DISTRIBUSI TENAGA REKAM MEDIS PADA PUSKESMAS DI KOTA LANGSA,KABUPATEN PIDIE DAN SIMEULUE PROVINSI ACEH TAHUN 2013 Rapitos Sidiq Dosen Poltekkes Kemenkes RI. Aceh E-mail:
[email protected]
ABSTRAK Kebutuhan terhadap tenaga rekam medis dan informasi kesehatan masih sangat tinggi, data Kementerian Kesehatan tahun 2012 menjelaskan kebutuhan minimal tenaga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan pada tahun 2015 sebesar 18.000, sedangkan yang tersedia sampai saat ini sekitar 5.764 orang, sehingga masih dibutuhkan kurang lebih 12.236 orang. Hal ini didukung oleh Permenkes nomor: 340 tahun2010 menjelaskan tentang kebutuhan tenaga rekam medis diberbagai fasilitas kesehatan dan peraturan pemerintah yang mewajibkan adanya tenaga rekam medis pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Permasalahan yang dihadapi saat ini ialah belum terpenuhinya tenaga rekam medis dan informasi kesehatan yang benar-benar memiliki kompetensidan rendahnya formasi PNS untuk lulusan rekam medis di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran distribusi petugas rekam medis pada puskesmas di Kota Langsa, Kabupaten Pidie dan Simeulue dari aspek; jumlah petugas, latar belakang Pendidikan, status kepegawaian dan riwayat pelatihan yang pernah diikuti. Sampel penelitia adalah seluruh tenaga rekam medis yang ad di puskemas pada tiga wilayah kabupaten kota tersebut, pengumpulan data dilaksakan pada tanggal 2- 19 Agustus 2013 dengan tehnik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Untuk Kota Langsa adalah; jumlah petugas rekam medis rata-rata 4 orang disetiap puskesmas.pengelolaan rekam medis sebagian besar dilaksanakan oleh lulusanSMA/SMU, dan tidak satupun dari tenaga rekam medis tersebut pernah mengikuti pelatihan dalam bidang rekam medis dan informasi kesehatan, lebih dari 30% tenaga rekam medis tersebut berstatus pegawai negeri sipil (PNS). DiKabupaten Pidie ditemukan bahwa dari 149 orang tenaga rekam medis sebanyak 5 orang atau 3,3% berpendidikan D-III rekam medis, sebayak 4 orang atau 2,6% tenaga rekam medis pernah mendapatkan pelatihan,71,5% tenaga rekam medis adalah PNS. Untuk Kabupaten Simeulue ditemukan bahwa jumlah tenaga rekam medis pada puskesmas rata-rata 4 orang, dari aspek latar belakang pendidikan, 18,9% dari 37 orang tenaga rekam medis berpendidikan D-III Rekam Medis dan sebanyak 10,8% dari 24 orang tenaga rekam medis tersebut sudah pernah mengikuti pelatihan serta 37,8%. petugas rekam medis sudah menjadi PNS. Kepada pemerintah daerah untuk membuka formasi pengangktan PNS tenaga rekam medis dan pengangkatan jabatan fungsional tenaga rekam medis. Kata Kunci : Distribusi, tenaga, rekam medis.
