DlnnmlKn
Jurnal Ekonomi Pembangunan
Vol" 6 No.
I
Maret 2014
MODEL PENENTUAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK)
sE-soLoRAyA (su Bosu KAWONOSRATEN) TERHADAP
KESEJAHTERAAN PEKERJA DAN KELANGSUNGAN USAHA Sutomo Yun as ti
ti
P urw anin gs
ih
ANALISIS TINGKAT PENGANGGURAN DAN STRATEGI PENANGGU LANGAN NYA DIKUTAI BARAT KALIMANTAN TIMUR Suryanto Hermada Dekiawan
ANALISIS PENGARUH EKSPOR, INFLASI, NILAITUKAR, DAN TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 1993.2012 Bagas Adi Prabowo Nurul Istiqomah
ANALISIS FAKTOR.FAKTOR YAN G ME M PENGARU H I PRODU KTIVITAS KARYAWAN PEMANEN KELAPA SAWIT D! PT SERTKAT PUTRA LUBUK RAJA RIAU Edy Suprapto
ANALISIS PERTUMBUHAN KAWASAN AGLOMERASI PERKOTAAN YOGYAKARTA TAHUN 2OO,I -201 1 Lilin Fuad Zakiyah ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERIAN BEASISWA TERHADAP INDEKS PRESTASI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2012 Sri Wulan
PENGARUH KEBIJAKAN MONETER TERHADAP INFLASI DAN SIKLUS BISNIS DI INDONESIA Imroatul Hidayati
Diterbitkan oleh
:
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DINAMIKA
Vol.6
No.{
{-{o9 Halaman
Surakarta ISSN Maret 2014 0216-7034
lstN
0216-7034
..BM].If,R RIII ffi
Jurnal Ekonomi Pembangunan
Vol, 6 No.
{
Maret zA14
DAFTAR ISI Stttomo Yunas ti
ti Punuanings ih
Suryanto Hermada Dekiawan Bagas Adi Prabov,o
Nurul Istiqomah Edy Suprapto
MODEL PENENTUAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK) SE SOLORAYA (SUBOSUKAWONOSRATEN) TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA DAN KELANGSUNGAN USAHA
I-12
ANALISIS TINGKAT PENGANGGURAN DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA DIKUTAI BARAT KALIMANTAN TIMUR
13 -34
ANALISIS PENGARUH EKSPOR, INFLASI, NILAI TUKAR, DAN TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 1 993_201 2
35 -
51
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
52-
64
MEM PENGARUH I PRODU KTIVITAS
KARYAWAN PEMANEN KELAPA SAWIT DI PT SERIKAT PUTRA LUBUK RAJA RIAU
Lilin Ftnd Zakiyah
ANALISIS PERTUMBU HAN KAWASAN AGLOM ERASI PERKOTAAN YOGYAKARTA
65-78
TAHUN 2001-2011
Sri
tr4/ulan
Imroatul Hiclavati
ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERIAN BEASISWA TERHADAP INDEKS PRESTASI MAHAS ISWA FAKULTAS EKONOM I UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2012 PENGARUH KEBIJAKAN MONETER TERHADAP INFLASI DAN SIKLUS BISNIS INDONESIA
19-92
93 - 109 DI
MODEL PENENTUAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK)
SE
SOLORAYA (SUBOSUKAWONOSRATEN) TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA DAN KELANGSUNGAN USAHA Drs. Sutomo, MS
Dr. Yunastiti Purwaningsih, MP Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS Surakarta
ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk membuat model perhitungan besartya upah minimum kabupaten/kota (UMK) bagi pekerja dengan memperhatikan berbagai pertirnbangan dan disepakati oleh para pernangku kepentingan (stake-holder) yang terkait dalam penentuan UMK di Soloraya tahun 2012-2013. Hasilnya, diharapkan berguna bagi pernenuhan kebutuhan hidup layak pekerja dan kelar-rgsungan usaha, serta sebagai bahan perlirnbangan bagi para perwakilan pengusaha maupun serikat pekerja dalam menentukan usulan UMK. Penelitian ini rnerupakan penelitian inovasi pengeq-rbangan ipteks pembuatan model penentuan UMK, dengan metode survei terhadap pedagang diberbagai pasar bersama para perwakilan