03

P U T U S A N No. 261 K/TUN/2003 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH

AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : 1. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Utama Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : TATYO MEIRIANTO, SH., dkk., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I pada Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan, 2. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA selaku KOORDINATOR TIM

PENYELESAIAN

ASING/CINA,

MASALAH

berkedudukan

di

ASET

Gedung

BEKAS

MILIK

Anggaran,

Jalan

Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : TATYO MEIRIANTO, SH., dkk., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I pada Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan, 3.

YAYASAN BADAN

PERGURUAN SEKOLAH MENENGAH

KRISTEN JAWA BARAT, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 93 Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat : SOEKENDRA MULYADI dan TOTO LUKITO SAIROEN, Pemohon Kasasi I, II dan III dahulu Tergugat I, II dan Tergugat III Intervensi/Terbanding ; melawan: PERKUMPULAN

LYCEUM

KRISTEN

(DAHULU

HET

CHRISTELIJK LYCEUM), berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 93 Kota Bandung, Jawa Barat, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi

dahulu

sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

Pemohon Kasasi I, II dan III dahulu

sebagai Tergugat I, II dan Tergugat III

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.261 K/TUN/03

Intervensi

di

muka

persidangan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

pada pokoknya atas dalil-dalil : bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Fictip Negatip, yaitu Penolakan Permohonan Pengeluaran Aset Penggugat dari Daftar Aset Bekas Hak Milik Asing/Cina sesuai dengan surat tanggal 8 November 2001 No. 01/8//AW/2001 dan tanggal 24 Desember 2001 No. 03/12/AW/2001 (pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986) ; bahwa pada tanggal 15 November 2001, Penggugat melalui kuasanya telah mengirim

atau mengajukan surat tanggal 8 November 2001 No.

01/8/AW/2001 kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2001 diikuti pula dengan tanggal 24 Desember 2001 No. 03/12/AW/2001 yang pada pokoknya kedua surat tersebut berisi atau memohon dikeluarkannya asset milik Penggugat dari Daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Menteri Keuangan No. S394/MK/03/1989, tanggal 12 April 1989, namun walaupun telah ditanyakan baik secara lisan maupun tertulis dan telah mencapai tenggang waktu 4 (empat) bulan permohonan Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan atau jawabab dari Tergugat I dan II ; bahwa penolakan permohonan Penggugat oleh Tergugat I dan II sangat merugikan kepentingan Penggugat. Penolakan tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga karenanya diajukan gugatan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; bahwa permohonan tersebut telah berlalu 6 (enam) bulan, oleh karena itu pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh pasal 3 ayat (3) dan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian secara juridis dapat disimpulkan bahwa Tergugat I dan II secara diam-diam telah menolak permohonan Penggugat (keputusan fictip negatip) mengenai pengeluaran asset milik Penggugat dari Daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Menteri Keuangan No. S-394/MK/03/1989 tanggal 12 April 1989 ; bahwa adapun asset milik Penggugat tersebut yaitu tanah seluas ± 29.000 m2 berikut bangunan sekolah, kantor dan lapangan olah raga setempat dikenal dengan nama Jalan Ir. H. Juanda No. 93 (dahulu No. 81) Bandung, Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat sebagaimana ditentukan dalam sertipikat-sertipikat : a. Bekas

Hak Guna Bangunan No. 1223/Kec.Bandung Wetan (berasal dari

bekas Eigendom Verponding No. 8806), Surat Ukur tanggal 14 November


1932, No. 941, luas 3.910 m2, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Lebak Siliwangi tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung ; b. Bekas Hak Guna Bangunan No. 1224/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas Eigendom Verponding No. 2881), Surat Ukur tanggal 19 Mei 1916, No. 207, luas 2.910 m2, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Lebak Siliwangi tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung ; c. Bekas Hak Guna Bangunan No. 1228/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas Eigendom Verponding No. 2362), Surat Ukur tanggal 28 Mei 1915, No. 138, luas 4.015 m2, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Lebak Siliwangi tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung ; d. Bekas Hak Guna Bangunan No. 1229/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas Eigendom Verponding No. 2128), Surat Ukur tanggal 22 September 1932, No. 359, luas 9.220 m2, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Lebak Siliwangi tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung ; e. Bekas Hak Guna Bangunan No. 1230/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas Eigendom Verponding No. 2248), Surat Ukur tanggal 17 Februari 1914, No. 65, luas 2.060 m2, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Lebak Siliwangi tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung ; f.

