Yang Perlu Diketahui Tentang #VaksinPalsu Vaksin Palsu Berawal dari kabar ditemukannya seorang bayi yang meninggal dunia pasca divaksinasi, pada Rabu 18/05/2016 di Puskesma Pasar Rebo, Jakarta Timur. Bayi berusia lima bulan berinisial R tersebut meninggal dunia pasca mengalami demam tinggi per-tanggal 13 hingga 15 Mei 2016 dan kemudian kondisinya semakin memburuk pada Selasa 17/05/2016 sampai Rabu 18/05/2016. Setelah dirunut, kondisi kesehatan R menjadi tidak keruan pasca mengikuti suntik imunisasi DPT 3 di Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo, Rabu (11/5/2016). Direktorat Ekonomi Khusus, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melakukan pendalaman selama 3 bulan dan kemudian berhasil membongkar adanya jaringan pemalsu vaksin pada 21/06/2016. Vaksin yang dipalsukan adalah vaksin dasar, yang wajib diberikan untuk bayi: campak, polio, hepatitis B, tetanus, dan BCG (Bacille Calmette-Guerin). Pabrik vaksin palsu ditemukan, yaitu di Perumahan Puri Bintaro Hijau, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Menurut pengakuan para tersangka, pemalsuan ini sudah berlangsung sejak 2003 dan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Polisi baru menemukan keberadaan produk vaksin palsu ini di tiga provinsi, di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Berlanjut… Menteri Kesehatan, Nila F. Moeloek mengungkapkan hasil penelitian terkait kandungan vaksin palsu yang beredar di masyarakat dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX di gedung DPR RI pada 14/07/2016 yang mana menjelaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menemukan empat vaksin palsu dari total 39 sampel vaksin yang diambil dari 37 Fasilitas Kesehatan di sembilan provinsi di Indonesia. Antara lain: 1. Tripacel hasil produksi PT Sanofi Pasteur seharusnya mengandung Toksoid Difteri, Toksoid Tetanus, dan Vaksin Aseluler. Berdasarkan hasil uji ternyata mengandung Na dan Cl, serta vaksin Hepatitis B. Vaksin ini ditemukan di RSIA Mutiara Bunda, Jalan H. Mencong, Ciledug. 2. Serum Anti Tetanus produksi PT Bio Farma seharusnya mengandung serum anti tetanus. Berdasarkan hasil uji ternyata mengandung Na dan Cl. Vaksin ini ditemukan di RS Bhineka Bahkti Husada, Jalan Cabe Raya, No. 17, Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. 3. Tripacel produksi PT Sanofi Pasteur seharusnya mengandung Toksoid Difteri, Toksoid Tetanus dan Vaksin Aseluler. Berdasarkan hasil uji ternyata mengandung Antigen Pertusis. Vaksin ini ditemukan di Klinik Tridaya Medica, Jalan Tridaya Indah I Blok A1, Tambun, Bekasi. 4. Pediacel produksi PT Sanofi Pasteur seharusnya mengandung Toksoid Difteri, Toksoid Tetanus, Vaksin Aseluler, Pertusis dan Vaksin Polio (IPV). Berdasarkan hasil uji ternyata mengandung vaksin Hepatitis B. Vaksin ini ditemukan di Apotek/Klinik Rahiem Farma, Jalan Dermaga Raya 129 Klender, Jakarta Timur.
Kelima vaksin palsu tersebut yaitu: Tripacel berisi Hepatitis B, Pediacel berisi Hepatitis B, ATS tidak mengandung ATS, Polivalent anti snake genom serum tidak mengandung anti bisa ular dan Tuberkulin berisi Hepatitis B, dan dua produk yang kadarnya tidak sesuai yaitu Euvax B dan Engerix B. Dampak Pemberian Vaksin Palsu Beberapa gejala infeksi yang ditimbulkan akibat vaksin palsu ini diantaranya tubuh mengalami demam tinggi yang disertai laju nadi cepat, mengalami sesak napas anak akan susah makan leukosit meningkat Menurut Vaksinolog dr. Dirga Sakti Rambe, M.Sc-VPCD, risiko terberat dari pemberian vaksin palsu pada anak adalah terjadi infeksi. Komposisi kandungan vaksin palsu tentu tidak steril. Dampaknya, anak tersebut tidak akan mendapat efek dari perlindungan sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit.
