BAB II
LANDASAN TEOR1
A. Pengertian dan Jenis-jenis Kredit 1.
Pengertian Kredit
Pengertian Kredit menurut Undang-Undang Nomor
10 Tahun
1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu,
berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan
pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan atau bagi hasil. Pengertian kredit mempunyai
dimensi
yang beraneka ragam,
dimulai dari arti kata "kredit" yang berasal dari bahasa Yunani "credere " yang berarti "kepercayaan" atau dalam bahasa Latin "creditum"
yang
berarti kepercayaan atau kebenaran. Maksud dari percaya itu sendiri bagi si pemberi kredit adalah bahwa ia percaya kepada si penerima kredit bahwasannya kredit yang ia berikan akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Kasmir, 2005 : 101). Sementara itu, kredit menurut Teguh
Pudjo
Muljono
adalah
"kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan
ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati" (T. P. Muljono, 1999:10).
Dari perumusan diatas dapat ditarik kesimpulan, yaitu : a.
Adanya penyerahan uang/tagihan tersebut kepada pihak lain atau dapat
juga barang yang menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain, dengan harapan member! pinjaman ini bank akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut berupa bunga sebagai pendapatan dari bank yang bersangkutan. b. Dari proses kredit itu telah didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai kedua belah pihak akan mematuhi kewajibannya masing-masing.
c.
Dalam pemberian kredit ini terkandung kesepakatan pelunasan utang dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.
2.
Jenis-jenis Kredit
Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi.
Menurut Kasmir (2005 :
109), kredit yang diberikan bank terhadap
nasabahnya terdiri dari : a.
Dilihat dari segi kegunaan
(1) Kredit Investasi, biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik
baru untuk
keperiuan
rehabilitasi.
Contohnya kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau mesin-mesin.
(2) Kredit Modal Kerja, digunakan untuk keperiuan meningkatkan produksi dalam operasional perusahaan. Sebagai contoh kredit
modal kerja yang diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai dan atau biaya lain yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.
b.
Dilihat dari segi tujuan kredit (1) Kredit
Produktif,
digunakan
untuk
peningkatan
usaha
atau
produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan
barang atau jasa, Contohnya kredit untuk membangun pabrik yang
nantinya akan menghasilkan barang-barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan akan menghasilkan barang tambang. (2) Kredit Konsumtif, digunakan oleh peminjam untuk keperluan
konsumsi, artinya uang kredit akan habis dipergunakan atau semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. (3) Kredit Perdagangan, digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya dalam jumlah besar, contohnya kredit ekspor dan impor.
c.
Dilihat dari segi jangka waktu kredit (1) Kredit Jangka Pendek, merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu kurang dari satu tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja.
(2) Kredit Jangka Menengah, jangka waktu kreditaya berkisar antara satu tahun sampai tiga tahun, biasanya untuk investasi.
(3) Kredit
Jangka
Panjang,
merupakan
kredit
yang
masa
pengembaliannya diatas tiga tahun atau lima tahun. d.
Dilihat dari segi jaminan (1) Kredit Dengan Jaminan, kredit yang diberikan dengan mutu
jaminan
yang
dapat
berbentuk
barang
berwujud
atau
tidak
berwujud atau jaminan orang. (2) Kredit Tanpa Jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa
jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter dan loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.
B. Kebijakan Kredit
Pemberian kredit berdasarkan SK Direksi BI No. 27/162/KEP/DIR tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bagi Bank Umum merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya bank hams berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat. Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menetapkan ketentuan kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kebijakan
perkreditan
bank
umum
yang
wajib
dimiliki
dan
dilaksanakan tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan - Organisasi dan manajemen perkreditan - Kebijakan persetujuan kredit
- Dokumentasi dan administrasi kredit - Pengawasan kredit
- Penyelesaian kredit bermasalah
Menurut Rachmat Firdaus (2004 : 35), dalam menetapkan kebijakan
kreditnya, bank mempunyai pertimbangan yang menyangkut syarat-syarat bagi pertiohon kredit, besarnya/plafon kredit, penyediaan dana, jaminan kredit, bunga kredit serta pengawasan kredit. 1.
Kebijakan tentang Syarat-syarat Bagi Pemohon Kredit a.