Bekas Hak Guna Bangunan No. 1231/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas Eigendom Verponding No. 1915), Surat Ukur tanggal 29 Agustus 1911, No. 319, luas 5.919 m2, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Lebak Siliwangi tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung ;

g. Bekas Hak Guna Bangunan No. 1232/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas Eigendom Verponding No. 1853), Surat Ukur tanggal 29 Agustus 1911, No. 318, luas 1.321 m2, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Lebak Siliwangi tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung ; bahwa tanah tersebut sekarang sebagian atau seluas 8.450 m2 telah diterbitkan sertipikatnya oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung berupa Hak Pakai No. 11/Lebak Siliwangi untuk digunakan sebagai kampus Sekolah


Menengah Umum Negeri I Bandung, sehingga milik Penggugat tersisa seluas ± 20.905 m2 ; bahwa penolakan Tergugat I dan II atas permohonan Penggugat untuk mengeluarkan asset milik Penggugat dari Daftar Aset Bekas MIlik Asing/Cina telah merugikan kepentingan Penggugat juga adalah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C1633 HT.01.06. Tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001, Penggugat telah disetujui melakukan perubahan anggaran dasar sebagaimana termuat dalam akta yang dibuat dihadapan Irene Ratnaningsih, SH. Notaris Pengganti dari Notaris Komar Andasasmita di Bandung, pada tanggal 18 Juni 1983 No. 34. Rapat yang dilakukan pada tanggal 14 Juni 1983 mengambil keputusan yaitu mengganti nama perkumpulan “Het Christelijk Lyceum” menjadi “Perkumpulan Lyceum Kristen” yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 Mei 2001 No. 35 ; bahwa begitu pula Mahkamah Agung baik melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali dalam perkara masing-masing No. 3303 K/Pdt/1986 tanggal 5 April 1988 dan No. 43 PK/Pdt/1989 tanggal 28 Agustus 1990 maupun dalam putusan yang lain (tingkat kasasi dan peninjauan kembali) masing-masing No. 3263 K/Pdt/1992 tanggal 30 Juni 1994 dan No. 58 PK/Pdt/1995 tanggal 20 Juni 1997, telah mengakui Penggugat adalah kelanjutan dari Het Christelijk Lyceum sebagai suatu badan yang bergerak dalam bidang agama, pendidikan dan sosial ; bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Konversi Hak-Hak Barat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun

1979

tentang

Ketentuan-Ketentuan

Mengenai

Permohonan

dan

Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, Perkumpulan Lyceum Kristen (Penggugat) sebagai bekas pemegang hak adalah berhak untuk mendapatkan atau diberi hak baru ; bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menolak permohonan Penggugat seharusnya lebih teliti dan tertib serta mengumpulkan Penggugat,

fakta-fakta

sehingga

yang

keputusan

relevan

sebelum

(penolakan)

Tata

menolak Usaha

permohonan Negara

yang

dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan yang


bertentangan dengan hukum dan sewenang-wenang atau menyalah-gunakan wewenang dan dengan demikian telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 53 ayat (2) dan pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 atau setidak-tidaknya Tergugat I dan II telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) seperti azas kecermatan, ketelitian dan sewenang-wenang ; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah

Keputusan Tata Usaha Negara yang

dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai keputusan fictip negatip tentang penolakan permohonan pengeluaran asset milik Penggugat dari Daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina, sesuai dengan surat Penggugat tanggal 8 November 2001 Nomor 01/8/AW/2001 dan surat tanggal 24 Desember 2001 Nomor 03/12/AW/2001 ; 3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan surat keputusan tentang pengeluaran asset milik Penggugat dari Daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina berupa tanah seluas ± 20.905 m2 berikut bangunan sekolah, kantor dan lapangan olah raga setempat dikenal dengan nama Jalan Ir. H. Juanda No. 93 (dahulu No. 81) Bandung, Kelurahan Lebak Siliwangi,

Kecamatan

Coblong,

Kota

Bandung,

Propinsi

Jawa

Barat

sebagaimana dimuat dalam sertipikat-sertipikat antara lain : a. Bekas bekas

Hak Guna Bangunan No. 1223/Kec.Bandung Wetan (berasal dari Eigendom

Verponding

No.

8806),

Surat

Ukur

tanggal

14

November 1932, No. 941, luas 3.910 m2, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Lebak Siliwangi tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung ; b. Bekas Hak Guna Bangunan No. 1224/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas Eigendom Verponding No. 2881), Surat Ukur tanggal 19 Mei 1916, No. 207, luas 2.910 m2, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Lebak Siliwangi tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung ; c. Bekas Hak Guna Bangunan No. 1228/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas Eigendom Verponding No. 2362), Surat Ukur tanggal 28 Mei 1915, No. 138, luas 4.015 m2, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Lebak Siliwangi tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung ;


d. Bekas Hak Guna Bangunan No. 1229/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas

Eigendom

Verponding

No.

2128),

Surat

Ukur

tanggal

22

September 1932, No. 359, luas 9.220 m2, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Lebak Siliwangi tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung ; e. Bekas Hak Guna Bangunan No. 1230/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas Eigendom Verponding No. 2248), Surat Ukur tanggal 17 Februari 1914, No. 65, luas 2.060 m2, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Lebak Siliwangi tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung ; f.

