

Pasal 6 BKN terdiri dari : .. OJ

a.

Kepala;

b.

Wakil Kepala;

~1 f: j

c.

Sekretariat Utama;

d.

Deputi Bidang PengembanganKepegawaian;

e.

Deputi Bidang Bina Kinerja daD Perundang-undangan;

f.

Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, daD Pensiun;

g.

Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;

h.

Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian.

~ :: '0'

Pasal 7 (1) Kepala mempunyai tugas : a. memimpin

BKN

sesuai dengan ketentuan

peraturan

perundang-undanganyang berlaku;

b. menyiapkan...

o

:

I.

---

-

.

... .

.., .~

~

.4""~1f'

.

--"~\

~~.,. ~?,,",2'~~ ~"

~ ~ ~~

,.' ...~~"'

~

~"..

'"""~ ~t.~

,~"11.,

~~~ ~\":I

.~I\{

~~~ ~"=:..\\.""A ,~AA1J j .co., -,-,'ft' PRESIDEN REPUULIK INDONESIA

-9

-

b. menyiupkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai

dengun lugas BKN; C. r.~ent.'upkan -menjadi

1

,

kebijakan teknis p'elaksanaan tugas BKN yang

tanggung jawabnya;

.-'

d.' membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain. (2)

Wakil

Kepala

mempunyai

tugas

membantu

Kepala

dalam

melaksanakan tugas memimpin BKN. (3)

Sekretariat

ULama

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan

perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, (4)

dan sumber daya di lingkungan BKN.

Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian mempunyai

tugas

melaksanakan perufus,an dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kep~awaian. (5)

Deputi

Bidang

mempunyai kebijakan

Bina

.

Kinerja

dan

Perundang-undangan

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan pembinaan

kinerja

peraturan perundang-undangan

dan pelaksanaan

penyusunan

kepegawaian.

(6) Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan,dan mernpunyai

tugas rnelaksanakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pengadaan, kepangkatan, (7)

Deputi

Pensiun

Bidang

Inforrnasi

Kepegawaian

dan pensiun. rnempunyai

tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan,

dan

penyelenggaraan

sistem ...!~ inforrnasi

kepegawaian. .(8)

Deputi

Bidang

Pengendalian Kepegawaian mempunyai

tugas

melaksanakan perurnusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kepegawaian.

Bagian...

~

-

".. ' .

.

.

~

..,

.,;, , .~A".1~~~\""

'

.

/o~(f 7~..~ ~~~ ~ '""~ ~,,'l~

(.

. .

!-~II"'

.~/!,. .~,."

~A~

~,,'A ~I\'~

\;A'j

\.~'t!.., ~~~1 ~,~ ~ ~~A1)f ~~ .c ...,. .D I ",11 .;;F~ "-


-10

-

Bagian Keempat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ,

.,

.,

".. «

Pasal 8 .,

PERPUSNAS terdiri dari: a.

Kepala;

b.

Sekretariat Utama;

c.

Deputi

Bidang

'

Pengembangan Bahan Pustaka daD Jasa

Informasi; d.

Deputi Bidang PengembanganSumber Daya Perpustakaan.

P~a1'9 (1) Kepala mempunyai tugas : a. memirnpin

PERPUSNAS

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undanganyang berlaku; b. menyiapk.an kebijakan nasional daD kebijakan wnum sesuai dengan tugas PERPUSNAS; c. menelapkan

kebijakan

teknis

pelaksanaan

tugas

PERPUSNAS yang menjadi tanggung jawabnya; d. membina daD melaksanakan kerjasama dengan instansi daD organisasi lain. (2)

Sekretariat

Utama

mempunyai

tugas mengkoordinasikan'

perencanaan, pembinaan, daD pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan PERPUSNAS. (3) Deputi...

.'

'I

:..

. ,

,

~

-.'..

..,Ilfrr~\-

..

.

r.~~~~~?P~~~~ .~..,?

;'0

"'""'~~ ""!I~

..~'11?

.~~!

\..~""

~ t-~ ~

~~~ ~'tj2

l~h1Jf

~~."'('A)"~ <--"""0' #' PRESIDEN REPIJBLIK

INPPNESIA

-11

-

-(3) Deputi

Bidang

Pengembangan, Bahan Pustaka dan Jasa

In(9rmasi mempunyai tugas mel~ksanakan perumusan dan

..,

.,.

pelaksanaan kebijakan di bidang peng~mbangan bahan pustaka dan jasa informasi.

.

, , \

(4) Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan ,kebijakan di bidang pengembangan sumber daya perpustakaan. "'.

Bagian Kelima Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ~1

:

I

Pasal 10 BAPPENAS lerdiri dari :

,

a.

Kepala;

h.

Sekrelarial Ul4lma;

L'.

Deputi Bidang Ekonomi Makro;

d.

Deputi Bidang Produksi, Perdagangan, dan Prasarana;

L'.

Deputi

Bidang

Sumber

Daya

Manusia

dan

Pranala

Pemerintahan;

f.

Deputi Bidang Regional dan Sumber Daya Alam;

g.

Deputi Bidang Pembiayaan Pembangunan dan Kerjasama Luar Negeri;

h.

lrispekloral Ulama.

Pasal 11...

:'

, .,

."

~ I

.,.~~

,,4r

.\

"

..,f"""~~" ~> "\,

.

~... ~~~~A

.

... I' . .

~,'A

~ ~' .~"'/J

""~

,\"~;

~~"J

~~~ ~~~."{'.A"",A1J' -'

-,-,'ft'

~~

f"A [: SIDE

A(: ~LJl~LIK

N

INDONESIA

-12

,

-

Pasal11

,'.

.,

'

(1) Kepala mempunyai tugas :

.

a.: ,memimpin BAPPENAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan wnwn sesuai dengan tugas BAPPENAS; c. menetapkan

kebijakan

te;knis

pelaksanaan

tugas

~I

BAPPENAS yang menjadi tanggung jawabnya; "

d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi daD

j

organisasi lain. (2)

Sekretariat

u~l

inempunyai

tugas

mengkoordinasikan

perencanaan. pembinaan. daD pengendalian terhadap program, administrasi daD swnber daya di lingkungan BAPPENAS. (3)

.' ~

Deputi Bidang Ekonomi Makro mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang ekonomi makro. .

(4)

Deputi

Bidang

Produksi,

Perdagangan,

dan

Prasarana

;

mempunyai tugas melaksanakan perwnusan kebijakan dan pelaksanaan

penyusunan

.

rencana pembangunan

nasional

'"'" I

di

bidang produksi, perdagangan. dan prasarana. '.

(5)

Deputi Bidang Swnber Daya Manusia dan Pranata Pemerintahan mempunyai tug as melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya manusia dan pranata pemerintahan. (6) Deputi...

:.

,

.

*

.,

..~

I "I"1f' ~~~~

. ..~,,;

,~~"'.~..>~2"'""l ~'I' ...,,"~

tl"

.~",

f"~

~. ~ ~"'A

,\flt11

~\.,j

I' '

\h~

~',~~ ,~~A1/ ~-.::..\\."V.A ...1' ' c.~. 0 ,~RESIDEN RE~Ul3LIK INDONESIA

-13

-

-. (6) Deputi Bidang Regional dan Su1ber Daya Alam mempunyai tuga~ melaksanakan perurnusan:,kebijakan daD pelaksanaan penYusunanrencana pembangunan nasional di bidang regional d~ sumber daya alamo (7)

Deputi Bidang Pembiayaan Pembangunan daD Kerjasama Luar

.Negeri

mempunyai tugas melaksanakan perurnusan kebijakan daD pelaksanaanpenyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pembiayaan pembangunan daDkerjasama luar negeri. (8)

Inspektorat Utarna mempunyai tugas melaksanakan pengawasan

fungsional

di

lingkungan

;

..:;..'.'

