PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG, BELANJA MODAL DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (PADA PEMERINTAH KAB/KOTA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010-2013) Raja Rita Nurrahmah Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji
Dosen Pembimbing H.Achmad Uzaimi,SE.,M.Si.Ak
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan jumlah penduduk
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
daerah
(Pada
pemerintah
Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 β 2013). Populasi dari penelitian ini adalah 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, dan dari populasi ini diambil 7 Kabupaten/Kota sebagai sampel sehingga diperoleh 28 data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bersifat kuantitatif, yang diperoleh dari BPS dan DJPK. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda, sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Dari hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh bahwa belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan asli daerah, belanja barang belanja modal dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
A.
LATAR BELAKANG
Untuk mengawasi belanja negara, maka masyarakat juga perlu tahu apa saja jenis-jenis belanja negara yang berasal dari uang mereka sendiri yang dipungut oleh pemerintah melalui berbagai cara yang ditentukan oleh Undangundang dan peraturan-peraturan. Pasal 11 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan klasifikasi jenis belanja negara terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja lain-lain dan belanja daerah. Pertumbuhan ekonomi sangat di butuhkan
karena tanpa pertumbuhan
ekonomi tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas, dan distribusi pendapatan. Karena pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk mempersiapkan perekonomian menjalani tahapan kemajuan di suatu negara. Suatu negara tidak dapat menentukan batas
waktu usia kematangan
perekonomiannya sendiri. Pertumbuhan ekonomi merupakan tangga untuk mencapai tahapan kemajuan ekonomi selanjutnya. Sebab, sebuah perekonomian yang mampu terus-menerus tumbuh dalam jangka panjang umumya telah memiliki kemampuan untuk menjadi modern. Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi jangka panjang, yang dibutuhkan bukan saja tenaga kerja, bahan baku dan teknologi, melainkan juga kelembagaan-kelembagaan ekonomi dan sosial yang modern. B. TINJAUAN PUSTAKA Pertumbuhan Ekonomi Menurut
Solow,
untuk
menjaga
agar
perekonomian
dapat
mempertahankan tingkat output-nya, stok barang dan modal per kapita tidak boleh berkurang. Untuk itu tingkat investasi yang dilakukan harus mempunyai dua fungsi: 1).
Mengganti barang modal yang sudah usang.
2).
Menambah stok barang modal sebagai respons terhadap pertumbuhan tenaga kerja.
Perekonomian dikatakan berada dalam kondisi keseimbangan stabil bila jumlah tabungan sama dengan kebutuhan investasi (Rahardja & Manurung, 2008:142). Menurut Rahardja & Manurung (2008:129), suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, yaitu : Gt =
(πππππ β πππππβπ) πππππβπ
Γ πππ%
Dimana : Gt
: Pertumbuhan Ekonomi Periode t (triwulan atau
PDBRt
: Produk Domestik Bruto Riil periode t
tahunan)
(berdasarkan harga
konstan) PDBRt-1
: PDRB satu periode sebelumnya
Tujuan utama dari perhitungan pertumbuhan ekonomi adalah ingin melihat apakah kondisi perekonomian makin membaik. Ukuran baik buruknya dapat dilihat dari struktur produksi (sektoral) atau daerah asal produksi (regional). Dengan melihat struktur produksi, dapat diketahui apakah ada sektor yang terlalu tinggi atau terlalu lambat pertumbuhannya (Rahardja dan manurung 2008). Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah
pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut
berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang: 1).
Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan
2).
Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.
