& REVITALISASI CAGAR BUDAYA Surabaya, 10 Juni 2013
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Penataan Ruang Pengaturan secara spasial, pemberian fungsi terhadap kawasan dan ketentuan/aturan untuk tiap fungsi yang diberikan.
Cagar Budaya • Objek • Lokasi • Kawasan Pengaturan secara spasial lebih pada skala kawasan Pengaturan spasial diluar yang menjadi kewenangan sektor
UU 26/2007 tentang Penataan Ruang Penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan mengamanatkan pentingnya aspek sosial budaya dalam penyelenggaraan penataan ruang
….rencana tata ruang harus mengakomodir nilai sosial budaya dan aset pusaka dalam muatannya PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional Pasal. 78 …mengamanatkan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan sosial budaya antara lain : tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya nasional, aset nasional/internasional yang harus dilindungi/dilestariakan, tempat perlindungan peningggalan budaya…
• UU 11/2010 tentang Cagar Budaya …benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya perlu dilestarikan karena… Pasal 73 : ..Sistem Zonasi Cagar Budaya - Zona inti - Zona Penyangga - Zona Pengembangan - Zona Penunjang Pasal 80 : ..revitalisasi situs atau kawasan cagar budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan atau lansekap budaya asli…
•
•
Penataan ruang bertujuan mewujudkan sustainable city (kota berkelanjutan), pilar utama kota berkelanjutan adalah Lingkungan Hidup, Ekonomi dan Sosial Budaya. Penataan ruang telah bergerak dari fase perencanaan menuju pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfatan ruang. Akan tetapi, skala dan lingkup substansi RTRW Kab/Kota tidak dapat secara optimal menggali potensi sosial budaya. Perencanaan tata ruang Penyiapan Rencana Tata Ruang, RTRWN, RTRW Provinsi/Kab/Kota
Pengendalian pemanfaatan ruang
Pemanfaatan ruang Perwujudan struktur dan pola ruang
-
Zonasi Perijinan Insentif/Disinsentif/Sanksi
• Dibutuhkan rencana rinci dalam bentuk Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan tema/sudut kepentingan sosial budaya yang lebih rinci dan implementatif terarah dalam skala kawasan/kota, antara lain bertema kawasan/kota pusaka.
Pemanfaatan dan Pengendalian
P3KP - P2KH
Revitalisasi Kawasan
Program strategis sebagai bentuk implementasi rencana tata ruang antara lain : 1. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dan Program 2. Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) sebagai salah satu wadah dalam pelaksanaan revitalisasi kawasan.
RENCANA PEMBANGUNAN
RENCANA UMUM TATA RUANG
RPJP Nasional
RTRW Nasional
RENCANA RINCI TATA RUANG RTR Pulau/Kepulauan
RTR KSN RPJM Nasional
RPJP Provinsi
RTRW Provinsi
RPJM Provinsi
RTR KSP
RDTR Kabupaten
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
RTR KS Kabupaten
PERBAIKAN KAWASAN
RTRW Kabupaten
PENGEMBANGAN KEMBALI KAWASAN
RPJP Kab./Kota RTRW Kota RPJM Kab./Kota
RDTR Kota
PEMBANGUNAN BARU KAWASAN
RTR KS Kota
PELESTARIAN/PELINDUNGAN KAWASAN
POLA PENATAAN KAWASAN
PENATAAN RUANG
PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
UU 26 TAHUN 2007
UU 28 TAHUN 2002
(Permen PU No.18 tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan)
Bentuk pelestarian/perlindungan kawasan antara lain:
• pengendalian kawasan pelestarian • revitalisasi kawasan • pengendalian kawasan rawan bencana
• Peningkatan kualitas ruang kota/kawasan • Menguatnya identitas kota/kawasan
• Terselamatkannya aset pusaka kota • Meningkatnya vitalitas/ produktivitas ekonomi perkotaan