Prinsip-prinsip pemberian kredit
Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus
dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan prinsip-prinsip berikut: (1) Character
Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang yang akan
diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun pribadi.
10
(2) Capacity
Untuk melihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis atau
menciptakan sumber dana dan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan pemerintah. (3) Capital
Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran
seperti
dari
segi
likuiditas
dan
solvabilitasnya,
rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital yang hams dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. (4) Collateral
Dalam
mencari
data
untuk
meyakinkan
nilai
kredit,
collateral merupakan hal yang diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada sesuatu kesangsian dalam pertimbangan-
pertimbangan yang lain maka si peminta kredit masih diberi kesempatan bila dapat memberikan jaminan. Secara umum jaminan kredit terbagi menjadi dua, yang
pertama adalah jaminan fisik yaitu jaminan berbentuk barang, seperti tanah, rumah, surat-surat berharga dan sebagainya. Kedua adalah jaminan nonflsik yaitu jaminan keyakinan tentang prospek dan
kekuatan
keuangan
dipertanggungjawabkan.
serta
karakter
yang
dapat
11
(5) Condition
Secara umum kondisi ekonomi dan kondisi pada sektor usaha calon penerima kredit perlu mendapat penelitian. Hal ini untuk memperkecil risiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi.
Selain itu kondisi perdagangan dan kondisi persaingan juga perlu diperhatikan, sehingga kredit yang akan diberikan benar-benar bennanfaat bagi perkembangan usahanya. (6) Constraints
Yaitu keterbatasan-keterbatasan yang dapat timbul dari pembenan pembiayaan atau hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan untuk melakukan usaha di suatu tempat atau hambatan untuk
melaksanakan usaha secara maksimal. Hal inilah yang perlu
diperhatikan bank untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yiiig terjadi dalam pembiayaan yang diberikan kepada usaha tetsebut.
Selain aspek 5C diatas dapat dilakukan penilaian kredit dengan menggunakan metode analisis 7P, yaitu : (1) Personality Personality merupakan data tentang kepribadian peminjam seperti
daftar riwayat hidup, social standing, serta hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian si peminjam.
12
(2) Party
Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta
karaktemya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. (3) Purpose
Data tentang purpose dimaksudkan untuk mengetahui tujuan atau
keperluan penggunaan kredit. Apakah akan digunakan untuk berdagang, berproduksi atau untuk kebutuhan konsumtif. (4) Prospect
Yang dimaksud dengan prospect adalah harapan masa depan dari
bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam. Ini dapat diketahui dari perkembangan usaha si peminjam serta kekuatan keuangan perusahaan yang dilihat dari earning power masa lalu dan perkiraan masa mendatang. (5) Payment
Data ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari hasil perhitungan tentang prospect, kelancaran penjualan dan
pendapatan
sehingga
dapat
diperkirakan
pengembalian
pinjaman
ditinjau
dari
pengambilannya.
waktu
kemampuan serta
jumlah
13
(6) Profitability
Untuk
menganalisis
bagaimana
kemampuan
nasabah
dalam
mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. (7) Protection
Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.
b.
Aspek-aspek Penilaian Pemberian Kredit
Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Aspek-aspek yang dinilai antara lain meliputi : (1) Aspek Yuridis/Hukum
Yang dinilai di sini adalah aspek legalitas badan usaha serta izinizin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai
dengan
meneliti
keabsahan
dan
kesempurnaan
akte
pendirian perusahaan, sehingga dapat diketahui pemiliknya dan besar modal pemilik. (2) Aspek Pemasaran
Dalam aspek ini yang dinilai adalah besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan dimasa yang
akan datang, tersebut
sehingga diketahui prospek pemasaran produk
14
(3) Aspek Keuangan
Tercakup dalam penilaian disini adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usaha dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Disamping itu hendaknya dibuatkan cash flow keuangan perusahaan. Dari cash flow ini akan terlihat pendapatan dan biayabiaya sehingga dapat dinilai layak atau tidak usaha tersebut,
termasuk keuntungan yang diharapkan. (4) Aspek Teknis/Operasi
Aspek disini terkait dengan masalah produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi usaha seperti kantor pusat,
cabang atau pergudangan dan lay out gedung serta lay out mesinmesin tennasuk jenis mesin dan teknologi yang digunakan. (5) Aspek Manajemen
Manfaat penelitian aspek ini
adalah untuk
menilai
struktur
organisasi perusahaan, sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada juga menjadi pertimbangan lain. (6) Aspek Sosial Ekonomi
Yaitu dengan menganalisis dampaknya yang timbul akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat secara umum. (7) Aspek Amdal
Merupakan analisis terhadap lingkungan baik darat, air atau udara 4ermasuk kesehatan manusia apabila proyek atau usaha tersebut
15
dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum kredit tersebut disalurkan, sehingga proyek yang dibiayai tidak akan mengalami pencemaran lingkungan sekitamya. 2.
