.
"
p O 8
3
os
H'ÿ 'a
.o Jd 3ÿ 13
2
at '£ § "
8
51 u g
'
o ÿC
§111°
3
c 3 .£ - c
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259); _
l
.
Mm
Perundang - Undangan lebih tinggi;
2
-
Peraturan
'JSSS
dengan
g udB a ÿ G c a> o a>
disesuaikan
Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kolaka Perlu diubah
2
Klarifikasi Peraturan
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
C g
Perihal maka
:
,
20 Desember 2013 Peraturan Daerah,
Mengingat
»-«
a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34 / 8872/SJ tanggal
§ o'
Usaha;
BUPATI KOLAKA,
°°
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
T? -5 <: -S ÿ "' E § a S « ao O e'a'jSS
KABUPATEN KOLAKA
Menimbang :
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
"2
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
" m''' h{jP ?!}]»
c
s a 5 w g g(..ozzz
O
TENTANG
qoj
NOMOR 13 TAHUN 2014
? S a
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
c
PROVINS1 SULAWESI TENGGARA
>> Q 3 §'SoO
BUPAT1 KOLAKA
bahwa dengan adanya Aset dan Kekayaan Daerah pada Dinas Pekeijaan Umum Kabupaten Kolaka yang belum dimanfaatkan sebagai Sumber Pungutan Retribusi Daerah, maka perlu ditambahkan beberapa item Retribusi Pemakaian Daerah Khususnya Kendaraan Berat Pada Dinas Pekeijaan Umum Kabupaten Kolaka
«C'd''3'L §S§ H** A ' ' ''? ''S' wm' 'htn. :«s''
.
af'''
b
z « g
0> G cf t
13 o
O 3-s
°
ci h5 g
ÿ
S co
2 3 c
i tJ«
g
£ j| v; ÿ bo
L C ft
2 §£
S -o «
O CO
.
°
-
&
I
CO
CO 1)
G
g
M
O TJ
.
a
o*
a
D
c3
bl f
Z
3
lO
u
O
6
o
o -a
r*% >h « ..* pH U H iv\ «rt
V
1|2m S a
V
ft
3
&0
S5
x*.*
U
130,
O in
a OS cd
c3
Q
.
*
.
G S a
iS «
5S 2
1«
o
CN
Nomor
o cs
c
ÿ Co ÿ § a2
§ §?o
.d » s
3 "" &
aS
H
00 CS
Ih
.C cd
ctj
Ih
>Q ! I S
cd
.H
CO 0)
G
2010
-
(U O
2o a s
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
Oh (N Oh Qh
.
s §
G
tentang
N»
2007
Pembagian Antara
G
G *C
4)
"
Pemerintahan (U
Tambahan
5
c_
125,
G
Nomor
cr>
2004
o TJ
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9
Tahun
O
s
O
Z
g
I J4 Sg3
W
G .;*> h4
T3 cd 53 ÿ
p(2
00 00 r>
s i f * DSQ
TJ +2 U
11ÿ
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Republik Indonesia Nomor 5234);
G
1)
Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
Urusan
Pemerintah,
Provinsi, dan Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Tahun
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Nomor 4737);
§ s-s §2 a
gl«8I
126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3
SljjsS*
Republik
Nomor
lpjs
*
Negara 2004
-
Tahun
Pemerintah
u ..*
(Lembaran
dan
rj
Daerah Indonesia
Pusat
Tambahan
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
3 2 «|»
Pemerintah
82,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
g£o
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Nomor
oS-s g
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2007
*
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
.
.
Indonesia
Tahun
6
8
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia
.
Z
Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
00
5
o
.
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
Indonesia Nomor 3611); .
§
(Lembaran Negara Republik Indonesia
74,
Tambahan Lembaran Negara Republik 4
»s
Nomor
ÿ
1995
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan T5 £
Tahun
.
£3§
Indonesia
7
q c S
Undang-Undang 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik
lie i!
.
Ss"
3
4
1
Pasal 20
Kabupaten Kolaka
Tahun
2009
Urusan
ÿsi
x> S
!§
eg x:
.
.
2 a
U
a *g*
(U +3
*
p ÿv
cd
o eg c
-«
<03-55
<
ÿ cf «
ÿa
"°
S s
ÿ§
2
2 ÿ3*3
s
_
"
cc c O h
'WH
SP Sk"-* S
43
.S
&
.
