DOKUMEN INFORMASI PROYEK (PID) TAHAP KONSEP
Nama Proyek Kawasan Regional Sektor ID Proyek Peminjam Lembaga Pelaksana Kategori Lingkungan Tanggal PID Disusun Tanggal Perkiraan Persetujuan atas Penilaian Tanggal Perkiraan ERPA
I.
Laporan No.: Proyek Persiapan Kesiapan Indonesia (Indonesia Readiness Preparation Project) EAP Lingkungan dan Pedesaan Pemerintah Indonesia Kementerian Kehutanan [ ] A [X] B [ ] C [ ] FI [ ] TBD (akan ditetapkan) 1 April 2010 Belum ditetapkan
Mei 2011
Masalah pembangunan utama dan dasar pemikiran keterlibatan Bank
Indonesia dihadapkan dengan permasalahan lingkungan hidup yang serius, termasuk pesatnya tingkat deforestasi, pembalakan liar, kebakaran hutan dan degradasi lahan gambut yang menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca (GHG). Masalah-masalah ini menimbulkan dampak lingkungan dan sosial global maupun lokal, mengurangi potensi penciptaan pendapatan jangka panjang berbasis sumber daya dan mengurangi mata pencaharian masyarakat. Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (Forest Carbon Partnership Facility/FCPF) membantu negara-negara berkembang dalam upaya mereka untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD). Indonesia adalah salah satu negara yang pertama-tama meminta dukungan dari FCPF untuk meningkatkan kapasitasnya dalam rangka mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta memanfaatkan sistem insentif yang positif untuk REDD di masa mendatang. Hibah FCPF yang diusulkan selaras dengan Strategi Kemitraan Tingkat Negara Indonesia untuk TA 09/12, terutama dengan Bidang Inti Kerjasama 5 (Kelestarian Lingkungan dan Mitigasi Dampak Bencana Alam). II.
Tujuan (-tujuan) yang diusulkan
Tujuan pengembangan Hibah FCPE adalah untuk mendukung pengembangan kapasitas Indonesia dalam merancang strategi REDD+ nasional yang saksama serta mengembangkan skenario acuan nasional dan daerah serta sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi sesuai dengan kondisi dan keadaan daerah dan nasional. Oleh karena itu, tujuan pengembangan proyek ini akan dipantau melalui indikator-indikator sebagai berikut:
i.
Suatu Kajian Lingkungan Hidup dan Sosial Strategis (SESA) dipersiapkan dan didukung oleh para pemangku kepentingan nasional termasuk lembaga-lembaga pemerintah yang kompeten;
ii.
Kondisi dan keadaan yang mempengaruhi Skenario Acuan Nasional diukur dan dibahas bersama para pemangku kepentingan nasional yang relevan; dan
iii.
Kajian mengenai pemicu deforestasi, opsi bagi hasil dan opsi investasi yang semakin memperkuat strategi REDD+ Nasional dipersiapkan dan didukung oleh Pemerintah setelah dibahas dan divalidasi oleh para pemangku kepentingan.
Tujuan pengembangan Hibah FCPF adalah untuk mendukung kegiatan analisis REDD+ tertentu, membantu mendukung proses kesiapan REDD+, mendukung pembahasan Tingkat Emisi Acuan dan membantu upaya pengumpulan data dan peningkatan kapasitas di daerah. Dengan demikian, Hibah ini akan mendorong upaya nasional dan internasional untuk mempersiapkan keterlibatan Indonesia dalam mekanisme REDD+ internasional. Hibah FCPF akan membiayai sebagian (subset) dari input keuangan dan teknis keseluruhan yang dibutuhkan agar Indonesia dapat mencapai kesiapan REDD. Input tambahan akan disediakan oleh Donor lain dan Pemerintah Indonesia yang menjalin kerjasama yang aktif dengan Hibah FCPF. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, lebih dari 60 Kegiatan Demonstrasi REDD saat ini sedang dikembangkan oleh para donor bilateral, LSM dan perusahaan-perusahaan swasta. Sejumlah donor sedang memberikan dukungan dalam proses kesiapan ini. Sebagai contoh, Pemerintah Norwegia yang menyediakan dana sebesar US$ 1 milyar mendukung kegiatankegiatan antara lain penyusunan Strategi REDD+ serta implementasi Lembaga REDD+. Pemerintah Australia terutama mendukung Sistem Akuntansi Karbon dan beberapa kegiatan demonstrasi; UN-REDD membiayai konsultasi, sosialisasi dan proses penyebarluasan informasi serta kegiatan demonstrasi di lapangan. Mengingat dukungan yang sedang dan akan diberikan bagi masyarakat