Kebijakan Plafon
Jumlah kredit yang diberikan oleh bank dari waktu ke waktu sangat tergantung pada besar/kecilnya dana yang dapat disalurkan oleh bank
untuk usaha perkreditannya, terutama bila ada pagu, yaitu plafon yang ditetapkan oleh Bank Central.
Dalam Pasal
11
UU Perbankan tahun
1998 No.
10 tentang
Perubahan UU No. 7 tahun 1992 disebutkan bahwa :
Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,
pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan batas maksimum pemberian kredit dan pembiayaan ditetapkan oleh Bank Indonesia. 3.
Kebijakan Jaminan Kredit
Menurut Budi Untung (2000 : 57), keberadaan jaminan kredit merupakan persyaratan guna memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Pada prinsipnya suatu penyaluran kredit tidak selalu hams dengan jaminan kredit, sebab usaha dan peluang bisnis yang dimiliki debitur pada dasarnya sudah merupakan jaminan atas prospek usaha itu sendiri. Hanya
saja jika suatu usaha dilepas tanpa agunan, maka kredit itu akan memiliki
16
risiko yang sangat besar jika investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan semula. Dalam praktek bank didalam memberikan kredit selalu meminta barang jaminan, apakah barang bergerak atau pun barang tidak bergerak.
Hal ini sangat tergantung pada nilai kredit yang diminta. Bank biasanya hanya memberikan kredit sebesar 60% sampai 70% dari nilai jaminan yang
diberikan.
Dalam jaminan/agunan
harus
dikemukakan
secara
terperinci, seperti jumlah jaminan, nilai jaminan dan status pemiliknya. Nilai jaminan harus sesuai dengan taksasi bank. 4.
Kebijakan Pengawasan Kredit
Pengawasan kredit secara efektif sangat menentukan lancarnya peikreditah pada
sebuah bank.
Pengawasan
tidak hanya
dilakukan
tefhadap kredit yang diberikan tetapi harus berjalan sejak budget pemberiah kredit disusun, analisis kredit, penyaluran kredit, penerimaan
kredit sanipai pada pengembaliannya. 5.
Kebijakan Suku Bunga
Sagi bank, kredit adalah suatu jumlah ganti kerugian atas balas jasa penggunaan uang oleh nasabah. Oleh karena itu bagi bank, bunga merupakan tulang punggung bergeraknya operasi perusahaan.
Faktor bunga kredit akan mempengaruhi kelancaran perkreditan yang diselenggarakan oleh bank. Suku bunga kredit yang rendah, besar
kemungkinannya akan meringankan usaha nasabah dan dapat memacu
17
pertumbuhan usaha nasabahnya. Dengan beban biaya modal pinjaman yang rendah maka mengakibatkan arus pengembalian menjadi lancar. Arus
pengembalian kredit
pengembalian
kredit
menjadi
yang
lebih
lambat
kecil
dari
akan mengakibatkan estimasi
dan
juga
mengakibatkan kredit yang disalurkan oleh bank menjadi semakin kecil. Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan bunga kredit adalah : a.
Keadaan Ekonomi dan Keuangan
Dalam hal ini diperhatikan tentang supply dan demand dari dana-dana atau uang, tegasnya memperhatikan keadaan pasar uang. b.
Degree ofRisk
Dalam
mempertimbangkan
faktor
risiko
ini
perlu
diperhatikan
maturity, nilai jaminan yang disediakan, keadaan keuangan nasabah dalam neraca/laba rugi dan prospek usaha yang bersangkutan selama kredit berjalan. Semakin tinggi suatu risiko, semakin tinggi pula tingkat bunga yang dikenakan, demikian pula sebaliknya, semakin
rendah risiko kredit akan semakin rendah pula bunga yang dikenakan. c.
