PENGARUH PENGENDALIAN ANGGARAN DAN KARAKTERISTIK LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH (Studi Empiris pada Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten atau Kota di Provinsi Banten) Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Disusun Oleh Nunung Iyoh Sunaziah 1110082000018
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2015
i
ii
iii
iv
v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP I. Identitas Pribadi
1
Nama
:
2
Tempat, Tanggal Lahir : Pandeglang, 29 Desember 1991
3
Alamat
:
Nunung Iyoh Sunaziah
Kp. Batunungku, RT 003/RW 005, Desa Sukasari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
4
No Tlp/ Hp
:
085695106039
5
Email
:
[email protected]
II. Pendidikan Formal 1.
SDNegri Sukasari 2
Tahun 1998-2004
2.
MTs Malnu Pusat Menes-Pandeglang
Tahun 2004-2007
3.
MA Malnu Pusat Menes-Pandeglang
Tahun 2007-2010
4.
S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Tahun 2010-2015
III.Pengalaman Organisasi 1. Bendahara Umum Osis MTs Malnu Pusat Menes Tahun 2006-2007 2. Anggota Bagian Kesiswaan Osis Ma Malnu Pusat Menes Tahun 20072008 3. Bendahara Umum Osis Ma Malnu Pusat Menes 2008-2009 4. Anggota Departemen Keanggotan HMB (Himpunan Mahasiswa Banten) Tahun 2013-2014 5. Wakil Sekertaris Umum HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Akuntansi periode 2012-2013 6. Sekertaris HMJ Umum (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Akuntansi periode 2013-2014
vi
IV. Latar Belakang Keluarga 1. Ayah
: H. M. Syaripudin
2. Tempat, Tanggal Lahir
: Pandeglang 20 September 1951
3. Ibu
: Hj. Eni Sukani
4. Tempat, Tanggal Lahir
: Pandeglang 4 Juni 1960
5. Alamat
: Kp. Batunungku, RT 003/RW 005, desa sukasari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
vii
THE BUDGET CONTROL AND CHARACTERISTICS OF THE LOCALFINANCIAL STATEMENTS TO THE TRANSPARENCY OF GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS (EMPIRICAL STUDIES COUNTIES AND CITIES IN THE PROVINCE OF BANTEN). By: Nunung Iyoh Sunaziah ABSTRACT This study aims to examine the control of budgets and financial reports the characteristics of transparency in government financial. The respondents in this study is the employees who worked in the office of district and town in the province of Banten on the income and assets financial management area. The employees who become the samples in this study was 52 employees from three counties and three cities in the province of Banten. Method of determination of samples in this study is convenience sampling, while the method of processing data used is multiple regression analysis researcher. The result of this studies usingthe T test showed that budget control has a significant value of 0,02 affect the transparency of the goverments financial statements and the financial reports of the characteristics of the region has a significant value of 0,03 affect the transparency of financial statements of the governments and the budget control and financial reporting area has characteristics influence the simultanoes effect of the transparency goverments financial statements value of F-test is 28,412 with the sig value of 0,000. Keywords: The budget control, the characteristics of the region’s financial statements and the transparency of the governments financial statements.
viii
PENGENDALIAN ANGGARAN DAN KARAKTERISTIK LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH (Studi Empiris Kabupaten atau Kota di Provinsi Banten) Oleh: Nunung Iyoh Sunaziah
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengendalian anggaran dan karakteristik laporan keuangan daerah terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah. Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang bekerja di Kantor Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten pada Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Jumlah pegawai yang menjadi sampel penelitian ini adalah 52 pegawai dari 3 Kabupaten dan 3 Kota di Provinsi Banten. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah convenien sampling, sedangkan metode pengolahan data yang digunakan peneliti adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang menunjukkan uji T bahwa pengendalian anggaran memiliki nilai signifikan sebesar 0,02 berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah dan karakteristik laporan keuangan daerah memiliki nilai signifikan sebesar 0,03 berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah, dan pengendalian anggaran dan karakteristik laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan pada nilai uji F sebesar 28,412 dengan nilai sig 0,000. Kata kunci: Pengendalian Anggaran, Karakteristik Laporan Keuangan Daerah dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah
ix
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segala puji bagi Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengendalian Anggaran dan Karakteristik Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Kabupaten atau Kota di Provinsi Banten)”. Shalawat serta salam senantiasa selalu
tercurah
kepada
junjungan
Nabi
Muhammad
SAW,
p e m i m p i n u m a t yang telah membawa kita ke zaman kebaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, syukur Alhamdulillah penulis hanturkan atas kekuatan Allah SWT yang telah anugerahkan. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 1. Kedua orang tua, ibu HJ. Eni Sukani dan bapak H. M. Syarif yang selalu memberikan kasih sayang, do’a dan perhatian yang tidak dapat tergantikan dengan apapun. Mudah-mudahan dengan skripsi ini dapat menyempurnakan sebagian kebahagiaan mereka. 2. Kakak tersayang Nur aeni dan Sonhaji yang selalu menjadi motivasi dalam menyelesaikan pendidikan tingkat S1 ini. 3. Bapak Dr. Arief Mufraini, LC., MS.i selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 4. Bapak Hepi Prayudiawan, SE., MM., Ak., CA selaku Pelaksana Tugas Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 5. Bapak Prof. Dr, Abdul Hamid, MS selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu, bimbingan dan nasihat yang telah diberikan, serta segala kebaikan dan ketulusan yang telah Bapak berikan kepada penulis. 6. Ibu Ismawati Hariwibowo, SE. MS.i selaku dosen Pembimbing Skripsi II terima kasih atas motivasi, semangat, saran, dan nasihat, serta x
bimbingan
yang
telah
Ibu
berikan,
sehingga
penulis
dapat
menyelesaikan skripsi ini. 7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan
yang bermanfaat bagi penulis selama masa
perkuliahan. 8. Teruntuk Ahmad Munawar Kholil yang tak hentinya selalu memberikan semangat dan dukungannya 9. Untuk teman-teman Akuntansi angkatan 2010 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih untuk semuanya. 10. Untuk sahabatku Tineke Syaraswati, Eriza Herry, Najibatul Labibah, Mastakomah, Denis Fitriana, E. Ima. St. Madihah, Udin, Fadil, Nurul Rahmawati yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi manfaat
bagi
perkembangan
dunia
ini
dapat
memberikan
pendidikan khususnya bidang
penelitian di Indonesia. 11. Untuk Sahabat Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi periode 20132014 yang tak bias saya sebutkan satu persatunya. 12. Sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (KOMFEIS) yang tak bias saya sebutkan satu persatunya
Jakarta, 04 Februari 2015
Nunung Iyoh Sunaziah xi
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL . ....................................................................................
i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .........................................................
ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF ...........................
iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ............................................
iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ....................
v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....................................................................
vi
ABSTRACT ...................................................................................................
viii
ABSTRAK .....................................................................................................
ix
KATA PENGANTAR ...................................................................................
x
DAFTAR ISI ..................................................................................................
xii
DAFTAR TABEL .........................................................................................
xvi
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xviii BAB I
BAB II
PENDAHULUAN ...........................................................................
1
A. Latar Belakang .........................................................................
1
B. Perumusan Masalah ..................................................................
18
C. Tujuan Penelitian .....................................................................
18
D. Manfaat Penelitian ...................................................................
19
TINJAUAN PUSTAKA ..............................................................
21
A. Pengendalian Anggaran ...........................................................
21
1. Pengertian Pengendalian Anggaran .....................................
21
2. Dasar-Dasar Sistem Pengendalian ......................................
22
3. Struktur Pengendalian Manajemen Pemerintah ..................
25
xii
4. Konsep Anggaran Pemerintah .............................................
27
5. Pendekatan Penyusunan Anggaran Pemerintah ...................
29
6. Struktur Anggaran Pemerintah ............................................
31
B. Karakteristik Laporan keuangan Pemerintah ..........................
32
1. Karakteristik Laporan Keuangan ........................................
32
2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Daerah ............
34
C. Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah ..........................
37
D. Laporan Keuangan ...................................................................
45
E. Penelitian Terdahulu ................................................................
47
F. Keterkaitan antara Variabel dan Hipotesis ...............................
50
1. Pengaruh Pengendalian Anggaran dalam Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah............................................
50
2. Karakteristik Laporan Keuangan Daerah dalam Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah .....................
50
3. Pengaruh Pengendalian Anggaran dan Karakteristik Laporan Keuangan Daerah dalam Transparansi Laporan
BAB III
Keuangan Pemerintah .........................................................
51
G. Kerangka Pemikiran ................................................................
52
METODOLOGI PENELITIAN ................................................
54
A. Ruang Lingkup Penelitian .......................................................
54
B. Model Penentuan Sampel dan Populasi .................................
55
C. Metode Pengumpulan Data .....................................................
55
D. Metode Analisa Data ...............................................................
56
xiii
1. Statistik Deskriptif.............................................................
56
2. Uji Kualitas Data ...............................................................
56
3. Uji Asumsi Klasik ............................................................
57
4. Uji Hipotesis......................................................................
60
E. Operasional Variabel Penelitian ..............................................
64
1. Variabel Independen ........................................................
64
2. Variabel Devenden ............................................................
65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................................
71
A. Sekilas Umum Gambaran Objek Penelitian .......................
71
1. Tempat dan Waktu Penelitian ..........................................
71
2. Karakteristik Profil Responden ........................................
73
B. Hasil Uji Instrumen Penelitian ................................................
77
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif .............................................
77
2. Hasil Uji Kualitas Data .....................................................
78
a. Uji Validitas ................................................................
78
b. Uji Reabilitas ...............................................................
80
3. Hasil Uji Asumsi Klasik....................................................
81
a. Hasil Uji Multikolonieritas..........................................
81
b. Hasil Uji Normalitas ...................................................
82
c. Hasil Uji Heterokedasdisitas .......................................
84
4. Hasil Uji Hipotesis ............................................................
86
a. Hasil Pengujian Hipotesis Regresi Berganda ..............
86
b. Hasil Uji Determinasi (Adj R2) ...................................
87
xiv
BAB V
c. Uji Statistik t................................................................
88
d. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) ....................
89
C. Pembahasan ............................................................................
90
PENUTUP ...................................................................................
93
A. Kesimpulan .............................................................................
93
B. Saran .......................................................................................
94
DAFTAR PUSTAKA
xv
DAFTAR TABEL
No 1.1 1.2
Keterangan
Halaman
Jumlah Penduduk Banten
4
Hasil Opini Audit Kabupaten dan Kota Provinsi Banten
5
Tahun 2012 1.3
Hasil Opini Audit Kabupaten dan Kota Provinsi Banten
6
Tahun 2013 2.1
Penelitian Terdahulu
48
3.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian
66
4.1
Gambaran Data Sampel
72
4.2
Total Pengiriman dan Pengembalian Kusioner
73
4.3
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
73
4.4
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan
74
Formal 4.5
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan
75
4.6
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia
76
7.7
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pengalaman
77
Kerja 7.8
Hasil Uji Statistik Deskriptif
77
7.9
Hasil Uji Validitas Pengendalian Anggaran
79
7.10
Hasil Uji Validitas Karakteristik Laporan Keuangan
79
Daerah 7.11
Hasil Uji Validitas Transparansi Laporan Keuangan
80
Pemerintah 7.12
Hasil Uji Reabilitas
81
7.13
Hasil Uji Multikolonieritas
82
7.14
Hasil Uji Normalitas Analisis Statistik
84
4.15
Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser
85
4.16
Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adj R2)
88
xvi
No
Keterangan
Halaman
4.17
Hasil Uji Statistik t
89
4.18
Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)
89
xvii
DAFTAR GAMBAR
No
Keterangan
Halaman
2.1
Kerangka Pemikiran
53
4.1
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot
83
4.2
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram
83
4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan Grafik
85
Scatterplot
xviii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia telah memasuki Era Otonomi Daerah dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menjelaskan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah telah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah membawa perubahan mendasar pada pola hubungan antar pemerintahan dan keuangan antara pusat dan daerah. Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati yaitu tentang pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Seperti diketahui, anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintahan daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Setiap kebijakan publik akan mudah dikomunikasikan dan interaksi antar tingkatan pemerintahan dan antara pemerintah dengan masyarakat akan sangat mudah dilakukan. Perkembangan ICT (Information and Communication Technology) terjadi begitu pesatnya sehingga proses penyampaian data dan
1
informasi keseluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dapat dilakukan dengan cepat. Selain itu, era globalisasi yang terus bergulir saat ini menuntut pemerintah untuk dapat meningkatkan kemampuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi sehingga mampu bersaing dengan negara lain. Respon terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini harus segera diberikan mengingat kualitas kehidupan manusia yang semakin meningkat. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia sebagai sumber daya dalam menyelenggarakan suatu peningkatan di daerah perlu didukung dengan sistem pengelolaan keuangan yang cepat, tepat, dan akurat. Pembaharuan peraturan
tentang
pengelolaan
keuangan
daerah
ditandai
dengan
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ditindaklanjuti dengan adanya petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dengan disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan pada akhir tahun 2007 juga telah mengeluarkan Peraturan pada Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Sistem ini berbasis pada jaringan komputer, yang mampu
2
menghubungkan dan mampu menangani konsolidasi data antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), sehingga data di Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan baik. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Menurut radar Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) News bahwa Provinsi Banten merupakan daerah otonom yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Sebelum menjadi provinsi, Banten juga merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 18 Juli 1999 diadakan deklarasi rakyat Banten dialun-alun Serang kemudian Badan Pekerja Komite Panitia Provinsi Banten menyusun pedoman Dasar serta Rencana Kerja dan Rekomendasi dan Komite Pembentukan Provinsi Banten, Jumlah penduduk provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 1.1
3
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Banten
Kabupaten atau Kota Kabupaten Pandeglang Kanupaten Lebak Kabupaten Tangerang Kabupaten Serang Kota Tangerang Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangerang Selatan Banten Sumber: BPS Banten 2013
2010 1.149.610 1.204.095 2.834.376 1.402.818 1.798.601 374.559 557.785
2011 1.172.179 1.228.884 2.960.474 1.434.137 1.869.791 385.720 598.407
2012 1.181.430 1.239.660 3.050.929 1.448.964 1.918.556 392.341 611.897
2013 1.183.006 1.247.906 3.157.780 1.450.894 1.952.396 398.304 618.802
1.290.322 1.355.926 10.632.166 11.005.518
1.405.170 11.248.947
1.443.403 11.452.491
Fenomena isu yang akan diteliti yaitu kabupaten dan kota di Provinsi Banten yaitu mengenai opini laporan keuangan di 4 pemda yang memiliki opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Tahun 2012 dan 2013. Berdasarkan data yang diperoleh Teguh Mahardika pada Senin, 27 Mei 2013 − 17:22 WIB melalui Sindonews.com menyatakan bahwa di Provinsi Banten 4 Daerah yang belum mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pengelolaan keuangan di empat kabupaten/kota, yang ada di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, Pendeglang, Serang, Kota Tangerang, Cilegon, dan Serang masih menunjukan kelemahan. Dari Laporan hasil pemeriksaan keuangan pada tahun 2012 lalu, hanya dua daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten I Nyoman Wara mengatakan, untuk yang mendapatkan opini WTP yaitu Kota Tangerang sedangkan untuk Kabupaten Serang mendapatkan WTP dengan paragraf penjelas.
4
“Kabupaten Lebak, Pendeglang, Kota Cilegon dan Kota Serang, memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” terang I Nyoman Wara, usai menyerahkan LHP BPK kepada enam kabupaten/kota, di Kantor BPK Perwakilan Banten, Senin (27/5/2013). Pada tanggal 27 Mei 2013 I Nyoman mengatakan, walaupun belum ada kenaikan opini bagi yang mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun secara umum sudah banyak peningkatan atas kualitas laporan keuangan. Hal ini terlihat dari berkurangnya permasalahan–permasalahan yang menjadi pengecualian dan sisanya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelas. Dalam rinciannya dapat dilihat pada tabel 1.2 Tabel 2.1 Hasil Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Banten Tahun 2012 No 1
Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Kabupaten Serang
2 Kabupaten Tangerang 3 Kabupaten Pandeglang 4 Kabupaten Lebak 5 Kota Serang 6 Kota Cilegon 7 Kota Tangrang 8 Kota Tangrang Selatan Sumber: BPK RI 2013
Hasil Opini Badan Pemeriksaan Keuangan Tahun 2012 WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan paragraf penjelas. WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) WDP (Wajar dengan Pengecualian) WDP (Wajar dengan Pengecualian) WDP (Wajar dengan Pengecualian) WDP (Wajar dengan Pengecualian) WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
Pada tanggal 01/06/2014 – 15:04 di Serang bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Kepala Perwakilan Provinsi Banten, Efdinal, S.E., M.M., yang didampingi oleh Kepala Sub Auditorat, Faisal Hendra, S.E., M.M., Ak., Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs. Suwito, M.M., beserta Ketua Tim Senior Pemeriksa, Priyono, S.E., Ak., Puspitaningtyas, S.E., MSE.,
5
M.Ec., Ak., dan Sutrisno, S.H., menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan enam entitas pemeriksaan, yaitu Pemerintah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan untuk Tahun Anggaran 2013. Adapun hasil dari pemeriksaan BPK RI dapat dilihat pada tabel 1.3 Tabel 2.2 Hasil Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Banten Tahun 2013 No 1
Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Kabupaten Serang
2 Kabupaten Tangerang 3 Kabupaten Pandeglang 4 Kabupaten Lebak 5 Kota Serang 6 Kota Cilegon 7 Kota Tangrang 8 Kota Tangrang Selatan Sumber: BPK RI 2014
Hasil Opini Badan Pemeriksaan Keuangan Tahun 2013 WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan paragraf penjelas. WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) WDP (Wajar dengan Pengecualian) WDP (Wajar dengan Pengecualian) WDP (Wajar dengan Pengecualian) WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) WDP (Wajardengan Pengecualian)
Masyarakat selaku stakeholder dari pemerintah daerah memiliki hak untuk mengetahui penganggaran daerah, bagaimana suatu anggaran direncanakan dan bagaimana suatu anggaran dilaksanakan. Dengan cara ini, publik akan mampu mengukur kinerja dari anggaran daerah. Untuk tetap dapat menjaga tujuan ini, pelaporan anggaran seharusnya dipublikasikan, dengan didasarkan pada prinsip objektivitas, konsisitensi, materialitas, serta pengungkapan (Ramba, 2008) Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 6
Pusat dan Pemerintah Daerah berdampak pada terjadinya pelimpahan kewenangan yang semakin luas dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah serta memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Kemudian dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah akan timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan susbistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Tuntutan transparansi dalam sistem Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dapat diartikan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang – undangan (SAP,2005).