Bagi~1K~enam Badan Pengendalian Dampak Lingkungan "

Pasal 12 BAPEDAL terdiri dari: a.

Kepala;

b.

Sekretariat Utarna;

c.

Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, daD Mitra Lingkungan;

...;..

d.

Deputi Bidang Pengendalian PencemaranLingkungan;

e.

Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;

f.

Deputi Bidang PenaatanHukum Lingkungan.

j

.

.

. ";~,

BAPPENAS.

Pasal13...

.M

. '.

~

.,

.'A",flf'~"~

..

'~'-~?P""~'l r.1'~~~~ ~_"n" ~"AA ~tI'l

..

t-~""'

.~117

..~~{

,~/!01

.

~h~ ~\~J

~A \:I ~~h1jf 'C;~\\."'(.,.,~ -?

, ,

.c..~'OI #'


:. ':o~

;,~ -14

-','

Pasal 13

I

~ f


\:.

.

a; memirnpin BAPEDAL sesuai dengan ketentuan peraturan :' perundang-undangan yang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan urnum sesuai dengan tugas BAPEDAL; c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BAPEDAL yang menjadi tanggung jawabnya; d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain. . Sekretariat

Utamai mempunyai

tugas

mengkoordinasikan

j

perencanaan, pembii1aan, dan pengendalian terhadap program, adrninistrasi dan sumber daya di lingkungan BAPEDAL. (3)

Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sumber Daya Manusia,

dan Mitra

Ling~ngan

mempunyai tugas

melaksanakan perurnusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan mitra lingkungan. (4)

Deputi

Bidang

Pengendalian

Pencemaran

Lingkungan

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan. (5)

Deputi

Bidang

, 0'

.-,

(2)

.

Pengendalian

Kerusakan

Lingkungan

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan. (6) Deputi... .L

.','

.,.

."

.':

." .IfAAI1t1'~"'~""

.

~

~'~!~~?"'~~~h~ ~,,? ~\:~A ~WI

'. ."~I1"' ~

~"f

~,,~

,~t!~ ~I-~..

,h'1! ~1l1.?

~~."",.1~~/~ <--.&-'g' ~

...,


-15

-,

(6)

Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan mempunyai tug as m~laksanakan perumusan dan pel~ksanaan kebijakan di bidang

penaatan hukumlingkungan.

.

.,

i

Bagian Ketujuh

Badan Pusat Statistik Pasal 14 BPS terdiri dari :

'i.

a.

Kepala;

b.

Sekretariat Utama;1

c.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik;

d.

Deputi Bidang Statistik Sosial;

c.

Deputi Bidang Statistik Ekonomi;

f.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik.

;';

. ; ': .-

Pasal 15 (1)

Kepala mempunyai tugas : a. memimpin

BPS

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undanganyang berlaku; b. rnenyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan urnurn sesuai dengan tugas BPS;

c. menetapkan...

.

..

."" ,

.,

-.

*

, lft' -""

~" ~,.~ ~ ", ~~,., ~.'. .c.""~

L"A, 'tt1' .~'",

~

~

~'~.'j 4

~t-~ ~~~"

. .

~.,j

,A'..1~.'

'C.~'.~.J -, o',c-~.'

,

,

,"7j " ~I

~

~11.,

.,:

.

,...

PRESIDEN RCPUBLIK ItJDC'~(",I.',

-16

.

.-. c. mcnelapkan kebijakan tcknis pclaksanaan tugas BPS )',II\g , menjadi

langgung jawabnya;

.

d. ~embina

~, f

clan melaksanakan kerj~ama

dengan instansi U,111

-.., organisasi lain.

(2)

Sekretariat

Utama

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan

perencanaant pembinaant clan pengendalian terhadap program, administrasi clan sumber daya di lingkungan BPS. (3)

Deputi Bidang Metodologi

clan Informasi

Statistik mempunyai

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

di

bidang metodologi clan informasi statistik. (4)

Deputi Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan clan p~'aks'anaan kebijakan di bidang statistik sosial.

(5)

Deputi

Bidang

Statistik

Ekonomi

mempunyai

tugas

me~aksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ...

statistik ekonomi. (6)

Deputi Bidang Neraca clan Analisis Statistik mempunyai

tugas

melaksanakan perumusan clan pelaksanaan kebijakan di bidang neraca clan anal is is statistik.

,

Bagian Kedelapan Badan Standardisasi Nasional Pasal 16 BSN terdiri dari : I

a.

Kepala;

b. Sekrclari,II

.-. ..~A'

.,. ~

.,

*

..,0"

-'

.-',~ -~

. J

.O"~"""_"I ' -'0

""

.I

,,{ ,,~/4,

.

,

.f

,', , .,I

0

I" '

~t-',. ~."'~ ~ ~'

.~

~~ '

0

" ,I ., ' A ... S

PRESIOEN

REPUBLIK

It.JD('.:~E~IA

-17

-

-. b.

Sekretariat Utarna;

c.

Deputi Bidang Penerapan Standal,dan Akreditasi; "

,

d,

Deputi Bidang Penelitian dan Kerja S.arna Standardisasi;

e,

:Deputi Bidang Inforrnasi dan Pernasyarakatan Standardisasi.

Pasal 17 (1)

Kepala rnernpunyai tugas : a. mernirnpin

BSN

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku; , b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umurn sesuai dengan tug as ~SN:; j

c. rnenetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BSN yang menjadi tanggung jawabnya; d. rnernbina dan rnelaksanakan kerja~ama dengan instansi dan organisasi lain. (2)

Sekretariat

Utarna

rnernpunyai

tug as

mengkoordinasikan

perencanaan, pernbinaan, dan pengendalian terhadap progral11. ..

administrasi dan surnber daya di lingkungan BSN, (3)

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi

rnernpun)".li

tugas rnelaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakal1 c.li bidang penerapan standar dan akreditasi. (4)

Deputi

Bidang

rnernpunyai

Penelitian

dan

Kerja

Sarna

Standardis~lsi

tugas rnelaksanakan perurnusan dan pelaksal1~lal1

kebijakan di bidang penelitian dan kerja sarna standardi~~I~i. (5)

DL'rlill

: ~

.."

"

..,f.1,1tf'~"~ .~~~7"'?""'.c:-~~ .lr.~."-11

.." ~,. ..~,,'

"",\.'11

ll'l1:t'

.'4.~'I\?

~

,

,

'fA

~t.'~ \~~ ~'11

~,,~ \.,~iI/J

~~...,.,,)I~AhY

, "

_~'gl

I

,#""

PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

-19

-

d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi utln organisasi lain.

~ ,

(2)

Sekretariat

Utama

mempunyai

tugas'

mengkoordinasikan

perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap progralll, :administrasi dan sumber daya di lingkungan BAPETEN, (3)

Deputi

Bidang

Perijinan

dan

Inspeksi

mempunyai

lugas

melaksanakan perumusan dan pclaksanaan kebijakan ui hilltlll~ pemberian izin dan inspcksi lcnaga nuklir. (4)

Deputi

Bidang

Pengkajian

Kcselamatan

Nuklir

mel11pUll)ili

tugas melaksanakan perumusan clan pelaksanaan kebijak.111 Ui bidang pengkajian kcselamalan nuklir.

~1

::~

~

Bagian Kcscpuluh Badan Tcnaga Nuklir

Na.~ionaI '

Pasal 20 BA T AN lerdiri dari : a.