T3
O
to ÿ
.
cd
0) CO
3
a
o5
6 *c
<0VO ÿ .H 4)
73 J3 fl
,
cd u
co -S 03 l f )
w
6
,
3 fl TJ £ W) cd +j gs § 2P 3 S
ed
§8
s
V
.
CO
X!
.S
3
X)
.»-h
TJ
.
_
5
e a
berikut:
W1
disempurnakan sehingga tertulis dan dibaca sebagai
5 a? ÿ
2011
*
Tahun
ÿ
tiÿi S"2ll If3 * &
Nomor 5
-
Perda
>
(1)
l§|s i
-
-s S-S
_
i « s| IT cd -g Ire! c i§ §
Ketentuan Pasal 40 ayat (2) dihapus
ayat
'
i&sj
Pasal 1
11
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak (2) Keuntungan yang layak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha Tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.
§
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA.
1
m R u u
ÿ
.n ÿ §
CO
Pasal 36
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
2 Pasal
O 5Ch In8 W fl
.
1!
VO "C
Pasal 36 Perda Nomor 5 Tahun 2011 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
MEMUTUSKAN :
DAERAH
cd 3 .W r-< 5
|tt 1M«!
§§.* &! ? si*'
w
&* s 1
C
M*
BUPATI KOLAKA
CO
"I?
®5
i-y g
.
CO £
4
dan
Ill Sts §
KOLAKA
,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
3ÿ §
Dengan Persetujuan Bersama
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak (2) Keuntungan yang layak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha Tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar. & d 3
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka.
Menetapkan : PERATURAN
o
Nomor
09
11. Peraturan Daerah
Pasal 43 Perda Nomor 5 Tahun 2011 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11 Pasal 43
(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa tempat
„
euo
£1
\a* 13 -a
_
5
.
3 Pasal 20 Perda Nomor 5 Tahun 2011 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
J .2* SS*- |3
pelelangan.
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak (2) Keuntungan yang layak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha Tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar. 6
0) in
£
I
,
X
Pe Hari (Rp) Q.
C
*-
£
Jam
0> S
Per
£
fO c
2
ro
v>
c
Jenis Alat / Sarana
No
c
CL
3
<
_
"
(RP) .
Q
Pasal 49 Perda Nomor 5 Tahun 2011 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
.
8
Besarnya Sewa
6
.3
Jenis Alat:
A
.
Pasal 49
D
D
.
_
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
.»
S
ÿ
S
K
_S.
ÿ
k.
-
ÿ
-
fM
>
-
H
CO
N
o o o
CO
~
k,
1 -
E
3
312.500,-
3 000.000,-
S
fM
CO
H
*£
00 O Os
<3
312.500,-
co
S
375.000,-
K
>
-
15.000,-
00
8
ooooooooooo
(N
_
35.000,25.000,-
ÿ
Whell Loader Cat 908 H
"
cm
ooo mom
22SSSSS
-
-
H
(O
16
.
50.000,-
fM
10
ooooooo ooooooo
m (*)
10
Buldoser DJK
.
-
75.000,-
££
15
.
2 800.000,-
2 000.000,-
rJinrJ
n
10
l B f in "i/> fl,in
"
Vibro/Asphal Compector
88888888888
co
3 000.000,-
300.000,-
o in o in in in ui
o
iH
CO
w
14
f 31
Mobil Hidrolik
o o o o o o o o o o o ooooooooooo
in m
350.000,-
in o
375.000,-
25.000,-
13
.
500.000,-
100.000,-
Hi ill
ooo ooo mom CO (M 1H
CO
55
.
,
.
.
3 000.000,-
-
CM
io
JS JS JS
*
.
.
.
2 400.000,-
o o oo o o
rÿ in co co
O)
a)
s a a a a a 2
.
.
1 600.000,-
!
*
o
!|
.
.
3 000.000,-
-
.
.
