BAB I PENDAHULUAN. KUHPerdata, ketentuan ini berbunyi Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Perjanjian kerjasama berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kesepakatan. Melalui perjanjian perbedaan tersebut diakomodir dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam perjanjian, pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodir melalui mekanisme hubungan perikatan yang bekerja secara seimbang.1 Perjanjian kerjasama merupakan perjanjian tidak bernama yang diatur di luar KUHPerdata, tetapi terjadi di dalam masyarakat. Lahirnya perjanjian kerjasama di dalam praktek adalah berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, ketentuan ini berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.2 Kata “semua” berarti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan dan mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Asas kebebasan berkontrak mengandung pengertian bahwa “setiap orang bebas mengadakan perjanjian, baik perjanjian yang diatur oleh KUHPerdata maupun perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Definisi perjanjian itu sendiri dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata 1

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, (Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008), hal.1 2 Putra Wicaksono, Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama, melalui http://iyudkidd02street17.blogspot.co.id/2012/11/perjanjian-bernama-dan-perjanjian-tidak.html, diakses tanggal 26 Februari 2016

1 Universitas Sumatera Utara

berbunyi “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih. Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata dapat dinilai secara materiil atau dinilai dengan uang. Perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak tidak begitu saja dapat dilakukan, karena masih dibatasi undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.3 Menurut Subekti bahwa, “Perjanjian kerjasama hanya mempunyai daya hukum intern (ke dalam) dan tidak mempunyai daya hukum keluar” yang bertindak keluar dan bertanggung jawab kepada pihak ketiga kerugian di antara para sekutu diatur dalam perjanjiannya, yang tidak perlu diketahui masyarakat.4 Perjanjian pengadaan obat ini mengandung aspek kefarmasian, ekonomi, dan hukum. Dilihat dari segi kefarmasian yaitu agar masyarakat dapat memperoleh dan menggunakan obat dengan mudah sehingga dapat berguna menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit yang diderita, dan dari segi ekonomi yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut, kemudian dari segi hukum yaitu tentang syarat-syarat dan prosedur produksi pengadaan obat tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian pengadaan obat-obatan antara pihak-pihak tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan dan memberikan keringanan terhadap konsumen yang bertujuan untuk menghindari obat-obatan yang tidak diperbolehkan digunakan oleh apotik, yang bisa juga merugikan pihak lain. Kenyataan ini menunjukan terjadi hubungan hukum di bidang kesehatan yaitu antara pihak apotik dan distributor obat, hubungan hukum ini dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Kenyataannya di dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama terkadang terjadi kendala dan masalah dalam pemenuhan hak dan kewajiban pihak-pihak seperti barang rusak ataupun keterlambatan pengiriman barang 3

Nurul Muslimah Kurniati, Asas Kebebasan Berkontrak, melalui http://notarisnurul muslimahkurniati.blogspot.co.id/2009/04/asas-kebebasan-berkontrak.htmlm diakses tanggal 27 Februari 2016 4 R. Subekti, Aspek-aspek HukumPerikatanNasional, (Bandung: Alumni, 1976), hal. 53

2 Universitas Sumatera Utara

yang dilakukan distributor obat kepada apotik yang telah membeli barang baik itu secara tunai maupun secara kredit/angsuran. Peristiwa ini menimbulkan kerugian sehingga adanya pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap kerusakan barang dan keterlambatan pengiriman barang.5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan serta Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau serta menjamin ketersediaan, pemerataan serta keterjangkauan perbekalan kesehatan, termasuk obat-obatan. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor KF/MENKES/167/III/2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik ditegaskan bahwa seluruh satuan kerja di bidang kesehatan baik pusat maupun daerah dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam pengadaan obat baik untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional maupun program kesehatan lainnya dihimbau agar pengadaan obat dilaksanakan berdasarkan katalog elektronik (e-catalogue) obat dengan menggunakan metode pembelian secara elektronik (e-purchasing). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, yang pengadaannya dilaksanakan secara transparan, efektif, efisien serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan obat dilaksanakan berdasarkan e-catalogue obat dengan menggunakan metode pembelian secara elektronik (e-purchasing) sebagaimana tercantum dalam e-catalogue

5

Rozi Zulkifli, Deskripsi Perjanjian Pengadaan Obat-Obatan Antaraapotik Pramitha Dengan PT Enseval Puteramegatrading Cabang Lampung, Jurnal hukum Vol 4 No.16, Universitas Lampung, 2013