Bekas Hak Guna Bangunan No. 1231/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas Eigendom Verponding No. 1915), Surat Ukur tanggal 29 Agustus 1911, No. 319, luas 5.919 m2, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Lebak Siliwangi tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung ;

g. Bekas Hak Guna Bangunan No. 1232/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas Eigendom Verponding No. 1853), Surat Ukur tanggal 29 Agustus 1911, No. 318, luas 1.321 m2, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Lebak Siliwangi tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung ; 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ; Menimbang,

bahwa

terhadap

gugatan

tersebut

telah

diajukan

permohonan intervensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : bahwa sejak tahun ajaran 1950/1951 yang dimulai tanggal 1 Agustus 1950,

Pemohon

Intervensi

telah

menyelenggarakan

kegiatan

pendidikan

dengan menggunakan tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Dago No. 81 (sekarang Jalan Ir. H. Juanda No. 93) Bandung. Kemudian pada tahun 1952 telah menerima penyerahan dari Christelijk Lyceum untuk mengelola Sekolah Menengah Atas Kristen yang bertempat di Jalan Dago No. 81 (sekarang Jalan Ir. H. Juanda No. 93) Bandung sebagaimana Surat Keterangan tanggal 7 Maret 1952 ; bahwa pada tahun 1990, setelah menguasai dan menggunakan tanah beserta bangunan yang berada diatasnya yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No.

93

Bandung

selama

sekitar

40

tahun,

Pemohon

Intervensi

telah

mengajukan permohonan untuk memperoleh hak (hak guna bangunan) atas tanah tersebut kepada Gubernur Jawa Barat melalui surat tanggal 26 November 1990 No. 12/BPSMK/XI/1990. Atas permohonan tersebut, Gubernur Jawa Barat


dengan

suratnya yang ditujukan kepada Menteri Keuangan (Tergugat I) cq.

Direktur Jenderal Anggaran selaku Ketua Tim Peneliti dan Penyelesaian Tanah dan Bangunan Bekas Asing/Cina (Tergugat II) tanggal 20 Maret 1991 No. 593/1050/Pem.Um/III/91 telah merekomendasikan agar tanah dan bangunan di Jalan Ir. H. Juanda No. 93 Bandung dapat diberikan kepada Pemohon Intervensi dengan cara membeli kepada Negara ; bahwa Tergugat II dengan suratnya tanggal 10 Juni 1991 No. S2038/A/45/0691 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat up. Koordinator Tim

Asistensi

Jawa

Barat,

telah

menyetujui

Pemohon

Intervensi

untuk

memperoleh tanah beserta bangunan di Jalan Ir. H. Juanda No. 93 Bandung dengan

syarat

membayar

kompensasi

kepada

Negara

sebesar

Rp.

9.565.924.000,- (sembilan milyar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah). Pada tanggal 3 April 1996, Pemohon Intervensi telah menyetorkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Menteri Keuangan (Tergugat I) dan sisanya baru dibayar pada tanggal 13 Mei 2002 ; bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan II yang menyangkut tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 93 Bandung tersebut diatas, sesuai kenyataan bahwa Pemohon Intervensi merupakan pihak yang secara sah telah menguasai dan menggunakan obyek tersebut sejak tahun 1950 dan putusan atas perkara ini dapat merugikan kepentingan Pemohon Intervensi, maka Pemohon Intervensi merupakan atau termasuk orang yang berdasarkan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 berkepentingan dalam sengketa tersebut, yang atas prakarsanya sendiri mengajukan permohonan untuk disertakan sebagai pihak yang membela haknya dalam perkara No. 74/G.TUN/2002/PTUN-JKT ini ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui putusan sela tanggal 16 Juli 2002 No. 74/G. TUN/2002/PTUN-JKT. yang amarnya sebagai berikut : - Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi ; - Menyatakan Pemohon Intervensi menjadi pihak dalam perkara a quo dan ditetapkan sebagai Tergugat III Intervensi ; - Menyatakan biaya dalam putusan sela ini akan diperhitungkan pada putusan akhir ; bahwa terhadap gugatan Penggugat Negara Jakarta

tersebut Pengadilan Tata Usaha

telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 74/G.TUN/2002/

PTUN.JKT. tanggal 27 Agustus 2002 yang amarnya sebagai berikut :


- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; - Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara

sebesar Rp.

108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta TUN/2002/PT.TUN.JKT.

dengan putusan No. 247/B/

tanggal 30 Desember 2002 yang amarnya sebagai

berikut : - Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; - Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 74/G. TUN/2002/PTUN-JKT tanggal 27 Agustus 2002 yang dimohonkan banding ; MENGADILI SENDIRI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I sekarang Terbanding I dan Tergugat II sekarang Terbanding II tentang

penolakan

permohonan

pengeluaran

asset

milik

Penggugat

sekarang Pembanding dari daftar asset bekas asing/cina sesuai dengan surat Penggugat sekarang Pembanding tanggal 8 November 2001 Nomor 01/8/AW/2001 dan surat tanggal 24 Desember 2001 Nomor 03/12/AW/2001 ; 3. Memerintahkan Tergugat I sekarang Terbanding I dan Tergugat II sekarang Terbanding

II

untuk

memproses

pengeluaran

asset

milik

Penggugat

sekarang Pembanding dari daftar asset bekas asing/cina berupa tanah seluas kurang lebih 20.905 m2 berikut bangunan sekolah, kantor dan lapangan olah raga setempat dikenal dengan nama Ir. Juanda No. 93 (dahulu No. 81) Bandung, Propinsi Jawa Barat sebagaimana dimuat dalam sertipikat-sertipikat antara lain : a. Bekas Hak Guna Bangunan No. 1223/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas

Eigendom

Verponding

No.