7
Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan (SAP 2005) dari semua pengertian diatas dapat simpulkan agar pengelolaan keuangan daerah efketif, efisien, transparan dan akuntabel maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan yang sesuai dengan peraturan perudang-undangan. Gagasan perlunya standar akuntansi pemerintahan sebenarnya sudah lama ada, namun baru pada sebatas wacana. Seiring dengan berkembangnya akuntansi di sektor komersil yang dipelopori dengan dikeluarkannya Standar Akuntansi Keuangan oleh IAI (1994), kebutuhan standar akuntansi pemerintahan kembali menguat. Oleh karena itu Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN), Departemen Keuangan mulai mengembangkan standar akuntansi. Bergulirnya era reformasi memberikan sinyal yang kuat akan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satunya adalah PP 105/2000 yang secara eksplisit menyebutkan perlunya standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Tahun 2002 Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertugas menyusun konsep standar akuntansi
8
pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam KMK 308/KMK.012/2002. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan, dan standar tersebut disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, bahkan mengamanatkan pembentukan komite yang bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan dengan keputusan presiden. Dalam penyusunan standar harus melalui langkah-langkah tertentu termasuk dengar pendapat (hearing), dan meminta pertimbangan mengenai substansi kepada BPK sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel, maka perlu penerapan akuntansi berbasis akrual yang merupakan best practicedi dunia internasional. Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten ini diharapkan dapat menjadi alat bantu untuk mengatur keuangan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya untuk menganalisa strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten dan Kota
9
serta menunjukkan keuangan daerah yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sehingga akan melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang kondusif di Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, merupakan subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk diberi informasi, didengar aspirasinya dan diberi penjelasan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang merupakan institusi pemerintahan yang menggunakan dana yang berasal dari APBN maupun APBD. Oleh karena itu, sangat rentan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) diharapkan akan mampu menciptakan tata pemerintahan yang baik di Kabupaten dan Kota terutama di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, baik dari segi partisipasi, peraturan, transparansi, ketangggapan, adanya keputusan bersama, keadilan, efektif dan efisiensi. Dalam hal ini Kabupaten Pandeglang dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah, menerbitkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 7 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang, yang di dalamnya menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Penyelenggaraan
10
pengelolaan keuangan pemerintah daerah kabupaten pandeglang diwujudkan dalam suatu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah guna menjawab kebutuhan informasi keuangan bagi stakeholder, pihak-pihak yang terkait pengelolaan keuangan daerah maupun masyarakat. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dikembangkan dengan basis teknologi informasi, didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan referensi, dalam proses komunikasi informasi keuangan daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Pandeglang menyajikan informasi keuangan daerah. Data keuangan yang utama terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah,
Data
Penatausahaan
Keuangan
Daerah
(DPKD),
Pengakuntansian Keuangan Daerah serta Data Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dengan diterapkannya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan dapat memberikan informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan serta acuntable. Menurut Qizink Pemerintahan Kabupaten Serang salah satu dari Kabupaten Provinsi Banten menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2012 pada rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Serang, Senin (17/6) siang. Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, sesuai UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah menyampaikan raperda berupa laporan keuangan pemerintah daerah paling lambat enam bulan setelah tahun
11
anggaran berakhir (Laporan ini disampaikan setelah sebelumnya diaudit oleh BPK RI). Menurut Tatu, pada 27 Mei 2013 lalu sudah disampaikan hasil audit BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Serang tahun 2012. Hasilnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Ini merupakan penghargaan apalagi kita bisa memperoleh dua kali berturutturut. Saya apresiasi kepada semua yang ikut membantu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di Indonesia, permasalahan akuntabilitas publik menjadi sangat penting sejak dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu sejak Januari 2001. Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan good governance, yaitu kepemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta penegakan hukum. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Misi utama dari kedua undang - undang ini adalah desentralisasi fiskal yaitu pemberian wewenang penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber daya yang ada di daerah masing-masing, dan pemberian wewenang ini harus diikuti dengan balance of power (kekuatan penyeimbang) dari anggota legislatif sebagai social control dalam melakukan pengawasan terhadap
12
pelaksanaan anggaran, yang diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil- hasil pembangunan di seluruh daerah dan memperbaiki alokasi sumber daya produktif. Besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. World Bank (Bank Dunia) mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan tatanan hukum dan politik yang jelas bagi tumbuhnya aktivitas usaha dalam Renyowijoyo (2010). Berdasarkan definisi tersebut United Nations Development Programe (UNDP) yang dipercaya suatu badan bentukan perserikatan bangsa-bangsa untuk pengembangan jaringan global atau eksekutif papan majlis umum PBB mengemukakan bahwa karakteristik prinsip-prinsip good governance yang saling terkait yaitu: partisipasi, taat hukum, transparansi, responsive, berorintasi pada kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan visi stratejik (Adisasmita, 2011).
13
Sukhemi (2010) mengatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan negara tidak lepas dari masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Badjuri, dkk. (2009), mengatakan bahwa tujuan diberlakukannya PP No.24 tahun 2005 adalah agar laporan keuangan lebih accountable dan berkualitas. Sedangkan, Aliyah, dkk. (2012) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bermanfaat dalam pengertian dapat mendukung pengambilan keputusan dan
dapat
dipahami oleh para pemakai (Huang dkk., 1999 dalam Xu dkk., 2003). Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam PP No. 24 tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Galuh, 2010). Penyusunan
laporan
keuangan
adalah
suatu
bentuk
kebutuhan
transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (openness) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Mardiasmo 2006 dalam Indah Windrastuti, Rahardjo Adisasmita, R.A. Damayanti 2013) .
14
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat terhadap
penyelenggaraan
kepercayaan
masyarakat
pemerintah terhadap
daerah,
pemerintah,
meningkatkan meningkatnya
nilai jumlah
masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Sedarmayanti, 2007). Konsep transparansi adalah setiap program dan kegiatan pemerintah terbuka untuk umum dan secara mudah dapat di akses oleh berbagai unsur yang memiliki perhatian, sehingga meningkatkan partisipasi mereka untuk ikut mengontrol (check and balance) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Bahrullah Akbar, 2013). Otonomi daerah tersebut berdampak pada berbagai aspek, baik aspek politik, hukum, dan sosial, maupun aspek akuntansi dan manajemen keuangan daerah. Reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah kemudian banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik (Sukhemi, 2010). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan menyebutkan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara
15
pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Sumarlin (2004) dalam Sukhemi (2010) mengatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggara negara tak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Keuangan Negara, karena aspek keuangan negara menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan bangsa, baik dari segi sifat, jumlah maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian bangsa. Hal inilah juga yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Laporan keuangan dimaksud dapat meningkat kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Pemenuhan tujuan dan laporan keuangan akan bermanfaat dan dapat memenuhi tujuannya jika memenuhi empat karakteristik
kualitatif
laporan
keuangan
yaitu
:
dapat
dipahami
(understandability), relevan (relevance), andal (reliability), dan dapat dibandingkan (comparability). Informasi dapat dipahami bilamana pengguna dapat memahami laporan keuangan yang disajikan (Nazier, 2006). Menurut Indah Windrastuti (2013) bahwa Karekteristik laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akutabilitas. Transparansi
memunyai
pengaruh
positif
dan
signifikan
terhadap
akuntabilitas laporan keuangan, berarti transparansi mendukung akuntabilitas
16
laporan keuangan dan menurut Lince Bulutoding (2011) menyatakan Pengendalian Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap good governance. Ada beberapa variabel yang berbeda seperti Sukhaemi menggunakan variabel Tingkat Pengungkapan dan Kualitas kerja terhadap transparansi keuangan daerah sedangkan untuk populasi ia menggunakan stakeholder laporan keuangan pemerintah antara lain anggota DPRD, guru/dosen, pembayar pajak/masyarakat umum dan LSM di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan peniliti ini
menggunakan Variabel Pengendalian
Anggaran seperti Lince Bulutoding dan Karakteristik Laporan Keuangan Daerah seperti Indah Windrastuti terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah
seperti Sukhaemi, Lince Bulutoding dan Indah Windrastuti
sedangkan populasinya di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Banten yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan latar belakang diatas, begitu penting transparansi laporan keuangan terhadap kebutuhan dan sebagai informasi. Dalam sebuah laporan keuangan harus mampu memenuhi karekteristik laporan keuangan sesuai dengna standar yang ditentukan yang di dukung oleh pengendalian anggaran sehingga pemerintahan kabupaten dan kota mampu menyajikan sebuah laporan keuangan yang baik yang mampu ditransparansikan kepada masyarakat umum atau sebuah transparansi ini tidak membutuhkan adanya laporan keuangan yang memenuhi karakteristik serta pengendaian anggaran
17
sebagai alat bantu untuk menyelasikan sebuah laporan keuangan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh pengendalian anggaran dan karakteristik laporan keuangan daerah terhadap transparansi laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian dari latar belakang maka penulis mencoba meneliti dengan judul ”Pengaruh Pengendalian Anggaran dan Karakteristik Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Banten)”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang hendak diteliti yaitu sebagai berikut: 1. Apakah
pengendalian anggaran berpengaruh secara parsial terhadap
transparansi laporan keuangan pemerintah? 2. Apakah penerapan karakteristik laporan keuangan berpengaruh secara parsial terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah? 3. Apakah pengendalian anggaran dan karakteristik laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah?
18
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut: 1. Untuk menganalisis pengaruh variabel pengendalian anggaran dan karekteristik laporan keuangan daerah
yang diterapkan
terhadap
transparansi keuangan pemerintah 2. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian anggaran dan karakteristik laporan keuangan terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah 3. Untuk menganalisi apakah pengendalian anggaran dan karakteristik laporan keuangan daerah berpengaruh besar transparansi laporan keuangan pemerintah
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya: 1. Kontribusi Teoritis Menambah literatur dan acuan penelitian pada bidang laporan keuangan, terutama untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai karakteristik laporan keuangan dan pengendalian anggaran terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah 2. Kontribusi Praktis a. Pemerintah Sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah ataupun pusat dalam mengevaluasi kebijakan terhadap laporan keuangan yang dikelola agar
19
lebih memperhatikan kepatuhan terhadap karekteristik laporan keuangan serta pengendalian anggaran yang tepat. b. Masyarakat Sebagai Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah guna menjawab kebutuhan informasi keuangan bagi stakeholder, pihakpihak yang terkait pengelolaan keuangan daerah maupun masyarakat serta ketepatan dalam penggunaan anggaran c. Peneliti Memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyeselaraskan ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan, mengembangkan pengetahuan penulis di bidang informasi penyusunan laporan keuangan daerah yang memenuhi karakteristik laporan keuangan daerah dengan adanya pengendalian anggaran serta terciptanya transparansi pada laporan keuangan daerah.
20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengendalian Anggaran 1. Pengertian Peengendalian Anggaran Menurut Hansen & Mowen Management Accounting (3nd Ed. Cincinnati, Ohio: South-Westerm Publishing Co. 1995) dalam Lince Bulutoding (2011) Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan
oleh
eksekutif
(pemerintah
daerah)
untuk
menjamin
dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai serta proses penetapan standar, dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya, dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan anggaran menurut Freeman (2003) anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sector public untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki pada kebutuhan-kebutuhan tidak terbatas. Pengertian ini dapat mengungkapkan peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi public. Organisasi sector public tentunya ingin memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat, tetapi seringkali keinginan tersebut terhambat oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki, sudah jelas bahwa fungsi dan peran anggaran ini sangatlah penting.
21
Pengendalian (controling) yang dilakukan oleh pemerintah, akan mencegah defisit anggaran sehingga tujuan serta sasaran anggaran dapat tercapai. Pencapaian tujuan dan sasaran akan bermanfaat untuk kepentingan rakyat dan akan berpengaruh positif signifikan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Anggaran juga suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dinyatakan dalam satuan uang, untuk perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Dilihat dari beberapa pengertian diatas sangat jelas bahwa pengendalian intern merupakan pengendalian kegiatan (operasional) yang dilakukan pimpinan untuk mencapai tujuan secara efisien, yang terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian intern yang digunakan dalam sebuah entitas merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas tersebut. 2. Dasar-dasar Sistem Pengendalian Cita-cita pemerintah daerah adalah bahwa tidak ada mata anggaran tidak direalisasi, alokasi anggaran tepat waktu, efektif dan efisien, laporan realisasi anggaran cacat atau temuan Badan Pengawasan Keuangan (BPK), dan Laporan Keuangan siap saji tepat waktu, Laporan Keuangan siap audit dan dipastikan memeroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK). Sebagian telah mampu
22
merealisasi impian itu, dan jumlahnya bertambah banyak. Dasar umum pengendalian adalah tujuan pendirian, sasaran tahunan, dan entitas pemerintah. Semua jenis organisasi kepemerintahan, misalnya pendirian sebuah Pemda baru, pasti mempunyai maksud pendirian organisasi, yang kemudian menjadi tujuan organisasi yang tak mungkin dicapai oleh Pemda lama sebelum pemekaran. Tujuan tersebut memerlukan strategi, program, dan aktivitas utama. Lalu, pelaksanaan strategi, program, dan aktivitas untuk mencapai tujuan membutuhkan pengendalian manajemen, agar tujuan tercapai secara ekonomis, efektif, dan efisien. Pengendalian manajemen kepemerintahan meliputi beberapa aktivitas yaitu: a. perencanaan, b. koordinasi, misalnya program bantuan sosial dan Pemda c. komunikasi, misalnya telaah RAPBN oleh Kementerian Keuangan, pelaporan laporan kinerja d. pengambilan keputusan, misalnya pilihan pelaksana proyek, alokasi dana saat bencana alam e. motivasi, misalnya preferensi atau pengutamaan bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemda yang berhasil memeroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan(BPK) lebih dahulu f. pengendalian g. penilaian kinerja entitas tersebut, misalnya laporan kinerja lain. Apabila
23
salah satu aktivitas pengendalian manajemen tersebut di atas tidak memadai, maka tujuan berisiko tak tercapai atau tercapai kebetulan dengan susah payah, berdarah-darah dan penuh pemborosan. Adapun sistem pengendalian manajemen kepemerintahan dapat didukung oleh beberapa faktor yaitu: a. Struktur organisasi yang mengakomodasi sistem pengendalian b. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) c. Lingkungan pendukung dan penyubur sistem pengendalian. Sebagai misal, terdapat struktur sistem pengendalian manajemen terfokus pada unit organisasi, sub-unit organisasi, satuan kerja dan/atau pusat tanggung jawab yang lain. Pusat
pertanggungjawaban
adalah
basis
utama
perencanaan,
koordinasi, komunikasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian, dan penilaian kinerja. Sebagai misal, tanggung jawab seorang Bupati sebuah Pemda dipecah lagi menjadi pusat pertanggungjawaban lebih kecil berupa beberapa satker atau dinas, dinas lalu dipecah lagi menjadi beberapa sub-dinas hingga tingkatan pelaksana program atau layanan publik tertentu. Manajer pusat pertanggungjawaban adalah Bupati sebagai pemegang anggaran (budget holder) dan sumber daya pemdanya yang lain seperti Sumber Daya Manusia (SDM), sarana fisik Kabupaten, sistem Kabupaten, dan berbagai input lain. Bupati bertanggung jawab mencapai target APBD, tujuan Pemda, sasaran dengan tolok-ukur kualitas, kuantitas, kepatuhan jadual tiap
24
program, proyek, dan kegiatan pemdanya. DPRD bersama Bupati sebagai CEO Pemda, membangun tolok ukur keberhasilan manajemen Pemdanya masing-masing. Raihan kabupaten di bawah tolok ukur terkatagori sebagai kegagalan kabupaten mencapai tujuan organisasi, penjelasan sebab kegagalan dihadapan DPRD adalah bentuk pertanggungjawaban lazim. 3. Struktur Pengendalian Manajemen Pemerintahan Sistem pengendalian manajemen terfokus pada unit organisasi dan atau pusat
tanggung
jawab.
Pusat
pertanggungjawaban
adalah
basis
perencanaan, koordinasi, komunikasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian, dan penilaian kinerja. Tujuan pembentukan pusat-tanggung jawab adalah membentuk basis satuan/unit perencanaan, koordinasi, komunikasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian, dan penilaian kinerja, serta membentuk basis pemetaan piramida sub-tujuan dan berpuncak pada tujuan Pemda, menjadi sarana pembangunan keharmonisan berbagai sasaran (goal-congruence, critical path, bottle neck), dan sarana dasar kerjasama antar berbagai pusatpusat tanggung jawab, menjadi sarana delegasi wewenang. Pusat tanggung jawab adalah pusat masalah dan pusat keputusan, mendorong
kemandirian,
pertandingan
kinerja
antar
tiap
pusat
tanggungjawab, mendorong komitmen, membangkitkan greget, kreativitas dan inovasi terobosan kinerja. Pengendalian anggaran meliputi hal hal sebagai berikut: a.
Pengukuran layanan atau output versus target layanan atau tolok ukur
25
output b. Rupiah realisasi mata anggaran versus anggaran c. Penjelasan dan pertanggungjawaban penyimpangan keduanya. Pengendalian anggaran berbagai sub-organisasi digabungkan menjadi pengendalian organisasi di atasnya, (berjenjang ke atas) secara terusmenerus sampai tergabung menjadi pertanggungjawaban Presiden kepada DPR atau pertanggungjawaban Gubernur/Bupati/Walikota kepada DPRD. Karena itu atasan bertanggung jawab atas kinerja realisasi anggaran bawahan langsung, menanyai/memeriksa suborganisasi secara terus menerus (dan memberi pengarahan) sepanjang tahun anggaran. Suatu suborganisasi tak mampu mencapai subsasarannya mungkin berpengaruh pada kinerja suborganisasi yang lain, secara langsung atau tidak langsung. Dampak berantai atau dampak domino gagal-raihan subsub organisasi selalu dipantau atasan sebagai pusat tanggung-jawab. Proses penggunaan anggaran menciptakan kinerja organisasi tersebut. Anggaran adalah alokasi-uang-terotorisasi bertujuan kinerja tertentu, proses alokasi memenuhi kaidah ekonomis, efektivitas, dan efisiensi anggaran akan selalu menghasilkan output atau hasil lebih baik dari tahun ke tahun. Karena itulah, Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan pemborosan diperangi sepanjang proses perencanaan dan pengeluaran anggaran. Alokasi sempurna pada saat pengeluaran anggaran diterima 100% oleh pihak terakhir penerima dan pemanfaat anggaran, misalnya raskin,
26
BOS, hibah, dan bantuan sosial. Tanpa basis atau bukti empiris, kebocoran anggaran akibat rente-ekonomi sepanjang prosedur dan aliran anggaran, dirasakan oleh sebagian orang, masih amat besar. Proses alokasi anggaran penuh kebocoran merupakan tema sentral GCG birokrasi, sistem pengendalian berupaya memberi solusi. Inilah inti masalah pengendalian birokrasi. Aspek terpenting sistem pengendalian manajemen adalah sistem informasi manajemen, khususnya sistem pelaporan fakta/kebenaran-tepat waktu akan alokasi, penerima alokasi, penggunaan alokasi,
hasil/output/outcome/impact alokasi
anggaran.