Latest info Per-14 Juli 2016, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengumumkan daftar RS yang menggunakan vaksin palsu beserta, sales penyalur, juga modusnya. Yaitu: Nama RS Dr. Sander Cikarang
Sales Sales Juanda Medika)
RS Bhakti Husada (Terminal Cikarang)
Sales Juanda Medika)
(CV
Azka Modus operandi tersangka mengajukan penawaran harga vaksin via email terhadap pihak RS dan disetujui Direktur RS.
RS Sentral Medika (Jalan Sales Juanda Industri Pasir Gembong) Medika)
(CV
Azka Modus operandi tersangka mengajukan penawaran harga vaksin ke bagian pengadaan barang terhadap pihak RS dan disetujui Direktur RS.
RSIA Puspa Husada (Bekasi Timur)
Sales Juanda Medika)
(CV
Azka Modus operandi tersangka mengajukan penawaran harga vaksin ke bagian pengadaan barang terhadap pihak RS dan disetujui Direktur RS.
RS Karya Medika (Tambun)
Sales Juanda Medika)
(CV
Azka Modus operandi tersangka mengajukan penawaran harga vaksin ke bagian pengadaan barang terhadap pihak RS dan disetujui Direktur RS.
RS Kartika Husada (Jl MT Sales Juanda Haryono Setu Bekasi) Medika)
(CV
Azka Modus operandi tersangka mengajukan penawaran harga vaksin ke bagian pengadaan barang terhadap
(CV
Modus Operandi Azka Modus operandi tersangka mengajukan penawaran harga vaksin via email terhadap pihak RS dan disetujui Direktur RS.
pihak RS Direktur RS.
dan
disetujui
RS Permata (Bekasi)
Sales Juanda Medika)
(CV
Azka Tersangka mengajukan proposal penawaran harga vaksin melalui CV Azka Medical. Kemudian dari bagian pengadaan mengajukan permohonan pengadaan kepada manajer purchasing yang kemudian dimintakan persetujuan kepada Direktur RS sebelum dilakukan pemesanan obat atau vaksin.
RSIA Gizar Villa Mutiara (Cikarang)
Sales Juanda Medika)
(CV
Azka Tersangka mengajukan penawaran harga vaksin ke bagian pengadaan barang pihak RS dan disetujui oleh Direktur RS.
RSIA Gizar Villa Mutiara (Cikarang)
Sales Juanda Medika)
(CV
Azka Tersangka mengajukan penawaran harga vaksin ke bagian pengadaan barang pihak RS dan disetujui oleh Direktur RS.
RS Harapan Bunda (Kramat Jati, Jakarta Timur)
Sales M Syahrul
Tersangka menawarkan vaksin lewat perawat atas nama Irna (ditahan sebagai penyedia botol tersangka Rita dan Hidayat) kemudian Irna meminta tanda tangan dokter dan dimasukkan sebagai persediaan rumah sakit.
RS Elisabeth Narogong (Bekasi)
Sales Juanda (CV Azka Medika
Tersangka mengajukan penawaran harga vaksin ke bagian pengadaan barang pihak rumah sakit dan disetujui oleh Direktur RS.
RS Hosana (Lippo Cikarang)
Sales Juanda Medika)
(CV
Azka Tersangka mengajukan penawaran harga vaksin ke bagian pengadaan barang pihak rumah sakit dan disetujui oleh Direktur RS.
RS Hosana (Bekasi, Jalan Pramuka)
Sales Juanda Medika)
(CV
Azka Tersangka mengajukan penawaran harga vaksin ke bagian pengadaan barang pihak rumah sakit dan disetujui oleh Direktur RS.
