Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-63262/PP/M.XIIIB/16/2015 Jenis Pajak
: Pajak Pertambahan Nilai
Tahun Pajak
: 2011
Pokok Sengketa
: bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Harus Dipungut Sendiri Masa Pajak Januari 2011 sebesar Rp448.313.500,00 yang terdiri dari:
1. Koreksi Penjualan AYDA, sebesar Rp375.000.000,00 2. Koreksi Pendapatan Imbalan Jasa CCC, sebesar Rp48.880.000,00 3. Koreksi Pendapatan Administrasi DDD, sebesar Rp24.433.500,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding; 1. Koreksi Penjualan AYDA sebesar Rp375.000.000,00 Menurut Terbanding : bahwa Perolehan AYDA seharusnya terutang dan dikenakan PPN, dalam hal tidak dikenakan bukan berarti termasuk dalam pengertian "Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c". Tidak ada Pajak Masukan karena tidak ditagih oleh yang menjual berbeda hal dengan Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan yang dimaksud Pasal 9 ayat (8) huruf b dan c UUPPN; Menurut Pemohon
Menurut Majelis
: bahwa AYDA adalah aktiva yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank. AYDA yang dimiliki Pemohon Banding adalah barang agunan yang diperoleh Pemohon Banding dari debitur yang mengalami gagal bayar (macet); : bahwa menurut Terbanding koreksi Terbanding atas Penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) karena memenuhi unsur Pasal 4 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah s.t.d.t.d. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yaitu: a. barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak; b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan c. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha dan pekerjaannya sehingga atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai;
bahwa menurut pendapat Pemohon Banding Penjualan AYDA tidak memenuhi syarat sebagai penyerahan barang yang dikenakan PPN karena bukan merupakan penyerahan yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan Pemohon Banding. Dalam hal ini kegiatan usaha Pemohon Banding adalah jasa perbankan dengan fungsi utama sebagai perantara keuangan (financial intermediary). AYDA adalah jaminan karena pada awalnya diserahkan oleh nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit (Jasa Perbankan) oleh Bank. Proses jual beli sehubungan dengan AYDA adalah dalam angka penyelesaian hutang debitur. Di samping itu sebagai bank, Pemohon Banding tidak dapat melakukan usaha perdagangan. bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding bukan Pengusaha Kena Pajak ("PKP") sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Angka 14 dan 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah s.t.d.t.d. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 dalam hal penanganan AYDA. Sebagai bank, Pemohon Banding tidak menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang dan melakukan usaha perdagangan. Transaksi penjualan AYDA yang Pemohon Banding lakukan semata-mata untuk pelunasan hutang debitur kepada Pemohon Banding; bahwa berdasarkan data, fakta, dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding di persidangan dapat diketahui bahwa substansi sengketa dalam banding ini adalah mengenai penjualan AYDA yang menurut Terbanding penjualan AYDA memenuhi unsur Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah s.t.d.t.d. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 sehingga atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan menurut Pemohon Banding disamping penyerahan AYDA tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang a quo juga bukan Pengusaha Kena Pajak ("PKP") sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Angka 14 dan 15 Undang-undang a quo, sehingga atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; bahwa Pasal 1 angka 14 dan angka 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah s.t.d.t.d. Undang-undang Nomor 42 Tahun
2009 menyatakan bahwa : Angka 14: "Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean"; Angka 15: "Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak"; bahwa Pasal 6 Undang-undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa : Usaha Bank Umum meliputi : a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ; b. memberikan kredit ; c. menerbitkan surat pengakuan hutang ; d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya : 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ; 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ; 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ; 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ; 5. obligasi ; 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ; 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ; e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah ; f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya ; g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga ; h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ; i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak ; j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek ; k. dihapus ; l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat ; m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ; n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undangundang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa : Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. bahwa Pasal 1 angka 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum menyatakan : Agunan yang Diambil Alih yang untuk selanjutnya disebut AYDA adalah aktiva yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank; bahwa secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :
bahwa Pasal 37 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum menyatakan : (1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki. (2) Bank Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1). bahwa berdasarkan data, fakta, ketentuan, dan penjelasan para pihak yang disampaikan di persidangan maka Majelis berpendapat bahwa : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, kegiatan usaha Pemohon Banding adalah jasa perbankan dengan fungsi utama sebagai perantara keuangan (financial intermediary); Bahwa Bank pada umumnya bekerja dengan menyediakan jasa keuangan yang salah satunya adalah penyediaan kredit. Salah satu syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk agunan berupa tanah dan bangunan adalah adanya hak tanggungan atau adanya Surat Kuasa untuk menjual agunan bila debitur mengalami wanprestasi; bahwa dalam persidangan terungkap agunan yang dijual oleh Pemohon Banding adalah berupa tanah dan bangunan; bahwa salah satu usaha Pemohon Banding di bidang jasa perbankan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b Undang-undang a quo adalah memberikan kredit. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang a quo mengisyaratkan bahwa dalam pemberian kredit harus didasarkan pada keyakinan bank atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan demikian sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penelitian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, prospek usaha debitur, dan agunan kredit; bahwa Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) adalah jaminan karena pada awalnya diserahkan oleh nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit (Jasa Perbankan) oleh Bank. Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum, proses jual beli sehubungan dengan AYDA adalah dalam angka penyelesaian hutang debitur; bahwa Bank (Pemohon Banding) menjual AYDA untuk mengurangi potensi kerugian akibat adanya piutang yang tak tertagih. Dalam hal terdapat sisa dari hasil penjualan/Lelang AYDA dan setelah diperhitungkan dengan kewajiban nasabah kepada Bank, dimanfaatkan oleh nasabah. Sehingga dalam pembentukan AYDA maupun proses likuidasinya tidak timbul nilai tambah bagi bank (Pemohon Banding); bahwa karena kegiatan usaha Pemohon Banding adalah jasa perbankan dengan fungsi utama sebagai perantara keuangan (financial intermediary) dan tidak melakukan usaha menghasilkan dan memperdagangkan AYDA, dengan demikian penyerahan AYDA oleh Pemohon Banding tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah s.t.d.t.d. Undangundang Nomor 42 Tahun 2009; bahwa selain tersebut di atas Majelis juga berpendapat bahwa Pemohon Banding menjual AYDA, berkaitan dengan pemberian kredit yang merupakan kegiatan usaha Pemohon Banding. Oleh karena kegiatan pemberian kredit adalah termasuk kegiatan Jasa Keuangan yang dikecualikan dari pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas UU N0.8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, maka Majelis berpendapat penjualan atas AYDA a quo yang dilakukan oleh Pemohon Banding termasuk jenis jasa yang tidak dikenai PPN; bahwa dengan demikian berdasarkan hasil musyawarah tersebut di atas, Majelis berketetapan untuk tidak mempertahankan koreksi atas Penjualan/Pengalihan AYDA sebesar Rp375.000.000,00 yang dilakukan Terbanding; 2. Koreksi Pendapatan Imbalan jasa CCC sebesar Rp48.880.000,00 Menurut Terbanding : bahwa pendapatan yang diterima atas jasa penerimaan setoran telepon, Iistrik/DDD, FFF, EEE, dan CCC, terutang Pajak Pertambahan Nilai, kecuali dalam hal pendapatan berasal dari penyetoran melalui transfer dari rekening nasabah pada
bank yang bersangkutan; Menurut Pemohon
Menurut
Majelis
