~ MATERI UTS ~ ~ MATERI UAS ~

Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

CATATAN LEMBAGA NEGARA INDONESIA Adrianus Eryan – FHUI 2013 Amanda Besar – FHUI 2013 JANGAN LUPA PELAJARI LEMBAGA NEGARA YANG MENJADI TUGAS KELOMPOK MASING MASING, KEMUNGKINAN BESAR DITANYAKAN LALU SURUH JELASKAN (INI KEJADIAN BENERAN PAS UAS LNI 2014)

~ MATERI UTS ~ Pasrah aja, baca slide baik-baik

~ MATERI UAS ~ KOMISI KEJAKSAAAN Dasar Hukum Komisi Kejaksaan - Perpres No.18/2005 diperbarui dengan Perpres No.18/2011 - UU No.16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Dasar hukum Komisi Kejaksaan masih sebatas perpres karena saat itu tahun 2005 masih berada dibawah Kejaksaan Agung. Anggaran, sekretariat, panitia pemilihan komisioner seluruhnya dari kejaksaan sehingga sulit untuk dapat dikatakan independen. 2005 Komisioner 7 orang (pansel oleh Kejaksaan Agung) 2011 Komisioner 9 orang (6 unsur masyarakat/akademisi, 3 unsur pemerintah) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dan ditetapkan oleh presiden, tugasnya pengawasan pemantauan dan penilaian atas kinerja SDM dan sarana-prasarananya Tugas Komisi Kejaksaan (Pasal 3) - Mengawasi kinerja dan perilaku jaksa (dan pegawai kejaksaan) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya - Mengawasi perilaku jaksa (dan pegawai kejaksaan) di dalam dan di luar tugas kedinasan Kewenangan Komisi Kejaksaan (Pasal 4) - Menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya - Meneruskan laporan kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan - Meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai kejaksaan - Melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengwas internal

ADRIANUS ERYAN | LEMBAGA NEGARA INDONESIA

1


-

Mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal kejaksaan Mengusulkan pembentukan Majelis Kode Etik Perilaku Jaksa

Komisi Kejaksaan tidak pernah melakukan pemeriksaan kepada Jaksa kecuali dalam hal perlu melakukan pemeriksaan ulang/pemeriksaan tambahan atau mengambil alih dari aparat pengawas internal Kejaksaan. Jadi yang memproses itu adalah aparat pengawas internal Kejaksaan. Bagaimana penentuan perlunya pemeriksaan ulang atau tambahan? Dengan perlunya klarifikasi baru atas bukti-bukti baru Permasalahan yang timbul >> pelaporan hanya pada Komisi Kejaksaan, atau hanya pada pengawas internal Kejaksaan Agung Dalam hal diatas perlu adanya saling memberikan informasi antar lembaga (sesuai instruksi Perpres No.18/2011) Permasalahan yang dapat diadukan - Tidak melakukan putusan pengadilan yang telah inkracht/penundaan eksekusi - Tidak professional - Penyalahgunaan wewenang - Memaksakan perkara perdata menjadi pidana - Diskriminatif/tebang pilih - Pemerasan/menerima pemberian berkaitan dengan perkara yang ditangani - Mengintimidasi/menekan terdakwa atau pelapor - Materi pengaduan lainnya Q&A 1. Mengapa harus ada Komjak jika sudah ada pengawas internal kejaksaan? Komjak berfungsi menelaah laporan yang masuk, apakah murni kesalahan jaksa atau sekedar kekesalan terhadap putusan, baru kemudian dilaporkan kepada pengawas internal kejaksaan 2. Siapa komponen masyarakat dalam komisioner Komjak? Praktisi hukum, tokoh masyarakat, pakar kejaksaan, akademisi, dsb dan tidak berstatus PNS meski sebagai komisioner. Sekretariat dll nya tetap PNS. PNS yang menjabat sebagai komisioner Komjak status PNS nya tidak lepas (kalau Ombudsman status PNS nya lepas) 3. Wacana Komjak dihapus dan pengawas internal kejaksaan diperkuat? Setuju tapi masih perlu dikaji ulang terutama mengenai dasar hukumnya 4. Bagaimana mengawasi jaksa yang jumlahnya 24 ribu lebih? Tidak ada Komjak di daerah, adanya perpanjangan tangan melalui LSM, perguruan tinggi dsb sehingga dapat lebih menjangkau permasalahan di daerah OMBUDSMAN Sejarah Ombudsman Pertama kali dibentuk di Swedia oleh Raja Charles XII. Fungsi ombudsman sebagai wakil raja yang melakukan pengawasan terhadap aparat negara saat itu.


2


Charles XII pernah mengungsi ke Turki selama 5 tahun karena peperangan di Eropa, menjadikannya sahabat dari Sultan Turki Ahmed II. Ia menjadikan kekhalifahan islam di Turki sebagai gambaran idela sebuah negara Ombudsman = Representative (Jerman Kuno) Ombudsman = orang yang mewakili raja dan juga rakyat dalam mendapatkan keadilan Ombudsman di Indonesia >> state auxilliary institution (lembaga penunjang yang independen) dibiayai oleh APBN dan berfungsi sebagai pengawas eksternal pelayanan publik Dasar Hukum Ombudsman - UU No.37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia - UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik Kewenangan Ombudsman cukup besar mencakup rekomendasi yang bersifat mengikat, investigasi, serta sanksi pidana bagi yang menghalangi Ombudsman dalam menangani laporan (Jika dipanggil Ombudsman 3x tidak datang, dapat meminta bantuan polisi untuk mendatangkan secara paksa) Desertasi Prof. Henk Addink (Belanda) >> 99 dari 200 negara sudah memasukan ombudsman ke dalam konstitusinya Belanda >> ombudsman sebagai pilar keempat pemerintahannya dengan DPA dan PPATK Pendekatan Ombudsman = persuasif (mengajak/menghimbau) melewati klarifikasi dan media, bukan melalui pengadilan. Sedikit sekali ombudsman yang refresif (Filipina) Rekomendasi Ombudsman di Indonesia sifatnya imperatif Domain Ombudsman = maladministrasi (kesalahan administrasi) Misalnya ijazah ditahan oleh sekolah karena belum melunasi biaya administrasi lain-lain yang tidak jelas transparansinya, dapat diadukan ke ombudsman Objek investigasi: - Perbuatan melawan hukum - Penyalahgunaan wewenang - Perbuatan melampaui wewenang - Kelalaian kewajiban hukum - Tindakan tersebut dilakukan penyelenggara negera dalam lingkup pelayanan publik - Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan perorangan OUTPUT >> rekomendasi yang sifatnya imperatif, namun tidak mempunyai sanksi mengikat Jadi rekomendasinya mengikat, tapi sanksinya tidak mengikat Pelaksanaan rekomendasi ombudsman melalui komisionernya, dan dapat diadukan ke presiden Q&A 1. Kewenangan Ombudsman


3


Mencakup lembaga eksekutif dan yudisial, walau tidak disebutkan secara langsung tapi birokrasi legislatif juga masuk dalam wewenang Ombudsman dalam mengawasi dan menindak maladministrasi 2. Perbedaan dengan fungsi pengawasan DPR DPR = cenderung politis, Ombudsman = pengawasan administratif dan investigasi oleh tim yang terlatih dan ahli di bidangnya. DPR cenderung korup dalam melaksanakan fungsi pengawasannya (realita di Indonesia) 3. Pertanggungjawaban Ombudsman? Sama seperti MK, langsung kepada rakyat melalui transparansi laporan yang dilaporkan kepada DPR dan Presiden 4. Menentukan komisioner Ombudsman? Melalui fit and propert test oleh Komisi III DPR, dipilih 9 komisioner, termasuk 1 ketua dan 1 wakil ketua BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) Dasar Hukum UU No.23/2011 tentang Pengelolaan Zakat (sebelumnya UU No.38/1999) Menurut Pasal 2 UU No.23/2011 pengelolaan zakat harus berdasarkan - Syariat islam - Amanah - Kemanfaatan - Keadlian - Kepastian hukum - Terintegrasi - Akuntabilitas Tujuan Pengelolaan Zakat  Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat  Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001. Fungsi BAZNAS (Pasal 6 & Pasal 7 UU No.23/2011) Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pelaporan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada DPR RI paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Kerjasama ini harus dilakukan BAZNAS, baik dengan sesama Lembaga Amil Zakat (LAZ), dengan Majelis Ulama Pusat maupun Daerah, dengan seluruh ormas Islam, dengan masjid-masjid,


4


lembaga pendidikan, pondok-pondok pesantren, lembaga keuangan syariah, dan kelompok umat lainnya. QS. At-Taubah [9]: 71 BAZNAS Kota/Kabupaten terkait dengan BAZNAS Provinsi dan dengan BAZNAS Pusat secara struktural, termasuk di dalam kegiatan pelaporan secara berjenjang, termasuk di dalamnya LAZ diharuskan juga memberikan laporan kepada BAZNAS Yang tersentralisasi hanyalah laporannya, dana zakatnya tetap terdesentralisasi di masingmasing BAZNAS dan LAZ berdasarkan wilayah masing-masing Keanggotan BAZNAS Pusat - 8 orang unsur masyarakat (unsur ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) - 3 orang unsur pemerintah (Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, atau Kementerian Keuangan) Masyarakat tetap dapat melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat melalui pembentukan LAZ. Masjid, pesantren, majelis taklim dapat menjadi unit pengumpul zakat BAZNAS Pusat maupun daerah Berdasarkan syariat islam, zakat harus dikelola oleh amil zakat yang memiliki kepastian dan kekuatan hukum (QS 9: 60 dan 103) Fatwa MUI No.8 tahun 2011 Menjelaskan bahwa amil zakat itu adalah: - Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau - Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Sampai saat ini tercatat jumlah mustahik secara nasional yang dapat dilayani oleh BAZNAS Pusat dan Daerah serta LAZ seluruh Indonesia tercatat + 2.8 juta mustahik (atau setara dengan 9.08 % dari jumlah penduduk miskin di Indonesia berdasarkan standar BPS) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Dasar Hukum UU No.13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban LPSK lahir di era reformasi Kelahirannya atas desakan masyarakat sipil dan institusi di bidang HAM, alasannya - banyaknya kasus pelanggaran HAM dan korupsi tidak terungkap - korban mengalami kekerasan, kriminalisasi, tekanan fisik atau psikis akibat upaya menuntut keadilan - saksi dan pelapor mengalami ancaman, kekerasan, serta kesulitan secara ekonomi, dll