Hak konsumen (pasien) rumah sakit Pasien rumah sakit adalah konsumen, sehingga secara umum pasien dilindungi dengan UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999). Menurut pasal 4 UU No. 8/1999, hak-hak konsumen adalah: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran juga merupakan UndangUndang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pasien. Hak-hak pasien diatur dalam pasal 52 UU No. 29/2004 adalah: Perlindungan hak pasien juga tercantum dalam pasal 32 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu: a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien; c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi; f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan; g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; h. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit; i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya; j. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan; k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya; l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis; m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya; n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit; o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya; p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya; q. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan r. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selanjutnya apabila hak-haknya dilanggar, maka upaya hukum yang tersedia bagi pasien adalah: 1. Mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, baik kepada lembaga peradilan umum maupun kepada lembaga yang secara khusus berwenang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (Pasal 45 UUPK) 2. Melaporkan kepada polisi atau penyidik lainnya. Hal ini karena di setiap undang-undang yang disebutkan di atas, terdapat ketentuan sanksi pidana atas pelanggaran hak-hak pasien. 3. pelaku pemalsuan vaksin dapat dijatuhkan dengan Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; Pasal 62 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7 ayat (1), (2) jo dan Pasal 64 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Pasal 225 angka (1), (2), (3) dan Pasal 386 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No.43/2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, penyelenggaraan imunisasi wajib, baik pengadaan vaksin, sampai distribusi, menjadi tanggung jawab pemerintah. 5. Sementara Fasilitas kesehatan pengguna vaksin palsu akan dijatuhkan hukuman berdasarkan Permenkes No. 56 tahun 2014 Pasal 78 ayat (6) tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit serta Permenkes No. 9 Tahun 2014 Pasal 41 ayat (1) dan (2) tentang Klinik 6. Pasal 13 ayat 1, menyebut Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam penyediaan logistik untuk penyelenggaraan imunisasi wajib. 7. Pasal 17 menjelaskan, Pemerintah bertanggung jawab tehadap pendistribusian logistik berupa vaksin, Auto Disable Syringe, safety box, dan dokumen pencatatan status imunisasi untuk penyelenggaraan imunisasi wajib.
TANGGUNG JAWAB RS PEMERINTAH Manajemen RS Pemerintah cq Kanwilkes / Depkes dapat dituntut. Menurut pasal 1365 KUHPerdata karena pegawai yang bekerja pada RS Pemerintah menjadi pegawai negeri dan negara sebagai suatu badan hukum dapat dituntut untuk membayar ganti rugi atas tindakan pegawai negeri yang dalam menjalankan tugasnya merugikan pihak lain. TANGGUNG JAWAB RS SWASTA Untuk manajemen RS dapat diterapkan pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata karena RS swasta sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri dan dapat bertindak dalam hukum dan dapat dituntut seperti halnya manusia.
Tanggung Jawab Negara
Panduan Sederhana bagi Keluarga Korban/Penyintas Vaksin Palsu: 1. Siapkan data (nama RS, nama Dokter, waktu vaksinasi), ada dalam buku pegangan orangtua. Harap difotokopi; 2. Bentuk kelompok-kelompok kecil di antara para korban agar terkoordinasi. Tentukan koordinator atau setidaknya, juru bicara; 3. Harap segera cari pendamping hukum untuk proses mengajukan informasi, dan permintaan pertanggungjawaban pemerintah; 4. Baca UU terkait; 5. Minta informasi rekap pembelian vaksin antara RS dengan distributor vaksin; 6. Buatlah pertemuan dengan pendamping-pendamping dibawah ini, guna menyusun langkah-langkah upaya hukum dan lainnya. Kontak-Kontak Lembaga Pendamping: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo 0818767614 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Alvon Kurnia 081288647586 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Alghifari 081280666410 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee 0813 91969119