PENDAHULUAN
informasi kesehatan adalah salah satu sumber daya yang sangat strategis dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu para pekerja dan menejer dalam bidang kesehatan perlu memahami kebutuhan dan nilai informasi kesehatan yang baik agar agar dapat membatu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Idealnya sistem informasi menjadi alat yang strategis untuk mendukung kemajuan dan menentukan daya saing institusi kesehatan. Sehingga pemerintah mengeluarkan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang pengelolaan Kesehatan ( Health Managements). Pada Pasal
Sistem informasi berkembang dengan pesat. Saat ini berbagai lingkungan organisasi, termasuk kesehatan telah memanfaatkannya. Disektor kesehatan, sistem informasi digunakan sebagai alat untuk merencanakan, implementasi dan mengevaluasi program kesehatan. Pengambilan kebijakan dalam kesehatan masyarakat juga sangat tergantung pada ketersediaan informasi yang dapat diandalkan dari sistem informasi (Tomasi et al., 2009). Menurut Abdelhak (2010)
1
1
Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia, ISSN:2337-585X, Vol.2, No.1, Maret 2014
167 ayat 1 dan 2 menyebutkan pengelolaan kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemda dan/atau masyarakat. Salah satu bentuk pengelolaan tersebut ialah Informasi Kesehatan (Health Informations)(Depkes RI, 2009). Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014, untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, telah ditetapkan delapan fokus prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, dan sistem informasi merupakan salah satu faktor pendukungnya. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan upaya penataan dan pengembangan sistem informasi kesehatan sehingga dapat menjamin ketersediaan data dan informasi kesehatan melalui pengaturan sistem informasi yang komprehensif dan pengembangan jaringan sistem informasi (Kementerian Kesehatan RI, 2010). Untuk mendukung pelaksanaan sistem informasi kesehatan disemua bentuk layanan kesehatan agar berjalan optimal, maka peranan tenaga kesehatan yang mengusai seluk beluk informatika kesehatan sangat sangat menentukan, agar informasi tersebut dapat berguna dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Informasi tersebut lebih dikenal dengan sebutan informasi kesehatan. Menurut AHIMA (American Health Management Association), bahwa yang dimaksud dengan informasi kesehatan yaitu informasi yang didapatkan sejak manusia lahir sampai meninggal. Salah satu informasi kesehatan yang sangat penting ialah rekam medis (medical record). Menurut Huffman (1994) rekam medis adalah kumpulan fakta tentang riwayat penyakit, kondisi penyakit, riwayat pengobatan saat ini dan masa lalu yang ditulis oleh praktisi kesehatan dalam upaya memberika pelayanan kesehatan. Permasalahan yang dihadapi saat ini ialah belum terpenuhinya tenaga informasi kesehatan yang benar-benar memiliki kompetensi, ini dapat dilihat dari permasalahan yang berhubungan kebutuhan data dan informasi, yaitu dari sisi pengumpulan dan pengiriman data yang tidak tepat waktu,tidak lengkap,serta memiliki tingkat validitas yang rendah(George&Otieno,2005). Kualitas data yang rendah, rendahnya pemanfaatan data dan informasi, terbatasnya kemampuan dalam menganalisis dan manajemen data (Hotchkiss et al., 2010), tidak tersedianya informasi untuk evidenceplanning dalam pengambilan keputusan(Abramson, 1998). Sementara itu kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap informatika kesehatan khususnya rekam medis sangat tinggi. Sebagai 2
gambaran tentang kebutuhan tenaga rekam medis dan informasi kesehatan dapat dilihat dari data Kementerian Kesehatan tahun 2012, bahwa kebutuhan minimal tenaga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan pada tahun 2015 sebesar 18.000, sedangkan yang tersedia sampai saat ini sekitar 5.764 orang, sehingga masih dibutuhkan kurang lebih 12.236 orang. Sementara itu kebutuhan tenaga disetiap rumah sakit berdasarkan Permenkes nomor: 340/Menkes/Per/III/2010 yaitu; untuk rumah sakit Tipe A membutuhkan 40-90 tenaga, tipe B membutuhkan : 25-50 tenaga, tipe C membutuhkan 15-30 tenaga, tipe D membutuhkan : 8-16 tenaga serta setiap puskesmas membutuhkan 1-4 tenaga dan stakeholder(Dinas Kesehatan, Kemenkes) sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut dipertegas dengan beberapa peraturan perundangan yang mewajibkan adanya rekam medis pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan antara lain UU No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, Permenkes No. 340 tahun 2010 tentang 2008 tentang rekam medis, dan Keputusan Menkes RI No. 129 tahun 2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah sakit. Sehubungan dengan adanya komitmen pemerintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat semesta (universal health coverage) melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Peyelenggara Jamianan Sosial (BPJS) yang akan diberlakukan pada awal tahun 2014, maka peranan tenaga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK) sangat dibutuhkan dalam hal penentuan keakuratan kodefikasi dan dan ICD-9-CM. Berdasarkan hal tersebut maka sudah seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini terutama pemerintah kabupaten, kota mengambil kebijakan untuk melaksanakan regulasi ini, dengan pengadaan formasi untuk calon pegawi negeri sipil instansi terkait,sebagai contoh untuk formasi penerimaan CPNS tahun 2013, khususnya di Provinsi Aceh tidak satupun pemerintah kabupaten kota yang menyediakan formasi untuk lulusan rekam medis.. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran distribusi petugas rekam medis pada puskesmas di Kota Langsa, Kabupaten Pidie dan Simeulue dari aspek yaitu jumlah petugas disetiap puskesmas, latar belakang Pendidikan, status kepegawaian dan riwayat pelatihan yang pernah diikuti.