Hubungan Rekening Nasabah (Account Relationship) Untuk mengetahui hubungan nasabah dengan bank dapat dilihat dalam
mutasi keuangan yang disalurkan via rekening giro atau deposito. d.
Kemampuan dalam Perdagangan dan Persaingan Dalam hal ini diperhatikan apakah nasabah tetap survive dalam dunia
usahanya secara minimal. Juga diperhitungkan kekuatannya dalam
18
persaingan baik terhadap barang-barang sejenis buatan dalam negri atau barang-barang impor. e.
Cost ofMoney dan Bank
Dari segi ekonomi perusahaan, faktor ini merupakan dasar pertimbangan yang paling penting. Bila cost of money tinggi, maka otomatis interest pun akan tinggi. Cost of money merupakan biaya
dana. Seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan bank untuk dana/kegiatankegiatan bank lainnya termasuk dalam pengertian ini. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan cost of money disini adalah Weighted Average Cost of Capital Concept
(WACC). Yang perlu dilakukan dalam konsep ini adalah menghitung seluruh sumber dana yang diterima, yaitu giro, deposito, tabungan dan pinjaman yang diterima berdasarkan porsi persentase besamya masingmasing sumber dana yang diterima. Kemudian dikalikan dengan persentase biaya dana yang dibayarkan dari masing-masing sumber dana untuk memperoleh biaya dana efektif. Untuk selanjutnya diperhitungkan reserve (cadangan yang ditetapkan oleh Bank Central) adalah 2% untuk Giro, Deposito dan
Tabungan. Dari sini diketahui kontribusi masing-masing sumber dana yang akan diterima, dan setelah dilakukan rekapitulasi diperoleh total biaya dana efektif.
Menurut Thomas Suyatno (2003 : 104), untuk mengetahui dan untuk
menentukan
besarnya
Base
Lending
Rate
(BLR)
yang
19
merupakan dasar harga pokok penjualan, maka pada dasamya besarnya
BLR ditentukan oleh besamya biaya dana dan biaya operasi atau overhead cost. Besarnya biaya dana ditentukan oleh : - Struktur sumber-sumber dana - Tingkat bunga/jasa yang dibayar masing-masing jenis sumber dana - Besarnya reserve requirement untuk setiap jenis sumber dana - Peraturan perpajakan (tax regulation)
- Lokasi pasar dimana kita beroperasi
C. Penilaian Kesehatan Bank
Adanya ketentuan tingkat kesehatan perbankan dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagai:
1. Tolak ukur bagi manajemen untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 2.
Tolak ukur menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara
individual
maupun
industri
perbankan
secara
keseluruhan
Indonesia.
Berdasarkan SK Direksi BI No. 30/II/KEP/DIR
tentang Tata Cara
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank menyatakan bahwa tingkat kesehatan bank pada dasamya dinilai pada pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu Bank. Pendekatan
20
kualitatif
tersebut
dilakukan
dengan
penilaian
terhadap
faktor-faktor
permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas. Pada tahap penilaian tingkat kesehatan tersebut dilakukan dengan mengkuantifikasi komponen masing-masing faktor di atas. Kemudian faktorfaktor tersebut diberikan bobot sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan bank. Hasil kuantifikasi dari komponen-komponen tersebut dinilai lebih lanjut dengan memperhatikan informasi dari aspek-aspek lain yang
secara materil berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan masingmasing faktor.
Berdasarkan penilaian diatas, maka tingkat kesehatan bank dapat ditetapkan dalam empat golongan predikat sebagai berikut: a.
Nilai kredit: 81 - 100 dengan predikat —>
sehat
b. Nilai kredit: 66-81 dengan predikat —> cukup sehat c.
Nilai kredit: 51 - 66 dengan predikat —*■ kurang sehat
d. Nilai kredit:
0-51
dengan predikat —* tidak sehat
Penilaian masing-masing faktor di atas dapat dijabarkan sebagai berikut: 1.
Faktor Permodalan
Penilaian terhadap faktor permodalan didasarkan pada rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Bank umum wajib menyediakan
modal
minimum
atau
Kewajiban
Penyediaan
Modal
Minimum (KPMM) sebesar 4% (empat per seratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko. Ketentuan KPMM tersebut adalah :
21
a.
Cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap dan cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).
b.