pengusaha, peke{a dan Dewan Pengupahan Daerah serta unsur Tri Parlite (Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah) se Soloraya dil-rarapkan dapat mengetahui besamya Kebutuhan Hidup Layak Pekerja (KHL) tahun 2012. Data lainnya, adalah hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) diantaranya adalah: inflasi, PDRB, jumlah tenaga kerja, produktivitas perekonomian sebagai dasar perlirnbangan. Analisis diskripsi digunakan untuk mengetahui peta aspirasi stake-holder dan , prosedure perhitungan serta penetapan UMK. Hasilnya, ada enam model sebagai altematif penghitungan usulan upah minimum (UMK) yaitu : Model proyeksi penghitungan besaran upah rninimum sesuai dengan (1) besaran upah minirnum kabupaten/kota satu tahur-r sebelumnya yang ditetapkan Cubemur, (2) besaran kebutuhan hidup layak satu tahun sebelutnnya, (3) pertumbuhan PDRB, (4) perlurnbul.ran produktivitas pekerja, (5) inflasi daerah, (6) capaian KflL sesuai ketentuan dan kesepakatan stcrke.-holder. Ada empat rnodel pet'hitungan proyeksi UMK berdasarkar-r perlimbangan lain diantaranya:(1) pencapaian nilai KHL, (2) Gabungan beberapa variabel, (3) Gabungan variabel berdasarkan capaian KHL dan (4) perlunya nlenggunakan pertir.nbangan khusus kontribusi sektor industri dan pefiumbuhar-u-rya. Modifikasi Model Penentuan UMK dengan mempeftimbangkan peran opini publik rnelalui rr-redia dan faktor ekstemal diluar DPD sesuai ketentuan maupun aturan perundangan. Saran penelitian
ini adalah
sebagai berikut : (1) perlu menindaklanjuti n-rasukan
dari berbagai stake-holcler sesuai dengan peta aspirasinya, (2) perlu konsistensi pelaksanaan dan prosedur pengusulan UMK, (3) perlu uji coba rnodel yang telah dibuat sesuai dinamika dan kondisi daerah se Soloraya serta (4) perlu pemahaman secara menyeluruh bahwa perhitungan usulan UMK tidak lianya mempeftimbangkan nilai KHL
saja.
Kutq kunci
:
Peta Aspirasi pemangku kepentingan (stake-holder), LIMK, KHL'
Iryflasi, Soloraya
menemui jalan buntu (Solopos
PENDAHULUAN Perbedaan standar upah yang
dianggap layak
bagi pekerja
dan
pengusaha sering menimbulkan masalah
dan pertentangan yang berkepanjangan,
karena adanya polarisasi pada pasar tenaga kerja. Hal
ini terbukti
semakin
runcing manakala penetapan
upah
September 2011). Hal serupa terjadi di
wilayah Soloraya maupun wilayah lain
yang jurnlah industri pengolahannya banyak sefia peran Serikat Pekerja dan Asosiasi
P
engusahanya dominan.
Berikutnya, sidang
Dewan
Pengupahan Daerah (DPD) Kabupaten
minimum pekeq'a sangat beragam antar
Karanganyar 17 September dan
daerah pada wilayah yang sama. Ini terjadi diantaranya karena berlakunya
Septernber 2012 dalarn penetapan
otonomi daerah seda
Hidup Layak (KHL) Pekerja
globalisasi
17
21
rangka
hasil survei Kebutuhan sebagai
ekonomi yang cenderung berdampak
salah satu perlimbangan usulan Upah
negatif terhadap upah pekerja produksi
Minirnum Kabupaten/Kota (UMK)
dan pekerja di pekerjaan berketrampilan
2013 belum berhasil sepakat, karena
rendah (Afxentiou&Paul
R,
daerah,
masih adanya masalah per-bedaan besaran angka hasil survei. Serikat Pekerja (SP) Karanganyar minta
terl-radap
penyesuaian KHL sebesar Rp 900.000,-
kebijakan pengupahan, seperti misalnya
per bulan dengan alasan koreksi angka
peftemuan pekerja, pengusaha
dan
sewa rumah pekerja, sedang Perwakilan
) se Soloraya
Pengusaha tetap. pada angka rata-rata
2011).