8806),

Surat

Ukur

tanggal

14

November 1932, No. 941, luas 3.910 m2, tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung ; b. Bekas Hak Guna Bangunan No. 1224/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas Eigendom Verponding No. 2881), Surat Ukur tanggal 19 Mei 1916, No. 207, luas 2.910 m2, tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung ; c. Bekas Hak Guna Bangunan No. 1228/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas Eigendom Verponding No. 2362), Surat Ukur tanggal 28 Mei 1915,


No. 138, luas 4.015 m2, tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung ; d. Bekas Hak Guna Bangunan No. 1229/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas

Eigendom

Verponding

No.

2128),

Surat

Ukur

tanggal

22

September 1932, No. 359, luas 9.220 m2, tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung ; e. Bekas Hak Guna Bangunan No. 1230/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas Eigendom Verponding No. 2248), Surat Ukur tanggal 17 Februari 1914, No. 65, luas 2.060 m2, tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung ; f.

Bekas Hak Guna Bangunan No. 1231/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas Eigendom Verponding No. 1915), Surat Ukur tanggal 29 Agustus 1911, No. 319, luas 5.919 m2, tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung ;

g. Bekas Hak Guna Bangunan No. 1232/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas Eigendom Verponding No. 1853), Surat Ukur tanggal 29 Agustus 1911, No. 318, luas 1.321 m2, tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung ; 4. Menghukum Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III Intervensi/Terbanding Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; Menimbang,

bahwa

sesudah

putusan

terakhir

ini

diterima

oleh

Tergugat I, II dan Tergugat III Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 21 Januari 2003 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 28 Juni 2002 dan 21 Juni 2002

dan Tergugat III

Intervensi/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 3 Februari 2003 dan 30 Januari 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 07/KAS-2003/PTUN-JKT.

yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan kasasi mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 14 Februari 2003 dan 11 Februari 2003 ; Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 17 Februari 2003 dan 11 Februari 2003

telah diberitahu tentang memori kasasi

dari Tergugat I, II dan Tergugat III Intervensi/Terbanding diajukan jawaban


memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Februari 2003 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II dan III/Tergugat I, II dan Tergugat III Intervensi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : Pemohon Kasasi I dan II : A. Keberatan Pertama : 1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bukanlah lembaga yang

berhak

menentukan

berhak

atau

tidaknya

status

keperdataan

seseorang atau Badan Hukum atas suatu obyek perkara, hal mana telah diputuskan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

dalam

menyatakan

putusannya

bahwa

karena

No.

07/G/TUN/2002/PTUN.JKT.

perkara

a

quo

menyangkut

yang

masalah

kepemilikan, maka sudah seharusnya perkara ini diadili di Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; 2. Alasan

Pengadilan

Tinggi

Tata

Usaha

Negara

Jakarta

menyatakan

Termohon Kasasi/Penggugat sebagai pemilik obyek, hanya didasarkan pada keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang hanya berkaitan tentang masalah badan hukum, bukan menyangkut obyek berupa tanah

dan

bangunan.

Surat

Menteri

Kehakiman

tersebut

hanyalah

menetapkan mengenai badan hukum (dalam hal ini mengenai perubahan nama dari Het Christelijk Lyceum/HCL menjadi Perkumpulan Lyceum Kristen/PLK), tetapi sama sekali tidak ada kalimat dalam surat tersebut yang menyatakan bahwa PLK juga berhak atas asset eks HCL. Terhadap tanah di Jalan Ir. H. Juanda No. 93 Bandung tersebut karena status tanahnya telah menjadi tanah Negara, maka yang berlaku adalah aspek hukum perdata dalam bidang pertanahan ; 3. Alasan penolakan Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II atas permohonan Termohon Kasasi/Penggugat sudah jelas dan sudah pernah menjawab atas permasalahan yang sama seperti sudah Termohon Kasasi/ Penggugat tahun 2001, yaitu surat Termohon Kasasi/Penggugat tahun 1998 yang dijawab dengan surat bukti T.I dan II-7, yang menyatakan bahwa terhadap obyek di Jalan Ir. H. Juanda No. 93 Bandung berada dalam


kewenangan Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II. Hal ini didasarkan pada peraturan yang berlaku. Adanya surat-surat pengembalian asset eks HCL kepada PLK dari pihak Pangkopkamtibda Jabar dan instansi lainnya pada

tahun

1978,

telah

dapat

dibantah

bahwa

kewenangan

Pangkopkamtibda Jabar tersebut tidak ada sama sekali dan bertentangan dengan peraturan terkait, seperti surat Keputusan Presiden No. 107 Tahun 1967 (bukti T.I dan T.II-6) yang jelas menyatakan “masalah yang semula dilakukan oleh PEPELDA ditampung oleh Gubernur Kepala Daerah serta semua peraturan dan keputusan PEPELDA tetap berlaku sampai ada pencabutan oleh Gubernur, kecuali ditentukan oleh Pemerintah Pusat” ; 4. Bahwa oleh karena dalam hal ini antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II terdapat kepentingan berupa kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dimana sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap tanah dan bangunan tersebut telah dikuasai oleh Negara dan status tanahnya merupakan tanah Negara, maka sangat tidak tepat pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena terbukti bahwa dalam perkara a quo masih perlu dibuktikan siapa yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut, yang tentunya lebih tepat diputuskan di peradilan umum (Pengadilan Negeri) ; B. Keberatan Kedua : 1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melanggar ketentuan