Kepala;

.

b.

Sekrelariat Utama;

c.

Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan;

. d.

Deputi Bidang Pengembangan Teknologi clan Energi Nuklir;

,,'::-..

e.

Deputi Bidang Pengembangan Teknologi

Daur Bahan Nuklir

dan Rekayasa; ,

f. Deputi,..

,

,.

.,

~

.....

~

""..". ~, "..

. ,.

'

~A~:.~:""'::"'\, ""':-1~A

i

~,,~ tl1~

.~,,;

"1'1'

,~/1"

" .

,

~~I ~.1/

~A~ ,.A,'11' ~"=:.\\""'A -' c.-,,", -,w,

.,

PAr ~,IDr-". AEPUBLIK

,r,JD(~(

-20

',1,',

.

-. f.

DL'puti

Bidang

PL'ndayagun¥n

Hasil

Penelitial1

Jail

,

Pel~gL'mbangan dan PL'masyarakatan Teknologi

Nuklir,

Ilmu

Pengetahual1 uall

.

i'

.Pasal (1)

21

Kepala mempunyai tugas :

a. memimpin BATAN


perundang-undangan yang berlaku;

.

b, menyiapkan kebijakan nasional clan kt!bijakan umum sesuai " dengan tugas BA TAN; c. menetapkan

..;" .;..

k~bij:akan teknis pelaksanaan tugas BA T AN

yang menjadi tanggung jawabnya; d, membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain,

(2)

Sekretariat

Utama

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan

;. perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi clan sumber day a di lingkungan BAT AN. (3)

Deputi Bidang Penelitian Dasar clan Terapan mempunyai

tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang "

penelitian dasar dan terapan,

"

(4)

Deputi

Bidang Pengembangan Teknologi

clan Energi

Nuklir

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan. pelaksanaa11 kebijakan

di

bidang

pengembangan

teknologi

clan energi

nuklir. (5) DL'ruti...

"'---

";

.i

~

.t

'.

* .

:'

'-r~-'-"'" .' '-'-~ .~ .'", .,., '~' , .., ~\' ., .4 It"

,

~A'

.,,~{

..\-11. ..,

':,,~. ~"".. ~~'.'V.A c-,'ft'

.

.

., " I

..

.'.

,.11., "., \'.\,...J

."

-,.-,- --


-21

,

-

(5) Deputi Bidang Pengembangan ~knologi

Daur Bahan Nuklir

,

d:ln. Rekayasa mempunyai tugas rnelaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa.. (6) Deputi

Bidang

Pendayagunaan

Hasil

Penelitian

dan

Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan basil penelitian

dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu

pengetahuandan teknologi nuklir.

Bagia~1Kesebelas Badan Intelijen Negara

Pasal22 BIN terdiri dari : a.

Kepala;

b.

Wakil Kepala;

c.

Sekretariat Utama;

.

d. Deputi Bidang Penyelidikan Luar Negeri; .. e. Deputi Bidang Penyelidikan Dalam Negeri;

.-'

f.

Deputi Bidang Pengolahan;

g.

Deputi Bidang Pengamanan;

.

\

h. ...'

:,

Deputi Bidang Penggalangan; i. Sltll.,.

:

.,

~--

\

."'"I1I1'~~"

...

~

..

~"""

~A~ !~..~"".c._~~~

~"A ~.'A

lllf,. ~~""' .~'I\'

."A~

.

..,."

"

~'~t,

~I\'IA

\,.'Ij

~'~J

~A~ 'C.~

~AA1/ ,"'(',.1~ -"

.c..~'o", #"


-22

-

,

i.

Star Ahli Bidang Politik Dalam Negeri;

j.

Star Ahli Bidang Politik Luar Nei~ri; t

k.

Star Ahli Bidang Ekonomi,;

.

I.

Star Ahli Bidang Sosial Budaya;

m.

Star Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan.

Pasal23 (1)


BIN

sesuai

dengan

ketentuan

pl'ralUrJl1

perundang-undangan yang bcrlaku; ,

b. menyiapkan keyija~an nasional clan kebijakan umUltl sl'~u;li ;',':':' dengan tugas BIN;

, ::

j

c. menetapkan kebijakan

tekni~ pelaksanaan tugas BI~

YJI1~

menjadi tanggung jawahnya: d. membina dan mclak~anakan kcrjasama dengan in~taI1,i J.111 organisasi lain. (2)

Wakil

Kcpala

mcmpunyai

mclaksanakan tugas mcmimpin (3)

Sckrctariat

Utama

tugas membantu

Kepala

Jal;1111

BIN.

mempunyai

tugas

mengkoordinasil\al1

perencanaan, pembinaan, dan pcngendalian terhadap progral11. administrasi (4)

Deputi

dan sumber daya di lingkungan BIN.

Bidang

Penyelidikan

Luar

Negeri

mempunyai

tugas':,

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang , operasi penyelidikan yang beraspek luar negeri.

(5) Deputi...

--

,

..

~

...

"",,.~~~~

..~"

"

,

.

~>~..,.."

~~",~a"~ ~-~'I' ~,,'1A ~,'A

.~",. .~t"'

.."X~' .",,!t

.~hit

",\\t!"

;.:;,

~'\'~

,'.

~\"J

~A~

,,' ; :

;,

J~A1/

. ,

,;

""~\\.""A1I11J

"

.c.__'HI ~ -4'"v,-


-23

(5)

-

Deputi Bidang Penyelidikan

Dalam Negeri mempunyai

tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidallg operasi penyelidikan yang beraspk r'

(6)

dalam negeri,

'

Deputi

Bidang Pengolahan mempuuyai

tugas melak.'i.ill.lkall

p,erumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengol.ill.lll data dan infonnasi (7)

Deputi

intelijcn.

Bidang Pengamanan mempunyai

tuga~ melak~.ill.I~;III

perumusan dan pelaksanaan kehijakan di bidang upaya illtL'li.il'll strategis

untuk

mengamankan

pelaksanaan

kehij.ikall

pemerintah. (8) , Dcputi Bidang Pcnggalangan mcmpunyai

tuga.'i InL'laksilll.I~.Ill

pcrumusan dan pelaksanaan kchijakan di bidang upa~'a illlC..'lill'II strategis

untuk ~1 I~cn)'uk~c~kan

pelaksanakan

kl'I'i"j~i~;111

j

pcmcrintah, (9)

Star Ahli

Bidang

Politik

Dalam

Negeri

mempun)"ai

tug~I~

mcmbcrikan telaahan mcngcnai masal.ah politik dalam 11cgL'ri. (10) Star

Ahli

Bidang

Politik

Luar

Negeri

mempunyai

memberikan telaahan mengenai masalah politik (11) Star Ahli

Bidang

Ekonomi

mempunyai

lug~I~

luar negeri.

tugas memberikan

telaahan mengenai masalah ekonomi. (12) Star Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sosial budaya. (13) Stat Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan mempunyai memberikan

telaahan

keamanan,

mengenai

masalah

pertahanan

tugas dan. ,,',

Bagian...

,

:

.'

~

...,.t",...~~,.

.

,. ' 7~1'-~'..,"'.'~ c"""-' ~'\ , ttl!~ ~.A

.tA~

~~, ~,,~ \,~~~ ,=:"~,,

"

.~,.

. .

.I \'L I~ ~1 I ~,

~

~~

'

"~;.c'

:"'(i" -~ ~...a,-

PRESIDEN

REPUBLIK

INDONESIA

-24

,

Bagian "

.

-'.. f

.

Keduabelas

Lembaga S,andi Negara

l' ,;1

.