Rancangan membangun sistem pengendalian manajemen mencegah rekayasa laporan, penundaan pelaporan, untuk menutupi rekayasa lapangan (misalnya BOS, raskin, subsidi diterima oleh pihak yang berkecukupan ekonomi). 4. Konsep Anggaran Pemerintah Menurut Freeman (2003), anggaran adalah sebuh proses yang dilakukan oleh organisasi sector public untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki pada kebutuhan-kebutuhan tidak terbatas. Pengertian ini dapat mengungkapkan peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi sektor publik tentunya ingin memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat, tetapi seringkali keinginan tersebut terhambat oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki, sudah jelas bahwa fungsi dan peran anggaran ini sangatlah penting. Anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi
27
kerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Pembuatan anggaran dalam pemerintahan, merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan, berbeda dengan penyusunan anggaran diperusahaan suwasta yang muatan politisnya relative lebih kecil. Dalam ruang lingkup akuntansi, anggaran berada dalam lingkungan akuntansi manajemen. Beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sector public adalah: a. Anggaran sebagai alat perencanaan yaitu dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan kearah mana kebijakan akan dibuat. b. Anggaran sebagai alat pengebdalian yaitu dengan adanya anggaran ini, sector public dapat menghindari adanya pengeluaran yang lebih besar (overspending) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (misspending). c. Anggaran sebagai alat kebijakan yaitu melalui anggaran, organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. d. Anggaran sebagai alat politik yaitu adanya komitmen dalam pengelolaan dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan dapat dilihat melalui anggaran. e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
itu melalui
dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian, unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa
28
yang harus dilakukan oleh setiap divisinya. f. Anggaran sebagai alat penilaian kerja yaitu sebagai ukuran atau patokan apakah suatu unit kerja telah memenuhi target, baik terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efesiensi biaya. g. Anggaran sebagai alat motivasi yaitu anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. 5. Pendekatan Penyusunan Anggaran Pemerintah Ada beberapa pendekatan dalam pembuatan anggaran, diantaranya yaitu: a. Pendekatan Tradisional Pendekatan ini disebut juga pendekatan tradisional karena pada awal perkembangannya, anggaran dapat ditampilkan berdasarkan urutan pos belanja. Tedapat dua ciri dalam pendekatan ini yaitu: 1)
Anggaran tradisional menampilkan anggaran dalam presepektif sifat dasar (nature) dari sebuah pengeluaran atau belanja.
2)
Penggunaan konsep inkrementalisme, yaitu jumlah anggaran tahun tertentu dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan tertentu. Pendekatan ini bertujuan mengendalikan pengeluaran kas dengan
lebih baik. Angka-angka yang tertera dalam dokumen anggaran tersebut menunjukan plafon anggaran batas atas yang boleh dilewati oleh polres
29
damai dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. b. Pendekatan Kinerja Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khusunya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. c. Pendekatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran terpadu Pendekatan ini dikembangkan untuk mengatasi kelemahan pada system penganggaran tradisional dan juga penganggaran kinerja. Pengaggran tradisional diraskan menerbitkan pada control belanja namun terlalu sedikit perhatian pada kualitas kerja sedangkan penganggaran kinerja yang
diharapkan
mampu
mengatasi
berbagai
kelemahan
dari
penganggaran tradisional ternyata juga memiliki kelemahan tersendiri. Penganggaran kinerja berhasil melakukan pengukuran kinerja yang efektif pada aspek-aspek kualitatif secara efektif, namun masih terisolasi pada program atau kegiatan tahunan pemerintah yang dibuat pada saat itu. Oleh karena itu meskipun ada perhatian pada hasil, anggarankinerja dikatakan belum berhasil menghubungkan antara hasil dengan proses
perencanaan
(tujuan dan sasaran)
yang telah
direncanakan di awal, yang biasanya dibuat secara simulthan. d. Pendekatan Anggaran Berbasis Nol Pendekatan pembatan anggaran ini adalah bahwa setiap aktivitas atau program yang telah diadakan ditahun-tahun sebelumnya tidak secara
30
otomatis dapat dilanjutkan. Setiap aktivitas harus dievaluasi setiap tahun untuk menentukan apakah aktivitas itu akan diadakan tahun ini dengan melihat kontribusi yang diberikannya kepada tujuan organisasi. Proses dari anggaran berbasis nol yaitu: 1) Membagi-bagi program dan kegiatan dalam unit-unit keputusan yaitu program, aktivitas, atau unit organisasi ditingkat yang rendah. 2) Dasar untuk pembagian adalah aktivitas secara spesifik, jasa spesifik yang diberikan, sub unit organisasi, atau aktivitas alternative yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari program. 3) Memilih cara terbaik untuk menyediakan jasa dengan berdasarkan analisis lain (menggunakan pertimbangan politis) 4) Menentukan pilihan atas beberapa unit organisasi sehingga didapet keputusan tentang berapa banyak jasa yang akan disediakan (sama dengan tahun lalu, ditambah atau dikurangi). 6. Struktur Anggaran Pemerintah Secara umum, anggaran pemerintah dapat disusun menjadi dua yaitu: a. Klasifikasi ekonomi
dibuat berdasarkan jenis-jenis belanja yang
dikeluarkan pemerintah dalam rangka pelayanan public yang meliputi: 1) Kompensasi untuk pegawai 2) Belanja barang dan jasa 3) Penggunaan asset tetap 4) Bunga 5) Subsidi
31
6) Hibah 7) Tunjangan social 8) Belanja lain-lain b. Klasifikasi fungsional menyediakan informasi berdasarkan tujuan atas fungsi yang dijalankan oleh pemerintah. Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi meliputi sebagai berikut: 1) Pelayanan umum 2) Pertahanan 3) Ketertiban umum 4) Ekonomi 5) Lingkungan hidup 6) Perumahan dan fasilitas masyarakat 7) Kesehatan 8) Parawisata, budaya dan agamaPendidikan 9) Jaminan sosial
B. Karakteristik Laporan Keuangan 1. Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten pada dasarnya dalam penyajiannya masih mengalami kendala-kendala atau masalah-masalah ini dibuktikan pada pembentukan opini tidak memberikan pendapat (disclaimer) hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah terkadang akan mengubah lebih baik agar mendapat opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) yang menunjukkan peningkatan opini
32
dikarenakan pemerintah kabupaten telah melakukan pembenahan terhadap kelemahan dan ketidakpatuhan dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan karakteristik laporan keuangan yang berpengaruh terhadap kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (BPK-RI, 2012). Reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah terus bergulir yang ditandai dengan keluarnya PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari PP yang mendahuluinya (PP No. 105 Tahun 2000). Hal ini merupakan upaya sinkronisasi menyusul keluarnya paket undang-undang pengelolaan keuangan negara (UU 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2004) dan revisi paket undangundang otonomi daerah (UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004) serta PP No 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 17 tahun 2003, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang harus disampaikan tepat waktu, dan disusun sesuai dengan PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (2014) menyatakan ada
33
empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu: a. Dapat dipahami. b. Relevan. c. Keandalan. d. Dapat diperbandingkan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Bastian (2006), keempat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, terdiri atas relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. 2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Daerah Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ke empat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu: 1. Relevan yaitu laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan
34
pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan itu seperti: 1) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) yaitu informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. 2) Memiliki manfaat prediktif (predictive value) yaitu informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 3) Tepat waktu yaitu informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. 4) Lengkap yaitu informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat
mempengaruhi
pengambilan
keputusan
dengan
memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 2. Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi
35
jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut: 1) Penyajian Jujur 2) Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 3) Dapat Diverifikasi (verifiability) 4) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. 5) Netralitas 6) Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 7) Dapat dibandingkan 8) Dapat dipahami. 3. Dapat dibandingkan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.
36
Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 4. Dapat difahami maksudnya adalah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
C. Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip Transparansi memiliki dua aspek yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Menurut Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012) Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
37
dijelaskan bahwa asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut: 1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan,efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. 2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 4. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. 5. Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. 6. Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. 7. Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan
38
mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah. 8. Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan
kewajiban
seseorang
untuk
mempertanggungjawabkan
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 9. Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif. 10. Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. 11. Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai perkiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya.
Pada saat ini, Pemerintah sudah mempunyai Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP) yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan (PP No. 71 Tahun 2010).
39
Menurut Sri Wisnu (2007) presepsi adanya transparansi pada laporan keuangan dipengaruhi oleh kriteria-kriteria sebagai berikut: 1. Pemda
mempunyai
sistem
informasi
keuangan
daerah
yang
memungkinkan laporan keuangannya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, misalnya melalui internet. 2. Pertanggungjawaban laporan keuangan oleh kepala daerah kepada DPRD akhir tahun bersifat terbuka untuk masyarakat umum. 3. Laporan
keuangan
pemda
tidak
sekedar
dapat
diakses
(diketahui/diperoleh) oleh DPRD dan auditor, tetapi juga oleh masyarakat luas. 4. Laporan keuangan yang telah diperiksa (diaudit) oleh BPK diumumkan / dipublikasikan di media masa. 5. Selain DPRD dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda), masyarakat mempunyai hak (pada tingkat tertentu) untuk mengetahui hasil pemeriksaan (audit) laporan keuangan yang telah diperiksa (auditor) independent. 6. Hasil kinerja keuangan dan non keuangan pemerintah daerah selama periode tersebut tersedia untuk umum. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimengerti. Menurut Sedarmayanti (2007:38) dalam Diana Sari (2012) transparansi
40
adalah tata kelola pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Transparansi adalah bahwa individu, kelompok, atau organisasi dalam hubungan akuntabilitas diarahkan tanpa adanya kebohongan atau motivasi yang tersembunyi, dan bahwa seluruh informasi kinerja lengkap dan tidak memiliki tujuan menghilangkan data yang berhubungan dengan masalah tertentu (Mohamad Mahsun 2009:92). Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai (Bapenas 2003:18). Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti itu, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja. Keterbukaan dan transparansi juga dalam arti masyarakat atau sesama aparatur pemerintah dapat mengetahui atau dilibatkan dalam perumusan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan. Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam PP No. 24 tahun 2005,
41
berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dalam Galuh (2010). Penyusunan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (openness) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memeroleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat terhadap
penyelenggaraan
kepercayaan
masyarakat
pemerintah terhadap
daerah,
pemerintah,
meningkatkan meningkatnya
nilai jumlah
masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Sedarmayanti, 2007) Konsep transparansi adalah setiap program dan kegiatan pemerintah terbuka untuk umum dan secara mudah dapat di akses oleh berbagai unsur yang memiliki perhatian, sehingga meningkatkan partisipasi mereka untuk ikut mengontrol (check and balance) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Bahrullah Akbar, 2013) Gagasan perlunya standar akuntansi pemerintahan sebenarnya sudah lama ada, namun baru pada sebatas wacana. Seiring dengan berkembangnya akuntansi di sector komersil yang dipelopori dengan dikeluarkannya Standar Akuntansi Keuangan oleh IAI mulai dari Tahun 1994 kebutuhan standar akuntansi pemerintahan kembali menguat. Oleh karena itu Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN), Departemen Keuangan mulai mengembangkan standar akuntansi.
42
Bergulirnya era reformasi memberikan sinyal yang kuat akan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satunya adalah PP 105/2000 yang secara eksplisit menyebutkan perlunya standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Tahun 2002 Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertugas menyusun konsep standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam KMK 308/KMK.012/2002. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan, dan standar tersebut disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, bahkan mengamanatkan pembentukan komite yang bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan dengan keputusan presiden. Dalam penyusunan standar harus melalui langkah-langkah tertentu termasuk dengar pendapat (hearing), dan meminta pertimbangan mengenai substansi kepada BPK sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel, maka perlu penerapan akuntansi berbasis akrual yang merupakan
43
best practicedi dunia internasional. Pengantar ini menguraikan lebih lanjut tentang latar belakang, kedudukan dan peran serta tugas Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), berikut penjelasan lingkup proses penyusunan SAP berbasis akrual untuk selanjutnya disebut SAP (Berbasis Akrual) dan pentingnya isi pokok, perbedaan mendasar antara SAP Berbasis Akrual dengan SAP berbasis kas menuju akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 (untuk selanjutnya disebut SAP Berbasis Kas Menuju Akrual), dan implementasi SAP Berbasis Akrual. Isi dari pengantar ini dapat digunakan sebagai referensi untuk memahami dan menerapkan SAP Berbasis Akrual. SAP yang Berlaku di Indonesia yaitu: a. Pada tanggal 13 Juni 2005 Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan b. Pada tahun 2010 diterbitkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga sejak saat itu PP No. 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. PP No. 71 Tahun 2010 mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual. Konsekuensi Ditetapkannya PP SAP dengan ditetapkan PP SAP, diharapkan
akan
adanya
transparansi,
partisipasi
dan
akuntabilitas
pengelolaan keuangn negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang perlu
segera
diupayakan
dan
diwujudkan
bersama
dalam
rangka
implementasi Standar akuntansi Pemerintahan. Salah satu langkah yang akan
44
dilakukan pemerintah adalah menyusun sistem akuntansi yang mengacu pada SAP yaitu salah satunya untuk melaksanaan Daerah Media Inkubator (DMI) secara sukarela dalam penerapan PP SAP. Daerah Media Inkubator (DMI) adalah salah satu program Departemen Dalam Negri melalui Ditjen BAKD dalam rangka menegakkan pilar good governance: akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi, melalui pemberian pedoman, pembinaan, bimbingan, diklat, konsultasi dan pengawasan. Implementasi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan daerah, dan perlu adanya sosialisasi dan penyamaan persepsi kepada para stakeholders (auditor, pemda dan pihak terkait lainnya).
D. Laporan Keuangan Beberapa pengertian laporan keuangan menurut para ahli ekonomi : Laporan
keuangan
adalah
catatan
informasi
keuangan
suatu
perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (Wikipedia, 2010). Penelitian yang dilakukan Susanti (2010) mendefinisikan laporan keuangan sebagai salah satu informasi yang secara formal wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik, serta jendela informasi yang memungkinkan bagi pihak-pihak diluar manajemen, mengetahui kondisi entitas tersebut. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SPAP) No. 1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksitransaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
45
Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas (Choiriyah, 2010). Oleh karena itu, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus memadai agar dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan sehingga menghasilkan keputusan yang cermat dan tepat (Almilia dan Retrinasari, 2007). Menurut Apriyono (2008), definisi laporan keuangan adalah ringkasan dari proses akuntansi selama tahun buku yang bersangkutan digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data atau aktivitas perusahaan tersebut. Dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Laporan Keuangan adalah : “Laporan yang menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya” (IAI, 2012) Menurut Hongren (2007:25) laporan keuangan merupakan dokumen yang melaporkan tentang kondisi perusahaan dalam istilah moneter dan menyediakan informasi untuk membantu dalam membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut, sedangkan pelaporan keuangan merupakan tahap penyampaian data keuangan termasuk didalamnya catatan atas laporan keuangan yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya atau kewajiban suatu entitas pada suatu periode tertentu, ataupun informasi akuntansi yang berhubungan kepada pihak yang membutuhkan untuk 46
mendukung tindakan mereka dalam mengambil keputusan usaha (Jusuf, 2006 dalam Anisma et. al., 2012). Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan adalah : a. Merupakan produk akuntansi yang penting dan dapat digunakan untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi bagi pihak internal dan eksternal. b. Merupakan potret pemerintahan, yaitu dapat menggambarkan kinerja keuangan maupun kinerja manajemen pemerintahan dalam setiap kondisi. c. Merupakan rangkaian aktivitas ekonomi perusahaan yang diklasifikasikan dalam suatu periode dalam kurun waktu setahun. d. Merupakan ringkasan dari suatu proses transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode yang bersangkutan. Tujuan peneiltian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengendalian anggaran dan karakteristik laporan keuangan (informasi laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami) terhadap transparansi laporan keuangan pemerintahan daerah kabupaten atau Kota di Provinsi Banten.
E. Penelitian Terdahulu Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 2.1
47
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu No 1
2
Penulis (Tahun) Lince Bulutoding (2011)
Diana Sari (2012)
Judul Pengaruh Pengawasan dan Pengendalian Anggaran Terhadap Good Govermance
Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Metodologi Penelitian Persamaan Variabel Perbedaan Variabel Dalam penelitian Dalam penelitian sebelumnya ada sebelumnya ada persamaan perbedaan pada variael Y yaitu variabel yaitu: pada variabel Good Govermance yang tidak Pengaruh Pengendalian digunakan pada penelitian ini dan Anggaran dan sama-sama objek penelitian yang digunakan menggunakan Regresi sebelumnya berbeda yaitu Berganda pada pengolahan penelitian ini menggunakan datanya daerah kabupaten dan Kota di Provinsi Banten sedangkan penelitian terdahulu menggunakan Makasar Dalam penelitian sebelumnya ada Dalam penelitian sebelumnya ada persamaan perbedaan pada variabel X yaitu pengendalian internal yang tidak variabel Y yaitu pada digunakan dalam penelitian ini variabel Transparansi dan Pada objek penelitianpun Laporan Keuangan Daerah berbeda, pada penelitian sebelumnya dikota Cimahi sedangkan penelitian ini di Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Banten Pemerintah
Hasil Pengawasan dan Pengendalian Anggaran berpengaruh positif terhadap Good Govermance
Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Bersambung kehalaman berikutnya 48
Lanjutan tabel 2.1 No
Penulis
Judul
3
Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012)
Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara
4
Indah Windrastuti (2013)
Pengaruh Karakteristik Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akutabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros
Metodologi Penelitian Persamaan Variabel Perbedaan Variabel Dalam penelitian sebelumnya ada Persamaan pada penelitian beberapa variabel yang tidak sebelumnya yaitu pada digunakan dalam penelitian ini Variabel Y yaitu yaitu pada variabel penyajian Transparansi dan samasama pada pengolahan data laporan keuangan (X1) dan akssebilitas laporan keuangan menggunakan analisis daerah (X2) yangtidak digunakan regresi berganda dalam penelitian ini dan populasi yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu kabupaten jepara Persamaan pada penelitian sebelumnya yaitu pada variabel Karakteristik Laporan Keuangan Daerah
Dalam penelitian sebelumnya ada variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini yaitu akutabilitas, pengolahan data yang menggunakan Analisis Data Structural Equation Modelling (SEM) dengan aplikasi AMOS ver 5 dan populasi yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu Kabupaten Maros
Hasil Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Karakteristik Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Transparansi dan Akutabilitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Maros
49
F. Keterkaitan antar Variabel dan Hipotesis Hubungan atau keterkaitan antara variabel independen dengan variabel dependen dalam penelitian ini, dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Pengaruh Pengendalian Anggaran dalam Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Dengan
adanya
pengendalian
(controling)
yang
dilakukan
oleh
pemerintah, akan mencegah defisit anggaran sehingga tujuan serta sasaran anggaran dapat tercapai. Pencapaian tujuan dan sasaran akan bermanfaat untuk kepentingan rakyat dan akan berpengaruh positif signifikan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Lince Bulutoding tahun 2011 yang menyatakan pengendalian anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap good governance. Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut H1: Pengendalian anggaran secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah. 2. Karakteristik Laporan Keuangan dalam Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Karakteristik laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki sehingga dapat memenuhi tujuannya. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Indah Windrastuti tahun 2013 yang menyatakan karekteristik laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akutabilitas. Transparansi
50
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan, berarti transparansi mendukung akuntabilitas laporan keuangan Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut H2: karakteristik laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah. 3. Pengendalian Anggaran dan Karakteristik Laporan Keuangan Pada Transparansi Laporan Keuangan Daerah. Anggaran
merupakan
peran
yang
sangat
strategis
dalam
pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi sector public tentunya ingin memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat tetapi seringkali keinginan tersebut terhambat oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki, sudah jelas bahwa fungsi dan peran anggaran ini sangatlah penting.