3 Universitas Sumatera Utara

obat yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Harga yang tercantum dalam e-catalogue adalah harga satuan terkecil, dimana sudah termasuk pajak dan biaya distribusi. Pengadaan obat yang sudah termuat dalam ecatalogue dilaksanakan melalui mekasisme e-purchasing, serta bersifat penunjukkan langsung oleh satuan kerja. Pengadaan secara elektronik atau e-procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan barang/jasa ditujukan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa. Pengadaan secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing. E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem ecatalogue yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). E-catalogue obat adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga obat dari berbagai penyedia barang/jasa. Ecatalogue

sebagai

dasar

bagi

Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi

(K/L/D/I)

melakukan pemesanan barang/jasa melalui e-purchasing.6 Harga yang tercantum dalam e-catalogue adalah harga satuan terkecil, dimana sudah termasuk pajak dan biaya distribusi. E-purchasing diselenggarakan dengan tujuan agar tercipta proses secara langsung melalui sistem katalog elektronik (e-catalogue) sehingga memungkinkan semua Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan dapat memilih barang/jasa pada pilihan terbaik dan efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa. Pencantuman harga dan spesifikasi teknis suatu 6

Arif E., & Halim, A. Identifikasi faktor-faktor penyebab minimnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau tahun 2011. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XVI, 2014.

4 Universitas Sumatera Utara

barang/jasa berdasarkan perjanjian antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan penyedia barang/jasa. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dapat dilakukan dengan e-purchasing. e-purchasing obat merupakan tata cara pembelian obat sesudah sistem e-catalogue terbangun. E-catalogue sebagai dasar bagi K/L/D/I melakukan pemesanan barang/jasa melalui e-purchasing.7 E-catalogue atau katalog elektronik, merupakan sistem informasi yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang diatur tata cara pembeliannya dengan menggunakan epurchasing yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. E-catalogue menjadikan suatu proses pengadaan barang/jasa disektor publik lebih efisien, waktu pengadaan lebih pendek dan persaingan sehat rekanan menguntungkan pemerintah dalam mendapatkan obat generik. Sistem e-catalogue obat generik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi seputar daftar nama obat, jenis, spesifikasi teknis, harga satuan terkecil, dan pabrik penyedia. Harga yang tercantum dalam ecatalogue adalah harga satuan terkecil, di mana sudah termasuk pajak dan biaya distribusi. Pengadaan obat generik yang sudah termuat dalam e-catalogue dilaksanakan melalui mekasisme e-purchasing, serta bersifat penunjukan langsung oleh satuan kerja. E-Catalogue telah menghilangkan administrasi dan proses pengadaan barang/jasa yang cenderung rumit (red tape). Manfaat ini akan semakin terasa ketika semakin banyak

7

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor KF/MENKES/167/III/2014 Tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (eCatalogue). (Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014)

5 Universitas Sumatera Utara

barang/jasa yang dimasukan kedalam e-catalogue.8 Dengan adanya sistem e-catalogue obat, selain dapat meminimalisasi penyimpangan, juga dapat memudahkan pihak pemerintah untuk lebih leluasa dalam memilih produk obat yang dibutuhkan. Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Merapi Utama Pharma yaitu dalam bidang pengadaan obat buffer stok dengan Nomor 440.442/6667/VII/2015. Telah ditanda tanganinya perjanjian antara pemerintah dengan PT. Merapi Utama Pharma. Perjanjian ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan surat perjanjian oleh para pihak atau tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak. Dengan uraian di atas, maka tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Perjanjian Kerjasama Pengadaan Obat Berdasarkan E-Catalogue dengan Prosedur E-Purchasing oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Merapi Utama Pharma (Studi di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara).”

B. Permasalahan Adapun yang merupakan permasalah yang timbul dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan pengadaan obat menggunakan e-catalogue melalui e-purchasing? 8

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat Dengan Prosedur e-Purchasing Berdasarkan e-Katalog. (Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013)

6 Universitas Sumatera Utara

2. Bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pengadaan obat menggunakan e-catalogue melalui e-puchasing? 3. Bagaimanakah perjanjian kerjasama pengadaan obat dengan e-catalogue melalui e-puchasing antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Merapi Utama Pharma?

C. Tujuan Penulisan Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pengadaan obat menggunakan ecatalogue melalui e-purchasing. b. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pengadaan obat menggunakan e-catalogue melalui e-puchasing. c. Untuk mengetahui perjanjian kerjasama pengadaan obat dengan e-catalogue melalui e-purcasing antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Merapi Utama Pharma.

D. Manfaat Penulisan Manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoretis a. Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap mengenai permasalahan apa saja yang timbul dari perjanjian kerja sama pengadaan obat berdasarkan e-catalogue dengan prosedur e-purchasing antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Merapi Utama Pharma dalam mengatasinya.

7 Universitas Sumatera Utara

b. Sebagai suatu bentuk penambahan literatur tentang perjanjian kerjasama pengadaan obat berdasarkan e-catalogue dengan prosedur e-purchasing.

2. Secara Praktis 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan terkait dengan pengadaan obat berdasarkan e-catalogue dengan Prosedur e-purchasing oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Merapi Utama Pharma 2. Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan dibidang hukum perdata. E. Metode Penelitian Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu. Sementara itu metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut. Dengan demikian metodologi penelitian adalah sebuah materi pengetahuan untuk mendapatkan pengertian yang lebih dalam mengenai sistematisasi atau langkah-langkah penelitian.9 Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa bahasa Inggris yaitu research, yang berasal dari kata re (kembali) dan to search (mencari), dengan demikian dapat disimpulkan berarti “mencari kembali”.10 Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten karena melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.11 1. Jenis penelitian 9

Syahrum dan Salim, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Penerbit Citapustaka Media, 2012), hal 37 10 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2012), hal 27. 11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Penebit Rajawali Pres, 2013), hal 1.