Darnpak dari adanya polarisasi pada pasar tenaga kerja tersebut
di
dapat saja berpengaruh
pernerintah (Triparlite
guna menyerap aspirasi para pemangku
hasil survei sampai dengan
kepentingan (stalie holder) dalam rangka koordinasi penentuan usulan
2012 sebesar Rp 891.102,16., Den-rikian pula di Surakarta, karena
UMK 2012, ternyata mengalami jalan
masih adanya beberapa jenis konsurnsi
buntu, disebabkan masing-masing pihak
yang belum terhitung, sidang tidak
mengusulkan
UMK yang
Septen-rber
bervariasi antar pekerja sendiri maupun
berhasil menetapkan angka KHL (Disosnakefirans Karanganyar &
usulan sementara dari pihak pengusaha.
Surakarla 17 September 2012).
Demikian pula saat rapat
sangat
penentuan
besamya kebutuhan hidup layak pekerja
(KHL) Kabupaten 2
Karanganyar
Banyak pekerja
yang
menyatakan ketidakpuasan atas upah yang mereka terima dengan unjukrasa.
Padahal tindakan tersebut
perusahaan harus
dapat
mampu
menimbulkan kerugian bagi perusahaan,
menyesuaikan biaya produksi tanpa
diantaranya produksi terhenti sehingga
mengurangi kualitas
penjualan menurun, dan bagi pekerja
perusahaan bisa tetap eksis.
sendiri, mereka kehilangan upah hariannya karena tidak bekerja.
tersebut
b.
agar
Dari sisi pekerja, mereka merniliki harapan untuk dapat hidup layak
telah
dan sejahtera melalui upah yang
kedua
belah pihak, namun keinginan untuk
diterima. Tentu saja besarnya kebutuhan hidup layak semakin
tetap
meningkat seiring
Pertentangan
bagi
menimbulkan kerugian
mempertahankan
pendapat
rnasing-rnasing (peke4a
dan
dengan
perkembangan waktu dan kondisi
pengusaha), menyebabkan masalah ini
ekonomi.
terus beriarut-larut sampai saat ini,
Secara ringkas dapat disimpulkan
khususnya daerah yang Serikat Pekerja
dan Apir-rdonya aktif penetapan
,
terutama
saat
KHL sebagai acuan usulan
UMK seperti di Kota
inti dari masalah yang dihadapi adalah
Model apa atau perlimbangan
:
apa
sajakah yang sesuai untuk menentukan
Surakafia,
besamya upah minimum agar dapat
Kabupaten I(aranganyar dan Sukoharjo.
memenuhi kesejahteraan pekerja tetapi
Mengingat selama
ini
selalu terdapat
tidak merugikan pengusaha agar usaha
perbedaan pandangan tentang upah
tetap berjalan dan berkembang.
Pada
diantaranya
gilirannya keberadaan pekerja
akan
:
a. Tujuan
perusahaan
mempeftahankan
yang
menjadi salah satu daya saing bangsa ir"rgin
kelangsungan
usaha dan memperoleh keuntungan
menyebabkan pengusaha berusaha menyesuaikan biaya produksi, salah
satunya dengan penyesuaian upah pekerja. Selain itu perusahaan juga rnemperlimbangkan bahwa kondisi
pertumbuhan industri pasca krisis
cenderung menurun, sefia telah berjalannya era perdagangan bebas
antar wilayah,
dampaknya
dalarn pasar kerja
pudl
globalisasi
ekonomi dewasa ini. Oleh karena itu,
tujuan khusus penelitian
adalah
membuat model penentuan UMK yang
dapat diterima oleh semua kalangan
yarlg terlibat dalam
melaksanakan
kebijakan pengupahan diantaranya
:
para pengusaha, pekerja dan pemerintah
sebagai regulator peraturan-peraturan pengupahan.