hukum,

yaitu

hukum

pembuktian

yaitu

dengan

tidak

mempertimbangkan bukti T.I dan II.1, yaitu akta Notaris R. Soetopo tanggal 30 Maret 1974, yang isinya pada pokoknya adalah : - Sdr. Gerard Looho selaku anggota PLK, menghadap Notaris R. Soetopo ; - Keterangan risalah rapat anggota HCL tanggal 14 Desember 1957 tentang perubahan susunan pengurus HCL ; - Susunan Pengurus PLK sesuai dengan hasil rapat pengurus PLK pada tanggal 4 Maret 1974 ; Padahal jelas-jelas tertulis dalam Akta Notaris R. Soetopo tersebut bahwa : - Sdr. Gerard Looho tidak bertindak berdasarkan surat kuasa khusus dari anggota pengurus PLK lainnya untuk menghadap Notaris. Hal ini dapat dilihat dari keseluruhan akta notaris tersebut yang sama sekali tidak ada kalimat bahwa Sdr. Gerard Looho sebagai anggota bertindak untuk dan atas nama PLK atas dasar surat kuasa khusus dari anggota pengurus PLK. Karena ia mengaku bertindak mewakili PLK (sebagai kelanjutan dari


HCL) maka yang berlaku bagi dirinya pada saat itu adalah anggaran dasar HCL. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar HCL, yang dapat bertindak mewakili HCL adalah bukan anggota pengurus biasa (ketua, sekretaris), dengan demikian bila ketua dan sekretatis berhalangan maka mereka harus menguasakannya kepada orang lain dengan surat kuasa khusus ; - Tindakan Sdr. Gerard Looho menghadap Notaris R. Soetopo tersebut membuktikan pula bahwa kegiatan HCL telah terhenti sejak dikuasainya tanah dan bangunan di Jalan Ir. H. Juanda No. 93 (dahulu No. 81) Bandung oleh PEPERDA karena merupakan sekolah asing yang dilarang, yang ditandai dengan tidak adanya pengurus HCL yang eksis termasuk ketua dan sekretaris. Jika pengurus (ketua dan sekretaris) HCL ada atau masih ada maka tentunya yang akan menghadap Notaris R. Soetopo adalah ketua dan atau sekretaris bukan Sdr. Gerard Looho yang seandainya benar quod non hanya menjabat sebagai anggota ; (Dalil Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II ini yaitu Sdr. Gerard Looho seandainya benar quod non menghadap Notaris tanpa surat kuasa khusus dari anggota lainnya ini sudah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, tetapi Termohon Kasasi/Penggugat sama sekali tidak memberikan jawaban dan bukti tertulis yang tegas, yang berarti mengakui bahwa Sdr. Gerard Looho memang bertindak tanpa surat kuasa khusus dari pengurus lainnya dalam hal ini ketua dan sekretaris) ; Bahwa dari dan dengan surat bukti tersebut (Akta Notaris R. Soetopo), PLK kemudian melakukan tindakan-tindakan selanjutnya yang mengaku-aku sebagai kelanjutan dari HCL untuk melakukan tindakan permohonan perpanjangan hak atas tanah, berperkara dengan pihak Pemohon Kasasi III/ Tergugat III Intervensi perkara a quo, menyurati instansi-instansi terkait termasuk kepada Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II untuk memohon pengeluaran asset eks HCL dari dalam daftar asset bekas milik asing/cina. Terhadap

permohonan

Termohon

Kasasi/Penggugat

tersebut

dijawab

dengan surat pada tahun 1998 (bukti T.I dan II-7) yang intinya menolak permohonan tersebut dan menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Ir. H. Juanda No. 93 Bandung adalah termasuk dalam lingkup bidang tugas Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II yaitu sebagai asset yang dikuasai Negara. Jadi tindakan penolakan fiktif negative (obyek perkara a quo) pada tahun 2002 yang dilakukan Pemohon Kasasi I


dan II/Tergugat I dan II sudah berdasarkan pada alasan-alasan yang benar menurut hukum ; 2.