Rapitos Sidiq. Distribusi Tenaga Rekam Medis
METODE PENELITIAN Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif yang dilaksanakan pada 51 buah Puskesmas yang tersebar di Kota Langsa, kabupaten Pidie dan Simeulue. Pengumpulan data dilaksanakan secara serentak pada tanggal 2-19 Agustus 2013 pada 4 (empat) kabupaten kota dengan melibatkan 4 orang enumerator. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi data sekunder. Tahapan Pengolahan data yaitu; editing, coding, transfering dan tabulating. Tehnik analisa univariat dan data disajikan dalam tabel distribusi frekuensi.
Berdasarkan tabel. 2 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar tenaga rekam medis pada puskesmas yang ada di Kota Langsa sebagian besar berlatar belakang pendidikan SMA/Umum, yaitu 26 orang (83,9%) Tabel. 3 Distribusi Petugas Rekam Medis pada Puskesmas berdasarkan status kepegawaian di Kota Langsa No.
Status Kepegawaian
f
%
1
PNS
10
30,5
2
Kontrak
0
0
3
Honorer
21
69,5
31
100
Jumlah
HASIL PENELITIAN
Sumber: data primer (Agustus 2013)
Kota Langsa
Berdasarkan tabel. 3 didapatkan bahwa sebagian besar status kepegawaian petugas rekam medis di Kota Banda Aceh honorer, yaitu 69,5%.
Kota Langsa merupakan bagian dari ProvinsiAceh, dengan luas wilayah mencapai 262,41Km2, yang terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Langsa Kota, Langsa Barat, Langsa Timur, Langsa Lama dan Langsa Baro. Data-data yang berhubungan dengan petugas rekam medis di puskesmas sebagai berikut: Tabel. 1 Distribusi Jumlah Petugas Rekam Medis Pada Puskesmas di Kota Langsa No.
Puskesmas
f
%
Tabel. 4 Distribusi Petugas Rekam Medis berdasarkan pelatihan yang pernah diikuti pada Puskesmas di Kota Langsa No
Pelatihan
f
%
1
Ada
0
-
2
Tidak ada
31
100
31
100
Jumlah
Sumber: data Primer (Agustus 2013)
1
Langsa Kota
7
22,6
2
Langsa Barat
7
22,6
3
Langsa Timur
7
22,6
4
Langsa Lama
5
16,1
5
Langsa Baro
5
16,1
Kabupaten Pidie
31
100
Kabupaten Pidie merupakan salah satu kabupaten tertua di Provinsi Aceh dengan luas 3.562,14 Km2, terdiri dari 23 Kecamatan; 94 Kemukiman; 730 Gampong. Jumlah fasilitas kesehatan adalah Pukesmas 26 unit; Pukesmas Pembantu 70; Poskesdes 79; Posyandu 764; Polindes 79. Data-data yang berhubungan dengan petugas rekam medis di puskesmas sebagai berikut:
Jumlah
Sumber: data Primer (Agustus 2013) Berdasarkan tabel.1diiatas tergambar bahwa distribusi tenaga rekam medis sudah merata pada semua puskesmas dengan jumlah diatas standar yang ditetapkan yaitu 3-4 orang. Tabel. 2 Distribusi Jenis Pendidikan Petugas Rekam pada Puskesmas di Kota Langsa No.
f
%
1
D III Rekam Medis
Pendidikan
0
-
2
Perawat
5
12,9
3
Bidan
1
3,3
4
SMA/Umum
26
83,9
31
100
Jumlah
Sumber: data Primer (Agustus 2013)
Berdasarkan tabel. 4 dapat diketahui bahwa tidak satupun tenaga rekam medis pada puskesmas di Kota Langsa pernah mengikuti pelatihan.
Tabel.5
Distribusi Jumlah Petugas Rekam Medis Pada Puskesmas Kabupaten Pidie.