..fli

Pasal 24 LEMSANEG terdiri dari: a.

Kepala;

b.

Sekretariat Utarna;

c.

Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Persandian;

d.

Deputi Bidang PengamananPersandian;

e.

Deputi Bidang Ped.gkajianPersandian. :,: ..',: , ,:.;';:' ;', ,

Pasal

2S


.°,

.

a. memimpin LEMSANEG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang':'uridanganyang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LEMSANEG; c. menetapkan

kebijakan

teknis

pelaksanaan

tugas

LEMSANEG yang menjadi tanggung jawabnya; d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain...

(2) Sekretariat... ,"

"!" .

,

*

.

."

.""",,::-~,

."

.I'~"'"

,

' '7'.""-" tI "." " ~ ". \ ,

'.

f"'" ~A'

~,A ..,

\\-t1,.,

\';': ~"J

.~,,~ ~~'\I..

~~'

.

'

-.,...,."{. of,~\\~j' -'

-~,'ft'

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA °,

-25

-

'~\' ..:;

ff'

-

(2)

Sekretariat

Utama

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan

perencanaan, pembinaan, dan p~ngendalian terhadap program, ,

a~inistrasi (3) Deputi

dan sumber daya di lingkungan LEMSANEG.

.

Bidang

Pembinaan dan Pengendalian Persandian

, ,

'mempunyai

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pembinaan dan pengendalian persandian.' (4) Deputi Bidang. Pengamanan Persandian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamananpersandian. (5) Deputi

Bidang

Pengkajian Persandian mempunyai

tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian persa1dia~. ~

Bagian Ketigabelas Badan Urusan Logistik

Pasal 26 BULOG terdiri daTi : a.

Kepala;

.

b.

Sekietariat Utama;

c.

Deputi Bidang Perencanaandan Kerja Sarna;

d.

Deputi Bidang Operasi;

e.

Deputi Bidang Usaha Logistik;

f.

Deputi Bidang Keuangan clan Sumber Daya Manusia:

g.

InspektoratUtama. Pasal 27...

.

:

. ..~ .~

~

..'

;,.,'

,', . '.' ' , i; '. :

AAA"1f'~ ~~~ ~ ". ,~ .,.7~.-:;.co._,,'1~ ~..~,~~-~

~~

~tl1?

.~~":

;

"

.

\"~ ~fllJ

"t:A~

.\.~"'"

'

t-I1J

~~~ ~h~1/ 'C.~.""(.)]I -" oCo,&/'O' , "-.#"

, ,

PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

~

: ..-26

-';"

Pasal 27, (1)

Kepala mempunyai tugas : a:

memimpin

BULOG

~

sesuai

,

dengan

ketentuan

peratur.lll

perundang-undangan yang berlaku; "

...,

'

b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum se~uai dengan tugas BULOG; c. menetapkan

kebijakan

teknis

pelaksanaan tugas BULOC,

yang menjadi tanggung jawabnya; d. membina clan melaksanakan kerjasama dengan instansi U~lll organisasi lain. (2)

Sekretariat

"

Utarna

mempunyai

tugas

mcngkooruill~l~i";111

perencanaan. pern~na~n. dan pengendalian terha~ap pr'lgr.llll. adrninistrasi dan sumber daya di lingkungan BULOG. (3)

Deputi Bidang Perencanaan dan Kerja Sarna mempuny.li

lU~;'~

melaksanakan perumusan dan pt:laksanaan kchijakall Ji hill;'ll~

(4)

pcrencanaan dan kerjasama l')gi.'itik.

.

Deputi Bidang Opcrasi mempunyai

tugas melaksanakan

pl'rll

musan dan pelaksanaan kchijakan di bidang opcrasi I,)gi~li~. (5)

Deputi Bidang Usaha Logistik

mernpunyai tuBas melak~4.111.lk;111

perumusan dan pclaksanaan kchijakan di bidang usaha I()gi~lik. (6)

Deputi

Bidang

rnempunyai

Kcuangan

dan

tugas melaksanakan

Surnber

Daya

Manusi.1

perumusan clan pelaksanaall

kebijakan di bidang keuangan dan sumber day a man usia. (7)

.

, .

Inspektorat Utarna mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BULOG,

1 Bagian ,.;t"

,"c-

.

..

.,

~

..~

'A""I1'" ~":I\.

..~"

~~..,;"" ". ~~'" ~~..~ .c:._""~ ~A"l '"""~ 1!1~ "~11"

.-'.,,~

~t!~.,

h ~~J

~~~ ~A~1/ ~~."'(",,}. .c..,.' 0

-~

I ...:,~

PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

-27

-

,

.-

Bagian Keempatbelas ~ , Badan '~oordinasi Keluarga Berencalta Nasional

,,

Pasal 28

BKKBN terdiri dari: a.

':: .: '. '..

Kepala;

, . '.:

.' "'::': .' ."

b.

Sekretariat Utama;

c.

Deputi Bidang Infonnasi Keluarga dan Pemaduan Kebijakan

Program; d.

Deputi Bidang Keluarga Berenc.anadan Kesehatan Reproduksi;

e.

Deputi

Bidang

t4;eluarga Sejahtera

.

dan

Pemberdayaan

Keluarga; f.

Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan;

g.

Inspektorat Utama.

.

Pasal 29

(1) Kepala mempunyai tugas : a. memimpin BKKBN


perundang-undanganyang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BKKBN; c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BKKBN yang menjadi tanggungjawabnya; .'.

; '..

::."

d. membina...

I

r::~;';~:.1\,(-

'.'

.

*

,. ..,

A.A""'~""

..

II" ~,,~ t~~~.,.~>..,.~', .., ...~ ~~'" w

-\:A' .~

..,.,..

~ ,,~fI.,., ':t-~

,'Z ,. 41 .'1-' J s" -'.

~(' ~~ ~~.'"( c.4-;'o~

"

-.

j

,

~ A~

;'

"

, '

,,'.,' : ..',..., , ' ... ' , .' :.r :

PRESIDEN

REPUBLIK

'/'.JDONE5IA

-28

.

.

d. membina dan melaksanakan ke\jasama dengan instansi dan ,

,


S~kretariat

'.

Utama

mempunyai

tug as mengkoordinasikan

perencanaant pembinaant dan pengendalian terhadap programt administrasi dan sumber daya di lingkungan BKKBN. (3)

Deputi Bidang Informasi Keluarga dan Pemaduan Kebijakan Program

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang informasi

keluarga

dan

pemaduan kebijakan program. (4)

Deputi Bidang KelUfrg~ Berencana dan Kesehatan Reproduksi .'

mempunyal tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

di

bidang keluarga

berencana dan kesehatan

reproduksi.

.

(5) Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan ~ebijakan di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. (6)

Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan mempunyai tug as melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan dan pengembangan.

(7)

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BKKBN. '.'

"

~ .:",

.Bagian...

~--

*

...

.'..

..""'~,, ,. 7>'" tt"-t.. -1 '

..,.,.,..,.ccC--' ..;

-'

~ ~\

~01,. ~ ...f " 1

.~

.\,~n,1~

,

~

..,,~ ,-

K'}

~"". ~..." ..,.4. ,'11' .. ~~',"('A

./

c..,'ft' -,w,-

PRESIDEN

.If.

REPUBLIK

",

;j

INDONESIA

"

:.

-29

-

r

.;--

Bagian Kelimabelas Lembaga

Penerbangan Antariksa

~ ,

Nasional

.

. ,..Pasal

30

LAPAN terdiri dari: '.a.

Kepala;

b.

Sekretariat Utarna;

c.