Anggaran juga suatu rencana terinci yang dinyatakan secara
formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dinyatakan dalam satuan uang, untuk perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu dengan hal ini penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan perencanaan anggaran, untuk menjadikan laporan keuangan yang andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat difahami. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lince Bulutoding tahun 2011, Indah Windrastuti tahun 2013, Siti Aliyah dan Aida Nahar tahun 2012. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H3: Pengendalian anggaran dan karakteristik laporan keuangan secara simultan berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan
51
pemerintah. G. Kerangka Pemikiran Menurut Hamid (2007) mendefinisikan bahwa kerangka pemikiran adalah sebagai berikut: “Kerangka pemikiran adalah merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang diterapkan”. Kerangka ini merupakan model konseptual bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun masalah-masalah yang dianggap penting dalam penelitiaan ini adalah “Pengukuran pengendalian anggaran dan karakteristik laporan keuangan daerah terhadap transparansi laporan keuangan kabupaten atau kota di Provinsi Banten” Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar 2.1
52
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Isu: 1. Krisis ekonomi yang telah menurun kepercayaan publik terhadap pemerintahan 2. Disentralisasi fiskal yang menuntut adanya transparansi anggaran, akses informasi mengenai keuangan dapat diakses dengan mudah, dan dapat dilihat oleh umum (PP No 71 2010)
Fenomena: Provinsi Banten 4 Daerah yang masih mendapat opini dengan Wajar Dengan Pengecualian (WDP)pada Tahun 2012 dan 2013 Judul Pengendalian Anggaran dan Karakteristik Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi Laporan Keuanngan Pemerintah
Pengendalian Anggaran (X1) Lince Bulutoding Tahun (2011) Karakteristik Laporann Keuangan Daerah (X2) Indah Windrastuti Tahun 2013
Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah (Y) Indah Windrastuti Tahun 2013, Lince Bulutoding Tahun 2011, Diana Sari Tahun 2012, Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012)
Uji Asumsi Klasik Model Penelitian: Regresi Berganda Uji Hipotesis: Uji Determinan, Uji T, Uji F Hasil Pengujian dan Pembahasan
Kesimpulan dan Saran
53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris yang dapat di uji hipotesisnya. Objek penilitian yang diambil adalah beberapa sampel dari berbagai Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Banten diantaranya Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan. Para pegawai
Pemerintahan
Daerah yang terlibat dalam penyusunan sebuah Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota dan Kabupaten atau Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang akan dijadikan responden. Keuangan daerah digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan diperlukan sumber daya manusia yang memadai, sumber pembiayaan yang memadai, dan dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang lainnya. Penerapan prinsip tersebut akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam APBD yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab sehingga akan melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
54
B. Metode Penentuan Populasi dan Sampel Teknik penentuan populasi (orang atau kejadian) yang dinyatakan mudah diperoleh oleh peneliti, Populasi yang digunakan yaitu Kantor Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. Sedangkan penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Convenience Sampling yaitu pengumpulan data atas dasar kemudahan, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur, dan bersifat kooperatif (Hamid, 2010) yaitu, pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten.
C. Metode Pengumpulan Data Dalam memperoleh data-data pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua cara yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. 1. Penelitian Pustaka (Library Research) Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, tesis, internet, dan perangkat lain yang berkaitan dengan judul penelitian. 2. Penelitian Lapangan (Field Research) Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data asli. Untuk mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan metode kuesioner, artinya dengan membagikan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan variabel yang diteliti yaitu pengendalian anggaran, karakteristik laporan keuangan daerah dan transparansi laporan keuangan pemerintah. Kuesioner diberikan kepada setiap kantor Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Banten pada
55
Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset sebagai responden dalam penelitian ini.
D. Metode Analisis Data Data yang digunakan dipenelitian ini adalah metode analisis statistik yang perhitungannya dilakukan menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versi 20. Analisis ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel pengendalian anggaran (X1) dan karakteristik laporan keuangan daerah (X2) dan transparansi laporan keuangan daerah (Y). Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 1. Statistik deskriptif Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), median, standar deviasi, maksimum dan minimum, (Ghozali, 2011). 2. Uji kualitas data a. Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011). Imam Ghozali (2011) menyebutkan bahwa pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1) Repeated Measure atau pengukuran ulang: Disini seseorang akan
56
disodori pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, dan kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya. 2) One Shot atau pengukuran sekali saja: Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Kriteria pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Nunnaly, 1960 dalam Ghozali, 2011). b. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila Pearson Correlation yang didapat memiliki nilai di bawah 0,05 berarti data yang diperoleh adalah valid (Ghozali, 2011). 3. Uji asumsi klasik Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji multikolonieritas, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas. a. Uji Multikolinearitas Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik
57
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai Tolerance dan metode VIF (Variance Inflation Factor). Nilai Tolerance berkebalikan dengan VIF. Tolerance adalah besarnya variasi dari satu variabel independen yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Sedangkan VIF menjelaskan derajat suatu variabel independen yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Uji multikolonieritas dilihat dari nilai tolerance kurang dari 1% dan Variance Inflantion Factor (VIF) kurang dari 10% serta besaran korelasi antar variabel independen b. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati distribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan Normal Probability Plot (P-P Plot). Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titiktitik data menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. Selain menggunakan analisis grafik peneliti juga menggunakan analisis statistik yaitu menggunakan uji statistik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Uji statistik kolmogrov-smirnov adalah salah satu pengujian yang dilakukan untuk mendeteksi normalitas melalui pengamatan residual. Kelebihan dari pengujian ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang
58
sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Konsep dasar dari uji normalitas kolmogorov-smirnov membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditansformasikan dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji kolmogorov-smirnov adalah uji beda antara data yang diuji nomalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikansi dibawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Caranya adalah dengan menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujiannya yaitu: H0 : Data residual terdistribusi secara normal Ha : Data residual tidak terdistribusi secara normal Penerapan uji kolmogorov-smirnov adalah bahwa jika signifikansi dibawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikansi dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal dan H0 ditolak. Sedangkan, jika signifikansi diatas 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang diuji normal karena tidak berbeda dengan normal baku dan H0 diterima (Ghozali, 2011). c. Uji Heteroskedastisitas Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan
59
yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residual. Jika menunjukkan suatu pola titik seperti titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit,
maka
dapat
disimpulkan
bahwa
telah
terjadi
heteroskedastisitas. Tetapi jika grafik plot tidak membentuk pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Selain menggunakan analisis grafik, peneliti juga menggunakan analisis statistik yaitu dengan uji glejser. Dalam uji glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas (Ghozali, 2011). 4. Uji Hipotesis Uji hipotesis terbagi menjadi dua macam yaitu uji interaksi dan uji regresi linear berganda. Penjelasan masing-masing dari kedua metode tersebut adalah sebagai berikut: a. Uji Regresi Linear Berganda Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Regresi berganda dapat didefinisikan sebagai pengaruh antara lebih dari dua variabel, di mana terdiri dari dua atau
60
lebih variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat) dan juga digunakan untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan (Kurniawan, 2011:36). Dalam penelitian ini persamaan regresi yang digunakan adalah:
Dimana: Y = Transparansi Laporan Keuangan Daerah = Konstanta = Koefisien Regresi X1= Pengendalian Anggaran X2= Karakteristik Laporan Keuangan Daerah = Error b. Koefisien Determinasi Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinan adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel - variabel dependen amat terbatas. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Acuan yang menjadi ukuran seberapa besar penjelasan R2 adalah sebagai berikut: 0,00 – 0,199 : Sangat Rendah 0,20 – 0,399 : Rendah 61
0,40 – 0,599 : Sedang 0,60 – 0,799 : Kuat 0,80 – 1,000 : Sangat Kuat Insukindro (1998) dalam Ghozali (2011) menekankan bahwa koefisien determinasi hanyalah salah satu dan bukan satu-satunya kriteria memilih model yang baik. Alasannya bila suatu estimasi regresi linear menghasilkan koefisien determinasi yang tinggi, tetapi tidak konsisten dengan teori ekonimika yang dipilih oleh peneliti, atau tidak lolos dari ujian asumsi klasik, maka model tersebut bukanlah model penaksir yang baikdan seharusnya tidak dipilih menjadi model empirik. Kelemahan mendasar koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak perduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R2 , nilai Adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model (Ghozali, 2011). c. Uji Statistik t Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing (secara individual) variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) diuji dengan tingkat signifikansi 0,05. Menurut Santoso (2000:168) dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
62
1) Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka Ho diterima atau Ha ditolak, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen (bebas) tidak mempunyai pengaruh signifikan secara individual terhadap variabel dependen (terikat). 2) Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak atau Ha diterima, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen (bebas) mempunyai pengaruh signifikan secara individual terhadap variabel dependen (terikat). d. Uji Pengaruh Simultan (Uji F) Uji statistik F ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel-variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) diuji dengan tingkat signifikansi 0,05. Menurut Santoso (2000:120) dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 1) Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka Ho diterima atau Ha ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen (bebas) tidak mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat). 2) Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak atau Ha diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen (bebas) mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat).
63
E. Operasionalisasi Variabel Penelitian Pada bagian ini akan diuraikan mengenai definisi variabel independen dan
variabel
dependen
yang
digunakan
sebagai
operasional
dan
pengukurannya. Penjelasan masing-masing variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Variabel Independen Variabel independen atau bebas adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah: a. Pengendalian Anggaran Anggaran
merupakan
alat
kontrol
atau
pengawasan
terhadap
pengeluaran maupun pendapatan di masa yang akan datang. Sebagai instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menduduki
posisi
sentral
(central
position)
dalam
upaya
pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah. Pada hakekatnya, anggaran daerah merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah itu sendiri. Penelitian ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan Gustriani (2013) yang terdiri dari 5 likert, diantaranya: sangat setuju (skor 5), setuju (skor 4), ragu-ragu (skor 3), tidak setuju (skor 2), sangat tidak setuju (skor 1).
64
b. Karakteristik Laporan Keuangan Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Bastian (2006), keempat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, terdiri atas relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Penelitian ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan Gustriani (2013) yang terdiri dari 5 likert, diantaranya: sangat setuju (skor 5), setuju (skor 4), ragu-ragu (skor 3), tidak setuju (skor 2), sangat tidak setuju (skor 1). 2. Variabel Dependen Variabel dependen merupakan tipe variabel yang dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel independen. Pada bagian ini akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan berikut dengan operasional dan cara pengukurannya. Variabel dependennya adalah Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan,
65
proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Penelitian ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan Gustriani (2013) yang terdiri dari 5 likert, diantaranya: sangat setuju (skor 5), setuju (skor 4), ragu-ragu (skor 3), tidak setuju (skor 2), sangat tidak setuju (skor 1). Gambar ini merupakan Overasional Variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1 Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian Tabel 3.1 Lanjutan Variabel Pengendalian Anggaran (XI) (Lince Bulutoding 2011 dan Jhony Saputra 2013)
Sub Variabel
Indikator
1. Pengendalian Keandalan internal laporan keuangan yang berlaku umum Kepatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan Efektivitas dan Efisiensi operasi 2.Pengendalian Perencanaan manajemen Koordinasi pemerintahan Komunikasi Pengambilan keputusan Motivasi Pengendalian Penilaian Kinerja 3.Sistem Struktur Pengendalian Organisasi yang Manajemen mengakomodasi Pemerintahan system pengendalian
No. Butir Pertanyaan 1
Skala Pengukuran Likert
2
3 4
Likert
5
Likert
66
Tabel 3.1 Lanjutan Variabel Pengendalian Anggaran (XI) (Lince Bulutoding 2011 dan Jhony Saputra 2013
Sub Variabel
4.Konsep Pengendalian Manajemen Pemerintahan
5.Fungsi Pengendalian Anggaran
Indikator Manajemen SDM Lingkungan Pengendalian preventif Pengendalian Operasional Pengendalian Kinerja Pelaksanaan urusan penyiapan administrasi anggaran Pelaksanaan urusan Penyiapan penyusunan, pengkoordinasia n dan pengintegrasian rencana revisi Daftar Isiaan Penyelenggaraa n Anggaran Pelaksanaan urusan penyiapan pengintegrasian penyusunan analisa evaluasi program dan anggaran Pelaksanaan urusan penyiapan penyusunan dan pengintegrasian laporan belanja
No. Butir Pertanyaan
Skala Pengukuran
6
Likert
7
Likert
8
67
Tabel 3.1 Lanjutan Variabel
Sub Variabel
Pengendalian Anggaran (XI) (Lince Bulutoding 2011 dan Jhony Saputra 2013
No. Butir Pertanyaan
Skala Pengukuran
9
Likert
10
Likert
11
Likert
12
Likert
13 14 15
Likert Likert Likert
Pelaksanaan urusan koordinasi intern dalam penyusunan laporan 6.Fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sector public
7. Struktur anggaran pemerintah Karakteristik Laporan Keuangan Daerah (X2) (Indah Windrastuti 2013)
Indikator
Karakteristik Laporan Keuangan 1.Relevan
2.Andal
Anggaran sebagai alat perencanaan Anggaran sebagai alat pengendalian Anggaran sebagai alat kebijakan Anggaran sebagai alat politik Anggaran sebagai alat komunikasi dan koordinasi Kasifikasi Ekonomi Klasifikasi Fungsional
Memiliki manfaat umpan balik Memiliki manfaat prediktif Tepat waktu Lengkap Penyajian jujur
68
Tabel 3.1 Lanjutan Variabel
Sub Variabel
Karakteristik Laporan Keuangan Daerah (X2) (Indah Windrastuti 2013)
3.Dapat Dibandingkan
4.Dapat Difahami
Transparansi Laporan Keuangan Daerah (Indah Windrastuti 2013, Lince Bulutoding 2011, Diana Sari 2012, Siti Aliyah dan Aida Nahar 2012)
Transparansi Informasi
PP No. 24 tahun 2005 yang diperbaharui PP No. 71 Tahun 2010
Indikator Informasi Dapat Diverfikasi Informasi yang disajikan dapat diuji Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum Perbandingan internal Perbandingan eksternal Pemahaman pengguna laporan keuangan Informasi keuangan dan fiscal dalam bentuk relevan dan mudah dipahami Ketersediaan informasi kepada publik Proses penganggaran yang terbuka Jaminan integritas Pemda mempunyai system informasi keuangan daerah yang dapat
No. Butir Pertanyaan
Skala Pengukuran
16
Likert
17
Likert
18
Likert
19
Likert
20
Likert
21 dan 22
Likert
23
Likert
24
Likert
25
Likert
26
Likert
69
Tabel 3.1 Lanjutan Variabel Transparansi Laporan Keuangan Daerah (Indah Windrastuti 2013, Lince Bulutoding 2011, Diana Sari 2012, Siti Aliyah dan Aida Nahar 2012)
Sub Variabel
Indikator diakses oleh masyarakat Pertanggung jawaban laporan keuangan yang bersifat terbuka oleh kepala daerah terhadap DPRD Laporan keuangan pemda dapat dilihat oleh umum Laporan keuangan pemda diperiksa oleh BPK RI dan diumumkan kemedia masa
No. Butir Pertanyaan
Skala Pengukuran
27
Likert
28
Likert
29
Likert
70
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sekilas Umum Gambaran Objek Penelitian 1. Tempat dan Waktu Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten pada Dinas Pengelolaan Keuanga Pendapatan dan Aset, serta Kepala Bagian Akuntansi. Pada tanggal 18 Juli 1999 diadakan deklarasi rakyat Banten dialun-alun serang yang kemudian Badan Pekerja Komite Panitia Provinsi Banten menyusun pedoman Dasar serta Rencana Kerja dan Rrekomendasi dan Komite Pembentukan Provinsi Banten. Berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 2010 Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di Provinsi Banten sebanyak 10.632.166 jiwa. Dengan presentase 67,01% penduduk perkotaan dan 32,99% penduduk pedesaan. Di Provinsi ini, laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,78 % /tahun dengan kepadatan 1.100 jiwa/km2. Provinsi Banten terdiri dari 4 kabupaten dan 4 kota yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangrang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangrang dan Kota Tangrang Selatan. Dalam hal ini populasi yang diambil hanya Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset dan Setda Bagian Akuntansi. Gambaran mengenai data sampel disajikan pada tabel 4.1
71
Tabel 4.1 Data Sampel Penelitian Kuesioner No Kabupaten/Kota Dikirim 1 Kabupaten Pandeglang 12 2 Kabupaten Serang 10 3 Kabupaten Lebak 12 4 Kota Serang 12 5 Kota Cilegon 11 6 Kota Tangerang Selatan 11 Jumlah 68 Sumber: Data Primer diolah 2014
Kuesoiner Diterima 12 6 12 2 11 11 54
Pada penelitian ini, sampel dipilih dengan metode Conveience Sampling. Melalui metode Conveience Sampling diharapkan sampel dapat mewakilli populasinya dan tidak menimbulkan bias bagi tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Pengumpulan data dilaksanakan
melalui
penyebaran
kuesioner
penelitian secara langsung seperti dengan cara mendatangi responden, serta secara tidak langsung melalui perantara kepada responden yang bekerja pada Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset pada Kabupaten dan Kota diProvinsi Banten yang menjadi sample penelitian ini. Penyebaran dan pengembalian kuesioner dilaksanakan mulai tanggal 1 November hingga 17 Desember 2014. Peneliti mengambil sampel sebanyak 3 Kabupaten dan 3 Kota diProvinsi Banten. Kuesioner yang disebarkan berjumlah 68 buah dan jumlah kuesioner yang kembali adalah sebanyak 54 kuesioner atau 79%, kuesioner yang tidak kembali sebanyak 33 buah atau 33%, kuesioner yang dapat diolah berjumlah 52 buah atau 76%, sedangkan kuesioner yang tidak
72
dapat diolah karena tidak memenuhi kriteria sebagai sampel dan tidak diisi secara lengkap oleh responden sebanyak 2 buah atau 3%. Gambaran mengenai data sampel disajikan pada tabel 4.2. Tabel 4.2 Total Pengiriman dan Pengembalian Kusioner Keterangan
Jumlah
Presentase
Kusioner yang dikirim
68
100%
Kusioner yang kembali
54
79%
Kusioner yang tidak dapat digunakan
2
3%
Kusioner yang dapat digunakan
52
76%
Sumber : Data Primer yang diolah 2014 2. Karakteristik Profil Responden Responden dalam penelitian ini adalah para pekerja di Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan pada Dinas Pengelolaan Keuanga Pendapatan dan Aset, serta Kepala Bagian Akuntansi. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, pendidikan formal, pengalaman kerja, jabatan dan usia responden. a. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin Tabel 4.3 berikut ini menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin jika 1 (wanita) dan 2 (pria) Tabel 4.3 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
1
22
42,3
42,3
42,3
2
30
57,7
57,7
100,0
Total
52
100,0
100,0
Sumber: Data primer yang diolah 2014 73
Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa sekitar 22 orang atau 42% responden didominasi oleh jenis kelamin perempuan, dan sisanya sebesar 30 orang atau 57% responden berjenis kelamin pria, hal ini dikarenakan para pekerja yang menuntut untuk memerlukan waktu yang lebih banyak dan tenaga yang lebih besar dalam pekerjaannya sehingga responden dalam penelitian ini mayoritas pria. b. Deskripsi responden berdasarkan pendidikan formal Tabel 4.4 menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan pendidikan formal jika 1(SMA), 2 (D3), 3 (S1), 4 (S2), dan 5 (Lainnya) Tabel 4.4 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Formal Frequency
Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
1
7
13,5
13,5
13,5
2
4
7,7
7,7
21,2
3
29
55,8
55,8
76,9
4
12
23,1
23,1
100,0
Total
52
100,0
100,0
Sumber: Data primer yang diolah 2014 Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berpendidikan formal Strata Satu (S1) dengan jumlah 29 responden atau 55.8%, Pasca Sarjana (S2) dengan jumlah 12 responden atau 23.1%, Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jumlah 7 responden atau 13,5% dan Diploma (D3) dengan jumlah 4 responden atau 7,7%. Hal ini diduga karena di Indonesia pada umumnya standar pendidikan untuk menjadi pegawai pemerintahan daerah minimal
74
Strata Satu (S1) sehingga mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki pendidikan formal Strata Satu (S1). c. Deskripsi responden berdasarkan jabatan di kantor kabupaten dan kota Tabel 4.5 menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan jabatan di Kabupaten dan Kota, jika 1 (Kepala SKPD), 2 (Kabag Keuangan), 3 (Staf Pegawai). Tabel 4.5 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan Frequency
Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2
10
19,2
19,2
19,2
3
42
80,8
80,8
100,0
Total
52
100,0
100,0
Sumber: Data primer yang diolah 2014
Berdasarkan tabel 4.5 diatas, diperoleh informasi bahwa mayoritas responden sebesar 80.8% atau sebanyak 42 orang memiliki jabatan sebagai staf pegawai. Responden yang menjabat sebagai kasubag keuangan sebanyak 10 orang atau sebesar 19.2%. Hal ini dikarenakan semakin tinggi jabatan seorang pegawai, maka semakin tinggi pula tingkat kesibukannya, sehingga data responden dalam penelitian ini didominasi oleh staf pegawai. d. Deskripsi responden berdasarkan usia Tabel 4.6 menunjukkan bahwa responden yang bekerja di kabupaten dan kota diprovinsi Banten sebesar 8,2%
diantaranya
berusia 40 tahun,6,1% diantaranya berusia 30, 33, 37, 38, 43 dan 52
75
tahu, 4,1% diantaranya berusia 23, 32, 34, 35, 41, 42, 46, dan 54 tahun, 2,0% diantaranya berusia 21, 24, 25, 27, 28, 31, 36, 39, 48, 49, dan 53. Hal ini mungkin dikarenakan responden penelitian ini didominasi oleh staf pegawai dan kasubag keuangan, sehingga usia responden dalam penelitian ini mayoritas berusia muda. Tabel 4.6 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia Frequency
Valid
Total
Valid Percent
Cumulative Percent
21
1
1,9
2,0
2,0
23
2
3,8
4,1
6,1
24
1
1,9
2,0
8,2
25
1
1,9
2,0
10,2
27
1
1,9
2,0
12,2
28
1
1,9
2,0
14,3
30
3
5,8
6,1
20,4
31
1
1,9
2,0
22,4
32
2
3,8
4,1
26,5
33
3
5,8
6,1
32,7
34
2
3,8
4,1
36,7
35
2
3,8
4,1
40,8
36
1
1,9
2,0
42,9
37
3
5,8
6,1
49,0
38
3
5,8
6,1
55,1
39
1
1,9
2,0
57,1
40
4
7,7
8,2
65,3
41
2
3,8
4,1
69,4
42
2
3,8
4,1
73,5
43
3
5,8
6,1
79,6
46
2
3,8
4,1
83,7
48
1
1,9
2,0
85,7
49
1
1,9
2,0
87,8
52
3
5,8
6,1
93,9
53
1
1,9
2,0
95,9
54
2
3,8
4,1
100,0
49
94,2
100,0
3
5,8
52
100,0
Total Missing
Percent
System
Sumber: Data primer yang diolah 2014 76
e. Deskripsi responden berdasarkan pengalaman kerja Berdasarkan tabel 4.7 dibawah ini, dapat diketahui bahwa mayoritas responden sebanyak 28 orang atau sebesar 53.8% memiliki pengalaman bekerja lebih dari 10 tahun (3), 17 responden atau 32,7% memiliki pengalaman kerja selama 5-10 tahun (2) sedangkan sisanya 7 responden atau 13,5% memiliki pengalaman bekerja selama kurang dari 5 tahun sebagai seorang pegawai pemerintah daerah. Tabel 4.7 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja Frequency
Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
1
7
13,5
13,5
13,5
2
17
32,7
32,7
46,2
3
28
53,8
53,8
100,0
Total
52
100,0
100,0
Sumber: Data primer yang diolah 2014 B. Hasil Uji Instrumen Penelitian 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi pengendalian anggaran, karakteristik laporan keuangan daerah dan transparansi laporan keuangan pemerintah akan diuji secara statistik deskriptif seperti yang terlihat dalam tabel 4.8. Tabel 4.8 Hail Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N TPA TKLKD TTLKP Valid N (listwise)
Minimum 52 52 52 52
40 35 31
Maximum 50 50 45
Mean 43,00 43,27 38,00
Std. Deviation 2,890 3,966 4,233
Sumber: Data primer yang diolah 2014
77
Tabel 4.8 menjelaskan bahwa pada variabel pengendalian anggaran jawaban minimum responden sebesar 40 dan maksimum 50, dengan ratarata total jawaban 43,00 dan standar deviasi sebesar 2,890 dan variabel karakteristik laporan keuangan daerah jawaban minimum responden sebesar 35 dan maksimum 50, dengan rata-rata total jawaban 43,27 dan standar deviasi sebesar 3,966. Sedangkan pada variabel transparansi laporan keuangan pemerintah jawaban minimum responden sebesar 31 dan maksimum 45, dengan rata-rata total jawaban 38,00 dan standar deviasi sebesar 4,233. 2. Hasil Uji Kualitas Data a. Hasil Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kusioner. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Pearson Corelation, pedoman suatu model dilakukan valid jika tingkat signifikansinya dibawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid (Ghozali, 2011). Tabel berikut ini menunjukan hasil uji validitas dari tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pengendalian anggaran, karakteristik laporan keuangan daerah dan transparansi laporan keuangan pemerintah dengan 52 sampel responden.
