1. UNDANG UNDANG NO.11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA 2. PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA Oleh: endang sumiarni
Disampaikan dalam Pembinaan Tenaga Pendaftaran Cagar Budaya dalam rangka Registrasi Nasional cagar Budaya, diselenggarakan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, di Hotel Quality Makasar, pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2013.
UUCB: 13 BAB, 120 PASAL, 21 PP • BAB I:Ketentuan Umum (Pasal 1: 38 konsep • BAB II: Asas, Tujuan dan Lingkup (Pasal 2-4) • BAB III:Kriteria Cagar Budaya (Pasal 5-11) • BAB IV: Pemilikan dan Penguasaan (Pasal 12-22) • BAB V: Penemuan dan Pencarian (Pasal 2327) • BAB VI: Register Nasional CB (Pasal 28-52) • BAB VII: Pelestarian (Pasal 53-Pasal 94)
• • •
• • •
BAB VIII: Tugas dan Wewenang (Pasal 9597-52) BAB IX: Pendanaan (Pasal 98) BAB X: Pengawasan Dan Penyidikan )Pasal 99-100) BAB XI: Ketentuan Pidana (Pasal 101-115) BAB XII: Ketentuan Peralihan (Pasal 116) BAB XIII: Ketentuan Penutup (Pasal 117-120)
LINGKUP PELESTARIAN
Perlindungan
DI DARAT
Pengembangan Pemanfaatan
DI AIR
Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Pasal 6 Benda Cagar Budaya dapat: berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan merupakan kesatuan atau kelompok.
Pasal 7 Bangunan Cagar Budaya dapat: • berunsur tunggal atau banyak; dan/atau • berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam. Pasal 8 Struktur Cagar Budaya dapat: berunsur tunggal atau banyak; dan/atau bagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.
Pasal 9 Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila: a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
Pasal 10 Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila: mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan; berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas; memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.
Pasal 11
Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.
SKEMA UMUM PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA DAN PENETAPANNYA Pendaftaran (langsung atau melalui laman)
Penemuan Pencarian Pemilik/ Penguasa
ke Tim Pendaftaran Petugas Penerima Pendaftaran
Petugas Penyusun Berkas
Petugas Pengolah Data
Pemberian Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya dan SK Penetapan Cagar Budaya Penghapusan
[Kab/Kota]
Data diragukan/tidak memenuhi syarat Bukan Cagar Budaya Rekomendasi Penetapan dan Pemeringkata n Register Nasional Cagar Budaya
Kriteria Cagar Budaya
Penetapan CB & Pemeringkatan
Perbaikan
Penggabungan, Pencabutan,
Pengkajian Tim Ahli
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
Rekomendasi Tim Ahli
1. PEMILIKAN & PENGUASAAN Bangunan Cagar Buidaya
Benda Cagar Budaya
Struktur Cagar Budaya
Situs Cagar Budaya
Kawasan Cagar Budaya
PEWARISAN HIBAH
WNA dan/atau badan hukum asing
LARANGAN
MEMBAWA KE LN
Jumlah dan jenisnya telah memenuhi kebutuhan negara
TUKAR MENUKAR
Setiap orang
HADIAH
MASY.
PEMBELIAN
HUKUM
PUT/TAP.PENGADILAN.
ADAT
DUKUASAI
Insentif Pajak
IJIN SESUAI PERINGKAT
Negara
Pemilikan dan Penguasaan Benda Cagar Budaya
Bangunan Cagar Buidaya
YG DISITA TDK BOLEH DILELAG/ DIMUSNAHKAN
Struktur Cagar Budaya
Setiap orang
Situs Cagar Budaya
Kawasan Cagar Budaya
RUSAK
PENGELOLAANNY
TDK LAPOR
DIAMBIL ALIH PEM/PEMDA
HILANG/
LAPOR:
RUSAK/
KE POLRI
MUSNAH
INSTANSI
2. PENEMUAN (UU) • wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian dan/atau instansi terkait • tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. • ditetapkan sebagai Cagar Budaya: PENEMU BERHAK KOMPENSASI • sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia, dikuasai oleh Negara
PENEMUAN (RPP)
• dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaporkan. • mengisi formulir laporan yang wajib disediakan oleh instansi • Pelapor wajib menyertakan OYDCB bergerak / sampelnya kepada instansi penerima laporan. • Laporan melalui media elektronik ditujukan kepada instansi penerima laporan dalam keadaan darurat atau memaksa, dengan mengemukakan: – identitas pelapor; – tanggal penemuan; dan – identitas Objek Yang Diduga Cagar Budaya.