Bahwa

Pengadilan

Tinggi

Tata

Usaha

Negara

Jakarta

tidak

dapat

membuktikan bahwa pada tahun 1957 seluruh pengurus HCL adalah WNI, padahal berdasarkan keterangan risalah rapat HCL tanggal 14 Desember 1957 yang baru dituangkan dalam Akta Notaris R. Soetopo No. 53 tanggal 30 Maret 1974, jelas tertulis bahwa perubahan pengurus HCL yang dilaporkan untuk dibuatkan atau dituangkan dalam akta notaris tersebut adalah untuk perubahan pengurus tanggal 14 Desember 1957 (dengan kata lain, tidak ada perubahan pengurus HCL selain tanggal 14 Desember 1957 yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap tindakan dan kegiatan HCL oleh Termohon Kasasi/Penggugat). Perubahan pengurus tanggal 14 Desember 1957 tersebut kemudian menjadi dasar dan patokan bagi PLK untuk melakukan perubahan pengurus PLK tanggal 3 Maret 1974 (yang juga baru dituangkan dalam akta notaris yang sama). Perlu dipertanyakan perubahan pengurus pada tanggal 4 Maret 1974 telah menggunakan nama PLK, sementara itu tidak ada fakta hukum dan bukti lain yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat, berupa dokumen resmi mengenai perubahan nama HCL menjadi PLK dalam rentang waktu 1957 sampai dengan 1974. Sehingga seolah-olah dilakukan perubahan pengurus PLK pada tanggal 4 Maret 1974 adalah tindakan yang tidak berdasar sama sekali dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengurus PLK. Bahwa permohonan perubahan anggaran dasar yaitu nama HCL menjadi PLK baru dilakukan pada tahun 1983 yaitu berdasarkan Akta Notaris Irene Ratnaningsih, SH. tanggal 18 Juni 1983, tetapi ditolak oleh Departemen Kehakiman. Bahwa

bila

kemudian

permohoan

tersebut

dikabulkan

oleh

Menteri

Kehakiman pada tahun 2001, namun berdasarkan surat bukti T.I dan T.II-9 jelas terlihat bahwa yang menjadi alasan dikabulkannya permohonan perubahan nama HCL menjadi PLK adalah berdasarkan pada putusan Peninjauan Kembali No. 58 PK/Pdt/1995 yang menyatakan bahwa HCL tidak termasuk perkumpulan yang dibubarkan oleh Pemerintah karena sejak tanggal 14 Desember 1957 sudah tidak ada lagi orang-orang Belanda yang duduk dalam kepengurusannya. Alasan Menteri Kehakiman berdasarkan putusan peninjauan kembali tersebut jelas tidak sesuai dengan fakta hukumnya, karena jelas bahwa pada tanggal 14 Desember 1957 orangorang Belanda masih duduk sebagai pengurus HCL ;


3. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menafsirkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah melanggar undang-undang, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 178 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1977, maka hal tersebut tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ; C. Keberatan Ketiga : Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku in casu ketentuan pasal 23 ayat (1) UndangUndang No. 14 Tahun 1970, pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 serta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalain itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. 1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ternyata telah tidak melaksanakan hukum yang berlaku sebagaimana terlihat pada halaman 9 putusan yang dengan begitu saja menyatakan : “……karena berdasarkan peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

Penggugat/Pembanding

(Perkumpulan Lyceum Kristen) sebagai pemilik sah aset tersebut bukan asing/cina”. 2. Bahwa

begitu pula dalam

menyatakan

:

pertimbangan putusan halaman 10

“Menimbang,

bahwa

Penggugat/Pembanding

yang telah

memperoleh kepastian hukum tentang kepengurusannya yang terdiri dari orang-orang

pribumi,

sudah

cukup

menjadi

alas

hak

Penggugat/

Pembanding mempertahankan haknya, atas tanah dan bangunan di Jalan Ir. H.

Juanda No. 93 Bandung,

hal mana

menunjukkan bahwa

asset

Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) yang ada Perkumpulan Indonesia, maka seluruh asetnya adalah milik Indonesia“. 3. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang tanpa sama

sekali

mempertimbangkan

alasan-alasan

dan

bukti-bukti

yang

dikemukakan oleh Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II, berarti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Jakarta selain telah tidak

mempergunakan kewenangannya secara maksimal untuk menggali dan menemukan kebenaran hukum dalam pemeriksaan a quo, juga telah menggampangkan dalam membuat dasar hukum dalam membuat suatu putusan. Hal itu dapat dilihat dalam pertimbangan hukum halaman 10 putusan yang menyatakan : “……karena telah diumumkan dalam (bukti P.5a) tambahan Berita Negara RI tanggal 30 Oktober 1052 No. 80 (No.


75/1952) bahwa Perkumpulan Lyceum Kristen resmi menjadi serikat Indonesia dengan demikian secara hukum asetnya adalah milik Indonesia. Pertimbangan hukum tersebut tidak tepat karena : - Yang eksis pada saat itu adalah perkumpulan bernama Het Lyceum bukan Perkumpulan Lyceum Kristen, - Yang