Sumber : PP No.15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
RTRW Kab/Kota
yang diprioritas kan penanga nannya
RTR Kaw Strategis Kab/Kota RDTR dan PZ Kab/Kota
yang diprioritas kan penanga nannya
Arahan zonasi
Revitalisasi Kawasan
RTBL (dgn tema pelestarian/perlind ungan kawasan)
1. Penentuan lokasi/kawasan revitalisasi sesuai dengan rencana tata ruang 2. Pengembangan konsep revitalisasi sesuai dengan arahan peraturan zonasi (RTRW) dan peraturan zonasi (RDTR)
Revitalisasi dilakukan pada kawasan-kawasan strategis/potensial yang menurun produktivitasnya dan terdegradasi lingkungan fisiknya Bentuk revitalisasi adalah penataan bangunan dan lingkungan agar mampu memberdayakan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya kawasan Mewujudkan pengelolaan kawasan revitalisasi yang berkelanjutan
Sumber : Permen PU No.18 tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan
Langkah-langkah Identifikasi Lokasi Revitaliasi Kawasan (berdasarkan RTBL) Studi dan Pengembangan Konsep Penyusunan Rencana Detail Pelaksanaan Pelaksanaan Konstruksi (Fisik) Pengelolaan Pemasaran
Sumber : Permen PU No.18 tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan
Rencana Tata Ruang KSN Candi Borobudur dan Sekitarnya WHC Nomination file C-592
WP 1 RTRW KAB MAGELANG (Perda 5/2011)
Zoning Plan dlm Masterplan JICA, 1979
RTR KSN BOROBUDUR ±8123 Ha (SP 1 & SP 2) PP 26/2008 ≤ 1:25.000
SP 1
Tujuan, Kebijakan & Strategi
Pola Ruang
SP 2
Koordinat : 7⁰ 7’ LS 110 ⁰ 10’ Meridian timur
Pasal 9 - 25
Struktur Ruang
Mission Report Unesco, Feb 2006
Arahan Peraturan Zonasi ± 1344 Ha (SP 1) ≤ 1 : 5.000
Landuse control for the surrounding region
Pasal 28 - 33
SUPERIMPOSE PETA ZONASI MASTERPLAN 1979 – ARAHAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG (RTRW KAB MAGELANG) – SEBARAN SITUS CANDI
ZONA SANCTUARY AREA (ZONE I) Zona untuk pencegahan dan perlindungan lingkungan fisik dari bangunan arkeologis ARCEOLOGICAL PARK ZONE (ZONE II) Zona yang untuk fasilitas taman bagi kenyamanan pengunjung dan preservasi lingkungan bersejarah LANDUSE REGULATION ZONE (ZONE III) zona pengaturan penggunaan lahan dan pelestarian lingkungan dengan pengendalian pembangunan daerah sekitar taman
HISTORICAL SCENERY PRESERVATION ZONE (ZONE IV) Zona pengelolaan pemandangan bersejarah dan perlindungan terhadap rusaknya pemandangan
Permukiman Sawah dan ladang Pertanian non sawah & ladang Hutan di luar kawasan lindung
Rencana Jalan Provinsi Rencana Rel KA Situs Candi
NATIONAL ARCEOLOGICAL PARK ZONE (ZONE V) Zona yang diperuntukkan bagi usaha survei arkeologis didaerah yang luas dan pencegahan perusakan benda arkeologis yang belum digali
COMPARISON CHART of ZONING & CONTROL SYSTEM Note: 1) Zone.5 includes Zone.4, Zone.4 includes Zone.3, Zone.3 includes Zone.2, and Zone.2 includes Zone.1. 2) Control measure for each zone is applied to the shaded space of the chart 3) Land use control in Zone.3 is for "natural preserve areas", "agricultural areas“, "buildable areas (settlements and mixed use)", Zone.2 and Zone.1. 4) The boundary line of each Zone.4 and Zone.5 is not physically defined.
KRONOLOGIS DELINEASI 432 Ha
2007
690 Ha
2008 Penambahan area S.Elo (bagian danau purba)
935 Ha
Jan, 2009
Delineasi sesuai Masterplan JICA 1979
Juli, 2010 1104 Ha Penambahan koridor Palbapang
1344 Ha Batas dusun pada koridor Palbapang
April 2009
KONSEP PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Hirarki zonasi pelestarian kawasan sebagai dasar penyusunan arahan ketentuan umum peraturan zonasi (Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)
Zona Inti
Zona Penyangga/ Pengembangan