8 Universitas Sumatera Utara

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengadaan obat berdasarkan e-catalogue dengan prosedur e-purchasing. Penelitian hukum empiris (sosiologis) adalah penelitian yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang berkaitan dengan masalah pengadaan obat berdasarkan e-catalogue dengan prosedur e-purchasing. 2. Sumber data penelitian

Materi yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum ini bersumber dari bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan tertier. Sumber data kepustakaan dan dokumen diperoleh dari : a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer, terdiri dari :12 norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, dan peraturan atau ketentuan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis dan terkait di bidang hukum perjanjian kerjasama pengadaan obat terdiri dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (e-catalogue), Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2015 Tentang E-Purchasing, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013

12

Bambang Sunggono, Op.Cit, hal 185

9 Universitas Sumatera Utara

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat Dengan Prosedur epurchasing Berdasarkan e-catalogue. b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum bahan hukum primer,13 seperti: hasil-hasil penelitian, artikel, hasilhasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya dari kalangan pakar hukum.

Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama pengadaan obat. c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.14 Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, serta bahan-bahan primer, sekunder tersier (penunjang) di luar bidang hukum.15 Bahan hukum tersier yang digunakan adalah ensiklopedi, kamus

hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk memberi penjelasan terhadap pengadaan obat berdasarkan e-catalogue dengan prosedur e-purchasing.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan metode pengumpulan bahan hukum tersebut dengan penelitian kepustakaan (library research) dan alat untuk mengumpulkan bahan hukum tersebut adalah melalui studi dokumen. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan dilakukan penelitian lapangan (field research). dengan pihak karyawan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. 13

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2013), hal 118 dan 119 14 Ibid 15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hal 41

10 Universitas Sumatera Utara

4. Analisis data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis data kualitatif merupakan mendeskripsikan permasalahan hukum yang ditemukan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan peraturanperaturan di bidang perjanjian kerjasama pengadaan obat.

F. Keaslian Penulisan Adapun judul tulisan ini adalah Perjanjian Kerjasama Pengadaan Obat Berdasarkan e-catalogue dengan Prosedur e-purchasing oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Merapi Utama Pharma (Studi di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara), judul skripsi ini belum pernah ditulis, sehingga tulisan ini asli dalam hal tidak ada judul yang sama. Dengan demikian ini keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini diuraikan dalam 5 bab, dan tiap-tiap bab berbagi atas beberapa subsub bab, untuk mempermudah dalam memaparkan materi dari skripsi ini yang dapat digambarkan sebagai berikut : BAB I

:

Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang Latar Belakang, Pemasalahan, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Penelitian, Keaslian Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II

:

Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Menurut Ketentuan Hukum Perdata Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia. Bab ini berisikan tentang Perjanjian Menurut Kitab Undang-

11 Universitas Sumatera Utara

undang Hukum Perdata terdiri dari Pengertian Perjanjian, Asas-asas Perjanjian, Syarat Sahnya Suatu Perjanjian, Jenis-jenis Perjanjian, Berakhirnya Perjanjian. Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya terdiri dari Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Prinsip dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jenis-jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perbedaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Kontrak pada Umumnya, Hak dan Kewajiban para Pihak dan Pemutusan Kontrak dan Penyelesaian Perselisihan. BAB III

:

Gambaran Umum Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Menggunakan e-catalogue Melalui e-purchasing. Bab ini berisikan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan ecatalogue terdiri dari Pengertian, Dasar Hukum dan Peran dan Fungsi ecatalogue. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui e-purchasing terdiri dari Latar Belakang, Pengertian, Dasar Hukum dan Pedoman dan Pelaksanaan e-purchasing.

BAB IV

:

tinjauan atas perjanjian kerjasama pengadaan obat dengan e-catalogue melalui e-purchasing antara dinas kesehatan provinsi sumatera utara dengan PT. Merapi

utama pharma. Bab ini berisi tentang Prosedur

Pelaksanaan Pengadaan obat Menggunakan e-catalogue melalui epurchasing, Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Pelaksanaan Pengadaan obat Menggunakan e-catalogue melalui e-purchasing dan Tinjauan atas Perjanjian Kerjasama Pengadaan obat dengan e-catalogue melalui e-purchasing antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan PT Merapi Utama Pharma.

12 Universitas Sumatera Utara

BAB V

:

Kesimpulan dan Saran. Merupakan bab dari seluruh rangkaian bab-bab sebelumnya, yang berisikan kesimpulan yang dibuat berdasarkan uraian skripsi ini, yang dilengkapi dengan saran-saran.

BAB II PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MENURUT KETENTUAN HUKUM PERDATA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

13 Universitas Sumatera Utara