No.
Puskesmas
f
%
1
Kota Sigli
9
5,9
2
Pidie
5
3,2
3
Manee
5
3,2
4
Delima
5
3,2
5
Mutiara Timur
10
6,9
3
Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia, ISSN:2337-585X, Vol.2, No.1, Maret 2014
No.
Puskesmas
f
%
6
Mutiara Barat
5
3,2
7
Gumpang
4
2,5
8
Batee
4
2,5
9
Muara Tiga
5
3,2
10
Glumpang Tiga
4
2,5
11
Glumpang Baro
4
2,5
12
K.Tanjong
5
3,2
13
Simpang Tiga
5
3,2
14
Indra Jaya
7
4,5
15
Ruebee
5
3,2
16
Keumala
9
5,9
17
Titeue
7
4,5
18
Sakti
9
5,9
19
Grong-Grong
4
2,5
20
Peukan baro
6
3,9
21
Padang Tiji
8
5,1
22
Tangse
6
3,9
23
Mila
5
3,2
24
Ujong Rimba
8
5,1
25
Tiro
6
3,9
26
Teupin Raya
4
2,5
154
100
Jumlah
Berdasarkan tabel.5 dapat diketahui bahwa semua puskesmas yang ada di kabupaten Pidie sudah memiliki petugas rekam medis, bahkan sudah diatas standar yang ditetapkan pemerintah yaitu 3-4 0rang. Tabel.6 Distribusi Jenjang Pendidikan Petugas Rekam Medis pada Puskesmas di Kabupaten Pidie No
Pendidikan
1
DIII- Rekam Medis
2
Non Rekam Medis Jumlah
F
%
5
3,3
149
96,7
154
100
Berdasarkan tabel. 6dapat diketahui bahwa sebagian besar tenaga rekam medis tidak berlatar belakang pendidikan rekam yaitu 149 orang atau 96,7%. Tabel. 7 Distribusi Petugas Rekam Medis pada Puskesmas berdasarkan status kepegawaian di Kabupaten Pidie. No
Umur
%
1
PNS
110
71,5
2
Kontrak
44
28,5
3
Honorer Jumlah
4
F
0
0
154
100
Berdasarkan tabel.7 didapatkan bahwa sebagian besar status kepegawaian petugas rekam medis di Kabupaten Pidie adalah pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 110 orang atau 71,5%. Tabel.8
Distribusi Petugas Rekam Medis berdasarkan pelatihan yang pernah diikuti Pada Puskesmas Kabupaten Pidie
No
Pelatihan
F
%
1
Ada
4
2,6
2
Tidak ada
150
97,4
154
100
Jumlah
Berdasarkan tabel.8 dapat diketahui bahwa sebagian besar tenaga rekam medis pada puskesmas di Kabupaten Pidie tidak ada mengikuti pelatihan, yaitu 150 orang atau 97,4%. dari 154 orang tenaga rekam medis yang ada pada puskesmas di kebupaten Pidie pada tahun 2013. Kabupaten Simeulue Kabupaten simeulue merupakan salah satu kabupaten kepulauan termuda di Provinsi Aceh, Luas wilayah 203. 148,63 hektar, secara administratif terbagi menjadi 8 kecamatan, 11 mukim yang mencakup 138 merupakan daerah datar, berombak, bergelombang, berbukit dan bergunung/curam, dengan ketinggian antara 0-600 meter di atas permukaan laut. Tabel. 9 Distribusi Jumlah Petugas Rekam Medis pada Puskesmas di Kabupaten Simeulue. No
Puskesmas
Jumlah Petugas
%
1
Salang
6
16,3
2
Simeulue Tengah
5
13,5
3
Simeulue Timur
4
10,8
4
Tepah Selatan
4
10,8
5
Tepah Barat
5
13,5
6
Alafan
4
10,8
7
Simeulue Barat
4
10,8
8
Teluk Dalam
5
13,5
Jumlah
37
100
Berdasarkan tabel.9 dapat diketahui bahwa semua puskesmas yang ada di kabupaten Simeulue sudah memiliki petugas rekam medis diatas standar yang ditetapkan pemerintah yaitu 3-4 0rang.