Berangkat
dari
tersebut, penelitian
permasalahan
ini
diharapkan
tahun yang akan datang (2013) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
mampu menghasilkan model yang dapat
(Permenaker 1712005
dipakai sebagai acuan para Dewan
pada dasarnya
Pengupahan Daerah
(DPD)
dalam
membuat usulan UMK kepada Gubemur yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi
UMK pada tahun
:
dan
1312013)
para anggota DPD
menghendaki pemakaian
unsur pertimbangan
KHL
(44oA),
sebagai
laju inflasi
(40%), pertumbuhan ekonomi
daerah
(44%), UMK tahun lalu (32%), tidak
berikutnya.
setuju apabila usulan UMK didasarkan
PEMBAHASAN
pada kebijakan pengusaha (80%), kebijakan pernerintah yang berlaku
Hasil survei pada sidang DPD di
(40%), tidak setuju dengan opini yang
Soloraya sesuai dengan kuesioner peta
berkembang melalui media rnasa (48%).
persepsi stake-holder
didapatkan
jawaban dan masukan antara lain : pada Llmumnya para pengusaha
tidak kesulitan
di
Soloraya
merekrut/mendapat
pekerja produksi yang terlatih (68%) tennasuk rekrutrnen staf managemen yang profesional dan terdidik (44%), hubungan industrial diantara pengusaha dan pekerja berjalan dengan baik (56%) der-rgan rnotivasi
kerja dan kedisiplinan
para pekerja yang cukup
(32%;).
Koordir-rasi antar stake-holder pada saat pembahasan hasil survey
KHL
bersama
tim survey relatif berlangsung
dengan
rnudah (32%), demikian pula terhadap penentuan usulan
UMK ke
Gubemur
setiap tahun berjalan dengan mudah
berlangsung sejalan dengan opini publik yang berkernbang di media masa, walau
tidak mutlak dipergunakan, tetapi tidak
dapat dikesampingkan (36%
tidak
setuju dan 32o/o setuju), mayoritas DPD
setuju bila usulan UMK berdasarkan
pada perundingan bipartite
(52%)
hingga perundingan tripartite (60%), diantara mereka tidak setuju dan setuju
bila mendasarkan pada UMK di daerah sekitar (40%:40%) dan tidak setuju bila diserahkan sepenuhnya pada kebijakan
pemerintah melalui Disnaker
dan
berdasar pada situasi banyaknya pencari
kerla di daerah, karena akan berdampak pada rendahnya upah.
(36%).
Selama
ini, sebagai dasar
pertimbangan penentuan usulan UMK 4
Perundingan di DPD adakalanya
Berikutnya,
faktor
keterjangkauan harga dan mudahnya
barang-barang kebutuhan pokok
teq'angkau oleh para pekerja sebesar
(16%)
&
(80%), sebagian kecil para
DPD bahwa mereka sebagian besar menghendaki
KHL
sebagai salah
pekerja mempunyai rumah tinggal yang
satu pertimbangan usulan UMK,
layak (8%) lainnya (36%) belum layak,
tetapi bukan satu-satunya variable,
akses rumah tinggal yang layak dan
pertimbangan maupun variable lain
sehat sebagian kecil (24%) dan netral
sesuai ketentuan perundangan dan
(52%). Sebagian para pekerja telah
produk hukum tentang UMK perlu
mampu berekreasi (40%)
digunakan sebagai pertimbangan.
sebagian
lainnya para pekerja kurang menikrnati.
Dari
aspek
pemerintah
penelitian setelah mengetahui peta Keseriusan
mengkomunikasikan
kebijakan dan regulasi (48%) cukup bagus (20o
),
Oleh karena itu, sebagai tindaklanjut
tetmasuk didalamnya
mendengarkan masukan dari dunia
usaha (68%), ketatnya kompetisi
antar perusahaan (36%)
dan
kornpetisi berjalan secara fair (32%)
dan iklim usaha cukup bergairah (32%).
aspirasi para anggota DPD terhadap
model perhitungan UMK,
beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan diantaranya adalah terdapat pada sub bagian berikut.
Perlunya Data Dasar
Sebagai
Pertimbangan
Data dasar sebagai
bahan
pertimbangan diantaranya adalah
Selanjutnya, penentuan usulan
UMK ke Gubemur
ada
:
1.
sebagian besar
anggota DPD berpendapat bahwa
2.
cara-cara dan mekanisme lainnya, dalam rangka kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha.
tahun
J.
