KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PRRHUBIJNOAN nnAP^
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 558 TAHUN 2015 TENTANG
PENERBANGAN
"
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, Menimbang
: a.
bahwa dalam pemenuhan standard yang ditetapkan ICAO
dlpandang perlu dibuat ketentuan yangS mengatur mengafur
mengenai defisiensi; b.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
2SS D5\-Tata Cara Pengkajian Ulang (Review) Dan
Elimmasi Defisiensi Dalam Kerangka APANPIRG (Air
TbTZ v7ln9 AUd MPleme^on Regional Group)
pIJ? grv ,Iayanan Navigasi P^erbangan, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara; dengan Mengingat
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Peraturan Pemerintah Nomor Keamanan
3 Tahun 2001 tentang
RennWiV Indonesia tSh an Tahun Penerbanga* (Lembaran Negara Republik 2001 Nomor 9
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang
Perusahaan Umum (Perum) Lembaga PenyelenggSf
Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17^
4- [~rxs= \-- ,r a 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 201 n t~,*
5' SS?2S^S!2^S,£frn NomorPenerbangan KM 14 TahBagian 170pS„?!famatan Sipil S^JtaulSSSS170t,LrtasDUdara tOM ^afL PenerLngVS^S^8 ^^ ^ "ntas S^sz^St^^rNomor km 2o ™»» Sistem Manl^nSaleatrtan *"*"•« SiP«
7.
8.
9.
2=SS^JS£SBSS!S Lrnai2010 JSJ5— Uta Lintas Pene?bUr(X 53*852
10' SltTi MenDteri Perhub^gan Nomor PM 55 Tahun
£tarSffr^erftrnKeSeIamatan PenerbangJtpfi
"' K^tTahuSoTstn^1 P**""*"" "dara Nomor MEMUTUSKAN :
PENERBANGAN
AN° PELAYA^AN NAVIGASI
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
»
-^ ; ' yang telan disetujui oleh Dewan TPAn
atau yang terkait dengan standar ICAO oT ^ i Recommended Practil (SACT^ ^ * ^* "? negative pada keselamJaT i > berdampak 2.
3.
SSS^*"1 D""*or*'»-«™°-»«»»n »»,g,„
5. Direktur artalah Direktur Na,ig«8i Pe„erb.„gan
kegiatan 7CAO &J5SS3L5S& ^T"
-Conftnuou. Monftonng Approach (USOAPCm" *"*""*
Pasal 2
(1)
b£53? axars standar ICAO cv" ,7 Z
(SARPsJ.
7
atau sesuai dengan
0tandard Wd ^^mmemted ^ack
(2) Apabila terdapat kondisi yang tidak v«,i,ai *»k
damaksud pada ayat flT^ekturTZfTT*™
menyampaikan sebagai defisiensr
hamS
(3> ST^ diflSienSi seba^^ dimaksud ayat (2) a. pada saat pertemuan APANPIRG- atau
IPCAOkt?Tr ^
Negara
Regi°nal melalui ICAO SLED atau
l"d* tekniS terkait —-g-masing Pasal 3
W.S^JS™" dta»te><«' f»» Post 2 b.
"open".
daftar defisiensi berstatus
c.
menrSur d-mdengan ^
Hukum dan Humas
uS^^XSSS** pei,aturan perundangPasal 4
(1)
a. b.
c.
d.
melakukan validasi defisiensi-
menyusun rencana tindak lanjut (corrective action memonitor dan memvalidasi rencana tindak laniut (corrective action plan); dan/atau J
melakukan eliminasi dan penghapusan defisiensi;
Direktorat, So DesT/NC^ RmaSlng"masing °leh
Humas dan/atau u^ttSLtX.^ *" Pasal 5
(1) wtsss srmana dimaksud daiam pa-« menyampaikan notifikasi defisiensia.
b.
c.
d.
e.
mengidentifikasi, mengevaluasi dan menentukan
darimAPpSGSr?P *?«* , ™AlvPlKo deficiency database:»°* terd^ ESfif lfng (,Wfe"4 defisiensi terhadan kepatuhan (comply) denganSetiaP peraturan nasional
St1Uesunag tencait kesesuaian^^ denganSedaP ICAO P^-aTnTsional SARPsadan
S^tirPf ^ dan^-bulkan ternadap keselamatan, ^gatlf keteraturan efisiensi penerbangan sipil internasional.
ensiensi
(2)
Hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dfianjutkan dengan penyusunan rencana tm^aklSut J
{corrective action plan).