Deputi Bidang PenginderaanJauh;

d.

Deputi

Bidang

Sains,

Pengkajian,

dan

Infonnasi

Ke-

dirgantaraan; I

e.

Deputi Bidang Tekii~logi Dirgantara.

Pasal 31 (1) Kepala mempunyai tugas : a. memirnpin LAPAN

.


perundang-undangan yang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LAPAN; c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LAP AN yang menjadi tanggung jawabnya; -d.

membina dan melaksanakan kerjasarna dengan instansi clan organisasi lain.

0'

~

(2) Sekretariat...

, \

!

~

." ."..I1tt'"""~~ .~~~!~~~~~~~

~

'

~:: t-~I1"'

~"~ ~tI~~

~'dl1

~~~J

."A~

..

.-

\:~/J

~A ~ -""'~

\~hA1/ ~. A -'" .c..~;'O,~ 111

PRESIDEN .REPUBLIK

., ;":~':~'"

"

.:i"

INDONESIA

.

..;'

.

.'.'.

-30

,

.-. .(2)

Sekretariat

Utama

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan

~

perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap progralll, administrasi dan sumber daya di lingkungan LAPAN.

(3)

Deputi

Bidang

Penginderaan

Jauh

mempunyai

lugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidal1g

penginderaanjauh. (4)

Deputi

Bidang

taraan

mempunyai

pelaksanaan

Sains, Pengkajian, tugas

kebijakan

di

dan Informasi

Kcdirg;111-

melaksanakan

pcrumusan

d;III

bidang

pengkajial1.

d.ll1

sains,

informasi kedirgantaraan. (5)

Deputi

Bidang

Teknologi

Dirgantara

mempunyai

lug.I'

melaksanakan peru~usan dan pclaksanaan kebijakan di hidallg

.

tcknologi dirgantara.

.

Bagian Kecnambcla.~ Badan Koordinasi

Survci dan Pemctaan Nasional

Pasal32 BAKOSURTANAL

terdiri dari :

a.

Kepala;

b.

Sekretariat Utama;

c.

Deputi Bidang Survei Dasar dan Sumber Daya Alam;

d..

Deputi Bidang Pemetaan Dasar;

e.

Deputi Bidang Infrastruktur

Data Spasial.

Pasal 33 ...".' "

"

.I

! I

..

-0

~

..-A~~lflf"~'~

.-0 ..~~~!..'='Z"F~~~~~

~A"{ ~~I1"'

-~,,~

""\:A ~~~1

~"J ~~ ~ ~...,;,,1I1.!,Y v,=-

"'~

..-.

..


-31

-

-. Pasal 33

~

,, c' "

,

(1) Kepala mempunyai tugas :. a. memimpin BAKOSURT ANAL

sesuai dengan kelcnluall

, ,

.peraturan perundang-undanganyang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BAKOSURTANAL; c. menetapkan

kebijakan

teknis

pelaksanaan

tuga~

BAKOSURT ANAL yang rncnjadi tanggung jawabnya; d. rnernbina dan rnelaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain. (2)

Sekretariat

Utama1 mernpunyai

tugas

mengkoordinasikan

perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program. administrasi dan sumber daya di lingkungan BAKOSURT

(3) Deputi

ANAL.

Bidang

: i '.;

Survei

Dasar dan Sumber Daya

Alam

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan, kebijakan di bidang survei dasar dan sumber daya alamo (4)

Deputi Bidang Pemetaan Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaankebijakan di bidang pemetaan

dasar. (5)

Deputi Bidang Infrastruktur Data Spasial mempunyai rugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastrukrur data spasial.

.;

~~ ;. :.

~.'.

.~'.;.

.

,

Bagian...

I

..'

~

."

,""" :-~, I' ~, ..' ~I..,~..' ~,:~"", .' ~

II"'

.tA~

t:A' 1 r" ., ~,4" ~t-~

-,"

'

,

'

...,

~'4 ~ /

~~J T. 1.1/ .'~I'

~,. ~ ~ ,J:'" 'C.~'.""'" J

4.-~.'"' ..-

,-


-32

.

-.

Bagian Ketujuhbelas

~

,

Badan P~ngawasan Keuangan daD Peinbangunan

.

..'," '.

:\

Pasal 34

BPKP terdiri dari: a.

Kepala;

b.

Sekretariat Utama;

c.

Deputi

Bidang

Pengawasan lnstansi

Pemerintah

Bidang

Perekonomian; d.

Deputi Bidang Pengawasanlnstansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keam~n;

:

j

e.

Deputi Bidang PengawasanPenyelenggaraanAkuntabilitas;

f.

Deputi

,...

Bidang

Daerah;

Pengawasan Penyelenggaraan

,..

Keuangan

..

g.

Deputi Bidang Akuntan Negara;

h.

Deputi Bidang Investigasi.

Pasal 35 (1) Kepala mempunyai tugas : a. memimpin

BPKP


perundang-undangan yang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan urnurn sesuai dengan tugas BPKP;

c. rnenetapkan... ' .

.

..

," .

,,'.:, ..: ,

~

."

..'"" ..""'"

...~~~':':.~.."""'..::~'~

'.

..

-\..

~;f? "tl1"

.~.\f

~~h ~..~ ~~~

.~~I!~

.

'

~"J ~t~.c..~'OI .'"(.,.,~~AY ~ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-33

~

i

-:

.;-.

~

C.r,~enetapkan kebijakan teknis pe1aksanaantugas BPKP yang

.

menjadi tanggung jawabnya;

.

d.' membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain. (2)

Sekretariat Utama

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan

perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPKP . ...(3)

Deputi

Bidang ...Pengawasan Instansi

Pemerintah Bidang

Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan :

pelaksanaan kebijakan

di

bidang

pengawasan

instansi

pemerintah bidang '~erekonomian. ..(4)

Deputi Bidang Pengawasanlnstansi Pemerintah Bidang Politik,

"

Sosial,

dan Keamanan mempunyai

tugas

melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan instansi pemerintah bidang politik, sosial, dan keamanan. (5) Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas '...

mempunyai tugas melaksanakan perumusan daD pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penyelenggaraan bidang akuntabilitas.

: ..:., .:.,: (6) Deputi Bidang PengawasanPenyelenggaraanKeuangan Oaerah .. mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penyelenggaraan bidang keuangan daerah. I

(7) Oeputi",

"

'

.I

~~

f

*

..

.'

.~

.

,i",flflf' ~"\"

/.~~~.~?"'.c.:",~

.~,,~

t-t"?

.~~E

I

~\.~. ..,.,,~

.

~~~ ~"" ~\11 ~~~ ~~~""',1' A~A1j' J ' ..:a-.,. ...~

.c..~"

O


(7)

Deputi

-34

-

Bidang

Akuntan

Negara

mcmpunyai

llI~;I~

melaksanakan perumusan uan pcla\sanaan kehijakan ui hiu;lll~ t

,

akuntan ncgara. (8)

D~,puti Bidang

In\'cstiga\i

mcmpunyai

tuga~ n1clak~;lII;I~;111

perumusan uan pclaksanaan kchijakan di bidang inveslig~,~i,

r

Bagian Kcdclapanbclas

Lembaga Ilmu Pengctahuan Indonesia Pasa136

.",

.'.'..:1,"',. '~".,'..,~, .

LIPI terdiri dari :

..' a.

Kepala;

b.

Wakil Kepala;

c.

Sekretariat Utama;

d.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian;

e.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati;

f.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik;

g.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan;

h.

Deputi Bidang Jasa Ilmiah.

-, :.~ ~~

r; .