Rapitos Sidiq. Distribusi Tenaga Rekam Medis
Tabel. 10 Distribusi Jenjang Pendidikan Petugas Re kam Medis Pada Puskesmas Kabupaten Simeulue F
%
1
DIII- Rekam Medis
7
18,9
2
Non Rekam Medis
30
81,1
37
100
No
Pendidikan
Jumlah
Berdasarkan tabel.10 dapat diketahui bahwa sebagian besar tenaga rekam medis dengan latar belakang pendidikan non-rekam medis sejumlah 30 orang atau 81,1%, dari 37 orang tenaga rekam medis yang ada pada puskesmas di kebupaten Simeulue pada tahun 2013. Tabel. 11 Distribusi Petugas Rekam Medis Pada Puskesmas berdasarkan status kepegawaian di Kabupaten Simeulue No
F
%
1
PNS
Umur
14
37,8
2
Kontrak
10
27,1
3
Honorer
13
35,1
37
100
Jumlah
Berdasarkan tabel. 11 didapatkan bahwa distribusi petugas rekam medis di Kabupaten Simeulue antara yang PNS, Kontrak dan Honorer tidak jauh berbeda, namun yang jumlah paling banyak adalah status kepegawaian PNS, yaitu 14 orang atau 37,8%, dari 37 orang petugas rekam medis yang ada. Tabel. 12 Distribusi Petugas Rekam Medis berdasarkan pelatihan yang pernah diikuti Pada Puskesmas di Kabupaten Simeulue No 1 2
Pelatihan Ada Tidak ada Jumlah
F
%
4 33
10,8 89,2
37
100
Berdasarkan tabel.12 dapat diketahui bahwa sebagian besar tenaga rekam medis tidak pernah mengikuti pelatihan, yaitu 33 orang atau 97,4%. dari 37 orang tenaga rekam medis yang ada pada puskesmas di Kabupaten Simeulue tahun 2013.
PEMBAHASAN Distribusi Tenaga Rekam Medis Pada Puskesmas Di Kota Langsa Berdasarkan hasil pengolahan data tentang distribusi tenaga rekam medis pada puskesmas di
Kota Langsa dari aspek jumlah petugas rekam medis, latar belakang Pendidikan, status kepegawaian dan riwayat pelatihan yang pernah diikuti, maka dapat uraikan bahasan sebagai berikut. Dari segi jumlah petugas rekam medis yang ada pada semua puskesmas bila dibandingkan dengan kebutuhan tenaga berdasarkan Permenkes nomor: 340/ Menkes/Per/III/2010 tentang kebutuhan tenaga setiap puskesmas yaitu 1-4 tenaga, maka kondisi tenaga rekam medis pada puskesmas di Kota Langsa sudah memenuhi ketentuan tersebut, sebagaimana yang terlihat pada tabel.1, jumlah tenaga rekam medis tersebut rata-rata 4 orang disetiap puskesmas. Akan tetapi bila ditinjau dari aspek latar belakang Pendidikan kondisi ini belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dapat dilihat pada tabel.2 bahwa pengelolaan rekam medis sebagian besar dilaksanakan oleh lulusanSMA/ SMU. Pengelolaan rekam medis oleh pendidikan non-rekam medis terutama lulusan SMA/SMU tentu akan mengalami hambatan dalam menerima perkembangan terbaru tentang rekam medis, seperti rekam medis elektronik, sistem kleam asuransi dan lain sebagainya, terlebih tidak satupun dari tenaga rekam medis tersebut pernah mengikuti pelatihan dalam bidang rekam medis dan informasi kesehatan, seperti yang digambarkan pada tabel4. Keadaan ini mengakibatkan tenaga rekam medis tersebut tidak dapat mengembangkan kariernya dalam bentuk jabatan fungsional rekam medis walaupun lebih dari 30% tenaga rekam medis tersebut berstatus pegawai negeri sipil (PNS) seperti tergambar pada tabel3. Distribusi Tenaga Rekam Medis Pada Puskesmas di Kabupaten Pidie Bila kita membandingkan hasil penelitian antara Kota Langsa dengan kabupaten Pidie, maka dari segi jumlah tenaga rekam medis maka terlihat dengan jelas bahwa jumlah tenaga rekam medis di Kabupaten Pidie jauh lebih besar jumlahnya, hal ini Karen jumlah puskesmas yang lebih banyak karena wilayah kerja yang luas. Namun ada hal yang menarik bila kita melihat lebih mendalam, bahwasanya ada perkembangan di Kabupaten Pidie dari aspek latar belakang pendidikan tenaga rekam medis. Hal ini tergambar pada tabel.5 bahwa dari 149 orang tenaga rekam medis sebanyak 5 orang atau 3,3% berpendidikan D-III rekam medis. Kemudian tenaga rekam medis tersebut sudah ada yang mendapatkan pelatihan sebayak 4 orang atau 2,6% seperti yang digambarkan pada tabel 8. Kemudian dari status kepegawaian,seperti digambarkan pada 5
Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia, ISSN:2337-585X, Vol.2, No.1, Maret 2014
tabel 7. Bahwa sebagian besar petugas rekam medis di Kabupaten Pidie adalah pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 110 orang atau 71,5%. Distribusi Tenaga Rekam Medis Pada Puskesmas di Kabupaten Simeulue Hasil penelitian tentang petugas rekam medis di kabupaten Simeulue mendapatkan hasil yang postif bila dibandingkan dengan dua daerah sebelumnya. Dari segi jumlah petugas rekam medis yang ada pada semua puskesmas di kabupaten Simeulue sudah memenuhi ketentuan pemerintah, jumlah tenaga rekam medis pada puskesmas di daerah ini tersebut rata-rata 4 orang, seperti terlihat pada tabel 9. Demikian juga halnya dari aspek latar belakang pendidikan, 18,9% dari 37 orang tenaga rekam medis berpendidikan D-III rekam Medis dan sebanyak 10,8% dari 24 orang tenaga rekam medis tersebut sudah pernah mengikuti pelatihan. Idealnya untuk setiap kegiatan rekam medis harus dikelolah oleh tenaga kesehatan yang memiliki latar belakang pendidikan rekam medis. Kemudian dari aspek status kepegawaian ditemukan bahwa sebagian besar petugas rekam medis di kabupaten Simeulue adalah PNS yaitu 37,8%.Bagi petugas yang berstatus PNS hal ini merupakan peluang untuk mengembangkan profesi sehingga mendapatkan pengakuan dari dalam bentuk jabatan fungsional rekam medisseperti dokter, perawat, bidan dan lain sebagainya. Dari pembahasan singkat tentang kondisi tenaga rekam medis yang ada pada 3 buah daerah kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh, tergambar bahwa profesi rekam medis pada tingkat puskesmas belum dinggap suatu hal yang begitu penting, dengan kata lain pekerjaan pengelolaan data dan informasi kesehatan bukanlah suatu hal yang sangat vital sifatnya. Hal ini tercermin dari tidak adanya petihan khusus, kemudian pekerjaan yang dapat amanahkan kepada pendidikan dengan latar belakang SMU/ SMU, atau dapat dirangkap tugas oleh tenaga kesehatan lain seperti bidan, perawat, sanitarian dan lain sebagainya. Sehingga kita selalu dihadapkan kepada permasalahan saat ini yaitu belum terpenuhinya tenaga informasi kesehatan yang benar-benar memiliki kompetensi, ini dapat dilihat dari permasalahan yang berhubungan kebutuhan data dan informasi, yaitu dari sisipengumpulandan pengirimandata yang tidak tepatwaktu,tidak lengkap,serta memiliki tingkat validitas yang rendah(George&Otieno,2005). Kualitas data yang 6
rendah, rendahnya pemanfaatan data dan informasi, terbatasnya kemampuan dalam menganalisis dan manajemen data (Hotchkiss et al., 2010), tidak tersedianya informasi untuk evidenceplanning dalam pengambilan keputusan(Abramson, 1998). Namun kondisi ini juga tidak dapat kita pisahkan dengan kebijakan pemerintah terutama pemerintah kabupaten kota, sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dengan kata lain pemerintah harus membuat kebijakan dalam mengaplikasikan produk hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti; Kepmenkes nomor: 135 tahun 2004 tentang jabatan fungsional tenaga perekam medis,Kepmenkes nomor: 377 tahun 2007 tentang standar profesi rekam medis, Permenkes nomor: 340/Menkes/Per/III/2010 tentang kebutuhan tenaga rekam medis berdasarkan jenis fasilitas pelayanan kesehatan, Permenpan nomor: 30 tahun 2013 tentang jabatan fungsional perekam medis dan angka kreditnya.