• Penerima laporan wajib mencatat serta menandatangani laporan dalam daftar laporan lisan. • Kepolisian dan instansi di bidang kelautan yang menerima laporan wajib meneruskan laporan kepada Instansi Yang Berwenang Di Bidang Pelestarian CB. • Laporan wajib ditindaklanjuti oleh instansi penerima laporan
PENEMUAN (RPP) • Instansi Yang Berwenang Di Bidang PCB yang menerima laporan wajib menyerahkan bukti laporan kepada Tim Pengolah Data • Tim Pengolah Data melakukan pendataan dan pengolahan data terhadap OYDCB. • Pendataan meliputi hal-hal yang termuat dalam laporan • Hasil pengolahan data oleh Tim Pengolah Data, diserahkan kepada Tim Ahli CB untuk menentukan layak atau tidak layak menjadi CB
PENEMUAN (RPP) • Temuan OYDCB yang tidak DILAPORKAN diambil alih pengurusannya oleh Instansi yang Berwenang di Bidang PCB dengan membuat surat pemberitahuan kepada penemu. • Jika temuan CB, maka penemu tidak memperoleh Kompensasi. • Temuan yang sudah ditetapkan sebagaiCB, status kepemilikannya ada pada: Pemilik; atau Negara, apabila tidak diketahui pemiliknya
3. PENCARIAN (UU) • Pemerintah berkewajiban melakukan pencarian • dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air • hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi. • izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
PENCARIAN (RPP) Pencarian melalui Penelitian • Pemerintah berkewajiban melakukan pencarian OYDCB , melalui Penelitian dengan cara survei, observasi, penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan Di Darat dan/atau Di Air . • Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan prosedur penelitian arkeologi serta disiplin ilmu bantu lainnya sesuai dengan karakteristik objek kajian. • Kegiatan pencarian yang dilakukan Pem. dilaksanakan oleh Instansi Yang Berwenang Di Bidang PCB. • dilaksanakan setelah dilakukan pemberitahuan kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada: – – – – – –
Menteri; Gubernur; Kepolisian Republik Indonesia; Satuan Kerja Perangkat Daerah; Instansi terkait; dan Pemilik dan/atau yang menguasai lokasi penelitian.
PENCARIAN (RPP) • Setiap Orang /MHA. dapat melakukan pencarian CB/OYDCB melalui Penelitian dengan cara survei, observasi, penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan Di Darat dan/atau Di Air, harus didasarkan izin. • Izin dengan syarat memuat: – identitas pemohon; – tujuan pencarian; – metode dan teknik pencarian; – lokasi pencarian; – tenggang waktu pencarian.
PENCARIAN (RPP)
• Izin diajukan kepada:
– Menteri, apabila wilayah dan cakupan penelitiannya meliputi dua provinsi atau lebih; – Gubernur, apabila wilayah dan cakupan penelitiannya meliputi dua kabupaten/kota atau lebih; – Bupati/Walikota, apabila wilayah dan cakupan penelitiannya berada pada satu kabupaten/kota;dan/atau
pemilik lahan OYDCB. • Setiap Orang yang berasal dari lembaga yang akan melakukan pencarian, untuk memperoleh izin harus melengkapi: – proposal Penelitian; – surat permohonan izin dari lembaga yang melaksanakan pencarian yang dilengkapi dengan proposal, apabila pencari berasal dari lembaga; dan – surat tugas dari pimpinan lembaga yang melaksanakan pencarian, apabila pencari berasal dari lembaga.
PENCARIAN (RPP) • Pelaksanaan pencarian OYDCB oleh Setiap Orang harus menyertakan sekurang-kurangnya satu orang Tenaga Ahli Pelestarian dari UPT di bidang PCB. • Hasil pencarian berupa objek temuan yang dilakukan oleh Pemerintah, Setiap Orang/MHA dianalisis menurut metode dan prosedur analisis arkeologi untuk menentukan status • Apabila objek temuan bukan CB, maka dikembalikan kepada pemiliknya atau yang melakukan pencarian. • Apabila objek temuan sebagai CB, maka harus dicatat dalam Register Nasional. • Apabila CB langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya maka dimiliki oleh Negara dan pencarinya mendapat Kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.
PENCARIAN (RPP) • OYDCB yang telah ditetapkan sebagai CB yang berupa: – BCB disimpan di Museum/ tempat lain sesuai dengan peruntukannya; dan/atau – Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya, keberadaannya tetap pada lahan ditemukannya Cagar Budaya.
• Pemilik atau penguasa lahan berhak mendapatkan Kompensasi atas hal-hal atau kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan pencarian. • Kompensasi diberikan oleh Pemerintah, Setiap Orang, MHA yang melakukan pencarian sesuai ketentuan yang berlaku.
PENCARIAN (RPP)
Pencarian terhadap Cagar Budaya Yang Hilang • CB yang hilang yang disebabkan oleh bencana alam, perang, kecelakaan, tindak pidana, kelalaian dalam pengelolaan, dan sebab-sebab lain dapat dilakukan pencarian. • Pencarian yang disebabkan karena bencana alam, perang, kecelakaan dilakukan oleh Instansi Yang Berwenang Di Bidang Pelestarian Cagar Budaya dengan melibatkan Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya. • Pencarian yang disebabkan karena tindak pidana dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Yang Berwenang Di Bidang Pelestarian Cagar Budaya berkoordinasi dengan aparat kepolisian.