Pasal 37 (1)


LIPI

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

b. menyiapkan... : .: .;'"

...,.-.

c..,~

..,

~

.~

'.

,

;'","';'. '.

4"d~~..

.~~">~~"'"

:

~',-1~~.~ ~~",~ .'"t"? A? ..,,\.~ "'. "1.~

.~'".. .~~I\~

~-1~

~"'~. ~""..

",'.11~1j' i'

~~'."'.A' .c.. .,

~,.o,-~r

PRESIDE

REPUBLIK

-35

.

t-J

INDONCSI/.

-

b. menyiapkan kebijakan na~i()nal dan kebijakan un1Ull1 ~l"ll;tl dengan tugas LI PI;

~ ,,

c': menctapkan kehijakan tckni" 'pelaksanaan luga~ [,11)1 Y;III~ ".

mcnjadi langgungjawahn)'ci;

.

:d. mcmbina dan mclak.'i~ln~ikan kerjasama dcngan in~l;lll...i ,1;111 organisasi lain. (2)

Wakil

Kepala

.melaksanakan (3)

mempunyai

lugas

tugas mcmimpin

Sekretariat

Utama

membantu

Kepal..i lI.Ilillll

LIPI.

mempunyai

tugas

mengkoordinasikill1

perencanaan\ pembinaan. dan pengendalian terhadap program. administrasi dan sumber daya di lingkungan LIPI. (4)

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian mempunyai

tugas

melaksanakan pe;~mlisan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan kebumian. (5)

Deputi

Bidang

![mu

Pengetahuan Hayati

mempunyai

tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan hayati. (6)

Deputi

Bidang

Ilmu

Pengetahuan Teknik

mempunyai

tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan teknik. (7)

Deputi

Bidang

mempun~ai kebijakan

Ilmu

Pengetahuan. Sosial dan Kemanusiaan

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan di bidang penelitian

ilmu pengetahuan sosial dan

kemanusiaan. (8)

Deputi

Bidang Jasa llmiah

" mempunyai

tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang jasa ilmiah.

,

BagialJ...

.

.~.

0,

~

""-. ..,."'~,, ~,."A,f~ ~""""~ ~~,.,~..~.-=.~'~ ~tl1"' ~"~

,

.~A,. .~~{

.

.

..

" .

~,,~ ~h~

\,.~"~ ~~ ~

~'~J ~~hif

~~~

I

."'(. ,111'/~:.J c..~'O/.". ' ...

",

PRESIDEN

REPUBLIK

INDONESIA

-36

-

.-,

Bagian Kesembilanbelas~,

"

\

Badan..Pengkajian dan Penerapan Tek!}ologi ,0,

Pasal 38 BPPT terdiri dari: a.

Kepala;

b.

Sekretariat Utama;

\

'...

c.

Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi;

d.

Deputi Bidang Teknologi Pengcmbangan Sumber Daya Alam:

e.

Deputi Bidang Tek1ologi Agroindustri dan Bioteknologi:

f.

Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material:

g.

Deputi

Bidang Teknologi

Industri

Rekayasa.

..

. .~..., :.':"c: .''0

Rancang Bangun dan

.

Pasal 39

,:

..

(1) KepaIa mempunyai tugas : ..

a. memimpin

BPPT


perundang-undangan yang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional .dan kebijakan umum sesuai dengan tug as BPPT; c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPPT yang menjadi tanggung jawabnya; .:

d .mem b.ma...

.,.

, '

...,

'.

,-

-'

.~

'..',;.

..~""~~\"" ..'

.:::

.

.: ~~~~~~~ p.~~,,\~

.t-t""'

~A!

~

'"O"AA ~t.'1

~!t

.1\fI~'"

~

~

:'!ih~

~t!" ~'~7 ~~~ ,~Ah1/ 'o:.~~."""A -" <.-,.,", .~

'

v,~


-37

-"

,

,

d: membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan -organisasi lain,

.

,, ,

(2)

Sekretariat

Utama

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan

perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap progralll,

administrasi dan sumber daya di lingkungan BPPT, (3) Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pcrumusan clan pelaksanaan kebijakan oi

bidang pengkajian kebijakan leknologi. (4)

Deputi Bidang Teknologi Pcngcmbangan Sumber Da}'a Alall1 mempunyai tugai1melaksanakan perumusan dan pelak~an~tan kebijakan di bidang teknologi pengembangan sumbcr da)'a alamo

(5)

Deputi

Bidang Teknologi

mempunyai

Agroin~ustri

clan Bioteknologi

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang teknologi agroindustri dan bioteknologi. (6) Deputi Bidang Teknologi Infonnasi,

Energi, dan Material

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi infonnasi, energi, dan material. (7) Deputi

Bidang Teknologi

Rekayasa

mempunyai

Industri

Rancang Bangun clan .

tugas melaksanakan

perumusan

dan

pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi industri rancang bangun dan rekayasa,

"

:.

.,. , :

i

.,

.!"",

Bagian,.,

~

.

~

,

.~... .A,,"I1If'~~~.

. '

.~7 ~~.,.:~ ". /0",-, "'~ ~ ~ .c:.~~A

..~ .~~t1?

11,.

.~~~

.

.,

I.

""tI~

~,,~ \..~t!" ~'~J ~A ~ ~Ah1/ ~~"'('flll --

, "

.c.~'DI .#""


-38

-

~

.".

BagianKeduapuluh ,, 'BadanKoordinasiPenanamariModal Pasal 40 BKPM

.

terdiri dari :

a.

Kepala;

b.

Sekretariat Utama;

c.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

d.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal;

e.

Deputi Bidang Kerja Sarna Penanaman Modal;

"., ..;.

.'~.

f.

Deputi Bidang Pelayanan Penanarnan Modal;

'...~:

g.

Deputi Bi~ang Pengendalian Pelaksanaan Penanarnan M()oal.

~1 . j

Pasal 41 (1)

Kepala rnernpunyai tugas : .; a. rnernirnpin

BKPM

sesuai

dengan

ketentuan

p~ratur,lll

perundang-undanganyang ~rlaku; b. rnenyiapkan kebijakan na~ional dan kebijakan UillUll1 ~L'~ll;li dengan tugas BKP"I; c. menetapkan

kebijakan

Icknis

pelaksanaal1 tuga.!' 13KI'.\1

yang rnenjadi tanggung jawabnya; d. rnernbina dan melaksanakan kerjasama del1gal1 il1slallsi ll;111 organisasi lain. (2) Sekrt.:tari~11...

,~ --

'-"""""

.

.

.',.'

...'

\

.~

"AI1;f'~":I\ ..~,f?~>~~

' ...:!.'

"', /I".-1.>~~~ .c:-~~"~

'. ,-

~~I!! ~ t-~I!?

.~~~

'.' '.

':

~"~ ~!I~

~~~ ~~~ 1I~Ah1/ ~~...,,~, .?

I

<'-P'o' F"

PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

-39

(2)

Sekretariat

-

Utama

mempunyai

tugas

perenc~,naan, pembinaan, dan p~gendalian

mengkoordinasikan terhadap program,

.,

a'dministrasi dan sumber daya di lingkungan BKPM. (3)

Deputi

Bidang

Pengembangan

IkIim

Penanaman

Modal

:mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal. (4)

Deputi Bidang Promosi

Penanaman Modal

mempunyai

tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di biuilng promosi penanaman modal. (5)

Deputi

Bidang

Kerja

Sarna Penanaman Modal

mempunyai

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan ui bidang kerjasama penanaman modal. ~1

(6)

:

Deputi Bidang Pel~yanan Penanaman Modal mempunyai lllga~ melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan ui hiua/lg pelayanan penanaman modal.