Indonesia, kegiatan kesiapan dan luasnya wilayah Indonesia maka Pemerintah telah meminta agar Hibah FCPF difokuskan pada sejumlah kegiatan secara terbatas yang belum didanai oleh donor-donor lain. Koordinasi kegiatan kesiapan secara keseluruhan akan menjadi tugas Pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas REDD+ dan/atau Lembaga REDD+ yang akan dibentuk. Hasil-Hasil Utama 1) Pemahaman dan kesadaran tentang pemicu deforestasi dan degradasi dan tentang strategi untuk mengatasinya meningkat; hasil kajian tentang opsi investasi prioritas untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan tersedia; kegiatan-kegiatan di tanah air yang mendorong penurunan emisi dan peningkatan serapan, serta stabilisasi stok karbon hutan dikaji; dan pemahaman tentang status, kesenjangan serta kebutuhan peningkatan kapasitas untuk implementasi kerangka REDD+ di tingkat nasional meningkat. 2) Peraturan-peraturan yang berlaku tentang REDD+ dikaji; dan kapasitas lembaga-lembaga yang berkaitan dengan REDD+ meningkat; kesadaran dan rasa memiliki terhadap proses kesiapan meningkat melalui konsultasi dan sosialisasi; kapasitas pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan kebijakan diperkuat; dan sebuah Kerangka Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial yang berfokus pada Kegiatan Demonstrasi REDD+ yang berpotensi untuk dilakukan di masa mendatang tersedia;
3)
4)
III.
Pemahaman tentang siklus karbon terestrial dari berbagai penggunaan lahan meningkat; hasil analisis deret waktu terhadap aspek-aspek sosial ekonomi dan kebijakan primer dari perubahan penggunaan lahan tersedia; dan Petak Sampel Permanen (PSP) meningkatkan kepastian terhadap estimasi Gas Rumah Kaca (GHG) dari REDD+ di berbagai jenis hutan di kawasan terpilih. Data baru mengenai potensi REDD+ di provinsi-provinsi terpilih dihasilkan; kapasitas untuk menyusun kerangka REDD+ dan melaksanakan program REDD+ di lokasi-lokasi daerah terpilih meningkat (lokasi: Kalimantan Selatan, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Kabupaten Musi Rawas – Sumatra Selatan, NAD). Uraian Proyek [dari bagian 3 dalam Catatan Kajian Usulan Persiapan Kesiapan/RPP]:
Proses kesiapan REDD+ di tingkat nasional terdiri dari sejumlah kegiatan yang mencakup permasalahan kesiapan REDD+ di Indonesia. Jumlah pendanaan keseluruhan yang dibutuhkan untuk melaksanakan peningkatan kapasitas di bidang REDD+ di Indonesia diperkirakan mencapai US$ 18 juta pada tahun 2009 dalam R-PP Indonesia. Pendanaan ini belum mencakup pembentukan lembaga-lembaga baru serta kegiatan-kegiatan lain yang direncanakan dalam LoI Norwegia yang akan segera dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan yang diidentifikasi dalam perjanjian hibah merupakan bagian dari upaya kesiapan secara keseluruhan yang dituangkan dalam Rencana Kesiapan yang telah disampaikan kepada FCPF pada bulan Juni 2009. Perencanaan kesiapan REDD di Indonesia didukung oleh UNREDD ($6 juta) dan Aliansi Iklim Hutan Indonesia Australia - AUSAID ($30 juta). Kedua program ini telah berjalan sejak tahun 2009 dan terutama memusatkan kegiatannya pada (i) pengukuran, pelaporan & verifikasi (MRV) dan penetapan Tingkat Emisi Acuan (REL), (ii) kegiatan kesiapan daerah dan (iii) sosialisasi dan komunikasi. Selain itu, Inisiatif Iklim Hutan dan Letter of Intent Norwegia menyediakan $30 juta untuk Tahap 1 program berbasis hasil yang terdiri dari tiga bagian. Sebagai bagian dari komitmen berdasarkan Letter of Intent Norwegia, Satuan Tugas REDD diminta untuk mengkoordinasikan penyusunan Strategi REDD+. Oleh karena itu, FCPF hanya akan mendukung input analisis strategis dan proses konsultasi, bukan seluruh inisiatif REDD. Mengingat beragamnya pelaku dan kecilnya ukuran hibah FCPF dibandingkan dengan upayaupaya lain maka hibah FCPF tidak dapat diperuntukkan bagi seluruh strategi REDD nasional melainkan dianggap sebagai kontributor input spesifik bagi dialog multi donor dan multi sektoral serta proses pengembangan yang lebih luas. Dukungan FCPF mempunyai lingkup nasional dengan kegiatan penelitian dan