: bahwa Pembayaran telepon, DDD, CCC, FFF, dan EEE tersebut, menurut Pemohon Banding yang tidak dikenakan PPN adalah yang melalui teller dan yang mempunyai akun merupakan nasabah Pemohon Banding dan tidak seluruhnya biaya tersebut merupakan pendapatan bagi Pemohon Banding karena ada pembagian lagi dengan pihak lain yang memfasilitasi transkasi ini; : bahwa menurut Pemohon Banding, dalam rangka mendapatkan, mempertahankan dan memelihara dana CCC Pemohon Banding menyediakan layanan penerimaan setoran dari pelanggan CCC atas pembelian produk-produk CCC. Setoran dari para pelanggan CCC tersebut langsung dibukukan ke dalam rekening atas nama CCC di Kantor Pusat, pada hari yang sama, yaitu: - Rekening Unit Pemasaran CCC, untuk pembelian produk hulu CCC; - Rekening Keuangan Hilir CCC, untuk pembelian produk hilir CCC;
bahwa setoran oleh para pelanggan CCC ke rekening atas nama CCC dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut : - Setoran tunai melalui Teller Pemohon Banding, atau - Transfer, pemindahbukukan (auto debet), ATM, EDC dan e-banking (SMS & internet) dari rekening nasabah pelanggan yang ada di Pemohon Banding ke rekening CCC yang ada di Pemohon Banding; bahwa atas penyediaan jasa penerimaan setoran tunai melalui Teller maupun setoran (pembayaran) secara elektronik dari pelanggan CCC untuk kepentingan CCC ini (dibukukan langsung ke rekening atas nama CCC), Pemohon Banding mengenakan biaya administrasi penyetoran sebesar Rp5.000,00 per transaksi kepada setiap pelanggan CCC, yang juga merupakan nasabah Pemohon Banding; bahwa menurut Terbanding, berdasarkan kontrak perjanjian kerja sama antara Pemohon Banding dan CCC diketahui Pemohon Banding tidak menerima fee dari CCC terkait penerimaan setoran pembelian produkproduk CCC, akan tetapi Pemohon Banding akan membebankan biaya kepada pelanggan CCC atas transaksi pembayaran produk CCC. Dengan demikian pendapatan yang diterima Pemohon Banding berasal dari biaya administrasi pelanggan CCC yang melakukan pembayaran melalui Pemohon Banding terutang Pajak Pertambahan Nilai; bahwa substansi masalah yang diajukan dalam banding ini adalah bahwa menurut Pemohon Banding biaya administrasi pelayanan penerimaan setoran dari pelanggan CCC tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan menurut Terbanding biaya administrasi dimaksud terutang Pajak Pertambahan Nilai. Dengan kata lain apakah jasa menyediakan layanan penerimaan setoran dari pelanggan CCC merupakan jasa perbankan atau bukan; bahwa beberapa ketentuan yang terkait dengan jasa perbankan antara lain adalah : a. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa : Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank; b. Angka 4 dan angka 5 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-121/PJ/2010 tentang Penegasan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Usaha Perbankan menyatakan bahwa : 4. Kegiatan usaha Bank Umum yang merupakan penyerahan jasa keuangan yang tidak terutang PPN meliputi : a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. memberikan kredit; c. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; d. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit; e. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; f. menerbitkan surat pengakuan utang; g. menjamin atas risiko sendiri : 1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 2) surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 5) obligasi; 6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 7) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
h. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Kegiatan usaha Bank Umum yang merupakan penyerahan jasa yang terutang PPN meliputi : a. pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan memindahkan uang untuk kepentingan bukan nasabah; b. melakukan dengan atau antar pihak ketiga; c. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; d. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; e. menerima kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; f. membeli, menjual atau menjamin untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya; 1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 2) surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 5) obligasi; 6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 7) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. g. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangaan dengan UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c.
Bahwa Lampiran I dan Lampiran II Surat Edaran a quo menyatakan sebagai berikut :
Lampiran I : Kegiatan usaha bank umum yang merupakan penyerahan jasa keuangan yang tidak terutang PPN No. 1.
Kegiatan Usaha Perbankan
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
Contoh produk/contoh jasa/pendapatan perbankan 1. 2.
3. 4. 5. 6.
7. 8. 9.
10. 11.