(7)

Deputi

Bidang Pengendalian

mempunyai kebijakan modal.

Pelaksanaan Penanaman M\!ual

tug as melaksanakan perumusan dan pelaksallaall di

bidang

pcngcndalian

pelaksanaan

pL'/1a/1alllall

'. \

Bagian Kcduapuluhsatu Badan Pertanahan

Nasional

::' ;:. ,.

Pasal 42

,.!,.' '.

BPN terdiri dari : a.

Kepala;

b. Sekretariat..'.

\

."

~

... ., .

, "

.

'A"I1I1'~~~, -"~l -..:\~I'I

..~~n?'~:::?""'2~~

,

t~(f 11;

.~

.~i\"l

"A~

'

!

.

~!\~ I.:hlJ

\:\'~ ~"

~~17j 1\\3

,

~~ ~ ~~II~ ~~.""A" -"'" oC.-.e-'u'R"


-40

-

-..

b.

Sekretariat Utama; ,

,!\

c.

Deputi.Bidang Pengkajian clan Hukum Pertanahan;

d.

Deputi Bidang Informasi Pertanahan;

e.

Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan;

f.

Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan clan Pemberdayaan

.

Masyarakat; g.

Inspektorat Utama.

Pasal 43

. ;

.(1)

Kepala mempunya~tu,as :: a. memirnpin

j

BPN

sesuai

..:.:~'..:::"'.~ dengan

ketentuan

peraturan

perundarig-undanganyang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPN; c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPN yang menjadi tanggung jawabnya; d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi clan organisasi lain. (2)

Sekretariat

Utama

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan

perencanaan, pembinaan, clan pengendalian terhadap program, administrasi clan sumber daya di lingkungan BPN. (3)

Deputi Bidang Pengkajian clan Hukum Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan clan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian clan hukum pertanahan.

'. ..(4)

,

Deputi...

.:..'

'

.,,'

. .,.

.A"",111'~~""

~

. .,

",

'~A7~_,~ ~' 77 If"'-="""~ ..,,:'.,. .\'11; ~"'I"""'~

.r .I"" .~'I1?

.~;

~

"

I\ 1. ~11"

,,', ' " ,

~tI'A

."..,

'"':/1'1)'fA' ~~~!l

~~~

~,.

~1;:if

" .

'r

"'=.,,~... "lI~A'y ~~'."'f'11 .c.-,.'nl

-~v,"'"'

-?"


-41

-

r

(4) Deputi

'-.

Bidang

Informasi

,.

Pe~anahan mempunyai ,,

tugas

melp:ksanakanperumusan dan pelciksanaankebijakan di bidang informasi pertanahan. . , ,

(5) Deputi Bidang Tata Laksana Pertariahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang .tala

laksana pertanahan. (6) Deputi ~idang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaanmasyarakat. (7)

Inspektorat Utam1 m~mpunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di li~kungan BPN.

Dagian Keduapuluhdua Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pasal44 BPOM terdiri dari: a.

Kepala;

b.

Sekretariat Utama;

c.

Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif;

.d.

Deputi Bidang Pengawasan Gbat Tradisional,

Kosmetik,

dan

Produk Komplirnen;

"

e. Deputi...

.~~--~

~

~

.I

.

.

*

.

I

,.

AA"I1If"~~:1'I

./.~~Z~~?""'-=:::~~~ ~

t-~I1"'

p

~11":

,

~,,~~

~

'

"-':"~ ~,,~~

"A~

,\\'11"

j

.

\;~'J

~~~J

~AhV

~"'";A~

~...g ~


-42

e.

peputi

Bidang

-

-

,

Pengawasan

I<eamanan Pang an dan Bahan

B~rbahaya.

.

... 1rl;lf:

Pasal 45 (1)

Kepala mempunyai tug as : a. memimpin

BPOM

.perundang-undangan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

yang berlaku;

.\

b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPOM; c. menetapkan

~ebijakan

teknis

pelaksanaan

tugas BPO:\I

j

"

yang menjadi tanggung jawabnya;

", "

d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain. (2)

Sekretariat

Utama

mempunyai

ttigas

mengkoordina,c;ik~111

perencanaan, pembinaan. dan pengendalian terhadap progral11. administrasi dan sumber daya di lingkungan BPOM. (3)

Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik Psikotropika,

dan Zat Aditif

mempunyai

dan Narkotika.

tugas melaksanakall

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan ",!

produk terapetik dan narkotika, (4)

psikotropika,

"Deputi Bidang Pengawasan Ghat Tradisional,

Produk

Komplimen

mempunyai

dan zat adiktif. Kosmetik,

tugas

dan

melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik, dan produk komplimen.

(5) Deputi...

~

.

~

.

." .A" .~.~:/ ~.."~,-1~."~~.c-~,,'\~

.,.

","11~~"", ~'" -.,."."

"""~ ~t-~A

t-~I/?

" ~,.,'1 1.

\;,.,'lJ ~~41 ~ " ~A~ ~~...,.A) ~~ht.1 -".,' <'-'&'-'0/1'--~ ,'"

"

.: , .' -..':' , ,',"" .,

,,'

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...

-43

-I

" r

(5)

,

-

Deputi Bidang Pengawasan K~anan

Pangan dan Bahan

Berpahaya mempunyai tugas melaksanakan perurnusan, dan pelaksanaankebijakan di bidang pengawasankeamanan pangan d~n bahan berbahaya. "

~

"..

Bagian Keduapuluhtiga Lembaga Informasi Nasional

Pasal 46 LIN terdiri dari: a.

Kepala;

b.

Sekretariat Utama;1

c.

Deputi

.

Bidang

:-;

Pengkajian

dan

Pengembangan SiSlCltt

Infonnasi; d.

Deputi Bidang Hubungan Anlar Lembaga;

e.

Deputi Bidang Pengelolaan lnfonnasi.

PasaJ 47 (1) Kepala mempunyai tugas : a. memimpin

LIN

scsuai

dengan

ketentuan peralural1

perundang-undanganyang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas UN; c. menetapkan kebijakan leknis pelaksanaan tugas LIN yang menjadi tanggungjawabnya; , .d.

membina...

. ,., ,-,,-,,_.-

"

,

~

t t

,~.

.,..AII,.. ..'~ ~

"- \ ~ ~~..,." ~ ~ 1 1"'~A~.~a "

'--

1-\-'1;.-'1

fA? ~~,

~

t',,{ \\'11" ~t-~l ~""""

."

~~'.""" Coo_'v'

'

,"

, ~" ~

'

~1:4 ,

"

,

..

J

~A~ ~'1J

,'1A,,"'.! ...1

,W""

~

PRESIDEN

REPUBLIK

INDON[~IA

-44

.

.

d. mcmbina dan mclak,c;anakan kerjasama dengan in~lal1si Jail Llrganisasi lain.

~

,

(2)

\

Sc.Krclarial

Ulama

,

mcmpunyai

tugas mengkooruil1asik.111 . dan pcngendalian lerhadap progralll.

pcrcncanaan. pembinaan,

: adminislrasi dan sumber daya di lingkungan LIN. (3)

Deputi

Bidang

lnformasi

Pengkajian

dan

Pengembangan

Sislem

mempunyai lugas melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajiandan

pengembangan

sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. .(4)

Deputi

Bidang

Hubungan

Antar Lembaga

~empunyai

tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelancaran

arus ~1

informasi

antar

lembaga

dalam

:

penyelenggaraan ~emerintahan. (5)

Deputi

Bidang

Pengelolaan

, Informasi

mempunyai

"," tuga~ ".' ,

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan

informasi

layanan dan ,aturan yang dikeluarkan

oleh Pemerintah daD lembaga negara lainnya.