membuat

permohonan

tertanggal

5

November

1951

untuk

perubahan anggaran dasar HCL kepada Menteri Kehakiman adalah seorang asing (Belanda) bernama Dr. Th. L.W. van Ravesteyn, - Berdasarkan risalah rapat tanggal 14 Desember 1957 orang-orang asing (Belanda) masih duduk sebagai pengurus, - Pada saat obyek tanah dan bangunan dikuasai oleh PEPERDA pada tahun 1958 yang menjadi alasannya adalah bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan sekolah asing yang keberadaannya tidak sesuai dengan undang-undang pada saat itu, - Pada saat dikuasai oleh PEPERDA tahun 1958 tersebut, tidak ada sanggahan sama sekali dari HCL, yang berarti bahwa tindakan PEPERDA menguasai sekolah asing tersebut diakui kebenarannya oleh HCL atau setidak-tidaknya HCL memang sudah tidak ada lagi karena dilarang menyelenggarakan kegiatan sekolah asing ; 4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dimaksud nyata-nyata telah melanggar ketentuan yang berlaku, yaitu : a. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang PokokPokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus pula memuat pasal-pasal tertentu dari peraturanperaturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. b. Berdasarkan Pola Tata Kerja Pengadilan, edisi kedua, Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, tahun 1970, halaman 45 ditegaskan : “sesuai dengan cita-cita agar suatu penyelenggaraan peradilan dilandasi rasa dan memenuhi keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,

maka

suatu

putusan

Hakim

di

dalam

pertimbangan

hukumnya harus memuat antara lain : - pertimbangan hukum yang disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan (samenhang) dan isi mengisi, - setiap pertimbangan hukum harus diberi alasan secukupnya,


- semua bagian petitum harus diadili satu demi satu sehingga dapat ditarik kesimpulan terbukti/tidaknya petitum tersebut”. 5. Bahwa selain itu, dengan tidak dipertimbangkannya alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan II/Terbanding I dan II dalam kontra memori banding terdahulu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga telah melanggar ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang PokokPokok Kekuasaan Kehakiman jo. pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dimana dalam kedua pasal tersebut juga telah ditentukan bahwa tugas Pengadilan adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan terhadapnya. Selain itu salah satu tugas Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diamanatkan dalam konsideran menimbang huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, adalah untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum ; 6. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta yang membatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sama sekali tidak dapat menyelesaikan perkara dan tidak memberikan kepastian hukum. Padahal masalah kepastian hukum siapa yang berhak mengadili sudah jelas diputus oleh pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar, terlihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 44 putusan yang menyatakan : “……dimana masalah/sengketa kepemilikan atas bangunan yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 93 Bandung merupakan kewenangan absolut peradilan umum”. Yang berarti jelas bahwa peradilan tata usaha negara tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo karena merupakan kewenangan pengadilan negeri ; 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah nyata-nyata salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undang serta telah melampaui batas wewenangnya dalam mengeluarkan sehingga putusan tersebut mutlak harus dibatalkan ; 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 247/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 30 Desember 2002 yang membatalkan putusan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta No. 074/G/TUN/2002/PTUN.JKT tanggal 27 Agustus 2002 dimaksud tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ; Pemohon Kasasi III :


1. Bahwa dengan putusan No. 247/G/2002/PT.TUN.JKT, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang ; 2. Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 30 Desember 2002 No. 247/B/2002/PT.TUN.JKT. cenderung berat sebelah dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan pihak-pihak dalam berperkara,

khususnya

bukti-bukti

yang

diajukan

Pemohon

Kasasi

III/Tergugat III Intervensi, yang tidak secermat dipertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat (vide putusan halaman 8 sampai dengan halaman 10 putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 274/B/2002/PT.TUN.JKT. ; 3. Bahwa dengan demikian sikap Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melanggar azas tidak memihak (onpartijdigheid) ; 4. Bahwa meskipun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menyatakan

dalam

pertimbangannya

adanya

perbedaan/perselisihan

pendapat tentang “siapa yang sebenarnya berhak atas tanah dan bangunan sengketa” Pemohon Kasasi III/Tergugat III Intervensi, namun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah dapat memutuskan dalam putusan No. 274/B/2002/PT.TUN.JKT. bahwa tanah dan bangunan sengketa yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 93 Bandung dengan bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1223, No. 1224, No. 1228, No. 1229, No. 1230, No. 1231 dan No. 1232 adalah merupakan Aset Perkumpulan Kristen Lyceum (Termohon Kasasi/Penggugat), dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melampaui kewenangannya yaitu telah melanggar

kewenangan

absolut

Peradilan

Umum

dalam

memeriksa

persengketaan tentang pemilikan atas tanah dan bangunan dalam perkara ini ; 5. Bahwa sikap Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II sebagai suatu instansi yang berwenang menghapus asset-aset milik asing/cina, khususnya tanah dan bangunan tersengketa, yang dengan tidak gegabah untuk mengabulkan Permohonan Termohon Kasasi/Penggugat adalah suatu sikap yang dapat dibenarkan, karena masih adanya perselisihan tentang siapa yang berhak atas tanah dan bangunan tersengketa ; 6. Bahwa adalah sudah tepat dan benar semua pertimbangan yang diambil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya tanggal 27


