DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NoMOR : 002 TAI!UN 2005 TENTANG PEDOMAN PENYEBUTAN SATUAN ORGANlSASl DAN PENYELENGGARAAN RAPAT Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
@
Menimbang
:
bahwa dalam rangka keseragaman dan meningkatkan koordinasi untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Penyebutan Satuan Organisasi di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dalam suatu Peraturan Menteri Eneri dan Sumber Daya Mineral;
Mengingat
:
1.
2. 3. 4.
5.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 Nomor 55, TLN Tahun 1974 Nomor 3041) tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169, TLN Tahun 1999 Nomor 3890) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001 jis. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001 jis. Keputusan Menteri Energi dan Sunlber Daya Mineral Nomor 1066 Tahun 2003 tanggal 10 September 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENYEBUTAN SATUAN ORGANlSASl DAN PENYELENGGARAAN RAPAT Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Departemen adalah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Organisasi departemen adalah organisasi dan tata kerja departemen, sebagaimana dimaksucl dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001, dan Keputusan Menteri Energi dan ,Cumber Daya Mineral Nomor 1066 Tahun 2003 tanggal 10 September 2003. 3
Perangkat organisasi departemen adalah unsur dan satuan organisasi departemen.
4 . Unsur organisasi departemen
adalah Menteri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, lnspektur Jenderal dan Kepala Badan.
5. Satuan organisasi adalah besaran unit kerja sesuai tingkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menteri adalah Pimpinan Satuan Organisasi Departemen. 7. Satuan organisasi Sekretariat Jenderal departemen adalah unsur pembantu Pimpinan Departemen, yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. 8. Satuan organisasi Direktorat Jenderal di lingkungan departemen adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi departemen, yang masing-masing dipimpin oleh Direktur Jenderal. 9. Satuan organisasi lnspektorat Jenderal departemen adalah unsur pengawasan yang dipimpin oleh lnspektur Jenderal.
.10. Satuan organisasi Badan di lingkungan departemen adalah unsur pelaksana tugas tertentu, yang masing-masing dipimpin Kepala Badan. ' 1.
Staf Ahli adalah pembantu Pimpinan Departemen, yang memberikan telaahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai masalah tertentu, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan dan lnspektorat Jenderal.
BAB II SEBUTAN PERANGKAT ORGANlSASl
(1) Satuan organisasi Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, lnspektorat Jenderal, dan Badan disebut Unit Utama di lingkungan departemen.
(2) Satuan organisasi Biro, Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, Sekretariat lnspektorat Jenderal, Inspektorat, Sekretariat Badan, dan Pusat disebut Unit. (3) Satuan organisasi Bagian, Subdirektorat, Bidang dan Balai disebut Sub Unit. (4) Satuan organisasi Subbagian, Seksi, dan Subbidang disebut
Satuan Kerja.
Penyebutan pimpinan organisasi di lingkungan departemen, adalah : a. pimpinan Unit Utama terdiri atas pejabat eselon 1.a dan para pejabat eselon 1l.a di lingkungan Unit Utama yang bersangkutan; b. pimpinan Unit terdiri atas pejabat eselon 1l.a dan para pejabat eselon 1ll.a di lingkungan Unit yang bersangkutan;
c. pimpinan Sub Unit terdiri atas pejabat eselon 1ll.a dan para pejabat eselon 1V.a di lingkungan Sub Unit yang bersangkutan;
BAB Ill PENYELENGGARAAN RAPAT
Dalam rangka koordinasi, diselenggarakan Rapat Resmi yang meliputi Rapat Rutin, Rapat Koordinasi dan Rapat Khusus di lingkungan departemen.
(I) Rapat Rutin merupakan pelaksanaan koordinasi vertikal yang diselenggarakan di lingkungan departemen, terdiri dari:
a. Rapat Pimpinan, dipimpin oleh Menteri, anggota rapat Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, lnspektur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan departemen; b. Rapat Inti, dipimpin oleh pejabat struktural eselon 1.a Unit Utama yang bersangkutan, anggota rapat para pejabat struktural eselon I1.a di lingkungan Unit Utama yang bersangkutan;
c.
Rapat Unit, dipimpin oleh pejabat struktural eselon 1l.a Unit yang bersangkutan, anggota rapat para pejabat struktural eselon 1Il.a di lingkungan Unit yang bersangkutan;
d. Rapat Staf, dipimpin oleh pejabat struktural eselon I1l.a Sub Unit yang bersangkutan, anggota rapat para pejabat struktural eselon 1V.a di lingkungan Sub Unit yang bersangkutan. (2) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dapat diperluas dengan mehyertakan Staf Ahli danlatau menyertakan pejabat struktural eselon 1l.a di lingkungan departemen. (3) Penyelenggaraan Rapat Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
(1)
Rapat Koordinasi dapat dilaksanakar! secara horizontal atau diagonal di lingkungan departemen.
(2) Rapat Koordinasi Horizontal dilaksanakan antar Unit Utama atau antar Unit di lingkungan departemen, terdiri dari: a. Rapat Koordinasi para pejabat struktural eselon 1.a Unit Utama, dipimpin oleh pejabat struktural eselon 1.a Unit Utama penyelenggara atau berdasarkan fungsinya; b. Rapat Koordinasi para pejabat struktural eselon I1.a Unit, dipimpin oleh pejabat struklural eselon I1.a penyelenggara sesuai fungsinya.
(4) Rapat Koordinasi Diagonal dilaksanakan: a. Antara pejabat struktural eselon 1.a Unit Utama dan pejabat struktural eselon 1l.a Unit pada Unit Utama yang lain sesuai fungsinya; b. Antara pejabat struktural eselon 1l.a Unit dan pejabat struktural eselon I1l.a Sub Unit pada Unit yang lain sesuai fungsinya.
(1) Rapat Koordinasi Horizontal antar Staf Ahli dipimpin oleh salah satu Staf Ahli sesuai bidangnya. (2) Sekretaris Jenderal secara administratif dapat mengadakan Rapat Koordinasi Horizontal dengan Kelompok Staf Ahli Menteri dalam rangka peningkatan pelayanan dan penyiapan bahan telaahan kepada Menteri.
(1) Rapat Khusus dapat diselenggarakan lintas antar Unit Utama di lingkungan departemen dengan intansi Pemerintah lainnya.
(2) Rapat Khusus dapat diperluas t~erupaRapat Kerja antara Unit Utama departemen dan instansi Pemerintah lainnya, serta dapat menyertakan kelompok masyaralcat tertentu. (3) Penyelenggaraan Rapat Khusus dipimpin oleh Pimpinan departemen danlatau pejabat struktural eselon 1.a Unit Utama pemrakarsa sebagai penyelenggara.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
. Ditetapkan di Jakarta .-':....- pads tanggal 15 Y ? e t 2005 MBER DAYA MINERAL
Tembusan : 1. Menteri Ene:gi dan Sumber Daya Mineral 2. lnspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi 4. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi 5. Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 7. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dar Sumber Daya Mineral