peningkatan kapasitas di daerah-daerah. Kegiatan kesiapan dengan unsur informasi, penelitian dan peningkatan kapasitas akan mendukung kerangka REDD+ nasional yang akan datang. Unsurunsur tersebut akan melengkapi kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah, LSM, donor dan organisasi-organisasi lain. Data berbasis lapangan dan kesiapan di daerah akan menjadi komponen penting dari kesiapan nasional, dan FCPF juga akan memberikan kontribusi pendanaan untuk kegiatan kajian dan pengukuran di lapangan di daerah-daerah berikut ini: Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatra Selatan dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kementerian Kehutanan telah memilih daerah-
daerah tersebut berdasarkan dukungan dari pemerintah daerah masing-masing untuk REDD+ dan lokasi kegiatan demonstrasi yang mungkin relevan. Program kesiapan FCPF sangat penting meskipun pendanaannya kecil jika dilihat dari skala kegiatan kesiapan REDD+ secara keseluruhan di Indonesia. Kementerian Kehutanan telah memilih kegiatan-kegiatan secara spesifik karena kegiatan-kegiatan tersebut dianggap penting untuk kesiapan tetapi tidak sedang didanai oleh donor-donor lain. SESA dan ESMF mempunyai nilai yang sangat strategis karena secara langsung mempengaruhi kerangka kebijakan REDD+ maupun proyek-proyek REDD+ di masa mendatang. Mekanisme safeguard akan menjadi sangat penting ketika Indonesia memasuki tahap investasi REDD+ (tahap 2). Analisis opsi investasi prioritas REDD+ dirancang untuk mendukung persiapan strategi investasi dalam Program Investasi Kehutanan (FIP) serta skema-skema serupa. Program terdiri dari empat komponen utama: (i) Kegiatan Analisis yang mencakup kajian tentang penyebab deforestasi dan tentang investasi serta intervensi lain yang dibutuhkan untuk mengurangi deforestasi dan emisi gas rumah kaca. (ii) Dukungan bagi Proses Kesiapan. Komponen ini mencakup: kajian terhadap peraturanperaturan lama maupun baru yang relevan dengan REDD+; peningkatan kapasitas lembaga dan pemangku kepentingan; kajian cepat terhadap opsi bagi hasil (revenue sharing); subkomponen besar konsultasi dan sosialisasi yang mencakup semua pelaku termasuk Masyarakat adat; dan penyelesaian Kajian Lingkungan Hidup dan Sosial Strategis (SESA) serta penyusunan Kerangka Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMF). (iii) Kajian dan pengukuran dampak GHG akibat perubahan penggunaan lahan. Komponen ini akan mengkaji dan mengukur pengaruh perubahan penggunaan lahan terhadap stok karbon, mengembangkan deret waktu perubahan lahan dan mendukung sistem pemantauan stok karbon di tingkat lapangan. (iv) Pengumpulan Data dan Peningkatan Kapasitas Regional. Komponen proyek yang keempat ini akan memfasilitasi kegiatan REDD+ yang relevan di daerah dengan mengumpulkan data sosial ekonomi dan sumber daya hayati serta parameter-parameter lain yang dibutuhkan. Tahap persiapan kesiapan terutama dimaksudkan untuk kegiatan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas dengan tujuan untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi potensi investasi REDD di masa mendatang. Hibah ini tidak akan membiayai pelaksanaan kegiatan REDD di lapangan (investasi atau kegiatan percontohan/demonstrasi). Unsur-unsur penting dari perjanjian hibah mencakup penyiapan unsur-unsur strategi REDD+ dan kontribusi opsi untuk sistem bagi hasil, yang berpotensi memberikan dampak sosial dan lingkungan hidup. Dampak tersebut bisa jadi positif bagi kelompok tertentu atau lokasi tertentu, tetapi bisa juga negatif bagi yang lainnya. Kerangka acuan kerja (KAK) studi yang dibiayai oleh Hibah mencakup ketentuan-ketentuan yang sejalan dengan persyaratan kebijakan Bank mengenai Analisis Dampak Lingkungan,