PDRB satu tahun sebelumnya (dengan catatan apabila data satu
tahun sebelumnya belum maka dipublikasikan, menggunakan data dua tahun sebelumnya)
Saran dan masukan hasil survey
akademisi kepada para
satu
sekarang
(88%)
lebih realistis dibandingkan dengan
Kebutuhan Hidup Layak
tahun sebelurnnya dan
dan kesepakatan semua stake-holder
merupakan pilihan kebijakan yang
Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun sebelumnya
saran Akadernisi (76%), BPS (76%)
dalam sidang di DPD
:
anggota
4. Produktivitas
perekonomian
daerah merupakan rasio PDB
dengan jumlah penduduk yang bekerja satu tahun sebelumnya
5. Inflasi satu tahun sebelumnya dan tahun sekarang
Kerangka Teori,
Prosedur
Perhitungan dan Penetapan UMK Beberapa produk hukum sebagar
pedoman pelaksanaan
perhitungan
UMK adalah : (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal
88 ayat (4) jo
Sumber: Disarikan dari UU Ketenagake4'aan 1312003; Pemenaker 1312012 dan Bahan kuliah tarnu Sumarnol0
Oklober 2012.
89; (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Nomor 13
Tahun
2012 tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan
dan
Pencapaian
ringkas,
Secara
Gubernur/Walikota/Bupati rnembentuk
Tirn Survey KHL dan Pengupahan Daerah
Dewan
(DPD)
sesuai
Tim
survey
Kebutuhan Hidup Layak; (3) Keputusan
ketentuan perundangan.
Gubernur Jawa Tengah Nomor 56012212009 tentang Pernbentukan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa
melaksanakan tugas dan melaporkan
perlimbangan pada
Tengah Masa Bhakti 2009
pengusulan
2012; (a)
DPD sebagai
UMK ke
bahan
koordinasi Guben-rur.
(sesuai
Selanjutnya Gubemur menerima usulan
Kepmenakertrans
UMK dari para Walikota/Bupati dan
Penangguhan pelaksanaan dengan
-
l"rasilnya kepada
UMK
No.231/MEN/2003 tentang Tata Cara
menetapkan
Penangguhan Pelaksanaan Upali
berdasarkan konsultasi dengan DPD
Minimum), dan (5)
Propinsi.
pelaksanaan
Tim
Pemantauan
UMK ke perusahaan oleh
Pemantau Pelaksanaan UMK
Provinsi dan Kab/Kota. Bagan prosedur.
langkah-langkah pelaksanaan kewenangan rnasing-masing holder adalah sebagai berikut.
dan
stake-
besamya
Pada dasamya,
UMK
TJMK
adalah
merupakan jaring pengaman terhadap
upah yang diterima oleh pekerja. Artinya pada batas tefientu karena perubahan situasi sosial ekonomi yang ada
di tingkat wilayah, daerah, regional
maupun nasional, dengan adanya UMK dapat diharapkan kesejahteraan pekerja
dapat dijaga. Oleh karena berbagai kajian selama
bahwa
No. 1312012 dan modifikasi model proyeksi sesuai
selalu
keadaan potensi keberadaan Asosiasi
itu,
ini
penghitungan UMK
dan
sesuai Permenaker
memperlimbangkan variabel sosial,
Pengusaha
ekonomi maupun opini
didaerah.
yang
berkembang dimasyarakat.
1.
Pasar kerja dan dinamikanya,
dan Serikat
Pekerja
Perhitungan Proyeksi Sesuai Pertumbuhan UMK, (KIIL)
perlumbuhan ekonomi, perlumbuhan
PDRB,
produktivitas kerja, inflasi, kontribusi
perekonomian daerah dan Inflasi
sektor industri pada perekonomian,
serta Capaian
upah yang berlaku didaerah sekitar,
UMK tahun sebelumnya dan
nilai
kebutuhan hidup layak (KHL) merupakan valiabel-variabel yafig
minimum sesuai perlumbuhan UMK,
^.
: {
:
R UMK
selama tidak bertentangan
t-2)/UMK t-2 \ x 100 %
dengan
besarnya
UMK disatusisi
menambah kesejahteraan
b.