5


Sesungguhnya belum ada lembaga yang memberikan peran kepada saksi dan korban kejahatan tidak ada tupoksi dari kementrian untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban Lahirnya UU No.13/2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Mandat TAP MPR No.8/2001 >> rencana pemberantasan KKN, meminta agar pemerintah membuat KPK, LPSK, Ombudsman, dst UU No. 13.2006 diundangkan bulan Agustus Dimaksudkan untuk - Melengkapi KUHAP dengna mengakui hak-hak saksi dan korban (equality before the law) - Perlindungan terhadap saksi dan korban - Pemenuhan hak: saksi dan korban - Mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana serius Isi UU No.13/2006 1. Hak-hak saksi dan korban 2. Syarat dan mekanisme korban mengajukan permohonan perlindungan dan pemenuhan layanan 3. Ancaman pidana bagi yang menghalangi dan mengurangi hak-hak saksi dan korban 4. Kelembagaan LPSK Kelembagaan LPSK 1. Dipimpin oleh 7 orang anggota, dipilih oleh DPR dan diangkat oleh presiden melalui pansel 2. LPSK bertangugn jawab kepada presiden dan melaporkan kinerjanya ke DPR RI 3. Dalam melaksanakan tugasnya LPSK dibantu oleh sekretariat jendral dan tenaga ahli 4. LPS memiliki perwakilan di daerah sesuai keperluan 5. Agar dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pertimbangan yang mendalam dibentuk dewan penasehat LPSK Tugas LPSK - Memastikan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan pidana - Memberikan dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak saksi dan korban - Membangun dan memperkuat organisasi LPSK serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan - Membangun kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan pihak swasta - Melakukan pendidikan publik agar terbangung kesadaran untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak daksi dan korban Wewenang LPSK - Meminta keterangan secara lisan dan tertulis - Melakukan penelaahan surat atau berkas - Meminta salinan surat atau berkas - Meminta informasi perkembangan perkara - Mengubah identitas terlindung


6


-

Mengelola rumah aman Memindahkan dan merelokasi terlindung Melakukan pengawalan dan pengamanan Melakukan pendampingan Melakukan penilaian ganti rugi

KESIMPULAN  Keberadaan lembaga negara seperti LPSK serta lembaga lainnya masih berbeda-beda dalam hal kewenangan, proses rekruitmen, dll  Relasi dengan presiden belum berjalan dengan baik  Perlu dibuat hubungan kerja yang lebih jelas dengan berbagai kementrian terkait  Sehingga dapat menjalankan tuposinya secara optimal SOAL UTS LEMBAGA NEGARA, Kamis 23 Oktober 2014 1. Teori pemisahan kekuasaan negara yang pertama kali dikenalkan oleh John Locke saat ini telah mengalami perkembangan, yang kemudian melahirkan adanya kekuasaan keempat dalam suatu Negara. Jelaskan berbagai teori pemisahan kekuasaan Negara yang Saudara ketahui berikut perkembangannya! 2. Dalam susunan kelembagaan Negara di Indonesia saat ini tidak lagi dikenal lembaga tinggi dan lembaga tertinggi Negara. Lalu apa kategori yang dapat digunakan untuk membedakan lembaga-lembaga Negara tersebut? Jelaskan pendapat para pakar tentang lembaga Negara 3. Jelaskan dengan kriteria apa C.F. Strong membagi sistem eksekutif? Jelaskan masingmasing sistem eksekutif menurut Strong! Menurut Saudara, Indonesia dapat digolongkan dalam sistem yang mana? Jelaskan jawaban Saudara! 4. Kekuasaan legislatif di Indonesia saat ini tidak hanya dipegang oleh satu lembaga. Jelaskan lembaga-lembaga apa saja yang memegang kekuasaan legislatif di Indonesia berikut kewenangan dan hubungan kerja diantara ketiga lembaga tersebut 5. Menurut Saudara, apa yang dimaksud dengan kekuasaan yudikatif? Apakah kekuasaan ini harus memiliki lembaga Negara tersendiri atau dipegang oleh suatu Lembaga Negara tertentu? Jelaskan jawaban Saudara! Jawab sendiri ya…


7

~ MATERI UTS ~ ~ MATERI UAS ~

Recommend Documents