78
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Pengendalian Anggaran Nomor Butir Pearson Sig (2-tailed) Pertanyaan Correlation 1 ,489** ,000 2 ,650** ,000 3 ,275** ,048 4 ,597** ,000 5 ,534** ,000 6 ,425** ,002 7 ,582** ,000 8 ,538** ,000 9 ,568** ,000 10 ,445** ,001 Sumber: Data primer yang diolah 2014
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Berdasarkan tabel 4.9 diatas, menunjukan bahwa variabel pengendalian anggaran mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Karakteristik Laopran Keuangan Daerah Nomor Butir Pearson Sig (2Pertanyaan Correlation tailed) 11 ,622** ,000 12 ,581** ,000 13 ,645** ,000 14 ,653** ,000 15 ,654** ,000 16 ,705** ,000 17 ,752** ,000 18 ,684** ,000 19 ,676** ,000 20 ,419** ,002 Sumber: Data primer yang diolah 2014
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
79
Tabel 4.10 menunjukan variabel karakteristik laporan keuangan daerah mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Nomor Butir Pearson Sig (2-tailed) Pertanyaan Correlation 21 ,608** ,000 22 ,512** ,000 23 ,850** ,000 24 ,805** ,000 25 ,708** ,000 26 ,728** ,000 27 ,733** ,000 28 ,755** ,000 29 ,736** ,000 Sumber: Data primer yang diolah 2014
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Tabel 4.11 menunjukan variabel karakteristik laporan keuangan daerah mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 b. Hasil Uji Reabilitas Uji reabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian dapat dilakukan reliabel jika nilai Cronbach Alpha berada diatas 0,6. Tabel 4. menunjukan hasiuji reabilitas untuk tiga variabel penelitian.
80
Tabel 4.12 Hasil Uji Reabilitas Variabel Cronbach’s Alpha Pengendalian Anggaran ,792 Karakteristik Laporan ,880 Keuangan Daerah Transparansi Laporan ,911 Keuangan Pemerintah Sumber: Data primer yang diolah 2014
Keterangan Realiabel Realiabel Realiabel
Tabel 4.12 menunjukan nilai cronbach’s alpha atas variabel pengendalian anggaran 0,792, karakteristik laporan keuangan daerah 0,880, teransparansi laporan keuangan pemerintah sebesar 0,911. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kusioner ini reliabel karena mempunyai nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,6 (Ghazali, 2011). Hal ini menunjukan bahwa setiap item pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataanitu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relative sama dengan jawaban sebelumnya. 3. Hasil Uji Asumsi Klasik Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS Statistik versi 20. Untuk mendapatkan estimasi yang terbaik, terlebih dahulu data primer tersebut harus dilakukan pengujian asumsi klasik, yaitu: uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. a. Hasil Uji Multikolonieritas Untuk mendeteksi adanya probel multiko, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) serta besaran korelasi antara variabel independen.
81
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolonieritas Coefficients Model
Unstandardized Coefficients B
(Constant) 1 TPA TKLKD
Std. Error
-6,283
6,180
,604
,186
,423
,135
a
Standardized Coefficients
t
Sig.
Beta
Collinearity Statistics Tolerance VIF
-1,017
,314
,412
3,254
,002
,589 1,699
,396
3,129
,003
,589 1,699
a. Dependent Variable: TTLKP
Sumber: Data primer yang diolah 2014 Berdasarkan pada table 4.13 diatas terlihat bahwa nilai tolerance mendekati angka 1 dan nilai variance inflation factor (VIF) disekitar angka 1 untuk setiap variabel, yang ditunjukan dengan nilai tolerance
untuk
pengendalian
anggaran
sebesar
0,589,
dan
karakteristik laporan keuangan daerah sebesar 0,589 serta VIF 1,955 dan 1,955. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terdapat problem multiko dan dapat digunakan untuk penelitian ini. b. Hasil Uji Normalitas Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variable dependen dan variable independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal(Ghozali, 2011).
82
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot
Sumber: Data primer yang diolah 2014 Hasil uji normalitas berdasarkan output histogram disajikan pada gambar berikut ini. Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram
Sumber: Data primer yang diolah 2014
83
Hasil uji normalitas berdasarkan analisis statistik disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas Analisis Statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N Normal Parameters
a,b
Most Extreme Differences
Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)
52 0E-7 2,88066215 ,099 ,099 -,065 ,713 ,689
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Sumber: Data primer yang diolah 2014 Gambar 4.14 dan Grafik memperlihatkan penyebaran data yang berada disekitar garis diagonal (mengikuti arah garis diagonal), grafik histogram telah menunjukkan pola distribusi normal, dan pada analisi statistik pada nilai Unstandardiz ed residual sebesar 0,689 atau diatas 0,05 ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2011). c. Hasil Uji Heteroskedastisitas Pengujian heteroskedasitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas (Ghozali, 2011).
84
Gambar 4.3 Grafik Scatterplot
Sumber: Data primer yang diolah 2014
Tabel 4.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser Coefficients Model
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
1
Std. Error
(Constant)
8,832
3,853
TPA
-,179
,116
,025
,084
TKLKD
a
t
Sig.
Beta 2,292
,026
-,279
-1,549
,128
,052
,291
,773
a. Dependent Variable: RES1
Sumber: Data primer yang diolah 2014 Berdasarkan gambar 4.3, grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut dan pada tabel 4.15 pada uji glejser nilai sig pada table ini diatas 0,05. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan
85
untuk memprediksi transparansi laporan keuangan pemerintah berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu pengendalian anggaran dan karakteristik laporan keuangan daerah (Ghozali, 2011). 4. Hasil Uji Hipotesis Hasil pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak digunakan karena model regresi telah terbebas dari masalah normalitas data, tidak terjadi multikolinearitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Selanjutnya dapat dilakukan uji estimasi linier berganda dan diinterpretasikan sebagai berikut: a. Hasil Pengujian Hipotesis Regresi Berganda Pengendalian anggaran (X1) dan karakteristik laporan keuangan daerah(X2) berpengaruh secara simultan terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah (Y). TLKP = -6,283 + 0,604 PA + 0,423 KLKD + e Dimana: Y
= Variabel terikat atau dependen (transparansi laporan keuangan pemerintah)
α
= Konstanta
β1 β2
= Koefisien regresi
X1
= pengendalian anggaran
X2
= karakteristik laporan keuangan daerah
e
= error
86
Adapun penjelasan model regresi berganda tersebut: 1) Koefisien konstanta bernilai negatif menyatakan bahwa dengan mengasumsikan adanya pengendalian anggaran dan karakteristik laporan keuangan daerah dengan baik maka transparansi laporan keuangan pemerintah akan didukung secara signifikan karena adanya variabel ini membantu pemerintahan dalam pengendalian anggaran dan pembuatan laporan keuangan dengan baik karena mengikuti karakteristik laporan keuangan daerah, akan tetapi pada setiap variabel masih membutuhkan kontribusi yang lain, misalkan didukung oleh faktor perluasan populasi dan perbanyak sampel. 2) Koefisien menyatakan
regresi bahwa
pengendalian
anggaran
bernilai
dengan
mengasumsikan
positif
menerapkan
pengendalian anggaran dengan baik maka laporan keuangan akan tersusun dengan baik ini sangat berpengaruh pada transparansi laporan keuangan pemerintah maka tingkat transparansi ini akan meningkat 3) Koefisien regresi karakteristik laporan keuangan daerah bernilai positif menyatakan bahwa dengan mengasumsikan menerapkan karakteristik
dalam
penyusunan
laporan
keuangan
sangat
berpengaruh pada transparansi laporan keuangan pemerintah maka tingkat transparansi ini akan meningkat. b. Uji Koefisien Determinasi (Adj R2) Kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variasi variabel dependen dapat diketahui dari besarnya nilai koefisien
87
determinan (R2), yang berada antara nol dan satu. Apabila nilai R2 semakin mendekati satu, berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat (Ghozali, 2011). Adapun hasil perhitungan nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 4.16 menyajikan hasil uji koefisien determinasi. Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Model Summary Model 1
R ,733
R Square a
Adjusted R Square
,537
Std. Error of the Estimate
,518
2,939
a. Predictors: (Constant), TKLKD, TPA
Sumber: Data primer yang diolah 2014 Tabel 4.16 menunjukkan nilai adjusted R2 sebesar 0.518. Hal ini menandakan bahwa variasi variabel pengendalian anggaran dan karakteristik laporan keuangan daerah hanya dapat menjelaskan 51,8% variasi variabel transparansi laporan keuangan pemerintah. Sedangkan sisanya sebesar 48,2% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model, seperti pengawasan dan lain sebagainya. c. Uji Statistik t Berikut ini disajikan hasil uji statistik t terhadap variabel pengendalian anggaran (X1) dan karakteristik laporan keuangan daerah (X2) pada transparansi laporan keuangan pemeintah (Y).
88
Tabel 4.17 Hasil Uji Statistik t terhadap Variabel Y, X1 X2 dan X3 Coefficients Model
Unstandardized Coefficients B
Standardized Coefficients
Std. Error
T
Sig.
Beta
-6,283
6,180
1,017
,314
TPA
,604
,186
,412 3,254
,002
TKLKD
,423
,135
,396 3,129
,003
(Constant) 1
a
Sumber: Data primer yang diolah 2014 Tabel 4.17 memperlihatkan nilai hasil uji t sebesar 0.002 < 0.05 pada pengendalian anggaran hal ini berarti Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah dan pada nilai uji t karakteristik laporan keuangan daerah sebesar 0.003 < 0.05, hal ini berarti Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik laporan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah. d. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) Uji
ini
dilakukan
untuk
menunjukkan
apakah
variabel
independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Tabel 4.18 Hasil Uji Statistik F terhadap Variabel Y, X1, dan X2 a
ANOVA Model
1
Sum of Squares
Df
Mean Square
Regression
490,791
2
Residual
423,209
49
Total
914,000
51
F
245,396 28,412
Sig. ,000
b
8,637
a. Dependent Variable: TTLKP b. Predictors: (Constant), TKLKD, TPA
Sumber: Data primer yang diolah 2014
89
Tabel 4.18 memperlihatkan nilai Sig hasil uji F sebesar 0.000 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, hal ini berarti Ha diterima dan Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian anggaran dan karakteristik laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah.
C. Pembahasan 1. Pengaruh pengendalian anggaran terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah Pengujian statistik pada hipotesis
(Ha1)
menunjukkan bahwa
pengendalian anggaran berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah. Pada tabel 4.17 dapat dilihat nilai uji t variabel pengendalian
anggaran
terhadap
transparansi
laporan
keuangan
pemerintah memiliki nilai signifikansi dibawah 0.05 yaitu sebesar 0.02. Dengan demikian hipotesis alternatif yang menyatakan terdapat pengaruh pengendalian
anggaran
terhadap
transparansi
laporan
keuangan
pemerintah dapat diterima karena signifikan nilainya. Pengendalian
anggaran
yang
baik
dan
terstruktur
akan
menghasilkan sebuah laporan yang baik sehingga tingkat transparansi akan meningkat sehingga nilai kepercayaan pada pemerintah lebih meningkat. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Lince Bulutoding Tahun 2011 yang menyatakan Pengendalian Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap good governance .
90
2.
Pengaruh
karakteristik
laporan
keuangan
daerah
terhadap
transparansi laporan keuangan pemerintah Pengujian statistik pada hipotesis (Ha2) menunjukkan bahwa karakteristik laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah. Pada tabel 4.17 dapat dilihat nilai uji t variabel karakteristik laporan keuangan daerah memiliki nilai signifikansi dibawah 0.05 yaitu sebesar 0.03. Dengan demikian hipotesis alternatif yang menyatakan karakteristik laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah dapat diterima karena signifikan nilainya. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Indah Windrastuti Tahun 2013 yang menyatakan Karekteristik laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akutabilitas. Transparansi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan, berarti transparansi mendukung akuntabilitas laporan keuangan. 3. Pengaruh keuangan
pengendalian daerah
anggaran
terhadap
dan
karakteristik
transparansi
laporan
laporan keuangan
pemerintah Pengujian statistik pada hipotesis
(Ha3)
menunjukkan bahwa
pengendalian anggaran dan karakteristik laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah. Pada tabel 4.18 dapat dilihat nilai uji F variabel pengaruh pengendalian anggaran dan karakteristik laporan keuangan daerah
91
terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah sebesar 28, 412 dengan melihat nilai signifikansi dibawah nilai signifikansi 0.05 yaitu sebesar 0.000. Dengan demikian hipotesis alternatif yang menyatakan terdapat pengaruh secara simultan antara pengendalian anggaran dan karakteristik laporan keuangan pemerintah terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah dapat diterima karena signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengendalian anggaran dilaksanakan dengan baik maka tingkat transparansi akan meningkat. Sama halnya dengan karakteristik laporan keuangan daerah, seseorang yang membuat laporan keuangan dengan cara menerapkan karakterstik laporan keuangan daerah dengan baik dan benar mampu untuk menyajikan laporan keuangan dengan baik maka segala pekerjaan yang dihasilkan akan baik, hal ini sangat mempengaruhi peningkatan nilai transparansi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lince Bulutoding Tahun (2011), Indah Windrastuti Tahun (2013), Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012).