3 000.000,-
-
Kapasitas 250 KVA b Kapasitas 100 KVA c Kapasitas 50 KVA d Kapasitas 30 KVA e Kapasitas 20 KVA f Kapasitas 10 KVA a
oooioÿ oinooocoo
300.000,-
4 000.000,-
375.000,-
O) «u
E
S
fc
200.000,-
h
k.
n n
=2
a)
t
_
ro
a; -g
oooooo oooooo oooooo
Genset:
o in in o o m
12
-
Tronton
oivhsoorÿ in ro ro N ro n
CD
Dump Truck
11
4»S
7
S ag
Beckhoe Loader
10
te g E
9
e-s
Excavator Loader
8
Lampiran 1 (satu) disempurnakan/disesuaikan dengan hasil evaluasi Raperda Kabupaten Kolaka Nomor S714/MK.7/2011 tanggal 26 Agustus 2011 dan ditambahkan jenis alat / sarana sehingga di baca dan berbunyi sebagai berikut:
_
Vibro Mini
ro
.
7
8 p
8
6
Tyre - Roller Road Roller (Walls) Vibrator Roller Bomag
5
o
sebagaimana tercantum dalam lampiran I khusus pada pada nomor urut 9 Bechol leader pada kolom besarnya perhari diubah sehingga menjadi Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) perhari;
4
375.000,-
ii
Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Daerah
Motor Greader Komatsu
375.000,-
s
Ketentuan Pasal 8 terdiri dari 2 (dua) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:
3
500.000,-
"
.
Whell Loader Komatsu
C = S ÿ *5
7
2
* *s 2 £i s
dan berorientasi pada harga pasar.
Bulldoser Caterpillar D6G
I
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha Tersebut dilakukan secara efesien
U U
keuntungan yang layak
1
u 5 ÿI
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh
.
2 500.000,.
M ÿ
A £
.
G cd
* c d
c &
S 6 S g a S
B a
aJ Jh to
5
g
D
H AHMAlTSi SAFEI .
Pasal 61 (1) Pembayaran Retribusi dilunasi sekaligus
Diundangkan di Kolaka pada tanggal 5 September 2014
(2) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah oleh bendahara penerima selambat - lambatnya dalam
SEKRETAR1S DAERAH /
waktu 1 (satu) hari keija
(3) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. penentuan
tempat
ÿ KABUPATEN KOLAKA,/
ÿW
.
H POITU MURTOPO. .
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014 CO
pembayaran,
-
VMv
sehingga berbunyi sebagai berikut:
cara
memerintahkan
UP, KOLAKA, V* /JUPATI
Ketentuan Pasal 61 Perda Nomor 5 Tahun 2011 diubah
(4) Tata
t-8 3
«-S 8 w 2 S
.
ISI
in
c
9
300.000,- / Hari
Cottage Miniatur Rumah Adat
,
Ditetapkan diKolaka Pada tanggal 5 September 2014
Mekongga 2
>3 -ÿh
mengetahuinya
EQÿ
S-scd 60 £
S &£ iz
Oh
500.000,- / Hari
Adat
n *Q (U
Rumah
o
Pertemuan
S &o,q
«
Balai
1
orang
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka. cd
.
&|S
a>
C
S C c
setiap
l«
,
Agar
NOMOR 13
Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 13 TAHUN 2014
10. Ketentuan Pasal 78 menjadi Pasal 77 dihapus.
CO
Oh ÿ
pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran
Pasal n
Peraturan Daerah diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
10
9
C
Balai
1
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.
.
Pertemuan
Rumah
500.000,- / Hari
Adat
Ditetapkan diKolaka
Mekongga
9
300.000,- / Hari
Cottage Miniatur Rumah Adat
2
.
Ketentu&n Pasal 61 Perda Nomor 5 Tahun 2011 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 61
Diundangkan di Kolaka pada tanggal 5 September 2014
(1) Pembayaran Retribusi dilunasi sekaligus
(2) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah oleh bendahara penerima selambat - lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari keija
tc,
S$KRE¥XRIS DAERAH
fÿtAeUPATEN KOLAKA,
(3) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
ÿ JPOMrlTMURTOPO.
(4) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran
NOMOR 13
CO
tanggal
10
Z CO
pada
g: K
berlaku
§s
mulai
< ° 2 z
o
Pasal II
ini
K rt
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014
10. Ketentuan Pasal 78 menjadi Pasal 77 dihapus.
Peraturan Daerah diundangkan.
si
« co
P £3
£!
g3 ÿ03
si
S|
Si
Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014
KABUPATEN NOMOR 13