Bagian Keduapuluhempat Lembaga

Ketahanan

Nasional

Pasal 48 LEMHANNAS '°.

terdiri dari :

a.

Kepala;

b.

Wakil Kepala;

c.

Sekretariat Utama; d. Depuli...

";.';

:

;. I

;',

~

..'

'

..".f.

,..,

'."'~

w ..J

.

~!~~:>~~" II"' 11~?...,o=.~"" ~A~"'" ' -"~. ~j ""'1 , IZ "t.'!!

\'

~,,'1

\"rt

,~/1"

~"'J

~t-~\:1 lAAif ~~".'V.",'n J .c-"' o' :?

:

-,. ,-

PRESIDEN REPUBLIK INOONE 51 A

-45

-

-.

,

,

d.

DCPUli Bidang Pengkajian;

e.

Dt:pJ.1liBidang Pendidikan;

,

\!, ..

f.

.

DL'pUli Bidang Evaluasi dan PL'ngcmbangan. ,.

,

rasal 49 (I)

.

Kcpala mcmpunyai lugas : a. memimpin

LEMHANNAS

sesuai

dengan

kelenluan

peraluran perundang-undangan yang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan lugas LEMHANNAS; c. menelapkan

1ebijakan

LEMHANNAS

.leknis

pelaksanaan

tugas

yang menjadi tanggung jawabnya;

d. membina dan melaksanakan kerjasama.dengan

instansi dan


Wakil

Kepala

mempunyai

tugas membantu

Kepala

dalam

melaksanakan tugas memimpin LEMHANNAS. "..

(3) '.

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan LEMHANNAS.

(4)

Deputi

Bidang

Pengkajian

mempunyai

tug as melaksanakan

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengkajian masalah-masalahstrategik mengenai segala aspek kehidupan bangsa internasional.' ...

baik

yang

bersifat

nasional

maupun

f

(5 ) Depuli ..." .'

.

~

, ...' t,

.

._~...

A"A""

.'~~"'a~?'-=.c:-~~~ .' ..."'~"\

l"" ~\'I1

"

_"'l ""'"

t{",.

-\:

.

~"'~~

~~{

..

~

~tI~

~h~

\"~""

~\~j

~A ~ ~Ah1/ ~~\\,""'A) -""" <-"'

0

1 =' ~

PRE SID EN REPUBLIK INDONESIA

-46

-

.-(5) Deputi Bidang Pendidikan meIipunyai ,

tugas melaksanakan

,

per\!~musan dan pelaksanaan kebijakan ,

di bidang pendidikan

.

.strategik

dan pelaksanaan pemantapan kader-kader

pemimpin

tingkat nasional. (6)

Deputi Bidang Evaluasi dan Pengembangan mempunyai

tugas

melaksanakan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

di bidang

evaluasi

dan pengembangan

ketahal1an

nasional.

Bagian Keduapuluhlima Badan PengembanganKebudayaan dan Pariwisata ")

,

;:~

Pasal 50 'BP-BUDPAR

terdiri dari :

a.

Kepala;

"::.':.

b.

Sekretarlat Utama;

c;

Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya;

d.

Deputi

.;..:

.,

Bidang

Pengemhangan

Sumber

Daya

clan Pr')11111~i

Pariwisata: e.

Inspcktorat Utama.

rasal 51 (1)

KL'pala mempunyai tugas : a. memimpin BP-BUDPAR

scsuai dengan ketentuan peratur.111

perundang-undangan yang berlaku; "

; ...",

."

b. menyiapkall...

'. -~-

-

~

....,

., ."

."""

.,.,IIf", ~ ~ ~...

.,,~ "

~~,., ~.~~ .c.""~ ,,~ " ~", ~!I~ ~ ~ -~:..

..A'

, -~1

"

~,,~

..\~~"

~h~

~~'~1 ~A~

~~h1jf

~~'"'('1111 <'-.&1' g I ,;?'""

, "


-47-

-

,

,

b.' ~enyiapkan ~ebijakan nasiona1 dan kebijakan umum sesuai -dengan tugas BP-BUDP AR; .

.. ...,

C. menetapkan kebijakan

teknis

pelaksanaan tugas

BP-

BUDP AR yang menjadi tanggung jawabnyaj

.~.

d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain. (2)

Sekretariat

Utama

mempunyai

tug as

mengkoordinasikan

perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, adrninistrasi dan sumber daya di lingkungan BP-BUDP AR. (3) Deputi

Bidang

.~ele,starian dan

Pengembangan Budaya

j

mempunyai tugas melaksanakan perurnusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian budaya dan pengembangan budaya. (4) Deputi Bidang PengelIibangan Sumber Daya dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan <.Ian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumbcr <.Iaya dan promosi wisata. (5)

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BP-BUDPAR.

BAB III...

.

'.

,

~

0'-;,0 I.

,

~

"::~'::;;'~:;' ;, :

4""""" ~ ~~"

~'

'~"'~~P"" '. "'~ .c._~'~

~ '.

tr."(f

~"y

l

" .',

~~~.

~~!

,~I!I',

. , ";0--\-'f'~.~

~,,~ ~'1J

.",,~.. ~"'\'~ ~~

<-~'o'

,A1;f' ,A'J~ ."'(~,,~

,. ,- ..~

I


-48

-

-BAB

III

~ ,,

"

\

"~ KETENTU

AN L,\ I N -[..,\ I N

.

Pasal 52 ,,

Kepala LEMHANNAS

sehari-hari disebut Gubernur.

Pasa153 Perubahan

unit organisasi

dan/atau

ditetapkan dalarn Keputusan

tugas eselon I sebagairnana

Presiden ini diusulkan

oleh Menteri

yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara

kepada

Presiden,

berdasarkan

bersangkutan.

usul

Kepala

LPND

yang

~,;-:

"

BAB IV

.

. ~TENTUAN

PENUTUP

Pasal 54 Dengan

berlakunya

Keputusan

Presiden

ini,

~aka

Kep,utusan

Presiden Nornor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lernbaga Pernerintah beberapa

kali

diubah

Non Departemen

terakhir

Nomor 60 Tahun 2001, dinyatakan .'

.,.

,

dengan

sebagaimana telah

Keputusan

tidak berlaku.

Presiden 'i' ::".' ::

'"

Pasal 55 ...

--~

.'.

tI t

~

/I~~r~-::.i'""".c.~~~~

-A",1,1""~"~

'.I' "

II

.~~""'

,",,"~A ~tI'I''""

~,,?

~/tZ

'

.

\.~d"

~h~

.

).

~~~1

~

.

~A ~ AA~1/ ~~\\ .c..~" ."'(. 11)1 g l #"

, ...

\..

PRESIDEN REPUBL/K INDONESIA

-49

-

--

,

Pasal 55

~ ,

t

\

,

KeputusaJ)Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ...

.

, ..

Ditetapkan di Jakarta pactatanggal 10 Oktober 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

I

ltd. MEGA W A TI SOEKARNOPUTRI

: .'.'

"

~1

~~.

':,'-'.i.,' ,,':

!

.,'

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRET ARIA T KABINET Rl Kepala Biro Peraturan

.

--=-:-:::-.

dangan II I \

,

! .!

~ yo

U

-

~

J

I,

.1.,

.,

~~::c_-~c.

!

"

.'

, -_ccc

---~-

_.~.:_-

,

-'

1.1.:r..IBAGA Pl-:r..Il-:RINT AH NON DEPARTEMEN

Recommend Documents