PENCARIAN (RPP)
• Pencarian disebabkan karena kelalaian pengelolaan dan sebab-sebab lain, dilakukan oleh Instansi Yang Berwenang Di Bidang Pelestarian Cagar Budaya dengan melibatkan Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya. • Pelaksanaan pencarian terhadap CB yang hilang dituangkan di dalam berita acara. • Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memuat: – – – – – – –
tanggal dimulai dan berakhirnya pencarian; objek dan deskripsi Cagar Budaya yang dicari; pihak yang melakukan pencarian; tempat pencarian; sumber pendanaan pencarian; hasil pencarian; dan penandatanganan berita acara di atas materai oleh pihak yang mencari dan yang memiliki atau menguasai.
PENCARIAN (RPP) • Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali, dikembalikan kepada pihak yang memiliki dan/atau menguasai dan dimuat dalam berita acara penyerahan. • Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali diambil alih kepemilikannya dan/atau penguasaannya oleh Negara dalam hal tidak diketahui lagi pemiliknya atau pihak yang menguasainya. • Berita acara penyerahan sekurang-kurangnya memuat: – tanggal pembuatan berita acara; – identitas yang menemukan; – deskripsi hasil penemuan yang meliputi: • jumlah; • jenis; dan • kondisi.
– tempat penemuan; – tanggal penemuan; dan – penandatangan berita acara di atas meterai oleh pihak yang menemukan dan yang memiliki dan/atau yang menguasai.
PENDAFTARAN • Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
TIM PENGOLAH DATA • Tim Pengolah Data adalah tim yang dibentuk Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk menghimpun, mengolah, menyimpan, dan memelihara Dokumen serta Berkas yang berkaitan dengan proses pendaftaran, pengusulan, atau penetapan.
TACB • Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
Penetapan • Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah, prov. kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. • Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
Pemeringkatan Berjenjang Tinggi
Nasional
Ekskalasi
Rendah
Provinsi
Kabupaten/ Kota
Pasal 42
Pasal 43
Pasal 44
Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat nasional apabila memenuhi syarat sebagai: a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa; karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia; b. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia; c. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau d. contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.
Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat: a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota; a. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi; b. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi; c. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau d. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.
Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat: a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; b. mewakili masa gaya yang khas; c. tingkat keterancamannya tinggi; d. jenisnya sedikit; dan/atau e. jumlahnya terbatas.
BAB VIII TUGAS DAN WEWENANG Pasal 95 • Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. • Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas:
– mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya; – mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya; – menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya; – menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat; – menyelenggarakan promosi Cagar Budaya; – memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya; – menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana; – melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan – mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya. •
Wewenang Pasal 96 Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang: • menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya; • mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah; • menghimpun data Cagar Budaya; • menetapkan peringkat Cagar Budaya; • menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya; • membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya; • menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya; • melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum; • mengelola Kawasan Cagar Budaya; • mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum; • mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan; • memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya; • memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan; • melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota; • menetapkan batas situs dan kawasan; dan • menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
• Pemerintah berwenang: • menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya; • melakukan pelestarian Cagar Budaya yang ada di daerah perbatasan dengan negara tetangga atau yang berada di luar negeri; • menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional; • mengusulkan Cagar Budaya Nasional sebagai warisan dunia atau Cagar Budaya bersifat internasional; dan • menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Cagar Budaya.
Pasal 97 • Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. • Pengelolaan dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial. • Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat. • Badan Pengelola dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. • Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
PELESTARIAN PELINDUNGAN (Pl)
PENGEMBANGAN (Pb)
penyelamatan
Penelitian
pengamanan
Revitalisasi
zonasi
Adaptasi
pemeliharaan
pemugaran
PEMANFAATAN (Pf) Agama Sosial Pendidikan Ip Teknologi Kebudayaan
pariwisata Bermula dan berakhir di sini
KETENTUAN PIDANA: 1.tanpa izin mengalihkan kepemilikan CB 2. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan penemuan 3. tanpa izin Pem./ PemDa.melakukan pencarian CB 4. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian CB
5.dengan sengaja merusak CB mencuri CB 6.menadah hasil pencurian CB 7.tanpa izin Menteri, Gub./Bup./wali kota, memindahkan CB. 8.tanpa izin gubernur/bupati/wali kota, memisahkan CB 9.tanpa izin Menteri, membawa Cagar Budaya ke luar wilayah RI 10. tanpa izin gubernur atau izin bupati/wali kota, membawa CB ke luar wilayah provinsi/ kabupaten/kota
11.tanpa izin Menteri, gubernur/bupati/wali kota mengubah fungsi ruang Situs CBdan/atau Kawasan CB tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan 12.dengan sengaja memanfaatkan CB dengan cara perbanyakan 13.Tindak pidana yang dilakukan oleh BU berBH. dan/atau BU bukan berBH dijatuhkan kepada: – badan usaha; dan/atau – orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana. 14.Tindak pidana yang dilakukan oleh BU berBH dan/atau BU bukan berHB dipidana dengan ditambah 1/3 15.Tindak pidana yang dilakukan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan ditambah 1/3
16. Bilamana pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya terkait dengan Pelestarian CB, pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga).
• Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam UU ini, terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 114 dikenai tindakan pidana tambahan berupa: – kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau – perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana • Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum dikenai tindakan pidana tambahan berupa pencabutan izin
TERIMA KASIH