:
UMKI: UMKI-1 x (1+R
dalarn masyarakat perlu pula diapresiasi
I(arena pada dasamya peningkatan
dapat
Pertumbuhan UMK
UMK ) dimana
opini yang berkembang
peraturan perundangan yang berlaku.
dengan
diformulasikan sebagai berikut
UMK hingga penetapan dari Gubernur. Selanjutnya,
I(HL.
Penghitungan proyeksi besaran upah
secara bersama-sama dipertimbangkan
dalam menghitung besamya usulan
Produktivitas
(UMK t-1
- UMK
Pertumbuhan I(HL
UMKt: UMKI-1 x (1+R
dapat
KHL t-1) dirnana
:
pekerja,
disisilain diharapkan juga
R KHL
tidak
t-2)11
membebani pembiayaan produksi sebagai acuan kesinambungan usaha.
Model Perhitungan UMK
Penghitungan besaran UMK
t-l : { (KHL t-1 - KHL
c.
Pertumbuhan PDRB
UMKt-l x(ix Pertumbuhan PDRB t-2)
UMKt:
tiga eara, yaitu perhitungan dengan proyeksi
dimana:
berdasarkan pertumbuhan UMK,
PDRB t-3) / PDRB t-3) x 100 %
dilakukan dengan
proyeksi sesuai pertumbuhan KHL
PDRB t-2
: { ( PDRB t-2 *
d.
Produktivitas
besaran upah rninimum didasarkan
UMKI : UMKI-I x(1 x
diantaranya pada tahap pencapaian
Pertumbuhan Prodktvas t-2)
KHL,
dimana:
produktivitas,
Pertumbuhan Prodktvas t-1 (Prodktvas t-2
-
:
:
Prodktvas
tidak mampu). pelaksanaannya,
Pada
PDRB t-2 / KK
pertimbangan pada usaha tidak
PDRB t-3 /KK t
mampu ternyata belum
dapat
maka
untuk
-3
kepentingan perhitungar.r
dapat
Inflasi
diabaikan. Dengan
UMK
t:
dioperasionalkan,
UMK t-l x (1 + INF t-
1) dimana
berdasar pada
:
Berdasarkan
berikut L.
:
Pencapaian Nilai KHL
UMKt: AxKHLt-i
Berbagai b.
Pertimbangan
Gabungan
: UMKt-1
UMKt Sesuai ketentuan pada Bab
Permenaker 1312012 penetapan
pasal
3
R gabungan
upah rninimum oleh I(HL dengan
mernperhatikan
perlumbuhan
ekonomi, produktivitas secara simultan diantaranya perlu mempertimbangkan : kondisi pasar
(1 xR
Gabungan )
6,
Gubemur berdasarkan
gabungan
perlimbangan dengan model sebagai
BPS
Perhitungan Proyeksi UMK
demikian
besaran upah minimum dihitung
INF t- = Tingkat inflasi pada tahn t-1 berdasarkan laporan .,
keberadaan
sektor marginal (usaha yang paling
Prodktvas t-3 /
t-2
t-3 :
PDRB, dan
memperlimbangkan
{
Prodktvas t-3 ) ) x 100% Prodktvas t-2
perlumbuhan
:
:
( pertumbuhan
UMK + perlun-rbuhan KHL pertumbuhan prodktvas perlumbuhan PDRB + INF c.
+ +
t-l) / 5
Gabungan berdasarkan Capaian
KHL
kerja dan kondisi usaha marginal.
UMKt : a xKHLt x(1 xR
Penghitungan proyeksi besaran upah
Gabungan)
sesuai
minimum Permenaker
ini
dengan
menyatakan bahwa
R gabungan : ( UMK +
pertumbuhan
pertumbuhan
KHL +
perlumbuhan prodktvas
+
pertumbuhan PDRB + INF) / 5
acuan lama Permenaker 1712005 terhadap 46 jenis barang konsumsi, hasilnya telah disepakati bahwa rata-
Modifikasi Model Penentuan UMK Pelaksanaan perhitungan usulan
rata KHL selama survey tersebut
UMK
mengalami
menjadi perlimbangan usulan UMK.
