DISKUSI PARALEL IX : Maritim 6 Oktober 2015
Kerangka Acuan :
Isu kemaritiman menjadi bagian dari SDGs terutama dalam goal ke 14. Saat ini kita telah memiliki pemerintahan yang dalam Nawa Cita-nya memberi banyak perhatian pada isu-isu maritime, kelautan dan perikanan. Dalam pengalaman pendampingan juga terdapat pengalaman inspiratif yang layak untuk dimunculkan. Narasumber : Abdul Halim - Sekretaris Jenderal KIARA •
•
•
•
•
•
•
Dalam penjelasannya, narasumber lebih banyak menyatakan hal-hal yang sudah tercantum dalam power point. Beberapa hal lain yang penting dicatat adalah sebagai berikut :
Untuk bidang kelautan dan perikanan, rencana kerja Jokowi adalah meningkatkan produk dan daya saing. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang kemudian diterjemahkan dalam RPJMN berupa prioritas kedaulatan pangan seperti beras, jagung, kedelai, ayam, daging sapi, kerbau dan ikan. Indonesia merupakan Negara dengan wilayah pantai yang sangat besar namun ironis karena saat ini dalam produksi garam 80%nya justru diimpor. Sedangkan petani garam hanya mendapat 300 rupiah untuk per kilogram garam yang mereka hasilkan. Kebijakan impor juga terjadi pada ikan lele dan mujair. 80%nya diimpor. Dari 2010 – 2013 ternyata ikan yang kita konsumsi didatangkan dari impor bukan dipenuhi oleh para nelayan kita.
Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kesetaraan gender. Namun di sektor perikanan 48% kontribusi produksi yang dilakukan perempuan tidak pernah dinilai dan disinggung dalam kebijakan-kebijakan yang ada. Artinya 17 jam kerja minimal yang mereka lakukan dalam penguatan sektor kelautan dan perikanan tidak dipandang sebagai sebuah kerja. Tujuan pembangunan berkelanjutan antara apa yang ada di RPJMN dengan SDGs sudah cocok dari segi ide. Tapi dari segi pelaksanaan, hanya 5,2% saja anggaran yang diperuntukkan bagi masyarakat. Oleh karena itu saat ini Kiara sedang menyusun Naskah Akademik RUU Perlindungan Nelayan. Statusnya tinggal menunggu surat dari presiden untuk membahas antara pemerintah dan DPR RI. Terdapat sebuah ketimpangan dalam situasi ini. Karena pemerintahan Jokowi justru memasukan pantai di Jakarta, Semarang dan Bali sebagai rencana reklamasi pantai nasional. Ini pastilah cara pandang yang bertolak belakang sebagai Negara maritime. 1
Kesimpulan : •
•
• • •
Peningkatan sumber daya pada KKP merupakan salah satu fokus pemerintah bersama dengan 3 aspek yang lain yaitu, Pariwisata dan Industri kreatif, Perhubungan, Energy dan Sumberdaya mineral.
Alokasi untuk aspek perhubungan dikurangi untuk selanjutnya ditambahkan pada kementrian ESDM dan KKP sebesar 10 trilyun rupiah. Namun penambahan tersebut hanya diarahkan untuk peningkatan produksi.
Advokasi yang kita butuhkan sekarang adalah advokasi untuk masyarakat pesisir lintas profesi yaitu nelayan, pembudidaya ikan, pelestari ekosistem pesisir, perempuan nelayan Terdapat hal-hal penting yang masih diabaikan, salah satu bentuknya perlindungan jiwa dan penyejahteraan masyarakat pesisir dan lintas profesi. Kearifan lokal masyarakat adalah kekuatan dari pemberdayaan wilayah pesisi kita.
Diskusi Dalam proses diskusi, banyak dari peserta yang mengungkapkan tanggapan dan membagi pengalaman pendampingan mereka. Teman-teman yang memberi tanggapan adalah Yuli dari Sulawesi Utara, Lili dari Manado, Hilda dari Ambon, Burhan dari Batang, Yusna dari Pontianak, Korsakeng dari NTT. Mulyadi dari Makassar, Delmyser dari NTT. Beberapa point penting yang disampaikan oleh teman-teman adalah sebagai berikut : Pentingnya peranan perempuan •
Peranan perempuan dalam aspek kelautan dan perikanan memang harus kita akui. Kerjakerja mereka. Hal ini seharusnya mendapat respon cukup serius dari kementrian pemberdayaan perempuan dalam rangka pengembangan ekonomi pesisir. Di NTT sempat ada program kerjasama dengan World Bank. Setelah kerjasama terhenti program pun terhenti. Hal seperti ini butuh perhatian dari kementrian perempuan.