Agustus 2002 No. 74/G/TUN/2002/PT.TUN.JKT. dan yang terakhir dapat dibaca dalam halaman 44 alinea 2, yang antara lain berbunyi sebagai berikut : “Menimbang, bahwa karena masih ada masalah/sengketa atas bangunan yang terlebih dahulu harus dibuktikan, maka menurut hemat Majelis Hakim beralasan hukum pihak Tergugat I dan Tergugat II, menolak permohonan Penggugat yaitu tidak menerbitkan keputusan untuk mengeluarkan asset HCL (Het Christenlijke Lyceum) dari Daftar Lampiran I Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak beralasan hukum untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan penolakan (fiktif negatif) dari Tergugat I dan II” ; 7. Bahwa kiranya tidak berlebihan apabila Pemohon Kasasi III/Tergugat III Intervensi menilai bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai sebenarnya suatu hal yang tidak relevan, kecuali hanya untuk mencari kebenaran yang sebetulnya tidak benar. Pertimbangan mana dapat dilihat dan dibaca pada halaman 10 alinea 1 : “Menimbang, bahwa dengan memperhatikan maksud dan tujuan tuntutan Penggugat/Pembanding tersebut adalah karena Penggugat/Pembanding mempunyai kepentingan langsung terhadap asset tanah dan bangunan tersebut untuk dapat dimanfaatkan demi kepentingan orang banyak” ; 8. Bahwa tidak jelas dan tidak ada sama sekali hingga saat ini kepentingan orang banyak yang dimaksud oleh Termohon Kasasi/Penggugat sebab, secara de facto tanah dan bangunan sengketa semenjak tahun 1950 telah digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah oleh Pemohon Kasasi III/Tergugat III Intervensi ; 9. Bahwa justru sebaliknya dikuatirkan adanya kepentingan perorangan dari Perkumpulan Kristen Lyceum dahulu Het Christelijke Lyceum sebagai orang-orangan (stromannen) dari siapa pun juga termasuk antara lain dari Het Christelijke Lyceum yang telah dibekukan ; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Pemohon Kasasi I dan II : Mengenai alasan Sub A : Bahwa alasan-alasan ini

tidak dapat dibenarkan, karena masalah


kepemilikan benda sengketa sudah jelas, dimana Termohon Kasasi/ Penggugat mempunyai Sertipikat Hak Guna Bangunan yang sah dan berkekuatan hukum ; Mengenai alasan-alasan Sub B dan Sub C : Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi tidak

dilaksanakan

atau

ada

kesalahan

hanya berkenaan dengan dalam

penerapan

atau

pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ; Pemohon Kasasi III : Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 8 : Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi tidak

dilaksanakan

atau

ada

kesalahan

hanya berkenaan dengan dalam

penerapan

atau

pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ; Menimbang, bahwa perkara No. 176 K/TUN/2005 yang telah diputus pada tanggal 6 Desember 2006, obyek sengketanya berupa Surat Keputusan No. S-6712/MK.2/2003 tertanggal 19 Desember 2003 tentang Pelepasan Asset di Jalan Ir. H. Juanda No. 93 Bandung. Namun demikian dalam putusan perkara

a quo obyek sengketa berupa Surat

Menteri Keuangan RI tersebut, dipandang bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, akan tetapi hanyalah Surat Menteri Keuangan RI yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional yang sifatnya informasi mengenai pelepasan hak atas asset bekas milik asing di Jalan Ir. H. Juanda No. 93 Bandung ;


Bahwa sekalipun dalam perkara No. 176 K/TUN/2005 tersebut para pihaknya pada pokoknya sama dengan para pihak dalam perkara No. 261 K/TUN/2003 ini, dan kedua-duanya berkaitan dengan tanah dan bangunan/asset yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 93 Bandung, akan tetapi putusan dalam perkara No. 176 K/TUN/2005 tidak akan over lapping/tumpang tindih dengan perkara No. 261 K/TUN/2003, oleh karena dalam perkara No. 176 K/TUN/2005 gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II dan III : Menteri Keuangan Republik Indonesia dkk. tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II dan III ditolak, maka Pemohon Kasasi I, II dan III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I : MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK

INDONESIA,

II.

DIREKTUR

JENDERAL

ANGGARAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KOORDINATOR TIM PENYELESAIAN MASALAH ASET BEKAS MILIK ASING/CINA

dan

III.

YAYASAN

BADAN

PERGURUAN

SEKOLAH

MENENGAH KRISTEN JAWA BARAT, tersebut ; Menghukum Pemohon Kasasi I, II dan III/Tergugat I, II dan Tergugat III Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah Agung

diputuskan

pada hari Senin

Ketua

rapat

permusyawaratan

Mahkamah

tanggal 12 Februari 2007 oleh Prof.Dr. Paulus E.

Lotulung, SH. Hakim Agung sebagai

dalam

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Majelis, Prof.Dr. Ahmad Sukardja, SH.

dan Prof.Dr.

Muchsan, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta


Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua :

ttd.

ttd.

Prof.Dr. Ahmad Sukardja, SH.

Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

ttd. Prof.Dr. Muchsan, SH.

Biaya – Biaya : 1. Meterai --------------- Rp.

6.000,-

2. Redaksi -------------- Rp.

1.000,-

Panitera Pengganti : ttd. Matheus Samiaji, SH.,MH.

3. Administrasi ---------Rp. 493.000,Jumlah =

Rp. 500.000,Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG RI a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH. NIP. 220000754


03

Recommend Documents