permasalahan terutama pada kabupaten
Dengan Permenaker 1312012 KHL
atau kota yang peran serikat kerja dan
dihitung berdasarkan 60 jenis barang
asosiasi pengusaha relatif kuat seperli
konsumsi, maka nilai KHL hasil survey
halnya Kota Surakafta,
bulan September 2072 angkanya lebih
dan
petetapan
Karanganyar, Sukoharjo
Kabupaten
di
wilayah
besar dibandingkan dengan rala-rata
Soloraya. Anggota Dewan Pengupahan
hasil survey dengan menggunakan
Daerah (DPD) dari unsur pekerja selalu
jenis barang konsumsi selama Januari-
KHL sebagai usulan UMK, sedangkan
menggunakan acuan
penentu
per-wakilan pengusaha pada umurnnya menggunakan acuan sesuai ketentuan perundangan, pada intinya
I(HL bukan
satu-satunya penentu besamya usulan
uMK. Bersamaan terjadinya
perbedaan
pandangan, peran pihak ekstemal dapat
pula mernpengaruhi persepsi publik, diantaranya rnedia cetak, on-line maupun televisi sebelum dan sesudah
usulan UMK dibuat oleh
rnasing-
rnasing kabupaten kota
hingga
penetapan oleh Gubernur.
luli2012.
Oleh karena itu
no
tahun 2012 tentang komponen
13
dan
diperlukan
rnodel yang dapat mengapresiasi semua kepentingan stake-holder diantarannya
:
berdasarkan kontribusi sektor industri,
pertumbuhan, produktivitas
dan
prediksinya pada perekonomian daerah. Peran opini publik melalui media atau
pihak eksternal dapat
saja
diperlimbangkan selama berdasar aturan maupun ketentuan yang berlaku. Karena
dengan semakin lengkapnya informasi
dari berbagai pihak, dapat diharapkan bahwa model UMK dapat
Munculnya Pennenaker
46
memer:rul.ri
kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha.
pelaksanaan tahapan pencapaian hidup layak,
semakin
menambah
pennasalahan pada perhitungan UMK, karena survey KHL bulan Januari
- Juli
2012 telah berlangsung menggunakan
Kesimpulan dan Saran
Hasil penelitian ini berupa rancangan model penentuan upah minimum kabupaten/ kota se Soloraya
yang tertuang dalam bentuk laporan
penelitian. Langkah yang
telah
kontribusi sektor industri
dan
dilakukan adalah sulvey pada DPD dan
perlumbuhannya; serta modifikasi
nara sumber yang berhubungan dengan
kebijakan pengupahan, buku referensi
rrodel penentuan UMK dengan mempertimbangkan peran opini
maupun hasil penelitian terdahulu. Dari
publik melalui media dan faktor
apa yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan
eksternal diluar DPD
sesuai
ketentuan
aturan
sebagai berikut
perundangan.
:
1 Diketahuinya peta aspirasi
berikut
prosedur tentang cara penyusunan usulan upah minimum (UMK) dan usulan model perhitungan yang layak
sesuai ketentuan dalarn rangka
kesejahteraan pekerja
dar-r
kelangsungan usaha, berdasarkan perundangan
dan peraturan
yang
berlaku.
2 Terdapat enam model sebagai alternatif penghitungan usulan UMK
; (1) besamya UMK sebelumnya,
(2)
satu tahun
besamya
KHL
satu
tahun sebelumnya, (3) pefiumbuhan
PDRB, (4) produktivitas
dan
pefiumbuhannya, (5) inflasi daerah,
(6) capaian KHL sesuai ketentuan
Saran
Berdasarkan kesimpulan
dapat
disarankan antara lain sebagai berikut
:
1. Perlu menindaklanjuti masukan dari
berbagai pemangku
kepentingan
(stake-holder) sesuai dengan
peta
aspirasinya.
2. Perlu konsistensi pelaksanaan prosedur pengusulan
UMK
dan
sesuai
aturan hukum dan perundangan.
3. Perlu
uji
coba rnodel yang telah
dibuat sesuai dinamika dan kondisi daerah se Soloraya.