92
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengendalian Anggaran berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah. Hal ini dapat dijelaskan oleh tingkat signifikansi sebesar 0.002. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lince Bulutoding tahun 2011 yang menyatakan bahwa Pengendalian Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap good governance. Hal ini menunjukkan bahwa jika pengendalian anggaran dilakukan dengan baik dan benar maka tingkat transparansi laporan keuangan pemerintah akan baik dan meningkat. 2. Karakteristik
Laporan
Keuangan
Daerah
berpengaruh
terhadap
transparansi laporan keuangan pemerintah. Hal ini dapat dijelaskan oleh tingkat signifikan sebesar 0,003. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah Windrastuti tahun 2013 yang menyatakan Karekteristik laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akutabilitas. Hal ini menunjukan bahwa jika laporan keuangan dapat disusun atau disajikan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan daerah maka hasil dari laporan keuangan daerahpun akan menjadi baik, hal ini berpengaruh pada tingkat transparansi dan kepercayaan yang akan membaik dan meningkat.
93
Pengendalian Anggaran dan Karakteristik Laporan Keuangan Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lince Bulutoding tahun 2011 dan Indah Windrastuti tahun 2013. B. Saran Penelitian ini dimasa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa hal diantaranya: 1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabelvariabel yang berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah. Dimana transparansi laporan keuangan pemerintah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal, misalnya: pengawasan, penyajian laporan keuangan dan lain sebagainya. Faktor eksternal misalnya pengungkapan dan pandangan secara umum terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Data yang ada dalam penelitian ini dihasilkan dari instrumen yang mendasarkan pada persepsi sebagai jawaban yang berupa kuesioner, sehingga hal ini menimbulkan masalah data bias apabila responden tidak jujur dalam memberikan jawaban yang menyebabkan jawaban akan berbeda
dari
kenyataan.
Peneliti
selanjutnya
disarankan
untuk
mendapatkan data berupa wawancara langsung dari beberapa kabupaten dan kota yang menjadi responden penelitian agar bisa mendapatkan data yang lebih nyata (tidak bias) dan bisa keluar dari pertanyaan-pertanyaan
94
kuesioner
yang
mungkin
memiliki
perbedaan
perspektif
dalam
mengartikan kuesioner yang diberikan dalam menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. 3. Penelitian ini hanya dilakukan di 3 kabupaten dan 3 kota sehingga hasil penelitian ini terbatas generalisasinya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas daerah survei dan menambah banyaknya responden, sehingga hasil penelitian lebih mungkin untuk disimpulkan secara umum dan akurat.
95
2004, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat. Akbar Bahrullah,2013, Akuntansi Sektor Publik Konsep dan Teori, Edisi Pertama, Jakarta: CV. Bumi Metro Jaya Adisasmita, R. (2011). Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta. Graha Ilmu. Aliyah dan Nahar. (2012). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. Badan Pemeriksa Laporan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Laporan Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Banten Tahun 2012, http///BPK-RI Banten.co.id/Diunduh 04/06/2013 Badan Pemeriksa Laporan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Laporan Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Banten Tahun 2013, http///BPK-RI Banten.co.id/Diunduh 06/01/2015 Bastian. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga. Bahrullah Akbar, Siti Nurbaya, 2000, Akuntabilitas Daerah : Tinjauan Pemikiran Pelaksanaannya dalam Rangka Otonomi Daerah, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Pemerintahan, Vol 01, No. 01, Dedi Nurdiawan, Irwan Yudi dan Maulidah (2008). Akuntansi Pemerintahan, Jakarta: Salemba Empat Ghozali.Imam, 2011, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Edisi Revisi V, Semarang: Badan Penerbit Universitas diponegoro Hansen&Women, Management Accounting, (3an Ed. Cincinnati, Ohio: South-Westerm Publishing Co. 1995), h. 912. Lihat pula Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), h. 213 Horison Hongren. 2001. Edisi Ke 7. Pengantar Akuntansi. Edisi Ke 7. Jakarta: Erlangga Http://www.google.co.id, tentang governance Jones, R. & M. Pendlebury, Public Sector Accounting. 5th Edition. man Publishing, London, 2000. Http://www.PKRI News.com Http://www.Sindo News.com http:///www.Pusat Data dan Informasi jumlah penduduk diProvinsi Banten 20102013.com http:///www.Badan Pusat Statistik Banten Tahun 2013.com http:///www.Peraturan Pemerintah No 71 2010 http:///wwwPermendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
96
http:///wwwPermendagri 59 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah http:///www.Standar Akuntansi Pemerintah 2005 http:///www.Peraturan Pemerintah No 150 Tahun 2000 tentang Standar Akuntansi dalam Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah http:///www.Peraturan Wikepedia Laporan Keuangan 2010 http:///www.Standar Akuntansi Pemerintah 1 tentang Laporan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan 2014 Halim A. dan Abdullah, S. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: Sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik Boynton William C., Raymon N.Jhonson, Walter G. &, Kell, 2006.
Jurnal Akuntansi Pemerintah Lince Bulutoding Pengaruh Pengawasan dan Pengendalian Anggaran Tahun 2011 Keputusan Mentri Keuangan 308/kmk012 Tahun 2002 Mahsun, Mohamad, 2006. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit BPFE Yogyakarta, Mardiasmo, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2 No. 1,Mei:1-17 Kuncoro Mudrajat , 2003. Nazier, M Daeng. 2006. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota Melalui Harmonisasi Kepmendagri 29/2002 dan PP 24/2005 Nordiawan Deddi, Sondi Putra Iswahyudi dan Rahmawati Maulidah, 2008, Akuntansi Pemerintahan, Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat Pontianak Ramba, 2008. Akuntabilitas Publik : Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Gubernur, Walikota/Bupati) kepada DPRD, Paper, Program pasca sarjana, UGM, Yogyakarta Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun, Standar Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat Jakarta, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Revrisond Baswir, 1999, Akuntansi Pemerintahan Indonesia, BPFE, Yogykarta Ridwan, 2007,
97
Peraturan Pemerintah Kabupaten Pandeglang No 7 Tahun 2011 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah No 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan Daerah Renyowijoyo, M. 2010. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. Jakarta. Mitra Wacana Media. Sedarmayanti, 2007, Good Goverence (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Goverance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik), Edisi Pertama, Bandung: CV Mandar Jaya Standar Akuntansi Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia Tahun 2012 tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
Sri Wisnu H, 2007. Persepsi Stakeholder Terhadap Kriteria Akuntabilitas Keuangan dan Transparansi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tesis S2, Magister Akuntansi UGM (tidak dipublikasikan) Yogyakarta. Sukhemi, 2010. Pengaruh Penyajian Nerca Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah, Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Volume 5, April: 85-100 Tumimor, Mecky_Ronald_Tedi, Akuntansi Sebagai Sistem Pengendalian Anggaran, 2006. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Undang-Undang No 32 dan 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Undang-Undang No 12 dan 23 Tahun 2008 tentang Otonomi Daerah Undang-Undang No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah World Bank, Policy Research Paper Series No.1894, March 1998, Washington, DC: World Bank, 1998.
98
LAMPIRAN-LAMPIRAN
99
101
102
103
104
105
106
107
LAMPIRAN 2 KUESIONER PENELITIAN
108
109
KUESIONER PENGARUH PENGENDALIAN ANGGARAN DAN KARAKTERISTIK LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DAERAH BAGIAN PENDAHULUAN IDENTITAS RESPONDEN Nama
: …………………………………..
Umur
: .................. Tahun
Jenis Kelamin
:
Nama LKPD
: .......................................................
Jabatan
:
Perempuan
`
Laki-Laki
Kepala LKPD
Kabag Keuangan
Staf Pegawai
Pendidikan Terakhir
Masa Kerja
:
SLTA
:
<5 Tahun
D3
S1
5-10 Tahun
S2
Lainnya
>10 Tahun
BAGIAN ISI 110
Petunjuk : Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda cek list (√) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan yang diberikan. Pilihan jawaban :
SS : Sangat Setuju S : Setuju RR : Ragu-Ragu TS : Tidak Setuju STS : Sangat Tidak Setuju
Pengendalian Anggaran No 1
Pernyataan
SS
S
RR
TS
STS
SS
S
RR
TS
STS
Pengendalian anggaran dibutuhkan untuk menyatakan keandalan Laporan Keuangan
2
Pengendalian internal bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan yang berlaku
3
Pengendalian
internal
harus
mampu
mencapai efektivitas dan efesiensi dalam setiap operasinya No
4
Pernyataan Fungsi pengendalian manajemen untuk
111
merencanakan, kordinasi, komunikasi, pengambilan keputusan serta motivasi dan penilaian kinerja 5
Struktur organisasi yang terakomodasi salah satu fungsi sistem pengendalian pemerintah
6
Konsep pengendalian manajemen hanya meliputi pengendalian preventif, operasional dan kinerja
7
Fungsi pengendalian anggaran untuk menganalisa persiapan, pelaksanaan, pengintegrasian, penyusunan, evaluasi program dan anggaran
8
Pengendalian anggaran adalah mampu menyiapkan, menyusun serta mengkoordinasikan pelaporan suatu anggaran
9
Fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sector public sebagai alat perencanaan, pengendalian, kebijakan, politik dan koordinasi
No 10
Pernyataan
SS
S
RR
TS
STS
Dalam struktur anggaran hanya meliputi
112
klasifikasi ekonom (berdasarkan jenisjenis belanja yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pelayanan publik) dan fungsional (menyediakan informasi berdasarkan tujuan atas fungsi yang dijalankan oleh pemerintah)
Karakteristik Laporan Keuangan Daerah No 11
Pernyataan
SS
S
RR
TS
STS
SS
S
RR
TS
STS
Dalam penyajian laporan keuangan wajib menerapkan Karakteristik laporan keuangan yaitu Relevan, Andal, Dapat dipahami dan Dapat dibandingkan
12
Laporan keuangan harus relevan sehingga yang memiliki manfaat dan umpan balik
13
Laporan keuangan disajikan harus tepat waktu
14
Laporan keuangan yang disajikan lengkap sesuai transaksi serta buktinya
No
Pernyataan
15
Laporan keuangan yang disajikan secara
113
jujur sesuai dengan informasi yang ada dan mampu menjadi sebuah informasi 16
Laporan keuangan dapat diverfikasi
17
Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat diuji kembali sesuai dengan kebutuhan
18
Laporan keuangan yang disajikan sebagai informasi kebutuhan umum
19
Laporan keuangan disajikan agar dapat dibandingkan
20
Laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan pemahaman setiap penggunanya
Transparansi Laporan Keuangan Daerah No 21
Pernyataan
SS
S
RR
TS
STS
SS
S
RR
TS
STS
Laporan keuangan yang disajikan lengkap dan relevan
22
Laporan keuangan yang disajikan mudah dipahami
No
Pernyataan
114
23
Informasi mengenai laporan keuangan tersedia untuk publik
24
Proses penganggaran yang terbuka
25
Laporan keuangan yang disajikan untuk mencapai jaminan suatu integritas
26
Dalam PP No. 71 Tahun 2010 bahwa setiap pemerintahan daerah mempunyai system informasi keuangan daerah yang dapat diakses oleh masyarakat
27
Dalam PP No. 71 Tahun 2010 bahwa pertanggungjawaban laporan keuangan yang bersifat terbuka oleh kepala daerah terhadap DPRD
28
Laporan keuangan yang disajikan dapat dilihat oleh umum dengan mudah
29
Laporan keuangan pemda diperiksa oleh BPK RI dan diumumkan kemedia masa
115
LAMPIRAN 3 SURAT KETERANGAN PENELITIAN DARI KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI BANTEN
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
LAMPIRAN 4 DAFTAR JAWABAN KUSIONER
129
DAFTAR JAWABAN RESPONDEN IDENTIYAS RESPONDEN No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Jenis Kelamin Pria Perempuan Pria Perempuan Pria Perempuan Pria Pria Pria Pria Pria Pria Pria Perempuan Pria Pria Pria Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Pria Perempuan Pria Perempuan Pria Pria Pria Perempuan perempuan Pria Pria Perempuan Perempuan Perempuan Pria Pria Pria
Usia
Jabatan Terahir
39 Tahun 21 Tahun 30 Tahun 35 Tahun 41 Tahun 33 Tahun 33 Tahun 41 Tahun 37 Tahun 43 Tahun 38 Tahun 40 Tahun 38 Tahun 52 Tahun 54 Tahun 54 Tahun 46 Tahun 53 Tahun 30 Tahun 31 Tahun 32 Thun 40 Tahun 32 Tahun 42 Tahun 35 Tahun 32 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 34 Tahun 23 Tahun 33 Tahun 25 Tahun 23 Tahun 27 Tahun 36 Tahun 30 Tahun 40 Tahun 52 Tahun 48 Tahun
Staf Pegawai Satf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Kabag Keuangan Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Kabag Keuangan Kabag Keuangan Kabag Keuangan Kabag Keuangan Kabag Keuangan Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Kabag Keuangan
Pendidikan Terahir S2 D3 SLTA SLTA S2 S1 S1 S2 S1 S1 SLTA S1 S1 SLTA S1 SLTA S1 SLTA S1 S2 S1 S1 S1 S1 SLTA S2 S2 S1 S2 S1 S1 S1 S1 S2 D3 S1 S1 S2 S2
Masa Bekerja >10 Tahun 5-10 Tahun 5-10Tahun 5-10 Tahun >10 Tahun 5-10 Tahun >10 Tahun >10 Tahun 5-10 Tahun 5-10 Tahun >10 Tahun >10 Tahun <5 Tahun >10 Tahun >10 Tahun >10 Tahun >10 Tahun >10 Tahun >10 Tahun >10 Tahun >10 Tahun >10 Tahun >10 Tahun 5-10 Tahun 5-10 Tahun >10 Tahun 5-10 Tahun <5 Tahun 5-10 Tahun <5 Tahun <5 Tahun <5 Tahun <5 Tahun 5-10 Tahun 5-10 Tahun 5-10 Tahun >10 Tahun >10 Tahun 5-10 Tahun
130
DAFTAR JAWABAN RESPONDEN IDENTIYAS RESPONDEN No 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Jenis Kelamin Pria Perempuan Perempuan Pria Perempuan Perempuan Pria Pria Pria Perempuan Perempuan Perempuan Pria
Usia
Jabatan Terahir
46 Tahun 42 Tahun 30 Tahun 37 Tahun 32 Tahun 43 Tahun 49 Tahun 34 Tahun 43 Tahun 32 Tahun 52 Tahun 30 Tahun 40 Tahun
Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Staf Pegawai Kabag Keuangan Staf Pegawai Kabag Keuangan
Pendidikan Terahir 1 S1 S1 S1 D3 S1 S1 S2 S2 S1 S2 S1 S2
Masa Bekerja >10 Tahun >10 Tahun <5 Tahun >10 Tahun 5-10 Tahun >10 Tahun >10 Tahun 5-10 Tahun 5-10 Tahun 5-10 Tahun >10 Tahun 5-10 Tahun >10 Tahun
131
DAFTAR JAWABAN RESPONDEN VARIABEL PENGENDALIAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PA 1 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5
PA2 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5
PA3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5
PA4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5
PA5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5
PA6 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 5 5 5 5
PA7 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5
PA8 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5
PA9 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5
PA10 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4
TPA 41 45 41 41 45 40 43 48 48 43 40 41 40 41 44 46 44 40 40 50 49 50 49 132
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
PA 1 5 5 5 4 5 4 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4
PA2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
PA3 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4
PA4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4
PA5 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4
PA6 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 5
PA7 4 4 3 4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4
PA8 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4
PA9 4 5 3 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4
PA10 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5
TPA 42 47 40 41 41 42 43 42 42 41 41 44 42 45 41 41 42 41 41 41 42 40 43 48 45 42
133
51 52
PA 1 4 4
PA2 5 5
PA3 5 4
PA4 4 4
PA5 5 5
PA6 4 4
PA7 4 4
PA8 4 5
PA9 4 5
PA10 4 4
TPA 43 44
134
DAFTAR JAWABAN RESPONDEN VARIABEL KARAKTERISTIK LAPORAN KEUANGAN DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
KLKD1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
KLKD2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5
KLKD3 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5
KLKD4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5
KLKD5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