SIMPULAN 1.
2.
3.
Gambaran distribusi tenaga rekam medis pada puskesmas di Kota Langsa adalah; jumlah petugas rekam medis rata-rata 4 orang disetiap puskesmas.pengelolaan rekam medis sebagian besar dilaksanakan oleh lulusanSMA/SMU. Dan tidak satupun dari tenaga rekam medis tersebut pernah mengikuti pelatihan dalam bidang rekam medis dan informasi kesehatan, lebih dari 30% tenaga rekam medis tersebut berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Gambaran distribusi tenaga rekam medis pada puskesmas diKabupaten Pidie adalah bahwa dari 149 orang tenaga rekam medis sebanyak 5 orang atau 3,3% berpendidikan D-III rekam medis. Kemudian tenaga rekam medis tersebut sudah ada yang mendapatkan pelatihan sebayak 4 orang atau 2,6% , dari status kepegawaians sebagian besar petugas rekam medis adalah pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 110 orang atau 71,5%. Gambaran distribusi tenaga rekam medis pada puskesmas di Kabupaten Simeulue adalahjumlah tenaga rekam medis pada puskesmas rata-rata 4orang, dari aspek latar belakang pendidikan, 18,9% dari 37 orang tenaga rekam medis berpendidikan D-III Rekam Medis dan sebanyak 10,8% dari 24 orang tenaga rekam medis tersebut sudah pernah mengikuti pelatihan serta 37,8%. petugas rekam medis sudah menjadi PNS.
Rapitos Sidiq. Distribusi Tenaga Rekam Medis
UCAPAN TERIMA KASIH Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membatu terlaksananya penelitian ini, yaitu Bapak Drs. Zailani MA,M.Kes, direktur Apikes Sihat Beurata Banda Aceh, Lulusan Apikes Sihat Baurata, yaitu Omeria Lahanda, AMd. RMIK Sri Rezki Ramadhani, AMd.RMIKdan Rahmati, AM.d.RMIK. yang telah membantu proses pengumpulan data.
DAFTAR PUSTAKA Abramson W. B, (1998) “Methodology for Monitoring and Evaluation of Health Sector Reform in Latin America and the Caribbean”, LAC-HSR Health Sector Reform Initiatif. Abdelhak Mervat, et.al, (2010), Health Information: Management Strategic of Resource. W.B. Saunders Company. Depkes RI 2009. UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 In: RI, D. K. (ed.). Jakarta. Garrib A, Stoops N, Mc Kenzie A, Dlamini L, Govender T, Rohde J, Herbst K, (2008).” Anevaluation of the District Health Information System in rural South Africa.” SAMJ. Vol. 98. 50-51 Hotchkiss D, Aqil A, Lippeveld T, Mukooyo E. (2010), “Evaluation of the Performance of Routine Information System Management (PRISM) framework: evidence from Uganda”, BMC Health Services Research, Huffman, E.K. Medical Record Management. Physicians Record Company, llliois, 1994.
Kepmenkes nomor: 35 tahun 2004, tentang Jabatan Fungsional Tenaga Perekam Medis Kepmenkes nomor: 377 tahun 2007 tentang standar profesi rekam medis Keputusan Menkes RI No. 129 tahun 2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah sakit. Odhiambo G. W. & Otieno (2005), “Evaluation of Existing District Health Management Information SystemsA casestudyofthe District Health SystemsinKenya”, International Journal of Medical Informatics, 74,733-744 Permenkes No. 269 tahun 2008 tentang rekam medis rumah sakit, Permenpan nomor: 30 tahun 2013 tentang jabatan fungsional perekam medis dan angka kreditnya Tomasi, e., facchini, l. A., thume, e., maia, m. F. & osorio, A. 2009. Information tecnology for Primary health care in Brazil. In: WOOTTON, R. (ed.) Telehealth in The Developing Word. Ottawa: The royal Society of Medicine Press Limited. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) UU No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Peyelenggara Jamianan Sosial (BPJS)
Kementerian Kesehatan RI (2010), Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014, Kementerian kesehatan RI, Jakarta
7