4. Perlu pemahaman secara menyeluruh
bahwa perl.ritungan usulan UMK tidak hanya mempefiin-rbangkan
KHL
r-rilai
saia.
dan kesepakatan stake-holder; empat
DAFTAR PUSTAKA
model perhitungan proyeksi UMK
Afxentiou Diamando & Paul R. Kutasovic. 2011. "E,mpirical
berdasarkan pertimbangan tefientu
: (1) pencapaian nilai KHL, (2) Gabungan variabel diantaranya
penentu, (3) gabungan berdasarkan
capaian
KHL dan (4)
perlunya
menggunakan pertimbangan khusus 10
maupun
Evidence on Wage Polarization: Panel Analysis". Journal of' Business & Econontic Studies, Vol.17, No. 1, Spring. Anonim. 2011. "Rapat Penentuan KHL Buntu". Solopos, l6 Septernber 2011. ----------.2012. "Rapat Koordinasi Penentuan Usulan UMK" 17
A
a September.
Dinsosnakefirans Kabupaten Karanganyar. 2012. "Rapat Koordinasi Penentuan Usulan UMK 2073' 17 September. Dinsosnakedrans Kota Surakarta 2012. ",reribu.ialan bikin upah mm'ah" Solopos 17 September 2012. 2012. " SPSI patok UMK Solo Rp938.702 "Solopos 27 September 2012. ---------.2012. "Pemkot Solo usulkan UMK Rp 9j1.100" Solopos, 5 Oktober 2012 Keputusan Gubemur Jawa Tengah. Nomor: 56114412011. Tentang
Upah Minimum Pada 35 Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2012.
Peraturan Menteri
Tenagakerja I Tahun
Republik Indonesia No
1999. Jakarta. Purwono. 2002. "Peran Statistik Dalam Penetapan Upah Minimum Perkotaan/Kabupaten" Makalah disampaikan Pada Kuliah Umum FE UNS Sebelas Maret. 15 Oktober 2002. Surakarta. Petmenaker No.111999. Tentang Upah Minimum Regional. KepMenakertrans
226/MEN/2000
Tentang
perubohan pasal 1,3,4, B, I 1, 20,21
Permenaker No.13/Tahun
2012. Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Rodgers, Gerry. 1994. Workers, Institutions And Economic Growth In Asia. Interna-tional institute for Labour Studies Geneva.
UMK Di Kabupaten Karanganyar.Kuliah Tamu FE UNS.
Sumamo. 2A12. Seputar
Sutomo. 2004. "Analisis Upah Minimum Kabupaten /Kota
(uMzuP)
di
Subosukawonosraten".
Prespekti.f,
Jurnal
Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi. Jumal Terakreditasi Vo1.9 No.2 ha1.92-202. Desember. 2005. "UMK 2006, Sepakar Dengan Angka Tidak Sama". Solo Pos 21-10-2005. 2005. "Prediksi Upah
Minimum Kota (UMK) Kabupaten Surakarla & Karanganyar Tahun 2006".
Makalah Presentasi
di
Dewan
pengupahan Daerah Kota
Kabupaten Surakarla & Karanganyar 17 Oktober 2005. Sutomo & Yunastiti Purwaningsih. 2005."Analisis Penentuan Besamya Upah Minirnun.r
I(abupaten
Kota Se
Eks.
Karesidenan Surakarta Tahur-r 2004". Penelitian DP3M Ditien Dikti. Jakarla. 2004. Makalah
Presentasi Seminar Hasil Penelitian Di Dikti 9-11 Mei 2005.
Susilo. 2005. "Analisis Penentuan Besamya Upah Minimum kabupaten Sukoharjo Propinsi
Jawa Tengah Tahun
?005". H asil Penelitian DP3M/lV/2005 Ditjen Dikti Tidak Dipublikasikan. Universitas Sebelas Maret Surakarla. Sidauruk Markus, 2012. Kebijakan Pengupahan di Indonesia. Jakarta. Gougle.com Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang I(etenagakerjaan. Jakarta April 2003. WWW. Nakerlrans.go.aid. Situs resrni Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi RI. WWW.BPS.go.aid. Situs Resrni Badan Pusat Statistik. WWW.Kompas.go.aid. Situs Resmi Kompas. L1
Yunastiti Purwaningsih.
"Analisis
Upah Minimum Tahun 2003 di Kabupaten Karanganyar". Prespektif, Penetapan
Jurnal Ekonomi Pembangunan,
Manajemen
dan
Akuntansi.
Jurnal terakreditasi Vol.7 No.2 ha1.135-143.
12