Pasal 6
(1)
Tata cara rencana tindak lanjut (corrective action plan)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huru td£
ftnS Pfda S^a P-ritas yang ditent^ (2)
2SSL£SS3Sdibuat dengan "-**-«-a' JS"^ yangpada memiliki Prioritos «U" harus ditempatkan skaJaskala prioritas utama skata pnontas sebagai berikut:
'
a
11 wV" ?enUnJ"kkan ^^ ^>e,nent having a 2) "A" menunjukkan Top priority requirements necessaryfor air navigation safety.
neces"aZtrkkan Intermediate requirement ef^nly. f Ration regularity and b. Rencana tindak lanjut mencakup : 1)
2
desknpsi mengenai defisiensi-
penilaian resiko (risk assessment):
' sxssagsolusi (cara i-*—-)
4) deskripsi terhadap tindakan yang telah disetujui untuk dilaksanakan-
1 SffiSL^8-^ dndakan« 6> SSTi rencana tindak lanjut^^ beserta mel^anakan detail kontak orang atau posisinya;
Konta*
7) sumber pembiayaan (jika ada)-
8) laporan kemajuan berdasarkan kerangka waktu yang telah disampaikan
g
toZfta^611^113 tlndak lanjUt daPat dilak"kan ICAO S ^ memmta masukan/saran dari
mellT8 CAoTr08?111 aSiStensi in*rnasional
SauSnnya **"** Co0«>» Programme Rencana tindak lanjut harus disampaikan kenada
kantor regional tidak kurang dari I <™ui\uT
setelah diterimanya notifikasi^ ICAo' regnal ^ pa":Tpanhrg'^T ^
*""» « - t
£d:;X.dengan informasi « -
f.
Rencana tindak lanjut yang disampaikan akan
dievaluasi oleh APANPIRG sub groups woS groups task forces dan pertemuan SnTSX subregional lainnya dimana penilaian terhadJo" rencana tindak lanjut dilakukan oleh^enaga aM
g.
S^SS?endfl^11 disamPaikSt Pada ,flo, Je"deral guna proses perbaikan. Fada saat pertemuan APANPIRG dilakukan evaluasi
status pemenuhan semua rencana tindak S"
v£*og£SS? maSUkan/Sa- kepida Pasal 7
berikut: a.
asal 6 huruf c yaitu sebagai
kipltkLtTcASre11^8, "^ meng^-masikan
yang telah d/££?, ^T terhadap la*gkah-langkah defis'iens! ^ dalam ran«ka memperbaiki b.
ptg^sICTwregTal, memiliki ha* untuk meminta
d'iin^masikkTkeplrAPaSg $£** "**
groups, task forLs Tn TerLua;gr0UPS' T*118 subregional. Pertemuan regional dan c.
^X™„hS;kies,'cA?cara rrka,» h-™
d.
KM? tS ~,CDlrekS°aiS.tota Defisiensi akan tetap berstatu* «nn.n« terKait
dilakukan J
^
langkah-langkah yang telah Pasal 8
akan dihapus dari daftar
"ma maka defisiensi
Pasal 9
Direktur mengawasi pelaksanaan peraturan ini. Pasal 10
Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta
Padatanggal 21 September 2015"
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, ttd
SUPRASETYO
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada1. Menteri Perhubungan; 2. Sekretaris Jenderal; 3. Inspektur Jenderal;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara7. Direktur Utama FT. Angkasa Pura I (Persero)-
8. Direktur Utama FT. Angkasa Pura II (Persero); 9. Direktur Utama Perum LPPNPI.
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIANHUKUM DAN HUMAS
H^ILPAMURAHARJO
VBPembinaTkl (IV/b) NIP. 19660508 199003 1 001
Fasilitas
Negara/
Deskripsi Pertama
Pelaporan
Tanggal
Defisiensi
Pembina Tk I (IV/b) NIP. 19660508 199003 1 001
JEMgAMURAHARJO
BAGIANHUKUM DAN HUMAS
Salinan sesuai dengan aslinya
Ketentuan
Identifikasi
Keterangan Jawab
Penanggung
Target Penyelesaian
Skala Prioritas
SUPRASETYO
ttd
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
Deskripsi
Rencana Tindak Lanjut
FORMULIR PELAPORAN DEFISIENSI DI BIDANG PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN
: KP 558 TAHUN 2015 : 21 September 2015
Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor Tanggal