Habitat Alami, Sumber Daya Kebudayaan Fisik, Penggusuran (Involuntary Resettlement) dan Masyarakat adat, sesuai dengan kebutuhan. Meskipun program itu sendiri tidak melibatkan proyek-proyek REDD+, sebuah kajian awal memperlihatkan bahwa sejumlah kebijakan safeguards Bank Dunia dapat dipicu oleh kegiatankegiatan yang berkaitan dengan REDD+ di masa mendatang di Indonesia. Kajian Lingkungan Hidup dan Sosial Strategis (SESA) akan diadakan sebagai bagian dari proses Kesiapan untuk menganalisis potensi dampak dari intervensi REDD+ nasional, merumuskan alternatif dan strategi mitigasi serta meningkatkan proses pengambilan keputusan di bidang desain kerangka REDD+ nasional. Sebagai salah satu hasil dari SESA, sebuah Kerangka Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMF) akan dipersiapkan untuk memberikan arahan dalam melakukan investasi potensial di masa mendatang pada kegiatan-kegiatan Demonstrasi REDD+ sesuai dengan kebijakan safeguards Bank Dunia. Hibah akan didukung oleh komponen konsultasi dan sosialisasi yang signifikan. Komponen ini mencakup berbagai konsultasi pemangku kepentingan di berbagai lokasi dan memanfaatkan proses konsultasi REDD+ yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Tujuan konsultasi adalah untuk mencapai partisipasi pemangku kepentingan yang efektif dalam kegiatan analisis relevan yang dibiayai oleh Hibah FCPF. Melalui konsultasi, masukan dari pemangku kepentingan dapat dikumpulkan, termasuk masukan dari Masyarakat adat, mengenai hasil analisis dan rekomendasi Hibah. Prinsip yang digunakan dalam konsultasi adalah “konsultasi yang bebas, terencana dan terinformasi untuk mendapatkan dukungan masyarakat secara luas”. Konsultasi bersifat inklusif, diadakan dalam bahasa setempat yang cocok dan memberikan cukup waktu kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan. Konsultasi diadakan dengan organisasi daerah/lokal, organisasi masyarakat adat (IP) nasional yang sah seperti AMAN serta sejumlah komunitas adat mengenai bidang-bidang utama. Sebuah strategi konsultasi dengan komunitas adat/komunitas yang mengandalkan hutan untuk kehidupan akan dikembangkan, sebagai bagian integral dari KAK SESA maupun sebagai rencana tersendiri, untuk memastikan agar perwakilan yang sah dari Masyarakat Adat serta komunitas lain yang mengandalkan hutan akan berpartisipasi secara bermakna dalam semua diskusi mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi mereka termasuk, misalnya, mekanisme bagi hasil (revenue/benefit sharing).
IV.
Kebijakan Safeguard yang mungkin berlaku
Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai Kebijakan Safeguards yang dipicu. Karena hibah persiapan kesiapan REDD+ dari FCPF tidak akan mendanai proyek-proyek REDD+ atau menetapkan kebijakan-kebijakan maka tidak ada dampak langsung dari hibah dan tabel di bawah ini berfungsi sebagai latar belakang potensi investasi REDD+ di masa mendatang yang dibiayai oleh Bank Dunia dan menjadi pembimbing dalam pengembangan kerangka ESMF. Bagian ini sesuai dengan Piagam FCPF dan Board Paper on Safeguard Guidance for Readiness Activities di bawah FCPF. Kebijakan Safeguard yang Dipicu oleh Proyek Analisis Dampak Lingkungan (OP/BP 4.01) Habitat Alami (OP/BP 4.04)
Ya [x] [x]
Tidak [] []
TBD
Penanggulangan Hama (OP 4.09) Sumber Daya Kebudayaan Fisik (OP/BP 4.11) Penggusuran (OP/BP 4.12) Masyarakat Adat (OP/BP 4.10) Hutan (OP/BP 4.36) Keselamatan Bendungan (OP/BP 4.37) Proyek di Daerah Sengketa (OP/BP 7.60)* Proyek pada Jalur Perairan Internasional (OP/BP 7.50) Ujicoba Penggunaan Sistem Milik Peminjam (Pemerintah Indonesia) untuk menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup dan Sosial pada Proyek-Proyek Dukungan Bank Dunia (OP/BP 4.00)
V.
[] [] [ x] [x] [ x] [] [] []
[] [] [] [] [] [ x] [ x] [ x]
[]
[ x]
Pembiayaan sementara
Sumber: FCPF
(3,6 juta $) Total
VI.
[x] [x] [] []
3,6 juta $
Kontak
Kontak: Werner Kornexl Jabatan: Spesialis Senior Pembiayaan Karbon Tel: (1) (202) 4587916 Fax: (202) 522-7147 Email:
[email protected] Lokasi:Washington, DC VII.
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan hubungi:
The InfoShop The World Bank 1818 H Street, NW Washington, D.C. 20433 Telephone: (202) 458-5454 Fax: (202) 522-1500 Web: http://www.worldbank.org/infoshop
*
Dengan mendukung proyek yang diusulkan, Bank tidak bermaksud mengurangi keputusan akhir atas tuntutan para pihak mengenai daerah yang dipersengketakan.