Cadangan umum PPAP yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum sebesar 1,25% dari jumlah ATMR.
2.
Faktor Kualitas Aktiva Produktif
Menurut Muhammad (2004 : 156), penilaian terhadap faktor-faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP) didasarkan pada dua rasio yaitu :
a.
Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif.
b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk oleh Bank. 3.
Faktor Manajemen
Penilaian terhadap faktor manajemen mencakup dua komponen
yaitu manajemen umum dan manajemen risiko. Dimana dalam manajemen umum ini mencakup pemyataan tentang strategi/sasaran, struktur, sistem,
sumber daya manusia, kepemimpinan dan budaya kerjanya. Sedangkan dalam manajemen risiko mencakup tentang risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum dan risiko pemilik dan pengurus.
22
4.
Faktor Rentabilitas
Rentabilitas
menggambarkan
kemampuan
perusahaan
dalam
menghasilkan laba. Rasio ini mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.
Penilaian
terhadap faktor rentabilitas didasarkan pada dua rasio yaitu:
a.
Rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam peri ode yang sama.
b. Rasio Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap Pendapatan Operasional dalam periode yang sama (BOPO). 5.
Faktor Likuiditas
Berkaitan dengan faktor likuiditas Bank Indonesia mempunyai ketentuan sendiri untuk mengetahui likuiditas bank. Bank Indonesia menetapkan dua rasio dalam penilaian likuiditas. Rasio tersebut adalah : a.
Rasio kewajiban bersih Call Money terhadap aktiva lancar, dalam
rupiah. Aktiva lancar disini mencakup kas, giro pada Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang telah diendos oleh bank lain.
b. Rasio kredit terhadap Dana Yang Diterima oleh bank dalam rupiah dan valuta asing. Yang dimaksud Dana Yang Diterima oleh bank meliputi: 1) Kredit Likuiditas Bank Indonesia 2) Giro, Deposito dan Tabungan Masyarakat
3) Pinjaman bukan dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan. Modal inti dan modal pinjaman
23
6.
Pelaksanaan Ketentuan Lain
Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan tingkat kesehatan bank meliputi:
a. Pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
b. Pelanggaran terhadap ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN).
D. BankSyariah
1.
Konsep Perbankan Syariah
Dalam menjalankan pekerjaan yang sesungguhnya, bank Islam menggunakan berbagai teknik dan metode investasi seperti kontrak
mudharabah, yaitu seorang pemilik modal (shahibul maal) memberikan modal dan mudharib (mitra tenaga kerja) memberikan kecakapan teknik
dan ketrampilan, sedangkan laba dibagi antara keduanya menurut kesepakatan yang telah disetujui. Bank Islam juga terlibat dalam kontrak Murabahah, yaitu bank membeli suatu komoditi tertentu menurut rincian
kliennya dan mengirimkannya berdasarkan pembagian rasio laba yang disetujui.
Bank Islam juga berumsan dengan
pasar devisa dan
melaksanakan jasa perbankan lainnya seperti surat kredit dan surat jaminan.
Berkaitan dengan perbankan syariah, Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 menyatakan "Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan
24
prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."
Selanjutnya disebutkan pula bahwa prinsip syariah adalah : Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak
lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah,
antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pillihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa itiqna).
Drs. H. Karnaen Perwataatmandja, MPA mendeflnisikan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah :
Bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata-cara bermuamalat itu menjauhi praktekpraktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan
pembiayaan perdagangan.
Sedangkan mengenai pembiayaan dijelaskan bahwa :
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah
bank
yang
menjalankan
usahanya
berdasarkan
prinsip
syariah.
Diantaranya dengan memberikan pembiayaan dan jasa lain dalam lalu
lintas
pembayaran
serta
berdasarkan prinsip syariah.
peredaran
uang
yang
pengoperasiannya
25
2.
Konsep Bagi Hasil
Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum
dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah prinsip berdasarkan pada kaidah al mudharabah. Berdasarkan prinsip ini bank Islam akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana.
Dengan penabung,
bank akan
bertindak
sebagai
mudharib
(pengelola) sementara penabung sebagai shahibul maal (penyandang
dana). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak (Syafi'I Antonio : 2001).
Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai shahibul maal (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro
maupun
dana
bank
sendiri
berupa
modal
pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi
sebagai mudharib (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.