Belanja Pegawai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Di dalam APBD, salah satu jenis belanja daerah adalah jenis belanja pegawai (Hutabarat, 2013). Menurut peraturan menteri keuangan nomor 101/pmk.02/2011 tentang klasifikasi anggaran, belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja Barang Menurut Hutabarat (2013), Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja Modal Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005) (Oktora, 2013). Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Jumlah Penduduk Jumlah penduduk Indonesia adalah jumlah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Perubahan
jumlah penduduk diakibatkan oleh tiga komponen yaitu: fertilitas, mortalitas dan migrasi (Hutabarat, 2013). Dari jumlah penduduk
tersebut yang paling dominan
menggerakkan
pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. Menurut Purba (2006) dalam Hutabarat (2013), tenaga kerja dalam pembangunan nasional merupakan faktor dinamika penting yang menentukan laju pertumbuhan perekonomian baik dalam kedudukannya sebagai tenaga kerja produktif maupun sebagai konsumen. Tenaga kerja merupakan salah
satu
faktor produksi yang terpenting dalam
proses
produksi disamping sumber daya alam, teknologi dan keahlian kewirausahaan. C. METODOLOGI PENELITIAN Metode Analisis Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif adalah metode analisis yang menggunakan rumus-rumus tertentu yang didapat dari suatu proses pengujian dengan menggunakan SPSS 21. Penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis dalam menjawab tujuan yang akan dicapai. alat analisis yang digunakan yaitu: 1.
Analisis Deskriptif Analisis deskriptif menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian
seperti mean, standar deviasi, varian, modus, dll. Juga dilakukan pengukuran skewness dan kurtosis untuk menggambarkan distribusi data apakah normal atau tidak (Priyatno, 2010:12. 2.
Uji Asumsi Klasik
a.
Uji Normalitas Menurut Priyatno (2010:71), uji normalitas digunakan untuk mengetahui
apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal,interval,atau pun rasio. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih dari 0,05. b.
Uji Autokorelasi Menurut Sufren & Natanael (2014:104), autokorelasi bertujuan untuk
mencari tahu, apakah kesalahan (errors) suatu data pada periode tertentu
berkorelasi dengan periode lainnya. Cara untuk mengetahui apakah mengalami autokorelasi atau tidak mengalami autokorelasi adalah dengan mengecek nilai Durbin-Watson (DW). Syarat tidak terjadi autokorelasi adalah 1 < DW < 3. c.
Uji Multikolinieritas Menurut Sufren & Natanael (2014:105), multikolinearitas bertujuan untuk
menentukan apakah dalam suatu model regresi linier berganda terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Salah satu cara untuk menguji multikolinieritas adalah dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai tolerance dan VIF merupakan nilai yang bisa menunjukkan ada atau tidaknya multikolinieritas. Nilai tolerance harus di antara 0,0 β 1. Nilai tolerance dari semua variabel tidak ada yang kurang dari 0,0 maupun lebih dari 1. VIF juga harus lebih rendah dari angka 10. d.
Uji Heteroskedastisitas Menurut Priyatno (2010:83-84), Uji heteroskedastisitas digunakan untuk
mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Pada pembahasan ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji spearmanβs rho. Jika signifikansi korelasi kurang dari 0,05 maka pada model regresi terjadi masalah heteroskedastisitas. 3.
Analisis Regresi Linier Berganda Analisis ini untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai
variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif (Priyatno, 2010:61). Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : Yβ = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 4.
Pengujian Hipotesis
a.
Uji t Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel
pendapatan asli daerah X1, belanja pegawai X2, belanja barang X3, belanja modal X4, dan jumlah penduduk X5 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y. Tingkat signifikansi menggunakan 0,05 (Ξ± = 5%)
b.
Uji F Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel pendapatan asli
daerah X1, belanja pegawai X2, belanja barang X3, belanja modal X4, dan jumlah penduduk X5 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y. Tingkat Signifikansi menggunakan 0,05 (Ξ± = 5% ) c.
Koefisien Determinasi (R2) Menurut Sarwono (2013:99-100), analisis determinasi digunakan untuk
menghitung besarnya peranan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi dihitung dengan cara mengalikan r2 dengan 100% (r2 x 100%). D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1.