KLKD6 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5
KLKD7 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
KLKD8 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 5 3 3 5 5 5 5
KLKD9 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 5 2 4 3 5 5 5 5
KLKD10 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5
TKLKD 44 41 46 40 40 42 43 50 50 47 46 46 40 38 41 41 42 42 37 50 50 50 50 135
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
KLKD1 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5 4
KLKD2 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4
KLKD3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 3 5 5 5 5 4
KLKD4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4
KLKD5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4
KLKD6 4 5 3 5 3 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4
KLKD7 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4
KLKD8 3 5 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 5 4 2
KLKD9 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 2
KLKD10 4 5 2 3 2 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 1 4 3
TKLKD 38 50 41 44 40 47 40 41 40 44 42 46 46 45 42 47 41 39 42 37 40 41 48 46 47 35
136
51 51
KLKD1 3 5
KLKD2 4 5
KLKD3 5 5
KLKD4 5 5
KLKD5 4 5
KLKD6 3 3
KLKD7 4 4
KLKD8 5 4
KLKD9 4 4
KLKD10 4 4
TKLKD 41 44
137
DAFTAR JAWABAN RESPONDEN VARIABEL TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
TLKP1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TLKP2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5
TLKP3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
TLKP4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5
TLKP5 4 2 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5
TLKP6 3 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 3 5 5
TLKP7 3 5 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
TLKP8 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5
TLKP9 4 2 4 4 5 2 2 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 5 5
4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 5 4 3 5 5
TTLKP 34 34 34 36 44 38 35 44 45 36 45 39 37 31 36 36 40 35 31 45 45
138
TLKP1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
TLKP2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5
TLKP3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3
TLKP4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 4 5
TLKP5 5 4 3 5 3 4 3 4 5 3 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 5
TLKP6 5 4 3 5 3 4 3 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 3 5
TLKP7 5 4 4 5 4 3 4 3 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 5 3 3 5
TLKP8 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5
TLKP9 5 4 4 5 3 3 3 3 5 2 4 4 5 4 4 4 4 5 2 4 4 4 3 3 3 5
5 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 5 5
TTLKP 45 37 33 45 36 36 35 36 42 32 36 37 42 38 36 39 36 43 35 38 36 33 35 33 36 43
139
TLKP1 49 50 51 52
TLKP2 5 4 4 5
TLKP3 5 4 4 5
TLKP4 4 4 4 5
TLKP5 4 4 3 5
TLKP6 4 4 4 5
TLKP7 4 4 5 5
TLKP8 5 4 5 5
TLKP9 4 4 4 5
5 4 4 5
TTLKP 40 36 37 45
140
OUTPUT HASIL PENGOLAHAN DATA IDENTITAS RESPONDEN PENELITIAN Berdasarkan Jenis Kelamin Frequency Per Perempuan Valid Pria Total
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
22
42,3
42,3
42,3
30
57,7
57,7
100,0
52
100,0
100,0
Berdasarkan Usia Frequency
Valid
Total
Valid Percent
Cumulative Percent
21
1
1,9
2,0
2,0
23
2
3,8
4,1
6,1
24
1
1,9
2,0
8,2
25
1
1,9
2,0
10,2
27
1
1,9
2,0
12,2
28
1
1,9
2,0
14,3
30
3
5,8
6,1
20,4
31
1
1,9
2,0
22,4
32
2
3,8
4,1
26,5
33
3
5,8
6,1
32,7
34
2
3,8
4,1
36,7
35
2
3,8
4,1
40,8
36
1
1,9
2,0
42,9
37
3
5,8
6,1
49,0
38
3
5,8
6,1
55,1
39
1
1,9
2,0
57,1
40
4
7,7
8,2
65,3
41
2
3,8
4,1
69,4
42
2
3,8
4,1
73,5
43
3
5,8
6,1
79,6
46
2
3,8
4,1
83,7
48
1
1,9
2,0
85,7
49
1
1,9
2,0
87,8
52
3
5,8
6,1
93,9
53
1
1,9
2,0
95,9
54
2
3,8
4,1
100,0
49
94,2
100,0
3
5,8
52
100,0
Total Missing
Percent
System
142
Berdasarkan Jabatan Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Kabag Keuangan Valid Staf Pegawai Total
10
19,2
19,2
19,2
42
80,8
80,8
100,0
52
100,0
100,0
Pendidikan Terahir Frequency
Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
SLTA
7
13,5
13,5
13,5
D3
4
7,7
7,7
21,2
S1
29
55,8
55,8
76,9
S2
12
23,1
23,1
100,0
Total
52
100,0
100,0
Pengalaman Kerja Frequency >5 Tahun Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
7
13,5
13,5
13,5
5-10 Tahun
17
32,7
32,7
46,2
<10 Tahun
28
53,8
53,8
100,0
Total
52
100,0
100,0
143
OUTPUT HASIL PENGOLAHAN DATA HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF Descriptive Statistics N TPA TKLKD TTLKP Valid N (listwise)
Minimum 52 52 52 52
40 35 31
Maximum 50 50 45
Mean 43,00 43,27 38,00
Std. Deviation 2,890 3,966 4,233
144
OUTPUT HASIL PENGOLAHAN DATA HASIL UJI VALIDITAS PENGENDALIAN ANGGARAN PA1
PA2 ,279* ,045 52 1
Pearson Correlation 1 PA1 Sig. (2-tailed) N 52 Pearson Correlation ,279* PA2 Sig. (2-tailed) ,045 N 52 52 Pearson Correlation ,334* ,301* PA3 Sig. (2-tailed) ,015 ,030 N 52 52 * Pearson Correlation ,281 ,216 PA4 Sig. (2-tailed) ,043 ,125 N 52 52 Pearson Correlation ,163 ,437** PA5 Sig. (2-tailed) ,247 ,001 N 52 52 Pearson Correlation ,165 ,282* PA6 Sig. (2-tailed) ,242 ,043 N 52 52 Pearson Correlation ,140 ,290* PA7 Sig. (2-tailed) ,321 ,037 N 52 52 Pearson Correlation ,395** ,237 PA8 Sig. (2-tailed) ,004 ,091 N 52 52 Pearson Correlation ,083 ,372** PA9 Sig. (2-tailed) ,560 ,007 N 52 52 Pearson Correlation -,021 ,250 PA10 Sig. (2-tailed) ,883 ,074 N 52 52 Pearson Correlation ,489** ,650** TPA Sig. (2-tailed) ,000 ,000 N 52 52 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
PA3 ,334* ,015 52 ,301* ,030 52 1 52 -,155 ,272 52 ,000 1,000 52 ,094 ,506 52 -,034 ,813 52 ,205 ,145 52 ,063 ,657 52 -,034 ,812 52 ,275* ,048 52
Correlations PA4 PA5 ,281* ,163 ,043 ,247 52 52 ,216 ,437** ,125 ,001 52 52 -,155 ,000 ,272 1,000 52 52 1 ,332* ,016 52 52 * ,332 1 ,016 52 52 ,225 ,082 ,108 ,565 52 52 ,344* ,304* ,013 ,029 52 52 ,226 ,162 ,107 ,253 52 52 ,186 ,197 ,186 ,161 52 52 ,352* ,259 ,011 ,064 52 52 ,597** ,534** ,000 ,000 52 52
PA6 ,165 ,242 52 ,282* ,043 52 ,094 ,506 52 ,225 ,108 52 ,082 ,565 52 1 52 ,136 ,337 52 ,183 ,193 52 ,092 ,518 52 ,237 ,090 52 ,425** ,002 52
PA7 ,140 ,321 52 ,290* ,037 52 -,034 ,813 52 ,344* ,013 52 ,304* ,029 52 ,136 ,337 52 1 52 ,223 ,112 52 ,427** ,002 52 ,244 ,082 52 ,582** ,000 52
PA8 ,395** ,004 52 ,237 ,091 52 ,205 ,145 52 ,226 ,107 52 ,162 ,253 52 ,183 ,193 52 ,223 ,112 52 1 52 ,382** ,005 52 ,005 ,970 52 ,538** ,000 52
PA9 ,083 ,560 52 ,372** ,007 52 ,063 ,657 52 ,186 ,186 52 ,197 ,161 52 ,092 ,518 52 ,427** ,002 52 ,382** ,005 52 1 52 ,079 ,578 52 ,568** ,000 52
PA10 -,021 ,883 52 ,250 ,074 52 -,034 ,812 52 ,352* ,011 52 ,259 ,064 52 ,237 ,090 52 ,244 ,082 52 ,005 ,970 52 ,079 ,578 52 1 52 ,445** ,001 52
TPA ,489** ,000 52 ,650** ,000 52 ,275* ,048 52 ,597** ,000 52 ,534** ,000 52 ,425** ,002 52 ,582** ,000 52 ,538** ,000 52 ,568** ,000 52 ,445** ,001 52 1 52
145
OUTPUT HASIL PENGOLAHAN DATA HASIL UJI VALIDITAS KARAKTERISTIK LAPORAN KEUANGAN DAERAH TLKD1
TLKD2 ,697** ,000 52 1
Pearson Correlation 1 TLKD1 Sig. (2-tailed) N 52 Pearson Correlation ,697** TLKD2 Sig. (2-tailed) ,000 N 52 52 Pearson Correlation ,555** ,540** TLKD3 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 N 52 52 ** Pearson Correlation ,467 ,374** TLKD4 Sig. (2-tailed) ,000 ,006 N 52 52 ** Pearson Correlation ,503 ,326* TLKD5 Sig. (2-tailed) ,000 ,018 N 52 52 * Pearson Correlation ,319 ,186 TLKD6 Sig. (2-tailed) ,021 ,187 N 52 52 Pearson Correlation ,306* ,326* TLKD7 Sig. (2-tailed) ,027 ,018 N 52 52 Pearson Correlation ,160 ,263 TLKD8 Sig. (2-tailed) ,258 ,060 N 52 52 Pearson Correlation ,283* ,207 TLKD9 Sig. (2-tailed) ,042 ,140 N 52 52 Pearson Correlation -,029 ,031 TLKD1 Sig. (2-tailed) ,840 ,830 0 N 52 52 Pearson Correlation ,622** ,581** TTLKD Sig. (2-tailed) ,000 ,000 N 52 52 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
TLKD3 ,555** ,000 52 ,540** ,000 52 1 52 ,635** ,000 52 ,476** ,000 52 ,208 ,138 52 ,290* ,037 52 ,322* ,020 52 ,313* ,024 52 ,012 ,932 52 ,645** ,000 52
Correlations TLKD4 TLKD5 ,467** ,503** ,000 ,000 52 52 ,374** ,326* ,006 ,018 52 52 ** ,635 ,476** ,000 ,000 52 52 1 ,500** ,000 52 52 ** ,500 1 ,000 52 52 ,338* ,549** ,014 ,000 52 52 ,318* ,367** ,021 ,007 52 52 ,343* ,233 ,013 ,096 52 52 ,157 ,379** ,267 ,006 52 52 ,244 ,066 ,081 ,640 52 52 ,653** ,654** ,000 ,000 52 52
TLKD6 ,319* ,021 52 ,186 ,187 52 ,208 ,138 52 ,338* ,014 52 ,549** ,000 52 1 52 ,589** ,000 52 ,388** ,005 52 ,457** ,001 52 ,368** ,007 52 ,705** ,000 52
TLKD7 ,306* ,027 52 ,326* ,018 52 ,290* ,037 52 ,318* ,021 52 ,367** ,007 52 ,589** ,000 52 1 52 ,667** ,000 52 ,619** ,000 52 ,247 ,078 52 ,752** ,000 52
TLKD8 ,160 ,258 52 ,263 ,060 52 ,322* ,020 52 ,343* ,013 52 ,233 ,096 52 ,388** ,005 52 ,667** ,000 52 1 52 ,585** ,000 52 ,224 ,110 52 ,684** ,000 52
TLKD9 ,283* ,042 52 ,207 ,140 52 ,313* ,024 52 ,157 ,267 52 ,379** ,006 52 ,457** ,001 52 ,619** ,000 52 ,585** ,000 52 1 52 ,161 ,255 52 ,676** ,000 52
TLKD10 -,029 ,840 52 ,031 ,830 52 ,012 ,932 52 ,244 ,081 52 ,066 ,640 52 ,368** ,007 52 ,247 ,078 52 ,224 ,110 52 ,161 ,255 52 1 52 ,419** ,002 52
TTLKD ,622** ,000 52 ,581** ,000 52 ,645** ,000 52 ,653** ,000 52 ,654** ,000 52 ,705** ,000 52 ,752** ,000 52 ,684** ,000 52 ,676** ,000 52 ,419** ,002 52 1 52
146
OUTPUT HASIL PENGOLAHAN DATA HASIL UJI VALIDITAS TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH TLKD1
TLKD2 ,471** ,000 52 1
Pearson Correlation 1 TLKD1 Sig. (2-tailed) N 52 Pearson Correlation ,471** TLKD2 Sig. (2-tailed) ,000 N 52 52 Pearson Correlation ,527** ,416** TLKD3 Sig. (2-tailed) ,000 ,002 N 52 52 ** Pearson Correlation ,463 ,263 TLKD4 Sig. (2-tailed) ,001 ,060 N 52 52 ** Pearson Correlation ,378 ,258 TLKD5 Sig. (2-tailed) ,006 ,065 N 52 52 Pearson Correlation ,233 ,170 TLKD6 Sig. (2-tailed) ,097 ,228 N 52 52 Pearson Correlation ,434** ,249 TLKD7 Sig. (2-tailed) ,001 ,075 N 52 52 Pearson Correlation ,182 ,252 TLKD8 Sig. (2-tailed) ,197 ,071 N 52 52 Pearson Correlation ,526** ,417** TLKD9 Sig. (2-tailed) ,000 ,002 N 52 52 Pearson Correlation ,608** ,512** TTLKD Sig. (2-tailed) ,000 ,000 N 52 52 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Correlations TLKD4 TLKD5 ,463** ,378** ,001 ,006 52 52 ,263 ,258 ,060 ,065 52 52 ** ,628 ,494** ,000 ,000 52 52 52 ** ,628 1 ,517** ,000 ,000 52 52 52 ** ** ,494 ,517 1 ,000 ,000 52 52 52 ,628** ,512** ,505** ,000 ,000 ,000 52 52 52 ,559** ,422** ,590** ,000 ,002 ,000 52 52 52 ,640** ,660** ,432** ,000 ,000 ,001 52 52 52 ,577** ,582** ,367** ,000 ,000 ,007 52 52 52 ,850** ,805** ,708** ,000 ,000 ,000 52 52 52
TLKD3 ,527** ,000 52 ,416** ,002 52 1
TLKD6 ,233 ,097 52 ,170 ,228 52 ,628** ,000 52 ,512** ,000 52 ,505** ,000 52 1 52 ,567** ,000 52 ,545** ,000 52 ,437** ,001 52 ,728** ,000 52
TLKD7 ,434** ,001 52 ,249 ,075 52 ,559** ,000 52 ,422** ,002 52 ,590** ,000 52 ,567** ,000 52 1 52 ,468** ,000 52 ,575** ,000 52 ,733** ,000 52
TLKD8 ,182 ,197 52 ,252 ,071 52 ,640** ,000 52 ,660** ,000 52 ,432** ,001 52 ,545** ,000 52 ,468** ,000 52 1 52 ,396** ,004 52 ,755** ,000 52
TLKD9 ,526** ,000 52 ,417** ,002 52 ,577** ,000 52 ,582** ,000 52 ,367** ,007 52 ,437** ,001 52 ,575** ,000 52 ,396** ,004 52 1 52 ,736** ,000 52
TTLKD ,608** ,000 52 ,512** ,000 52 ,850** ,000 52 ,805** ,000 52 ,708** ,000 52 ,728** ,000 52 ,733** ,000 52 ,755** ,000 52 ,736** ,000 52 1 52
147
OUTPUT HASIL PENGOLAHAN DATA HASIL UJI RELIABILITAS VARIABEL PENGENDALIAN ANGGARAN RELIABILITY /VARIABLES=TLKD1 TLKD2 TLKD3 TLKD4 TLKD5 TLKD6 TLKD7 TLKD8 TLKD9 TLKD10 TTLKD /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR /SUMMARY=TOTAL.
Reliability Case Processing Summary N Valid Cases
% 52
100,0
0
,0
52
100,0
a
Excluded Total
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's
Cronbach's Alpha Based
Alpha
on Standardized Items ,713
N of Items
,792
11
Inter-Item Correlation Matrix PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PA8
PA9
PA10
TPA
PA1
1,000
,279
,334
,281
,163
,165
,140
,395
,083
-,021
,489
PA2
,279
1,000
,301
,216
,437
,282
,290
,237
,372
,250
,650
PA3
,334
,301
1,000
-,155
,000
,094
-,034
,205
,063
-,034
,275
PA4
,281
,216
-,155
1,000
,332
,225
,344
,226
,186
,352
,597
PA5
,163
,437
,000
,332
1,000
,082
,304
,162
,197
,259
,534
PA6
,165
,282
,094
,225
,082
1,000
,136
,183
,092
,237
,425
PA7
,140
,290
-,034
,344
,304
,136
1,000
,223
,427
,244
,582
PA8
,395
,237
,205
,226
,162
,183
,223
1,000
,382
,005
,538
PA9
,083
,372
,063
,186
,197
,092
,427
,382
1,000
,079
,568
PA10
-,021
,250
-,034
,352
,259
,237
,244
,005
,079
1,000
,445
TPA
,489
,650
,275
,597
,534
,425
,582
,538
,568
,445
1,000
148
Item-Total Statistics Scale Mean if
Scale Variance
Corrected Item-
Squared
Cronbach's
Item Deleted
if Item Deleted
Total
Multiple
Alpha if Item
Correlation
Correlation
Deleted
PA1
81,37
28,982
,439
,483
,693
PA2
81,48
28,411
,623
,532
,682
PA3
81,33
30,224
,220
,432
,710
PA4
81,52
29,000
,521
,597
,690
PA5
81,60
28,755
,474
,459
,690
PA6
81,77
29,201
,371
,348
,698
PA7
81,54
28,567
,519
,480
,687
PA8
81,44
28,761
,491
,456
,689
PA9
81,67
28,499
,491
,589
,687
PA10
81,73
29,416
,368
,459
,699
TPA
42,83
7,871
,962
,937
,710
149
OUTPUT HASIL PENGOLAHAN DATA HASIL UJI RELIABILITAS VARIABEL KARAKTERISTIK LAPORAN KEUANGAN DAERAH RELIABILITY /VARIABLES=TLKD1 TLKD2 TLKD3 TLKD4 TLKD5 TLKD6 TLKD7 TLKD8 TLKD9 TLKD10 TTLKD /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR /SUMMARY=TOTAL.
Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Valid Cases
a
Excluded Total
% 52
100,0
0
,0
52
100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's
Cronbach's Alpha Based
Alpha
on Standardized Items ,754
N of Items
,880
11
Inter-Item Correlation Matrix TLKD1
TLKD2 TLKD3 TLKD4 TLKD5 TLKD6 TLKD7 TLKD8 TLKD9
TLKD10
TTLKD
TLKD1
1,000
,697
,555
,467
,503
,319
,306
,160
,283
-,029
,622
TLKD2
,697
1,000
,540
,374
,326
,186
,326
,263
,207
,031
,581
TLKD3
,555
,540
1,000
,635
,476
,208
,290
,322
,313
,012
,645
TLKD4
,467
,374
,635
1,000
,500
,338
,318
,343
,157
,244
,653
TLKD5
,503
,326
,476
,500
1,000
,549
,367
,233
,379
,066
,654
TLKD6
,319
,186
,208
,338
,549
1,000
,589
,388
,457
,368
,705
TLKD7
,306
,326
,290
,318
,367
,589
1,000
,667
,619
,247
,752
TLKD8
,160
,263
,322
,343
,233
,388
,667
1,000
,585
,224
,684
TLKD9
,283
,207
,313
,157
,379
,457
,619
,585
1,000
,161
,676
TLKD10
-,029
,031
,012
,244
,066
,368
,247
,224
,161
1,000
,419
TTLKD
,622
,581
,645
,653
,654
,705
,752
,684
,676
,419
1,000
150
Item-Total Statistics Scale Mean if
Scale Variance
Corrected Item-
Squared
Cronbach's
Item Deleted
if Item Deleted
Total
Multiple
Alpha if Item
Correlation
Correlation
Deleted
TLKD1
82,00
57,569
,574
.
,736
TLKD2
82,08
58,229
,533
.
,740
TLKD3
82,00
57,059
,597
.
,733
TLKD4
81,96
57,998
,615
.
,737
TLKD5
82,02
57,941
,615
.
,737
TLKD6
82,27
55,691
,657
.
,726
TLKD7
82,29
56,601
,719
.
,729
TLKD8
82,56
55,310
,628
.
,725
TLKD9
82,50
55,784
,622
.
,728
TLKD10
82,44
58,134
,328
.
,746
TTLKD
43,27
15,730
1,000
.
,826
151
OUTPUT HASIL PENGOLAHAN DATA HASIL UJI RELIABILITAS VARIABEL TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH RELIABILITY /VARIABLES=TLKD1 TLKD2 TLKD3 TLKD4 TLKD5 TLKD6 TLKD7 TLKD8 TLKD9 TTLKD /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR /SUMMARY=TOTAL.
Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Valid Cases
a
Excluded Total
% 52
100,0
0
,0
52
100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's
Cronbach's Alpha Based on
Alpha
Standardized Items ,772
N of Items
,911
10
Inter-Item Correlation Matrix TLKD1
TLKD2
TLKD3
TLKD4
TLKD5
TLKD6
TLKD7
TLKD8
TLKD9
TTLKD
TLKD1
1,000
,471
,527
,463
,378
,233
,434
,182
,526
,608
TLKD2
,471
1,000
,416
,263
,258
,170
,249
,252
,417
,512
TLKD3
,527
,416
1,000
,628
,494
,628
,559
,640
,577
,850
TLKD4
,463
,263
,628
1,000
,517
,512
,422
,660
,582
,805
TLKD5
,378
,258
,494
,517
1,000
,505
,590
,432
,367
,708
TLKD6
,233
,170
,628
,512
,505
1,000
,567
,545
,437
,728
TLKD7
,434
,249
,559
,422
,590
,567
1,000
,468
,575
,733
TLKD8
,182
,252
,640
,660
,432
,545
,468
1,000
,396
,755
TLKD9
,526
,417
,577
,582
,367
,437
,575
,396
1,000
,736
TTLKD
,608
,512
,850
,805
,708
,728
,733
,755
,736
1,000
152
Item-Total Statistics Scale Mean if
Scale Variance
Corrected Item-
Squared
Cronbach's
Item Deleted
if Item Deleted
Total
Multiple
Alpha if Item
Correlation
Correlation
Deleted
TLKD1
71,40
66,834
,569
.
,761
TLKD2
71,63
67,138
,460
.
,764
TLKD3
71,83
62,773
,827
.
,741
TLKD4
71,92
62,190
,770
.
,739
TLKD5
71,96
63,646
,662
.
,747
TLKD6
71,81
63,688
,686
.