2.
memberikan kredit
Tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito. Berbagai jenis pendapatan yang berhubungan dengan deposit, seperti beban saldo minimum yang ditagih ke deposan, beban penagihan dan pelayanan sejenis lainnya. Pendapatan dari pelayanan buku cek. Pendapatan yang diterima sehubungan dengan returned cheques/tolakan kliring. Pendapatan yang diterima dari administrasi rekening tabungan/giro dari nasabah. Pendapatan yang diterima dari administrasi penarikan dan penyetoran uang tunai melalui teller. Pendapatan dari penjemputan setoran dan pengantaran simpanan nasabah (pick-up) Pendapatan dari nasabah sehubungan dengan penggunaan pembayaran secara elektronik. Pendapatan sehubungan dengan pengambilan dana atau penggunaan kartu kredit oleh nasabah bank lain melalui jaringan bank (EDC dan ATM), misal ATM Bersama. Pendapatan yang diterima dari administrasi pengiriman uang. Pendapatan dari pengecekan saldo oleh nasabah melalui bank lain.
Pendapatan berupa bunga yang diterima sehubungan dengan pemberian lini kredit ke nasabah. 2. Pendapatan berupa bunga yang diterima berkaitan dengan pinjaman sindikasi. 3. Pendapatan yang diterima atas biaya tahunan berkaitan dengan pemberian kredit kepada nasabah. 4. Pendapatan yang diterima sehubungan dengan pelunasan yang dipercepat atas kredit yang 1.
diberikan kepada nasabah. 5. Pendapatan berupa penalti atas keterlambatan pembayaran bunga dan angsuran pinjaman. 3.
4.
menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
1.
melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit
1.
2.
2. 3.
4.
5.
Bunga dan pendapatan fee terkait. Pendapatan berkaitan dengan kegiatan sebagai bank korespondensi (VOSTRO accounts). Bunga dan pendapatan fee terkait. Pendapatan dari iuran tahunan kartu kredit. Pendapatan yang diterima dari pemegang kartu kredit sehubungan dengan transaksi cash advance. Pendapatan berupa penalti yang diterima dari pemegang kartu kredit karena melebihi limit kartu. Pendapatan dari merchant terkait transaksi kartu kredit (merchant discount rate).
5.
menyediakan pembiayaan dan atau Bunga atau bagi hasil dan pendapatan fee terkait. melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
6.
menerbitkan surat pengakuan utang
7.
Pendapatan yang berhubungan dengan penjaminan menjamin atas risiko sendiri: 1) surat-surat wesel termasuk wesel yang ekspor-impor. diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 2) surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 5) obligasi; 6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 7) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
8.
melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Pendapatan yang berkaitan dengan penjaminan oleh bank sepanjang tidak bertentangan bank garansi. dengan UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Lampiran II : Kegiatan usaha bank umum yang merupakan penyerahan jasa yang terutang PPN No.
Kegiatan Usaha Perbankan
Contoh produk/contoh jasa/pendapatan perbankan
1.
memindahkan uang untuk kepentingan bukan 1.Pendapatan dari pengiriman uang yang bukan dari nasabah nasabah. 2.Pendapatan dari RTGS (Real Time Gross Settlement) yang bukan dari nasabah.
2.
melakukan penempatan dana dari nasabah Jasa kustodian. kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
3.
menerima pembayaran dari tagihan atas 1.Jasa kustodian. surat berharga dan melakukan perhitungan 2.Subscription fees dari transaksi reksadana. dengan atau antar pihak ketiga 3.Switching fee dari transaksi reksadana. 4.Subscription fee dari obligasi - primary market. 5.Redemption fee.
4.
menyediakan tempat untuk barang dan surat berharga
5.
melakukan
kegiatan
menyimpan Pendapatan dari administrasi dan persewaan safe deposit.
penitipan
untuk Pendapatan berupa fee dari jasa wali amanat,
kepentingan pihak lain berdasarkan suatu security agent. kontrak 6.
membeli dan menjual untuk kepentingan dan 1.Pendapatan berupa brokerage fee dari nasabah. atas perintah nasabahnya: 2.Komisi yang diterima untuk pemrosesan transaksi 1) surat-surat wesel termasuk wesel yang perdagangan nasabah securities dalam negeri. diakseptasi oleh bank yang masa Termasuk transaksi yang terkait dengan jasa berlakunya tidak lebih lama daripada penjualan surat berharga (efek, reksadana, kebiasaan dalam perdagangan suratobligasi). surat dimaksud; 2) surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 5) obligasi; 6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 7) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
7.
melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan 1. Penghasilan yang diterima sehubungan dengan oleh bank sepanjang tidak bertentangan transaksi bank draft, traveler check, payment dengan UU Perbankan dan peraturan order. perundang-undangan yang berlaku 2. Pendapatan dari telex, swift, SKN (Sentra Kliring Nasional) yang diterima dari nasabah. 3. Pendapatan dari Escrow account. 4. Pendapatan fee yang diterima atas jasa penerimaan pembayaran pajak (bank persepsi). 5. Komisi sehubungan dengan asuransi yang dibayarkan oleh nasabah karena produk asuransi dibeli oleh nasabah. 6. Pendapatan yang diterima dari jasa manajemen skema pensiun. 7. Komisi yang diterima dari jasa kustodian ke nasabah pemegang safekeeping dengan depositories atau offshore custody centres. 8. Komisi yang diterima dari administrasi fund. 9. Pendapatan yang diterima terkait dengan jasa penagihan kredit macet. 10. Pendapatan yang diterima atas jasa penerimaan setoran SIM/STNK, Tilang, listrik, air, telepon, dan sebagainya, kecuali dalam hal pendapatan berasal dari penyetoran melalui transfer dari rekening nasabah pada bank yang bersangkutan. 11. Pendapatan berupa fee yang diterima bank sehubungan dengan transaksi mata uang asing yang diterima dari nasabah. 12. Pendapatan dari sewa gedung. 13. Pendapatan dari perusahaan atas pembayaran gaji karyawan (payroll) dengan cara pemindahbukuan dari rekening perusahaan tersebut ke rekening tabungan karyawannya
bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa penghasilan dari jasa penerimaan setoran tunai melalui Teller maupun setoran (pembayaran) secara elektronik dari pelanggan CCC untuk kepentingan CCC (dibukukan langsung ke rekening atas nama CCC) merupakan penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I angka 1 Contoh angka 6 dan angka 8 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-121/PJ/2010 tentang Penegasan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Usaha Perbankan, yaitu pendapatan dari penyerahan jasa keuangan yang tidak terutang PPN; bahwa dengan demikian Majelis berketetapan untuk tidak mempertahankan Koreksi Pendapatan Imbalan Jasa CCC, sebesar Rp48.880.000,00 yang dilakukan Terbanding;
3. Koreksi Pendapatan Administrasi DDD sebesar Rp.24.433.500,00 Menurut Terbanding : bahwa pendapatan yang diterima atas jasa penerimaan setoran telepon, Iistrik/DDD, FFF, EEE, dan CCC, terutang Pajak Pertambahan Nilai, kecuali dalam hal pendapatan berasal dari penyetoran melalui transfer dari rekening nasabah pada bank yang bersangkutan; Menurut Pemohon
: bahwa Pembayaran telepon, DDD, CCC, FFF, dan EEE tersebut, menurut Pemohon Banding yang tidak dikenakan PPN adalah yang melalui teller dan yang mempunyai akun merupakan nasabah Pemohon Banding dan tidak seluruhnya biaya tersebut merupakan pendapatan bagi Pemohon Banding karena ada pembagian lagi dengan pihak lain yang memfasilitasi transkasi ini;
Menurut Majelis
: bahwa menurut Pemohon Banding dalam rangka mendapatkan, mempertahankan dan memelihara dana DDD, Pemohon Banding menyediakan layanan penerimaan setoran dari pelanggan DDD atas penggunaan listrik. Setoran dari para pelanggan DDD tersebut langsung dibukukan ke dalam rekening atas nama DDD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut: Setoran tunai melalui Teller Pemohon Banding, atau Transfer, pemindahbukukan (auto debet), ATM, EDC dan e-banking (SMS & internet) dari rekening pelanggan yang ada di Pemohon Banding ke rekening DDD yang ada di Pemohon Banding;
bahwa atas penyediaan jasa penerimaan setoran tunai melalui Teller maupun setoran (pembayaran) secara elektronik dari pelanggan DDD untuk kepentingan DDD (dibukukan langsung ke rekening atas nama DDD) ini, Pemohon Banding mengenakan biaya administrasi penyetoran sebesar Rp2.500,00 per transaksi kepada setiap pelanggan DDD, yang juga merupakan nasabah Pemohon Banding; bahwa menurut Terbanding berdasarkan Pasal 11 kontrak perjanjian kerja sama antara DDD dan Pemohon Banding disebutkan Pemohon Banding menerima imbalan jasa sebesar Rp427,00 per lembar Tagihan Listrik sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (10%). Bahwa dengan demikian pendapatan jasa administrasi berasal dari DDD maka terutang Pajak Pertambahan Nilai 10% sesuai dengan kontrak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan jasa collecting tagihan tidak termasuk dalam jasa yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; bahwa substansi masalah yang diajukan dalam banding ini adalah bahwa menurut Pemohon pendapatan Administrasi DDD yang diterima oleh Pemohon Banding dari nasabah yang merupakan pelanggan DDD adalah pendapatan yang berasal dari setoran tunai nasabah melalui Teller dan dari penggunaan pembayaran secara elektronik melalui transfer/pemindahbukuan/e-banking oleh nasabah pemilik rekening Pemohon Banding ke rekening DDD di Pemohon Banding juga, demikian atas Pendapatan Administrasi DDD dari nasabah tersebut, tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan menurut Terbanding pendapatan Administrasi DDD yang diterima oleh Pemohon Banding dari nasabah yang merupakan pelanggan DDD; bahwa beberapa ketentuan yang terkait dengan jasa perbankan antara lain sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a sampai dengan c di atas; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pendapatan Administrasi DDD yang diterima oleh Pemohon Banding dari nasabah yang merupakan pelanggan DDD merupakan pendapatan sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I angka 1 Contoh angka 6 dan angka 8 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-121/PJ/2010 tentang Penegasan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Usaha Perbankan, yaitu pendapatan dari penyerahan jasa keuangan yang tidak terutang PPN; bahwa dengan demikian Majelis berketetapan untuk tidak mempertahankan Koreksi Pendapatan Administrasi DDD sebesar Rp24.433.500,00 yang dilakukan Terbanding; Kesimpulan Majelis: bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan Dasar Pengenaan Pajak PPN atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Januari 2011 menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak cfm Terbanding Koreksi yang tidak dipertahankan: PENJUALAN AYDA Rp375.000.000,00 PI JASA CCC Rp 48.880.000,00 P-ADM DDD Rp 24.433.500,00 Dasar Pengenaan Pajak cfm Majelis
Rp967.752.102,00
Rp448.313.500,00 Rp519.438.602,00
Menimbang
: bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
Menimbang
: bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai pajak masukan yang dapat diperhitungkan;
Menimbang
: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
Menimbang
: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;
Mengingat
: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini,
Memutuskan
: Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-848/WPJ.19/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Januari 2011 Nomor 00137/207/11/091/13 tanggal 30 April 2013, atas nama XXX, dengan perhitungan jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar menjadi sebagai berikut: Uraian Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Penyerahan yang tidak terutang PPN Jumlah Seluruh Penyerahan Pajak Keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Dibayar dengan NPWP sendiri Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan PPN yang kurang dibayar Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Jumlah PPN yang masih harus dibayar
Rupiah 519.438.602 381.888.377.002 382.407.815.604 51.943.860 14.764.376 14.764.376 37.179.484 37.179.484 17.846.152 55.025.636
Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 berdasarkan musyawarah Majelis XIIIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Drs. Mariman Sukardi Djoko Sutrisno, S.H., M.M. Drs. Adi Wijono, S.H., M.PKN. Dra. Ida Farida, M.M.
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Drs. Adi Wijono, S.H., M.PKN. Djoko Sutrisno, S.H., M.M. Agus Purwoko. Ak., M.M., C.A. Anna Murti Hapsari, S.E., M.M.
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.