Analisis Deskriptif Berdasarkan hasil perhitungan pada uji statistic deskriptif diperoleh nilai
minimum, maksimum, mean dan standar deviasi sebagai berikut: Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Pertumbuhan_Ekonomi
28
.00
7.91
4.6050
3.11741
PAD
28
10559.78
606339.97
131869.6143
141137.24718
Belanja_Pegawai
28
175535.16
614118.09
334986.3111
99745.73698
Belanja_Barang
28
125040.47
453251.45
255425.0396
88625.75594
Belanja_Modal
28
64034.17
353874.64
193118.4207
75423.91490
Jumlah_Penduduk
28
37629.00
1094623.00
253860.2857
326746.94562
Valid N (listwise)
28
2.
Uji Asumsi Klasik
a.
Uji Normalitas Dalam pengujian model regresi terdapat dua cara, namun yang digunakan
dalam penelitian ini adalah uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan hasil perhitungan pada uji normalitas diperoleh nilai signifikansi uji one sample Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,822 dan probabilitas sebesar 0,822 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.
b.
Uji Autokorelasi Pengujian autokorelasi dilakukan dengan metode Durbin-Watson. Kriteria
pengujian Durbin-Watson menurut Sufren & Natanael (2014:104) adalah 1 < DW < 3. Berdasarkan hasil perhitungan pada uji autokorelasi diperoleh nilai uji Durbin-Watson adalah 1,103. Angka ini lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 3. Secara ringkas 1 < 1,103 < 3). Karena DW berada di antara dua angka batasan autokorelasi. Maka hal ini menunjukkan bahwa pada model regresi tidak terdapat autokorelasi. c.
Uji Muktikolinieritas Metode pengujian biasa digunakan yaitu untuk melihat nilai inflation
faktor (VIF) dan tolerance pada model regresi. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan tolerance di antara 0,0 β 1, maka model regresi bebas dari multikolinearitas. Berdasarkan hasil perhitungan pada uji multikolinieritas diperoleh variabel PAD dengan nilai tolerance 0,131 dan nilai VIF 7,654,
variabel belanja pegawai
dengan nilai tolerance 0,113 dan nilai VIF 8,817, variabel belanja barang nilai tolerance 0,247 dan nilai VIF 4,051, variabel belanja modal nilai tolerance 0,369 dan nilai VIF 2,707, dan variabel jumlah penduduk nilai tolerance 0,325 dan nilai VIF 3,078. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan variabel tidak terjadi multikolinieritas karena masing-masing variabel nilai tolerance tidak ada yang kurang dari 0,0 maupun lebih dari 1, dan nilai VIF semua variabel kurang dari 10. d.
Uji Heteroskedastisitas Menurut Priyatno (2010:83-84), uji ini digunakan untuk menguji apakah
dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Berdasarkan hasil perhitungan pada uji heteroskedastisitas diperoleh nilai signifikansi pada variabel independen PAD adalah 0,622, belanja pegawai 0,702, belanja barang 0,759, belanja modal 0,991, dan jumlah penduduk 0,707. Maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dikarenakan masing-masing variabel independen nilai signifikansinya > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data bebas dari masalah heteroskedastisitas.
3.
Analisis Regresi Linier Berganda Berdasarkan
analisis
hasil
independen mempunyai pengaruh
penelitian
didapatkan
semua
variabel
terhadap variabel dependen pertumbuhan
ekonomi. Maka persamaan regresi sebagai berikut: Y = -6,423 β 0,00001291 X1 + 0,00004682 X2 β 0,000008791 X3 + 0,000001178 X4 β 0,000003694 X5 Untuk mempermudah membaca persamaan regresi diatas, nilai persamaan regresi
masing-masing variabel dikali dengan 1.000.000 (satu juta).
Maka
persamaan regresi sebagai berikut: Y= -6.423.000.000 β 12,91 X1 + 46,82 X2 β 87,91 X3 + 11,78 X4 β 36,94 X5 4.
Pengujian Hipotesis
a.