,747
TLKD7
71,65
65,956
,705
.
,756
TLKD8
72,13
60,903
,703
.
,736
TLKD9
71,65
64,309
,700
.
,749
TTLKD
38,00
17,922
1,000
.
,877
153
OUTPUT HASIL PENGOLAHAN DATA HASIL UJI ASUMSI KLASIK DAN REGRESI LINEAR BERGANDA REGRESSION Variables Entered/Removed Model 1
Variables Entered TKLKD, TPA
a
Variables Removed
b
Method . Enter
a. Dependent Variable: TTLKP b. All requested variables entered. Model Summary Model
R
1
,733
R Square
a
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
,537
,518
2,939
a. Predictors: (Constant), TKLKD, TPA a
ANOVA Model
1
Sum of Squares
Df
Mean Square
Regression
490,791
2
245,396
Residual
423,209
49
8,637
Total
914,000
51
F
Sig.
28,412
,000
b
a. Dependent Variable: TTLKP b. Predictors: (Constant), TKLKD, TPA Coefficients Model
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B (Constant) 1
a
Std. Error
t
Sig.
Beta
-6,283
6,180
TPA
,604
,186
TKLKD
,423
,135
Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
-1,017
,314
,412
3,254
,002
,589
1,699
,396
3,129
,003
,589
1,699
a. Dependent Variable: TTLKP a
Model
1
Coefficient Correlations TKLKD TKLKD 1,000 Correlations TPA -,641 TKLKD ,018 Covariances TPA -,016
TPA -,641 1,000 -,016 ,034
a. Dependent Variable: TTLKP
154
Collinearity Diagnostics Model
Dimension
Eigenvalue
a
Condition Index
Variance Proportions (Constant)
1
TPA
TKLKD
1
2,994
1,000
,00
,00
,00
2
,004
27,015
,49
,00
,62
3
,002
41,635
,51
1,00
,38
a. Dependent Variable: TTLKP Residuals Statistics Minimum Predicted Value
Maximum
a
Mean
Std. Deviation
N
33,53
45,08
38,00
3,102
52
Residual
-4,436
7,656
,000
2,881
52
Std. Predicted Value
-1,439
2,281
,000
1,000
52
Std. Residual
-1,509
2,605
,000
,980
52
a. Dependent Variable: TTLKP
155
156
UJI NORMALITAS DENGAN ONE-SAMPLE KOLMOGOROVSMIRNOV TEST One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N
52
Normal Parameters
a,b
Most Extreme Differences
Mean
0E-7
Std. Deviation
2,88066215
Absolute
,099
Positive
,099
Negative
-,065
Kolmogorov-Smirnov Z
,713
Asymp. Sig. (2-tailed)
,689
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Coefficients Model
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
1
Std. Error
(Constant)
8,832
3,853
TPA
-,179
,116
,025
,084
TKLKD
a
t
Sig.
Beta 2,292
,026
-,279
-1,549
,128
,052
,291
,773
a. Dependent Variable: RES1
157
LAMPIRAN 6 LAPORAN KEUAGNGAN KAB. PANDEGLANG
158
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
NERACA PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 URAIAN
Ref
ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Penyisihan Piutang Penyisihan Piutang Dana Bergulir Belanja Dibayar Dimuka Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Bgaian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan Jumlah Aset Lancar
V.C.1 V.C.1.a V.C.1.a.1 V.C.1.a.2 V.C.1.a.3 V.C.1.a.4
INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Pinjaman Jangka Panjang Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi dalam Proyek Pembangunan Investasi Non Permanen Lainnya Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen Jumlah Invetasi Nonpermanen
V.C.1.b V.C.1.b.1
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya Jumlah Invetasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Jumlah Aset Tetap DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan
NERACA PEMDA 2013
2012
164.470.082.433,00 111.033.776,00 31.044.000,00 898.000.000,00 92.764.987.303,00 4.759.824.456,14 2.585.425.359,38 807.222.639,33 27.437.907.867,60 293.865.527.834,45
158.731.249.017,00 7.163.075,00 46.440.476,00 4.328.730.302,47 3.859.068.043,00 496.772.307,00 18.608.641.950,00 186.078.065.170,47
480.000.000,00 480.000.000,00
500.000.000,00 500.000.000,00
V.C.1.b.2 V.C.1.b.
48.986.923.016,65 48.986.923.016,65 49.466.923.016,65
42.986.923.016,65 42.986.923.016,65 43.486.923.016,65
V.C.1.c. V.C.1.c.1 V.C.1.c.2 V.C.1.c.3 V.C.1.c.4 V.C.1.c.5 V.C.1.c.6 V.C.1.c.
287.398.040.155,00 317.350.559.069,78 790.231.628.492,00 551.403.270.419,00 86.480.437.679,00 18.141.069.526,00 2.051.005.005.340,78
284.597.995.405,00 315.459.701.258,00 568.952.261.872,00 404.481.202.261,00 83.174.162.859,00 20.177.909.605,00 1.676.843.233.260,00
-
-
V.C.1.a.5 V.C.1.a.6
V.C.1.a.7 V.C.1.a.8 V.C.1.a.9 V.C.1.a
V.C.1.b.1 V.C.1.b.1 V.C.1.b.2 V.C.1.b.2.a
159
U R AIAN
ASET LAINNYA Piutang Lainnya Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya
TOTAL ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan Utang Dalam Negeri - Obligasi Premium (Diskonto) Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana YHD untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana YHD untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan JUMLAH EKUITAS DANA TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
Ref
V.C.1.d. V.C.1.d.1
V.C.1.d.2 V.C.1.d.3 V.C.1.d.4 V.C.1.d.
V.C.1 V.C.2 V.C.2.a V.C.2.a
V.C.2.a V.C.2.a
NERACA PEMDA 2013
2012
1.962.571.250,00 700.000.000,00 4.642.208.934,00 37.145.001.685,00 44.449.781.869,00
1.974.571.250,00 700.000.000,00 3.692.843.934,00 30.616.654.817,00 36.984.070.001,00
2.438.787.238.060,88
1.943.392.291.448,12
86.803.607,00 38.085.000,00 124.888.607,00
-
-
-
124.888.607,00
-
164.456.227.602,00 929.044.000,00 100.917.459.757,85 27.437.907.867,60 293.740.639.227,45
158.738.412.092,00 46.440.476,00 8.684.570.652,47 18.608.641.950,00 186.078.065.170,47
49.466.923.016,65 2.051.005.005.340,78 44.449.781.869,00
43.486.923.016,65 1.676.843.233.260,00 36.984.070.001,00
2.144.921.710.226,43
1.757.314.226.277,65
2.438.662.349.453,88
1.943.392.291.448,12
2.438.787.238.060,88
1.943.392.291.448,12
V.C.2.b
V.C.2.b V.C.2 V.C.3 V.C.3.a V.C.3.a.1 V.C.3.a.2 V.C.3.a.3 V.C.3.a.4 V.C.3.a V.C.3.b V.C.3.b.1 V.C.3.b.2 V.C.3.b.3
160
No
Uraian
Anggaran 2013
Realisasi 2013 Rp
Realisasi 2012
%
Retribusi Daerah
45.223.967.000,00
39.273.064.703,00
86,84
11.404.617.631,00
I
Retribusi Jasa Umum
40.069.906.000,00
35.117.036.004,00
87,64
7.280.926.782,00
1
Retribusi Pelayanan Kesehatan
36.496.447.000,00
30.576.931.004,00
83,78
4.645.596.532,00
1,1
RSUD
20.045.600.000,00
14.070.338.148,00
70,19
2.841.816.977,00
1,2
Dinas Kesehatan
16.450.847.000,00
16.506.592.856,00
100,34
1.803.779.555,00
848.004.000,00
678.500.000,00
80,01
430.280.000,00
1.250.000.000,00
2.291.904.000,00
183,35
1.260.070.000,00
500.000.000,00
218.000.000,00
43,60
110.200.000,00
750.720.000,00
1.115.451.000,00
148,58
652.019.000,00
200.000.000,00
211.515.000,00
105,76
159.261.250,00
4.725.000,00
4.725.000,00
100,00
8.800.000,00
20.010.000,00
20.010.000,00
100,00
14.700.000,00
2
3 4 5
6
7
8
Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan DTKP Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Capil- Disdukcapil Retribusi Pelayanan Parkir Dishubkominfo Retribusi Pelayanan Pasar Dinas Perindagpas Retribusi Pengujian Kendaraan BermotorDishubkominfo Retribusi Pergantian Biaya Cetak Peta DTKP Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus –DTKP
II
Retribusi Jasa Usaha
3.742.111.000,00
3.029.714.460,00
80,96
2.474.500.300,00
1
Retribusi Kekeyaan Daerah dan sewa tanah/alat berat/sewa gedung (GP/Gedung Wanita) terdiri dari
1.025.011.000,00
670.042.900,00
65,37
594.594.000,00
1,1
Sewa Tanah/Lahan Pasar-Disperindagpas
92.580.000,00
119.253.400,00
128,81
73.426.000,00
1,2
Penggunaan Kamar Kecil - Disperindagpas
25.200.000,00
34.974.000,00
138,79
-
710.040.000,00
343.062.500,00
48,32
410.500.000,00
20.000.000,00
18.000.000,00
90,00
18.000.000,00
40.000.000,00
43.000.000,00
107,50
40.000.000,00
30.000.000,00
10.000.000,00
33,33
12.000.000,00
4.900.000,00
2.000.000,00
40,82
-
3.000.000,00
3.000.000,00
100,00
3.000.000,00
5.670.000,00
5.670.000,00
100,00
3.600.000,00
1,3 1,4 1,5 1,6
1,7 1,8 1,9
Sewa Alat berat dinas Pekerjaan umum Sewa gedung/Grha Pancasila–Dispora Sewa alun-alun DTKP Sewa Gedung Apotik dan Kantin – RSUD
Sewa Lahan Kantin – RSUD Sewa Lahan (Kafe Toples) – Disbudpar Pasar Hewan – Disnakeswan
161
No 1,1 1,11 1,12 2 2,1 2,2 3 4
Uraian Sewa Bor dan Alat geolistrik - Distamben Pemakaian kekayaan daerah – Distanbun Pelayanan laboratorium - KLH Retribusi pasar grosir terdiri dari: Retribusi Pasar Grosir DKP Retribusi Pasar Grosir –Disperindag Retribusi tempat pelelangan Ikan –DKP Retribusi terminal– Dishubkominfo
5
Retribusi Tempat Khusus Parkir – RSUD
6
Retribusi Tempat Khusus Parkir – Disbudpar
7
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggr ahan/Villa - Disbudpar
8
9
9,1
9,2
10
11
lll 1 2 3 4
Retribusi rumah potong hewandisnakeswan Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, terdiri dari : Retribusi tempat rekreasi dan olahraga– Disbudpar Retribusi tempat rekreasi dan olahraga– Dispora Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah bidang Kelautan –DKP Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah bidang Pertanian –Distambun
Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi ijin Mendirikan bangunan –BPPT Retribusi HO-BPPT Retribusi ijin trayekDishubkominfo Retribusi ijin Usaha Perikanan – DKP
Realisasi 2013
Anggaran 2013
Rp
Realisasi 2012
%
53.200.000,00
53.470.000,00
100,51
34.068.000,00
35.000.000,00
32.100.000,00
91,71
-
5.421.000,00
5.513.000,00
101,70
-
212.500.000,00
213.190.600,00
100,32
92.590.000,00
50.500.000,00
23.800.000,00
47,13
18.540.000,00
162.000.000,00
189.390.600,00
116,91
74.050.000,00
900.000.000,00
695.936.960,00
77,33
508.776.300,00
600.000.000,00
477.655.000,00
79,61
350.495.000,00
30.000.000,00
16.500.000,00
55,00
15.000.000,00
1.200.000,00
4.500.000,00
375,00
-
-
-
00,00
10.000.000,00
36.900.000,00
36.900.000,00
100,00
35.172.00,00
851.500.000,00
853.589.000,00
100,25
840.373.000,00
850.000.000,00
847.889.000,00
99,75
832.823.000,00
1.500.000,00
5.700.000,00
380,00
7.550.000,00
50.000.000,00
23.500.000,00
47,00
2.500.000,00
35.000.000,00
37.900.000,00
108,29
25.000.000,00
1.411.950.000,00
1.126.314.239,00
79,77
1.649.190.549,00
668.450.000,00
696.236.656,00
104,16
1.245.071.041,00
536.000.000,00
378.595.083,00
70,63
351.994.008,00
200.000.000,00
48.600.000,00
24,30
52.077.500,00
7.500.000,00
2.882.500,00
38,43
48.000,00
162
PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2013 URAIAN
2013
2012
Saldo Anggaran Lebih Awal
158.784.852.568
-
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun Berjalan
158.784.852.568
-
Subtotal (1-2)
-
-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
164.485.232.602
-
Subtotal (3+4)
164.485.232.602
-
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
-
-
Lain-lain
-
-
Saldo Anggaran Lebih Akhir ( 5 + 6 + 7 )
164.485.232.602
-
163
PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berahir Sampai Dengan 31 Desember 2013 dan 2012 Uraian
2013
2012
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Kas Penerimaan Pajak Daerah
19.984.169.322,00
8.135.008.233,00
Penerimaan Retribusi Daerah
39.273.064.703,00
11.404.617.631,00
7.550.463.547,00
6.627.403.885,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah
13.776.377.863,00
27.881.363.886,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
57.945.552.660,00
64.606.977.790,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
8.016.885.921,00
7.055.557.652,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum
988.536.476.000,00
880.790.323.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus
141.861.220.000,00
104.862.670.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Penerimaan Dana Otonomi Khusus Penerimaan Dana Penyesuaian
-
-
204.652.604.000,00
155.073.997.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak
44.722.619.832,00
40.292.912.773,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya-Bantuan Keuangan
15.517.000.000,00
39.000.000.000,00
Penerimaan Hibah
-
-
Penerimaan Dana Darurat
-
-
Penerimaan Lainnya
-
-
1.541.836.433.848,00
1.345.730.831.850,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa
Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18) Arus Keluar Kas Pembayaran Pegawai
973.194.646.024,00
876.786.616.846,00
Pembayaran Barang
168.707.482.709,00
197.001.526.373,00
Pembayaran Bunga
-
-
Pembayaran Subsidi
-
-
42.087.485.850,00
19.351.306.000,00
Pembayaran Hibah Pembayaran Bantuan Sosial
45.742.811.500,00
2.841.857.500,00
Pembayaran Bantuan Keuangan
24.197.690.566,00
22.559.346.946,00
Pembayaran Tak Terduga
1.043.500.000,00
932.624.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak
6.383.024.896,00
6.383.024.900,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi
-
-
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa
-
-
1.261.356.641.545,00
1.125.856.302.565,00
280.479.792.303,00
219.874.529.285,00
Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 32) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 - 33)
164
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus Masuk Kas Pencairan Dana Cadangan Penjualan atas Tanah
-
-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin
-
-
Penjualan atas Gedung dan Bangunan
-
-
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
-
-
Penjualan Aset Tetap
-
-
Penjualan Aset Lainnya
-
-
-
-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Jumlah Arus Masuk Kas (37 s/d 43)
Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Perolehan Tanah Perolehan Peralatan dan Mesin Perolehan Gedung dan Bangunan Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Perolehan Aset Tetap Lainnya Perolehan Aset Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas (46 s/d 52) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (44 - 54)
2.056.244.950,00
2.579.304.500,00
42.286.638.733,00
46.602.220.606,00
74.753.945.180,00
33.599.276.180,00
148.847.955.406,00
51.868.501.275,00
834.628.000,00
6.245.366.000,00
-
65.413.000,00
268.779.412.269,00
140.960.081.561,00
(268.779.412.269,00)
(140.960.081.561,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus Masuk Kas Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
-
-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
-
-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
-
-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
-
-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
-
-
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
-
-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
-
-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
-
-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
-
-
-
-
Jumlah Arus Masuk Kas (57 s/d 65) Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan
6.000.000.000,00
2.999.995.848,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
-
-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
-
-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
-
-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
-
-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
-
-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
-
-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
-
-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
-
-
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
-
-
6.000.000.000,00
-
(6.000.000.000,00)
-
Jumlah Arus Keluar Kas (68 s/d 78) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (67 - 79)
165
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Masuk Kas (83 s/d 83)
59.753.291.637,00
61.798.874.123,00
59.753.291.637,00
61.798.874.123,00
Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Keluar Kas (86 s/d 86) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (84 - 87) Kenaikan/Penurunan Kas (34 + 54 + 80 + 88) Saldo Awal Kas di BUD Kas di Kasda Penerimaan BRI Saldo Akhir Kas
59.753.291.637,00
61.798.874.123,00
59.753.291.637,00
61.798.874.123,00
-
-
5.700.380.034,00
78.914.447.724,00
158.738.412.092,00
82.870.400.692,00
46.440.476,00
-
164.485.232.602,00
161.784.848.416,00
164.470.082.433,00
158.731.249.017,00
Saldo Akhir Kas terdiri dari: SILPA Kas di Kasda Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Kasda Penerimaan BRI Saldo Akhir Kas
15.150.169,00
7.163.075,00
-
46.440.476,00
164.485.232.602,00
158.784.852.568,00
166
PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG LAPORAN OPERASIONAL Untuk Tahun Yang Berahir Sampai Dengan 31 Desember 2013 dan 2012 URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain - Lain PAD yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah
2013
2012
Kenaikan/ Penurunan
%
20.047.657.618 39.273.098.703 7.562.463.547 13.700.855.567 80.584.075.435
-
-
-
57.945.552.660 8.016.885.921 988.536.476.000 141.861.220.000 1.196.360.134.581
-
-
-
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Lainya
204.652.604.000 204.652.604.000
-
-
-
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi Jumlah Pendapatan Tansfer
44.722.619.832 44.722.619.832 1.445.735.358.413
-
-
-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain pendapatan yang sah JUMLAH PENDAPATAN
15.517.000.000 15.517.000.000 1.541.836.433.848
-
-
-
PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasi Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan
167
URAIAN
BEBAN BEBAN OPERASI Beban Pegawai Beban Barang Jasa Beban Persediaan Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan Beban lain-lain jumlah Beban Operasi
2013
2012
970.709.303.663 68.413.233.708 46.905.147.106 32.979.833.840 22.454.015.513 42.087.485.850 45.742.811.500 96.579.478 #################
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.043.500.000 1.043.500.000 1.043.500.000
-
-
-
280.823.807.728
-
-
-
281.867.307.728
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Non Lancar Surplus Penyelesaian kewajiban jangka Panjang Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya Jumlah Surplus Non Operasional DEFISIT NON OPERASIONAL Defisit Penjualan Aset Non Lancar Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Defisit Non Operasional JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS /DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA POS LUAR BIASA PENDAPATAN LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Jumlah Pendapatan Luar Biasa BEBAN LUAR BIASA Beban Luar Biasa jumlah Beban Luar Biasa POS LUAR BIASA SURPLUS/ DEFISIT - LO
%
-
BEBAN TRANSFER Beban Transfer Bagi Hasil Pajak 6.383.024.896 Beban Transfer Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepemerintah Daerah Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 23.410.192.566 Beban Transfer keuangan Lainnya 787.498.000 Jumlah Beban Transfer 30.580.715.462 JUMLAH BEBAN 1.259.969.126.120 JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI OPERASI
Kenaikan/ Penurunan
281.867.307.728
-
-
168