Arus MP3EI •
•
Industri yang berasal dari masyarakat ini menghadapi tantangan besar dari arus MP3EI. Investasi besar akan masuk ke Indonesia. Seribu hektas pantai dari Minahasa sampai Bitung itu akan direklamasi dan tidak boleh ada perlawanan.
Pulang Bangka dimasukkan dalam kawasan target MP3EI. Masyarakat tidak boleh membicarakan apapun karena sudah ditetapkan oleh pemerintah. Belum ada titik terang mengenai persoalan ini, waktu masih MDGs atau kemungkinan saat ini ketika kita menghadapi SDGs. 2
• •
Di Kupang terdapat kebijakan tentang garis pantai, sekarang banyak pengerukan. Sekarang jadi hotel semua. Padahal itu hak masyarakat untuk menikmati.
Nelayan kita terjebak dalam sistem yang tidak mensejahterakan mereka. Berbagai bantuan hanya akan menguntungkan pengusaha / pemilik alat produksinya.
Regulasi dan Kebijakan •
•
• • •
• •
•
•
Program Nawa Cita di satu sisi menjadi masalah karena regulasi dari pemerintah pusat tersebut justru memperkecil kewenangan pihak di kabupaten. Kabupaten kemudian juga diperhadapkan dengan persoalan pengelolaan masyarakat pesisir dan kemudian nelayan yang memiliki usaha kecil tidak didorong dengan adanya fasilitas yang bisa mendukung mereka. Transitment itu juga disamaratakan bagi semua daerah yang infrastrukturnya belum memadai. Nelayan dari satu kampung yang jauh ke pusat kota membutuhkan waktu satu hari untuk mengurus surat layak operasi. Bagaimana bisa maju petani ini?
Di Kupang termasuk daerah miskin tapi punya potensi. Nelayan tidak pernah diberikan pelatihan bagaimana mereka meningkatkan produksinya.
Perlu affirmative khusus untuk masyarakat nelayan, antara lain akses perbankan. Kenapa tidak dilakukan adanya pabrik garam daripada mengimpor Realitas ini akan menjadi pemicu bagi gerakan advokasi untuk menyakinkan kepada Negara bahwa ada sesuatu yang salah kelola. Saya kira Negara sudah punya komitment ini dan ditegaskan dalam Nawa Cita. Apa yang akan membuat masyarakat menjadi sejahtera?
Di NTT statusnya bukan kelautan, padahal wilayanya bukan kepulauan. Status ini penting karena akan membuka akses dana APBN.
Konsep maritime mencakup juga kepulauan. Advokasi yang perlu kita lakukan bukan hanya tentang hasil tangkapan, tapi pelayanan publik di pulau-pulau itu. Misalnya pelayanan tentang akses untuk melahirkan dengan aman. Di Bangkep orang melahirkan di perahu.
Di Bangkep apa yang bisa menjadi alternative. Bahan pangan yang dibutuhkan nelayan itu bisa disiapkan. Advokasinya harus lebih jauh kepada penguatan nelayan itu. Kalau kita mengadvokasi tangkapan yang menikmati pengusaha. Ketika bicara ketahanan pangan, yang kaya itu juragan.
Penting sekali untuk melihat bagaimana pemberdayaan ekonomi itu bisa ditentukan sendiri oleh masyarakat. Saat ini bahkan jaminan sosial tenaga kerja untuk nelayan itu tidak ada, padahal alokasi bantuan itu banyak sekali.
3
•
Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh menteri Susi saat ini terkesan hanya untuk Indonesia Timur, sedangkan persoalan kelautan juga ada di Indonesia barat. Missal daerah Indonesia yang berbatasn dengan laut cina selatan, siapa yang pernah mempersoalkan?
Pentingnya melihat kearifan lokal •
•
•
•
Proses pemberdayaan masyarakat semakin lama semakin tidak punya harapan. Dari tahun 98 itu dilakukan program pemberdayaan di Sanger. Hal ini harus mendapat perhatian dari pemerintah. Banyak sekali kearifan-kearifan lokal yang sangat menghargai kondisi kelautan daerah kita. Pemerintah harus hadir. Kita tidak boleh melihat apa kata dunia tapi juga kata rakyat. Semoga dengan SDGs ini promosi dari masyarakat dan upaya pengelolaan sistem yang suistainable bisa lebih banyak lagi. Kita memiliki potensi besar dan mau diambil oleh investor. Niatan dari masyarakat untuk mengelola ini tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Sedangkan di sisi lain masyarkat kita lebih suka dengan kemasan-kemasan produk yang menarik. Masyarakat dengan cara produksi yang masih tradisional tidak akan laku produknya dengan perilaku seperti itu.
Di Maluku Tengah ada budaya Sashi yang dikelola oleh polisi adat yang menjalankan penjagaan terhadap sashi. Penjagaan tersebut dilakukan untuk menjaga wilayah tersebut dari pembangunan hotel, dll.
Untuk bertumpu para kearifan lokal soal bagaimana menyelamatkan Molo dari pertambangan batu marmer itu hanya dari kekuatan adat. Tapi masih berhadapan dengan regulasi tingkat kabupaten. Harus ada perda untuk menjamin hal tersebut. karena bupati beda bisa beda keputusan.
Tentang SDGs •
•
•
SDGs ini ibarat kendaraan, yang dibicarakan dalam SDGs ini juga bukan isu2 baru. Prinsipnya adalah pengalaman kita yang selama ini bergelut di maritime. Keputusasaan tidak perlu terjadi. Secara umum, saya melihat kerangka poros maritime ini satu kebijakan dari nawa cita merupakan langkah maju. Di tingkat implementasinya yang menjadi problem. Perkembangan terkakhir harus dilihat poros maritime ini bukan negeri kepulauan.
Kita berharap punya posisi strategis di dunia dalam kemaritiman. SDGs tidak mendasarkan pada persepsi bahwa kita Negara laut dan itu implementasinya pasti berbeda jauh. Pariwisata akan menumbuhkan ekonomi kreatif, tapi di sisi lain ada yang dimatikan. Ruang perencanaan ikan tidak akan dilaksanakan di tempat itu. Tata kelola desa berbasis SDGs. UU desa dan peraturan desa kita kawal. 4
Rekomendari dari KIARA •
•
•
• •
Terdapat beberapa contoh yang kami lakukan untuk masyarakat. Dengan perempuan nelayan kami menginisiasi persaudaraan perempuan nelayan.bagaimana petambah garam berkomunikasi langsung dengan pemerintah. Ada 14 kelompok perempuan nelayan di 10 kabupaten kota di Indonesia yang sudah terbentuk. Kami menginisiasi pengelolaan produk yang diinisiasi oleh kota / kabupaten. Dari beberapa produk yang berhasil diolah dan dikemas oleh masyarakat. Paska mereka melihat hasil, terdapat fasilitasi pemerintah untuk memberikan informasi pada masyarakat dengan baik. Sasaran bukan individu tapi kelompok. Hal yang kami lakukan di Sulawesi Utara ketia ada potensi mangrove adalah dengan melakukan pelatihan untuk memperkenalkan untuk pengelolaan mangrove. Di pemahaman awal mangrove adalah uuntuk bahan bakar makan, tapi sekarang masyarakat mengetahui jka mangrove itu bisa untuk kain tenun.
Ada pertemuan nasional, dalam pertemuan tersebut bertemu dengan para Dirjen, sehingga wilayah yang tidak dikenal jadi dikenal dan ada upaya untuk melakukan perlindungan. Kami sudah menginisiasi peraturan desa supaya ini jadi benteng pertahanan ketika ada pihak luar yang mau mengintervensi. Kami KIARA fokus programnya adalah di di lautan dan perikanan, maka kami memastikan pelayanan publik di aspek itu.
Kiara membuka diri untuk menindaklanjuti komunikasi hari ini paling tidak untuk membantu menyelesaikan. RUU perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Skema perlindungan dan pemberdayaan mengalamatkan berbagai persoalan yang tadi dibicarakan. Skema pemberdayaan akses perbankan dan asuransi. Sehingga 3 bulan tersisa ini bisa dibahas dan disahkan diakhir tahun karena masuk prolegna stahun 2015
5