Uji t Coefficientsa
Model
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B (Constant)
Std. Error
-6.423
3.075
-1.291E-005
.000
Belanja_Pegawai
4.682E-005
Belanja_Barang Belanja_Modal
PAD
T
Sig.
Beta -2.089
.049
-.584
-1.321
.200
.000
1.498
3.156
.005
-8.791E-006
.000
-.250
-.777
.446
1.178E-006
.000
.028
.108
.915
-3.694E-006
.000
-.387
-1.380
.181
1
Jumlah_Penduduk
a. Dependent Variable: Pertumbuhan_Ekonomi
Pengambilan keputusan untuk hipotesis ini berdasarkan probabilitas dengan tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel belanja pegawai memiliki nilai signifikansi sebesar 0,005 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pendapatan asli daerah, belanja barang, belanja modal dan jumlah penduduk memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, belanja barang, belanja modal dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
b.
Uji F ANOVAa Model
Sum of
Df
Mean Square
F
Sig.
Squares
1
Regression
114.825
5
22.965
Residual
147.568
22
6.708
Total
262.393
27
3.424
.019b
a. Dependent Variable: Pertumbuhan_Ekonomi b. Predictors: (Constant), Jumlah_Penduduk, Belanja_Modal, Belanja_Pegawai, Belanja_Barang, PAD
Berdasarkan tabel 4.8, dilihat dari F hitung > F tabel (3,424 > 2,66), dengan tingkat signifikan sebesar 0,019 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, karena pendapatan asli daerah, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Koefisien Determinasi (R2)
c.
b
Model Summary Model 1
R .662
R Square a
Adjusted R Square
.438
Std. Error of the Estimate
.310
2.58991
a. Predictors: (Constant), Jumlah_Penduduk, Belanja_Modal, Belanja_Pegawai, Belanja_Barang, PAD b. Dependent Variable: Pertumbuhan_Ekonomi
Berdasarkan tabel 4.9 diatas, dapat dilihat angka koefisien determinasi yaitu 0,310 atau 31%. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen berupa pendapatan asli daerah, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 31,0% sedangkan sisanya sebesar 69% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini. Pembahasan Hasil Penelitian Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikan 0,200 > dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi
pendapatan asli daerah belum tentu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penarikan pajak dan retribusi daerah justru berakibat pada output daerah yang tercermin pada PDRB yang dihasilkan berbagai sektor pendapatan di Kabupaten/Kota tidak berjalan secara maksimal. Dengan kurang maksimalnya PDRB yang dihasilkan suatu daerah tentu akan mempengaruhi tingkat Pertumbuhan Ekonomi di daerah tersebut. karena tingkat pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari tingkat kenaikan PDRB daerah tersebut. Jadi sangat penting untuk pemerintah daerah memaksimalkan sektor pendapatannya agar mendapat output yang maksimal di setiap sektornya (Prakarsa,2014). Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel belanja pegawai berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikan 0,005 < dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi belanja pegawai maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja Pegawai yang yang tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai. Dengan meningkatnya kesejahteraan tersebut juga dapat meningkatkan daya beli terhadap suatu barang dan jasa sehingga meningkatkan kegiatan perekonomian dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga pegawai tersebut. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pegawai tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel belanja barang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikan 0,446 > dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi belanja barang belum tentu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut karena belanja barang digunakan untuk biaya operasional pemerintahan, seperti biaya ATK, Pengiriman surat dinas,dll. Sehingga tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikan 0,915 > dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi belanja modal belum tentu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut dikarenakan pengeluaran ini ditujukan untuk menambah aset daerah. Seperti jalan,
gedung, tanah dan lain-lain. Selain itu tanggung jawab pemerintah juga dalam menyediakan barang publik kepada masyarakat. Besarnya belanja modal seharusnya diikuti dengan keefektifan belanja modal yang ditujukan untuk kepentingan publik. Yang akan secara langsung berdampak kepada kegiatan pembangunan di daerah tersebut. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikan 0,181 > dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang besar belum tentu dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk belum seimbang dengan ketersediaan barang dan jasa, serta kemampuan untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan, sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi belum tercapai. Pengujian hipotesis keenam, variabel independen memiliki FHitung 3,424 > dari FTabel 2,66 dengan derajat kebebasan n - k β 1 = 28 β 5 β 1 = 22 dengan nilai signifikansi 0,019 yang lebih kecil dari Ξ± = 0,05 maka hasil pengujian hipotesis diterima yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan jumlah penduduk secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti semakin tinggi pendapatan asli daerah, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan jumlah penduduk secara bersama-sama (simultan) maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. E. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1).
Variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2013.
2).
Variabel belanja pegawai berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2013.
3).
Variabel belanja barang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2013.
4).
Variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2013.
5).
Variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2013.
6).
Variabel pendapatan asli daerah, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan jumlah penduduk secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2013. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan diatas maka
dapat diberikan saran sebagai berikut: 1).
Dapat menggunakan variabel independen lain yang dianggap berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah misalnya besarnya transfer pemerintah berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus, maupun Dana Bagi Hasil.
2).
Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk memperluas atau menambah sampel penelitian, seperti luar pulau jawa dan bali atau seluruh Indonesia dengan periode pengamatan yang lebih panjang. DAFTAR PUSTAKA
Bati. 2009. Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara). Tesis. Medan: Jurusan Akuntansi SPs-USU. Elfina, Raja Nur. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Komitmen
Organisasi
terhadap
Kinerja
Pegawai
Bidang
Keuangan pada Badan-Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Skripsi. Tanjungpinang: Jurusan Akuntansi UMRAH. Harjana, Liyasmi Ika. 2015. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Belanja Langsung Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada 38 Kabupaten/Kota Di Jawa Timur). Jurnal Ilmiah. Malang: Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya. Hidayah, Maruf. 2011.
Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja
Modal Dan Belanja Pegawai terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Tesis. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Akuntansi UGM. Hutabarat, Pardamean. 2013. Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal Dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kab/Kota di Sumatera Utara. Tesis. Medan: Jurusan Akuntansi SPs-USU. Iskandar, Putong. 2013. Economics, Pengantar Mikro dan Makro Edisi kelima. Jakarta: Penerbit Mitra Kencana Media Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kab/Kota di Pulau Sumatera. Simposium Nasional Akuntansi IX Padang. Oktora, Fahri Eka. 2013. Analisis hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) atas Belanja Modal pada pemerintah daerah Kabupaten ToliToli Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Accountability Vol. 2 no. 1. Prakarsa, Febrian Dwi. 2014. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Kabupaten Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012). Jurnal Ilmiah. Malang: Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya. Priyatno, Duwi. 2010. Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS. Yogyakarta: Penerbit MediaKom. Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2007, Nomor 59 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 101/pmk.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran. Rahardja, Pratama & Manurung, Mandala. 2008. Teori Ekonomi Makro ; Suatu Pengantar, Edisi Keempat, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Riska, et al. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2008-2012. Rekanaharto, Muhammad. 2014. Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2003-2012. Tesis. Lampung: Jurusan Maajemen SPs-Universitas Lampung. Republik Indonesia. 1999. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. --------------. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Pasal 11 tentang Keuangan Negara. Sarwono, Jonathan. 2013. 12 Jurus Ampuh SPSS untuk Riset Skripsi. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo. Setiawan, Anjar. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi kasus pada Provinsi Jawa Tengah). Skripsi. Semarang: Jurusan Manajemen UNDIP. Sufren & Natanael, Yonathan. 2014. Belajar Otodidak SPSS Pasti Bisa. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo. Tambunan, Tulus T.H. 2011. Perekonomian Indonesia, Kajian Teoretis dan Analisis Empiris. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. www.djpk.kemenkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah
