DISKURSUS, KEKUASAAN DAN PRAKTIK KEMISKINAN DI PEDESAAN
IVANOVICH AGUSTA
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2012
PERNYATAAN
DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA DISERTASI YANG BERJUDUL DISKURSUS, KEKUASAAN DAN PRAKTIK KEMISKINAN DI PEDESAAN BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI, DAN TIDAK MENGANDUNG BAHAN-BAHAN YANG PERNAH DITULIS ATAU DITERBITKAN OLEH PIHAK LAIN BAIK OLEH PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN KECUALI SEBAGAI BAHAN RUJUKAN YANG DINYATAKAN DALAM NASKAH. DEMIKIAN PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA DAN SAYA BERSEDIA BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERNYATAAN INI. Bogor, Januari 2012 IvanovichAgusta A 162050071
ABSTRACT
IVANOVICH AGUSTA. Discourse, Power, and Practice on Rural Poverty. Supervised by ENDRIATMO SOETARTO, DJUARA P. LUBIS, IRWAN ABDULLAH Poverty is analyzed together with complexity of mutual relations and influences between discourses. As power is integrated in every social interaction, the relationships among and between level of discourses and practices should be seen as power relations as well. Power operates in enabling surface of emergence discourse and practice of poverty reduction. In line with the emergence of a particular discourse, it also emerges the certain poor. The will to overcome poverty further directs power to operate, manage or eliminate the poor that has emerged. Efforts to reduce poverty in Indonesia has been shaped by a variety of discourse and practice of poverty, namely surplus sharing, poverty of race and ethnicity, desiring modesty, socialist poverty, potential of the poor, and poverty of production. This study also examines power to dominate others. War discourse and practice is always shaped relationship of actions and reactions that are difficult to stop. The victory of the discourse to actively interpret poverty is dynamic, because at the same time also emerged a reaction from other discourses and practices in the form of manipulation of interpretation.Thus the victory of the discourse and practice in this war is always delayed, not total and complete victory. In accordance with the nature of discourse that builds space for power, the stronger the poverty discourse develops, then the bodies of the poor more and more emerges. Consequently, expansion poverty domain –from individual domains to families, groups, small businessmen, and local government—will also grow number of poor to more and more parties. The next operation of power seeks will manage, reduce or eliminate the poor body. The body of the poor just keeps emerging and active in the discourse and practice of socialist poverty and potential of the poor. Through the power of solidarity point of view, only within the potential of the poor power operates to emerge the poor, developing habitus to believe the poor, and create fields for emergence and activity or movement of the poor body. Keywords: discourse analysis, habitus, field
RINGKASAN
IVANOVICH AGUSTA. Diskursus, Kekuasaan dan Praktik Kemiskinan di Pedesaan. Di bawah bimbingan ENDRIATMO SOETARTO, DJUARA P. LUBIS, IRWAN ABDULLAH Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan penelitian, yaitu, pertama, mengapa kekuasaan yang beroperasi belum mampu menanggulangi kemiskinan di pedesaan. Kedua, bagaimana kekuasaan beroperasi dengan membentuk dan mengelola beragam diskursus dan praktik kemiskinan di pedesaan. Ketiga, mengapa perang antar diskursus dan praktik kemiskinan berlangsung secara terus menerus. Penelitian ini juga memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu, pertama, menginterpretasi
kemunculan
kekuasaan,
praktik
dan
keragaman
pengelolaan
diskursus,
kemiskinan
strategi di
penggunaan
pedesaan.
Kedua,
menginterpretasi hubungan kekuasaan dalam perang antar diskursus dan praktik kemiskinan di pedesaan. Ketiga, memunculkan golongan miskin untuk menanggulangi kemiskinannya sendiri. Penelitian dilakukan dengan metode diskursus praktik, yang terdiri atas metode diskursus, metode praktik, dan metode perang diskursus. Metode diskursus meliputi arkeologi dan genealogi. Metode praktis meliputi refleksif dan obyektivisasinya. Metode perang diskursus mengarah pada interaksi yang berisikan kekuasaan di dalam sekelompok diskursus praktik tertentu, maupun interaksi antar sekelompok lainnya. Pengambilan data lapangan pada level nasional terutama dilaksanakan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa di Pasar Minggu, Jakarta. Di sini dikaji diskursus kemiskinan produksi dan potensi golongan miskin. Penelitian terhadap diskursus berbagi kelebihan, menginginkan kesederhanaan, kemiskinan ras dan etnis dilakukan di Dusun Kalioso, Desa Karangrowo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Diskursus kemiskinan sosialis dipelajari dari analisis dokumen. Kemiskinan dianalisis bersamaan dengan kompleksitas saling hubung dan pengaruh antar diskursus. Oleh karena kekuasaan terintegrasi dalam setiap
interaksi, maka hubungan antar diskursus maupun antara tataran diskursif dan praktik juga berupa hubungan kekuasaan. Kekuasaan beroperasi sesuai dengan kehendak untuk memunculkan landasan bagi berlangsungnya diskursus dan praktik (enabling surface of emergence) penanggulangan kemiskinan. Sejalan dengan kemunculan diskursus tertentu mula-mula golongan miskin tertentu memang muncul. Kehendak untuk menanggulangi kemiskinan selanjutnya mengarahkan kekuasaan untuk beroperasi mengelola atau menghilangkan kemiskinan yang telah muncul tersebut. Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah dibentuk oleh beragam diskursus dan praktik kemiskinan, yaitu berbagi kelebihan, kemiskinan ras dan etnis, menginginkan kesederhanaan, kemiskinan sosialis, potensi golongan miskin, dan kemiskinan produksi. Di samping kekuasaan untuk memunculkan diskursus dan praktik tersebut, dalam penelitian ini kekuasaan juga dikaji dalam mendominasi pihak lain. Perang diskursus dan praktik selalu berbentuk hubungan aksi dan reaksi yang sulit berhenti. Kemenangan satu diskursus untuk aktif menafsir kemiskinan bersifat dinamis, karena pada saat yang sama juga muncul reaksi dari diskursus dan praktik lain dalam bentuk manipulasi tafsir. Hubungan kekuasaan antara satu diskursus dan praktik kemiskinan dengan lainnya tidak hanya mendominasi, melainkan sekaligus membuka permukaan bagi manipulasi tafsir baru yang menguntungkan diskursus dan praktik lainnya. Dengan demikian kemenangan satu diskursus dan praktik dalam perang ini selalu bersifat tertunda, bukan kemenangan total dan selesai. Sesuai dengan sifat diskursus yang membangun ruang untuk berkuasa, semakin kuat diskursus kemiskinan berkembang, maka tubuh-tubuh miskin semakin banyak muncul. Konsekuensinya, perluasan domain kemiskinan –dari individu bertambah keluarga, kelompok, usahawan kecil, hingga pemerintah daerah—kian banyak memberikan identitas miskin kepada semakin banyak pihak. Penguatan diskursus kemiskinan sekaligus menunjukkan peningkatan kebutuhan akan tubuh-tubuh miskin. Operasi kekuasaan berikutnya berupaya pengelolaan, pengurangan atau penghilangan jumlah tubuh miskin. Tubuh orang miskin hanya terus muncul dan aktif dalam diskursus serta praktik kemiskinan sosialis dan potensi golongan
miskin. Melalui sudut pandang kekuasaan untuk bersolidaritas, hanya potensi golongan miskin yang dapat mengoperasikan kekuasaan untuk memunculkan golongan miskin, mengembangkan habitus untuk mempercayai golongan miskin, serta menciptakan arena bagi kemunculan dan aktivitas atau gerakan tubuh-tubuh miskin.
DISKURSUS, KEKUASAAN DAN PRAKTIK KEMISKINAN DI PEDESAAN
IVANOVICH AGUSTA
Disertasi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Sosiologi Pedesaan
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2012
Penguji pada Ujian Tertutup
: Prof. Dr. Ir. Didin S. Damanhuri, MS, DEA (Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor) Dr. Rilus A. Kinseng (Staf Pengajar Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor)
Penguji pada Ujian Terbuka
: Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, MS, DEA (Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor) Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Kepala Sub-Direktorat Analisa Sosial dan Ekonomi Regional Bappenas Jakarta)
Judul Disertasi: Diskursus, Kekuasaan, dan Praktik Kemiskinan di Pedesaan Nama : Ivanovich Agusta NIM : A 162050071
Disetujui Komisi Pembimbing
Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, MA Ketua
Dr. Ir. Djuara P. Lubis, MS Anggota
Prof. Drs. Irwan Abdullah, Ph.D Anggota
Diketahui
Ketua Program Studi Sosiologi Pedesaan
Dekan Sekolah Pascasarjana
Dr. Ir. Arya H. Dharmawan, MSc
Dr. Ir. Dahrul Syah, MSc.Agr
Tanggal Ujian: 11 Januari 2012
Tanggal Lulus:
KATA PENGANTAR
Hanya atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa disertasi berjudul Diskursus, Kekuasaan dan Praktik Kemiskinan di Pedesaan dapat diselesaikan. Karya ilmiah ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mengatasi permasalahan sosial bersama golongan yang kekurangan di pedesaan. Kemiskinan di pedesaan telah menjadi kajian peneliti sejak tahun 1997 hingga kini. Sejak krisis moneter pada tahun 1998, penelitian perihal kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat berkembang secara luas. Peneliti hampir setiap tahun turut serta dalam penelitian kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat – sebagian besar menjadi ketua tim— di Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, di samping di dalam Institut Pertanian Bogor sendiri. Suatu ketika, pada tahun 2005 peneliti mendapatkan tugas dari Bappenas untuk menyelidiki paradigma pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Hasil kajian tersebut memberikan pengetahuan awal tentang keragaman cara pandang dan praktik penanggulangan kemiskinan. Hasil kajian tersebut terus diperdalam selama peneliti menjalani perkuliahan program doktoral di Institut Pertanian Bogor. Pilihan analisis diskursus dan praktik didasarkan pada jenis analisis mutakhir dalam sosiologi pedesaan. Harapannya dapat menempatkan sosiologi pedesaan pada posisi termaju dalam kancah ilmu-ilmu sosial. Sebenarnya analisis diskursus dan praktik hanya digunakan untuk mengkritik teori dan konsep dari Barat, dan selanjutnya peneliti mengembangkan konsep dan teori dari pedesaan Indonesia sendiri. Kami menyadari bahwa karya ini masih mengandung beragam retakan kekurangan. Kritik dan saran dari Pembaca budiman sangat kami hargai. Bogor, Januari 2012 Ivanovich Agusta A 162050071
RIWAYAT HIDUP Ivanovich Agusta dilahirkan di Kudus, Jawa Tengah, pada tanggal 16 Agustus 1970. Anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Alex Achlish dan Hartati. Riwayat pendidikan yang ditempuh adalah Program Sarjana pada Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor dan lulus pada tahun 1993; Program Magister pada Program Studi Sosiologi Pedesaan, Fakultas Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor dan lulus pada tahun 1997. Pada saat ini penulis bekerja sebagai staf pengajar pada Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Tulisan-tulisan penulis disajikan dalam berbagai seminar nasional dan internasional. Makalah dari berbagai bagian disertasi ini telah disertakan dalam seminar kajian strategis di IPB Bogor tahun 2007, International Conference of Asian Scholar tahun 2009, seminar penanggulangan kemiskinan di Kementerian Dalam Negeri tahun 2010 dan 2011. Bagian dari disertasi ini juga telah dimuat dalam Journal of Asia Pacific Studies, Jurnal Sodality IPB Bogor, Jurnal Wacana Universitas Indonesia, Jurnal Studi Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta, Jurnal Jantra Yogyakarta, serta akan dimuat dalam Jurnal Fajar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebagian disertasi dalam versi ringkas telah dimuat beberapa kali dalam koran Kompas.
UCAPAN TERIMAKASIH
Peneliti mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada 1. Berbagai pihak yang bersedia melakukan rembugan di lapangan, yaitu Fuji Artanto, Anom Surya Putra, Indra Kwarnas, Aries, Hery, Wahono, Tino, Irwan, Suntono, Nurhadi, Safwan, Wargono, Gunretno, Gunondo, Sugiri, Leginah, Sarpan. 2. Promotor yang telah memberikan berbagai saran perbaikan disertasi, yaitu Prof. Dr. Drs. Endriatmo Soetarto, MA, Dr. Ir. Djuara P. Lubis, MS, dan Prof. Drs. Irwan Abdullah, Ph.D. 3. Para penguji pada ujian tertutup, yaitu Prof. Dr. Ir. Didin S. Damanhuri, MS, DEA, dan Dr. Ir. Rilus A. Kinseng, MA. 4. Para penguji pada ujian terbuka, yaitu Prof. Dr. Ir. Didin S. Damanhuri, MS, DEA, dan Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D. 5. Pejabat Sekolah Pascasarjana IPB, yaitu Prof. Dr. Ir. Dahrul Syah, MSc.Agr, Prof. Dr. Ir. Marimin, MSc 6. Pejabat dan mantan pejabat Program Studi Sosiologi Pedesaan, yaitu Dr. Ir. Arya H. Dharmawan, MSc, Dr. Ir. Rilus A. Kinseng, MA, Dr. Ir. M.T. Felix Sitorus, MS, dan Dr. Nurmala K. Panjaitan, MS, DEA. 7. Dr. Ir. M.T. Felix Sitorus, MS yang telah memberikan kesempatan untuk bersekolah di Program Studi Sosiologi Pedesaan. 8. Prof. Dr. Ir. Sajogyo, Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro, Prof. Dr. Amri Marzali, yang telah memberikan rekomendasi untuk bersekolah di Sekolah Pasca Sarjana IPB Bogor 9. Dosen-dosen di Program Studi Sosiologi Pedesaan, yaitu Dr. Ir. M.T. Felix Sitorus, MS, Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS, Dr. Ir. Rilus A. Kinseng, MA, Prof. Dr. Drs. Endriatmo Soetarto, MA, Dr. Ir. Djuara P. Lubis, MS, Dr. Nurmala K. Panjaitan, MS, DEA, Dr. Ir. Ekawati Sri Wahyuni, MS, Dr. Ir. Titik Sumarti, MS, Dr. Ir. Arya H. Dharmawan, MSc.
10. Para pejabat Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB Bogor, yaitu Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, MS dan Ir. Fredian Tonny Nasdian, MS. 11. Kepala Pusat Studi Pembangunan, Pertanian dan Pedesaan IPB Bogor, Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS. 12. Teman-teman seangkatan yaitu Dr. Tyas Retno Wulan, Dr. Abdul Malik, Dr. Pulanggono Setyo Lenggono, Bob Alfiandi, Dr. Maihasni, Dr. Hartoyo. 13. Istri dan anak-anak, yaitu Ir. Ani Tetiani, MSi, Madania Tetiani Agusta, Karyssa Tetiani Agusta, dan Muhammad Aliansya Agusta. 14. Kedua orang tua, yaitu Alex Achlish, Hartati, Oman Sukmara, Imas Sukaya 15. Adik dan bulik di Kudus, yaitu Helida Heirani, Heri Prasetya, Paramita Savitri, Arif Purnomo, Durroh. 16. Kerabat di Bandung, yaitu A. Samsi Sahirin, Lilis Tarliani, Yiyi Sri Gustini, Wawan Somantri, Ida Muliani, Dasep Hilman, Cucu Suryati.
DAFTAR ISI
Halaman BAB 1 PENDAHULUAN ......................................................................
1
Latar Belakang .........................................................................
1
Perumusan Masalah ..................................................................
6
Tujuan Penelitian .....................................................................
6
BAB 2 PENDEKATAN TEORETIS ......................................................
9
Tinjauan Pustaka ......................................................................
9
Filsafat Kuasa/Pengetahuan
...………………....
9
Pemandangan Baru Sosiologi …………………...
12
Memadukan Teori Diskursus dan Praktik Sosial
15
Diskursus menurut Foucault .................................
17
Pembentukan Diskursus ……………
19
Pengelolaan Diskursus ……………..
21
Diskontinuitas Diskursus …...……...
22
Praktik Sosial menurut Bourdieu ..........................
23
Habitus …………………………......
24
Arena ……………………………....
25
Kemunculan Kekuasaan melalui Interaksi Sosial
26
Kajian Diskursus Kemiskinan secara Dikotomis
28
Kerangka Penelitian .................................................................
29
Konsep Kerja ............................................................................
32
BAB 3 PENDEKATAN LAPANGAN ..................................................
35
Metode Diskursus Praktik ........................................................
35
Lokasi Pengumpulan Data .......................................................
38
Metode Pengumpulan Data ......................................................
47
Metode Analisis Dokumen dan Penemuan Diskursus Kemiskinan ..........................................
47
Metode "Rembugan" .............................................
51
Metode Pengamatan Berpartisipasi .......................
56
Metode Analisis Data ...............................................................
57
Bias dan Kebaruan Penelitian ...................................................
61
BAB 4 DISKURSUS DAN PRAKTIK BERBAGI KELEBIHAN ……
65
Penyamaran Hierarki/Diferensiasi …………………...............
66
Dinamika Mekanisme Mengutangi/Menabung, Mengakumulasi/Berbagi, Berbagi/Mengakumulasi …………
70
Ikhtisar ……………………………………………………......
81
BAB 5 DISKURSUS DAN PRAKTIK KEMISKINAN RAS DAN ETNIS ………………………………………………………….....
83
"Mem-primitif-kan" …………………………………………..
84
Pemberontakan Tubuh Primitif ……………………………
94
Ikhtisar ………………………………………………………
98
BAB 6 DISKURSUS DAN PRAKTIK MENGINGINKAN KESEDERHANAAN ………………………………………………….
99
Disiplin Pelemahan Daging …………………………………..
100
"Ngrame" Mengabarkan Kebenaran ………………………….
106
Ikhtisar …………………………...…………………………
110
BAB 7 DISKURSUS DAN PRAKTIK KEMISKINAN SOSIALIS ….
113
Menghisap Tubuh …………………………………………….
115
Merebut Hak Tubuh Miskin …...……………………………..
122
Ikhtisar ……………………...………………………………
125
BAB 8 DISKURSUS DAN PRAKTIK POTENSI ORANG MISKIN
127
Mempercayai Tubuh Miskin …………………………………
128
Berkelompok Menghadirkan Kekuasaan …………………….
135
Ikhtisar …………………...…………………………………
138
BAB 9 DISKURSUS DAN PRAKTIK KEMISKINAN PRODUKSI
141
Mengorganisasikan Kemiskinan …………………..................
142
Kehendak Menguasai Pengetahuan Kemiskinan …………….
147
Mendisiplinkan Efisiensi Tubuh Miskin ……………………..
151
Ikhtisar ………………...……………………………………
157
BAB 10 PERANG DISKURSUS DAN PRAKTIK KEMISKINAN ….
159
Penghilangan dan Perluasan Domain Kemiskinan …………
160
Kekuasaan Memanipulasi Tafsir Kemiskinan ………………..
165
Panoptisme Orang Miskin Sedunia ………………………….
180
Ikhtisar ………………………………………………………..
191
BAB 11 KESIMPULAN: KEMBALI KE UUD 1945 ……...................
193
Menjawab Permasalahan dan Tujuan Penelitian ……………..
193
Epilog: Tubuh Miskin dan Konstitusi ………………………..
197
DAFTAR PUSTAKA …….....................................................................
201
LAMPIRAN ……………………………………………………………
211
DAFTAR TABEL
Nomor
Halaman
1
Kesetaraan Analisis antara Foucault dan Bourdieu .................
16
2
Teori Diskursus Foucault, Laclau dan Moffe, serta Habermas
18
3
Kesejajaran Level Analisis Umum dan Formasi Diskursus Foucault ...................................................................................
19
4
Responden dan Informan ........................................................
53
DAFTAR GAMBAR
Nomor
Halaman
1
Perpaduan Teori Diskursus dan Teori Praktik Sosial ………..
16
2
Bentuk Diskursif .....................................................................
20
3
Sirkulasi Diskursus ..................................................................
22
4
Arkeologi Diskursus ................................................................
23
5
Kerangka Penelitian ................................................................
30
6
Stratifikasi dan Mobilitas Sosial di Dusun Kalioso …………
68
7
Dikotomi Diskursus Berbagai Kelebihan ……………………
69
8
Dikotomi Diskursus Kemiskinan Rasial dan Etnis..…………
89
9
Dikotomi Diskursus Menginginkan Kesederhanaan…………
101
10
Dikotomi Diskursus Kemiskinan Sosialis……………………
116
11
Dikotomi Diskursus Potensi Golongan Miskin ….....………..
129
12
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1975-2008 ……………………………………………………
144
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1975-2008 ……………………………………………
145
14
Dikotomi Diskursus Kemiskinan Produksi....………………..
146
15
Evaluasi Kemiskinan Hipotetis ……………………………
148
16
Adaptasi Ekonomi Formal dan Psikologi dalam CDD ……
153
17
Genealogi Diskursus Kemiskinan di Pedesaan Indonesia …...
159
18
Hubungan Terbalik antara Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial …………………………………………………
188
Kejadian Sejarah, Gini Pedesaan, Perkotaan dan Indonesia 1880-2009 …………………………………………………..
189
13
19
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor 1
Halaman Makalah Enam Diskursus Kemiskinan di Indonesia ………..
211
DAFTAR ISTILAH
Arena
: struktur yang bersifat obyektif, berisikan syarat-syarat obyektif, yang bisa digunakan individu untuk berinteraksi dengan pihak lain
Arkeologi diskursus : pembentukan diskursus, pengelolaannya, penormalan pada saat menemui keretakan epistemologis. Diskursus
: jenis pernyataan yang memungkinkan sesuatu menjadi muncul, baik berupa habitus, arena, maupun benda-benda tertentu.
Episteme
: kegiatan untuk menelusuri sejarah timbulnya, berkembangnya, hingga berubahnya suatu pengetahuan atau disiplin formal dan bukan-formal tentang kemiskinan.
Genealogi diskursus : operasi kekuasaan untuk menghasilkan diskursus atau menimbulkan krisis bagi terbentuknya diskursus baru Habitus
: predisposisi,
pengalaman,
pemikiran
sebelum
melakukan
tindakan Kekuasaan
: kemampuan
untuk
mendominasi,
namun
juga
untuk
memunculkan solidaritas, dan kekuasaan hanya muncul melalui interaksi antara habitus, arena, dan diskursus Modal
: benda dan jasa yang memberi kekuatan habitus atau individu untuk bertindak
Panoptisme
: operasi kekuasaan untuk mengawasi individu atau kelompok miskin, juga habitus dan arena
Parrhesia
: kehendak untuk membatasi ketergantungan kepada kebendaan agar tubuh menjadi suci, serta memunculkan kehendak untuk mengabarkan kebenaran kepada pihak lain
Perang diskursus : operasi kekuasaan untuk mendominasi diskursus lain, sekaligus membuka permukaan bagi reaksi diskursus lainnya. Praktik
: habitus dan arena yang selalu diuji pada setiap kesempatan dan lokasi yang berbeda.
Tubuh
: jejak dan perwujudan operasi kekuasaan berupa penyusunan identitas material maupun kultural
Strategi
: kegiatan berinteraksi untuk menyalurkan kekuasaan, baik antar individu atau kelompok, habitus, arena, dan diskursus
BAB 1 PENDAHULUAN
Latar Belakang Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa negara Indonesia dibentuk guna memajukan kesejahteraan umum. Berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan telah dijadikan pilihan mekanisme untuk mengisi kemerdekaan bangsa (Soeharto 2008: 238).1 Untuk memajukan kesejahteraan umum, secara khusus pemerintah diwajibkan memelihara fakir miskin, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu2 (Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945 2010: 766). Akan tetapi ditemukan berbagai kejanggalan pengelolaan kemiskinan – yang mencakup pula pengelolaan golongan fakir, lemah dan tidak mampu. Mungkin karena dipandang bersifat relatif, namun muncul kehendak untuk mengobyektifikasi ukurannya, kemiskinan telah lama menjadi medan pertarungan kekuasaan. Operasi kekuasaan telah memunculkan atau menghilangkan topik kemiskinan, mengurangi atau menambahi jumlah golongan miskin, menentukan pengelola orang miskin, dan sebagainya. Sajogyo (2006: 257) menjelaskan sebagai berikut. Untuk menentukan miskin tidaknya seseorang bukanlah hal yang mudah, hal ini relatif. Ukuran kemiskinan di tiap daerah berbeda. Presiden Soeharto (2008: 415) menyatakan hal serupa.
1
Pembangunan juga menjadi orientasi Presiden Soekarno untuk mengisi kemerdekaan, sebagaimana tulisannya untuk Pembangunan Semesta Berentjana, Bagian jang Diucapkan pada rapat pleno Depernas, 28 Agustus 1959, halaman 29. 2 UUD 1945 pasal 34 ayat 1 dan 2.
2
… kita jadi berpikir mengenai ukuran adil dan makmur itu, dan jawabannya bergantung pada orangnya. Ukuran adil dan makmur tidak terlepas dari penilaian kita masing-masing. Dan hal itu harus dilihat juga dari segi kemampuan masing-masing. Ada batas minimal untuk menyebut bahwa secara lahiriah seorang itu mestinya sudah harus bisa mengatakan cukup dan terjamin ketentraman hidupnya. Tetapi inipun menyangkut lagi soal sikap seseorang. Dalam dekade terakhir penjajahan Belanda, Soekarno juga pernah menolak ukuran kecukupan makan senilai sebenggol (f 2,5) sehari yang dinyatakan direktur Binnenlands Bestuur (BB) dalam sidang legislatif. … adalah perbedaan besar antara apa yang dikatakan oleh direktur BB dengan apa yang saya katakan; adalah perbedaan besar antara perkataan CUKUP dengan perkataan TERPAKSA. Terpaksa hidup dengan sebenggol, dan cukup hidup dengan sebenggol –di antara dua ini adalah perbedaan yang sama lebarnya dengan perbedaan antara sana dan sini, antara kaum penjajah dan kaum terjajah, antara kaum kolonisator dan kaum gekoloniseerde! … Pemerintah dengan enormiteit-nya direktur BB itu bermaksud menunjukkan, bahwa dus kaum Marhaen1 masih gampang hidup, bahwa dus pemerintah punya krisis-politik adalah tak merugikan Marhaen (Soekarno 1965: 178). Dengan dorongan kekuasaan, kemiskinan menjadi topik bermasyarakat dan bernegara yang berkali-kali dimunculkan atau dihilangkan. Di tengah-tengah masyarakat sendiri, kemiskinan –atau dengan konsep yang serupa seperti kekurangan—telah muncul dan diatasi bersama-sama sejak lama (Soedjatmoko 1984: 46). Pemerintah Hindia Belanda membesarkan kemunculannya hingga meliputi wilayah nusantara untuk menangani kemiskinan khusus pada tubuh kreol Indo Eropa pada awal abad ke 20 (Gouda 2007: 196). Bersamaan dengan pernyataan kemerdekaan Indonesia, tubuh orang miskin yang sakit muncul dalam aturan pemeliharaan Departemen Kesehatan di rumah-rumah sakit pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.2 Hingga dua pertiga masa pemerintahan 1
Dalam penelitian ini digolongan sebagai kelas miskin. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1953 tentang penunjukan rumah-sakit rumah-sakit partikulir yang merawat orang-orang miskin dan orang-orang yang kurang mampu; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1953 tentang penunjukan rumah-rumah sakit partikulir yang merawat orangorang yang miskin dan orang-orang yang kurang mampu; Undang-Undang Darurat Nomor 6 2
3
Presiden Soeharto, fakir miskin secara normatif ditangani oleh Departemen Sosial.1 Bersama-sama dengan program pemerintah yang didukung utang luar negeri, sejak tahun 1993 tubuh orang miskin muncul dalam kelompok masyarakat atau disingkat pokmas (Mubyarto 2000, 1-6). Organisasi yang mengawasi dan mengorganisasikan program penanggulangan kemiskinan kemudian resmi dibentuk pemerintah secara beruntun sejak tahun 2000 hingga kini.2 Dalam sifat kemiskinan yang relatif, peperangan terjadi untuk menentukan jenis dan jumlah orang miskin. Kekuasaan yang lebih dominan memunculkan makna
kemiskinan
yang
lebih
dominan,
sekaligus
melemahkan
atau
menghilangkan tafsir kemiskinan lainnya. Pada waktu tubuh Indo Eropa digolongkan miskin, tubuh pribumi dengan tingkat pengeluaran ekonomi lebih rendah dilepaskan dari taksonomi ini (Gouda 2007: 196). Meskipun akademisi menegaskan kemiskinan di pedesaan (Geertz 1983: 102; Singarimbun dan Penny, 1976: 50-61), namun semasa pemerintahan Soekarno dan pada awal pemerintah Soeharto justru kegotongroyongan warga desa dipandang sebagai modal pembangunan untuk mengimbangi persoalan ketimpangan sosial di perkotaan.3 Saat kemiskinan di pedesaan yang ditangani kelompok masyarakat dimunculkan lebih kuat pada dekade 1990-an, peran pemerintah daerah diminimalkan (Sajogyo, ed. 1997: 116-136). Berlawanan dari itu, sejak dekade berikutnya peran pemerintah, pemerintah daerah dan swasta meninggalkan peran kelompok masyarakat.4
Tahun 1955 tentang pengubahan dan tambahan pasal 4 undang-undang nomor 18 tahun 1953 (lembaran negara nomor 48 tahun 1953) tentang penunjukan rumah-sakit rumah-sakit partikulir yang merawat orang-orang miskin dan orang-orang yang kurang mampu. 1 Mandat normatif untuk menangani fakir miskin tertera dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) periode 1973-1978, 1978-1983, 1983-1988, 1988-1993, pada arah kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan, pada sektor Kesejahteraan Sosial. 2 Melalui pembentukan Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK) pada tahun 2001, Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) pada tahun 2001, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) pada tahun 2005, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada tahun 2010. 3 Untuk pandangan Presiden Soekarno lihat Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berentjana, Bagian Tertulis jang Disampaikan kepada Depernas, 28 Agustus 1959, halaman 45; untuk pandangan pemerintahan Presiden Soeharto lihat Pola Dasar Program Umum Nasional dan Pola Dasar Rentjana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), 29 Pebruari 1968, halaman 34. 4 Seluruh perencanaan penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat disalurkan bersama-sama perencanaan pemerintah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Lihat Panduan Pelaksanaan PNPM PISEW Tahun 2010, halaman 52-53.
4
Peperangan tidak hanya muncul pada tataran tafsir atau diskursus, melainkan juga dalam praktik. Setiap diskursus yang kuat dikembangkan lebih lanjut dengan pembentukan lembaga dan organisasi tersendiri. Kelembagaan ini mendisiplinkan tingkah laku agar berpola sesuai diskursusnya sendiri. Perkembangan kelompok masyarakat miskin selama tahun 1993-1998 mengarah untuk membentuk gerakan masyarakat, mengikuti arahan dari pemerintah yang kuat
menuju
masyarakat
yang
kuat
(Mubyarto
1996:
27-28,
59-60).
Diskontinuitas terjadi ketika muncul arah yang berkebalikan dari Program IDT tersebut, untuk menguatkan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Telah disebutkan di muka, bahwa sejak tahun 2008 penanganan kemiskinan diarahkan untuk masuk dalam struktur perencanaan pembangunan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Dengan
meletakkan
kumulasi
maupun
diskontinuitas
penanganan
kemiskinan di pedesaan Indonesia seperti di atas, analisis yang pernah dilakukan selama ini terlihat mengandung berbagai kelemahan. Analisis budaya sejak awal sulit memutuskan budaya kemiskinan sebagai faktor penyebab munculnya masalah sosial lain (Lewis 1993: 6), ataukah kemiskinan menjadi akibat dari kemunculan masalah sosial yang berbeda (Geertz 1983: 150). Analisis kemiskinan struktural (Soemardjan 1984: 5-11) sulit mempertimbangkan penciptaan berulang kali organisasi penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sejak tahun 2001 berikut penciptaan puluhan ribu kelompok orang miskin, namun diikuti dengan peningkatan kemiskinan relatif, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan koefisien Gini sebesar 0,33 pada tahun 2001 menjadi 0,37 pada tahun 2009.1 Analisis berbasis agensi sulit mempertimbangkan persaingan pendefinisian kemiskinan yang terbentuk justru dalam agensi yang sama. Dalam pemerintahan telah berkembang perbedaan definisi dan jumlah golongan miskin, seperti perbedaan antara Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, dan Bappenas. Analisis ekonomi dalam kaitannya dengan pembangunan sulit menjelaskan jumlah (lebih dari 17 juta) dan persentase (56 persen) orang miskin jauh lebih tinggi di Jawa dibandingkan wilayah lain (BPS 2011: 40), padahal industrialisasi dimulai dari 1
Data koefisien Gini menurut pengeluaran rumahtangga yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik tahun 2003 hingga tahun 2011.
5
Jawa sejak masa penjajahan dan pembangunan tetap terkonsentrasi di sana hingga kini. Dengan menyadari kelemahan analisis selama ini, diperlukan pola analisis baru yang mampu memperhitungkan beragam makna kemiskinan, hubungan antar agensi yang melintasi pelapisan sosial, dan diskontinuitas perang antar beragam makna
kemiskinan.
Penelitian
mengajukan
alternatif
analisis
diskursus
kemiskinan. Dalam membentuk pengetahuan yang kuat, diskursus kemiskinan secara timbal balik membentuk praktik-praktik khusus. Perang antar diskursus kemiskinan sekaligus terwujud dalam upaya dominasi antar agensi maupun struktur sosial. Analisis diskursus terhadap kemiskinan pada level global sudah dimulai sejak awal 1990-an. Analisis tersebut telah mampu menunjukkan kekuasaan pemaknaan kemiskinan oleh donor dan negara maju, yang digunakan untuk melangsungkan pembangunan di negara-negara miskin (Rahnema 1992: 167169). Telah ditemukan dikotomi antara makna kemiskinan menurut donor dan negara maju yang berbeda dari makna yang berkembang di negara miskin atau di tengah masyarakat miskin. Sayangnya beragam analisis diskursus kemiskinan selama ini masih belum menggali aneka diskursus kemiskinan lokal, kecuali hanya sebagai satu kutub dari dikotomi dengan negara maju.1 Masih diperlukan kajian lebih mendalam untuk mendapatkan beragam diskursus kemiskinan, khususnya yang tercipta di pedesaan Indonesia. Tertuju pada kritik terhadap dominasi diskursus kemiskinan donor dan negara maju, jaringan peperangan antar beragam diskursus kemiskinan bahkan belum digali secara mendalam. Secara khusus kajian di wilayah pedesaan penting, karena persentase penduduk miskin di pedesaan mendadak melampaui perkotaan serentak dengan penerbitan Inpres Nomor 5 Tahun 1993 (Inpres Desa Tertinggal), diikuti dominasi program pengurangan kemiskinan di pedesaan hingga kini. Akan tetapi undangundang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin hendak memusatkan penanganan kemiskinan perkotaan sebagaimana terbaca dari
1
Lihat contoh pada hasil kajian Levinsohn (2003: 6-9), Mohan (2001: 153-167), Mosse (2001: 1635), Rahnema (1992:169-174).
6
alternatif penanganan melalui rumah singgah, panti, dan sebangsanya, yang biasa terdapat di perkotaan. Perumusan Masalah Meskipun terdapat beragam diskursus dan praktik penanggulangan kemiskinan, tampaknya kewajiban negara untuk memajukan kesejahteraan umum dalam Pembukaan UUD 1945 belum terwujud, terutama di pedesaan. Pertanyaan pokok dan pertama yang diajukan dalam penelitian ini ialah, mengapa kekuasaan yang beroperasi belum mampu menanggulangi kemiskinan di pedesaan. Dengan menyadari keberadaan berbagai diskursus kemiskinan yang memiliki kekuatan untuk mendominasi tafsir kemiskinan, perlu dipelajari proses pembentukan masing-masing diskursus tersebut. Meskipun muncul beragam diskursus, namun hal tersebut belum mampu menanggulangi kemiskinan di pedesaan. Berkaitan dengan itu, rumusan masalah kedua ialah, bagaimana kekuasaan beroperasi dalam membentuk dan mengelola beragam diskursus dan praktik kemiskinan di pedesaan. Dibutuhkan pula pengetahuan perihal perang antara diskursus dan praktik sosial yang satu dengan lainnya, karena dalam peperangan tersebut upaya penanggulangan kemiskinan yang satu dapat ditenggelamkan oleh upaya kemiskinan lainnya. Seluruh pola hubungan tersebut mengikutsertakan kekuasaan, atau kekuasaan terbangun dari hubungan tersebut. Dalam kaitan ini diajukan permasalahan ketiga, mengapa perang antar diskursus dan praktik kemiskinan berlangsung secara terus menerus. Tujuan Penelitian Berkaitan dengan beragam permasalahan di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu, pertama, menginterpretasi kemunculan keragaman diskursus, strategi penggunaan kekuasaan, dan praktik pengelolaan kemiskinan di pedesaan. Kedua, menginterpretasi hubungan kekuasaan dalam
7
perang antar diskursus dan praktik kemiskinan di pedesaan. Ketiga, memunculkan golongan miskin untuk menanggulangi kemiskinannya sendiri.
8
BAB 2 PENDEKATAN TEORETIS
Tinjauan Pustaka Filsafat Kuasa/Pengetahuan Di tengah kritik lemahnya landasan filosofis karya ilmiah di Indonesia (Sajogyo, 2006: 65), satu bagian khusus perihal landasan filosofis penelitian ini perlu disertakan, pertama, untuk mengetengahkan posisi filosofis penelitian, dengan menunjukkan ide-ide filosofis tertentu yang digunakan dalam penyusunan teori dan metode. Posisi penelitian ini berada dalam ranah episteme. Kedua, untuk mengajukan kritik dan membuka peluang penelitian baru dalam ilmu-ilmu sosial. Kajian beragam diskursus kemiskinan dalam suatu waktu yang sama dimungkinkan, dengan terlebih dahulu mengetengahkan domainnya yang berbeda-beda. Adapun interaksi antar beragam diskursus –sebagai konsekuensi dari kemunculannya dalam waktu yang bersamaan—berpeluang dikaji melalui konsep kekuasaan dan praktik sosial. Konsep episteme, yang mula-mula berkembang dalam filsafat Perancis, digunakan sebagai pangkal tolak pembahasan. Sementara konsep epistemologi – yang lebih dikenal—menggali berbagai cara yang digunakan manusia untuk mendapatkan pengetahuan, episteme secara khusus merujuk pada kegiatan untuk menelusuri sejarah timbulnya, berkembangnya, hingga berubahnya suatu pengetahuan atau disiplin.1 Dalam penelitian ini episteme diarahkan pada perkembangan pengetahuan perihal kemiskinan. Georges Canguilhem menyajikan kekhususan kajian terhadap sejarah pengetahuan tersebut. Filsuf lainnya membedakan atau menyusun demarkasi pengetahuan ilmiah dari pengetahuan masyarakat umumnya, dan secara sengaja hanya mengkaji ilmu pengetahuan yang ilmiah (Popper 2008: viii), namun episteme sengaja tidak membedakan kedua jenis pengetahuan tersebut. Golongan 1
Pembedaan pengertian ini diambil dari K. Bertens (2006: 178).
10
filsuf yang meninggikan derajat ilmu pengetahuan mendasarkan argumennya pada pandangan bahwa susunan jenis pengetahuan ini sistematis. Sebaliknya dalam episteme berkembang pandangan bahwa dalam tiap jenis pengetahuan, termasuk pengetahuan umum dalam masyarakat, terdapat susunan yang terstruktur dan sistemik. Struktur tersebut telah ditemukan baik pada masyarakat Barat1 maupun dalam komunitas tribal.2 Canguilhem (2005: 79) menjelaskannya sebagai berikut. A culture is a code that orders human experience in three respects – linguistic, perceptual, practical; a science or a philosophy is a theory or an interpretation of that ordering. But the theories and interpretations in question do not apply directly to human experience. Science and philosophy presuppose the existence of a network or configuration of forms through which cultural productions are perceived. These forms already constitute, with respect to that culture, knowledge different from the knowledge constituted by sciences and philosophies. This network is invariant and unique to a given epoch, and thus identifiable through reference to it. Diskontinuitas sejarah pengetahuan berkaitan dengan pandangan, bahwa perkembangan tiap jenis pengetahuan terbatas menurut ruang dan waktu, tidak bersifat universal baik dalam arti teorinya berguna untuk masyarakat sedunia, atau teorinya berlaku sepanjang waktu. Konsekuensinya metode untuk menilai atau mengontrol pengetahuan juga tidak universal, melainkan hanya sesuai dengan ruang dan waktu perkembangan jenis pengetahuan tersebut. Konsekuensi yang lebih mendasar muncul dalam perumusan sejarah pengetahuan. Perkembangan pengetahuan tidak bersifat kumulatif, melainkan bersifat diskontinu. Adapun hubungan antar diskursus yang telah memiliki domainnya sendirisendiri dapat dilakukan melalui filsafat kekuasaan. Pengetahuan tidak disusun atas fakta-fakta obyektif atau realis, melainkan terbatas pada tafsir atas metafora (Nietzsche 2002: 45-47). Dengan kata lain, pengetahuan menjadi bersifat imajiner, yang menyembunyikan perspektif dan hasrat penyusunnya. Kesadaran
1
Canguilhem (2005: 90) menunjukkan dikotomi "yang normal" dan "yang abnormal" (atau pernah disebutnya "yang patologis" (Foucault 2002: 394)) dalam struktur pengetahuan Barat masa kini. 2 Levi Strauss menemukan struktur majemuk dikotomis dalam masyarakat tribal (lihat Levi Strauss 2005: 375-433).
11
pengetahuan seseorang selalu berupa kesadaran-atas-hierarki antara penafsir yang lebih kuat dan yang lebih lemah. Tafsir tidaklah netral atau sekedar sesuai dengan kepentingan pelakunya sebagaimana pandangan konstruktivisme, namun di sini tafsir terkuat muncul sebagai tanda bekerjanya kekuasaan tertinggi yang melingkupinya. Tafsir atas sesuatu diketahui melalui kekuasaan yang dimilikinya atau diekspresikan olehnya. Dengan demikian kekuasaan mendominasi realitas, sehingga suatu hubungan antara diskursus dan praktik yang satu dengan lainnya selalu menunjukkan kekuasaan penafsiran terkuat. Persepsi yang disusun peneliti terhadap realitas tersebut juga merupakan ekspresi atas kekuasaan-kekuasaan yang membentuk realitas tersebut. Peneliti dapat menangkap makna dari perang diskursus pada saat mengetahui kekuasaan utama yang menyusun tafsir tersebut. Suatu kekuasaan yang ditemukan, sebaliknya, dapat menjadi petunjuk tafsir utama yang mungkin diambil dari hasil perang diskursus tersebut. Namun demikian, hierarki penafsiran tidak membuat pemaknaan homogen, namun pemaknaan atas sesuatu senantiasa bersifat plural. Obyek tidak pasif, namun ia sendiri merupakan kekuasaan, atau yang mengekspresikan kekuasaan untuk memaknai. Oleh sebab itu terdapat kekuatan tarik menarik antara obyek dengan kekuatan yang menguasainya (Nietzsche 2000: 81-83). Dalam bentuk saling berkaitan atau berinteraksi dengan kekuasaan lain, kekuatan ini dinamakan sebagai kehendak untuk berkuasa (Nietzsche 2002: 4547). Yang diinginkan oleh kehendak untuk berkuasa ialah menegaskan perbedaannya, distingsinya, atau diskontinuitasnya dari kekuatan lain. Kelahiran pembedaan menunjukkan kehendak untuk berkuasa sebagai elemen genealogis, dengan cara tidak menghapuskan kesempatan (misalnya praktik untuk melarang), sebaliknya mengimplikasikan peluang berpraktik atau bersifat produktif. Suatu kesempatan akhirnya membawa kekuasaan dalam suatu hubungan praktis atau hubungan sosial, dan kehendak untuk berkuasa merupakan prinsip yang menentukan praktik ini.
12
Pemandangan Baru Sosiologi Gerakan akademis berupa putaran linguistik (linguistic turn) yang bermula di Perancis pada dekade 1960-an dan 1970-an telah mengubah karakteristik ilmuilmu sosial masa kini, yang benar-benar berbeda dari era sebelumnya (Ritzer 2006: 1-3; Sutherland 2008: 46-66). Tantangan tidak hanya berlaku pada teoriteori umum, namun juga pada teori-teori yang dikembangkan dari wilayah khusus, misalnya dari Indonesia (Dhakidae 2002: 60-66; Philpott 2003: 56-67). Pengaruh putaran linguistik tidak sekedar berupa pengembangan strukturalisme sebagai konsekuensi dari teori linguistik dari Saussure (1993: 85-101), melainkan hingga kritiknya dalam bentuk pascastrukturalisme dan pascamodernisme (Hoed 2008: 55-73). Kritik terhadap strukturalisme inilah yang digunakan dalam penelitian ini. Salah satu konsep dasar Saussure (1993: 85-87) tentang hierarki antara langue yang lebih umum dan parole yang spesifik diadaptasi dalam menganalisis hubungan hierarkis antara struktur sosial yang lebih abstrak, lebih umum serta tahan lama, dan interaksi sosial yang lebih kongkrit, spesifik lokasi dan waktu.1 Selain itu, hubungan antara petanda yang lebih konseptual dan penanda yang lebih operasional
(Saussure
1993:
145-151)
mengantarkan
pemikiran
untuk
menganalisis hubungan sosial secara lebih mendalam. Hubungan antara petanda dan penanda sejajar dengan representasi sosial yang bersifat lebih abstrak dalam hubungannya dengan referen secara fisik, hubungan antara struktur dan agensi, serta antara habitus dan arena. Analisis tidak hanya diterapkan pada interaksi antar individu sebagai hubungan sosial primer, melainkan lebih difokuskan pada hubungan refleksif (Bourdieu 2011: 173-174; Giddens 2003: 49-53) yang mampu mempertanyakan konsep-konsep dasar dalam kehidupan sosial (Habermas 1996: 94-99) maupun menjelaskan hubungan yang lebih abstrak antar institusi (2002a: 64). Pengaruh
strukturalisme
telah
melemahkan
posisi
subyek,
menghilangkannya, atau meletakkannya sebagai anonimitas (Habermas 1996: 2841; Bourdieu 2010a: 3-25). Subyek tidak bisa muncul dan bertindak secara bebas sebagaimana diteorikan oleh tindakan sosial weberian (Weber 1978: 4-26), 1
Tampaknya Saussure menggunakan ide dualisme struktur dan interaksi sosial dari Durkheim (Kridalaksana 1993: 5)
13
melainkan dimunculkan oleh atau mengambil posisi terbatas dalam institusi atau arena yang sudah ditentukan (Bourdieu 2010a: 3-25; Foucault 2007: 62-69) atau berperan sebagai agensi yang dipengaruhi struktur (Giddens 2003: 6-34). Menggunakan hasil analisis Freud (2003: 140-158) tentang keberadaan id (ketidakrasionalan) yang mempengaruhi ego, serta hipotesis Darwin (2003: 434461) tentang evolusi manusia dari makhluk yang sederhana, hadir penyangkalan terhadap dominasi subyek yang rasional sekaligus mempertanyakan rasionalitas, bahkan meletakkannya di bawah posisi ketidakrasionalan. Sebagai gantinya dikemukakan kehendak dan kekuasaan sebagai pengarah penting tingkah laku manusia1
(Foucault
2002d:
65-66,
2008:
120-126).
Sebagian
teoretisi
mengemukakan konsep kesempatan (chance) untuk menjelaskan “ruang kosong” yang mempengaruhi pilihan dan tindakan individu dan kelompok tersebut (Sibeon 2004: 34-45). Pembalikan posisi subyek rasional di bawah ketidakrasionalan memungkinkan kajian mendalam terhadap suara lapisan terbawah, seperti sastra pascakolonial (Said 2001: 3-20), kemiskinan radikal (Rahnema 1992: 158-172), orang gila (Foucault 2002b: 323-334), homoseksual (Foucault 2008: 56-74), dan sebagainya. Pengaruh linguistik saussurean juga menguatkan relasi atau jaringan baik antar orang atau antar institusi. Satu pihak saja tidak dapat mendefinisikan sesuatu tanpa berinteraksi dengan pihak lain (Levi-Strauss 2005: 43-73), dan hanya dalam interaksi itulah dapat dimunculkan pengetahuan, konsensus untuk bersikap atau bertindak. Konsekuensinya bagi sosiologi mendalam, karena pandangan tersebut menghancurkan konsep struktur yang kaku dalam bentuk pembagian kerja (Durkheim 1933: 70-132) atau kelas (Marx dan Engels 1960: 49-67), sebagai pola-pola yang dapat digunakan untuk memprediksi sikap, tindakan, dan pemikiran. Pada saat ini paling-paling yang dapat dimunculkan berupa proses menuju penciptaan struktur namun relatif cair atau mudah berubah, misalnya berupa strukturasi (Giddens 2003: 19-34) atau arena (Bourdieu 2010a: 5). Konsekuensi berikutnya berupa semakin pentingnya interaksi sebagai penghasil konsep kunci sosiologis lainnya. Kekuasaan tidak bisa lagi dialamatkan pada suatu status, posisi, atau institusi sosial apa adanya (Weber 1958: 180-195; 1
Salah satu pendapat awal tersebut dikemukakan oleh Lacan (Bracher 2009: 29-73)
14
Parsons, 1977: 204-228; Marx dan Engels 1960: 49-67), melainkan kekuasaan hanya muncul dalam suatu interaksi antar individu atau antar institusi (Foucault, 2002a: 62-65, 2002d: 120-128). Kekuasaan menjadi muncul di mana-mana, sejauh interaksi sosial berlangsung. Hal itu mengantarkan pada pemikiran, bahwa kekuasaan melandasi interaksi sosial. Dalam kaitan dengan tanda-tanda yang dianalisis linguistik saussurean, kekuasaan ditunjukkan oleh kemampuannya dalam mendominasi tafsir terhadap tanda tersebut. Sebuah tanda dapat memiliki tafsir yang beragam dan bertingkat-tingkat, namun pada akhirnya suatu definisi atau makna atas tanda dalam suatu masyarakat tergantung kepada pemilik kekuatan dominan (Nietzsche 2000: 81-83). Konsekuensi lebih jauh lagi pada pascastrukturalisme berupa upaya untuk menunda hubungan langsung antara penanda dan petanda.1 Ruang kosong antara penanda dan petanda diisi dengan kekuasaan (Foucault 2002d: 120-128), sehingga pemikiran Nietzsche mendapatkan landasan empirisnya. Selain menggugat hubungan langsung antara petanda dan penanda, para penganut pascamodernisme menghilangkan penanda. Ketika suatu petanda mengemukakan referennya, yang yang dimaksud bukan lagi suatu penanda yang esensial atau riil, melainkan berupa petanda lainnya. Jaringan hubungan antar petanda akhirnya membentuk simulakra yang tidak berakhir (Baudrillard 2001: 181-194), sehingga mewujudkan pemikiran antiesensialisme. Perkembangan sosiologi masa kini memiliki konsekuensi dalam kajian kemiskinan. Pertama, konsep kemiskinan dapat dianalisis recara refleksif atau sebagai diskursus. Kedua, refleksi dan diskursus kemiskinan dihasilkan melalui interaksi sosial. Ketiga, interaksi sosial mengandung kekuasaan untuk mendominasi pemaknaan dan penciptaan diskursus kemiskinan, serta memerangi diskursus lainnya. Keempat, golongan miskin, simpatisan atau pengelolanya dalam suatu kondisi dan waktu tertentu dipandang memiliki diskursus kemiskinan tersendiri yang sistematis, sehingga salah satu tugas peneliti ialah menemukan sistem pengetahuan khas tersebut. Kelima, dimungkinkan munculnya beragam diskursus kemiskinan dari golongan sosial yang berbeda-beda. 1
Sebagaimana diuraikan oleh Derrida (Spivak 2003: 133-156).
15
Memadukan Teori Diskursus dan Praktik Sosial Analisis sosiologis dapat dilakukan dalam tataran diskursus, refleksif, struktur sosial, dan pengelolaan benda-benda (Foucault 2002a: 62-65). Saat ini belum ditemui teori sosiologi yang membicaraan sekaligus keempat tataran tersebut, sehingga dalam penelitian ini dipadukan teori diskursus dari Foucault dan teori sosiologi dari Bourdieu. Meskipun Foucault telah menunjukkan keempat tataran analisis ilmu sosial tersebut, namun ia hanya mengembangkan secara mendalam teori diskursus. Adapun Bourdieu (2010aa: 9-10) menyetujui analisis diskursus Foucault, namun lebih banyak mengembangkan tataran refleksif dan interaksi sosial. Keduanya sama-sama mengkaji susunan benda-benda, dalam kaitannya dengan tataran analisis di atas. Keduanya juga bersepakat dalam paham filosofis diskontinuitas dalam perkembangan ilmu pengetahuan, mengembangkan orientasi teori pada praktik sehari-hari, menyepakati konsep predisposisi sebagai refleksi individu sebelum bertindak, dan munculnya kekuasaan secara inheren dalam interaksi sosial. Teori diskursus sendiri telah dikembangkan oleh banyak ahli, diantaranya Foucault, Habermas, Laclau dan Moffe. Dibandingkan teori diskursus lainnya, karya Foucault memiliki metode yang lengkap, dan telah dipraktikkan pada berbagai bidang, termasuk dalam kritik pembangunan dan kemiskinan. Pada tataran refleksif, Bourdieu (2010a: 5-58) menyatakan bahwa dalam diri agensi terwujud predisposisi sikap untuk melakukan tindakan, yang dinamakannya habitus. Interaksi sosial antar agensi terstrukturkan dalam suatu arena. Konsep agensi digunakan untuk menunjukkan kemampuannya membentuk struktur, sekaligus kenyataan bahwa dirinya turut dipengaruhi oleh struktur sekelilingnya. Dalam arena tersebut, hubungan antar agensi secara empiris didorong oleh habitus dan berbagai modal yang dimilikinya. Modal tersebut dapat dirumuskan sebagai modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik. Sebenarnya Foucault (2003: 12-17) sempat menuliskan hubungan antara diskursus dan lembaga sosial. Dengan membandingkan kesamaan tataran analisis, konsep lembaga menurut Foucault setara dengan arena menurut Bourdieu (Tabel 1).
16
Tabel 1. Kesetaraan Analisis antara Foucault dan Bourdieu Tataran Analisis Sosiologi Diskursus Refleksif Struktur sosial Susunan benda-benda
Konsep Foucault Diskursus Refleksif Lembaga Susunan benda-benda
Konsep Bourdieu Diskursus Habitus Arena Modal ekonomi
Suatu interaksi, baik berupa interaksi sosial dalam arena atau lembaga, maupun interaksi antar diskursus, dijelaskan sebagai suatu strategi (Bourdieu 2010a: 5; Foucault 2002a: 89-98). Konsep ini digunakan karena persis pada saat interaksi berlangsung, maka turut serta kekuasaan yang dilimpahkan dari satu agensi, struktur atau diskursus kepada pihak lainnya. Di sini kekuasaan tidak didefinisikan sebagai semacam entitas tersendiri atau terstruktur hanya pada lembaga politik, namun lebur dalam setiap interaksi. Gambar 1. Paduan Teori Diskursus dan Teori Praktik Sosial Diskursus
arena
Habitus 2
strategi
modal
Habitus 1
modal
Perpaduan teori diskursus Foucault dan teori sosiologi Bourdieu dapat disusun dengan menempatkan diskursus sebagai konteks yang mendasari keseluruhan refleksi dan tindakan sosial (Gambar 1). Hubungan antara diskursus dan arena atau habitus tidak terjadi secara langsung, namun hanya saat diskursus secara efektif mendukung eksistensi arena atau habitus tersebut.
17
Interaksi sosial antar agensi dapat digambarkan sebagai hubungan antar habitus dalam suatu arena. Sementara habitus bersifat subyektif, arena memiliki sifat obyektif dan terstruktur secara lebih ketat. Hubungan antara habitus dan arena hanya dapat berlangsung ketika prasyarat untuk memasuki arena sesuai dengan predisposisi habitus. Predisposisi tersebut diperoleh melalui sejarah dan pemikiran refleksif. Berbagai jenis modal turut mendorong interaksi antar habitus. Hubungan interaktif tersebut berlangsung sebagai suatu jaringan sosial, meskipun melewati struktur yang hierarkis. Interaksi berlangsung sebagai suatu strategi yang melibatkan kekuasaan antar agensi. Diskursus menurut Foucault Di antara beragam teori diskursus, terdapat tiga teori diskursus yang lebih kuat sebagai landasan bagi munculnya analisis hingga teori sosial baru. Pertama, teori diskursus dari Foucault (2002a: 28-188; 2003: 9-62), sebagai basis pengembangan teori poskolonial, kekuasaan yang produktif untuk memampukan atau memberdayakan, teori gay, teori pasca pembangunan, kritik modernitas (Sachs 1992: 1-5; Said 2001: 3-20). Kedua, teori diskursus dari Laclau dan Moffe (2008: 1-63), sebagai basis analisis hegemoni masa kini, post-Marxis, konstruktivisme marxian dalam antropologi dan psikologi. Ketiga, teori diskursus dari Habermas (1996: 118-132), dikembangkan dalam teori demokrasi deliberatif dan analisis terhadap konflik (Dryzek 2002: 20-30). Perbandingan antar teori diskursus tersebut tersaji pada Tabel 2. Keseluruhan teori diskursus tidak memandang realitas sosial sebagai fakta, melainkan sebagai metafora atau makna sesuai pandangan agensi. Manusia sebagai subyek yang bebas dalam merekayasa dan meramalkan kejadian sosial tidak lagi dipercaya. Secara khusus penelitian kali ini menggunakan teori diskursus dari Foucault, karena selama ini juga digunakan dalam menganalisis pihak-pihak yang di-Lain-kan (Othered) atau tersisih, yaitu orang gila, orang sakit, narapidana, gay. Dalam penelitian ini, upaya untuk menampilkan golongan miskin di tingkat lokal
18
pedesaan sebagai pihak yang di-Lain-kan dilandasi penolakan penggunaan tipe ideal dari narasi besar modernisasi, kesediaan menggali beragam diskursus dan praktik yang rasional (modernisasi) maupun bukan rasional (dari orang miskin sendiri), serta pandangan kekuasaan yang menyebar dalam seluruh interaksi sosial (sehingga orang miskin dipandang turut memiliki kekuasaan pula). Tabel 2. Teori Diskursus Foucault, Laclau dan Moffe, serta Habermas Keterangan
Teori Diskursus Foucault
Realitas Filsafat subyek Universalisme
Antiesensialisme Ditolak
Diskontinuitas
Diterima
Rasio
Bawah sadar mendahului rasio Tidak mempercayai tipe ideal
Tipe ideal
Ditolak, dikembangkan narasi lokal
Kekuasaan
Kekuasaan inheren dalam interaksi
Peran diskursus
Memungkinkan munculnya refleksi, pemikiran dan susunan benda-benda
Wilayah diskursus
Hanya pada tataran diskursus, bukan pada tataran refleksif/institusional, interaksi sosial, dan pengorganisasi benda Didisiplinkan oleh diskursus dan institusi Diperhatikan, tidak bersifat diskursif
Tindakan manusia Susunan benda-benda
Teori Diskursus Laclau dan Moffe Antiesensialisme Ditolak
Teori Diskursus Habermas Antiesensialisme Ditolak
Ditolak, tergantung konstruksi masing-masing masyarakat Diterima
Klaim-klaim kebenaran bersifat universal
Sistematis Tidak mempercayai tipe ideal, realitas sesuai konstruksi masyarakat Kekuasaan diskursif dalam bentuk hegemoni atau resistensi Memahami realitas sesuai konstruksi kepentingan tiap masyarakat Pada seluruh tataran, baik diskursus, organisasi dan institusi, interaksi sosial, dan susunan benda-benda Dipengaruhi hegemoni Tidak diperhatikan, bersifat diskursif
Ditolak, karena terdapat konsensus Rasio prosedural Tindakan komunikatif merujuk tipe ideal Muncul dalam filsafat subyek Memungkinkan komunikasi yang bersifat reflektif (bukan komunikasi naif) Hanya pada praksis tindakan komunikatif
Bersifat rasional, untuk mencapai konsensus Tidak diperhatikan, tidak bersifat diskursif
Analisis diskursus sebagai kesatuan dapat dilakukan karena menerima pandangan diskontinuitas untuk memperoleh pengetahuan yang benar-benar berbeda (distinctif). Analisis diskursus menurut Foucault dibatasi pada tataran diskursus, sedangkan tataran tindakan manusia dan susunan benda-benda tidak memiliki hubungan langsung dengan diskursus. Hubungan yang tidak langsung
19
ini memungkinkan interaksi antar diskursus, dan memungkinkan analisis perubahan sosial yang bersumber dari tataran diskursus maupun praktik. Pembentukan Diskursus Diskursus
didefinisikan
sebagai
pernyataan
yang
memungkinkan
sekelompok tanda-tanda sebagai obyek suatu diskursus menjadi eksis (Foucault 2002a: 152-153), serta memungkinkan hadirnya bentuk dan aturan-aturan kehadiran tanda-tanda kemiskinan tersebut. Sebuah pernyataan dikaitkan dengan kemungkinan aturan-aturan bagi eksistensi obyek-obyek kemiskinan yang dinamai, ditunjuk dan ditandai dalam pernyataan tersebut, dan bagi relasi antar agensi yang diakui atau dibentuk di dalamnya. Tabel 3. Kesejajaran Level Analisis Umum dan Pembentukan Diskursus Foucault Level Analisis Umum Teori Proposisi Konsep Fakta
Level Formasi Diskursus Strategi Modalitas penyampaian Konsep Pernyataan
Kajian pembentukan diskursus terdiri atas level strategi, modalitas penyampaian, konsep, positivitas, dan pernyataan (Tabel 3). Mengadaptasi pemikiran Foucault (2002a: 56-77), bentuk diskursif kemiskinan ialah sekelompok pernyataan yang menunjukkan: (1) seperangkat aturan umum yang membentuk sendiri obyek kemiskinan (pemikiran, tindakan, susunan bendabenda), (2) secara teratur memilah-milah hal yang boleh disampaikan, dan (3) referensi dari suatu domain tindakan dan pemikiran. Bentuk diskursif terdiri atas analisis pernyataan kemiskinan (pembentukan obyek, pembentukan posisi subyek, pembentukan konsep, pembentukan pilihan strategi), yang berkorespondensi dengan analisis domain tempat fungsi penyampaian informasi kemiskinan bekerja (wilayah peristiwa diskursif dan modalitas penyampaian). Hal ini tersaji pada Gambar 2. Obyek diskursus kemiskinan dibentuk mula-mula dengan dipetakannya kemunculan obyek pikiran, tindakan dan benda-benda pertama kali (surface of
20
emergence). Bagi penganutnya, obyek diskursus baru dipandang lebih rasional daripada diskursus lama. Analisis diarahkan kepada cara untuk menentukan dan membatasi domain suatu diskursus kemiskinan, hal-hal yang boleh dibahas di antara penganutnya, status suatu obyek dihubungkan dengan obyek kemiskinan lainnya, penamaannya, dan pengelompokan yang dimungkinkan.
Analisis Pernyataan
Domain diskursus
Pembentukan strategi Modalitas penyampaian
Pembentukan konsep
Pembentukan subyek
Wilayah peristiwa diskursif
Pembentukan obyek
Gambar 2. Bentuk Diskursif Pembentukan subyek dikembangkan melalui situasi yang memungkinkan golongan miskin dan pihak lain bertindak dalam kaitannya dengan berbagai peluang tindakan yang diperbolehkan, yang disebut domain diskursus. Situasi tersebut dikondisikan oleh jangkauan pemikiran, tindakan dan penyusunan benda yang paling optimal, penggunaan perantara untuk memodifikasi informasi, dan posisi di mana subyek bisa masuk ke dalam jaringan informasi. Pengembangan
diskursus
kemiskinan
secara
khusus
menciptakan
kebutuhan analisis modalitas penyampaian. Analisis mencakup, pertama, subyek yang berbicara: yang memiliki hak, yang berkompeten, sumber untuk mendapatkan kemampuan khusus itu, dan status subyek tersebut. Kedua, institusi atau arena tempat subyek menyusun suatu diskursus kemiskinan, menerima sumber diskursus, atau mengaplikasikannya. Ketiga, posisi subyek dalam hubungannya dengan situasi untuk saling berhubungan dalam suatu diskursus kemiskinan, serta kondisi tentang batas diskursus, instrumen yang digunakan, dan posisinya dalam jaringan informasi kemiskinan. Analisis wilayah diskursif
21
diarahkan untuk menentukan syarat eksistensi golongan miskin, menjelaskan batas-batas eksistensinya, menentukan korelasinya dengan pernyataan-pernyataan lain yang mungkin tidak termasuk ke dalam wilayah diskursif tersebut. Pengelolaan Diskursus Lembaga sosial dan susunan benda-benda tidak bersifat diskursif. Sementara diskursus bisa menemukan diskontinuitas dan berkembang lebih jauh, lembaga sosial memainkan peranan utama untuk mengurangi efek revolutif diskursus dalam melakukan perubahan sosial (Foucault 2003: 9-62). Penataan diarahkan pada pengurangan atau pendisiplinan interaksi sosial yang secara inheren menyebarkan kekuasaan. Lembaga sosial menyusutkan kekuatan diskursus melalui aturan penyisihan, yang mengontrolnya secara eksterior (Gambar 3). Aturan penyisihan meliputi, pertama, aturan pengecualian (exclusion), yang berisi larangan (prohibition) untuk membahas aspek-aspek tertentu dari kemiskinan. Kedua, aturan pembagian (division) dan penolakan (rejection) dari suatu konsep kemiskinan. Ketiga, oposisi salah dan benar atas suatu pernyataan tentang kemiskinan yang disampaikan. Aturan internal suatu diskursus kemiskinan mempertanyakan kontrol yang dilakukannya sendiri. Pertama, pengaturan klasifikasi penataan dan distribusi berbagai pernyataan tentang kemiskinan. Kedua, perhatian terhadap komentar tentang kemiskinan karena memainkan dua peranan, yaitu berpeluang menciptakan diskursus kemiskinan yang baru, atau sebaliknya dengan mengatakan hal-hal biasa tanpa munculnya pernyataan baru. Ketiga, pengarang (author) bukan sebagai subyek, melainkan sebagai kesatuan prinsip dalam satu kelompok tulisan atau pernyataan-pernyataan tertentu, sebagai dudukan bagi keterpaduan sistem pemikiran dalam suatu diskursus kemiskinan. Keempat, keberadaan disiplin kemiskinan tertentu (bukan sains), yang dibentuk oleh kelompok obyek, metode, sekelompok proposisi yang diandaikan benar, aneka ragam aturan dan definisi, teknik dan peralatan sehingga membentuk tata aturan yang anonim.
22
Obyek yang ditutupi Aturan pengecualian
Ritual dan keadaan ritual Hak bicara istimewa dan eksklusif
Aturan penyisihan Aturan pembagian dan penolakan Oposisi salah dan benar Prinsip klasifikasi, penataan, distribusi Institusi sosial
Aturan internal
Komentar Aspek pengarang Disiplin Ritual
Aturan pengelolaan kekuasaan
Fellowship of discourse Kelompok doktrinal Penyisihan sosial
Gambar 3. Sirkulasi Diskursus Aturan pengelolaan kekuasaan dalam diskursus kemiskinan meliputi, pertama, ritual, berupa tindakan berulang dalam suatu diskursus kemiskinan. Kedua, persahabatan diskursus (fellowship of discourse), berupa interaksi solidaritas suatu diskursus kemiskinan dengan diskursus kemiskinan lainnya. Ketiga, kelompok doktrinal dalam suatu diskursus kemiskinan. Keempat, penyisihan sosial (social exclusion) bagi pihak lain yang dipandang sebagai orang luar dari suatu diskursus kemiskinan. Diskontinuitas Diskursus Pembentukan diskursus kemiskinan tidak hanya membuka peluang munculnya diskursus yang sudah dikenal, namun sekaligus dapat menemukan
23
domain bagi munculnya calon diskursus kemiskinan lainnya. Domain bagi suksesi suatu diskursus tersebut berupa suatu kejanggalan (Gambar 4).
Arkeologi Diskursus Transformasi
Kesatuan diskursus
Kontradiksi
Formasi dan Sirkulasi diskursus Kejanggalan
Gambar 4. Arkeologi Diskursus Kejanggalan yang menguat menghasilkan kontradiksi kemiskinan. Terdapat dua level kontradiksi (Foucault 2002a: 150-179), pertama, kontradiksi penampakan, yang telah didamaikan dalam kesatuan diskursus kemiskinan yang lama. Kedua, kontradiksi fondasi, yang melahirkan diskursus kemiskinan yang baru. Analisis diarahkan kepada tipe-tipe kontradiksi kemiskinan, perbedaan level sesuai dengan kemampuan kontradiksi tersebut dipetakan, dan perbedaan peran terhadap diskursus kemiskinan yang bisa dikaji. Kontradiksi
yang
memuncak
menghasilkan
transformasi
atau
diskontinuitas diskursus. Diskontinuitas merupakan praktik untuk menghasilkan perbedaan, diferensiasi atau distingsi dari diskursus kemiskinan sebelumnya. Praktik Sosial menurut Bourdieu Hubungan antara diskursus dan praktik sosial berkaitan dengan efektivitas diskursus untuk dijalankan dalam tindakan-tindakan sosial (Bourdieu 2011: 110112). Diskursus dan praktik dilaksanakan dalam ruang sosial (bukan ruang
24
geografis) di mana ketika agensi, kelompok atau institusi semakin dekat satu sama lain, maka makin banyak sifat umum yang mereka miliki. Bourdieu (2011: 31-32, 88) mengetengahkan teori tentang praktik untuk menganalisis kejadian-kejadian sosial. Sementara lazimnya teori sosiologi mencari struktur atau makna dalam jangka panjang, teori tentang praktik sosial memperdalam tindakan yang diambil agensi dalam suatu ruang dan waktu yang terbatas. Analisis diarahkan terhadap struktur sosial atau arena yang membatasi, namun
juga
kemampuan
agensi
untuk
menggunakan
pengalaman
dan
pemikirannya dalam memutuskan sesuatu perihal kemiskinan pada saat itu (saat habitus bersesuaian dengan arena kemiskinan tertentu). Habitus Habitus merupakan sistem disposisi dari agensi (orang miskin, pengelola praogram dan sebagainya), yang bertahan lama dan bisa dialihpindahkan melalui sosialisasi atau pendidikan (Bourdieu 2010a: 5-58). Disposisi tersebut diperoleh sepanjang pengalaman hidupnya, menciptakan prinsip-prinsip tindakan sehingga dapat berfungsi untuk menyusun struktur pengelolaan kemiskinan. Dalam merumuskan habitus, Bourdieu menggunakan berbagai sudut pandang. Habitus yakni disposisi berdasarkan peraturan yang akan melahirkan perilaku-perilaku berdasarkan aturan dan teratur (Bourdieu 2011: 85). (Habitus adalah) asal-usul berupa skema persepsi, pikiran dan tindakan (Bourdieu 2011: 164). Habitus…yaitu struktur-struktur mental yang mereka pakai untuk memahami dunia sosial, sebenarnya merupakan internalisasi struktur dunia tersebut (Bourdieu 2011: 173). Habitus adalah sistem skema produksi praktik sekaligus sistem skema persepsi dan apresiasi atas praktik… Konsekuensinya habitus memproduksi praktik dan representasi yang dapat diklasifikasi, yang dapat dipilah-pilah secara obyektif (Bourdieu 2011: 174). Dalam kaitan pedesaan dan orang miskin, Bourdieu mengemukakan kekhasan habitus sebagai berikut.
25
Dalam masyarakat di mana kodifikasi hukum belum terlalu canggih, habitus adalah prinsip cara-cara praktik yang paling utama (Bourdieu 2011: 85). Karena disposisi perseptif cenderung disesuaikan dengan posisi, maka para agen, bahkan yang tidak beruntung sekalipun, cenderung memahami dunia sebagai sesuatu yang alamiah dan memang begitu adanya serta menerimanya dengan enteng melebihi apa yang bisa dibayangkan orang (Bourdieu 2011: 173). Sistem dalam habitus dibentuk melalui oposisi-oposisi pemikiran untuk memahami lingkungan kemiskinan. Oposisi disusun menjadi beragam kode-kode biner,
sehingga
bisa
dipraktikkan
melalui
permainan
homologi,
yaitu
menggunakan kode-kode yang setara untuk memahami diskursus kemiskinan yang lain (Bourdieu 2010a: 25-28). Permainan homologi antar oposisi terpenting dapat membentuk struktur atau arena, dan menstrukturkan hubungan kekuasaan serta antar lapisan sosial atas dan bawah. Homologi-homologi yang bersifat oposisional tersebut juga membentuk aliansi di antara posisi-posisi yang serupa (homolog). Hubungan antara habitus dan arena dimulai dari pandangan, bahwa arena merupakan serangkaian kesempatan atau prasyarat sosial yang obyektif, sebagaimana halnya persyaratan untuk mendapatkan proyek pengurangan kemiskinan. Agensi perlu menyesuaikan disposisinya yang subyektif dengan ruang kesempatan obyektif yang sesuai, misalnya melalui pelatihan bagi golongan miskin. Biasanya agensi memilih di antara kesempatan tersebut yang paling mudah dimasuki, atau bersifat kontinum. Habitus yang bersifat diskontinu terhadap persyaratan arena menyulitkan agen untuk memasuk arena tersebut. Arena Arena dapat dipandang sebagai struktur sosial yang hierarkis, yang didefinisikan sebagai ruang yang terstruktur dengan kaidahnya sendiri, dan dengan relasi kekuasannya sendiri. Strukturnya dibentuk oleh hubungan antar posisi dalam arena, misalnya mekanisme hubungan kewajiban dan hak antara pengelola proyek pengurangan kemiskinan di pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa. Bourdieu (2010a: 5) sendiri mendefinisikan arena sebagai berikut.
26
Dan struktur arena, yaitu ruang posisi-posisi, tak lain adalah struktur distribusi modal properti-properti spesifik yang mengatur keberhasilan di dalam arena dan memenangkan laba eksternal atau laba spesifik (seperti prestise sastra) yang dipertaruhkan di dalamnya Pengalaman keragaman posisi yang pernah ditempati agensi dinamakan lintasan (Bourdieu 2010a: 5-58), sebagaimana seringkali dimiliki pendamping berbagai proyek pengurangan kemiskinan. Adapun hubungan antar agensi yang melibatkan kekuasaan yang inheren disebut sebagai strategi. Strategi lazimnya dilaksanakan secara tidak sadar dan bersifat jaringan. Strategi dilakukan antar agensi dengan mempertimbangkan modal yang dimiliki, baik berupa modal ekonomi dan sarana benda-benda, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik. Distribusi agensi dalam arena tergantung dari jumlah modal sosial mereka secara keseluruhan maupun jumlah relatif menurut jenis modal yang spesifik. Modal lazimnya bersifat spesifik dalam suatu arena tertentu, dan dengan modal tersebut agensi dapat bertahan dengan cara menegaskan perbedaannya, membuat diri mereka diketahui dan diakui. Perubahan dalam ruang kemungkinan atau kesempatan dalam arena merupakan hasil dari hubungan kekuasaan yang membentuk ruang posisi-posisi baru. Agensi yang baru yang lebih kuat dapat memodifikasi ruang posisi tersebut, dan dapat terbentuk diskontinuitas arena baru. Kemunculan Kekuasaan melalui Interaksi Sosial Menurut Foucault (2008: 120-126) dan Bourdieu (2011: 195), kekuasaan belum muncul ketika relasi sosial tidak terjadi, dan baru muncul sejalan dengan relasi tersebut. Pemahaman kekuasaan semacam ini menggeser pemikiran sebelumnya, misalnya pemikiran Weber (1958: 180-195) serta Marx dan Engels (1960: 49-67), yang memandang kekuasaan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain. Di sini kekuasaan berdiam atau menempati seseorang atau kelompok, atau kekuasaan sudah ada dalam diri seseorang atau kelompok. Berbeda dari itu, dalam memandang kaitan diskursus, refleksi dan interaksi sosial, kekuasaan tidak bersifat untuk dimiliki atau selalu represif,
27
melainkan bersifat praktis atau untuk dipraktikkan. Melalui hubungan antar diskursus, habitus dan arena, operasi kekuasaan dapat bersifat produktif untuk mengembangkan kesempatan agar individu bisa menggunakan kemampuannya setinggi mungkin. Pada saat ini, misalnya, konsep pemberdayaan digunakan pendamping untuk membuka peluang orang miskin agar mampu menjalankan usaha ekonomi mikro. Sewaktu memproduksi diskursus kemiskinan, kekuasaan menghasilkan subyek atau agensi, seperti orang orang, keluarga miskin, pengusaha miskin, dan sebagainya. Subyek aktif atau agensi memproduksi golongannya sendiri, meskipun terikat hanya pada aturan-aturan diskursif yang sudah terbentuk. Agensi tidak sepenuhnya muncul secara alamiah, melainkan diciptakan, misalnya melalui ilmu pengetahuan sosial (Foucault 2007: 394-407). Kekuasaan masuk ke dalam subyektivitas melalui diskursus dan habitus. Di sini subyek membentuk kondisikondisi obyektif agar suatu pengetahuan dapat muncul ke permukaan arena sosial (Bourdieu 2010a: 5-58). Secara material maupun kultural, kekuasaan menampakkan jejaknya dalam tubuh orang miskin. Agensi juga menampakkan diri dalam tubuh, dan kekuasaan ditempelkan menjadi konstruksi identitas tubuh miskin (Bourdieu 2010b: 10-31). Menurut Foucault (2002d: 71) tubuh sosial bukanlah merupakan konsensus, namun lebih tepat dipandang sebagai perwujudan operasi kekuasaan. Kebenaran suatu pengetahuan menginduksi efek-efek kekuasaan secara teratur. Sesuai kaidah diskontinuitas, setiap masyarakat memiliki rezim kebenaran sendiri. Rezim kebenaran ialah tipe diskursus tertentu yang diterima dan difungsikan sebagai sesuatu yang benar (Foucault 2002d: 164-165). Suatu rezim kebenaran kemiskinan tertentu mencakup berbagai mekanisme dan instansi yang memampukan orang membedakan pernyataan yang benar dan salah atas suatu tafsir kemiskinan, di mana setiap penilaian tersebut memiliki sanksi-sanksinya sendiri. Rezim kebenaran juga beroperasi dalam bentuk teknik dan prosedur untuk mencapai tafsir kemiskinan yang diharapkan. Rezim kebenaran selanjutnya memberikan status sosial bagi subyek yang berani mengatakan aspek kemiskinan yang dianggap benar.
28
Kajian Diskursus Kemiskinan secara Dikotomis Di luar Indonesia, pembahasan kemiskinan sebagai diskursus telah dimulai Rahnema (1992: 158-172), dengan informasi yang dapat ditelusuri dari abad ke 10, sebagaimana tercantum dalam tulisan sosiologis Ibn Khaldun dan kisah sufi perempuan Rabiah
Al-Adawiyah.
Rahnema selanjutnya
mendikotomikan
diskursus kemiskinan alternatif atau partisipatoris, dengan penguatan World Bank dalam mengelola kemiskinan dari tingkat nasional hingga global melalui proyekproyek pengurangan kemiskinan. Pembentukan diskursus kemiskinan global ini dimulai dari pidato Truman pada tahun 19471 (Esteva 1992: 6-25). Kemiskinan dibentuk sebagai obyek diskursus yang terkoordinasi hingga tingkat nasional dan internasional. Kemiskinan pun tidak lagi dipandang sebagai masalah individu atau kerabat, melainkan turut membesar sebagai masalah suatu negara, bahkan ke tingkat dunia. Modalitas untuk mengembangkan diskursus ini disampaikan melalui teks yang menstandarisasi pengurangan kemiskinan di seluruh dunia, yaitu dokumen Millennium Development Goals. Modalitas kepada negara penerima donasi World Bank juga dikembangkan secara seragam melalui disiplin perencanaan program dan anggaran yang tercantum dalam Poverty Reduction Strategy Paper (Levinsohn 2003: 9-13). Konsep kemiskinan distandardisasi sebagai penduduk yang memiliki pendapatan minimal 1 dolar AS per hari untuk negara miskin – yang di-Lain-kan dari negara maju dengan garis lebih tinggi yaitu 2 dolar AS per hari. Adapun strategi untuk mengurangi kemiskinan tercantum dalam teori CDD (community-driven development), yang dimaknai sebagai pengambilan keputusan oleh komunitas (Dongier dkk. 2003: 3-4). Pengambilan keputusan dilakukan menurut kaidah rasionalitas ekonomi, yaitu mengambil peluang yang paling efisien di antara hierarki tujuan dan sumberdaya proyek. Upaya efisiensi proyek pada akhirnya meninggalkan lapisan termiskin, dan memilih golongan pengusaha kecil yang masih mampu mengembalikan pinjaman proyek. 1
Presiden Truman mengatakan, “We must embark on a bold new program for making the benefit of our scientific advances and industrial progress available for the improvement and growth of underdeveloped areas. The old imperialisme –exploitation for foreign profit—has no place in our plan. What we envisage is a program of development based on the concepts of democratic fair dealing”. Dikutip dari Esteva (1992: 6).
29
Rahnema (1992: 158-172) mengemukakan pula diskursus kemiskinan alternatif atau partisipatoris berupa upaya pengembangan kapasitas penduduk miskin. Akan tetapi, sejak istilah pembangunan partisipatoris menjadi populer untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan, sebagian organisasi menggunakan konsep ini hanya untuk mendapatkan legitimasi dalam perolehan dana (Cooke dan Kothari 2001: 1-15). Kegiatan pemberdayaan biasanya melewati birokratisme pemerintah, namun dengan menyalurkan bantuan melalui elite komunitas sebenarnya kegiatan itu juga sedang memarjinalisasi golongan miskin (Mosse 2001: 16-35). Oleh karena donor biasanya juga menyalurkan sumberdaya melalui kelompok yang memiliki organisasi lebih baik, maka pembangunan partisipatoris justru melemahkan kelompok lokal dari golongan miskin yang belum berpengalaman dalam proyek pengurangan kemiskinan (Mohan 2001: 153-167). Terlihat di sini, bahwa meskipun telah diperoleh indikasi beragam diskursus kemiskinan (yang dikembangkan sufi, World Bank, dan pengamat pembangunan partisipatoris), namun selama ini yang dikembangkan sekedar dikotomi antara diskursus kemiskinan ciptaan donor dan diskursus kemiskinan alternatif. Mekanisme hubungan keduanya juga dikaji secara sederhana sebagai dominasi pihak pertama kepada pihak kedua. Kajian yang berpusat pada sifat dikotomi tersebut menghilangkan peluang munculnya kemajemukan diskursus kemiskinan dalam suatu waktu dan tempat tertentu. Analisis kekuasaan yang diterapkan dalam kajian-kajian selama ini juga tertuju pada sifat dominasi, yang menutupi kekuatan untuk memunculkan subyek miskin itu sendiri. Kerangka Penelitian Kerangka penelitian disusun dengan mempertimbangkan kemajuan kajian
diskursus
kemiskinan
yang
masih
bersifat
dikotomis,
serta
mempertimbangkan masalah dan tujuan penelitian ini. Berkaitan dengan itu, kerangka penelitian ini disusun sebagai pembentukan diskursus, praktik pelembagaan diskursus, dan mekanisme kekuasaan dalam interaksi antar diskursus maupun praktik kemiskinan di pedesaan.
30
Mula-mula dikaji pembedaan (distinctiveness) dari beragam teori dan konsep formal kemiskinan (Gambar 5), seperti kemiskinan absolut dan relatif. Pembedaan tersebut dikembangkan lebih lanjut dengan membandingkan pembedaan statistika dan data-data sekunder tentang kemiskinan, sehingga menghasilkan lebih banyak lagi pembedaan sesuai dengan data pendukungnya. Contohnya pembedaan jumlah orang miskin dan sumber kemiskinan dari sumber statistika atau dokumen yang sama maupun berbeda. Oleh karena berada dalam ranah studi pembangunan, dikaji pula pembedaan isi beragam kebijakan yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti kebijakan untuk subyek kemiskinan yang berbeda-beda. Sebagaimana hasil pembedaan data sekunder, pembedaan yang muncul dalam kebijakan tersebut juga digunakan untuk mengembangkan kemajemukan tafsir kemiskinan.
Pembedaan beragam data statistika dan data sekunder
Pembedaan beragam teori dan konsep kemiskinan
Pembedaan beragam kebijakan tentang kemiskinan
Pembedaan diskursus kemiskinan
Modal spesifik pendukung habitus
Pembedaan konsekuensi habitus tentang kemiskinan
Pembedaan konsekuensi beragam arena
Perang antar diskursus, habitus, dan arena yang berbeda
Analisis kemunculan golongan miskin
Gambar 5. Kerangka Penelitian
31
Pada tahap selanjutnya, diinterpretasi berbagai pernyataan yang memungkinkan munculnya temuan kemajemukan pembedaan teori, konsep, statistika, data sekunder lainnya, serta kebijakan. Kelompok pernyataan yang mampu menjelaskan kemunculan masing-masing golongan teori, data dan kebijakan tersebut dinyatakan sebagai diskursus kemiskinan. Tahap berikutnya berupa penggalian argumentasi alasan dan sejarah atas munculnya berbagai dokumen kebijakan, tindakan-tindakan yang berpola, hingga pengelompokan benda-benda tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajak responden dan informan untuk berefleksi atas pengalamannya pribadi, lalu membandingkan dengan refleksi agensi lainnya. Argumentasi alasan dan sejarah tersebut distrukturkan dalam keragaman oposisi biner, yang bisa diuji dalam menjelaskan praktik yang berlangsung. Hal ini dinyatakan sebagai habitus. Adapun kekuatan yang mendukung habitus suatu agensi dalam berhubungan dengan agensi lainnya dinyatakan sebagai modal spesifik. Modal dapat berupa benda atau harta yang bersifat ekonomis, keeratan hubungan sosial, hingga penguasaan simbol-simbol yang berprestise tinggi. Analisis berikutnya diarahkan pada hubungan antara keragaman diskursus yang telah tersusun, dengan keragaman susunan habitus ini. Digali sampaimana diskursus yang spesifik memunculkan habitus tertentu. Pada tahap selanjutnya analisis diarahkan pada beragam aturan atau lembaga dan organisasi yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Di sinipun digali pembedaan antar prasyarat untuk masuk, modal yang dinilai lebih tinggi, aturan-aturan yang dikembangkan lebih lanjut, serta posisi-posisi sosial pada
kelompok-kelompok
lembaga
dan
organisasi.
Dengan
kata
lain,
dikembangkan susunan arena yang beragam. Pengembangan arena tertentu juga dianalisis dalam kaitannya dengan diskursus
yang
spesifik.
Digali
kemampuan
diskursus
tersebut
dalam
memunculkan arena tertentu. Digali pula hubungan antara arena dan habitus tertentu, berupa kecocokan antara prasyarat dan aturan dalam suatu arena dengan penguasaan modal dan refleksi pemikiran dalam habitus tertentu. Sampai di sini analisis sudah mulai memperluas cakrawala kajian diskursus kemiskinan. Analisis, lebih jauh lagi, dapat membawa penelitian untuk
32
mencapai tujuan menginterpretasi kemunculan keragaman diskursus, strategi penggunaan kekuasaan, dan praktik pengelolaan kemiskinan di pedesaan. Analisis juga mampu menjawab pertanyaan penelitian perihal alasan kekuasaan beroperasi dengan membentuk dan mengelola beragam diskursus dan praktik kemiskinan di pedesaan. Setelah melakukan analisis di dalam diskursus dan praktik (analisis habitus dan arena) tersebut, berikutnya analisis diarahkan pada hubungan peperangan antar kelompok diskursus dan praktik kemiskinan yang berbeda-beda. Analisis dilakukan pada masing-masing level diskursus, habitus, dan arena. Perang tersebut dapat saling menggunakan dan memanipulasi beragam aspek diskursus dan praktik yang berbeda-beda, maupun berupa upaya dominasi antar kelompok diskursus dan praktik. Analisis perang diskursus dapat mengarahkan penelitian ini pada tujuan untuk menginterpretasi hubungan kekuasaan dalam perang antar diskursus dan praktik kemiskinan di pedesaan. Analisis ini juga dapat menjawab pertanyaan penelitian tentang alasan perang antar diskursus dan praktik kemiskinan berlangsung secara terus menerus. Interpretasi lebih lanjut dipusatkan pada peluang dan kenyataan munculnya orang miskin di antara beragam diskursus dan praktik kemiskinan di pedesaan, serta selama perang berlangsung. Dianalisis operasi kekuasaan untuk memunculkan atau menenggelamkan golongan miskin, serta hubungan golongan miskin dengan agensi lainnya. Analisis perihal kemunculan golongan miskin diharapkan dapat menjawab tujuan untuk memunculkan golongan miskin dalam rangka menanggulangi kemiskinannya sendiri. Analisis ini juga hendak menjawab pertanyaan pokok berupa alasan operasi kekuasaan dalam diskursus dan praktik belum mampu menanggulangi kemiskinan di pedesaan. Konsep Kerja Dalam
penelitian
ini
telah
disusun
konsep-konsep
kerja
untuk
mempermudah pencarian data di lapangan dan data sekunder, serta penyusunan
33
analisisnya. Diskursus kemiskinan dipahami sebagai pemikiran, pengetahuan, kebijakan, peraturan perundangan untuk mengelola kemiskinan dan golongan miskin di tingkat desa, kabupaten, provinsi, nasional dan global. Praktik kemiskinan meliputi pengembangan habitus, penyusunan arena, institusi sosial, interaksi sosial, strategi, lintasan, penggunaan modal dan susunan benda-benda yang dikembangkan untuk mengelola suatu diskursus kemiskinan tertentu. Praktik kemiskinan mencakup, pertama, arena, meliputi lembaga atau aturan lokal, kelompok, organisasi, proyek dan program penanggulangan kemiskinan. Kedua, strategi, merupakan interaksi sosial obyektif yang terjadi antar agensi dengan melibatkan kekuasaan. Ketiga, habitus, meliputi sejarah, pola pemikiran, dan harapan terhadap suatu tindakan. Keempat, modal, merupakan benda dan jasa yang dimiliki agensi untuk mendukung interaksi dengan agensi lainnya, baik berupa modal ekonomi atau susunan benda-benda, tubuh orang miskin, wilayah tempat kemiskinan muncul, simbol kemiskinan, pemikiran yang ditumbuhkan, dan jaringan sosial yang dimiliki. Kemiskinan dipahami sebagai diskursus tentang lapisan sosial terbawah atau kondisi keterbatasan, di mana penempatan posisi sosial pada tingkat terbawah dan kondisi keterbatasan diperoleh melalui susunan obyektif arena yang dikembangkan dari subyektivitas pengetahuan lokal. Kekuasaan dipandang sebagai pola tindakan dalam hubungan sosial yang diarahkan secara strategis untuk mengidentifikasi, memelihara dan menghilangkan kehadiran orang miskin atau kemiskinan, mengatur aspek-aspek kemiskinan yang-bisa-dikatakan dan yang-bisa-dilihat, serta berupaya menghasilkan makna terkuat atau pandangan yang dinilai paling benar tentang kemiskinan. Pengetahuan didefinisikan sebagai kehendak terhadap kekuasaan yang diterapkan dalam bentuk pengembangan rezim kebenaran tertentu tentang kemiskinan.
Kehendak
pengetahuan
dioperasionalkan
dalam
penyusunan
predisposisi sosial dalam bentuk pola pemikiran yang argumentatif untuk mendukung klaim kebenaran atas suatu metafora kemiskinan agar bisa diterima masyarakat. Pembangunan dilihat sebagai diskursus tentang transformasi sosial yang terutama disusun oleh negara atau lembaga internasional, dengan dukungan ilmu
34
pengetahuan formal. Pembangunan sekaligus mengandung kehendak untuk mengambil kekuatan dari pengetahuan informal, seperti hasil-hasil perencanaan partisipatoris.
BAB 3 PENDEKATAN LAPANGAN
Metode Diskursus Praktik Ada kalanya dikritik sebagai tanpa metode, ternyata metode diskursus, terutama yang dikembangkan oleh Foucault, telah dikaji secara khusus, sebagaimana ditunjukkan pula oleh bangunan identitasnya sendiri sebagai metode Foucault. Artikel maupun buku berjudul metode Foucault telah diterbitkan (Kendall dan Wickham 2000: 1-29; Scheurich dan McKenzie 2011: 217-247), dijelaskan dalam wawancara dengannya (Foucault 2002c: 29-408), serta dalam buku karyanya sendiri sendiri perihal tahapan-tahapan pelaksanaan metodenya (Foucault 2002a: 28-188; 2003: 12-108). Metode ini tergolong dalam ranah ontologi pragmatisme dan epistemologi koherensi. Ontologi pragmatisme mencurigai realitas sosial yang dipandang riil saat
ini,
dan
berkehendak
mengubahnya
dalam
rangka
meningkatkan
kegunaannya bagi semua pihak yang terkait realitas tersebut. Aspek kegunaan ini penting, bahkan nanti juga menjadi kriteria pendefinisian teori maupun kekuatan teori tersebut. Adapun epistemologi koherensi merujuk kepada analisis kekuasaan serta upaya membongkar operasi kekuasaan, yang menentukan susunan pernyataan dimunculkan atau ditenggelamkan dalam dokumen maupun tafsiran berbagai pihak yang ditemui di lapangan. Metode diskursus praktik dikembangkan dari penggabungan metode diskursus, metode praktik, dan metode perang diskursus. Metode diskursus meliputi arkeologi dan genealogi. Metode arkeologis (Foucault 2003: 70-89) menerapkan kaidah pembalikan. Kaidah ini dibedakan menurut bentuk-bentuk pengecualian, memperlihatkan
pembatasan proses
dan
penyisihan.
bentuk-bentuk
Analisis
pengecualian
arkeologis dalam
hendak
pembicaraan
kemiskinan terbangun, bagaimana berbagai aspek kemiskinan dimodifikasi dan diganti untuk menghadapi segala bentuk halangan yang dihadapinya, dan sejauhmana bentuk-bentuk baru ini dapat bekerja di lapangan.
36
Metode genealogis menerapkan prinsip diskontinuitas, penetapan dan eksterioritas (Foucault 2002c: 270-308; 2003: 89-90). Analisis genealogis mengacu pada pembentukan diskursus kemiskinan yang sesungguhnya, apakah berada dalam jangkauan kontrol atau di luar kontrol orang miskin sendiri, atau kadang-kadang di dalam dan kadang-kadang di luar jangkauan kontrol mereka. Genealogi mempertanyakan fungsi kehendak akan kebenaran, mempertunjukkan karakter "kekuasaan untuk membenarkan tersebut" dalam diskursus menjadi bentuk-bentuk peristiwa sosial. Kehendak akan kebenaran biasanya muncul dalam bentuk kehendak untuk menambah pengetahuan tentang kemiskinan, menghitung dan mengkategorikan tubuh miskin, dan sebagainya. Kekuatan untuk mencari pengetahuan kemiskinan ini diperoleh dari institusi pengelolanya. Konstruksi makna kemiskinan memang termasuk ke dalam kajian, namun tekanannya justru pada kehancuran atau penghancuran makna. Tindakan ini didasari pemikiran, bahwa perkembangan pengetahuan terjadi saat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya (Foucault 2002c: 385-394; 2011: 123-124). Dituntun oleh pemahaman tersebut, kajian akademis diarahkan untuk mencari kesalahan, dalam kerangka pencarian diskursus atau cakrawala pengetahuan baru. Upaya semacam ini tidak cukup dilakukan dengan falsifikasi, karena di sana kajian diarahkan untuk menjaga ketegaran atau koroborasi teori ilmiah dari uji-uji kesalahan (Popper 2008: 72-93, 335-347). Bergerak pada arah yang berkebalikan, metode ini justru mencari kesalahan hingga batas kritis, sehingga cara pandang lama tidak bisa digunakan lagi untuk menjelaskan gejala sosial yang diamati. Untuk mendapatkan retakan epistemologi (krisis) dan mewujudkan diskontinuitas, analisis diskursus berusaha memahami dan menerangi tindakan dari kejanggalan yang terjadi (Foucault 2002a: 168-253). Analisis diarahkan pada penggunaan kekuatan untuk menegaskan yang bersifat lokal namun dipandang paling kuat (bukan analisis menuju universalitas makna). Tepat pada kehancuran makna terjadilah diskontinuitas dari pengetahuan yang sebelumnya tumbuh terakumulasi, dan membuka peluang munculnya cakrawala pengetahuan baru. Melalui diskontinuitas tersebut makna lama dihancurkan, selanjutnya makna baru yang berbeda diupayakan untuk dikembangkan. Suatu kekuatan atau kekuasaan
37
(power) ilmu pengetahuan ditunjukkan melalui penciptaan makna baru atau distingsi (distinction) dari rasa praktis sebelumnya. Aspek praktis dalam metode praktis ialah untuk menemukan sebanyak mungkin konteks atau kejadian sosial bagi penyusunan aspek-aspek subyektif dan obyektif agensi (Bourdieu 2011: 31-32). Metode praktis meliputi refleksi dan obyektivisasinya. Dalam metode refleksif digali konteks sejarah dari agensi, serta pembentukan habitusnya, atau proses subyektivisasi dari konteks obyektif. Kodifikasi menurut berbagai konteks dikembangkan menjadi dikotomi-dikotomi penting (Bourdieu 2011: 99-112). Aspek obyektif mengumpulkan berbagai konteks sosial sebagai arena praktik bagi habitus. Yang digali ialah obyektivikasi habitus dalam bentuk tindakan dan susunan benda-benda (Bourdieu 2011: 121-126). Dalam perkembangannya kekuasaan dan ilmu pengetahuan tidak hanya ditunjukkan dari penciptaan makna baru (ilmu pengetahuan aktif), namun ada juga yang diarahkan untuk mengambil makna dari pengetahuan lain atau mematikan makna pengetahuan lain (ilmu pengetahuan reaktif). Dalam interaksi inilah kekuasaan terlihat diimplementasikan secara jelas. Metode perang diskursus mengarah pada interaksi yang berisikan kekuasaan di dalam sekelompok diskursus dan praktik tertentu, maupun interaksi dengan sekelompok lainnya (Foucault 2002d: 141-153). Metode ini bukanlah studi komparasi, karena antar diskursus tidak dapat dibandingkan. Mereka memiliki mekanisme berbeda, sehingga perlu dievaluasi secara berbeda pula. Yang dapat dikaji ialah interaksi antar diskursus tersebut. Dengan demikian terdapat dua kelompok analisis, pertama, analisis di dalam kelompok diskursus dan praktik. Kedua, analisis interaksi antara kelompok ini dengan kelompok-kelompok lainnya. Dengan menggabungkan pemikiran Foucault (Kendall dan Wickham 2000: 25-52) dan Bourdieu (2011: 77-126), maka kekhasan metode diskursus praktis ialah, pertama, analisis diskursus dilakukan dengan mendeskripsikan pernyataan yang ditemukan dalam struktur sosial, refleksi yang diceritakan dan dalam dokumen, serta konsekuensinya dalam menyusun benda-benda dan struktur sosial yang berkaitan dengan kemiskian. Hal ini kemudian dikembangkan menjadi analisis kekuasaan, terutama kekuasaan untuk menafsirkan, menyusun interaksi
38
sosial lebih lanjut, atau menentukan benda-benda yang berkaitan dengan kemiskinan. Kedua, analisis praktik sosial dilakukan dengan mendeskripsikan pernyataan, predisposisi, dan tindakan sosial lebih sebagai proses yang terus berjalan menurut konteks-konteks sosial yang berbeda-beda, daripada sebagai suatu pola yang tetap dalam struktur sosial. Pernyataan, habitus, dan arena mempunyai makna produktif, karena digunakan sebagai landasan bertingkah laku dan menyusun benda-benda pada masa dan lokasi tertentu. Ketiga, analisis kekuasaan dilakukan dengan mengenalkan kekuasaan dalam interaksi sosial, sehingga dapat memunculkan diskursus, habitus dan arenaarena lokal yang sebelumnya tidak diakui secara formal. Salah satu metode untuk menemukan hal ini ialah meneliti aspek-aspek yang sebelumnya dipandang tidak rasional namun dilaksanakan oleh orang miskin. Lokasi Pengumpulan Data Mungkin dengan karikatural, namun juga secara serius, sebuah buku teks mempersilakan pembaca ke perpustakaan untuk mendapati ilmuwan pasca struktural (Aitken dan Valentine 2006: 166). Tentu perpustakan itu sendiri bukan lokasi pengambilan data, namun jelas penentuan lokasi pengambilan data primer untuk penelitian ini tidak mudah ditentukan. Penelitian ini secara intensif menggabungkan analisis dokumen atau pustaka, rembugan dengan responden dan informan, dan pengamatan berpartisipasi. Secara garis besar lokasi penelitian mencakup level nasional dan level lokal. Semula pembedaan level lokasi digunakan untuk memusatkan pengambilan data diskursus pada level nasional dan data praktik pada level lokal. Ternyata data seluruh level analisis (diskursus, habitus, arena) diperoleh pada level lokasi nasional dan lokal, dan pengalaman ini memudahkan pencarian hubungan analisis data antara kedua level lokasi. Perbedaannya berupa perolehan lebih banyak data habitus dan arena pengelola program penanggulangan kemiskinan pada level nasional, sementara pada level lokal lebih banyak diperoleh data habitus dan arena di antara golongan-golongan miskin sendiri.
39
Pengambilan data lapangan pada level nasional terutama berpusat di kantor Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Pada akhir tahun 2010, saat mendapat undangan untuk mempresentasikan kemiskinan di Indonesia, peneliti sengaja menyajikan prasaran berbagai
diskursus
kemiskinan
beserta
lokasi,
jumlah,
dan
program
penanggulangan yang pernah diberikan. Makalah tersebut merupakan hasil analisis dokumen dan pustaka yang telah dilakukan sejak lima tahun sebelumnya. Setelah menyajikan makalah dan dipandang memahami kemiskinan di pedesaan Indonesia, peneliti diajak untuk menjadi anggota tim teknis Sub Direktorat Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal. Kantor ini mendapatkan mandat pengelolaan penanggulangan kemiskinan tingkat nasional dalam bentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Tim teknis menyediakan bahan akademis untuk kajian kebijakan dan pengambilan keputusan. Anggota tim teknis dapat turut serta dalam pertemuan perumusan kebijakan atau evaluasi ke provinsi-provinsi di Indonesia. Peneliti tidak mendatangi kantor tersebut setiap hari, kecuali pada saat mengikuti pertemuan untuk menambah data penelitian, yang sekaligus membutuhkan keahlian peneliti. Peneliti tidak turut serta ke provinsi-provinsi, melainkan mendapatkan laporan dan bahan dari pemerintah daerah. Komunikasi dengan anggota tim teknis lain serta pejabat pemerintahan dilakukan secara interpersonal dan lewat internet. Melalui proses kerja tim teknis tersebut peneliti mengembangkan kajian diskursus kemiskinan produksi dan diskursus potensi golongan miskin, terutama pada level nasional. Pada level lokal, penelitian dilaksanakan di Dusun Kalitani, Desa Sawahan, Kecamatan Banyu, Kabupaten Makmur, Provinsi Jawa Tengah.1 Pilihan kajian pada tingkat dusun memiliki kelebihan, karena dusun merupakan desa asli di Jawa sehingga warganya memiliki ikatan sejarah yang kuat, serta telah mengembangkan beragam lembaga bentukan masyarakat secara sukarela (Sajogyo 2006: 217). Di Dusun Kalitani juga ditemukan beragam ruang sosial tempat masing-masing diskursus kemiskinan berkembang, terutama diskursus berbagi kelebihan, diskursus kemiskinan rasial dan etnis, dan diskursus menginginkan 1
Untuk menjaga privasi responden dan informan di desa, dalam penelitian ini hanya disajikan nama tempat dan nama orang yang tidak sebenarnya.
40
kesederhanaan. Praktik diskursus potensi kemiskinan dan diskursus kemiskinan produksi juga tergali menurut sudut pandang warga dusun sendiri. Desa Sawahan terbagi atas tiga dusun, yaitu Dusun Kito, Dusun Godhong, dan Dusun Kalitani. Desa ini terletak sejauh 18 km dari pusat kota Makmur – tempat peneliti bermukim—dan dapat ditempuh dengan sepeda motor selama sekitar 30 menit. Luas desa ini ialah 1.303 Ha. Sebanyak 645 Ha berupa sawah beririgasi setengah teknis, sementara 280 Ha berupa sawah beririgasi teknis. Menurut data profil desa 2009, terdapat 7.027 penduduk yang terdiri atas 3.553 laki-laki dan 3.474 perempuan. Adapun jumlah kepala keluarga ialah 1.825. Kemiskinan terekam pada 350 keluarga pra-sejahtera 350 (Pra-KS) dan 1.258 keluarga sejahtera I (KS-I). Mata pencaharian pokok penduduk yang terbanyak adalah petani (1.602 orang) dan buruh tani (1.874 orang). Sebanyak 6.875 jiwa beragama Islam dan 152 jiwa beragama Kristen. Desa ini telah lama dikenal karena memiliki wilayah sungai dan rawa yang luas. Hingga pertengahan dekade 1980-an lebih mudah mendatangi desa ini melalui aliran sungai daripada melalui daratan. Tidak mengherankan desa selalu dilanda banjir pada puncak musim hujan dan kekeringan pada puncak musim kemarau. Air bersih yang diambil dari tanah kurang bagus untuk air minum. Muslim, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Sawahan, menjelaskan hal ini. Dulu untuk ke sini naik perahu. Untuk mempelajari riwayat Kalitani dan Sawahan, sebaiknya kita melihat jauh ke belakang. Dulu Banyu, Demak, sampai Tanjung Mas, Semarang, itu wilayah laut. Sampai Kecamatan Seneng, Pati. Bukti dahulu wilayah laut, tanah di sini semakin ke dalam menjadi tanah gambut. Semakin ke dalam dibor antara 125 m sampai 135 m airnya masih asin. Semakin dibor ke dalam malah asin. Bahwa di sini merupakan wilayah laut juga dikaitkan dengan sejarah lama dan peninggalan Belanda. Biasanya ada trip atau alat ukur air. Dulu di sini ada, seperti sumur tapi ada angka-angka, untuk mengukur ketinggian air. Biasanya yang memiliki trip itu daerah rawa atau aliran sungai. Sebelum zaman Belanda, yaitu zaman Kerajaan Demak ke sana, kita ketahui Demak itu daerah rawa, sehingga di sana disebut alas Glagah Wangi. Berarti hutan, namun glagah atau rawa. Rawa dari Demak sampai ke Seneng.
41
Kepala desa memegang peranan paling penting dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Legitimasinya meningkat pada saat keputusannya menyejahterakan warga desa. Akan tetapi pengambilan keputusan untuk kepentingan pribadi menurunkan legitimasi tersebut. Projo, Kepala Dusun Kalitani, menjelaskan sejarah wewenang kepala desa di Sawahan. Setahu saya dari silsilah kepala desa di Sawahan, kalau dia bijaksana dan adil maka nanti akan ada imbalan. Nyatanya itu dari cerita orang tua. Petinggi pertama saya lupa, lalu petinggi Tondo, lalu orang tua Mbah Sumarni. Petinggi desa yang pertama juga tidak dihargai masyarakat dan anaknya, hartanya juga habis. Kepala desa yang kedua namanya Tondo, tanahnya ratusan hektar lebih. Tanahnya kemudian diberikan kepada anak-anaknya, lalu kena retool (reforma agraria awal tahun 1960-an). Lalu setelah tidak menjadi kepada desa ia tidak dihargai anak-anaknya dan masyarakatnya. Kepala desa yang ketiga bernama Pak Kusmanto, tanahnya juga banyak. Setelah tanahnya diberikan kepada anakanaknya, ia juga tidak dihargai mereka. Pak Kusmanto menjabat kepada desa selama 24 tahun, mungkin lebih. Selama menjabat kepala desa pengabdiannya kepada masyarakat kurang, sehingga dia kurang dihormati masyarakat. Lalu kepala desa bernama Pak Subiyarto, selama 8 tahun. Selama menjabat kepada desa dia berjaya. Namun pengabdiannya kepada masyarakat kurang, juga kurang mengelola pembangunan. Pada waktu mencalonkan diri menjadi kepada desa, dia tidak memiliki tanah. Masyarakat memilihnya, agar ia bisa mengubah Sawahan. Tapi setelah menjadi kepala desa dia tidak mengabdi kepada rakyat. Saat ini Pak Subiyarto tergolong miskin, tinggal di Godhong, tidak punya tanah apa-apa, kecuali rumahnya. Bahkan saat berobat ke rumah sakit menggunakan surat miskin. Setelah tidak menjadi kepala desa dia tidak memiliki pekerjaan sampingan yang lain, keluarganya juga tidak menghargai. Setelah itu Pak Rumadi. Mohon maaf, waktu menjabat periode pertama dia baik di mata masyarakat, namun waktu periode kedua, dia juga masih baik di mata masyarakat, tetapi dia menggunakan keuangan desa dari pelelangan petak sawah. Ada penyelewengan, tidak ditempatkan pada jobnya. Di bidang pembangunan desa, menurut pengamatan saya dan masyarakat, itu ada ketidakadilan, banyak pembangunan di Godhong dan Kito. Bahkan selama menjadi perangkat pernah saya sampaikan, bahwa kepala-kepala desa yang saya kenal dari Pak Kusmanto sampai sekarang, saya sindir seperti itu, ada rapat di balai desa dan di BPD (Badan Perwakilan Desa), saya sampaikan bahwa
42
pembangunan di Kalitani kurang dibandingkan yang lain. Sampai sekarangpun masih begitu. Program-program pembangunan di desa, termasuk berbagai program penanggulangan kemiskinan, selama ini membutuhkan tambahan swadaya dari pemerintah desa. Selain diminta dari warga, dana swadaya juga diambil dari kas pemerintah desa. Pendapatan asli desa –pengisi terbanyak kas desa—diperoleh dari penyewaan lahan milik pemerintah desa (bondho deso). Projo menjelaskan bondho deso tersebut. Bondho desa yang di Dusun Kito dilelang 1 bau (5 kotak) seluas 7.000 m2 hanya Rp 2 juta dalam satu tahun. Di Dusun Kalitani nilainya Rp 11 juta dalam satu tahun. Namun dahulu di Dusun Kito sama sekali tidak ada tanah bondho desa. Saat saya menjabat anggota BPD pada tahun 2001-2002, pada masa kepala desa sebelum Pak Rumadi akan selesai, ada program mengikuti Perda (peraturan daerah) menjadi Perdes (peraturan desa), merencanakan agar di Desa Sawahan ada bondho desa. Perangkat desa yang sudah purna, sudah tidak menjabat lagi, tanah bengkoknya dirampingkan untuk menjadi bondho desa. Karyo, kader pemberdayaan masyarakat (KPM) menambahkan jenis bondho deso lainnya. PAD (Pendapatan Asli Desa) dari lelang pohon kapuk randu kecil, hanya Rp 1,6 juta per tahun, lelang tanah bengkok perangkat desa yang kosong Rp 60 juta per tahun, tapi belum dipotong iuran P3A (kelompok persatuan petani pemakai air) dan dana kesejahteraan RT (Rukun Tetangga). Ini turun karena Dusun Kito kebanjiran. Dalam 5 tahun terakhir PAD meningkat, terutama dari pelelangan bondho desa. Lelangan blok pertanian meningkat. Reorganisasi kelompok P3A kemarin mendapatkan Rp 1,084 M. Berbagai program pembangunan telah masuk ke Desa Sawahan, di antaranya pembangunan daerah aliran sungai Jratunseluna pada dekade 1980-an, program IDT pada awal dekade 1990-an, program-program pemberdayaan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), perbaikan rumah, program Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk desa sejak akhir dekade 2000-an.
43
Selama ini Kecamatan Banyu menjadi sumber pengadaan padi bagi Kabupaten Makmur dan sekitarnya. Akan tetapi pada puncak musim hujan wilayah ini kebanjiran. Desa Sawahan juga didominasi sawah. Sebagian sawah di wilayah Tenggara mendapatkan irigasi dari Jratunseluna, yang mendapatkan air dari Waduk Kedungombo. Blok sawah Bangunsari, Srimulyo, dan Sidodadi tersebut menggunakan saluran irigasi teknis. Blok sawah lainnya mendapatkan air melalui pompa dari sungai ke sawah-sawah. Proyek Jratunseluna pada pertengahan 1980an telah mengubah pola aliran sungai. Sungai-sungai di Dusun Kito tidak lagi berair. Akan tetapi posisinya yang lebih rendah mengakibatkan banjir terpusat di dusun ini setiap tahun. Air juga biasa merendam sekitar seper tiga luas sawah di Dusun Godhong. Hanya Dusun Kalitani yang tidak kebanjiran, kecuali pada saat banjir besar yang disebabkan curah hujan lebih tinggi atau bobolnya jaringan irigasi di Babalan di tepi jalan raya antar kabupaten. Terdapat dua musim tanam (MT) di Desa Sawahan. Musim tanam pertama (MT 1) dimulai pada bulan September hingga Oktober. Musim tanam kedua dimulai pada bulan Pebruari hingga Maret. Musim tanam pertama menghasilkan gabah lebih tinggi daripada musim tanam kedua. Organisasi petani yang penting ialah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Gapoktan beranggotakan berbagai P3A. Satu kelompok P3A menguasai satu blok sawah, tidak hanya dalam hal pengairan, melainkan juga pembangunan fisik, pemeliharaan bangunan, hingga pemungutan sebagian hasil panen. Pengurus P3A dapat memiliki keuntungan yang tinggi jika keseluruhan pungutan dari petani lebih tinggi daripada keseluruhan pengeluaran untuk mengelola blok sawah. Pungutan tersebut sebesar seper sepuluh dari hasil panen di blok persawahan. Pengurus P3A biasanya mendapatkan untung lebih besar, sehingga selalu terjadi perebutan untuk menjadi pengurus P3A dalam upacara pelelangan blok-blok pertanian. Prosedur pelelangan dimulai dari penawaran harga oleh para calon ketua pengurus P3A. Atas dasar penawaran tersebut, perangkat desa dan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) menetapkan harga dasar atau standard menurut luas sawah dan lokasinya. Harga dasar ditetapkan dalam musyawarah di balai desa.
44
Dalam pertemuan tersebut diundang para penawar pengurus P3A. Harga dasar kemudian ditawarkan kepada petani di blok yang bersangkutan. Dari harga standard dapat diperkirakan pembangunan prasarana pendukung blok persawahan yang harus dilakukan pengurus P3A. Setelah petani menyetujuinya, selanjutnya mereka memilih ketua P3A. Nilai dari hasil pelelangan digunakan untuk pembangunan dusun sebesar sepuluh persen, fasilitasi oleh perangkat desa dan pembangunan desa sebesar lima persen, dan sisanya untuk pembangunan di blok persawahan yang bersangkutan. Karyo menjelaskan prosedur pelelangan blok persawahan sebagai berikut. Di sini ada pompanisasi. Pompa tersebut milik P3A, ada juga yang disewa. Pengurus P3A dipilih untuk setiap 3 tahun. Pemerintah desa hanya memfasilitasi. Lelangan Blok Dani dan Blok Bangunsari seluas 150 Ha pada tahun 2010 bernilai sebesar Rp 250 juta. Lelangan tersebut untuk mengelola P3A, meliputi mengurus pompa air. Hasil pelelangan itu 10 persen untuk dusun, 5 persen untuk operasional pemerintah desa, sisanya untuk pembangunan fasilitas pertanian di blok tersebut, untuk pembangunan gorong-gorong, jalan usahatani. Tahun lalu pernah mendatangkan backhoe atau excavator untuk pembangunan tanggul dan jalan. Pemilik sawah tidak terkena potongan. Yang dipotong ialah panitia pengurus air. Untungnya untuk pengurus ialah, pas panen, misalnya 1 hektar dibagi 10, yang 1/10 untuk panitia, yang 9/10 untuk petani. Untungnya dari situ. Panitia Bangunsari 20 orang. Uang Rp 250 juta merupakan hasil iuran 20 orang tersebut. Kemarin di Blok Wangunrejo hanya terjual Rp 90 juta, sehingga panitia hanya 8 orang. Pada saat reorganisasi mereka menawar, terus ditentukan, lalu membayar 10 persen. Pada akhir musim tanam harus lunas semua. Ketua panitia harus punya sawah di blok tersebut, tetapi anggotanya boleh hanya menggarap tanpa punya sawah. Pelelangan blok yang berbeda berlangsung pada hari yang berbeda, karena kita juga mengundang dari pihak kecamatan, dari mantri pengairan, dinas pengairan, polsek, koramil. Pada saat pertemuan tersebut biasanya bolo-bolonan (mencari massa). Dikuatirkan kalau ada yang tidak cocok, bisa timbul pertengkaran. Pemilihan untuk Blok Kudu Manis dan Loistijab (85 Ha) sampai malam, karena panas, sama-sama ingin menjadi ketua. Panas dalam penentuan harga-harga standard. Ketuanya juga dipilih oleh petani. Di Kito juga ada seperti itu, tapi tidak sampai malam, karena lokasinya kadang-kadang terkena banjir.
45
Sumber kredit usahatani diperoleh dari tetangga dan toko pertanian di dalam desa. Sumber kredit usahatani lainnya dari Gapoktan, namun jumlah yang disediakan terlalu kecil dan pemberitahuannya tidak terbuka. Rentenir tidak berkembang di sini. Banjir selalu melanda Dusun Kito setiap tahun mendorong warga dusun ini kini lebih banyak menjadi buruh pabrik. Kerja ke luar desa juga dilakukan untuk berburuh bangunan, hingga ke luar Jawa. Migrasi ke luar negeri lebih banyak dilakukan di Dusun Kalitani. Hal ini disampaikan oleh Karyo. Mayoritas penduduk Sawahan petani, tapi di Kito sebagian besar buruh pabrik, yang Godhong sebagian, di Kalitani hampir tidak ada. Sebagian besar di Kalitani lebih suka menjadi TKW (tenaga kerja wanita). Di Kito juga ada TKW, di Godhong juga ada, tapi yang paling besar dari Kalitani. Persentasenya, Kalitani 60%, Godhong 30%, Kito hampir tidak ada. Namun demikian, jarak pabrik dengan rumah lebih dekat di Kito. Pabriknya berupa pabrik rokok Djarum, Gentong. Biasanya warga berangkat jam 5 pagi. Dulu mereka pulang sore, namun sekarang pulang siang. Dalam berkendara ada yang menggunakan motor, ada yang mencarter carry, ada yang mencarter colt brondol (pick up). Di Kito sebagian besar buruh menggunakan carry dan colt brondol, yang menggunakan motor sedikit. Yang di Godhong lebih banyak menggunakan sepeda motor. Itu juga tergantung lokasi pabriknya. Kebanyakan di Djarum Tanjung, tapi menggunakan mobil Djarum. Rata-rata sudah berkeluarga. Perempuan saja. Laki-laki ke sawah dan buruh bangunan. Pemuda juga menjadi buruh bangunan dan bekerja di pabrik kertas Pusaka Raya. Tapi kalau sudah tua kembali ke sawah. Yang muda lebih suka merantau. Kemarin ada angkatan ke Riau, dua gelombang. Tahun kemarin ke Batam, Palembang. Mereka berombongan dengan pemborong. Ada yang orang asli sini, ada yang berdomisili di Kajen, Pati. Dia pemborong di Batam dan Jakartanan, dan mengajak pemuda di sini untuk bekerja. Untuk masuk ke pabrik rokok minimal lulusan SLTP, tapi lowongannya kini tidak ada. Karena rokok semakin ketat, aturannya semakin ketat, produksinya juga dibatasi. Kemarin pulang sore, sekarang pulang siang. Kemarin pulang sampai Sabtu, tapi sekarang pulang sampai Jumat, Sabtu libur. Pabrik rokok kecil biasanya malah shift-shiftan, seminggu hanya masuk 3 hari. Nanti yang lain 3 hari. Walaupun pertanian memberikan jaminan kerja, namun warga di Dusun Kalitani lebih menyukai bekerja sebagai migran di luar negeri. Pada satu sisi,
46
pekerjaan ini telah menghasilkan modal golongan kekurangan untuk membeli sawah atau memperbaiki rumah. Akan tetapi di sisi lain permasalahan buruh migran tetap muncul. Saat permasalahan terungkap di luar negeri, mereka sulit ditangani secara formal ketika berbagai dokumen kerja dipalsukan. Muslim menjelaskan proses pemalsuan dokumen di tingkat desa. Banyak TKW yang berasal dari Kalitani dibandingkan dari Godhong dan Sawahan. Ini dipengaruhi sejarah. Pertama kali orang merantau itu di Kalitani. Jasa pengantar tenaga kerja juga hanya ada di Kalitani. Jasa ke Korea, Taiwan, itu ada di Kalitani. Mereka biasanya yang membujuk, ayo ke luar negeri, mau ke Saudi gampang, tidak usah menggunakan ijazah. Umurnya belum cukup, tidak apa-apa, nanti tak dengkulno (saya urus). Kalau berumur 18 tahun, dahulu bisa didengkul karena aturannya minimal berumur 21-22 tahun. PT (perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia) bisa melakukan seperti itu, dokumen dipalsukan, di sini sudah banyak terjadi demikian. Kurang umur dituakan, namanya dipalsukan. Kalau ingin terbang cepat, padahal membutuhkan paspor, maka menggunakan paspor orang lain. Oleh sebab itu menggunakan nama orang lain. PT itu nakal. Hal semacam itu adalah hal-hal yang biasa. Itu sudah lama terjadi. Umur dituakan, status juga bisa dipalsukan, dari kawin menjadi belum kawin. Ini memang permainan calo-calo TKW, pengantar tenaga kerja, sponsor. Dokumen palsu merugikan warga desa pada saat mengalami kesulitan di luar desa. Muslim menunjukkan contohnya. Kemarin ada kasus tenaga kerja dari sini dianiaya orang Arab sampai meninggal. Kasusnya sampai di TV, namanya Ernawati. Rumahnya di dekat Balai Desa. Mayatnya sampai berbulan-bulan, lima bulan atau enam bulan, tidak bisa sampai ke desa. Ini karena terkendala dokumen yang dipalsukan, umurnya dipalsukan, namanya dipalsukan, sehingga sulit dikirim ke desa yang tepat. Pada waktu pergi usianya 16 tahun. Seharusnya umurnya 21 tahun, sehingga ia di-tua-kan, tanggal lahirnya diganti, tahun kelahirannya diganti. Dalam kehidupan sehari-hari di desa, warga biasa saling membantu melalui lembaga sinoman. Sinoman dilakukan untuk pembangunan rumah,
47
penyelenggaraan hajat kelahiran, khitanan, perkawinan, hingga kematian. Gotong royong juga dilakukan untuk pembangunan jalan dan masjid. Metode Pengumpulan Data Setelah di atas disampaikan kondisi lokasi pengumpulan data, kini dijelaskan
jenis
data
yang
dikumpulkan,
pertama,
pernyataan
yang
memungkinkan analisis diskursus tentang orang miskin, mobilitas sosial, dan penggunaan benda-benda fisik di lingkungan tersebut. Data pernyataan diperoleh dari dokumen yang berisikan pemikiran, ilmu pengetahuan, kebijakan, dan peraturan perundangan tentang kemiskinan. Kedua, refleksi pelaku. Data yang diperoleh meliputi riwayat hidup, tindakan yang diharapkan (predisposisi), kejadian penting dalam dalam kehidupan. Ketiga, aturan, interaksi sosial, organisasi yang membatasi atau menguatkan orang miskin. Data diperoleh dari substansi program dan proyek penanggulangan kemiskinan, organisasi atau aturan lokal yang diciptakan, serta pengembangan kelompok dan organisasi. Keempat, benda-benda yang dipandang penting bagi orang miskin. Data yang diambil meliputi informasi benda berharga dan tidak berharga, serta informasi wilayah yang menjadi tempat tinggal orang miskin Metode Analisis Dokumen dan Penemuan Diskursus Kemiskinan Meskipun mengambil sumber antara lain dari teori linguistik Saussure yang menekankan ujaran, teori diskursus lebih mengedepankan tulisan, dan praktik (Bourdieu 2010: 9-10; Foucault 2002a: 62-65). Kajian terhadap tulisan dilakukan melalui analisis dokumen. Metode analisis dokumen sangat penting dilaksanakan, karena menjadi awal penemuan diskursus kemiskinan yang berkembang di Indonesia (Lampiran 1). Setelah rumusan ragam diskursus kemiskinan diperoleh, pemilihan lokasi pengambilan data lapangan dapat ditentukan, serta metode pengambilan data lainnya dapat dilaksanakan.
48
Kajian diskursus kemiskinan dimungkinkan setelah teori diskursus sebagaimana dikemukakan oleh Foucault (2002a: 28-188; 2003: 12-108) dioperasionalkan untuk mengkaji pembangunan (Sachs 1992: 1-5) dan pascakolonial (Said 2001: 3-20; King 2001: 15-60). Orang miskin dapat ada secara riil, namun tubuh dan pengelompokan mereka telah disusun atau disusun berulang kali melalui beragam mekanisme kekuasaan. Tanpa mempelajari diskursus –sebagaimana terbaca pada beragam analisis sebelum tahun 2000-an— maka masalah kemiskinan maupun penanggulangannya melalui pemerataan pembangunan dimaknai secara seragam. Jasa analisis diskursus ialah menyingkap kekuasaan yang menyeragamkan makna kemiskinan tersebut. Seluruh tulisan yang penting, banyak dikutip, dan diperbincangkan berkaitan dengan kemiskinan di Indonesia dipelajari. Isi dokumen-dokumen tersebut menjadi awal bagi penyusunan suatu diskursus kemiskinan. Tulisantulisan yang koheren dijadikan bahan pembentuk satu diskursus. Dokumen dikelompokkan menurut tipe diskursus kemiskinan. Di samping tulisan-tulisan yang koheren, juga dikaji tulisan-tulisan lain yang menunjukkan anomali atau hingga perbedaan dari kelompok tulisan lainnya. Tulisan-tulisan semacam ini dijadikan bahan kajian kejanggalan, kontradiksi, dan pembentukan diskursus kemiskinan lainnya. Dalam penelitian ini, sesuai saran Foucault (2002: 36-37), penggalian diskursus kemiskinan dimulai dari taksonomi ilmu pengetahuan yang sudah dilakukan, untuk selanjutnya dikembangkan sendiri. Taksonomi awal terbagi atas kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural, yang sejajar dengan taksonomi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut (Gaiha 1993: 8-22). Kemiskinan struktural mengembangkan pemahaman hambatan struktur dan organisasi untuk menanggulangi kemajemukan dimensi atau relativitas kemiskinan. Kemiskinan kultural memandang permasalahan dalam diri orang-orang yang secara absolut tidak memiliki barang-barang dasar. Dalam konteks Indonesia setelah kemerdekaan, taksonomi kemiskinan tersebut sejajar pula dengan taksonomi pembangunan. Paradigma pembangunan struktural, ketergantungan, keterbelakangan, sistem dunia, dan konflik sejajar dengan
kemiskinan
struktural
dan
kemiskinan
relatif.
Permasalahan
49
pembangunan—dalam
hal
ini
kemiskinan—muncul
sebagai
konsekuensi
pengambilan surplus golongan miskin oleh golongan kaya (Elguea 1985: 213230). Paradigma modernisasi, neoliberal dan elitis sejajar dengan kemiskinan kultural dan kemiskinan absolut. Di sini kemiskinan dipandang sebagai masalah internal orang miskin. Dalam perkembangannya, taksonomi pembangunan tidak sekedar bersifat dikotomis namun kian majemuk, dengan kemunculan pembangunan alternatif, people-centered development, atau partisipasi (Thomas 2002: 23-48). Meskipun gugus pembangunan telah ditemukan, identitas kemiskinan belum dimunculkan. Hanya saja dapat diketahui kesamaan cara memandang golongan bawah sebagai pihak yang memiliki potensi untuk mandiri, namun terhalang oleh berbagai akses berproduksi. Homologi cara pandang tersebut mengantar penelitian ini untuk menemukan diskursus potensi golongan miskin. Suatu ujian terhadap diskursus muncul dari temuan keragaman paradigma partisipasi dan pemberdayaan masyarakat pada akhir 1990-an. Paradigma partisipasi dapat dipisahkan menurut orientasi efisiensi, hak orang miskin, dan proses. Sejajar dengan itu, ragam paradigma pemberdayaan dibedakan atas nominalisme, struktural, dan potensi orang miskin (Ife 2002: 48-69). Diletakkan sejajar dengan diskursus kemiskinan di atas, maka dapat disusun homologi kemiskinan kultural, modernisasi, partisipasi berorientasi efisiensi, pemberdayaan nominal; lalu kemiskinan struktural, keterbelakangan, partisipasi berorientasi hak orang miskin, pemberdayaan struktural; serta potensi orang miskin, peoplecentered development, partisipasi berorientasi proses, dan pemberdayaan berorientasi potensi orang miskin (Agusta 2009: 178). Kajian arkeologi pengetahuan atas kemunculan orang miskin pada masa Revolusi Industri menyebutkan mereka tersisih karena tidak mampu untuk turut serta dalam produksi pabrik. Bangsal atau panti didirikan untuk melatih berproduksi, dan mereka dinyatakan lulus setelah mampu bekerja kembali (Foucault 2002d: 210). Pengorganisasian orang miskin oleh negara tersebut berkembang hingga lintas negara melalui donor internasional saat ini (Rahnema 1992: 161-167). Hasil arkeologi pengetahuan tersebut melandasi penamaan diskursus kemiskinan produksi.
50
Kajian sejarah pengetahuan kemiskinan sendiri telah ditelusuri hingga laku sufistik, seperti oleh Jalaluddin Rumi, Rabiah Al-Adawiyah (Rahnema 1992: 174).
Golongan
sufi
–setidaknya
sebagian
dari
mereka—menginginkan
kesederhanaan dan kemiskinan sebagai jalan hidup (Al-Hujwiri 1993: 30-39). Pernyataan tersebut tidak hanya dikeluarkan oleh sufi Islam, melainkan juga tokoh agama Kristen (Rubianto 1996: 83-88), serta mistikus atau aliran kebatinan di Indonesia (Santosa 2011: 95). Cara pandang yang khas ini melandasi penamaan diskursus menginginkan kesederhanaan. Kajian kemiskinan kadang kala menuliskan pola pelapisan di pedesaan, namun dinilai sebagai kejanggalan (Geertz 1983: 102; Sajogyo 1989:54). Kejanggalan dinyatakan pada ketiadaan konsep miskin, namun sekedar kekurangan, sebagai lawan cukupan. Dari hasil kajian lapangan di banyak desa di Indonesia, khususnya pada dusun kasus untuk penelitian ini, dapat ditolak cara memandangnya sebagai kejanggalan. Garis kekurangan tersebut muncul pada desa-desa di berbagai pulau di Indonesia, artinya bukan sebagai kejanggalan atau perkecualian. Membagi sesuatu menjadi konsep yang sering dikemukakan untuk membantu golongan kekurangan, sehingga diskursus ini dinamakan berbagi kelebihan. Dari hasil evaluasi pelaksanaan beragam program penanggulangan maupun pengurangan kemiskinan, tercatat penolakan bantuan tersebut oleh berbagai masyarakat adat. Mereka menolak identitas miskin, dan tidak memandang kehidupannya sebagai masalah. Program dari pihak luar justru senantiasa menyusun identitas-identitas palsu guna menggolongkan mereka ke dalam kemiskinan. Pengembangan identitas kultural kemiskinan dapat ditelusuri hingga masa kolonial, berupa pembedaan antara etnis dan ras yang berbeda (Gouda 2007: 196). Hal inilah yang melandasi penamaan diskursus ras dan etnis. Diskursus yang telah tersusun selalu diuji dalam beragam praktik pengelolaan kemiskinan. Pengujian diarahkan pada kemampuan diskursus tersebut dalam menjelaskan kemunculan data statistika, data sekunder dan kebijakan tertentu. Ada kalanya dokumen yang telah ada dapat dipecah-pecah bagiannya untuk mendapatkan informasi pasca struktural. Sebuah hasil publikasi dari Geertz
51
(1983: 85-150), misalnya, dapat dipecah pada bagian yang menunjukkan hubungan ketetanggaan untuk menjelaskan diskursus berbagi kelebihan, pengaruh besarnya jumlah penduduk guna memahami diskursus potensi golongan miskin, analisis fungsionalitas anggota ketetanggaan dalam diskursus kemiskinan produksi, hipotesis kolonialisme sebagai penyebab kemalasan pribumi sebagai kritik diskursus ras dan etnis. Pemecahan sebuah publikasi dapat dilakukan, karena, pertama, kajian diskursus terhadap kemiskinan di Indonesia tergolong baru dan belum memiliki publikasi khas yang memadai. Sumber informasi masih perlu dipinjam dari analisis atas publikasi-publikasi yang sudah ada, termasuk yang menerapkan kajian di luar pasca struktural. Kedua, sumber informasi memang dapat diperoleh dari hasil publikasi tersebut. Kajian atas teks dokumen justru menjadi aspek penting dalam penelitian pasca struktural. Data-data sekunder juga dikumpulkan, karena berguna untuk mendapatkan gambaran awal diskursus kemiskinan yang diteliti, luasnya wilayah diskursif sesuai dengan jumlah dan lokasi orang atau organisasi yang berkaitan dengan diskursus tersebut, menggali habitus dari pengalaman tertulis dari orang miskin atau pihak yang solider kepadanya, serta untuk merumuskan struktur dalam arena kemiskinan dalam diskursus tersebut. Data sekunder meliputi data statistika, kebijakan dan peraturan perundangan, literatur pemikiran atau evaluasi kemiskinan, literatur berisikan pengakuran-pengakuan orang miskin, dan aturanaturan kelembagaan. Statistika di desa, terutama yang berkaitan dengan kemiskinan, dikuasai oleh modin atau kepala urusan kesejahteraan rakyat. Modin pula yang biasa menjalankan sensus di desa. Adapun statistika profil dan potensi desa serta pajak dipegang oleh kepala urusan pemerintahan atau kabayan. Metode "Rembugan" Untuk mendapatkan pernyataan yang mampu menjelaskan kehadiran (emergence) diskursus kemiskinan tertentu, semula hendak dilakukan wawancara mendalam.
Akan tetapi wawancara segera beralih menjadi rembugan dalam
bentuk dialog yang setara antara peneliti dengan responden dan informan –konsep
52
responden dan informan juga akhirnya digugat di lapangan karena membedakan diri peneliti dari mereka. Dibandingkan dengan diskusi, dialog, atau wawancara berkelompok, metode rembugan lebih menekankan pada hasil praktis dari dialog bagi peneliti maupun responden dan informan. Hasil praktis tersebut mencakup perubahan pengetahuan, refleksi, hingga tindakan. Rembugan dilaksanakan untuk mendapatkan data pernyataan, predisposisi agensi sebagai suatu habitus, proses interaksi dalam bentuk lintasan dan strategi dengan agensi lain dalam arena-arena kemiskinan. Sesuai dengan pengalaman Bourdieu (2011: 1-4), pertanyaan pokok why (mengapa) diterapkan untuk menggali berbagai alasan atau pemikiran reflektif atas pengalaman pribadi, serta penilaiannya atas ciri-ciri kemiskinan lokal, garis kemiskinan lokal, jumlah rumahtangga miskin, dan mobilitas sosial. Alasan atau pemikiran reflektif dari satu responden atau informan dengan yang lain dalam diskursus yang sama dikelompokkan menurut persamaannya, dan perbedaannya dalam waktu dan tempat yang berbeda. Data-data kesamaan dan perbedaan refleksi menurut konteks yang berbeda dijadikan bahan penyusunan habitus agensi dalam diskursus tersebut, yang melampaui refleksi individual. Pengubahan metode wawancara menjadi rembugan yang lebih setara, dan saling mempengaruhi, disebabkan sejak awal konsep penelitian dimaknai secara negatif di Kantor PMD, Jakarta, dan di Dusun Kalitani, Kabupaten Makmur. Penelitian ditafsir sebagai upaya pihak yang berposisi lebih tinggi untuk menjadikan responden dan informan sebagai bahan eksperimen. Sebagai perbandingan, pandangan penelitian sebagai mekanisme penjajahan diskursus peneliti juga muncul pada masyarakat desa di Maori (Smith 2005: 45-110). Untuk merespons hal tersebut secara positif, pengambilan data lapangan dinyatakan sebagai upaya untuk menggali pengetahuan bersama. Projo memberi peringatan sebelum ke dusun, sebagai berikut. Nanti kalau ke rumah Mbah Kasrino (Orang Samin), jangan menyatakan hendak melakukan penelitian. Wong orang kok diteliti. Kalau seperti itu, nanti dia tidak mau menjawab pertanyaan. Nanti disampaikan saja ingin tukar kawruh (bertukar pengetahuan).
53
Dalam laporan ini responden dan informan digunakan hanya untuk kepentingan pemahaman teknis penelitian. Responden meliputi seluruh agensi atau posisi sosial yang mendukung suatu diskursus kemiskinan, di antaranya orang-orang yang mengalami sendiri kemiskinan, dan orang lain yang memiliki solidaritas dan berkepentingan dengan diskursus tersebut (pengelola organisasi penanggulangan kemiskinan, pengamat kemiskinan). Data yang diambil dari responden meliputi refleksi terhadap pemikiran dan sikapnya, serta interaksinya dengan agensi lainnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Informan ialah pihak lain yang mengetahui perkembangan arena (organisasi, kelembagaan) atau diskursus kemiskinan yang diteliti. Informan meliputi pengamat ilmu sosial tentang kemiskinan, dan tokoh Dusun Kalitani (Tabel 4). Tabel 4. Responden dan Informan Diskursus Berbagi kelebihan Menginginkan kesederhanaan Kemiskinan rasial dan etnis Kemiskinan sosialis*) Kemiskinan produksi Potensi golongan miskin
Responden Sukoyo, Paing, Sarman Muslim Kasrino, Kuntirto Tino, Irwan Fuji, Indra, Anom, Aries
Informan Karyo Projo Projo, Wahono Hery Hery
Keterangan: *) tidak diteliti di lapangan Informan penting untuk dikenal secara akrab, agar bersedia memberikan penjelasan yang valid bagi peneliti. Untuk mendekati informan, peneliti menyatakan sebanyak mungkin kesamaan dengannya, di antaranya mengingatkan kebersamaan dalam mengkaji pedesaan, berasal dari suku bangsa Jawa, dapat berbahasa Jawa, berasal dari kabupaten yang sama, mengenal sebagian tokoh yang mereka akrabi, memiliki kenalan yang dahulu tinggal di desa yang sama. Tanda-tanda penerimaan peneliti muncul setelah ditawari untuk masuk ke dalam kelompoknya (dalam petikan diskusi ini sebagai bagian sedulur sikep atau Orang Samin), atau tidur di rumahnya. Kasrino, yang ditokohkan sedulur sikep, menyampaikan pernyataannya.
54
(Saya katakan, waktu temu tani di IPB sempat bertemu Kasrino). Dulu memang saya bertemu dengan Pak Harmawan di IPB. Hidup itu seperti urap, padahal dulu di sana juga bertemu. Pada saat pertemuan sering dibagikan buku dan pen. Temanteman saya yang lain pada menulis, tapi saya membiarkannya saja. Kalau Anda menjadi panitia pada Sarasehan Petani, berarti yang mengatur saya di sana juga. Orang memiliki rasa kepedulian yang berbeda-beda. Peduli terhadap sedulur adat itu berbeda-beda. Kebetulan saat ingin bertemu sedulur tani, malah bertemu sedulur sikep, akhirnya telanjur menjadi sedulur sampai saat ini. Padahal menurut pelajaranku dari bapakku dan ibuku, orang itu bersaudara dengan orang lain, sehingga di mana saja saat bertemu orang maka itu berarti bertemu saudaranya. Itu dijadikan saudara, kalau mereka mau. Ini Anda datang sendiri ke sini, kalau saya akui sebagai sedulur mestinya mau, bukan? (Saya jawab, malah saya yang ingin. Jadi nanti di Bogor tambah satu sedulur). Kuntirto, tokoh muda sedulur sikep yang saat ini memimpin perlawanan terhadap pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Pati –sekaligus anak Kasrino— mengajak peneliti tidur di rumahnya. Menginap di sini saja. Kalau ke Makmur, dekat juga lewat Kalitani. Atau bisa lewat jalan besar, nanti tembus Bareng. Pikirku, nanti rembugan itu banyak orang. Kalau tidak terburu-buru, nanti ikut saja sampai malam. Kalau perlu tidur, maka tidur di sini tidak apa-apa. Keikutsertaan tokoh lokal dalam diskusi pertama kali dapat memberikan keuntungan bagi peneliti. Pada satu sisi warga desa segera menjadi akrab, dan di sisi lain sulit bagi mereka untuk mengelabui peneliti. Pada saat berdiskusi dengan Kuswani, buruh migran ke Arab Saudi, Projo menyela sebagai berikut. Ada juga yang suaminya menjadi TKI lalu istrinya selingkuh dan menikah lagi. Aku paham, kalian tidak bisa mungkir. Dalam pandangan orang desa, itu dinilai seimbang. Adapun Kasrino sempat menjelaskan sebagai berikut.
55
Bukti bahwa sedulur sikep di Makmur akrab dengan pemerintah di antaranya kamituwo (kepala dusun) bersedia ikut mengantar diskusi pertama. Sewaktu dia akan menjadi kamituwo, saya juga ikut berkoar-koar untuk memilihnya. Bukan tim sukses, tapi simpatisan untuk ikut berkoar-koar. Ke sini bersama kamituwo menurut saya berarti memiliki argumen yang kuat. Saya berbicara juga jadi ada saksinya. Saya juga berpikir, kalau nanti ada pertanyaan, lalu saya jawab yang baik, nanti jangan-jangan dikira ini pura-pura dijawab dengan baik. Umpama saya minta untuk bertanya kepada yang lain, tapi wong yang disenangi bertanya kepada saya. Setelah diskusi berlangsung lama dan beberapa kali, warga desa turut memilih pertanyaan yang perlu dijawabnya. Pertanyaan yang dipandang tidak penting tidak dijawabnya secara serius. Kasrino menjawab salah satu pertanyaan peneliti tentang kesamaan sebagian nama anak-anaknya. Kebetulan anak-anak saya namanya serupa, Kuntirto, Kuntarti, Kuntaran, Kuntarto. Kalau hendak dipikir-pikir, boleh saja maknanya diada-adakan. Tapi kalau tidak dipikir ya tidak ada maknanya. Disebut Kuntarto, artinya ya Kuntarto. Tapi kalau tidak dinamai, maka maknanya bukan Kuntarto. Pertanyaan yang tidak bisa dijawabnya, karena bukan pengalamannya sendiri, ditolaknya untuk dikomentari. Kasrino menjelaskan hal ini. (Saya bertanya, sewaktu di Taman Mini, apakah masyarakat adat yang lain juga berpandangan sama, ada mligi dan lugu?) Untuk pertanyaan itu, saya kira, alangkah lebih baik jika Anda menanyakan langsung kepada mereka yang melakukannya. Saya hanya bisa menjawab yang saya lakukan. Daripada saya mengira-ngira pasti sama. Kok berani amat mengira-ngira orang lain. Berkaitan dengan itu, warga desa sendiri telah menyadari bahwa hasil diskusi dengan dirinya bisa berbeda dari hasil diskusi dengan warga desa lainnya. Kuntaran, anak Kasrino, sempat berkata sebagai berikut. Kebetulan Anda menemui Mbah Kasrino dan keluarganya, sehingga pemahaman tentang sikep seperti ini. Tapi kalau
56
bertemu dengan sikep yang lain, mungkin tidak seperti Mbah Kasrino ini. Rembugan itu sendiri berlangsung timbal balik. Warga desa juga turut mengharapkan tindakan peneliti untuk mereka. Kasrino menyatakan sebagai berikut. Nanti saat bertemu Kang Kuntirto tentu berbeda dengan saat bertemu saya. Memang harus begitu, karena di sana orang muda, di sini saya sudah tua. Maksud saya menyampaikan ini, agar saat diajak rembugan itu yang tepat. Apa-apa saja, diterima saja. Apakagi kalau bisa membuat Kang Kuntirto lancar. Bantuan tidak harus mengeluarkan modal, namun bisa membantu lewat pikiran. Kira-kira Anda nanti juga mendapat tugas dari Kang Kuntirto. Karena yang diangkat Kang Kuntirto sangat berat (memimpin konflik dengan pabrik semen sejak tahun 2008), tidak bisa hanya diangkat orang-orang satu atau dua desa. Orang tiga kecamatan itu saja tidak cukup. Kuntirto
sendiri
akhirnya
menugasi
peneliti
untuk
menuliskan
kegiatannya. Ini kalau bisa Anda turut serta untuk membicarakannya. Sebenarnya aku memiliki keterbatasan, kekurangannya ialah tidak ada yang menulis dan mengabarkan kepada Pak Bagas, dan teman-teman lainnya. Teman-temanku petani-petani sederhana. Aktivis yang gemar menulis juga jarang. Dekat dengan saya memang rekasa (sulit). Metode Pengamatan Berpartisipasi Arti praktik sebagai metode menekankan pengamatan berpartisipasi. Metode ini penting untuk mendapatkan data aspek-aspek obyektif dari arena serta modal pendukung habitus. Dalam penelitan lapangan minimal terdapat dua amatan, yaitu pengamatan terhadap tempat atau lokasi, dan pengamatan terhadap tingkah laku. Dipahami bahwa tempat atau penempatan suatu benda atau orang tidak dilakukan secara tanpa sengaja, melainkan mengikuti aturan dalam diskursus kemiskinan tertentu. Dorongan untuk memilih tempat dan untuk menyeleksi
57
penempatan barang perlu digali untuk menemukan pemikiran, predisposisi atau strategi dalam memanipulasi tempat. Dipandang penting pula kaitan antara tempat (penempatan) dan waktu. Penempatan barang dalam suatu periode tertentu, dan tidak demikian pada periode lainnya, menunjukkan pola hubungan tempat dan waktu ini. Dorongan untuk melakukan tindakan semacam ini menjadi penting diketahui. Tingkah laku orang miskin lazimnya diatur. Aturan semacam ini memang penting untuk menghemat waktu, tenaga, hingga goncangan psikis. Aturan formal mudah ditemui dalam dokumen-dokumen formal. Aturan juga ditemui dalam tata krama atau aturan yang tidak tertulis lainnya. Di samping itu penting diamati tindakan-tindakan yang menyimpang dari aturan formal maupun yang tidak tertulis di atas. Pengamatan ini penting, barangkali suatu penyimpangan aturan ternyata berupa jalan baru menuju aturan lain, meskipun tidak terdapat dalam lingkup aturan-aturan yang telah ada pada masyarakat atau kelompok yang diamati. Obyek pengamatan dalam penelitian ini meliputi rumah, perabot, lingkungan di sekitar rumah. Diamati pula lokasi kerja dan lingkungannya, kegiatan kerja, dan kegiatan di dalam rumahtangga. Sementara itu, kejadian-kejadian sosial yang terjadi selama di desa turut diikuti peneliti. Di antara ialah ibadah berjamaah, bergotong royong, pertemuan persiapan demonstrasi petani. Dalam pertemuan persiapan demonstrasi tersebut, Kuntirto mengenalkan peneliti sebagai berikut. Karena tidak banyak waktu pada saya, maka sebaiknya sambil ikut serta kegiatan-kegiatan di sini. Tidak apa-apa untuk sekedar menjadi pendengar setia atau turut serta memikirkannya. Yang bisa dilakukan ialah menyerap informasi wilayah Kendeng, Pati, kemudian disampaikan ke IPB, agar sedulur-sedulur IPB kian jelas kondisi sekarang. Metode Analisis Data Analisis diskursus berusaha memahami dan menerangi tindakan dari kejanggalan yang terjadi dengan mempergunakan kekuasaan untuk menegaskan
58
makna yang dominan (Foucault 2002d: 143). Unit analisis dalam penelitian ini berupa, pertama, pernyataan, yang digunakan untuk analisis pada tataran diskursus kemiskinan. Kedua, pengalaman hidup dan sejarah, yang digunakan untuk analisis pada tataran refleksif yang subyektif. Ketiga, relasi sosial, yang digunakan untuk analisis pada tataran struktur sosial obyektif. Menggunakan tahapan analisis diskursus dari Foucault (2002a: 28-188; 2003: 9-62), analisis data dalam penelitian ini mencakup, pertama, menganalisis pembentukan masing-masing diskursus kemiskinan. Kegiatan yang dilakukan ialah mendefinisikan obyek diskursus, yaitu menentukan dan membatasi hal-hal yang bisa dinyatakan dalam diskursus kemiskinan tersebut, mencakup pernyataan pemikiran, tindakan sosial, dan susunan benda-benda yang khas dalam diskursus tersebut. Perkembangan diskursus dan praktik dilakukan melalui penyaringan mana sajakah pernyataan dan tindakan yang dianggap penting, diulang-ulang, atau sebaliknya berupaya ditentang. Digali pula kejanggalan antara pernyataan dan tindakan yang muncul. Analisis juga dilakukan untuk menggali bagaimana suatu subyek kemiskinan dimunculkan, dengan kekuasaan dan pengetahuan apakah subyek tersebut bisa dimunculkan. Subyek kemiskinan dapat berupa individu miskin, keluarga atau rumahtangga miskin, kelompok miskin, pengusaha lemah, hingga etnis yang dinilai primitif. Digali pula organisasi atau pengelolaan yang khas menurut diskursus kemiskinan yang berbeda-beda. Modalitas penyampaian diskursus kemiskinan tertentu diperoleh melalui analisis terhadap subyek yang berbicara, institusi tempat subyek menyusun diskursus kemiskinan, habitus, dan tindakan sosial tertentu. Peneliti menggali relasi antar pernyataan dan transformasi antar pernyataan yang berkaitan dengan suatu diskursus kemiskinan tertentu, seperti penggunaan homologi, pengembangan hubungan kausal dan historis. Secara khusus dituliskan pernyataan dalam konsep-konsep kemiskinan yang permanen dan koheren, karena memungkinkan pernyataan dan tindakan berulang. Pada titik inilah suatu diskursus kemiskinan benar-benar ditemukan. Kedua, menganalisis pengelolaan diskursus di dalam habitus dan arena. Digali organisasi, kelompok, kejadian sosial atau tindakan yang berulang yang
59
digunakan dalam diskursus tertentu. Peneliti menggali agensi yang turut serta dalam arena tersebut, berupa posisi sosial seperti julukan orang-orang menurut pekerjaan, jenis kelamin, atau julukan lainnya. Peneliti mengamati struktur obyektif dalam arena, yaitu berbagai tindakan yang terpola dalam arena seperti kerjasama, konflik atau akomodasi. Habitus, lintasan, dan strategi sosial digali dengan cara merumuskan riwayat hidup responden, menggali titik-titik dalam riwayat hidupnya yang dipandang penting, posisi-posisi penting dalam hidupnya, pemikiran reflektif berupa responsnya terhadap riwayat hidupnya serta alasan untuk menunjukkan respons tindakan tersebut. Ketiga, menganalisis anomali atau kejanggalan diskursus. Mula-mula disusun pernyataan dan tindakan yang khas dalam tiap diskursus, lalu digali pengecualian (exclusion) seperti ketiadaan hak untuk menyampaikan pernyataan, ketiadaan hak untuk berinteraksi dengan pihak lain, dan ketiadaan hak untuk memanfaatkan benda-benda tertentu. Untuk setiap pengecualian tersebut, disusunlah deskripsi karakteristik tempat munculnya, yang berisikan sumber aturan, sanksi, kemampuannya untuk beredar, bertukar, serta bertransformasi melintasi waktu dan melintasi tempat. Keempat,
menganalisis
kontradiksi
dengan
menggali
kemampuan
diskursus kemiskinan tertentu untuk mengelola atau menormalisasi kejanggalan, anomali dan kritik dalam bentuk pernyataan, protes tindakan sosial, maupun perubahan susunan benda-benda. Menggali proses konflik dalam diskursus yang bersangkutan, kemudian memilah kontradiksi yang tidak bisa dijelaskan oleh pernyataan dan habitus diskursus kemiskinan yang lama. Dalam berbagai rembugan, terutama dengan aparat pemerintah, namun juga dengan akademisi, berkembang ketidakpercayaan atas pembagian ragam kemiskinan pada level diskursus. Memandang keragaman diskursus sekedar sebagai multidimensi kemiskinan, rumusan program penanggulangan kemiskinan berupaya memasukkan seluruh dimensi tersebut. Akan tetapi, ketika ditelusuri rumusan-rumusannya,
terkuaklah
kekuasaan
untuk
menafsir
ulang
atau
memanipulasi berbagai konsep diskursus yang berbeda tersebut ke dalam diskursus mereka sendiri. Dominasi tafsir konsep tersebut ada kalanya ditentang
60
penganut diskursus yang berbeda, atau justru mereka manipulasi kembali tafsir tersebut pada tataran-tataran diskursus dan praktik yang berbeda. Kegiatan saling mendominasi tafsir antar diskursus dan praktik ini dapat dinyatakan sebagai perang diskursus dan praktik kemiskinan. Dengan demikian perang antar diskursus dan praktik ditandai dua hal. Pertama, kemampuan suatu diskursus dan praktik untuk menyatakan dirinya dengan menunjukkan perbedaannya atau distingsinya dari diskursus dan praktik lainnya. Kedua, kemampuan suatu diskursus untuk mendominasi tafsir atas habitus dan arena tertentu, atau menafsirkan habitus dan arena dari lawan sehingga secara homolog mampu diserap oleh diskursus tersebut. Proses penyimpulan keseluruhan analisis (Alvesson dan Skőldberg 2000: 259-271) dipandu oleh fokus penelitian, dengan menganalisis manakah di antara kelompok, kategori atau individu yang berbeda yang mampu mengeluarkan suaranya, dan sebaliknya kehilangan suaranya dalam masing-masing diskursus dan arena. Interpretasi lanjut dari hasil interpretasi fakta oleh responden dan informan ini dilakukan untuk menilai operasi kekuasaan dalam tiap diskursus dan praktik untuk memunculkan tubuh-tubuh miskin. Pada langkah selanjutnya, proses penulisan laporan dapat pula dipandang sebagai proses penyusunan diskursus baru, yaitu diskursus pasca pembangunan menurut pandangan peneliti. Meskipun telah mendiskusikan hasilnya dengan berbagai pihak, proses penulisan laporan dilaksanakan secara mandiri dan menjadi tanggung jawab peneliti. Sesuai dengan pola analisis di atas, secara umum penulisan terbagi menurut latar belakang penelitian berikut perumusan masalah dan tujuannya, pengembangan landasan teoretis dan metode penelitian. Bab-bab berikutnya berisikan penjabaran masing-masing diskursus dan praktik kemiskinan. Setelah seluruh diskursus dijabarkan, kemudian ditarik analisis perang antar diskursus, dan diakhiri dengan kesimpulan. Dalam lampiran juga didokumentasikan makalah untuk menyajikan penemuan enam diskursus kemiskinan.
61
Bias dan Kebaruan Penelitian Menggunakan pemikiran Eropa pada masa modern –sejak 1960-an— menghasilkan bias ketika pasca strukturalisme dipraktikkan dalam penelitian di Indonesia. Pertama, language (bahasa) dalam pengertian modern yang dikenalkan oleh Islam klasik dan Barat baru dikenal segelintir masyarakat Indonesia pada bagian-bagian akhir abad ke 19 (Heryanto 1990: 2-23). Berbeda dari kondisi linguistic turn sebagai salah satu pembentuk utama teori sosiologi di Eropa masa kini, sebelum abad ke 19 dan mungkin untuk kebanyakan penduduk desa di Indonesia hingga saat ini bahasa (bhasa) selalu terikat dengan tingkah laku, sebagaimana terekam dalam konsep budi bahasa. Lebih khusus lagi, bahasa (bhasa) sekaligus berarti tingkah laku yang unggul, misalnya orang Jawa mengharuskan bhasa kepada lapisan yang lebih tinggi. Di sini bahasa tidak terpisah sehingga dianalisis secara rinci dan disintesiskan secara berbeda –seperti penghilangan hubungan langsung antara bahasa dan tindakan, pembalikan logika dan kehendak, penBanyu petanda dan penanda dalam difference—namun hampir selalu terkait dengan tindakan, bahkan suatu tindakan yang bersifat hierarkis. Pelaporan ini menggunakan bahasa Indonesia yang kurang mengindikasikan hierarki kebahasaan, sehingga mungkin kurang menguatkan kerendahan posisi sosial orang miskin di pedesaan. Kedua,Sumpah Pemuda 1928 telah meluaskan pemakaian bahasa Indonesia sebagai salah satu pemersatu kemajemukan bangsa Indonesia. Pada satu sisi, penggunaan bahasa yang seragam di seluruh wilayah negara menjadikan bahasa Indonesia sebagai mekanisme strategis bagi penguatan diskursus kemiskinan yang beroperasi dalam proyek-proyek pembangunan pedesaan. Berlawanan dengan itu, diskursus kemiskinan yang tidak berkonsekuensi pada arena proyek pembangunan memiliki keterbatasan penyebaran dan perlu menggunakan alternatif media komunikasi lainnya, seperti jaringan kelompok dan media massa. Ketiga, teori diskursus dan praktik sosial diciptakan untuk mengkritik modernisme dan kolonialisme (termasuk orientalisme dan indologi), sehingga dapat membantu melepaskan diri dari hegemoni Barat sendiri (Heryanto 1996: 94-
62
103). Akan tetapi posisi demikian juga berbias pada kritik yang lebih tajam kepada diskursus kemiskinan yang berkaitan dengan modernisme dan kolonialisme. Bias kritik lebih tajam dapat muncul dalam pembahasan diskursus kemiskinan produksi, diskursus potensi golongan miskin, serta diskursus kemiskinan ras dan etnis. Keempat, di pihak lain, analisis dengan menggunakan operasionalisasi teori diskursus ke dalam habitus dan arena dapat menurunkan kekritisannya. Hal ini muncul dalam teori diskursus yang dioperasionalkan Habermas dalam komunikasi mendalam serta demokrasi deliberatif (Hardiman 2009: 144-146), yang berkompromi terhadap kehadiran lembaga-lembaga kapitalisme dan modernisme melalui kajian konsensus –terutama saat warga berkonsensus menyetujui
kapitalisme.
Untuk
mengatasi
bias
tersebut,
penelitian
ini
mengemukakan perang antar diskursus (tidak hanya relasi konsensual) agar tetap mampu mengangkat pernyataan dan praktik perlawanan. Kelima, meskipun sempat membicarakan seksualitas dan golongan gay, analisis diskursus lalai dari amatan gender. Penelitian inipun tidak secara khusus membicarakan gender atau pembagian kerja secara seksual. Analisis pembedaan jenis kelamin dilakukan dalam kerangka pe-Lain-an perempuan miskin dengan mendudukkannya pada posisi yang rendah dan melemahkannya, atau sebaliknya mengembangkan prasangka efisiensi ekonomis pada kelompok perempuan dibandingkan laki-laki. Dikurangi berbagai bias tersebut, penelitian ini masih menyajikan kebaruan-kebaruan sebagai berikut. Pertama, penelitian menjawab kebutuhan untuk mendudukan pemikiran orang miskin dan warga desa sejajar dengan pemikiran lapisan yang lebih tinggi maupun pemikiran akademis. Upaya ini memiliki dasar filosofis episteme, teori diskursus dan praktik sosial yang menghadirkan pandangan bahwa pemikiran dan tindakan mereka juga memiliki sistem yang argumentatif. Kedua,
penelitian
ini
menggali
mekanisme
kekuasaan
yang
menghubungkan tataran diskursus, refleksif, dan struktur sosial. Sebagai perbandingan, karya Foucault (2002a: 28-188; 2003: 9-62) terfokus pada tataran diskursus, sedangkan karya Bourdieu (2011: 31-32, 88) mengoperasikan diskursus
63
ke tataran refleksif dan struktur sosial, sementara penelitian ini lebih jauh lagi menggali hubungan lintas tataran tersebut. Ketiga, pengembangan metode penelitian diskursus praktik memberikan sumbangan terhadap metode kualitatif untuk mengoperasikan teori diskursus dan teori praktik. Lebih khusus lagi, pengembangan metode dalam penelitian ini dapat menunjukkan strategi penelitian diskursus ke dalam praktik masyarakat pedesaan. Keempat, melalui analisis strategi perang antar diskursus dan antar agensi diharapkan muncul kejernihan dalam menganalisis mekanisme kekuasaan dalam kemiskinan. Temuan ini dapat digunakan untuk membuka kompleksitas saling hubung diskursus dan praktik kemiskinan yang berbeda, yaitu dengan membuka arena hierarkis, mekanisme operasi kekuasaan, dan manipulasi beragam modal masing-masing dan antar diskursus serta praktik kemiskinan. Kelima, penelitian ini menemukan diskursus kemiskinan baru atau menyusunnya secara baru. Taksonomi universal kemiskinan struktural dan kultural, misalnya, telah dimajemukkan menjadi enam diskursus kemiskinan untuk Indonesia. Di samping untuk mengkritik Barat, pascastrukturalisme yang digunakan dalam penelitian ini mulai dipraktikkan untuk mengembangkan teori mandiri di Asia.1 Dalam konteks akademis, penelitian ini diarahkan untuk mengembangkan diskursus alternatif dalam ilmu sosial Asia (Alatas 2010: 211217). Dengan menemukan beragam diskursus dan praktik kemiskinan sesuai lokalitas pada masa kini, taksonomi tersebut dapat lebih mampu menanggulangi kemiskinan di Indonesia menurut keragaman jenis yang ada. Temuan keragaman diskursus kemiskinan dapat mengelakkan pengambilan keputusan yang bersifat simpel atau monolitik dalam menanggulangi kemiskinan.
1
Lihat juga artikel A.Heryanto, "Indonesia dalam Kajian tentang Indonesia", Tempo Edisi Khusus Indonesianis, 20 November 2011, halaman 128-129.
64
BAB 4 DISKURSUS DAN PRAKTIK BERBAGI KELEBIHAN
Diskursus dan praktik berbagi kelebihan dikembangkan oleh warga desa sendiri. Menurut Sensus Penduduk 2010,1 jumlah penduduk yang tinggal di daerah pedesaan sebanyak 119.321.070 jiwa (50,21 persen dari penduduk Indonesia). Meskipun tidak dapat dipastikan jumlahnya dalam penelitian ini, dapat diduga bahwa subyek diskursus dan praktik berbagi kelebihan berjumlah sangat banyak di pedesaan Indonesia. Dibesarkan melalui komunikasi lisan, diskursus berbagi kelebihan dipraktikkan dalam hubungan ketetanggaan. Tetangga yang kekurangan dibantu dengan memberikan kepadanya sebagian harta pribadi, kesempatan untuk bekerja, hingga membuka peluang mengambil hasil panen. Golongan cukupan membantu tetangga yang kekurangan dengan memberikan kelebihan hartanya. Dalam kaitan dengan diskursus berbagi kelebihan, homologi konsep yang penting berasal dari Geertz (1983: 101-103), yaitu kemiskinan bersama (shared poverty). Menurut Geertz, gejala ini muncul sebagai konsekuensi involusi pertanian, berupa peningkatan tekanan penduduk secara terus menerus dalam budidaya padi sawah yang memiliki luasan tetap. Hasilnya pendapatan tiap anggota masyarakat semakin menurun, dan mewujudkan kemiskinan yang dibagi rata atau kemiskinan bersama tersebut. Pandangan kemiskinan bersama, serta pemikiran Geertz lainnya tentang pedesaan, memiliki kelemahan karena tidak memperhitungkan pelapisan sosial (Sajogyo 1983: xxvii). Sajogyo mengkritik sambil menjelaskan, bahwa kemiskinan bersama hanya terjadi pada lapisan bawah. Adapun relasi antara lapisan bawah dan lapisan atas berupa hubungan patron klien, di mana patron membantu dengan memberikan kelebihan hartanya kepada klien. Di Dusun Kalitani lebih terlihat mekanisme berbagi kelebihan kekayaan atau harta benda dibandingkan berbagi kemiskinan secara merata. Akan tetapi
1
Diunduh dari http://sp2010.bps.go.id/index.php pada tanggal 29 Desember 2011 pukul 08.09 WIB.
66
strukturnya tidak seketat hubungan patron yang membantu klien, melainkan bersifat situasional. Lapisan atas dan lapisan bawah saling membantu pada kejadian-kejadian sosial bersama, seperti sinoman perkawinan hingga pendirian rumah. Khusus dalam sinoman, diskursus berbagi kelebihan bahkan bisa dipraktikkan lapisan bawah dengan mengutangi lapisan atas. Penyamaran Hierarki/Diferensiasi Diskursus berbagi kelebihan menyembunyikan tubuh-tubuh miskin di pedesaan, melalui serangkaian tugas dan kewajiban yang sama dengan warga desa lainnya. Orang miskin turut serta dalam gotong royong dan iuran sebagaimana warga desa lainnya. Warga desa juga menyamarkan tubuh orang miskin melalui keikutsertaannya dalam kerja maupun pembagian barang yang sama kualitasnya dengan milik warga lainnya. Gabah hasil ngasak (mengumpulkan sisa gabah di sawah usai dipanen) bisa dijual orang miskin kepada penebas (pedagang padi) dengan harga yang sama dengan gabah hasil panen. Secara khusus peletakan tubuh orang miskin dalam posisi kekurangan – yang berlawanan dari posisi cukupan—telah ditemukan sejak lama (Geertz 1983: 102; Singarimbun dan Penny 1976: 25, 64). Menurut Singarimbun dan Penny, cukupan merujuk terpenuhinya kebutuhan tubuh secara wajar sesuai keperluan tubuh petani biasa. Kekurangan merujuk pada ketidakcukupan pemenuhan kebutuhan pokok tubuh hari ini, atau jarang mempunyai persediaan untuk esok. Masyarakat desa itu tidak terbagi atas golongan have dan have nots melainkan dengan istilah yang biasa dipakai dalam kehidupan petani (Jawa) golongan cukupan dan kekurangan (Geertz 1983: 102) Upaya untuk melihat masa depan golongan kekurangan di pedesaan melalui perkembangan peluang polarisasi atau diferensiasi –yang dikembangkan Hayami dan Kikuchi (1987: 151-167)—sulit dipertahankan dalam praktik. Sepintas dikotomi cukupan-kekurangan mendukung arah polarisasi sosial (Sajogyo 1989:54), namun muncul pula diferensiasi sosial terus menerus dengan menciptakan status dan posisi baru (Husken 1998: 180-210).
67
Kasus Dusun Kalitani dapat digunakan untuk memahami kekhasan pandangan pelapisan sosial tersebut. Diferensiasi sosial ditunjukkan oleh rincian pada golongan cukupan serta rincian pada golongan kekurangan, biasanya sebagai konsekuensi pengaruh konsep-konsep dari luar desa, seperti fakir dan miskin. Namun demikian tafsir hierarki sosial yang paling kuat untuk menyusun taksonomi warga desa masih tetap berdasarkan garis kecukupan. Suatu garis kecukupan telah membagi golongan kekurangan yang meliputi fakir, miskin, dan agak cukup, dan golongan cukupan mencakup cukup dan kaya (Gambar 6). Terdapat berbagai pemilikan maupun penguasaan benda (sawah, rumah) serta status sosial (anak berkuliah) untuk menandai tubuh-tubuh sosial, namun pokok taksonomi tetap terbatas pada sejauhmana melalui harta benda dan jasa tersebut dapat tercukupi kehidupan tubuh-tubuh miskin dalam rumahtangga selama setahun. Setelah garis maya kecukupan memisahkan tubuh kekurangan dari lapisan yang lebih tinggi, pengelolaan (governmentality) kerukunan segera menyamarkan garis maya tersebut (Gambar 7). Pengelolaan kerukunan antar tetangga mendisiplinkan hubungan berbagai posisi sosial di desa menuju keadaan harmonis (Geertz 1985: 151). Konsekuensi harmonis dari usaha menjaga kerukunan dapat disalahpahami
sebagai
komunalisasi,
kesatupaduan
atau
egalitarianisme
masyarakat desa (Husken 1997: 16-55), dengan melupakan pelapisan sosial dan diferensiasi sosial yang sudah tercipta di atas. Hildred Geertz (1985: 151) menyatakan rukun sebagai: … determinasi untuk "memelihara pernyataan sosial yang harmonis" dengan memperkecil sebanyak-banyaknya pernyataan konflik sosial dan pribadi secara terbuka dalam bentuk apapun. Rukun dikelola warga desa untuk membantu tubuh-tubuh yang kekurangan. Kerukunan diwujudkan pada pembagian barang dan jasa yang berkualitas sama, bukan barang rusak, recehan, atau yang bernilai lebih rendah. Tidak dinyatakan pencarian keuntungan dari tetangganya. Di desa-desa di Sulawesi Tengah, misalnya, kelapa yang jatuh sendiri ke tanah boleh dimiliki oleh tubuh yang kekurangan (Agusta 2010a: 4). Kelapa tersebut berkualitas bagus,
68
KAYA Menjadi kepala desa Berdagang
GARIS KEMISKINAN LOKAL
·∙ Merantau Suami dan istri sama-sama bekerja
Merantau Suami dan istri sama-sama bekerja
HAMPIR CUKUP
·∙ ·∙ ·∙ MISKIN ·∙
·∙ FAKIR
·∙ ·∙
·∙ ·∙ ·∙ ·∙ ·∙ ·∙ ·∙ ·∙ ·∙
Jumlah 20 rumahtangga Dipandang malas, tidak mau berpikir untuk maju, dan tidak kuat bekerja Memandang diri telah bekerja kerasBerusia lanjut. Masih muda namun tidak kuat bekerja di sawah. Bekerja berburuhtani, makelaran Pendapatan sekitar Rp 300 ribu per rumahtangga per bulan Tidak memiliki sawah. Memiliki rumah, atau tinggal di tanah milik orang lain. Tanah untuk rumah yang dimiliki hanya di satu tempat.
·∙ ·∙
CUKUP ·∙ ·∙ ·∙ ·∙
Bekerja keras di sawah
·∙ ·∙
·∙ ·∙
Jumlah 50 rumahtangga Dipandang memiliki pendidikan formal rendah Memandang diri bekerja keras dan sehat Memiliki sawah 3.0005.000 m2 Berburuh tani, maro, merantau Pendapatan sekitar Rp 10 juta per rumahtangga per tahun Melalui sinoman dapat memiliki rumah tembok
·∙ ·∙ ·∙ ·∙
Jumlah 100 rumahtangga Kebutuhan pangan terpenuhi Dipandang berkemauan kuat, bekerja keras, mematuhi atasan, terampil, dan berkelakuan baik Memiliki sawah setidaknya 5.000 m2 Masih berburuh, maro, bekerja ke luar pertanian, merantau Pendapatan sekitar Rp 15 juta per rumahtangga tahun Menyekolahkan anakanaknya sampai perguruan tinggi Melalui sinoman dapat memiliki rumah tembok
·∙ ·∙ ·∙ ·∙ ·∙ ·∙
Jumlah 350 rumahtangga Memiliki sawah 7.500 m2 hingga 14.000 m2 Merantau, berdagang eceran, berdagang padi Berbudidaya selain padi Menjadi perangkat dusun Pendapatan sekitar Rp 20 juta per rumahtangga per tahun Melalui sinoman dapat memiliki rumah tembok hingga bertingkat Menyekolahkan anakanaknya sampai perguruan tinggi Dapat turut serta dalam kelompok simpan pinjam
·∙ ·∙ ·∙ ·∙
Pemecahan sawah melalui pewarisan
Anggota rumahtangga tidak mengelola remitan TKI
Pemecahan sawah melalui pewarisan Anggota rumahtangga tidak mengelola remitan TKI
Jompo Gila setelah merantau
Gambar 6. Stratifikasi dan Mobilitas Sosial di Dusun Kalitani
Tidak biasa bekerja keras
Jumlah 50 rumahtangga Memiliki sawah 3,5 Ha hingga 7 Ha Pendapatan dari sawah sekitar Rp 85 juta sampai Rp 170 juta per rumahtangga per tahun Menjadi tokoh masyarakat, tokoh agama, atau perangkat desa Mndapatkan warisan pemilikan sawah sangat luas Melalui sinoman dapat memiliki ruamh tembok Dapat turut serta dalam kelompok simpan pinjam Pembuka awal lahan desa
69
Cukupan
Bertengkar
Rukun
Kekurangan
Gambar 7. Dikotomi Berbagi Kelebihan dapat dijual di pasar, sehingga mereka tetap mendapatkan uang dan makanan melalui pengumpulan kepala jatuh. Di Dusun Kalitani –sebagaimana disampaikan di muka—fakir juga dapat ngasak dan menjual padi tersebut kepada penebas dengan harga yang sama dengan hasil pemilik sawah itu sendiri. Kekuasaan dalam pengelolaan rukun ini ditunjukkan oleh warga yang membantu orang miskin meskipun sekaligus mencurigainya (Geertz 1985: 151156). Bantuan diberikan disertai kecurigaan tubuh miskin tidak mampu mengelolanya untuk keluar dari lapisan kekurangan. Subyektivikasi tersebut disusun dari pengalaman obyektif, bahwa selama ini banyak program pemerintah yang telah diberikan kepada golongan fakir, namun tidak bisa meningkatkan pendapatan keluarga mereka. Muslim, kepala urusan pemerintahan di Desa Sawahan, menyatakan sebagai berikut. Pak Sukoyo memang istimewa. Meskipun sering mendapatkan bantuan namun tidak ada perubahan. Ini karena orangnya tidak rajin bekerja. Diberi uang ya habis, diberi uang habis lagi. Pada tahun 2011 ini mertuanya juga mendapatkan bantuan untuk perbaikan rumah sebesar Rp 4,5 juta. Entah uangnya dipakai untuk apa, saya tidak tahu. Dulu dari "BPS"
70
(maksudnya bantuan langsung tunai atau BLT) kan mendapat Rp 300 ribu setiap bulan. Golongan fakir sendiri mengembangkan subyektivitas yang berbeda dari identitas yang diciptakan golongan lain. Mereka meyakini telah bekerja keras, namun kerja keras tersebut tidak mempengaruhi posisi sosialnya. Dalam hal ini Sukoyo, si fakir, menyatakan sebagai berikut. Yang sangat dekat dengan saya, kami berteman tiga orang, hidup bertiga, mati bertiga. Malah mereka sudah meninggal semua. Yang satu Wak Min, ia sudah lama meninggal. Ia berhasil. Saya bekerja lebih banyak, tapi kok dia lebih berhasil. Dia berhasil karena orang tuanya mampu, punya sawah. Pak Towo juga mampu, dia anaknya Mbah Sukar, dia mampu tapi ada masalah dengan perempuan. Tidak hanya dirinya yang bekerja, namun juga istrinya turut bekerja. Istri saya ikut ngedos, ngarit, ngasak. Biasanya ia nggeblog (memukulkan segenggam padi untuk melepas bulirnya). Predisposisi kerukunan mendorong lapisan cukupan dan lapisan kekurangan saling membantu pada kejadian-kejadian sosial bersama, seperti sinoman perkawinan hingga pendirian rumah. Konsep sinoman merujuk pada saling berganti untuk tolong menolong. Pola saling membantu sekaligus bermakna sebagai saling berutang uang, benda dan jasa. Dalam satu periode penanaman atau pemanenan padi, kumulasi upah orang miskin juga dapat diutangkan kepada orang cukup. Dinamika Mekanisme Mengutangi/Menabung, Mengakumulasi/Berbagi, Berbagi/ Mengakumulasi Selama ini mekanisme atau prosedur untuk mengelola kemiskinan atau keluar dari kemiskinan di pedesaan seringkali dilihat secara terpisah-pisah menurut dimensi produksi dan konsumsi ekonomis. Menggunakan pemikiran Geertz, involusi pertanian dinilai sebagai aspek produksi ekonomi atas munculnya
71
kemiskinan, sementara berbagi dalam kemiskinan (shared poverty) dipandang sebagai akomodasi lembaga sosial untuk mengelola kemiskinan (Wahono 2004: 224-232). Berbeda dari pandangan tersebut, di Dusun Kalitani mekanisme pengelolaan kemiskinan mengandung dinamika dari aspek-aspek yang semula ditafsir dikotomis. Arena ekonomi digunakan untuk mengakumulasi kekayaan, namun sekaligus juga sebagai mekanisme berbagi kelebihan kepada tubuh fakir dan miskin. Dinamika mekanisme mengakumulasi/berbagi membuka tindakan menebaskan atau menjual padi di sawah langsung kepada tengkulak, sekaligus membuka peluang kerja bagi golongan kekurangan dan mengasak padi usai pemanenan. Demikian pula arena bantu-membantu, seperti sinoman, digunakan untuk berbagi kelebihan, juga sekaligus untuk mengakumulasi modal. Dalam sinoman terdapat mekanisme bolak-balik, yang menyumbang akan disumbang di lain waktu, yang disumbang harus menyumbang di masa depan. Dinamika mekanisme berbagi/mengakumulasi memunculkan kehendak untuk rukun dan membantu golongan kekurangan, sekaligus dengan tafsir tidak kehilangan bendabenda yang dibagikan tersebut. Ketika benda-benda diganti dengan uang, berlangsung kehendak untuk membantu dengan memberi utangan uang kepada warga sedesa, sekaligus sebagai wahana untuk menabung uang –inilah dinamika mekanisme mengutangi/menabung. Arena ekonomis paling penting di Dusun Kalitani ialah budidaya padi sawah. Padi dominan ditanam di sawah, terutama setelah digunakan pompa air, yang mengalihkan air Sungai Juana ke petak-petak sawah secara teratur. Pengorganisasian pompa air dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) menurut petak-petak sawah, sebagaimana disampaikan pada bab sebelumnya. Penanaman di sawah dapat dilakukan hingga tiga kali, yaitu padi pada musim tanam 1 (MT 1), padi pada MT 2, dan palawija atau hortikultura di antara panen MT 2 dan penanaman MT 1. MT 1 berlangsung antara September hingga Pebruari. MT 2 berlangsung antara Pebruari hingga Juli. Penanaman pada MT 1 berlangsung selama bulan September dan Oktober, dan dipanen pada bulan Januari hingga Pebruari. Penanaman pada MT 2 pada bulan Pebruari dan Maret, dan panen pada bulan Juni hingga Juli. Selain padi sepanjang bulan September
72
hingga Juli, pada bulan Juni hingga September di sawah juga ditanami kacang tanah, semangka buah dan biji, melon, cabai, bawang merah. Tebasan lazim digunakan sebagai mekanisme untuk memanen padi di sawah. Penebas memperkirakan produksi padi dalam luasan sawah yang dipanen, lalu menawarkan harganya kepada pemilik sawah. Di samping penebas, yang biasanya berasal dari dalam dusun atau dalam desa, terdapat pula bakul (tengkulak lebih besar) yang berasal dari luar daerah. Mereka mendatangi petani sekitar satu hingga dua minggu sebelum panen, atau sebelum ditawar oleh penebas, lalu menawarnya. Bakul juga membeli gabah dari penebas. Selama periode tanam padi sekitar empat bulan dalam setahun, dan periode panen padi juga sekitar empat bulan dalam setahun, tubuh-tubuh kekurangan mendapatkan upah yang mencukupi untuk menghidupi bulan-bulan pengelolaan budidaya sawah yang tidak menyediakan upah harian. Tubuh kekurangan yang sudah jompo atau masih anak-anak dapat turut serta dalam kerja tanam dan panen ini. Pada saat inilah mekanisme mengakumulasi/berbagi bekerja di sawah. Projo menjelaskan sebagai berikut. Bulan September ini sudah mulai membuat bibit padi. Setelah berumur 20 hari sampai 25 hari bibit tersebut ditanam ke sawah. Untuk menanam padi satu bau sawah dibutuhkan 30 orang. Buruhnya tidak dipilih-pilih, siapa saja yang mau datang ke sawah itu. Ada juga buruh yang sudah tua yang datang, tidak apa-apa. Tubuh kekurangan antara lain diidentifikasi sebagai buruh tani, dan taksonomi tubuh buruh tani dibedakan menurut kecepatannya dalam bekerja. Tubuh yang sudah dikenal atau beridentitas cepat menanam dan memanen mendapatkan peluang kerja di sawah lebih luas. Tubuh-tubuh buruh tani mengelompok menurut taksonomi kecepatan kerja tersebut. Untuk memastikan tingkat kecepatan kerja yang diinginkan dalam penanaman dan panen padi, pemilik sawah atau pembeli gabah memesan tanggal kerja kepada kelompok buruh tani beberapa hari sebelumnya. Satu kelompok buruh tani dicirikan oleh kecepatan kerja tubuh yang serupa. Melalui kelompok tersebut buruh-buruh tani cekatan membentuk identitas kerjanya, sekaligus membatasi dan mengusir tubuh
73
buruh tani yang lebih lemah. Kuswani dari golongan miskin menjelaskan penyisihan ini. Yang tidak kuat tidak akan ikut rombongan tandur (menanam padi). Ia dikeluarkan dari rombongan. Kalau rombongannya yang (bekerja) keras, maka dipilih yang (bekerja) keras semua. Saya jarang ikut rombongan, hanya tandur biasa. Kelompok buruh tani tersebut dapat melakukan serangkaian kerja di sawah secara seirama, dengan kecepatan yang tetap dan sama. Kerja panen, misalnya, terdiri atas mengarit padi, membawakannya ke tempat perontokan, makani (memberi umpan) segenggam padi kepada buruh perontok dengan alat pengayuh maupun dengan gebyokan (memukulkan segenggam padi ke batu). Kerja lainnya ialah memasukkan gabah ke karung dan membawanya ke pinggir jalan, tempat kendaraan pengangkut sudah menungguinya. Berkelompok menjadi mekanisme kekuasaan untuk menguasai luas dan waktu panen lebih tinggi, dan lebih memudahkan buruh tani untuk lepas dari kemiskinan. Projo menjelaskan mekanisme berburuh tani. Upah sebedug dari jam tujuh hingga jam dua belas sebesar Rp 25.000,00. Kalau dimulai dari jam enam hingga jam satu siang upahnya sampai Rp 30.000,00. Kalau dikerjakan hingga Maghrib atau jam 6 diupah Rp 60.000,00. Kadang-kadang Bu Paing (buruh tani golongan miskin) tidak harus menunggu panen untuk membayar utang (pupuk). Dia memiliki organisasi buruh tani untuk menanam padi, ada yang 10 orang ada yang 12 orang. Mereka menanam padi dari pagi sampai sore. Nanti mereka nimbal (beralih) ke sawah yang lain. Setelah tanam selesai, mereka dibayar oleh yang punya sawah. Upah tersebut digunakan untuk membayar yang punya toko. Pada masa tanam dia bekerja tiap hari. Adapun penggarapan sawah dilakukan dengan maro atau dikerjakan sendiri. Lembaga maro menyalurkan kekuasaan untuk membagi dua hasil panen padi. Dalam maro muncul aturan, bahwa bibit padi disediakan oleh pemilik sawah. Pada saat pemilik tidak menyediakan bibit, maka nilai penyediaan bibit tersebut diperhitungkan pengurangannya dari hasil panen. Pupuk disediakan oleh penggarap. Tubuh golongan kekurangan sendiri diidentifikasi sebagai tubuh
74
penggarap sawah tersebut. Dalam pengelolaan maro, pemilik sawah menyeleksi tubuh-tubuh penggarap menurut ketekunannya. Pemilik sawah lebih menyukai tubuh yang lebih tekun. Ketekunan sendiri merupakan hasil pelatihan tubuh untuk terus bekerja dalam pertanian. Paing dari golongan miskin menceritakan pengalamannya. Saya mulai besar setelah mendapatkan garapan sawah dari orang lain. Katanya, kamu rajin, sawah ini kamu kerjakan. Tubuh yang tekun tidak bisa diwariskan, sebagaimana ditunjukkan oleh kemunculan tubuh fakir setelah orang tuanya meninggal dan tubuh fakir tidak diijinkan meneruskan maro dengan pemilik asal. Projo menceritakan salah satu sisi kejatuhan Sukoyo ke golongan fakir, yaitu saat tanah garapannya diminta kembali oleh pemiliknya karena Sukoyo dinilai malas. Sebelum memiliki anak, selama 3 tahun ia juga mengerjakan sawah orang sini yang kini menikah lalu tinggal di Seneng. Dia menggarap tanah seluas 2.500 m2. Dulu sama bapak mertuanya menggarap sekitar 6 kotak. Bapak mertuanya menggarap sekitar 3,5 kotak, dia menggarap 2,5 kotak. Tapi setelah bapak mertuanya meninggal, tanah itu diminta oleh yang punya tanah, untuk digarap sendiri. Dibandingkan dengan berburuh tanam dan panen, maro menciptakan modal ekonomis pendukung posisi sosial lebih tinggi, lebih terjamin perolehan pendapatannya, serta dapat memperoleh dana lebih tinggi saat panen. Selain itu, tubuh penggarap dapat sekaligus berganti identitas menjadi tubuh buruh tani selama periode tanam dan panen padi. Projo menjelaskan mekanisme maro. Saya memiliki tanah yang diparo warga sikep (Orang Samin) seluas 3.500 m2, saya menyediakan bibitnya. Kalau tidak menyediakan bibit, nanti diganti pada waktu panen, dengan cara dikurangi bagian saya. Pupuk juga diperhitungkan. Satu kotak, kalau memang baik, bisa mendapat 1 ton 1 kuintal atau 1 ton 2 kuintal pada MT 1, itupun sudah kena IPA Air (iuran penggunaan air irigasi) sebesar 1/14. Pada MT 2 paling mendapat 8-9 kuintal, sedangkan kalau pengelolaannya bagus bisa mendapatkan 1 ton. Lahan seluas 3.500 m2 atau 1,5 kotak akan mendapat 2 ton 7
75
kuintal. Ini diparo 50 persen yang punya, 50 persen yang menggarap. Kemarin 1 kuintal gabah senilai Rp 270 ribu sampai Rp 300 ribu. Bahkan kemarin pas panen di sebelah Timur Dusun Kalitani mencapai Rp 300 ribu hingga Rp 350 ribu. Tapi panenpanen yang sudah berjalan paling-paling Rp 270 ribu hingga Rp 300 ribu. Berarti satu kotak mendapatkan Rp 2,7 juta hingga Rp 3 juta, bahkan dipotong yang mengambil atau kerja berburuh. Misalnya 1 ton 1 kuintal, dengan harga Rp 3.000/kg, diambil 25 ribu kali 1 ton 1 kuintal, menjadi 275, berarti dalam satu kotak diambil tenaga kerja Rp 275 ribu. Ini penghasilan kalau berhasil panen. Gagal panen juga pernah. Arena ekonomis penting lainnya ialah migrasi beremitan. Migrasi menyeleksi tubuh-tubuh warga desa yang lebih berani. Migran lebih individualistik dalam menghadapi lingkungan baru –pengalaman tubuh migran dengan lingkungan baruya dipastikan berbeda dari cerita-cerita tubuh migran lain yang sudah kembali ke desa. Ada migran yang menetap di lokasi migrasinya – tanda kesuksesan luar biasa—namun lebih banyak yang kembali ke desa. Kesuksesan
lalu
disusun
di
dalam
desanya
sendiri.
Mekanisme
mengakumulasi/berbagi muncul ketika migran mengajak warga sedesa untuk turut bermigrasi dan sukses bersama. Projo menjelaskan kondisi tersebut. Yang keluar negeri di Sawahan sekitar 20 persen penduduk dewasa, di Godhong 25 persen. Di Kalitani yang ke luar negeri lebih banyak, karena imbas dari dusun lain di desa lain, yaitu Galiran. Semula Kutuk, lalu Galiran, Tanggelan, lalu di antara Kalitani dan Sawahan. Selain karena berdekatan, juga ada keluarga yang menceritakan hasil di sana, akhirnya ikut berangkat. Mekanisme migrasi beremitan mengeluarkan tubuh dari desa untuk sementara waktu, lalu dari luar desa secara subversif menyodorkan modal ke dalam desa, atau membawa modal bersama-sama tubuh migran saat kembali lagi ke desa. Tubuh-tubuh yang bermigrasi ke arah kota Makmur, ke luar kota, ke luar pulau, hingga ke luar negeri, telah menjadi pengubah penting Desa Sawahan. Modal ekonomi yang dimasukkannya menjadi pendorong peningkatan ke arah posisi sosial agak cukup, cukup, bahkan kaya. Identitas tubuh migran beremitan yang sukses diperoleh setelah memperbaiki rumah dan membeli sawah.
76
Bersamaan dengan itu harga sawah di Dusun Kalitani turut meningkat, yang bermakna pula sebagai peningkatan derajat kesulitan untuk naik ke posisi sosial lebih tinggi lagi. Adapun tubuh migran yang gagal terjatuh ke posisi fakir dan miskin. Projo menjelaskan perubahan dusun sebagai konsekuensi masuknya modal ekonomi dari tubuh beremitan. Ada yang semula fakir kemudian masuk golongan cukup. Mas Saiful, contohnya, karena merantau ke luar negeri. Kenyataannya setelah merantau 2-4 tahun dapat berhasil membeli tanah. Saat ini yang membeli tanah ialah orang yang merantau. Orang kaya tidak lagi membeli tanah karena yang meninggikan harga tanah ialah orang yang merantau. Awalnya orang merantau ini dari fakir, tidak memiliki tanah. Merantau lebih merujuk di luar migrasi harian atau komuter. Tubuh ke luar desa selama beberapa hari hingga berbulan-bulan ke luar kota Makmur, atau bertahun-tahun ke luar pulau Jawa dan ke luar negeri. Di Dusun Kalitani lebih banyak warga yang merantau ke luar negeri. Untuk berangkat ke luar negeri, mereka membutuhkan izin atau restu, dari suami, orang tua, bahkan kiai. Izin menjadi mekanisme evaluasi tubuh. Begitu tubuh diidentifikasi sebagai pemberani, maka izin migrasi diberikan. Pada saat ini prosedur keberangkatan ke luar negeri dipandang lebih mudah. Arab Saudi menjadi pilihan utama migran perempuan, karena prosedur untuk ke sana lebih mudah daripada ke negara lain. Periode tinggal di perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) hanya seminggu atau beberapa minggu. Tidak ada kursus bahasa tertentu, dibandingkan kursus bahasa Mandarin untuk ke Taiwan. Pada saat ini bahkan pembiayaan ke sana gratis, dibandingkan keharusan membayar dana Rp 3 jutaan rupiah ke Taiwan. Arab Saudi juga memberikan kelebihan simbolik, di mana migran yang beruntung dapat menunaikan ibadah umroh atau haji. Salah satu migran pertama ke Arab Saudi justru muncul dari golongan kaya, dan ia sekaligus berhaji saat bekerja di sana. Di Arab Saudi sendiri, tubuh migran sebagai pembantu disejajarkan mesin harian rumahtangga. Bekerja sejak bangun tidur –bangun lebih dahulu daripada majikan—lalu bekerja seharian hingga malam, seringkali kaki migran kaku dan sakit untuk sekedar berselonjor menjelang tidur. Makian dari majikan sering
77
dialami seluruh migran, selebihnya ada yang disiksa, diperkosa, hingga dibunuh majikan. Jejak-jejaknya masih bisa diikuti dari tumbuhnya anak-anak kreol JawaArab, orang gila seusai migrasi, hingga kuburan migran di Dusun Kalitani. Walaupun demikian, Arab Saudi tetap menjadi rangsangan kerja. Seringkali keberangkatan pertama menghasilkan kesuksesan. Satu kali masa kontrak berlangsung selama dua tahun. Dalam setahun pembantu di Arab Saudi mendapatkan gaji bersih sekitar Rp 14 juta, sehingga dalam satu masa kontrak mendapatkan Rp 28 juta. Migrasi beremitan merupakan mekanisme kerjasama akumulasi modal ekonomi dan peningkatan posisi sosial antara tubuh migran dan tubuh keluarganya atau tubuh kerabatnya di desa. Tubuh migran berperan mencipta modal ekonomi, sementara tubuh keluarga dan kerabat di desa bertugas mengakumulasi modal melalui pembangunan rumah, pembelian sawah, ternak, perhiasan, dan barang lainnya. Kerjasama pernah terjadi antara anak yang menjadi migran dan orang tuanya, suami yang menjadi migran dengan istri dan kerabatnya, atau istri dengan suami dan kerabatnya. Projo menjelaskan sebagai berikut. Ada yang anaknya pergi ke Saudi dan berhasil. Di rumah oleh orang tuanya didirikan rumah untuk anak yang berkerja tersebut. Si anak juga dibelikan sawah. Pada saat memiliki pacar dan menikah, maka dari suami maharnya juga lumayan. Maharnya ada yang membawa sepeda motor, kerbau. Itu karena anak perempuan itu berhasil. Kerjasama antara istri yang bermigrasi dengan suami di desa lebih sulit dipraktikkan. Tubuh istri dan tubuh suami berpisah untuk waktu yang lama. Selama perpisahan tersebut, kesulitan utama adalah peralihan identitas istri ke tubuh suami. Kegiatan di dalam rumah dan pengasuhan anak beralih menjadi tugas tubuh suami. Tubuh suami sebenarnya semula diidentifikasi sebagai tubuh pencari nafkah. Akan tetapi tambahan identitas istri hampir menutup waktu-waktu untuk mencari nafkah saat anak-anak belum dewasa. Kekuasaan yang mengalir dari tubuh buruh migran telah menghilangkan identitas suami, dan menggantinya dengan identitas istri. Konsekuensinya, perpisahan tubuh istri dari suami sering
78
diikuti
dengan
perceraian,
setelah
terlebih
dahulu
suami
melakukan
perselingkuhan dengan tetangganya. Pada kasus yang baru diselesaikan di Dusun Kalitani, migran bahkan mengirimkan remitan khusus bagi suami untuk membayar pelacur. Akan tetapi tidak ada pelacuran di Dusun Kalitani, dan remitan dialihkan untuk merangsang istri tetangganya. Konflik terjadi saat tubuh migran kembali ke desa dan menolak perselingkuhan tersebut. Kuswani menceritakannya sendiri sebagai berikut. Kakak saya juga menjadi TKW, dia sukses. Setelah ke sana yang pertama, dapat membeli sawah dan tanah. Terus ke sana lagi, ternyata suaminya selingkuh. Kakah saya bertengkar, perempuan dengan perempuan, lalu suaminya dibawa ke penjara. Untuk menebusnya diberi uang Rp 10 juta ke polisi. Sampai sekarang mereka tidak bercerai. Suami saya sendiri dulu berkata, uang untuk ini, untuk itu. Tapi namanya laki-laki, di rumah kesepian, saat saya ke luar negeri, dia mengatakan ingin kawin lagi. Saya belum cerai tapi dia sudah kawin. Dia tidak menunggu, oh istri saya sedang bekerja, capai. Kalau sedang marah-marah kepada suami wajar, karena sudah capai bekerja di luar negeri, tapi uangnya habis ke mana-mana. Tapi dia tidak sabar. Di mana-mana sama, perempuan ingin disanjung suami, apalagi sudah capai-capai merantau. Tapi maunya cerai terus. Ya sudah, punya suami juga kerja, tidak punya suami juga kerja. Sejak dekade 1980-an migrasi beremitan terus bereproduksi. Kegagalan kumulasi modal ekonomi dan posisi sosial pada satu generasi –padahal remitan dinilai besar—justru menjadi salah satu pendorong migrasi bagi anaknya dan tetangga. Kumulasi kekayaan di dalam dusun tidak langsung dilakukan melalui kumulasi uang. Arena ekonomi uang tidak dikenal secara mendalam. Tanpa pengalaman yang memadai, mengelola uang dipandang sulit. Di dusun ini tidak ada lembaga perbankan atau lembaga penyimpanan uang lainnya. Uang tunai yang diperoleh dari kerja lalu diwujudkan dalam bentuk pembelian barang, emas, ternak, dan sinoman di antara tetangga. Mekanisme ini mempraktekkan menabung, bukan konsumtif. Kuswani menyampaikan pengalamannya.
79
Orang Jawa biasa nyimpen-nyimpen (menyimpan), berjaga-jaga kalau sakit, kalau ada yang membutuhkan. Hasil panen selain untuk sinoman biasanya disimpan dalam bentuk emas, ternak. Seorang warga desa dapat meminjam uang dari teman atau tetangganya, lalu mengembalikannya tanpa bunga. Setelah waktu tanam dan panen, buruh tani dengan ringan hati meminjamkan uang kepada para tetangga dan temannya. Setelah upahnya dibelikan gabah untuk satu atau dua periode musim tanah, kelebihan upahnya bisa digunakan untuk meminjami orang lain. Kehendak untuk meminjami kuat, serta sekaligus bersatu dengan kehendak untuk menabung uang. Pinjaman tersebut dapat dimintanya pada saat ia membutuhkan uang, atau setelah waktu tanam dan panen berikutnya. Mekanisme mengutangi/menabung mengubah tubuh tetangga dan temannya sebagai celengan atau wadah tabungan uang. Paing menyatakan pengalamannya sebagai berikut. Saya mengalami peningkatan hidup sejak anak saya keluar dari SMP. Sebelum itu makanan juga diirit-irit agar bisa makan. Setelah anak saya keluar SMP, tidak ada lagi iuran untuk sekolah. Sejak itu sudah mulai menempelkan barang ke orang lain, meminjami uang ke orang lain. Saya bisa menabung setelah anak saya tidak bersekolah lagi. Saya bisa menabung Rp 25 ribu, Rp 15 ribu, Rp 20 ribu. Di dusun memang seperti itu, dikumpul-kumpulkan sedikit demi sedikit, kalau ada yang membutuhkan juga dibantu, nanti kalau saya kekurangan nanti juga dibantu. Sekarang ini saya belum bisa membayar hutang. Nanti kalau saya bekerja lagi saat panen baru saya bisa membayar hutang. Kalau badan saya sehat. Sinoman sekaligus mempraktekkan kerukunan dalam rangka tolong menolong, beserta akumulasi tabungan dalam rangka mencapai kecukupan. Bantu membantu dengan warga desa lain dilakukan dengan menolong orang yang sakit, atau menyumbang kepada tetangga yang mengadakan hajat. Sinoman rumah menjadi salah satu mekanisme yang populer untuk mendirikan rumah permanen dan bertembok –benda yang ditandai sebagai kumulasi kekayaan. Dalam sinoman rumah, tetangga, teman, atau saudara menabung dengan cara menitipkan material yang dibutuhkan oleh warga yang sedang membangun rumah. Identitas seluruh titipan warga ditempelkan pada
80
tubuh yang sedang membangun rumah tersebut. Identitas titipan tersebut baru berkurang sejalan dengan pengembalian barang dalam bentuk dan jumlah yang sama kepada para penitipnya, saat mereka ganti membangun rumah di kemudian hari. Jika telah memiliki rumah, maka nilai yang kira-kira setara diberikan pada saat penitip memiliki keperluan lainnya, seperti hajatan. Variasi aturan ini menguatkan sinoman rumah tetap menjadi rangsangan bagi mekanisme berbagi/mengakumulasi. Paing menceritakan pengalamannya. Saya tidak punya rumah, hanya menumpang di sini. Saya membuat rumah ini, tapi menumpang. Ada duit orang lain, ada sinoman, sambatan. Ada 20 orang sambatan. Material seperti batu bata, pasir, semen, besi juga gantian. Bata 15 ribu, semen 100 sak. Ada 5 orang yang membantu semen. Saya tidak mencatat tapi ingat mereka semua. Ada Tarti, Sulis yang membantu semen. Yang menyumbang batu bata 3 orang, Murasih, Wagiman, Winarsih. Saya dulu telah meletakkan barang ke rumah Mul, Wagiman, Lik Darto. Dulu memberikan semen 10 sak ke Lik Darto, untuk Wagiman telah diberi bata 3.000, ke Murasih 7.000 bata. Bata 15 ribu dari Mur, Wagiman, dan yang saya beli sendiri. Kalau langsung membuat rumah sendiri tidak kuat, makanya perlu sinoman. Kalau ada barang dititip-titipkan kepada orang yang sedang membangun rumah. Misalnya pada tahun 2012, yang meminjami ini ada yang mau membangun rumah, maka saya harus mengembalikan. Untuk mempersiapkan maka menaruh barang. Anomali yang bersifat subversif ialah memanipulasi homologi dengan cara memindahkan arena sinoman ke dalam arena ekonomis, yaitu perdagangan padi sawah. Sinoman tanam dan panen padi yang sepenuhnya terbuka bagi warga desa hingga dekade 1980-an, telah digantikan oleh pembentukan kelompok-kelompok buruh tani, mekanisme tebasan dan mekanisme bakul perdagangan padi. Kelompok buruh tani telah menyisihkan anak, jompo, dan tubuh kekurangan yang lebih lambat bekerja. Bakul dan penebas telah mengganti sinoman sawah menjadi penugasan kepada kelompok buruh tani. Penggarap sawah pun cenderung menggunakan penebas untuk memanen seluruh lahan. Setelah panen selesai, sebagian uang hasil maro atau upah buruh digunakan untuk membeli gabah dari penebas atau bakul. Mekanisme perdagangan padi ini memanipulasi disiplin untuk berbagi padi kepada tubuh kekurangan melalui panen secara terbuka. Tubuh
81
kekurangan akhirnya hanya memiliki kesempatan mengasak padi sisa di sawah pasca panen. Hal ini dilakukan Paing terhadap hasil panennya. Kalau pas panen kemudian diambil sendiri, nanti bisa habis untuk orang ngasak. Kalau tidak memberi orang ngasak itu malu. Kadang-kadang ada yang berkata, "Orang panen tapi tidak memberi yang ngasak". Makanya dijual semua kepada penebas. Ikhtisar Untuk mengelola tubuh-tubuh miskin, warga desa mengembangkan diskursus dan praktik berbagi kelebihan. Warga desa mengembangkan garis kecukupan lokal menurut kepemilikan benda untuk menutupi kebutuhan keluarga dalam setahun, namun segera mendetilkan lapisan kekurangan dan cukupan atas beberapa sub lapisan kembali. Segera setelah garis kecukupan terbentuk dan tubuh kekurangan muncul, kekuasaan beroperasi melalui mekanisme kerukunan antar tetangga. Untuk menciptakan kerukunan, tetangga berbagi kelebihan harta kepadanya. Tubuh kekurangan sendiri juga turut serta berbagi kelebihan dalam kelembagaan sinoman antar tetangga. Selain melalui sinoman, tubuh miskin melakukan migrasi beremitan guna menciptakan kejanggalan kumulasi kekayaan, lalu memutus pengalaman kemiskinannya. Bab ini menunjukkan kecurigaan yang sempat tumbuh terhadap tubuh kekurangan di antara tetangga di desa. Warga desa curiga tubuh miskin salah mengelola harta dan benda yang dibagikan kepada mereka, sehingga gagal keluar dari kemiskinan. Kecurigaan kepada tubuh miskin kian besar dalam bab berikut, yaitu tentang diskursus dan praktik kemiskinan ras dan etnis. Lingkup kecurigaan juga turut membesar hingga ke tingkat nasional.
82
BAB 5 DISKURSUS SERTA PRAKTIK KEMISKINAN RAS DAN ETNIS
Ketika budaya kemiskinan berwujud pengelompokan atas sejumlah disposisi yang berlainan dari kegiatan produksi atau kapitalisme, kekuasaan beroperasi melalui pengembangan prasangka kultural yang dikembangkan oleh orang luar. Penekanan terhadap aspek kebudayaan bersifat holistik, dan kekuasaan beroperasi untuk menghilangkan atau melupakan sudut pandang hierarki sosial. Budaya kemiskinan, dengan demikian, dikenakan kepada seluruh anggota masyarakat tersebut. Dalam diskursus kemiskinan ras dan etnis diciptakan obyek berupa prasangka sikap dan tingkah laku masyarakat miskin berupa keliaran (Breman 1997: 209-215), tradisionalitas, ketertinggalan, keterpencilan, udik atau gunung (Li 2002: 4-7), berpindah-pindah, jauh dari Tuhan (Gouda, 2007: 197-200). Masyarakat miskin dipandang bersifat tradisional untuk meraih hasil sekedarnya, bukan mengakumulasi hasil. Kapasitas masyarakat tersebut tertinggal dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka juga sulit berorganisasi atau sulit menunjang organisasi produksi, sebaliknya cenderung liar, tidak berkomitmen, atau berperilaku seenaknya. Untuk menjaga kelangsungan hidup yang sesuai dengan keliarannya, mereka tinggal di wilayah terpencil, pegunungan, di dekat atau di dalam hutan. Identitas budaya kemiskinan yang dikenakan kepada budaya lain sekaligus menjadikan masyarakat tersebut sebagai Si Lain (Other), terutama Si Lain dari budaya produksi dan kapitalis. Besaran diskursus ini dapat ditunjukkan oleh populasi komunitas adat terpencil (KAT) yang dikelola Kementerian Sosial. Pada tahun 2009 jumlahnya mencapai 213.080 keluarga yang berdiam di 27 provinsi, 263 kabupaten, 1.044 kecamatan, dan 2.971 lokasi.1 Budaya kemiskinan juga 1
Diambil dari bahan presentasi Rusli Wahid, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial RI, pada Semiloka Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Desa Tertinggal, Tanggal 2 Desember 2010 Di Hotel Merlynn Park, Jakarta
84
dipandang masih berkembang dalam keluarga pra-sejahtera dan sejahtera I, yang dikelola oleh Badan Koordinasi Keluarga Nasional (BKKBN). Jumlahnya mencapai 17.764.735 keluarga menurut data Potensi Desa 2005. Pembesaran diskursus kemiskinan ras dan etnis lebih ditentukan oleh pihak luar, dibandingkan Si Lain sendiri. Akademisi, terutama etnolog, di masa lalu telah mengembangkan pe-Lain-an (Othering) ini melalui perbandingan dari masyarakat Eropa dan Amerika Utara. Sebagian tulisan etnolog ditulis dalam genre perbandingan budaya tersebut (Geertz 2002: 113-141). Pemerintah menegaskan pe-Lain-an dalam program-program pembangunan, kategorisasi pemukiman, hingga perendahan target penurunan kemiskinan KAT (Li 2002: 3132). Swasta sempat menggunakannya untuk menciptakan dualisme struktur dalam industri perkebunan, kehutanan, dan pertambangan (Breman 1997: 81-103). Dengan mengurung orang miskin pada budayanya yang Lain, yang dinilai lebih rendah daripada budaya orang beradab, sulit untuk membayangkan mereka lepas dari kemiskinan dengan sendirinya. Kekuasaan untuk mengentaskan kemiskinan dioperasikan melalui pendisiplinan mereka menuju peradaban modern, berupa pemukiman menetap maupun penciptaan keluarga inti atau batih. "Mem-primitif-kan" Di masa lalu, kekuasaan kolonialisme beroperasi dengan menyusun taksonomi tubuh menurut asal ras. Selama penjajahan Belanda, tubuh terdikotomi menurut ras berkulit putih dan berkulit berwarna. Akan tetapi konstruksi arena rasial tersebut tersubversi oleh munculnya tubuh-tubuh Indo Eropa. Dalam tubuh kreol ini identifikasi rasial mustahil diterapkan. Tubuh kreol akhirnya dimusuhi karena menyabotase dualisme rasial dalam penjajahan (Baay 2010: 176-177). Walau bagaimanapun, di tanah jajahan Indonesia, istilah kemelaratan menjadi lebih jelas terkait dengan kemelut seksual keturunan Eurasia daripada dengan ancaman revolusi kaum proletar. Kemelaratan mengandung kecemasan menyangkut reproduksi antar ras lebih lanjut dan kebejatan seks –dan mengaburkan pemilahan sosial yang kelak dapat terjadi—daripada kecemasan yang timbul karena keprihatinan akan terjadinya pemberontakan anti kapitalis (Gouda 2007: 199).
85
Kesalahan kreol dialamatkan kepada darah pribumi yang turut mengaliri tubuhnya. Ditelusuri lebih lanjut, darah tersebut muncul dari kesalahan perkawinan yang dimusuhi, yaitu antara pegawai berkulit putih dengan perempuan pribumi. Nyai –perempuan berkulit pribumi tersebut—dinilai tidak bermoral karena mempersembahkan tubuhnya kepada lelaki tanpa perkawinan sah –padahal memang tumbuh hambatan bagi perkawinan sah mereka. Moralitas perkawinan yang rendah menurunkan kualitas tubuh-tubuh kreol, menurunkan kemampuan berbahasa dan bekerja. Tubuh-tubuh inipun akhirnya jatuh miskin atau berlindung pada kriminalitas dan pelacuran (Gouda 2007: 196). Pada titik ini fakta obyektif dan pandangan subyektif perihal negatif tubuh kreol telah menyatu. Hanya satu abad setelah kedatangannya, penjajah Belanda telah disibukkan dengan kemiskinan yang menimpa tubuh-tubuh kreol. Panti asuhan di Jakarta didirikan sejak tahun 1624 untuk menampung tubuh-tubuh kreol yang masih muda, yang telah ditolak orang tuanya yang bertubuh pribumi dan bertubuh kulit putih (Taylor 2009: 10). Di tangan penjajah, panti asuhan digunakan sebagai salah satu mekanisme pendisiplinan tubuh kreol. Dalam mendirikan panti asuhan, pemerintah bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat yang teratur "di republik yang terus berkembang secara pesat setiap hari ini" (Taylor 2009: 10). Namun demikian, perluasan administrasi penjajahan masih saja tertutup bagi tubuh-tubuh kreol hingga awal abad ke 20, sejalan dengan peningkatan kemiskinan mereka –yang saat itu hanya terasakan lewat peningkatan kriminalitas dan pelacuran. Obyektifikasi dari prasangka ini kemudian dilakukan melalui penyelidikan kemiskinan di antara tubuh kreol. Sensus
tersebut
membesarkan
diskursus
ras
dan
etnis
dengan
memunculkan serentak tubuh-tubuh kreol yang miskin. Dalam laporan penyelidikan pemerintah jajahan tahun 1902 yang hanya mencakup Jawa dan Madura tersebut, diketahui terdapat 53.584 orang Eropa di Jakarta, namun sebanyak 9.381 tergolong kekurangan (Baay 2010: 176-177). Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.933 tergolong miskin, termasuk 3.234 anak-anak. Dihitung
86
dalam persentase, golongan Indo Eropa yang miskin serta golongan Eropa miskin mencapai 11 persen di Jakarta, 13,3 persen di Semarang, 12,6 persen di Banyumas, 14 persen di Pasuruan, 15,4 persen di Surakarta, 16,7 persen di Madiun, 18,8 persen di Kedu, dan 17,3 persen di Madura. Sebagian besar merupakan mantan serdadu Eropa yang menjadi miskin. Penelitian H. van Kol memberikan petunjuk berbeda, bahwa pada tahun 1902 keseluruhan penduduk Eropa di Jawa dan Madura mencapai 75.833 jiwa, di antaranya 51.379 jiwa Indo Eropa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.000 jiwa Indo Eropa hidup dalam kemiskinan. Golongan Indo Eropa yang miskin mencapai 22 persen di Jawa dan Madura, atau 33 persen di seluruh Indonesia. Setelah melakukan penelitian dan pendataan kreol miskin, akhirnya hal ini dipandang sebagai masalah serius. Pemerintah jajahan menetapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan, khusus bagi tubuh-tubuh kreol. Selaras dengan runtutan argumen moral di atas, operasi kekuasaan diarahkan untuk memperbaiki moral tubuh kreol. Surat penggalangan dana yang diedarkan di kalangan donatur potensial pada 1919 oleh suatu perkumpulan di Semarang yang diberi tugas untuk membangun sekolah berasrama untuk perempuan muda Indo, mengetengahkan persoalan itu secara langsung. Imbauan tertulis untuk permohonan dukungan keuangan –atau circulaire (edaran)—menegaskan bahwa para gadis sering jadi korban tak berdaya, yang tidak punya pilihan lain kecuali menyerah kepada "kekuatan jahat di daerah kumuh yang merusak mereka secara fisik dan mental". Tujuan sekolah yang ditetapkan bergantung pada pemberian "cap kebelandaan" yang istimewa, yang dapat mengangkat jiwa mereka dan menjadikan mereka sama terhormatnya seperti gadis-gadis Eropa. Dalam rangka membebaskan remaja putri Indo dari pengaruh buruh lingkungan ibu pribumi mereka, yang sering mengubah mereka menjadi pelacur tentara bayaran atau menjadi "jiwa-jiwa berpandangan picik dan murahan", maka mereka harus berinteraksi dengan guru Belanda dari kalangan baik-baik (Gouda 2007: 195). Kekuasaan untuk menetapkan kemiskinan pada tubuh kreol sekaligus menutupi identitas miskin pada tubuh pribumi. Penjajah mengidentifikasi tubuh pribumi masih mampu menerima makanan senilai sebenggol (f 2,5) sehari (Soekarno 1965: 177-180). Kekuasaan diskursif juga mengalihkan permasalahan
87
tubuh pribumi pada keliarannya (Breman 1997: 209-215). Sejak lama tubuh pribumi terlihat sebagai missing link evolusi kera menjadi manusia (Gouda 2007: 213). Nyai sendiri dinilai sebagai wujud keliaran tubuh pribumi, yang menggoda tubuh-tubuh kulit putih (Gouda, 2007: 197-200). Keliaran tubuh juga terindikasi dari perpindahan pemukiman mereka (Li 2002: 4-7). Tubuh yang liar juga saling berkanibal antar sesamanya (Marsden 2008: 355-359). Dibandingkan dengan industri atau kota yang tertata, maka tugas penjajah terutama
mendisiplinkan
tubuh-tubuh
yang
liar
ini.
Kekuasaan
untuk
mendisiplinkan tubuh yang liar dimulai dari upaya memukimkan pribumi. Keliaran fisik juga didisiplinkan melalui hukuman-hukuman fisik pula (Breman 1997: 81-103). Didasari pandangan tubuh yang mampu mengkonsumsi sekedar sebenggol sehari, sekaligus untuk mengekangnya dalam perkebunan, maka upah bagi tubuh-tubuh pribumipun sangat rendah. Tidak ada jalan lain bagi tubuh miskin kecuali berutang. Semakin tinggi utang membentuk identitas tubuh buruh, maka semakin erat disiplin yang bisa diterapkan penjajah. Jejak pemahaman tentang abnormalitas keluarga kreol semasa penjajahan ditemukan kembali dalam perumusan keluarga sejahtera masa kini. Berorientasi Barat, keluarga normal berisikan tubuh-tubuh inti ayah, ibu dan anak, serta mandiri tanpa kerabat.1 Sebagai refleksi negatif dari keluarga kreol, keluarga normal juga haruslah dibentuk melalui perkawinan yang sah. Melalui ketentuan ini, kuasa pemerintah langsung memiskinkan tubuh-tubuh masyarakat adat yang perkawinannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil. Normalitas keluarga ditandai oleh kemampuan tubuh-tubuh di dalamnya untuk berdisiplin menjalankan fungsi-fungsi yang ditentukan, yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan atau proteksi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan (berhubungan serasi dengan lingkungannya).2 Kian berdisiplin untuk menjalankan lebih banyak ragam fungsi tersebut maka kian normal posisi keluarga. Cukup dengan
1
Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab 1 Pasal 1 tentang ketentuan umum. 2 Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera.
88
memperhatikan fungsi-fungsi puncak yang diharapkan dilaksanakan tubuh setelah terbebas dari kemiskinan (di luar tingkatan Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I), terpampang homologinya dengan rasisme keluarga di masa kolonial. Fungsi moral dalam keagamaan beroperasi melalui keikutsertaan pada organisasi keagamaan (Achir 1994: 8-9). Tanda lepas dari kemiskinan juga terekam pada tubuh yang mampu berkontribusi dalam kegiatan kemasyarakatan. Tahapan pembangunan keluarga sejahtera tersebut disampaikan Achir (1994: 8) sebagai berikut. 1. Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), yaitu yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, yaitu sandang, pangan, papan, dan kesehatan. 2. Keluarga Sejahtera Tahap I (KS-I), yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan psikologis dan sosial. 3. Keluarga Sejahtera Tahap II (KS-II), yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, psikologis dan sosial tetapi belum mampu mengembangkan keluarga itu seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. 4. Keluarga Sejahtera Tahap III (KS-III), yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperanserta secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah raga, pendidikan, dan sebagainya. 5. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus (KS-III Plus), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Cara pandang terhadap kemiskinan ras, etnis, atau sub etnis yang berbeda mula-mula mengembangkan perbedaan budaya tersebut, terutama berupa dikotomi modern-primitif (Gambar
8). Cara pandang berikutnya berkaitan
dengan upaya menarik masyarakat primitif ke dalam masyarakat modern. Di sini dikembangkan dikotomi menurun-tetap terhadap tradisi primitif mereka.
89
Kasus pendisiplinan terhadap keluarga dalam masyarakat adat yang dinilai miskin –yaitu Orang Samin—dapat memperjelas operasi diskursus kemiskinan ras dan etnis ini. Dinilai sebagai kelompok termiskin di antara warga Desa Sawahan, bantuan pemerintah Kabupaten Makmur langsung disampaikan kepada pemimpin Samin di Dusun Kalitani, Kasrino. Ia menceritakan kejadian tersebut. Pada awal Pak Mustofa menjabat bupati, pernah kepala dinas pertanian men-drop benih padi. Mobil sudah di halaman, benih itu langsung diturunkan. Tujuannya untuk diberikan kepada sedulur sikep (Orang Samin), khusus untuk warga sedulur sikep. Karena sudah telanjur, ya sudah. Setelah itu saya bagi-bagi, satu KK (kepala keluarga) mendapatkan, kalau tidak salah, 4 bundel. Satu sak besar berisi 12 bundel, cukup untuk 3 KK. Setelah selesai, saya berbicara kepada kamituwo (kepala dusun), “Pak, kejadian seperti ini cukup sekali ini saja. Kalau ada lagi, jangan diletakkan di rumah saya”. Setelah berbicara dengan kamituwo, lalu saya berbicara dengan pak lurah, “Kalau ada kejadian seperti itu lagi, diletakkan di sini saja, di kantor kepala desa”. Lalu saya berbicara dengan pak camat. Terus saya juga berbicara dengan pak bupati, “Jangan sekali-kali saya diperlakukan seperti ini lagi”. Normal Rasional Kerjasama pemerintah Modern Beragama
Menurun
Tetap
Abnormal Mistik Musuh pemerintah Primitif Kafir
Gambar 8. Dikotomi Kemiskinan Rasial-Etnis
90
Orang Samin sering digolongkan sebagai sub etnis Jawa. Sejalan dengan penolakan kesahihan perkawinan Orang Samin, karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, tubuh-tubuh mereka di-primitif-kan— sekaligus dimiskinkan menurut peringkat keluarga pra sejahtera di atas. Dalam sejarah keluarga masa purba dikenal promiskuitas (Hutter 1981: 21), di mana perkawinan berlangsung secara bebas berkali-kali, sehingga hanya dikenal garis keturunan dari ibu. Pada tubuh anak hanya ditemui jejak ibunya, sementara jejak ayahnya samar-samar. Pandangan serupa diterapkan dalam menyusun kartu keluarga (KK) bagi Orang Samin. Dengan mem-primitif-kan, manusia modern menempatkan mereka pada domain Yang Lain (Othered). Tanpa surat nikah yang sah dari negara, keluarga Samin dimasukkan sebagai bentuk promiskuitas dari ibu. Tubuh ibu terangkat ke permukaan sebagai kepala keluarga, dan meninggalkan jejak pada anak-anaknya. Sebaliknya tubuh ayah tenggelam, diLain-kan, dan benar-benar ditulis sebagai lain-lain dalam keluarga tersebut. Muslim menjelaskan praktik program pemerintah ini. Sekarang jumlah KK sikep 53, jumlah warga sikep 168 jiwa, laki-laki 90 jiwa, perempuan 78 jiwa. Jumlah wajib KTP (Kartu Tanda Penduduk) warga sikep 119 orang. Ini pada saat saya membuatkan KK massal. Orang tua bukan dicatat. Nama KK perempuan. Pada saat pembuatan KK tersebut ada Perda, isinya apabila warga masyarakat membuat KK tetapi tidak dilampiri oleh surat nikah, maka yang menjadi kepala rumahtangga adalah istri. Nama suaminya masuk, tetapi tidak masuk menjadi kepala keluarga, namun masuk ke "lain-lain". Aturan itu tidak hanya berlaku bagi orang sikep, namun bagi semua warga masyarakat yang tidak mempunyai surat nikah, yaitu kepala rumahtangganya perempuan dan suami masuk ke "lainnya". KK SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) tahun 2009. KK dicap jempol oleh mereka, kecuali yang bersekolah membubuhkan tanda tangan. Program pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) secara massal menunjukkan operasi kekuasaan melalui statistika. Program KTP sebagai penulisan identitas mula-mula menempatkan Orang Samin pada domain pra sejarah yang belum mengenal tulisan, lalu diperadabkan (civilized) dalam budaya tulis identitas diri. Konsep massal dalam program ini terbaca dari penyamarataan
91
identitas Orang Samin. Melalui konsep massal tersebut jumlah Si Lain diketahui, namun sekaligus identitasnya disangkal. Tanggal lahir dan bulan lahir mereka terkelompok secara seragam, yang berarti pencacah menolak identitas kelahiran secara individual dari tiap-tiap Orang Samin. Agama Adam yang dianut Orang Samin berada di luar enam agama resmi negara, sehingga identitas keagamaan mereka dikosongkan dalam KTP. 1 Pengosongan tersebut sekaligus menempatkan Orang Samin sebagai kafir dari seluruh agama resmi negara. Sejalan dengan penolakan keabsahannya, identitas perkawinan mereka diselewengkan menjadi tidak kawin. Muslim mengungkapkannya dalam proses penyusunan KTP untuk Orang Samin sebagai berikut. Terus masalah kependudukan, KTP, KK. Pemerintah sudah menggembar-gemborkan agar memilikinya, sampai didatangi ke rumahnya untuk membuat KK. Mereka tidak mau. Katanya, "Saya tidak membutuhkan KK, tidak membutuhkan KTP. Kalau Anda ingin membuatkan, ya silakan Anda buat sendiri". Lalu mereka ditanya, "Kapan lahirnya, Mbah?". Jawabnya, "Kelahiran saya silakan dikarang. Kalau umur saya hanya satu". Hal-hal semacam itu semakin mempersulit mereka sendiri. Program ini tujuannya agar mereka memiliki identitas, walaupun identitasnya itu setengah kenyataan. Sebetulnya salah pernyataan bahwa pemerintah mengucilkan, sebab mereka sendirilah yang tidak mau diurusi, tidak mau membayar pajak, dibuatkan KTP tidak mau, lalu mau diapakan. Dulu pajak tanah murah, pekarangan nol persen. Pajak tanah sedulur sikep (Orang Samin) sebenarnya kecil, itu dibayari oleh pemerintah desa. Mereka ditarik, tetapi sulit. Sekarang tidak sesulit dulu, karena ketika anak-anak sikep merantau ke Jakarta, mereka membutuhkan KTP. Pe-Lain-an (Othering) Orang Samin dari rasionalitas Barat dilakukan dengan meletakkan pemikiran mereka dalam arena kebatinan atau mistik (Benda dan Castles 1969: 227; Mulder 1984: 21-38). Setelah filsafat kesadaran dan pencerahan ditemukan, berkembang dikotomi antara rasional dan mistis di Barat (King 2001: 15-60). Bersamaan dengan itu, tubuh-tubuh yang dilekati mistis bernilai lebih rendah. Pandangan ini telah memistiskan wilayah di luar Eropa 1
Dapat KTP, Kolom Agama Dikosongkan. In: Monthly Report on Religious Issues, Th. 15, Oktober 2008, halaman 12.
92
Barat dan Amerika Serikat. Di Jawa sendiri, Orang Samin seringkali digolongkan dalam aliran kebatinan atau mistik. Sepanjang dekade 1960-an hingga 1970-an negara memperkuat aliran kebatinan untuk mendukung kedudukannya melawan kekuatan politik Islam (Mulder 1984: 21-38). Akan tetapi saat ini, sementara tubuh yang beragama bernilai lebih tinggi akibat menerima firman Tuhan, tubuh yang berkebatinan bernilai lebih rendah karena mengolah kebudayaan manusia. Muslim bahkan menyampaikan pernyataan, bahwa peringkat mistik Orang Samin belum sempurna. Sedulur sikep (Orang Samin) sebenarnya termasuk Islam hakikat. Mereka tidak menggunakan syariat, tetapi keyakinan. Shalatnya itu shalat batin. Hanya sedulur sikep tidak mengetahui sejarah di atasnya. Orang sikep juga meyakini syahadat penatas (mistik). Tapi bolak balik kembali kepada gurunya. Kadang-kadang guru menjelaskan tidak sampai tuntas. Hanya simpul-simpulnya, bukan keseluruhan. Anda tanyakan kepada sedulur sikep apa itu syahadat penatas, mereka tahu. Tapi mereka tidak tahu cara mengucapkannya. Karena memang tidak diajarkan. Inilah permasalahan yang sebenarnya. Pe-Lain-an Si Lain (othering the Other) dilakukan dengan menarik tubuh berkebatinan menuju tubuh beragama (Rosyid 2008: 190-230). Tubuh berkebatinan dirangsang melalui pengajian dengan substansi mistik Islam, pelajaran agama formal di sekolah, serta perkawinan perempuan Samin dengan tubuh lelaki beragama Islam. Projo menjelaskan sebagai berikut. Yang sudah tua memang agak sulit berubah, namun saya dan Pak Kebayan (Kepala Urusan Pemerintahan) mendekati yang masih muda-muda. Sekarang yang masih muda sudah mulai menikah, anaknya sudah mulai bersekolah, bahkan sudah mulai masuk pesantren. Ini ada keluarga yang jelas orang sikep, umur orang tuanya setara dengan Mbah Kasrino, namun ia ke pesantren, bahkan sekarang sudah sampai Madrasah Tsanawiyah, bahkan ada yang berkuliah sampai Musawirin di pesantren di Gresik. Ini anaknya orang sikep. Bapak dan ibunya dulu juga tidak menikah, bahkan keluarganya sikep semua, namun ia punya minat untuk bersekolah. Katanya dulu ia dekat dengan guru agama di desa ini, lalu bertanya-tanya kepada temannya, yang menjadi santri di Gresik. Akhirnya ia jadi ikut ke pesantren. Tidak ada pertengkaran dalam keluarga karena anaknya keluar dari
93
sikep, ia tidak dikucilkan, bahkan hubungannya dengan keluarganya tetap baik-baik saja. Wahono, aktivis lembaga swadaya masyarakat yang dekat dengan Orang Samin, memberikan penjelasan sebagai berikut. Mereka memahami bahwa sekolah itu islamisasi. Mereka tidak suka bersekolah, karena bisa meninggalkan sikep. Mereka akhirnya memutuskan untuk tidak masuk sekolah tersebut. Di tempat lain, keliaran masyarakat adat diidentifikasi pula dari pola pemukimannya yang berpindah-pindah (Li 2002: 4-7). Dalam pandangan evolutif, tubuh-tubuh primitif yang berburu dan meramu tidak bermukim secara menetap (Geertz 1981: 1-7, 88-94). Tubuh berpindah sesuai pergerakan lokasi-lokasi kemasakan buah di hutan atau pergerakan hewan buruan. Dengan mengontraskan domestikasi tanaman dan hewan piaraan pada masyarakat desa, maka masyarakat adat yang berpindah-pindah tersebut kian di-primitif-kan. Orientasi pemusatan wilayah ialah desa tempat menetap masyarakat modern, dan operasi pemilahan lokasi tersebut menjadikan areal peramuan dan perburuan di hutan dipandang sebagai wilayah terpencil atau terasing (Syuroh 2011: 229-248). Masyarakat modern mengoperasikan kekuasaan untuk menyusun taksonomi tersebut sekaligus meng-asing-kan masyarakat adat. Program pemberadaban masyarakat adat kemudian
diarahkan
mengharuskan
untuk
masyarakat
memukimkan adat
untuk
mereka.
Gerakan
membudidayakan
pemukiman
tanaman
dan
menternakkan hewan. Pada saat masyarakat adat mendomestikasi hewan dan tumbuhan, program Komunitas Adat Terpencil (KAT) juga mendomestikasi masyarakat adat dalam desa-desa bentukan proyek. Unit kerabat masyarakat adat dipotong menjadi unit-unit keluarga inti, dan secara obyektif ditempatkan pada rumah-rumah beruangan terbatas untuk keluarga kecil. Perenggangan solidaritas kerabat menjadi basis lain bagi pemberadaban, yaitu kesiapan keluarga inti atau batih untuk melakukan kerja produktif dan menghasilkan uang (Morgan 1975: 8799). Syuroh (2011: 238) menunjukkan upaya pemukiman Suku Kubu justru menguatkan identitas ke-Lain-an mereka.
94
Departemen Sosial ternyata hanya menyediakan lahan seadanya yang berlokasi dekat perkebunan kelapa sawit, padahal Orang Kubu ini terasa risi dan minder bila bertemu dengan orang luar yang mereka sebut ”orang terang”. Pemukiman yang baru ini mempengaruhi efek psikologis bagi Suku Kubu yang membuat mereka tidak betah bermukim di tempat yang baru tersebut Domestikasi
mungkin
tetap
menjadi
mekanisme
penanggulangan
kemiskinan dalam diskursus ini di masa datang. Undang-undang Fakir Miskin (UU 13/2011) dan Undang-undang Kesejahteraan Sosial (UU 11/2009) mendiagnosis orang miskin sebagai tubuh yang berpenyakit sosial. Diskursus ini telah mengembangkan akademisi kesejahteraan sosial pada tataran sarjana, master hingga doktor, yang berperan sebagai pendiagnosa kemiskinan. Agar mudah diobati maka tubuh fakir dan miskin didomestikasi. Bangsal pengobatan tubuh berpenyakit sosial dilakukan dalam panti dan rumah singgah –seakan mengulangi operasi kekuasaan pengobatan sosial dalam panti asuhan di Jakarta sejak tahun 1624 di atas (Taylor 2009: 10) atau bangsal penganggur selama Revolusi Industri di Perancis pada abad ke 19 (Foucault 2002d: 208-211). Pemberontakan Tubuh Primitif Dari bahasan di atas terlihat bahwa operasi kekuasaan dalam diskursus kemiskinan
ras
dan
etnis
berlangsung
dengan
mengidentifikasi
dan
menggolongkan etnis, sub etnis, ras, hingga golongan keluarga yang tidak absah. Anomali dalam diskursus ini muncul ketika, pertama, tubuh-tubuh rasis memberontak pelekatan identitas tersebut. Kedua, simpati dari golongan normal memunculkan dan menguatkan tubuh rasis. Tubuh-tubuh Samin memberontak hampir setiap identitas negatif yang dilekatkan oleh pihak luar. Pertama, identitas kepercayaan ditolak, dan sekaligus Orang Samin menyerang secara simbolik dengan menamakan religi mereka sebagai agama Adam. Konsep agama di sini digunakan untuk menolak identitas aliran kepercayaan, sedangkan konsep Adam digunakan sebagai senjata untuk melampaui kemurnian seluruh agama resmi negara (King 1973: 460). Melalui penolakan demikian, Orang Samin membalik posisinya menjadi berkedudukan di
95
muka serta sumber bagi munculnya seluruh agama negara dan aliran mistik yang muncul kemudian –setelah Adam sebagai orang pertama di bumi. Kedua, identitas mistik dibalik menjadi kepercayaan hanya kepada empiri yang terindria. Premis-premis dalam pemikiran Orang Samin hanya disusun dari empiri. Bentuk-bentuk mistik seperti malaikat, setan, hantu, surga, neraka telah dimustahilkan (King 1973: 470). Begitu pula mistik yang berorientasi lokasi dan waktu juga ditinggalkan, seperti rencana masa depan, dan menghilangkan pembicaraan atas lokasi yang belum pernah dikunjungi. Kasrino menjelaskan hal ini. Sedulur sikep (Orang Samin) tidak menerima konsep katanya (hare). Konsep ini jelas tapi tidak jelas. Sedulur sikep saat menyatakan sesuatu harus jelas, kalau ya dikatakan ya, kalau tidak dikatakan tidak. Kalau ya itu ya yang seperti apa, kalau tidak itu tidak yang seperti apa? Yang dimaksud ya itu jelas, kalau mengatakan sesuatu itu yang benar-benar ada wujudnya. Wujud itu bisa dilihat semua orang, atau bisa saja yang dilakukan oleh semua orang, tidak hanya Mbah Kasrino sendiri. Meskipun dinamakan pemerintah, namun orangnya sama saja seperti saya ini. Sama-sama sebagai manusia. Disebut pemerintah tinggal di Jakarta, tapi nanti hanya ada orang juga di sana. Ketiga, pusat kegiatan tubuh pada sikep atau hubungan suami-istri. Orang Samin sendiri lebih menyukai penamaan identitasnya ialah sedulur sikep, di mana semua manusia bersaudara (sedulur) karena melakukan kegiatan dasar yang sama yaitu
hubungan
suami-istri
(sikep).
Pengelolaan
tubuh
sebagai
sikep
membebaskan dirinya dari represi seksualitas melalui perkawinan resmi negara maupun perkawinan agama resmi (Foucault 2008: 33-56). Kasrino menjelaskan pemikirannya. Meskipun tidak ditanyakan, tetapi saya ingin menjelaskannya sendiri. Menurut paham sedulur sikep (Orang Samin) atau tata cara sedulur sikep, selagi punya tatanan maka yang terbaik ialah ditata sendiri. Misalnya ada pasuwitan (pernikahan). Ini ditata oleh bapak dan ibunya sendiri. Segala sesuatu harus memiliki barang bukti. Perilaku itu menjadi barang bukti. Misalnya perilaku pasuwitan atau perjodohan. Tidak ada perlunya disaksikan oleh aparat pemerintah. Ini masih dilakukan
96
sedulur sikep di Makmur dan Pati, entah kalau di Blora. Sebenarnya itu ada aturannya. Misalnya saya yang nyuwito (menikah), sudah selayaknya saya nembung (menyatakan), contohnya saat saya mendapatkan Mbah Niti. Karena saya yang memiliki karep (kehendak) maka saya yang nembung. Menyatakan itu minimal kepada yang memiliki. Yang memiliki Mbah Niti itu ayah dan ibunya. Sehingga kalau dirunut, ini sama-sama tatanan, yang dimodali dengan perilaku, sehingga sedulur sikep bisa melakukan hal itu, dan orang pemerintahan bisa menerimanya. Pertama, ini sesuai dengan adat dan tata cara yang sudah dilaksanakan nenek moyang sejak dahulu. Kedua, menyatakan kepada yang memiliki, yang berarti menata sesuatu dengan cara menata sendiri. Manakah yang lebih Jawa dibandingkan yang tidak bisa menata dirinya sendiri? Inilah menunjukkan bagaimana Jawa bisa dilakukan, dan yang lain-lain bisa disesuaikan dengan kejawaan itu. Jangan menekankan pernikahan di tengah sawah atau di tempat lainnya, yang pasti di rumah. Sedulur sikep memiliki tatanan dan kebutuhan apapun cukup di rumahnya sendiri. Kalau orang memiliki kebutuhan dan dijalankan di rumahnya sendiri, masak masih salah? Yang ditata juga miliknya sendiri. Keempat, identitas miskin ditolak melalui demonstrasi tubuh yang tidak kekurangan pangan, pakaian dan tempat tinggal (Benda dan Castles 1969: 228; King 1973: 460; Shiraishi 1990: 113-114). Budidaya padi dan penolakan perdagangan menyokong ketahanan dan kemandirian logistik tersebut bagi tubuh. Kemandirian tersebut ditunjukkan dengan penolakannya terhadap berbagai program kemiskinan dari pemerintah. Kasrino menjelaskan sebagai berikut. Tindakan-tindakan ini (menolak program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah) dilakukan agar tidak dekat dengan tangkalan (pemerintah). Ini sebagai tindakan lugu untuk berhatihati. Saya juga tahu bahwa dalam kehidupan menjadi genap bahwa ada orang memberi dan orang menerima. Namun kan dilihat juga bagaimana cara memberinya. Masak memberi begitu banyak. Banyak atau sedikit, kalau diserahkan kepada pamong desa kan bisa dibagi rata. Warganya kan bukan hanya sedulur sikep. Dukungan terhadap kemunculan tubuh Samin diperoleh dari simpatisan kalangan seniman, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dukungan tersebut telah menjaga domain diskursus ciptaan Orang Samin dengan
97
melawan dominasi pemerintah dan swasta. Domain tersebut, selanjutnya, diperluas secara mandiri oleh tubuh-tubuh Samin, sehingga diskursus ciptaan mereka –seperti gerakan tolak semen—mampu menjadi landasan penolakan petani, LSM, akademisi dan seniman terhadap rencana ekplorasi Pegunungan Kendeng untuk pabrik semen (Husaini, Widianto, Kristanto 2011: 1-120). Wahono menjelaskan hal ini. Saya bilang sedulur sikep (Orang Samin) di Pati dan Makmur lebih kuat dibandingkan lainnya. Sebelum kita ramai berkunjung di sana, Mbak Yeni, seorang antropolog UGM (Universitas Gajah Mada) di sana, lama di sana, membuat rumah di sana, lalu membuat Lembaga Sikep. Saat Temu Tani itu Lembaga Sikep masih ada. Sebagaimana banyak lembaga lainnya, lembaga inipun tidak aktif lagi. Namun awalnya melalui Lembaga Sikep tersebut jaringan Mas Kuntirto (tokoh muda Samin) meluas. Saat ini jaringan Mas Kuntirto sudah lebih luas daripada saya. Ada Desantara, dan sebagainya. Jaringan tersebut memberikan keteguhan baginya. Diundang Amman (organisasi masyarakat adat nasional), dia mengatakan, “Ternyata aku diakui sebagai masyarakat adat. Saya pikir masyarakat adat memiliki simbol pakaian, tarian, sementara sedulur sikep tidak memiliki hal itu”. Saya jawab, “Simbol sampeyan ada pada tingkah perilaku, namanya juga sikap, kan”. Jaringan ini memperkuat kesikepannya. Dukungan ini kian memperkuatnya. Mas Kuntirto mungkin berpikir, kalau saya tidak menjalankan sikep, ngapain orang berteman dengan saya. Selama ini tubuh-tubuh anggota masyarakat adat yang menolak tinggal di pemukiman, atau tubuh yang meninggalkan pemukiman lalu memasuki hutan kembali, diidentifikasi sebagai penolak peradaban. Identitas serupa juga diarahkan kepada tubuh yang meninggalkan panti dan kembali menggelandang ke jalanan. Akan tetapi upaya kembali tinggal berpindah-pindah tersebut membalikkan tafsir ke arah keberanian tubuh untuk menolak pendisiplinan dalam diskursus kemiskinan rasial dan etnis. Syuroh (2011: 243) menyampaikan pernyataan Kepala Suku Kubu. Kami memang terisolir dari masyarakat biasa, karena memang itulah cara hidup kami….. Di tempat yang baru, kami mau saja sebenarnya, tapi luas lahannya terbatas dan jauh dari
98
hutan tempat kami untuk berburu dan mencari makanan (wawancara dengan Temenggung Tarib, 20/10/2009) Ikhtisar Dalam diskursus kemiskinan ras dan etnis kekuasaan beroperasi melalui pengembangan prasangka budaya oleh orang luar kepada sekelompok warga yang berbudaya lain. Seluruh tubuh warga masyarakat dalam budaya lain dilabeli sifat liar, tradisional, tertinggal, terpencil, udik atau gunung, berpindah-pindah, atau jauh dari Tuhan. Kekuasaan untuk mengoperasikan pengentasan kemiskinan mengambil patokan peradaban modern. Normalisasi dikembangkan untuk menciptakan panduan menuju adab lebih modern, yaitu keluarga batih yang bertempat tinggal secara menetap dan menjalankan berbagai fungsi domestik maupun kemasyarakatan. Berlawanan dari bab ini yang menegaskan golongan modern dalam melabeli masyarakat adat dan golongan miskin, bab berikutnya justru berisikan pengelolaan diri sendiri. Dalam diskursus menginginkan keterbatasan tersebut muncul kehendak untuk menyucikan tubuh dengan membatasi ketergantungan kepada harta benda. Tubuh yang suci memiliki kekuatan untuk mengabarkan kebenaran.
BAB 6 DISKURSUS DAN PRAKTIK MENGINGINKAN KESEDERHANAAN
Diskursus dan praktik menginginkan kesederhanaan dijalankan melalui pengelolaan tubuh sendiri, dan kadang-kadang diikuti penyebaran kabar kebenaran dari tubuh suci kepada pihak lain. Pengelolaan tubuh berupa pembatasan pemilikan harta atau tindakan secara berlebihan. Latihan kemiskinan bagi tubuh dijalankan sebagai homologi pembatasan hasrat, kehendak, atau naluri. Hasrat mengandung kekuatan, namun menganggu dan menyesatkan dengan menuntun bertingkah laku negatif laksana hewan –bukan tindakan manusiawi. Dunia, tubuh dan iblis pada dasarnya tidaklah dipandang sebagai keburukan atau imoral, melainkan lebih sebagai mengganggu atau menyesatkan, dan dengan demikian membawa pada hilangnya Kuasa atau kesaktian (Anderson 2000: 52). Pembatasan diri dijalankan dalam laku prihatin, hidup sederhana, mencari ngelmu (ilmu dan mistik). Perilaku menginginkan kesederhanaan ini sejak abad ke 15 telah diajarkan dalam ashrama (Riana 2009: 169-177) atau pesantren yang menjauh dari pusat kerajaan. Pesantren sufi atau mistik yang terkenal di sekitar dusun Kalitani terletak di Mranggen, Demak (Hadi 2010: 197-242). Subyek diskursus dan praktik menginginkan kesederhanaan kini dapat dicari pada kiai, ustadz, santri, pendeta, dan tubuh-tubuh yang berupaya suci lainnya, yang berlokasi dalam pesantren yang tersebar di 14.632 desa, serta seminari dan sejenisnya yang tersebar di 393 desa, menurut data Potensi Desa 2011. Mereka juga berdiam dalam organisasi kebatinan hingga tingkat nasional, di antaranya Sumarah, Subud, Pangestu. Perilaku Pangeran Diponegoro pada awal abad ke 19, misalnya, menunjukkan pengelolaan pembatasan tubuh, dan tubuh yang terlatih tersebut dapat menyampaikan kritik maupun saran yang bermakna bagi orang lain.
100
Pengritik utama kelompok kecil istana ini adalah Pangeran Diponegoro….. Pada masa mudanya, berbeda dengan kebiasaan para bangsawan muda Yogyakarta, Diponegoro jarang sekali muncul di keraton dan kalau ia akhirnya juga datang, maka itu hanya dilakukannya pada saat perayaan garebeg, upacara perayaan Islam yang diselenggarakan sebanyak dua kali setahun. Sebaliknya, ia menghabiskan banyak waktunya untuk mempelajari agama serta bersemadi; juga mengunjungi tempat-tempat pemujaan dan tempattempat suci yang terkemuka….. (Carey 2009: 17) Disiplin Pelemahan Daging Kajian diskursus kemiskinan sejak awal telah memunculkan tubuh-tubuh yang menginginkan kesederhanaan, bahkan menginginkan kemiskinan (AlHujwiri 1993: 30-39; Rahnema 1992: 174). Tubuh-tubuh tersebut tersebar di kalangan sufi Islam, penganut Hindu, agamawan Kristen (Rubianto 1996: 83-88), juga penganut kebatinan atau mistik di Jawa –disebut kejawen. Diskursus ini juga telah lama diikuti tubuh-tubuh elitis seperti raja dan pejabat yang menjalankan laku prihatin, di antaranya Airlangga (Susanti 2010: 85-122), dan Diponegoro (Carey 2009: 15-16). Pemikiran Aloysius Pieris (Rubianto 1996: 88), agamawan Kristen yang mempraktikkan pembatasan harta benda, dapat disampaikan berikut ini. Di lain pihak, kemiskinan dapat berwajah membebaskan bila tampil sebagai kemiskinan sukarela (voluntary poverty). Yang merupakan usaha pembebasan diri dari keserakahan dan ketamakan. Kemiskinan sukarela semacam itu, kata Pieris, menjadi semacam penanggulangan spiritual terhadap ketamakan. Sementara itu, secara sosiologis kemiskinan dalam wajahnya yang memperbudak terjadi melalui proses hubungan-hubungan yang tidak adil, seperti nampak dalam kolonialisme dan neokolonialisme. Namun, di lain pihak kemiskinan sukarela dalam dimensi sosio-politisnya yang membebaskan melahirkan gerakan-gerakan solidaritas dengan orang miskin. Seni menginginkan kesederhanaan diorientasikan pada penyucian dan kemurnian diri (Foucault 2011: 170-174). Kekuasaan beroperasi terhadap tubuh melalui pendisiplinan pengurangan ketergantungan kepada beragam benda dan jasa dari luar. Kekuasaan diarahkan untuk melemahkan daging (body). Benda dan
101
jasa keduniawian diidentifikasi sebagai kotoran, sehingga penyucian diri perlu dilakukan dalam latihan-latihan kemiskinan. Hal ini menciptakan pembatasan untuk memiliki sesuatu di dunia. Tubuh kian ditinggal benda-benda, dan bersamaan dengan itu kebutuhan tubuh kian menurun sementara kemandiriannya terus meningkat. Konsepsi konsentrasi yang melandasi praktik-praktik tapa juga berkaitan erat dengan gagasan tentang kemurnian; sebaliknya, gagasan tentang keternodaan juga berkaitan dengan disfungsi dan disintegrasi (Anderson 2000: 52).
Makrifat
Ngrame
Nyepi
Syariat
Gambar 9. Dikotomi Diskursus Menginginkan kesederhanaan Dikotomi yang berkembang dalam diskursus menginginkan kesederhanaan ialah makrifat-syariat dan ngrame-nyepi (Gambar 9). Makrifat merujuk pada hierarki pengendalian diri, sedangkan syariat merujuk pada hukum-hukum fisik peribadatan. Ngrame menunjukkan pelaksanaan (terutama) makrifat bersama warga masyarakat lain, sedangkan nyepi menandai upaya menyendiri atau bertapa untuk berkonsentrasi. Muslim menjelaskan pendiriannya. Prihatin itu riyadhah. Menurut orang Jawa itu bertapa. Untuk menghindari larangan Tuhan, orang Jawa melakukan tapa. Laku prihatin ada dua macam, yaitu ngrame dan nyepi. Ngrame dapat berkumpul dengan masyarakat, sedangkan nyepi harus
102
tinggal di tempat-tempat yang sepi, seperti di hutan-hutan. Mbah Salikun sampai saya termasuk prihatin yang ngrame. Tiap keyakinan memiliki laku tersendiri. Orang Jawa tidak lepas dari spiritual. Kalau tidak mengerti spiritual maka tidak mengetahui hakikat. Sebab kekuatan Jawa bukan di budayanya, tetapi pada spiritualnya. Begitu pula dengan orang Islam, bukan pada syariatnya, tetapi pada tauhidnya, makrifatnya. Laku spiritual atau laku batin berguna untuk memperkuat keyakinan. Muncul metode loro lopo, yang berarti sakit serta miskin. Sakit ditambah miskin diharapkan menutup ruang untuk menghibur diri. Loro lopo menunjukkan jalan penderitaan daging sebagai penciptaan kondisi agar kebenaran muncul ke permukaan. Metode lain yang serupa, yang biasa dilakukan ialah lelono-broto, yaitu berkelana dalam suasana kesedihan. Perjalanan diarahkan untuk mendapatkan tempat yang bisa menenteramkan batin. Ritual ini tidak hanya dilakukan satu kali, melainkan rutin setiap tengah malam. Ritual bertujuan untuk menenangkan dan introspeksi diri, serta menghayati kenyataan pengalaman empiris di tengah masyarakat (Santosa 2011: 95). Di tempat yang sesuai, dapat pula dilakukan topo broto, atau bertapa dalam kesedihan. Bertapa dapat berupa puasa, berdoa, melawan hawa nafsu, meditasi, berjaga sepanjang malam, kungkum (selama berjam-jam pada malam hari berendam di sungai yang dipandang keramat), atau menyepi ke puncak gunung (Mulder 1984: 25). Bertapa diarahkan untuk mendapatkan samadi, yaitu saat ketika konsentrasi diri mampu melepaskan pikiran dari dunia dan menerima ilham dari Tuhan, berupa rahasia kehidupan, asal usul, atau tujuan hidup. Pelemahan daging menjadi landasan bagi tubuh untuk mendapatkan kebenaran hidup, yang langsung disampaikan oleh Tuhan atau melalui arwah leluhur. Pelemahan daging yang sekaligus berisikan pengendalian diri ditujukan untuk menguasai kebenaran itu sendiri. Karamah atau kesaktian yang muncul dari tubuh yang menyukai kesederhanaan bahkan dipandang sebagai wujud riil kekuasaan dan kebenaran. Dipengaruhi oleh mistik Islam, pendisiplinan tubuh diarahkan untuk menjadikan dirinya sebagai cermin, yang mampu menyerap cahaya Tuhan (Zoetmulder 1990: 321). Diciptakan konsep hati dalam tubuh untuk menyerap ngelmu, dan hati tersebut homolog dengan cermin penerima sinar Tuhan.
103
Kemiskinan dipandang sebagai kekangan agar tidak melakukan perbuatan tercela. Jika hati diibaratkan cermin, maka perbuatan tercela mengotorinya. Jika kotoran tersebut hilang, sebaliknya, maka cermin lebih mudah menyerap dan memancarkan cahaya Tuhan. Penciptaan cermin pada hati menjadi mekanisme mencapai kebenaran Tuhan meski di dalam dirinya sendiri. Pandangan ini antara lain dinyatakan dalam Serat Centhini teks Dandhanggula syair 8-9 (Zoetmulder 1990: 321). Gunung-gemunung dan ladang-ladang dapat dilihat, tetapi sukarlah melihat yang lahir dan yang batin, bila kita tidak mempergunakan sebuah cermin. Adapun cermin itu ialah ilmu (ngelmu). Seseorang yang ingin becermin, hendaknya mencari sebuah cermin yang jernih. Bila cermin itu berdusta, maka orang yang memakai cermin itu memperoleh rupa yang lain. Perubahan itu disebabkan oleh cermin. Oleh karena itu perlu kita tekuni ngelmu. Keempat ngelmu itu yang mewujudkan cermin ialah sarengat, tarekat, kakekat, dan makripat. Hendaknya ngelmu itu dibersihkan (hening). Tetapi bila kita mempunyai pengertian keliru mengenai ngelmu, itu disebut cermin yang berdusta. Yang lahir dan yang batin kelihatan dalam cermin, entah menurut sifatnya yang tepat atau keliru. Berkaitan dengan tafsir hati sebagai cermin, sinar atau cahaya menjadi salah satu tanda kekuasaan yang penting. Hal ini diterangkan oleh Anderson (2000: 65-66). Jika kemampuan untuk menampung hal-hal yang berlawanan dan menyerap lawan adalah elemen penting dalam klaim seorang pemimpin bahwa ia memiliki Kuasa, maka satu tanda penting kemampuan tersebut adalah apa yang secara tradisional disebut sebagai wahyu, cahaya ilahiah. Tentang pancaran tersebut, Moertono menulis: "(wahyu) digambarkan dalam wujud dan bentuk yang berbeda –pendar yang terang, suatu 'bintang' tapi yang paling sering dilihat adalah bola cahaya [andaru, pulung] yang berwarna biru, hijau, atau putih mengkilat, melintas cepat menembus langit malam". (Gambaran ini menampilkan kesamaan antara Kuasa dan cahaya dalam pemikiran Jawa). Penilaian yang tinggi terhadap pelemahan daging terletak secara asimetris dengan kemandiriannya dari benda dan jasa luar. Bukan pihak luar, melainkan diri
104
si pemilik tubuh yang menguasai dagingnya. Penguasaan diri inilah yang dinilai tinggi. Islamisasi laku prihatin di Jawa disebut malaikatan. Berbeda dari mistik Islam yang berorientasi pada Tuhan, dalam kejawen tubuh sendiri menjadi pusat orientasi untuk mendapatkan kebenaran. Telah lebih dahulu dikenal wujud-wujud mistik sedulur papat (empat kerabat mistik) yang mengawal diri (pancer, pusat) sepanjang waktu, agar terlindungi dari hasrat duniawi. Keempat kerabat mistik mengawal di depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri. Homologi dalam proses islamisasi dilakukan dengan mengganti sedulur papat menjadi empat nama malaikat –bentuk-bentuk mistis menurut Islam (Chodjim 2011: 118-147). Homologi lebih lanjut ialah menyerupakan empat jenis kehendak atau nafsu dengan empat jatidiri serta empat malaikat. Nafsu dapat dimaknai sebagai angkara murka di luar suksma (Simuh 1988: 316). Dengan demikian penguasaan nafsu homolog dengan penguasaan kebaikan malaikat, dan akhirnya homolog dengan penguasaan keempat jatidiri –konsep awal mistis kejawen. Konsep Jawa yang digunakan secara mendalam adalah mengembalikan kepada asal muasal manusia. Muslim menjelaskan pengalamannya. Manfaat prihatin terbanyak untuk pribadi, memang untuk meningkatkan keimanan. Kembali ke sangkan paraning dumadi, yang mengetahui dirinya sendiri hakikatnya mengetahui Tuhannya. Ini dalam sekali maknanya. Ini berkaitan dengan kejadian manusia, asal usul manusia. Manusia diciptakan dari 4 unsur. Itu disebut sedulur papat limo pancer, kakang kawah dulur ari-ari. Badan papat maksudnya malaikat empat. Maka disebut ilmu malaikatan, jadi mengimani malaikat. Malaikat itu bernama malaikat Kutubin, Katibin, Haruman, Haeruman. Dalam syariat disebut malaikat Rakib dan Atit, dan malaikat Rahmat. Malaikat Rahmat ada dua, yang di depan dan di belakang. Di samping kanan dan kiri itu malaikat Rakib dan Atit. Dalam bahasa malaikatan lebih jelas. Kutubin dan Katibin itu malaikat yang mencatat hal-hal baik dan buruk. Haruman dan Haeruman itu yang menjaga di depan dan di belakang manusia. Jadi manusia siang dan malam dijaga oleh empat malaikat. Baik saat bangun maupun saat tidur. Itu disebut sedulur, karena lahirnya malaikat di dunia ini bersamaan dengan lahirnya manusia. Limo pancer, di sini pusat itu ruh diri kita sendiri. Kadang-kadang ini disebut ingsun, yaitu ruh itu sendiri.
105
Melalui nyepi (menyendiri), seni hidup malaikatan memberikan manfaat terutama terhadap diri sendiri, yaitu merangsang manusia untuk mengendalikan kekuasaan mengabarkan kebenaran hidup. Pada masa kini, bahkan, kebatinan tidak hanya untuk mengendalikan nafsu, namun konsentrasi batin juga diarahkan untuk mengembangkan kesadaran atau pemikiran tentang kehidupan (Stange 2009a: 319-321). Baik karena kebenaran Tuhan yang sampai kepada tubuh, maupun karena kemampuan mengendalikan berbagai komponen diri, tubuh yang terus berlatih kesederhanaan dapat memperoleh karamah atau kesaktian. Tubuh berkaramah atau tubuh yang sakti dinilai berderajat lebih tinggi, lebih suci, lebih dekat kepada kebenaran, dan lebih berkuasa. Kesaktian menjadikan kekuasaan terwujud secara obyektif pada tubuh (Anderson 2000: 47-71), sekaligus mengabarkan kebenaran hidup. Tubuh penguasa –berarti yang paling sakti—sekaligus berisikan jejak-jejak keluasan wilayah yang dikuasainya. Muslim menjelaskannya kesaktian ini. Ilmu malaikatan itu thoriqoh Jawa. Umumnya tidak ada bukunya, karena tidak boleh ditulis. Jadi harus hafal. Istilahnya guru spiritual, bukan guru thoriqoh. Ini kalau ditekuni akan menjadi orang Islam yang baik, namun kalau hanya setengahsetengah akan menjadi jadug, sakti. Karena ini mengandung ilmu kesaktian pada tingkat yang awal-awal. Tapi nanti kalau sudah naik, naik, ke tingkat yang lebih tinggi, nanti cuma satu (bertemu Tuhan). Anderson (2000: 51) juga memunculkan kesaktian sebagai wujud kekuasaan. Nilai penting ke dalam dari tapa yang seperti itu sama sekali bukan upaya membunuh nafsu diri dengan tujuan etis di benar, melainkan semata demi mendapat Kuasa/kesaktian. Hidup menginginkan kesederhanaan dapat dilatih terus menerus dan dipraktikkan dalam keseharian. Pelatihan ini menghasilkan hierarki tubuh menurut kemurniannya atau kemampuannya menerima kebenaran. Tubuh nabi berisikan kekuatan tertinggi, diikuti tubuh wali, guru kebatinan, dan seterusnya. Hierarki tubuh memungkinkan peran sebagai guru dan sebagai murid kebatinan. Tubuh
106
murid dapat didisiplinkan oleh guru untuk mencapai peringkat mistis atau kesucian lebih tinggi lagi. Dalam kejawen yang berorientasi pada diri sendiri, guru baru dapat berperan pada saat-saat murid mengalami kesulitan untuk naik ke derajat lebih tinggi (Stange 2009: 10-19). Adapun kesuksesan seni hidup dalam bentuk pelatihan kemiskinan sehari-hari sepenuhnya tergantung kepada murid itu sendiri. "Ngrame" Mengabarkan Kebenaran Selain dikembangkan secara internal antara guru dan murid sebagai seni untuk hidup asketis, tubuh yang menginginkan kesederhanaan juga memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran, yang dikonsepkan sebagai parrhesia (Foucault 2011: 339). Secara obyektif pula, penolakan tubuh terhadap kebendaan menciptakan modal simbolik. Ekonomi modal simbolik ditunjukkan dari pembalikan ekonomi formal, di mana nilai simbol meningkat justru berlawanan dari pelekatan kebendaan pada tubuh (Bourdieu 2010: 137-183). Kian sederhana tubuh maka modal simbolik yang dimilikinya membesar, sebaliknya ketika tubuh mulai meninggalkan kesederhanaannya maka modal simboliknya menurun. Tubuh yang telah terkendali dan mandiri dari kebendaan bernilai tinggi, karena sulit untuk menghisap benda milik warga lain. Kelompok musik Slank menerbitkan lagu berjudul Seperti Para Koruptor, yang syairnya menggambarkan kaitan ngrame dari hidup sederhana dengan berjaga dari berkorupsi. Hidup sederhana Gak punya apa-apa tapi banyak cinta Hidup bermewah-mewahan Punya segalanya tapi sengsara Seperti para koruptor, seperti para koruptor Setelah tubuh terkendali, penjagaan kualitasnya dilakukan melalui mekanisme pelarangan. Larangan berisikan predisposisi dan interaksi sosial yang merugikan masyarakat, seperti maling, mempermainkan wanita, bermabukmabukan. Muslim menjelaskan pengalamannya.
107
Dalam ajaran (mistik) ini ada pantangan-pantangan yang harus dilaksanakan. Orang Jawa menyebutnya medang atau dibaiat. Kalau sudah dibaiat tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Menurut orang Jawa tidak boleh mo limo, yaitu maling, madat atau minum-minuman keras, madon, termasuk perbuatanperbuatan lain yang dilarang. Kalau hanya syariat, nanti kalau maling itu berdosa, nanti kalau berzina itu berdosa, orang cenderung bisa lupa, dan cenderung menyepelekan. Tetapi kalau sudah diwenang seperti ini, sebab ada pantangannya, kalau kamu minum bakal seperti ini, kalau maling bakal seperti ini, kalau kamu berzina bakal begini. Yang dimaksud "begini" itu tidak di akhirat, namun di dunia. Langsung di dunia. Kadang-kadang berbentuk sakit yang tidak disembuhkan, mati tanpa sakit seperti kecelakaan, kena petir. Itu benar-benar terjadi, bukan sekedar menakut-nakuti. Memang hakikat seperti itu. Ilmu hakikat itu ilmu thoriqoh yang sudah menginjak tingkat tinggi, sehingga pantangannya itu "harus", tidak bisa ditawar. Dengan jalan itu, orang-orang yang suka minum minuman keras dengan sendirinya tidak berani minum lagi. Orang biasa main perempuan secara tidak langsung dilarang, untuk berhenti. Sedikit demi sedikit yang ikut semakin banyak. Dan yang ikut ini akan menjadi pengikut yang kuat, karena sudah disumpah sehingga tidak bisa lari. Itu gunanya baiat. Orang-orang ini memiliki anak, dan diajari hal serupa, akhirnya ada kelompok muslim di Kalitani. Substansi pelatihan mistis dan kebenaran yang diserap oleh tubuh yang menginginkan kesederhanaan sulit diedarkan dalam bahasa yang absolut. Untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan absolut, simbol-simbol kebenaran tersebut dapat saja dijelaskan secara panjang lebar. Namun demikian, kebenaran tersebut lebih banyak disebarluaskan sebagai simbol-simbol dan bersifat fiksius atau metaforis. Karena bersifat simbolik, kebenaran lebih banyak –karena lebih mudah—diedarkan dalam arena-arena simbolis seperti ashrama (Riana 2009: 169-177), pesantren (Carey 2009: 15-16; Hadi 2010: 197-242) atau sekolah, juga melalui kesenian, serta upacara-upacara simbolis semacam selamatan, perayaan, dan sebagainya. Sunan Bonang memberi contoh mencipta instrumen bonang, kenong, kempul, serta wayang. Sunan Drajat mencipta tembang pangkur. Sunan Kalijaga mencipta berbagai gamelan, wayang kulit, baju takwa, tembang dhandhanggula. Sunan Giri mencipta permainan jetungan, jamuran, gula ganti, cublak-cublak suweng, tembang asmarandana, tembang pocung. Sunan Makmur
108
mencipta tembang maskumambang, tembang mijil. Sunan Muria mencipta tembang sinom, tembang kinanthi (Purwadi 2005: 49-62). Melalui ngrame (hidup bersama warga masyarakat) tubuh yang menginginkan kesederhanaan berupaya mendekati keadaan tubuh warga miskin. Solidaritas antar tubuh miskin ini memungkinkan pemberian bantuan hingga pengembangan gerakan pembebasan bagi tubuh orang miskin. Di negara lain diskursus kesederhanaan yang diinginkan diobyektifkan dalam bentuk hidup bersama golongan miskin (Rubianto 1996: 83-88) dan mengembangkan perbankan di bersama mereka (Yunus 1999: 59-130). Responden penelitian ini yang menginginkan kesederhanaan sekaligus menjabat perangkat desa. Muslim, tokoh agama dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Sawahan, mengabarkan kebenaran dengan menyalurkan program pembangunan kepada golongan kekurangan, mengurangi penerbitan dokumen palsu dan mengurangi pungutan liar dalam layanan publik. Saya pulang dari pesantren tahun 1997, lalu aktif di organisasi. Namun saya nyleneh, saya berorganisasi di karang taruna. Saat itu di sini belum ada karang taruna. Saya lalu mendekati teman-teman, "Ayo mendirikan organisasi". Tanya mereka, "Organisasi apa?". Saya jawab, "Karang taruna". Tanya mereka, "Kalau karang taruna berbau umum, mengapa tidak menjurus ke agama". Saya jawab, "Melalui karang taruna saya bisa merangkul pemuda yang bisa mengaji, saya juga bisa merangkul pemuda yang tida bisa mengaji. Kalau sudah menjadi satu, nanti mudah menyusun acara apa-apa saja". Akhirnya karang taruna berdiri, anggotanya banyak, sampai ratusan. Kegiatan saya sesuaikan dengan keadaan. Untuk yang senang mengaji, saya buatkan kegiatan mengaji. Untuk yang senang berolah raga, saya buatkan kegiatan olah raga. Untuk yang senang musik, saya buatkan kegiatan musik. Kegiatannya bermacam-macam. Kegiatan mengaji meliputi selapanan, yasinan, tahlilan, albarzanji. Yang tidak bisa mengaji wajib ikut, meskipun hanya mendengarkan. Kegiatan olah raga berupa voli, tenis meja, badminton. Kegiatan musik mencakup terbangan biasa, terbangan rozak, dangdutan. Selanjutnya kebetulan ada kekosongan jabatan di desa. Pada perangkat desa hanya ada kepala desa dan dua kaur (kepala urusan), yaitu kaur keuangan dan pembantu kaur kesra (kesejahteraan rakyat). Kekosongan di desa ini mulai tahun 1997. Saya menjadi perangkat desa sejak tahun 2003.
109
Alhamdulillah ada perubahan. Untuk membangun masjid, mushalla, madrasah, saya bisa bersuara lantang. Saya tidak menjadi modin atau kaur kesra, karena kebetulan saat itu yang dibuka lowongannya kaur pemerintahan. Dan kebetulan saya menyukai pemerintahan. Karena di sini ada sedikit ilmu diskusi. Pemerintahan di desa ini kan berkaitan dengan hukum, seperti hukum tanah, hukum waris, banyak hukum-hukum itu. Sejak di pesantren saya juga suka hal-hal seperti itu. Ini seperti melengkapi hakikat. Istilahnya kalau ilmunya berangkap-rangkap itu lebih lengkap, sehingga lebih mengetahui ujud dunia. Karena ujud dunia beragam juga. Kemiskinan dipandang sebagai salah satu ujian dalam kehidupan. Tujuan dari ujian tersebut agar tubuh lulus dan naik ke taraf spiritualitas yang lebih tinggi. Ujian dalam hidup dalam rangka membentuk sesuatu yang baru. Salin (berganti pakaian). Dengan ujian maka orang bekerja keras, berusaha. Misalnya ujian sekolah. Kalau orang mau ujian, mestinya belajar sungguh-sungguh, dan melakukan dengan sungguh-sungguh. Nanti tinggal hasilnya seperti apa. Begitu pula dengan hidup. Hidup itu ujian. Kita juga diuji oleh Allah. Ujian kesabaran kita. Ujian ketakwaan kita. Ujian nrimo ing pandum. Itu semuanya ujian. Dipandang lebih suci karena sinar Tuhan terpancar langsung ke dalam hatinya, tubuh-tubuh yang lulus ujian kesederhanaan ini bersifat subversif bagi penguasa. Tubuh tidak tunduk atau berada di bawah penguasa, melainkan dapat mengabarkan kebenaran dengan mengkritik penguasa. Anomali atau kejanggalan bagi penanggulangan kemiskinan muncul dari ketergantungan tubuh kepada Tuhan. Dipercaya bahwa kekuasaan yang dipancarkan oleh tubuh prihatin semata-mata berasal dari Tuhan. Melalui laku prihatin, tubuh kian mandiri dari kebendaan namun sekaligus kian terikat pada Tuhan. Ketergantungan tubuh kepada Tuhan telah menghilangkan tafsir masalah bagi kemiskinan. Kemiskinan sekedar ditafsirkan sebagai instrumen pengelolaan tubuh. Menjadi kaya atau menjadi miskin tidak dimasalahkan. Tubuh dapat dikelola agar bekerja keras untuk mendapatkan kebenaran takdir tersebut. Muslim menjelaskan sebagai berikut.
110
Di dunia ini ada tiga pokok yang tidak bisa kita ubah, yaitu rezeki, jodoh dan kematian. Ini sulit kita ubah, karena sudah ditentukan Tuhan. Begitu pula dengan rezeki, itu sudah ditentukan akan menerima sedikit atau banyak. Kita harus rela. Kita diberi banyak alhamdulillah (berterima kasih), diberi sedikit juga alhamdulillah. Kadang-kadang kita kan tidak tahu di balik itu semua ada rahasia terbesar, yang disembunyikan oleh Allah. Kadang kita diberi rezeki yang banyak, tetapi tidak bisa bersyukur. Kawan kita sibuk bekerja. Berarti kalau kita diberi rezeki yang banyak, mudharatnya (keburukannya) bagi kita banyak. Tapi kalau kita diberi rezeki sedikit, membuat kita rajin. Kekuasaan tubuh berprihatin antara lain berwujud kesaktian atau karomah. Akan tetapi kekuasaan tersebut dapat hilang saat tubuh bersifat sombong. Di samping itu, kesaktian tubuh sendiri tidak pernah tak terbatas. Tubuh yang lebih suci lagi senantiasa mendapatkan kebenaran dari Tuhan perihal peluruhan kesaktian tubuh-tubuh sombong. Kesaktian, misalnya, dapat dikalahkan melalui benda-benda tertentu, di antaranya bambu runcing. Muslim menyampaikan sebagai berikut. Banyak orang thoriqoh yang tersesat. Sebab orang thoriqoh, yang ahli zikir, kalau zikir cepat-cepatan, nanti akan timbul karamah. Karamah itu suatu keistimewaan yang dilahirkan melalui zikir. Biasanya kalau sudah timbul karamah lalu dimintai tolong oleh orang lain. Akhirnya tamunya banyak, kalau dia memang ingin menerima tamu. Dalam hati, yang namanya manusia, ini kadang timbul sombong. Walaupun sombong tidak dilahirkan di mulut, tetapi hanya dalam hati, ini juga berpengaruh pada orangorang yang memperdalam ilmu hakikat. Pengaruhnya besar. Oleh sebab itu umumnya orang ahli hakikat yang sudah mendapatkan karamah, lalu sombong, maka cenderung mengalami kesulitan untuk kembali ke jalan yang benar. Ikhtisar Dalam bab ini diketengahkan pengelolaan kesucian tubuh sendiri dan membatasi ketergantungan terhadap harta benda. Dengan mendekati kondisi tubuh-tubuh miskin, modal simbolik tubuh kian terakumulasi. Modal simbolik
111
memberikan kekuatan tubuh suci saat menyampaikan kebenaran, sehingga bersifat subversif terhadap masyarakat dan pemimpin setempat. Sementara bab ini berisikan pengelolaan diri sendiri agar homolog dengan tubuh miskin, bab berikutnya berupaya mengajak tubuh-tubuh miskin untuk membebaskan diri dari kelas kapitalis. Dalam kemiskinan sosialis diciptakan arena obyektif agar memungkinkan tubuh miskin merebut alat produksi kelas kapitalis.
112
BAB 7 DISKURSUS DAN PRAKTIK KEMISKINAN SOSIALIS
Diskursus dan praktik kemiskinan sosialis menampung kelompok marxis, neo marxis, sosialis demokrat, dan pihak lain yang memandang hubungan dengan pemegang kapital sebagai penyebab kemiskinan. Kemiskinan muncul sebagai konsekuensi interaksi kelas bawah (marhaen, kromo, petani kecil, buruh tani, dan sebagainya) dengan kelas atas dari masyarakat kapitalis dan feudal. Sebagai indikasi kelas bawah, menurut Sensus Penduduk 2010 terdapat 34.746.979 buruh, karyawan dan pegawai.1 Sebagian lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga mengadvokasi tubuh miskin untuk merebut hak-hak pembangunan (Wahono 2005: 4-9). Deskripsi diskursus ini dapat diambil dari pemahaman sosiologis Aidit tentang pedesaan (Edman 2007: 127-128). Indonesia adalah sebuah bangsa yang dikendalikan oleh baik sistem kapitalis maupun sistem feudalisme, meskipun tentu saja feudalisme yang murni 100% sudah tak lagi di sini. Akan tetapi sisa-sisa feudalisme yang terpenting dan paling serius masih ada di Indonesia sampai dengan saat ini. Hal ini dapat kita buktikan dengan fakta: Pertama, masih tetap berlangsungnya hak-hak monopoli pada tuan-tuan tanah besar atas tanah-tanah mereka dikerjakan oleh para petani –yang merupakan sebagian besar orang yang tidak mungkin dapat memiliki tanah dan karenanya terpaksa harus menyewa tanah dari tuan tanah dengan berbagai macam persyaratan; Kedua, adanya sistem pembayaran sewa tanah dalam bentuk hasil-hasil panenan kepada para tuan tanah, di mana akibatakibatnya menimbulkan sejumlah besar daripada sebagian besar kaum petani yang harus hidup dalam kemiskinan; Ketiga, adanya sistem sewa tanah dalam bentuk melakukan pekerjaan pada tanahtanah milik tuan tanah yang telah menempatkan sebagian terbesar daripada kaum petani pada kedudukan seperti para budak. Terakhir, adanya penumpukan hutang yang demikian membebani sebagian besar kaum petani dan telah menempatkan mereka sebagai para budak milik para tuan tanah.
1
Diunduh dari http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=291&wid=0 pada tanggal 29 Desember 2011 pukul 13.33 WIB.
114
Wilayah pascakolonial memang bukan termasuk pembicaraan Karl Marx – sumber pemikiran utama dalam diskursus dan praktik ini. Marx dan Engels (1960: 82-95) sekedar menunjukkan perkembangan perjuangan kelas, dimulai dari masa komunisme primitif, masa feodalisme, masa kapitalisme, dan diakhiri dengan masa sosialisme. Dengan struktur perekonomian utama masih dalam bidang pertanian, Indonesia masuk dalam masa feodalisme. Akan tetapi kolonialisme telah mengenalkan kapitalisme dalam industri dan jasa. Bergabungnya kedua masa tersebut menunjukkan musuh bersama kelas bawah ialah kelas feodal dan kelas kolonialis atau neokolonialis. Kapitalisme yang berujud kolonialisme atau globalisme berasal dari luar negeri, sedangkan feudalisme berkembang dari sejarah Indonesia sendiri. Hal ini diindikasikan dari munculnya wong cilik sebagai homologi tubuh miskin yang sudah ada sebelum penjajahan (Margana 2004: 45, 810). Bab kaping 14 Kepala ora kena amundhut sakliyane pepundhutan utawa luwih seka pamundhute kang duwe bumi, atawa luwih sakkelare uwong cilik, kelar anyangga papundhutane mau, saupama oleh parentahe kang duwe bumi dikon jaluk luwih seka bobote, atawa papundhutan kang ora pantes, iya enggal awehya weruh marang kepala dhistrik. Terjemahan: Bab 14 Kepala desa tidak berhak meminta pungutan lebih dari pungutan orang yang mempunyai tanah atau lebih dari kemampuan rakyat kecil dalam membayar pungutan tadi, apabila memperoleh perintah dari orang yang mempunyai tanah untuk meminta lebih dari aturannya atau pungutan yang tidak pantas, harus memberitahukan kepala distrik. (Kutipan naskah nomor 84.3 tentang gambaran tugas para kepala desa, seperti bekel, panglawe, paneket, dan penatus di seluruh wilayah Keraton Yogyakarta) Pemikiran
sosialisme
diperoleh
dari
Eropa,
namun
sejak
awal
pertumbuhannya selalu diupayakan disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Dalam upaya penyelarasan tersebut, sosialisme dipandang telah ada di desa sebagaimana muncul pada musyawarah untuk memecahkan permasalahan (Tjokroaminoto
115
2008: 47-114). Gotong royong di antara anggota masyarakat juga telah dikembangkan untuk membangun desa. Sosialisme juga dikaitkan dengan Islam. Nabi Muhammad dipandang menerapkan sosialisme dalam kehidupan rumahtangga hingga bernegara (Tjokroaminoto 2008: 47-114). Dalam arena rumahtangga posisi istri setara suami, dan iapun dapat berbeda pendapat dari suami, bahkan menceraikannya. Dalam bernegara, sosialisme dioperasikan melalui pewarisan harta agar tidak terakumulasi pada anak saja, pelarangan rente, monopoli, perdagangan spekulasi, hingga judi. Sosialisme dinilai dilaksanakan sahabat nabi hingga imperium Islam. Dalam penyesuaian tersebut teori kelas dari Karl Marx digunakan, namun dimanipulasi sesuai praktik di Indonesia. Negara, misalnya, dapat terpisah dari kapital –sebagaimana ditunjukkan oleh perlawanan Soekarno terhadap Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda—karenanya bersama kelas miskin menghadapi musuh bersama berupa neo-kolonialisme. Hanya ketika negara berhomologi dengan kelas kapital –ini yang dicontohkan Marx dan Engels (1960: 79-81)— barulah keduanya sama-sama menjadi musuh kelas miskin. Menghisap Tubuh Dikotomi pemikiran untuk mengembangkan diskursus kemiskinan sosialis berupa marhaen-kapitalis dan sadar-hegemonis. Dikotomi marhaen-kapitalis mampu menjelaskan hierarki kelas sosial, sementara dikotomi sadar-hegemonis mengembangkan dinamika untuk menyusun solidaritas di dalam kelas sosial itu sendiri (Gambar 10). Tubuh-tubuh masyarakat dipisahkan sebagai kelas atas dan kelas bawah. Tubuh kelas bawah turut berproduksi, namun operasi kekuasaan dalam produksi telah menghisap surplus tersebut ke arah kelas atas. Mekanisme kekuasaan untuk menghisap tersebut beroperasi melalui pemilikan benda-benda yang berfungsi sebagai alat produksi, dan benda-benda tersebut melekat pada tubuh kelas atas. Kekuasaan melalui alat produksi berjalan dalam arena produksi. Dalam feudalisme, tubuh raja memancarkan kekuasaan yang ditangkap oleh priyayi. Wujud dari kekuasaan priyayi ialah seperangkat tubuh-tubuh yang
116
dinamakan cacah, yang bertugas menghasilkan surplus dari sebidang tanah pemberian raja (Onghokham 1984: 3-27; Agusta 2010a: 897-915). Peringkat kekuasaan priyayi terekam dari jumlah cacah yang dikelolanya. Surplus yang dimiliki priyayi berasal dari hasil produksi tubuh cacah dikurangi upeti untuk raja (Margana 2004: 68-69, 503-504).
Kapitalis Neokolonial/Neoimperialisme Feodal
Sadar
Hegemonik
Marhaen Terjajah Wong cilik
Gambar 10. Dikotomi Kemiskinan Sosialis Bab 3 Para priyayi wenang angerehake gawene bekel lan wong cilik, kang dadhi lungguhe mau kaya dhudhuk lumpur, kesrek cecek, tuk tunguk, pondhong pikul karepe priyayi dhewe, utawa priyayi mau nglakoni gawene negara… Bab 5 Para priyayi wenang mundhut pawulu-wetune bumi gadhhuhane lungguhe mau kaparokake, iyo para bekel ora kena mopo, tamtu nyumanggakna ing blabage, ananging para priyayi wajib ambayara alif apa ing lumrahe desa kono … Terjemahan: Bab 3 Para priyayi berwenang menggunakan tenaga bekel dan rakyat kecil yang menjadi bawahannya, seperti untuk pekerjaan dhudhuk lumpur, kesrek cecek, tuk tunguk, pondhong pikul yang sudah jelas merupakan kewajiban priyayi sendiri atau priyayi tadi melaksanakan tugas kerajaan… Bab 5
117
Para priyayi berhak mengambil hasil bumi dari tanah lungguhnya dengan cara maro atau mengambil pajak terserah sesuai yang disenangi, jika sawah tadi dibagi, para bekel harus menurut, dan harus menyerahkan kepadanya blabagnya. Akan tetapi para priyayi wajib membayar alip sesuai adat yang berlaku di desa tersebut… (Kutipan dokumen 14.a berupa peraturan priyayi yang mendapatkan lungguh (patuh), biasa dikenal sebagai Pranatan Patuh. Peraturan dikeluarkan Kesultanan Yogyakarta pada tanggal 23 Juni 1862). Selama masa kolonial, kapitalisme menyatu dalam tubuh penjajah. Dalam kolonialisme, mekanisme penghisapan surplus berlangsung melalui segmentasi posisi dalam proses produksi (Boeke1953: 32-38 ). Segmentasi telah menguatkan batas-batas kelas, sehingga memustahilkan peningkatan posisi dari pribumi ke kelas atas. Bersamaan dengan hal tersebut, surplus pribumi semakin lancar mengalir kepada kelas atas di negara jajahan hingga melintasi samudera ke negara induk. Penyesuaian kelas bawah ala Marx dengan kondisi di Indonesia berlangsung dalam konsep kromo, marhaen, petani kecil, buruh tani, nelayan kecil, orang miskin. Konsep-konsep ini merupakan tubuh kelas bawah yang dapat dilekati sedikit alat produksi atau proletar yang hampa dari peralatan tersebut. Konsep kromo dikenal setidaknya sejak kerajaan Mataram Islam pada abad ke 16 (Agusta 2010a: 897-915), sedangkan konsep marhaen diciptakan Soekarno pada akhir 1920-an (Soekarno 1965: 167-170, 245-248). Konsep petani kecil, buruh tani, nelayan kecil dan orang miskin sebagai kelas bawah digunakan akhir-akhir ini (Wahono 2004: 1-19). Bagaimanapun, beragam tubuh kelas bawah tersebut tidak mampu menghasilkan surplus yang mencukupi untuk hidup keluarganya. Percakapan Soekarno kepada petani kecil bernama Marhaen menjelaskan hal ini (Saksono 2008: 48-49). "Siapa yang punya semua (dari) yang engkau kerjakan sekarang ini?". Jawab dia kepada Soekarno, "Saya Juragan". Kemudian Soekarno bertanya lagi, "Apakah Engkau memiliki tanah ini bersama-sama yang lain?". "O, tidak Gan. Saya sendiri yang punya". "Tanah ini Kau beli?". "Tidak. Warisan Bapak kepada anak turun temurun".
118
"Bagaimana dengan sekopmu? Sekop ini kecil, tetapi apakah kepunyaanmu juga?". "Ya, Gan". "Dan cangkul". "Ya, Gan". "Bapak?". "Saya punya, Gan". "Untuk siapa hasil yang Kau kerjakan?". "Untuk saya, Gan". "Apakah cukup untuk kebutuhanmu?". Jawab petani itu dengan kalimat tanya, "Bagaimana (mungkin) sawah yang begitu kecil ini dapat cukup untuk seorang istri dan empat orang anak?". Soekarno melanjutkan pertanyaan, "Apakah ada yang dijual dari hasilmu?". "Hasilnya sekedar cukup untuk makan kami. Tidak ada lebihnya untuk dijual". "Kau mempekerjakan orang lain?". "Tidak, Juragan, saya tidak bisa membayarnya". "Apakah Engkau pernah memburuh?". "Tidak, Gan. Saya harus membanting tulang, akan tetapi jerih payah saya semua untuk saya". Bung Karno kemudian menunjuk ke pondok kecil, "Siapa yang punya rumah itu?". "Itu gubuk saya, Gan. Hanya gubuk kecil saja, tetapi kepunyaan saya sendiri". Haji Misbach mencatat, bahwa kekuasaan menyamarkan operasinya pada tubuh kelas bawah melalui penciptaan serangkaian kesadaran palsu (Hiqmah 2008:41). Penghilangan perbudakan pada akhir abad ke 19, misalnya, diikuti dengan pembentukan buruh-bebas (free-labour). Perubahan status sosial tersebut tidak memperbaiki keadaan kelas bawah, melainkan mempermudah penghisapan surplus buruh melalui upah yang sangat rendah dan ketiadaan perlindungan antara individu buruh dan kelompok pengusaha penjajah. Tubuh kelas bawah juga diidentifikasi dengan kemalasan, dan bisa dicukupi dengan konsumsi uang sebenggol (f 2,5) sehari (Soekarno 1965: 177-180). Tubuh marhaen tidak hanya beridentitas buruh industri, melainkan juga petani kecil dan buruh tani. Meskipun telah merujuk petani dan buruh tani di pedesaan, namun perhatian yang kuat terhadap mereka baru muncul sejak dekade 1950-an. Walaupun menjadi salah satu partai pemenang Pemilu 1955, pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) di industri dan perkotaan kian terdesak oleh
119
Angkatan Darat. Partai kemudian mengalihkan perhatian kepada petani dan buruh tani di pedesaan. Tidak sepenuhnya menganut teori Marx, peralihan subyek partai ini diikuti dengan penguatan pengaruh pemikiran Lenin dalam menggerakkan petani untuk revolusi Bolshevik di Rusia. PKI membuka hubungan yang erat dengan organisasi petani bernama Barisan Tani Indonesia (BTI) sejak 1950-an. Rancangan undang-undang agraria sempat diusulkan PKI pada Desember 19581, diterima berbagai partai lain dan dicanangkan sebagai Undang-undang Agraria pada November 1959. Undangundang ini segera direvisi kembali oleh akademisi, partai-partai dan pemerintah, lalu diresmikan sebagai UU Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 1960. Salah satu aspek penting dari undang-undang pokok tersebut ialah pembatasan luas lahan yang bisa dimiliki petani. Kelebihan luas lahan harus diambil oleh pemerintah dengan kompensasi tertentu, lalu dibagikan kepada penggarap dan buruh tani. BTI dan PKI bergerak lebih lanjut, dengan menyelenggarakan penelitian partisipatoris pada awal dekade 1960-an. Penelitian tentang jumlah, identitas dan lingkungan tubuh-tubuh marhaen dikerjakan sekaligus untuk menyadarkannya dari penghisapan kelas atas. Selain untuk memahami situasi obyektif dinamika UU Pokok Agraria (Mortimer 2011: 390), penelitian juga membantu pengintegrasian kader partai ke kalangan petani, serta melatih kader partai dalam penelitian sosial yang cermat. Mereka menggunakan metode tiga bersama agar kader partai berintegrasi dengan kelas marhaen, yaitu tinggal bersama kaum tani, sudah bersantap semeja dengan mereka, sudah bekerja bersama mereka (White 2005: 116-118). Aidit mencatat kehendak meneliti berikut ini (Edman 2007: 141). Hal ini dimaksudkan untuk mempelajari bentuk-bentuk khusus mengenai kelas-kelas di pedesaan dan hubungan-hubungan yang terjadi antara kelas-kelas tersebut dan terutama mengenai bentuk dan cara-cara eksploitasi yang dilakukan oleh para tuan tanah dan para lintah darat terhadap para petani atau berbagai bentuk eksploitasi yang dialami oleh para buruh, para petani miskin dan para petani menengah. 1
Walaupun demikian, diketahui adanya klaim kebenaran lainnya –yang sebaliknya sepenuhnya menghilangkan peran PKI. Klaim tersebut mengetengahkan peran BTI namun sebelum bergabung dengan PKI, peran akademisi, serta berbagai panitia bentukan pemerintah untuk menyusun rancangan undang-undang agraria tersebut. Setelah diusulkan pemerintah dalam sidang parlemen, disetujui bentuknya adalah UU Pokok Agraria (Wiradi 2000: 132-139).
120
Penelitian yang berorientasi praktik ini telah menghilangkan tubuh-tubuh tuan tanah dalam kelompok petani di desa. Agitasi selama penelitian berlangsung juga telah menyadarkan kelas marhaen akan penghisapan surplus ekonomi di sawah, melatihnya untuk berorganisasi secara rasional, serta menguatkan keberanian untuk melawan kelas kapitalis. Bagi kader partai yang sebelumnya terbiasa mengelola buruh industri di kota, pengiriman ke desa kian menguatkan pengetahuan obyektif tentang desa serta menguatkan kebersamaan antara kelas atas dan kelas marhaen. Penelitian ini menghasilkan rincian lawan bersama yang berasal dari dalam negeri, yaitu tuan tanah, rentenir, tukang ijon (membeli harga pertanian sangat murah sebelum panen), kelas menengah sebagai penghubung kota dan desa, kapitalis birokratik, serta agen perusahaan negara yang memaksa petani untuk menjual tanamannya kepada perusahaan tersebut. Hasil penelitian memberi konsekuensi agar petani kelas bawah memutuskan hubungan dengan kelas feudal di pedesaan, sebagaimana dituliskan Aidit berikut ini (Edman 2007: 144). … dalam semua bentuk aktivitas, partai akan mendasarkan diri pada buruh pertanian, para petani miskin, ikatan-ikatan dengan para petani menengah dan upaya netralisasi terhadap para petani kaya dan sebagainya sebagai upaya untuk mengucilkan para tuan tanah dan secara bertahap melakukan serangan terhadap mereka. Hal ini … menuntut seluruh kader petani agar menjauhkan diri mereka dari para tuan tanah dan para lintah darat dalam kehidupan mereka sehari-hari dan juga secara bertahap memutuskan hubungan-hubungan mereka dengan kelas-kelas penghisap (exploiting classes) di desa-desa. Hasil penelitian dikembangkan menjadi petunjuk dan pedoman untuk melaksanakan aksi sepihak selangkah demi selangkah. Memilih titik moderat, BTI dan PKI mengharapkan aksi-aksi tersebut belangsung adil, menguntungkan, dan bergerak di batas-batas yang sudah ditetapkan pemerintah, berfokus pada hasil kecil namun efektif, disertai dengan agitasi terus menerus. Aksi-aksi sepihak tidak bisa sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundangan, justru di lapangan aksi dilakukan karena peraturan perundangan tidak berjalan. Tuan tanah dan pemerintah daerah menghalang-halangi
121
pembentukan panitia reforma agraria di kecamatan, atau panitia tidak menyelesaikan pekerjaan untuk mendata tanah yang melebihi ketentuan luas pemilikan dalam UU Pokok Agraria. Dalam kondisi sulit tersebut, aksi sepihak telah efektif dalam mengambil alih kepemilikan lahan tuan tanah, dan membagikannya kepada petani miskin dan buruh tani. Pada pertengahan dekade 1960-an di wilayah Bandung, Cirebon, Indramayu, dan Karawang, aksi sepihak sudah menghasilkan 52 ribu kesepakatan, dan 21.750 di antaranya sudah tercapai dalam bentuk tertulis. Setelah aksi sepihak dilancarkan, di Jawa Barat diperoleh kesepakatan bagi-hasil sebesar 51.750. Menurut kantor pemerintah, sebanyak 21 ribu Ha telah dibagikan kepada 33.573 penggarap. Aidit menulis perihal aksi sepihak berikut ini (Edman 2007: 137) Terdapat beberapa langkah yang harus kita tempuh dalam rangka menjalankan tanggung jawab partai kita yang paling penting; tanggung jawab untuk melakukan penghancuran terhadap sisa-sisa feodalisme, mengobarkan revolusi agraria yang anti feudal, dan merebut tanah-tanah milik para tuan tanah dan membagi-bagikannya secara cuma-cuma kepada pada petani sebagai hak milik pribadi mereka. Revolusi agraria ini adalah esensi daripada revolusi rakyat yang demokratis di Indonesia. Aksi sepihak dan pemilikan tanah pribadi merupakan transisi menuju kolektivitas lahan yang dikelola negara untuk para petani. Aidit menulis sebagai berikut (Edman 2007: 132) Apakah dengan memberikan tanah kepada para petani untuk dijadikan sebagai hak milik pribadi mereka akan berarti bahwa sistem kepemilikan pribadi adalah sistem kepemilikan yang terbaik dan tidak akan diubah? Tentu saja tidak! Kita tahu bahwa sebagian besar buruh tani dengan berdasarkan berbagai pengalaman mereka, setelah kemenangan revolusi agraria, akan sampai pada kesimpulan bahwa menggabungkan tanah sempit dan segala perlengkapan yang mereka miliki ke dalam sebuah pertanian kolektif besar yang lebih luas yang mencakup wilayah yang luas dan mendapatkan bantuan dari negara dari negara dalam bentuk traktor-traktor, mesin-mesin pemanen dan alat-alat pertanian lainnya. Dengan kata lain, para buruh tani kita akan mengikuti pola pertanian kolektif tersebut yang merupakan jalan menuju pembangunan masyarakat sosialis. Berbagai pengalaman para petani, yang didukung oleh kepemimpinan dan berbagai pelatihan
122
yang dilakukan oleh partai akan menyadari akan hal tersebut sehingga mereka secara sukarela akan meninggalkan prinsipprinsip kepemilikan tanah secara perorangan. Hanya di Jawa Timur pada awal tahun 1965 aksi sepihak kelas marhaen mengalami hambatan dan tindakan balasan dari kaum santri, terutama anggota Nahdlatul Ulama (NU). Sejak awal 1960-an, pesantren seringkali menerima sumbangan lahan yang sangat besar dari tuan tanah, terutama untuk meloloskan diri dari ketentuan pembatasan lahan dalam undang-undang agraria. Wilayah konflik meliputi Banyuwangi, Jember, Jombang, Kediri, Sidoarjo, Bangil. Aksiaksi kekerasan meliputi penikaman, pembacokan, penculikan, membakar rumah, merusak sawah. Kelas marhaen sendiri masih mengalami hambatan psikologis untuk melawan kiai di desanya sendiri, sehingga mereka bergerak ke desa-desa lain (Kuntowijoyo 1994: 11-27). Argumen keagamaan menjadi landasan tindakan santri,
seperti
PKI
menyerang
pesantren
sehingga
umat
Islam
perlu
menghilangkan golongan "ateis" ini (Sulistyo 2011: 194-219). Pembunuhan kepada anggota BTI berlangsung lebih hebat menjelang pergantian pemerintahan dari Soekarno kepada Soeharto, terutama sepanjang akhir tahun 1965 dan awal tahun 1966. Merebut Hak Tubuh Miskin Tenggelam selama satu dekade, diskursus kemiskinan sosialis muncul kembali dalam tulisan akademisi dan aktivitas mahasiswa serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Substansi diskursus berkembang menuju arah, pertama, penghisapan surplus petani dan golongan miskin oleh perusahaan multinasional atau dalam arena globalisasi. Kedua, penyadaraan hak-hak asasi petani dan orang miskin yang diperluas, serta advokasi untuk mendapatkan hak-hak tersebut. Terlihat identitas kromo dan marhaen melemah, dan berganti menjadi petani (kecil) dan orang miskin. Teori-teori keterbelakangan neomarxis dipraktekkan dalam analisis ketergantungan elite Indonesia terhadap perusahaan multinasional (Arif 2001: 736). Donor internasional juga turut menghisap surplus orang miskin melalui
123
mekanisme penagihan utang luar negeri untuk pembiayaan pembangunan di Indonesia. Dalam konteks hubungan tersebut, elite di dalam negeri turut menghisap surplus ciptaan petani dan orang miskin, terutama melalui korupsi dan pungutan liar (Arif 2006: 157-220). Bank Dunia ternyata lebih mengutamakan pengurangan permintaan agregat melalui pengurangan pengeluaran pemerintah daripada peringanan beban hutang luar negeri Indonesia. Pembayaran beban hutan luar negeri setiap tahun telah sangat banyak mengurangi permintaan agregat di dalam negeri (Arif 2001: 36). Berkaitan dengan donor internasional, berkembang pandangan bahwa kemiskinan semakin dibesarkan hingga ke tingkat global. Pemberdayaan orang miskin dinilai sebagai pembukaan pasar bagi mereka atau neoliberal, sekaligus langsung mengaitkan tubuh-tubuh miskin dengan perusahaan multinasional dari negara maju (Carrol 2010: 84-101; Cavanagh, Retallack, Welch 2004: 81-90; Pontoh dkk. 2000: 40-128; Rich 2004: 105-120). Program pemberdayaan dipandang sebagai mekanisme kekuasaan untuk membuka jalan negara maju masuk langsung ke tubuh-tubuh miskin. Sebagaimana pernah dinilai Haji Misbach pada awal dekade 1920-an di atas, globalisasi mengulang pembentukan identitas buruh bebas –atau kini manusia bebas—yang terpencar-pencar (tidak ada kelompok tubuh miskin di tingkat kecamatan hingga nasional) sehingga posisinya sangat rendah ketika berhadapan dengan donor internasional. Organisasi global seperti serangkaian putaran General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan pembentukan World Trade Organization (WTO) dipandang sebagai pembuka pintu pemasaran produk pedesaan negara maju ke negara miskin, sekaligus upaya mematikan usaha ekonomi warga desa di Indonesia (Bello 2004: 95-104; Setiawan 2003: 86-106; Shiva 2004: 137-148; Wiryono 2003: 187-204). Untuk membendung perdagangan bebas yang merugikan tersebut, LSM melaksanakan advokasi kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan perdagangan yang menguntungkan petani. Adapun advokasi kepada petani dan orang miskin diarahkan pada perluasan makna hak asasi manusia (Wahono 2004: 1-19). Hak asasi bagi tubuh
124
petani dan orang miskin berupa berbagai program pembangunan desa dan layanan usahatani. Penyadaran dilakukan kepada tubuh tani dan orang miskin, bukan sekedar guna menumbuhkan kebutuhan akan program pembangunan dan layanan usahatani, namun secara mendalam memandang hal-hal tersebut sebagai hak yang harus direbut. Di lingkungan yang berlawanan serta tanpa organisasi terstruktur hingga ke tingkat nasional, advokasi tersebut sulit berhasil, atau berhasil dalam jangka waktu yang lama –lebih dari 5 tahun (Wahono 2005: 4-9). Tahapan kritis menuju pemahaman hak orang miskin disampaikan Wahono (2005: 9). Begitulah masyarakat Lo-Rejo, bermula dengan pendidikan penyadaran partisipatif lewat CO-PAR yang dilanjutkan dengan pengorganisasian diri mulai dari 12 petani pemberani, telah berhasil mentransformasikan "kebutuhan" menjadi "hak yang diperjuangkan" (bukan sekedar sebagai hak yang diimpikan, alias "keinginan"). Usaha pentransformasian "keinginan" menjadi "kebutuhan" melalui pendidikan penyadaran partisipatif, yang kemudian disambung dengan usaha pentransformasian "kebutuhan" menjadi "hak yang diperjuangkan" melalui pengorganisasian masyarakat, mengangkat harkat dan martabat masyarakat akar rumput. Bukan suntikan dana atau modal, bukan mobilisasi massa, bukan pula instruksi dari atas, tetapi pendidikan penyadaran dan pengorganisasian. Dalam kerangka aksi dan refleksi, pendidikan penyadaran dan pengorganisasian tidak mungkin kalau tidak bertolak dari aksi dan diarahkan oleh refleksi. Aksi itu adalah kenyataan sehari-hari yang dihadapi masyarakat, yang kemudian direfleksikan dalam bentuk analisis sosial, sehingga masyarakat mentransformasikan apa yang menjadi "keinginannya" menjadi apa yang sesungguhnya mereka "butuhkan". Akhirnya berhadapan dengan berbagai macam halangan dari luar dirinya, masyarakat haruslah kembali ke aksi, yakni mentransformasikan "kebutuhan" menjadi "hak yang harus diperjuangkan". Dari proses itu, biasanya inisiatif-inisiatif baru akan muncul dan yang lama akan diberi relevansi barunya, keduanya ditangkap oleh masyarakat sebagai usaha-usaha yang harus diperjuangkan. Apalagi baik pemerintah daerah maupun perusahaan swasta tidak pernah memberikan hak masyarakat, kendati pun mereka menuntutnya. Hak adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, diperebutkan, maka tidak hanya "kebutuhan" bertemu "hak", tetapi "kebutuhan" harus ditransformasikan masyarakat setelah mereka mengalami pendidikan penyadaran dan mengorganisasikan dirinya, sehingga "kebutuhan" diyakini sebagai "hak yang harus diperjuangkan".
125
Diskursus kemiskinan sosialis dikembangkan dari perbedaan kelas atas dan bawah, di mana kekuatan hubungan berlangsung secara horizontal dalam kelas yang sama. Akan tetapi di pedesaan hubungan dapat berlangsung secara vertikal, terutama menurut tradisi keagamaan. Ikatan santri dan kiainya dapat sangat kuat, sehingga mampu melawan reforma agraria dari aktivis Barisan Tani Indonesia (BTI). Selain itu, kemunculan petani dari kelas menengah dan atas dalam organisasi petani menyulitkan tindakan revolusioner, seperti aksi sepihak pendudukan lahan mereka sendiri (Mortimer 2011: 357, 394, 407-414). Terlalu banyak kelompok kepemimpinan partai di tingkat kecamatan dan desa dibentuk dari orang-orang yang akar sosialnya petani kaya ... yang awalnya mengambil perlindungan dari api gerakan petani revolusioner, tetapi yang, karena tingkat budaya mereka lebih tinggi, sanggup menempati posisi-posisi terkemuka dalam waktu singkat di tubuh PKI dan BTI sehingga berhasil meraih kepercayaan para petani untuk beberapa waktu tapi kemudian terbukti mengkhianati perjuangan revolusioner pada akhirnya Ikhtisar Diskursus dan praktik kemiskinan sosialis menemukan tubuh-tubuh miskin setelah surplus produksi yang dihasilkannya dihisap oleh kelas kapitalis. Berkali-kali konsep sosialisme dari Barat diadaptasikan untuk masyarakat Indonesia, hingga menemukan kelas miskin terdiri atas marhaen, kromo, petani kecil, buruh tani, nelayan kecil, buruh nelayan, di samping proletar. Adapun kelas kapitalis terdiri atas kolonialis, golongan feudal, dan pendukung perdagangan bebas dalam globalisasi. Melalui penelitian partisipatoris, ditemukanlah tubuh-tubuh miskin. Oleh karena tubuh miskin sendiri awalnya tidak menyadari penghisapan surplus dirinya, maka arena penanggulangan kemiskinan mula-mula dipenuhi tindakantindakan agitasi untuk menyadarkan penghisapan tersebut. Berpandangan surplus sebagai hak milik tubuh miskin, maka setelah tubuh miskin menyadari mekanisme penghisapan dalam proses produksi, selanjutnya tubuh-tubuh tersebut diajak untuk merebut alat produksi. Penguasaan alat produksi, seperti tanah, perahu,
126
peralatan mekanisasi, dan sebagainya, dipandang sebagai jalan untuk keluar dari kemiskinan. Sementara dalam bab ini diskursus kemiskinan sosialis mengajak tubuh miskin untuk merebut alat produksi dari kelas kapitalis, bab berikutnya tubuh miskin diajak untuk mandiri. Dalam diskursus dan praktik potensi golongan miskin tersebut, tubuh-tubuh miskin diajak oleh pendamping untuk bersatu dalam kelompok miskin sendiri.
BAB 8 DISKURSUS DAN PRAKTIK POTENSI GOLONGAN MISKIN
Diskursus dan praktik potensi golongan miskin mengoperasikan kekuasaan untuk membuka berbagai akses guna memunculkan tubuh-tubuh miskin. Aksesakses tersebut menjadi modal bagi tubuh miskin untuk menunjukkan potensinya. Mekanisme pembalikan pemikiran dilakukan akademisi dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam diskursus dan praktik ini. Pertama, tubuh-tubuh miskin tidak ditenggelamkan dalam penghitungan statistika maupun persangkaan budaya, melainkan justru diajak untuk muncul bersama pendamping. Dalam arena proyek penanggulangan kemiskinan, golongan miskin muncul dalam menentukan subyek kemiskinan sendiri. Kedua, tubuh-tubuh miskin tidak dicurigai, sebaliknya dipercaya untuk memecahkan persoalannya sendiri. Interaksi dalam kelompok mengarahkan munculnya kekuasaan yang menguatkan solidaritas sosial, dan diarahkan untuk mencapai kemandirian golongan miskin itu sendiri. Ketiga, golongan miskin tidak dipandang sebagai Si Lain (Other) melainkan menjadi subyek kemiskinan sendiri, yang biasa disebut sebagai orang dalam. Pe-Lain-an justru diterapkan kepada pihak-pihak di luar golongan miskin, sehingga berkonsekuensi pada tugas orang luar untuk mendekati golongan miskin tersebut –bukan tugas golongan miskin untuk beradaptasi dengan orang luar. Orang luar menjadi diperlukan (penyuluh, pendamping) agar bersamasama mewujudkan potensi golongan miskin menjadi kekuatan/kekuasaan nyata. Potensi hendak dikembangkan setinggi-tingginya, baik dari level individual, kelompok, hingga gabungan kelompok (pada pemikiran peningkatan kapasitas petani, nelayan dan koperasinya), pada level lokal, regional, nasional dan internasional (dalam kegiatan kredit mikro). Diskursus ini memang berkembang melalui seminar dan penerbitan ilmiah, serta jaringan ilmuwan dan aktivis lokal hingga global. Kekuasaan
lebih
utama
dioperasikan
sebagai
kekuatan
untuk
meningkatkan solidaritas antar pihak dan antar lapisan sosial –bukan terutama untuk mendominasi pihak lain. Masyarakat sendiri dipandang terstruktur secara
128
hierarkis. Golongan miskin ditentukan pada lapisan terbawah dari masyarakat tersebut. Kekuasaan untuk meningkatkan solidaritas beroperasi ketika agensi dalam struktur tersebut memiliki kemampuan untuk bergerak antar lapisan sosial. Dibandingkan dengan konsep orang miskin, lebih dikenal konsep golongan miskin, golongan lemah, golongan terbawah dari masyarakat. Subyek kemiskinan mencakup lapisan terbawah dari masyarakat, yang dapat berupa petani berlahan sempit, buruh tani, buruh industri kecil, pengangguran. Namun demikian, karena seringkali menggunakan data individu miskin, dapat diperkirakan bahwa diskursus dan praktik potensi golongan miskin diterapkan pada 13 persen atau 31 juta penduduk miskin di Indonesia. Penyebab jatuhnya mereka pada posisi terbawah ialah ketidaksamaan sosial (social inequality) yang bersumber dari ketidaksamaan akses terhadap berbagai aspek pola nafkah. Tubuh-tubuh tersebut bukanlah miskin dalam makna tidak memiliki barang dan jasa (the have nots), namun disebabkan oleh akses kepada penghidupan yang tidak merata dalam masyarakatnya. Mempercayai Tubuh Miskin Sejarah pemikiran tentang potensi orang miskin menempati posisi penting, karena selama lebih dari dua dekade dikembangkan (1970-an hingga 1980-an) sebelum dioperasikan dalam arena program pemberdayaan masyarakat pada waktu berikutnya (melalui Program IDT/Inpres Desa Tertinggal yang dimulai tahun 1993). Adapun predisposisi yang dikembangkan berupa pemikiran dikotomis berakses-nirakses, dan solidaritas-persaingan (Gambar 11). Diskursus potensi golongan miskin mendeteksi tubuh miskin pada golongan terlemah dalam masyarakat (Sajogyo 1977: 10-17). Tubuh golongan miskin bukan menunjukkan ketiadaan, melainkan masih meninggalkan jejak kepemilikan potensi untuk mandiri. Kemiskinan mereka dimaknai sebagai ketidaksamaan atau kesenjangan (inequality) dari golongan di atasnya (Sajogyo 2006: 261-282). Kesenjangan sosial tersebut menghambat potensi mereka, karena ketiadaan akses untuk berkembang. Oleh sebab itu, upaya penanggulangan
129
kemiskinan diarahkan untuk memeratakan akses bagi tubuh-tubuh golongan miskin (Supriatna 1997: 24-25).
Berakses
Solidaritas Kelompok
Persaingan Individualistik
Nirakses
Gambar 11. Dikotomi Diskursus Potensi Golongan Miskin Potensi kemandirian muncul karena dalam tubuh golongan miskin terkandung struktur pengetahuan tersendiri, mampu mengakumulasi pengetahuan, terutama perihal mekanisme menjadi miskin dan untuk lepas dari kemiskinan. Konsekuensinya, tubuh golongan miskin dapat dipercaya untuk mengkaji dan memahami kemiskinan di sekelilingnya serta memahami mekanisme untuk lepas dari kemiskinan. Mubyarto (1997: 3) mempraktikkannya dalam Program IDT. Filsafat yang mendasari pendekatan Program IDT adalah mempercayai penduduk miskin, bahwa apabila dibantu secara tepat mereka akan dapat "mengentaskan diri" dari kemiskinan yang mereka alami. Maka Program IDT ditekankan sebagai program pemberdayaan yang diarahkan pada upaya-upaya memperkuat dan memampukan usaha-usaha ekonomi rakyat dalam mencapai kemandirian. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan adalah kegiatan produksi dan sekaligus pemasaran, terutama yang sumberdayanya tersedia setempat dan dikerjakan oleh rakyat secara swadaya. Kepercayaan kepada tubuh golongan miskin diwujudkan dengan membuka akses partisipasi mereka dalam kegiatan dan program penanggulangan kemiskinan. Dalam proses partisipasi tersebut, berbagai posisi sosial yang berbeda
130
hierarkinya diharapkan saling bekerjasama. Tindakan kerjasama ini mencipta solidaritas antar posisi sosial. Bagaimanapun kunci keberhasilan program-program penanggulangan kemiskinan adalah pada sikap keberpihakan aparat pemerintah atau birokrasi pada ekonomi rakyat dan penduduk miskin yang terlibat di dalamnya. Meningkatkan kepedulian, keberpihakan, dan komitmen warga yang tidak miskin terhadap warga yang masih hidup serba kekurangan hendaknya terus menerus kita dorong (Mubyarto 1997: 20). Berkaitan dengan hubungan antar pihak, dalam diskursus ini dioperasikan praktik metode partisipatoris, atau kadang-kadang dinyatakan sebagai metode partisipatif. Metode ini menyalurkan kekuasaan untuk menghubungkan berbagai pihak yang berbeda posisi sosial, sehingga sekaligus mengembangkan solidaritas antar pihak. Dalam metode partisipatoris berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda saling berinteraksi sampai menghasilkan keputusan bersama. Warga desa turut berpartisipasi dalam menganalisis kondisi lingkungan mereka sendiri, dengan cara menyumbang gagasan dan kritik (Mubyarto 1996: 8). Metode lainnya ialah belajar dan bertindak bersama (Participatory Learning and Action). Dalam metode ini warga miskin dipandang kreatif dan mampu menganalisis serta merencanakan hidupnya sendiri (Mubyarto 1996: 7). Orang luar hanyalah berperan sebagai penyelenggara, katalis, atau pemelancar. Metode kajian bersama (co-operative inquiry) juga bersesuaian dengan diskursus ini, karena memandang setiap pribadi memiliki kemampuan untuk bertingkah laku mandiri (Mubyarto 1996: 7). Oleh sebab itu setiap pihak yang terlibat dalam kajian bersama dipandang sama-sama sebagai peneliti. Sumber pengetahuan dan instrumennya ialah semua pihak yang terlibat langsung. Secara spesifik, pengetahuan tersebut diperoleh dari tatap muka, hasil praktik, pengalaman, dan yang dipresentasikan. Secara rinci metode partisipatoris sebagai proses pengembangan solidaritas antar pihak dilaporkan Sajogyo (1997: 114-116). … kajian bersama … telah menghasilkan kesadaran bersama yang semakin kuat akan pentingnya kebersamaan dalam mencari cara dan pendekatan yang lebih sesuai maksud pemberdayaan penduduk dalam menanggulangi kemiskinan.
131
… kajian bersama … mencairkan kekakuan komunikasi dan hubungan antarunsur penggerak pembangunan. … metode ini memiliki dayaguna praktis dalam proses pengembagan program-program yang melibatkan banyak pihak… kajian terbuka semacam ini jarang atau belum pernah dilaksanakan dalam pengembangan suatu program. Metode kajian bersama dianggap mampu untuk membangun suatu jembatan yang kukuh bagi tiga pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sukarela (LSM) yang masing-masing mempunyai pijakan berbeda dalam memecahkan persoalan pengembangan masyarakat. … komunikasi yang lebih intensif antartiga pihak menjadi suatu tuntutan di masa depan untuk menemukan pola-pola hubungan yang lebih efektif dan lebih efisien dalam mencapai tujuan bersama, suatu masyarakat yang adil dan makmur. Agensi dari lapisan atas yang telah mengembangkan diskursus potensi orang miskin terutama akademisi, yang memiliki pemikiran alternatif untuk pembangunan, seperti pembangunan alternatif, pembangunan partisipatoris, model kebutuhan manusia. Di samping percaya kepada orang miskin dan mengakui solidaritas lintas lapisan sosial, penganut diskursus ini mendeteksi kekuasaan dalam memeratakan hasil pembangunan sebagai mekanisme penting untuk menanggulangi kemiskinan. Pemerataan sempat terumuskan dalam kerangka delapan jalur pemerataan plus empat jalur tambahan. Dua jalur pembuka pemerataan ialah peluang berusaha dan peluang bekerja. Keduanya menentukan tingkat pendapatan (pengusaha, buruh beserta rumahtangga tanggungan), tingkat pangan, sandang, perumahan, serta tingkat pendidikan dan kesehatan yang pelayanannya terjangkau. Tiga jalur pemerataan lainnya dimatrikskan dengan kelima jalur terdahulu, yaitu meliputi jalur peranserta, jalur pemerataan antardaerah kota dan desa, serta kesamaan dalam hukum. Empat jalur tambahan yang perlu diwujudkan terlebih dahulu berupa pemerataan pola penguasaan tanah, pola penyediaan modal usaha bagi masyarakat, pola komunikasi pengetahuan baru bagi pengusaha dan buruh, serta pola penyediaan input baru untuk usaha yang makin banyak berasal dari luar desa. (Sajogyo 2006: 203-206), Telah dikembangkan pula pemikiran moral ekonomi Pancasila (Mubyarto 1987: 53). Sistem ekonomi ini bercirikan penggerak perekonomian berupa rangsangan ekonomi, sosial dan moral. Penggerak lainnya ialah kehendak untuk
132
pemerataan sosial sesuai asas kemanusiaan. Kebijakan ekonomi diprioritaskan kepada penciptaan perekonomian nasional yang tangguh atau nasionalisme ekonomi. Dalam kaitan ini, koperasi dipandang sebagai soko guru perekonomian yang kongkrit. Untuk mengembangkan keadilan sosial, diperlukan pula imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan daerah. Setelah krisis moneter, Mubyarto juga mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan. Konsep ini mencakup sistem perekonomian tradisional yang telah dikerjakan oleh sekelompok masyarakat secara turun temurun (Mubyarto 1996: 46). Sistem ini bercirikan penggunakan teknologi sederhana dengan pemanfaatan tenaga kerja dari dalam keluarga. Segala aspek di dalamnya tidak dilihat sebagai keterbelakangan, melainkan sebagai strategi lokal untuk mengatasi masalah setempat. Agensi lain dari lapisan atas yang berperan penting dalam diskursus ini ialah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Identitas swadaya dalam organisasi ini lebih menunjukkan kemandirian, sambil menurunkan identitas sebagai organisasi kontra pemerintah (Ismawan 1996: 49-53). Sebagian akademisi sekaligus menjadi aktivis LSM, yang berarti sekaligus memerankan penyusunan pengetahuan formal kemiskinan dan praktik penanggulangannya. Predisposisi pemerataan akses dapat menjadi dorongan bagi praktik pemberdayaan, seperti pemberian fasilitas, pelatihan penggunaannya, dan penyusunan pengetahuan bersama-sama antara pihak luar dan golongan miskin. Pemberdayaan menjadi saluran untuk meningkatkan akses berbagai aspek produktif bagi golongan miskin. Dalam pemberdayaan, tubuh miskin diakui rasionalitasnya, kebijakan lokalnya, apresiasinya terhadap alam, dan perilaku mereka lainnya (Mubyarto 1996: 7-8). Orang luar justru belajar untuk menghargai hal itu, sehingga diharapkan untuk berdialog serta tidak bertindak tergesa-gesa dan menggurui. Meskipun diyakini munculnya peluang solidaritas untuk menghubungkan berbagai posisi sosial, disadari pula persoalan interaksional antara orang luar dan orang dalam (Siregar 2001: 366-397). Berorientasi pada golongan miskin, identitas mereka didefinisikan sebagai orang dalam. Kerjasama dari orang luar bertujuan memunculkan penyadaran dan rasa kepemilikan orang dalam terhadap
133
masukan kegiatan dan program dari luar (Mubyarto 1995: 18-22). Dengan kata lain, interaksi sosial tersebut diarahkan pada proses sosial berupa kerjasama, dan pelembagaan (institutionalization) sampai masukan dari luar dirasakan sebagai milik
tubuh
golongan
miskin.
Siregar
(2001:
370-372)
menuliskan
pengalamannya. … pendampingan merupakan ruang dialog antara dua ranah budaya yang saling membuka diri untuk berubah, saling berbagi, dan saling mempengaruhi, yaitu antara OL (Orang Luar) dan OD (Orang Dalam). Pengertian saling-berubah di situ tidaklah terbatas pada perubahan gagasan (teori dan kebijakan), melainkan juga cara pandang dan watak kami sebagai OL terhadap beragam gejala dan fakta….. Akhirnya, kami menyadari bahwa lebih dari apapun, kesuksesan menjalin pertemanan dengan OD lebih banyak ditentukan oleh kesediaan kami belajar mempraktikkan, melakoni, menghayati, dan menikmati proses belajar dan bertindak bersama masyarakat. Kami lebih banyak menerima ketimbang memberi. Pada golongan miskin sendiri dikembangkan proses kerjasama atau solidaritas, dalam bentuk pembentukan kelompok. Melalui proses sosial tersebut anggota yang lebih mampu dapat membantu anggota yang lebih kekurangan (Mubyarto 1995: 11). Kelompok menjadi atribut penting bagi tubuh golongan miskin. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya diarahkan untuk memandirikan tubuh golongan miskin, namun juga pada kelompok golongan miskin (Sajogyo 1997: 109-110). Dalam berinteraksi dengan kelompok tubuh miskin sehari-hari, orang luar berperan sebagai pendamping kelompok. Pada saat interaksi dalam kelompok lemah atau tanpa kegiatan, pendamping merangsang tubuh-tubuh miskin untuk menciptakan kegiatan sendiri. Pada saat anggota kelompok telah aktif menjalankan kegiatannya, pendamping menyediakan akses kepada peningkatan kemampuan modal ekonomi, pengetahuan, ketrampilan. Pendamping menjadi mitra kerja kelompok tersebut, sehingga pendampingan dinilai sebagai profesi yang
berlangsung
secara
berkelanjutan,
dan
dapat
diarahkan
menjadi
pendampingan yang mandiri. Pendamping tidak dipandang sebagai unsur yang terpisah dari program penanggulangan kemiskinan, melainkan integral yang hidup
134
dari mekanisme hubungan dengan kelompok masyarakat yang didampinginya (Sajogyo 1997: 13). Dengan melekatnya pendamping, maka kelompok tidak harus mulai dikembagkan dari anggota yang sudah mampu. Pendamping justru berperan menyesuaikan persyaratan arena kelompok dengan habitus anggota, atau melatih anggota sehingga habitusnya sesuai dengan arena kelompok. Peran minimal dari pendamping ialah memastikan komponen program (pengembangan kelompok masyarakat, penyaluran dana) tetap lestari dan, bila memungkinkan, berkembang lebih lanjut. Keberlanjutan tersebut mencakup kelembagaan dan administrasi kelompok yang meningkat, serta peningkatan jumlah dana yang dikelola. Hal ini disampaikan Sajogyo (1997: 134-136). Dalam rangka Microcredit Summit di Washington pada tanggal 2 s.d. 4 Februari 1997, yang hendak mengentaskan 100 juta keluarga dari kemiskinan pada tahun 2005, Indonesia mentargetkan untuk mengentaskan tujuh juta keluarga atau sekitar 28 juta orang miskin. Melalui pendekatan kelompok dan pengembangan kelembagaan pendampingan, program penanggulangan kemiskinan tujuh juta keluarga miskin itu berarti akan membentuk sekitar 280.000 pokmas, melibatkan 11.200 tenaga pendamping, 2.240 koordinator kecamatan dan 2.240 tenaga administrasi dan tergabung dalam Lembaga Pendamping Kelompok (LPK). Untuk mengoperasikan 2.240 LPK itu dibutuhkan dana Rp 138 miliar per tahun (2.240 x Rp 61.875.000)… Jumlah tersebut masih perlu ditambah dengan biaya-biaya penyiapan bagi pembentukan atau pengembangan LPK di seluruh Indonesia sebesar kurang lebih Rp 12 miliar. Sementara itu, dana yang harus dimobilisasi untuk kepentingan pengembangan usaha adalah Rp 1,225 triliun per tahun atau kurang lebih Rp 6 triliun selama lima tahun. Dari jumlah biaya sebesar Rp 138 miliar rupiah, diasumsikan akan memerlukan 5 tahun untuk mencapai tingkat keuntungan, dengan rincian kemampuan pembiayaan (cost recovery) sebagai berikut: - Tahun I mampu membiayai : 10% - Tahun II mampu membiayai : 20% - Tahun III mampu membiayai : 40% - Tahun IV mampu membiayai : 60% - Tahun V mampu membiayai : 80% - Tahun VI mampu membiayai : 120% (untung)
135
Berkelompok Menghadirkan Kekuasaan Setelah melalui kajian akademis sejak tahun 1970-an, dan pendampingan melalui LSM sejak 1980-an, mulai tahun 1993 diselenggarakan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Mubyarto, akademisi penganut diskursus potensi golongan miskin mengembangkan desain program IDT tersebut. Berkompromi dengan aparat pemerintah, konsep kelompok swadaya masyarakat (KSM) diputuskan menjadi kelompok masyarakat (pokmas). Penghilangan konsep swadaya dipandang sebagai pelarangan pembangunan yang sepenuhnya bottom-up (Sajogyo 1997: 13, 122-123). Sampai mana upaya sejumlah LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang tahun 1993 itu menunjukkan kepedulian berhasil "menjual" konsep dana bergulir dalam kelompok pada pemerintah dalam rangka "peningkatan penanggulangan kemiskinan" (istilah di buku Repelita waktu itu)? Singkat saja: LPSM secara resmi tak pernah dimintai bantuannya, dari mulai awal penggodokan konsep program maupun dalam pelaksanaannya di daerah. Di dalam program IDT yang dimulai tahun 1994 pemerintah pusat memberi kepercayaan kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sesuai undangundang berlaku maupun kebijakan sentralistik sama sekali tanpa menyebut peranan LPSM. Di pusat pemeran utama adalah Bappenas dan Departemen Dalam Negeri, Dirjen PMD khususnya. Bahkan pemerintah menunjukkan kelainannya dalam hal penamaan kelompok dibentuk keluarga miskin yang menerima dana bergulir itu. Nama yang diacu LPSM adalah KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), tapi yang dipakai oleh Program IDT adalah pokmas, yaitu Kelompok Masyarakat, tanpa kata "swadaya": gambaran sikap "jangan pakai nama dari kamus LPSM"? (Sajogyo 2006: 179). Program ini melakukan berbagai pembalikan pemikiran utama pada masanya. Tubuh miskin yang sebelumnya dimaknai secara negatif kini diberi kepercayaan penuh, sejak penentuan siapa sajakah orang miskin di wilayahnya, turut serta dalam perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan secara mandiri, hingga mengevaluasi hasil kegiatan (Bappenas Tt: ii). Dibandingkan dengan nilai dana bantuan desa tahunan saat itu sebesar sekitar Rp 6 juta, nilai program IDT
136
sebesar Rp 20 juta per desa berarti bernilai tiga kali lipat. Dana yang dinilai sangat besar itu sepenuhnya dikelola pokmas yang berisikan tubuh-tubuh miskin. Setiap pokmas mendapatkan sejumlah dana, biasanya senilai Rp 500 ribu hingga Rp 5 juta per anggota, dan satu kelompok beranggotakan maksimal 20 orang. Dalam satu desa dapat terbentuk banyak pokmas. Setelah tahun pertama, dana pengembalian dari anggota digulirkan kepada anggota lainnya, atau digulirkan kepada pokmas lainnya. Untuk menciptakan solidaritas di antara anggotanya, diciptakan aturan tanggung renteng, di mana kesulitan pengembalian oleh satu anggota turut ditanggung bersama anggota lainnya. Di samping partisipasi tubuh miskin untuk menentukan warga desa lain yang setara dengannya, di tingkat nasional kemiskinan dipatok menurut garis kemiskinan. Di Indonesia, Sajogyo (1988: 1-14; 2006: 247-259) mula-mula mengembangkan garis kemiskinan untuk menentukan jumlah individu miskin sejak tahun 1977, sebelum akhirnya pemerintah secara resmi menggunakan garis kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) mulai tahun 1984. Garis kemiskinan Sajogyo dan BPS sama-sama disusun menurut nilai gizi minimal setara 2.100 Kkal per orang dalam sehari, namun demikian terdapat perbedaan rincian dalam penyusunannya. Menurut Sajogyo (1988: 1-14), pada saat diterapkan pada masyarakat simpangan datanya menurun hingga dua deviasi standard, sehingga masih bisa ditoleransi hingga 1.900 Kkal per orang-hari. Adapun proses pengumpulan data gizi dengan menggunakan pendekatan ingatan (recall) seringkali terlapor lebih rendah (under reporting) hingga 20 persen. Atas dasar pengalaman ini, maka garis kemiskinan terbawah dapat ditoleransi hingga 1.700 Kkal per orang-hari. Untuk menghasilkan pengukuran yang lebih realistis, sesuai peluang keragaman kemiskinan antar daerah, Sajogyo menyusun garis kemiskinan lebih dari satu agar kian tajam mengukur kemajuan golongan bawah. Dirumuskannya garis melarat (destitute), miskin sekali (very poor), dan miskin (poor). Berdasarkan nilai tukar beras, dibedakan pula garis kemiskinan pedesaan dan perkotaan. Di desa dipancang garis 180 kg, 240 kg, dan 320 kg setara beras per orang-tahun. Untuk kota nilainya 270 kg, 360 kg, dan 480 kg setara beras per orang-tahun. Demi kepraktisan, nilai rupiah bagi kalori lalu dipertukarkan dengan
137
nilai beras. Beras mudah dipahami sebagai sumber kalori dan harganya tidak fluktuatif. Sejak awal penentuan desa tertinggal untuk menjaring tubuh-tubuh golongan miskin dipertanyakan. Tidak terdapat korelasi yang kuat antara lokasi tertinggal dan permukiman golongan miskin (Sarman 1997: 33-42). Sesuai dengan data kemiskinan dari BPS, jumlah tubuh orang miskin dalam satu provinsi atau satu kabupaten diprediksi melalui Survai Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas), bukan berupa sensus. Desa tertinggal, sementara itu, ditentukan dari susunan variabel sensus Potensi Desa (Podes). Sebagai ganti kesulitan menentukan jumlah orang miskin dalam satu desa melalui Susenas–dan sesuai dengan orientasi kepercayaan kepada golongan miskin—tubuh-tubuh miskin di tiap desa akhirnya ditentukan oleh warga desa sendiri (Mubyarto 1997: 3). Tubuh miskin juga dipercaya untuk membentuk kelompok masyarakat (pokmas) sendiri. Dalam salah satu survai untuk mengevaluasi pokmas IDT, diketahui bahwa hanya seper tiga pokmas tersebut mandiri (Sajogyo 1997: 13, 122-123). Yang menarik, selain ditemukan pokmas yang telah mandiri, juga ditemukan tubuh anggota pokmas yang telah melepaskan identitas miskin dan sedang berkembang lebih lanjut. Sayangnya, Program IDT tidak mengantisipasi tubuh usahawan baru hasil berkelompok, namun me-Lain-kannya dengan sekedar mengeluarkannya dari pokmas asal. Tidak tersusun rencana pendampingan lebih lanjut untuk anggota pokmas yang telah mandiri, atau pengembangan jaringan permodalannya dengan perbankan. Berbeda dari tataran diskursus yang berminat mengembangkan potensi golongan miskin setinggi-tingginya, ternyata tataran arena program penanggulangan kemiskinan telah membatasi diri pada pengembangan potensi sekedar sampai keluar dari kemiskinan. Kejanggalan muncul saat metode penanggulangan kemiskinan yang memerlukan kemitraan dari seluruh pihak di lokasi tertentu ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan. Pendamping dalam program IDT mampu bermitra dengan tubuh miskin. Akan tetapi kemitraan sulit dijalin bersama pemerintah daerah, swasta dan LSM. Hal ini tecermin dalam kajian bersama Program IDT (Mubyarto 1996: 26).
138
Di sebagian pertemuan sarasehan keterpaduan PPK (Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan) yang diadakan atas usulan Tim Jisam (Kajian Bersama) P3R-YAE, di tingkat I maupun di tingkat II, diperoleh sejumlah apresiasi atas pendekatan (metode) diskusi kajian bersama yang terarah (terfokus), dalam situasi duduk sama rendah berdiri sama tinggi itu di antara peserta diskusi. Disayangkan, tidak seluruh peserta pada diskusi awal (arus turun) dapat berperan serta pada diskusi kedua (arus naik) ketika Tim Jisam Pusat P3R-YAE membawakan hasil jisam dari desa dan kecamatan kasus, sehingga dampak kumulatif tak sepenuhnya tercapai. Begitu pula ketidakhadiran unsur swasta (pengusaha) dan unsur LSM/Ormas sebagai peserta diskusi jisam dirasakan sebagai suatu kekurangan dalam proses menyertakan seluas mungkin unsur-unsur yang kepeduliannya sangat diharapkan, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan maupun tingkat desa kasus. Pemrograman menuju pendamping mandiri juga praktis berhenti. Hingga saat ini dapat dijumpai tubuh-tubuh pendamping di tingkat kecamatan hingga provinsi yang semula dilekati label pendamping IDT. Akan tetapi upaya pengembangan profesi berlangsung secara individual, tidak terencana dalam suatu program penanggulangan kemiskinan. Menurunnya diskursus potensi golongan miskin dalam program nasional penanggulangan kemiskinan masa kini telah menenggelamkan pernyataan-pernyataan kemandirian pendamping. Ikhtisar Dengan mempercayai potensi tubuh miskin untuk berkembang menuju kemandiriannya, diskursus potensi golongan miskin memunculkan mereka, lallu pendamping mengajaknya mengembangkan kekuasaan melalui kelompok dan usaha ekonomis. Kekuasaan beroperasi melalui aktivitas pemerataan akses modal usaha, akses prasarana ekonomis dan pendampingan. Dalam konteks demikian, tubuh miskin menjadi orang dalam sementara pendamping dan pihak lain berposisi sebagai orang luar. Hubungan keduanya mengoperasikan kekuasaan untuk menciptakan permukaan solidaritas antar pihak dan antar lapisan sosial. Pada bab berikutnya hendak dikemukakan diskursus dan praktik kemiskinan produksi. Menggunakan arena yang serupa dengan praktik potensi golongan miskin–meskipun saling dimanipulasi—ada baiknya dikemukakan
139
pembedaan, di mana diskursus potensi golongan miskin mengoperasikan kekuasaan dalam upaya memunculkan tubuh miskin terus menerus, sementara diskursus kemiskinan produksi menenggelamkan kembali tubuh miskin dalam mekanisme arena birokrasi ciptaan lapisan atas.
140
BAB 9 DISKURSUS DAN PRAKTIK KEMISKINAN PRODUKSI
Diskursus dan praktik kemiskinan produksi memiliki homologi dengan arena produksi industrial. Pertama, tubuh miskin dilekati identitas tidak mampu bekerja di industri (Gronemeyer 1992: 53-69), baik karena menganggur, terlampau tua atau jompo, atau masih kanak-kanak. Domain kemiskinan juga mencakup tubuh-tubuh yang berupaya secara mandiri namun masih tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Kedua, upaya tubuh miskin dikelola agar mampu berproduksi secara minimal, baik untuk bekerja ke perusahaan atau menjadi pengusaha kecil (Gaiha 1993: 126-129). Segmentasi pasar tenaga kerja miskin digunakan sebagai homologi untuk membatasi jenis kegiatan penanggulangan kemiskinan tersebut. Diperuntukkan bagi penganggur, misalnya, upah kerja padat karya ditetapkan untuk ada (bukan gotong royong yang gratis, upah sebagai perangsang kerja), namun upah tersebut tidak setinggi upah bekerja normal (agar pekerja normal tidak tertarik memasuki kegiatan padat karya yang diperuntukkan bagi penganggur). Ketiga,
pengelolaan
diarahkan
pada
efisiensi
atau
peningkatan
produktivitas, baik bagi tubuh miskin maupun untuk kegiatan pengurangan kemiskinan. Pola pengelolaan ini mendasari kegiatan persaingan proposal kegiatan (guna mendapatkan nilai produktivitas kerja tertinggi atau harga kegiatan termurah), dan keswadayaan masyarakat (untuk mengurangi biaya pembangunan). Meskipun menggunakan berbagai pengukuran untuk segmen golongan miskin yang berbeda-beda (individu, rumahtangga, kelompok), selama ini ukuran kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) digunakan sebagai patokan. Dengan demikian saat ini tubuh miskin dapat ditentukan sebesar 13 persen atau sekitar 31 juta jiwa di Indonesia. Penanggulangan kemiskinan diorganisasikan secara birokratis dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kabupaten/kota, provinsi, pusat, juga melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Selain itu, penanganan dilakukan melalui
142
proyek-proyek dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Menurut data Potensi Desa 2011, lokasi PNPM untuk kegiatan transportasi berada di 47.746 desa, pendidikan 15.129 desa, permukiman dan kesehatan 22.277 desa, perekonomian 10.083 desa, simpan pinjam usaha pertanian 15.282 desa, simpan pinjam usaha nonpertanian 33.398 desa, dana hibah usaha produktif 2.206 desa, ketrampilan
produksi
5.083
desa,
ketrampilan
pemasaran
1.497
desa,
kelembagaan sosial kemasyarakatan 3.082 desa Mengorganisasikan Kemiskinan Diskursus kemiskinan produksi merupakan konsekuensi teori modernisasi, dan diskursus inilah yang senantiasa diacu dalam pernyataan-pernyataan pemerintah, donor dan swasta sejak tahun 1969. Dirunut lebih jauh, diskursus ini muncul bersamaan dengan laju Revolusi Industri di Eropa pada tahun 1750-1850. Tubuh-tubuh buruh yang muncul mula-mula dipandang sebagai masalah kemiskinan, dan hendak diatasi dengan tindakan-tindakan karitatif (Gronemeyer 1992: 53-69). Dari masa inilah pertama kali muncul pemahamanan untuk memberikan recehan atau charity kepada pengemis dan orang miskin. Bantuan karitatif kemudian diorganisasikan, dan setelah Perang Dunia II terutama dalam bentuk lembaga-lembaga Bretton Woods (World Bank dan International Monetary Fund/IMF). Tentu saja kemiskinan diupayakan diturunkan, terutama ketika berjumlah sangat besar, karena dikhawatirkan biaya penanganannya mampu menurunkan kemampuan negara untuk menyelenggarakan bidang-bidang pembangunan lain (World Bank 1990: 1-6). Kemiskinan juga menjadi masalah ketika mulai berkembang migrasi orang miskin ke negara maju. Perdana Menteri Denmark, Poul Nyrup Rasmussen, usai Perang Dingin pada awal 1990-an menyatakan sebagai berikut. We have a good argument now, a very concrete one, for ordinary people, which is, if you don’t help northern Africa, if you don’t help eastern and central Europe with a little part of your welfare, then you will have these poor people in your society” (McMichael 2003: 295).
143
Hingga kini pola bantuan dan program penanggulangan kemiskinan tetap serupa dengan masa Revolusi Industri, yaitu jangan sampai tubuh-tubuh miskin jatuh sakit dan meninggal –karena menjadi persoalan tersendiri—namun dibantu sampai pada batas bisa berproduksi, atau tepatnya menunjang sistem produksi industrial –kini batasan itu dijabarkan dalam bentuk garis kemiskinan atau upah minimum buruh. Globalitas kemiskinan juga membuka peluang kebijakan pengurangan kemiskinan untuk dikelola secara organisatoris dari tingkat global sampai ke tingkat nasional, tidak lagi atau tidak sekedar dilakukan secara individual maupun dalam kelompok kecil. Pengorganisasian di tingkat global dimungkinkan melalui proyek dan utang luar negeri. World Bank secara sendirian atau ketika mengorganisir lembaga dan negara kreditur lain menetapkan tema kemiskinan dalam perolehan utang luar negeri sejak dekade 1990-an (World Bank 1990: 121137, 2000: 189-204). This raises the question of why the (World) Bank and (International Monetary) Fund have elected to highlight the link between their lending programmes and poverty in the late 1990s. Some of the answer is probably what a for profit business would call marketing. A quick read of issues of the World Development Report of around 20 years ago turns up consistent references to poverty reduction, most usually in the context of rural development. While the World Bank did not have a website with the lead banner proclaiming “Our Dream is a World Free of Poverty” in 1982, at some level the Bank has been working on helping the poor in developing countries for decades. The advent of the inclusive PRSP (Poverty Reduction Strategy Paper) process coincides with a heightened awareness of the Bank in civil (and sometimes not-socivil) society. Recent anti-globalization demonstrations have put the Bank in the position of having to re-state and better market its mission. This is probably a good thing, especially if it can be done relatively costlessly. (Alas, the PRSP process is not costless, nor do the Bank and Fund incur all the costs.) (Levinsohn 2003: 9) Kekuatan diskursus kemiskinan produksi di Indonesia dapat dibayangkan. Pada saat perekonomian Indonesia dinilai kuat, diindikasikan oleh pergeseran struktur ekonomi dari dominasi kontribusi pertanian menjadi manufaktur dalam GNP (gross national product) pada tahun 1991, dan menjelang rencana tahap
144
tinggal landas dalam Repelita V periode 1989/1990-1994/1995, justru pada tahun 1991 Presiden Soeharto meminta konglomerat dan badan usaha milik negara (BUMN) untuk menyisihkan satu hingga tiga persen keuntungan bagi orang miskin.
Dikenalkan
usaha
pengentasan
kemiskinan,
diikuti
program
penanggulangan kemiskinan pada tahun 1993. Lebih jauh lagi, diskursus ini telah menjadi landasan kemunculan orang-orang miskin, sebagaimana tercatat dalam jumlah dan persentase orang miskin sejak tahun 1993 (Gambar 12). Diskursus ini juga telah mengalihkan konsentrasi dari persentase kemiskinan di perkotaan menjadi di pedesaan (Gambar 13) –suatu kondisi kemiskinan yang telah didalami World Bank satu dekade sebelumnya sebagaimana disampaikan dalam kutipan di atas.
Gambar 12. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 19752008 Obyektivasi dari diskursus produksi dapat dinyatakan dalam dikotomidikotomi yang dikembangkan (Gambar 14). Dikotomi penanganan individu/ kelompok-penanganan negara/global mengarah pada pembagian kerja untuk pengurangan kemiskinan. Dikotomi kaya-miskin memungkinkan penciptaan dan pemunculan beragam golongan miskin. Dikotomi berproduksi-menganggur dan manajemen-buruh mengarahkan isi kebijakan pengurangan kemiskinan untuk menguatkan kemampuan berproduksi, terutama agar mampu bekerja kepada pihak
145
lain. Dikotomi rasional-tidak rasional dan perencanaan teknokratis-perencanaan partisipatif menempatkan tubuh miskin dalam domain tidak rasional, sehingga metode untuk mendekatinya juga berupa perencanaan partisipatif yang lebih berbasiskan tawar menawar dibandingkan debat logis. Dikotomi usaha besarusaha mikro/kecil dan pemberdayaan-karitatif merujuk pada segmentasi tubuh miskin, yaitu yang mampu berproduksi akan berkembang dalam usaha mikro/kecil, sementara yang tidak mampu berproduksi dilayani dalam program karitatif.
Gambar 13. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1975-2008 Agar dapat dikelola hingga tingkat global, kekuasaan beroperasi melalui standardisasi diikuti dengan mekanisme pendisiplinan kegiatan pengurangan kemiskinan. Teks Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) menjadi patokan perumusan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di banyak negara. Tujuan pencapaian sasaran-sasaran dalam Millennium Development Goals (MDGs) dijadikan landasan pengambilan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pembangunan regional, nasional maupun global. Dalam MDGs diharapkan persentase kemiskinan menurun 50 persen pada tahun 2015 dibandingkan tahun 1995. Tanpa menggunakan dokumen-dokumen pembangunan
146
standard tersebut sebagai dasar pijakan, maka keputusan pemerintah tidak memiliki legitimasi dalam pandangan donor internasional. Pelanggaran disiplin tersebut berkonsekuensi pada penurunan atau pembatalan utang luar negeri. In 1999, the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) adopted a new set of processes to guide lending to some of the world’s poorest countries. Amid the blizzard of acronyms explaining the new process, the Bank and the Fund laid out a process that very poor countries would need to follow if they wished to make use of various concessionary lending facilities (Levinsohn 2003: 1). Kaya Berproduksi Manajemen Rasional Perencanaan teknokratis Usaha besar Pemberdayaan
Penanganan individu, kelompok
Penanganan negara, global
Miskin Menganggur Buruh Tidak rasional Perencanaan partisipatif Usaha kecil, mikro Karitatif
Gambar 14. Dikotomi Kemiskinan Produksi Untuk Indonesia, target MDGs pada tahun 2015 di antaranya penduduk miskin diharapkan tidak lebih dari 8 persen. Di Indonesia disusun dokumen strategi penanggulangan kemiskinan (PRSP diindonesiakan menjadi dokumen Strategi
Nasional
Penanggulangan
Kemiskinan/SNPK)
serta
lembaga
pengurangan kemiskinan (di Indonesia berupa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan/TKPK di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota). Dokumen
147
serupa sama-sama terdapat di banyak negara penerima utang dari donor internasional (Levinsohn 2003: 9-13). Standardisasi
juga
diikuti
dengan
reproduksi
suatu
kegiatan
penanggulangan kemiskinan dari daerah tertentu ke banyak daerah lainnya, maupun dalam waktu-waktu yang lebih kemudian. Konsep yang dikembangkan untuk mewadahi tindakan-tindakan ini meliputi replikasi (kini jarang digunakan karena ditafsirkan negatif sebagai membendakan masyarakat) dan scaling up (Dongier dkk. 2003: 327). Pembesaran skala ini sekaligus memperbesar diskursus kemiskinan produksi. Kehendak Menguasai Pengetahuan Kemiskinan Tubuh miskin diidentifikasi berpendapatan rendah. Pada beberapa program penanggulangan kemiskinan, selain pendapatan rendah sebagai indikator utama, pada tubuh miskin juga terdapat jejak informasi pemilikan sarana pendidikan dan kesehatan yang rendah. Tubuh miskin menyelinap ke dalam golongan umur produktif, golongan umur anak-anak yang tidak bekerja, golongan umur tua, kemiskinan pada level rumah tangga, serta pengusaha kecil dan mikro. Kehendak
donor
internasional
dan
pemerintah
untuk
menguasai
kemiskinan menumbuhkan beragam teknik penghitungan jumlah tubuh miskin, dan masing-masing teknik terarah untuk bersaing menjadi pengukuran yang universal. Meskipun sama-sama berangkat dari pendekatan modernisasi pembangunan, jumlah orang dan keluarga miskin tidak pernah seragam di antara departemen (di antaranya di Departemen Sosial,1 Departemen Pekerjaan Umum,2 Departemen Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal3) dan badan pemerintah (di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),4 Badan
1
Dikenalkan garis miskin dan fakir miskin Dikenalkan desa tertinggal dalam infrastruktur perdesaan 3 Dikenalkan garis daerah tertinggal dan daerah khusus 4 Dikenalkan rumahtangga miskin (RTM) dan rumahtangga sangat miskin (RTSM) 2
148
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),1 Komite Penanggulangan Kemiskinan2). Melalui garis kemiskinan, tubuh miskin disusun dari angka-angka pengeluaran makanan dan barang atau jasa nonmakanan. Oleh BPS, tubuh dipilah menurut garis 2.100 kalori. Perbedaan kumulasi angka pembentuk tubuh orang miskin satu dengan lainnya diukur dalam keparahan kemiskinan. Adapun totalitas angka pembentuk seluruh tubuh orang miskin diidentifikasi sebagai kedalaman kemiskinan.
Gambar 15. Evaluasi Kemiskinan Hipotetis Garis kemiskinan dan sejenisnya digunakan sebagai pemisah penduduk menurut golongan miskin atau lepas dari kemiskinan. Dengan menggunakan kaidah statistika untuk jumlah sampel atau populasi yang sangat besar –di atas 200 juta untuk penduduk Indonesia—maka secara umum bentuknya seperti kurva normal (Gambar 15). Secara hipotetis dapat disusun beberapa garis batas untuk menggolongkan hierarki masyarakat, yaitu golongan rata-rata yang dihitung menurut nilai tengah hingga 1 SD (standard deviation) (biasanya 34 persen penduduk di sebelah kiri atau kanan dari nilai tengah), golongan kaya atau miskin 1 2
Dikenalkan keluarga pra sejahtera (Pra-KS) dan keluarga sejahtera I (KS-I) Kemiskinan menurut kelompok, rumahtangga, umur
149
yang dihitung antara nilai 1 SD dan 2 SD (biasanya 13,5 persen lebih jauh ke kanan atau ke kiri), dan paling kaya atau paling miskin yang dihitung di atas 2 SD (biasanya 2,5 persen paling kanan atau paling kiri). Berdasarkan
kaidah
statistika
kurva
normal
tersebut,
kebijakan
penanggulangan kemiskinan semestinya mencantumkan target penduduk miskin tidak lebih dari 2,5 persen. Akan tetapi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional
II
(2010-2014),
pembangunan
diharapkan
mampu
menurunkan tingkat kemiskinan hingga 8-10 persen pada akhir tahun 2014.1 Berdasarkan rancangan pembangunan tersebut, terlihat bahwa target-target yang dicatat tergolong konservatif, artinya tidak sampai 0-2,5 persen sebagai indikasi hilangnya kemiskinan. Kritik lain yang dilancarkan terhadap garis kemiskinan BPS ialah kealpaannya atas alamat orang miskin. Olahan Survai Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) samar-samar memperkirakan jumlah tubuh-tubuh orang miskin di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, namun tidak mencantumkan lokasi tubuh tersebut tinggal. Kelemahan ini bersumber dari jenis data survai –bukan sensus. Hanya mengetahui jumlahnya, akhirnya di daerah tokoh masyarakat dan perangkat desa mewakili tubuh-tubuh orang miskin. Tubuh orang miskin sekaligus dibungkam, sementara kesaksian atas kemiskinannya dilakukan oleh tokoh masyarakat atau perangkat desa. Representasi orang miskin melalui tokoh masyarakat justru memunculkan kehadiran para tokoh tersebut (Bourdieu 2011: 210-211). Kehadiran mereka, antara lain, tercatat sebagai penerima dana jaring pengaman sosial (JPS), dan beras miskin (raskin). Untuk menanggulangi kejanggalan tersebut, dikembangkan sensus rumahtangga miskin (RTM). Sensus RTM ternyata mencari, dan menemukan, rumah yang buruk sebagai belenggu tubuh orang miskin. Tubuh orang miskin sendiri masih luput dari pencarian. Tubuh direkatkan dengan susunan bendabenda yang bernilai rendah, seperti rumah yang berlantai tanah, tidak bertembok, tanpa atap dari genteng. Kalau dalam panoptikon sebuah bangunan disusun untuk mengendalikan tubuh terpenjara (Foucault 2002d: 182-183), sensus RTM 1
Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 Buku I, Halaman I-46.
150
memaksa lokasi persembunyian tubuh miskin terlihat. Hanya saja, secara paradoks, sejak penjajahan Belanda perbaikan batas-batas bangunan digunakan untuk memperdaya penglihatan seakan penghuninya sejahtera, namun kini ketika rumahnya bertembok maka tubuh miskin sekaligus dikeluarkan dari taksonomi kemiskinan. Projo menjelaskan kasus Dusun Kalitani sebagai berikut. Rumahtangga golongan miskin memiliki tanah 3.500 m2 sampai 5.000 m2. Menurut aparat Pemda, dengan pemilikan tanah seluas itu tidak lagi tergolong miskin, tetapi saya meminta untuk memasukkannya ke dalam golongan miskin. Karena saya yakin dengan sawah 3.500 m2 dalam satu tahun tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak. Dalam sinoman (tolong menolong) membangun rumah bertembok, pada akhirnya meskipun dia dianggap miskin, pas yang membantu sedang membangun nanti dia juga bisa membantu, entah bagaimana cara menutupinya. Biasanya dia kerja, lalu hasilnya dititipkan kepada orang-orang yang membangun, akar suatu ketika dapat membantu mereka. Kalau tetangga sudah membuat rumah, bantuannya tidak untuk mereka. Dia akan mencari yang belum memiliki rumah. Oleh sebab itu saat ada pendataan sosial untuk rumahtangga miskin, petugas bertanya, mengapa memiliki rumah bertembok disebut miskin. Dia tidak mengetahui membangun rumah dengan cara bergantian di sini. Saya jelaskan rumahnya tembok, tapi penghuninya tidak punya, karena tidak memiliki sawah. Itu bisa terjadi. Pada saat ini berkembang pandangan mengenai agregat permasalahan orang miskin (Rahnema 1992: 158-172). Kemiskinan bukan lagi masalah individual, melainkan menjadi permasalahan kelompok kecil, warga desa, kabupaten, provinsi, nasional, bahkan global. Melalui perubahan pandangan ini, kemiskinan menjadi sah untuk dikelola oleh negara, bahkan melalui organisasi internasional. Dianggap bersifat universal, pengukuran kemiskinan berlangsung dalam metode kuantitatif (garis kemiskinan) maupun melalui manipulasi teknik-teknik kualitatif agar bisa dikuantifikasi –misalnya menyelenggarakan diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) di mana hasilnya bisa dibandingkan lintas negara dan bisa diakumulasikan sebagaimana dilakukan oleh Mukherjee (2006: 13). Jejak metode kuantitatif dalam FGD terbaca dari partisipan diskusi yang bersifat homogen dan diskusi diakhiri kesepakatan bersama (sehingga dapat
151
dinilai sebagai satu responden atau satu pernyataan, lalu 30 FGD memadai untuk dianalisis secara statistik), dan pertanyaan digilir secara sistematis atau berurutan (bukan diskusi tak-terstruktur) (Kruger dan Casey 2000: 10-11). Sistematisasi demikian memang memungkinkan perbandingan antar kelompok miskin, namun perbandingan tersebut sekaligus mereduksi kekayaan informasi dan hanya menyajikan informasi yang seragam atau anekdotal (Levinsohn 2003: 10). Penyusunan kotak informasi dan perbandingan yang menyatukan sifat orang miskin juga mengesankan hubungan di antara mereka. Sulit menerima pandangan bahwa orang-orang miskin lazim saling berhubungan lintas pulau, apalagi lintas benua secara global. Melalui universalisme narasi kemiskinan berkembang dari tingkat
lokal
menjadi
global.
Universalitas
pengukuran
menghasilkan
perbandingan kemiskinan lintas negara, dan akhirnya menghasilkan ruang-ruang negara miskin dan kaya (World Bank 1990: 24-38, 2000: 15-30). Mendisiplinkan Efisiensi Tubuh Miskin Sejak tahun 1999 World Bank melansir teori pemberdayaan masyarakat yang dinamakan Community-driven Development (CDD). Teori ini menjadi basis proyek pemberdayaan yang didanai World Bank maupun donor internasional lain (Operations Evaluation Department 2003: 11-13). Di Indonesia, teori ini digunakan pada seluruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Secara nasional, beberapa program sejenis lainnya yang juga ditujukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran, telah diintegrasikan dalam satu kerangka kebijakan nasional yang dikenal dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) dengan intervensi berupa bantuan teknis dan investasi infrastruktur dasar pedesaan, dibangun dengan berorientasi pada konsep “Community Driven Development (CDD)”1 CDD merupakan konsekuensi dari teori pilihan rasional atau rational choice (Narayan dan Pritchett 2000: 269-295). Menurut ilmuwan dari World 1
Panduan Pelaksanaan PNPM PISEW Tahun 2010, halaman 2.
152
Bank, konsep modal sosial dari Coleman memiliki implikasi bagi pemerintah dan donor internasional. Salah satu implikasi terpenting ialah pendisiplinan proyek dalam konsep community-driven development (CDD). One of the most important applications of social capital is in the delivery of sustainable basic services to the poor, and local infrastructure and natural resources management. The last two decades have seen a resurgence of interest in community-driven development, with community group in charge and the focus shifting to local initiative, self help, local organizational capacity, and demand orientation. Communitydriven development is defined as a process in which community groups initiate, organize, and take action to further common interests or achieve common goals (Narayan dan Pritchett 2000: 284). Teori pilihan rasional berorientasi positivistik, dengan prinsip dasar berasal dari ekonomi neoklasik (Coleman 1994: 1-44). Teori ini memusatkan perhatian pada aktor, yaitu manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Aktor bertindak untuk mencapai tujuan, serta dipandang mempunyai pilihan –atau nilai dan keperluan. Teori pilihan rasional tak menghiraukan substansi dan sumber pilihan aktor, namun mementingkan kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan peringkat pilihan aktor. Teori ini memperhatikan sekurang-kurangnya dua pemaksa utama tindakan. Pertama, keterbatasan sumber daya. Berkaitan dengan keterbatasan sumber daya ini adalah pemikiran tentang biaya kesempatan (opportunity cost) atau biaya yang berkaitan dengan rentetan tindakan berikutnya yang sangat menarik, namun tak jadi dilakukan. Aktor dipandang berupaya mencapai keuntungan maksimal, dan tujuan mungkin meliputi penilaian gabungan antara peluang untuk mencapai tujuan utama dan apa yang telah dicapai pada peluang yang tersedia untuk mencapai tujuan kedua yang paling bernilai. Kedua, sumber pemaksa atas tindakan aktor individual adalah lembaga sosial. Hambatan kelembagaan ini menyediakan baik sanksi positif maupun sanksi negatif yang membantu,
mendorong
aktor
menghindarkan tindakan yang lain.
untuk
melakukan
tindakan
tertentu
dan
153
CDD menjelaskan "pangsa pasar" program penanggulangan kemiskinan, yaitu khusus untuk keluarga miskin dan keuangan mikro (Dongier dkk. 2003: 303-304). Setelah lepas dari level itu maka tubuh miskin keluar dari programprogram CDD. Menggunakan idiom dari ilmu ekonomi, pola penyaluran proyek diarahkan pada kesetimbangan antara aspek penawaran proyek dan permintaan masyarakat (Gambar 16). Untuk memperoleh titik yang optimal, maka dilangsungkan persaingan antar warga dalam memperebutkan proyek. Berkaitan dengan itu, menurut teori motivasi dari Atkinson, motivasi tertinggi dalam melakukan tindakan diperoleh ketika peluang keberhasilan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan senilai 50 persen. Artinya hanya jika menulis proposal maka muncul peluang untuk mendapatkan proyek, jika proposal tidak dikerjakan maka pasti tidak mendapatkan proyek (peluang 0 persen), dan sebaliknya penulisan proposal tidak sekaligus memastikan (peluang 100 persen) akan memperoleh proyek.
Gambar 16. Adaptasi Ekonomi Formal dan Psikologi dalam CDD Ada pula program CDD yang telah menetapkan proyek per desa dalam nilai tertentu, misalnya PNPM Infrastruktur Perdesaan (IP) menyampaikan dana
154
pembangunan infrastruktur seragam senilai Rp 250 juta per desa. Nilai proyek PNPM IP ini lebih besar daripada program PNPM lainnya. Sesuai teori punishment and reward, nilai yang jauh lebih besar ini diciptakan guna membesarkan kehendak warga desa untuk mendapatkannya. Sekalipun telah jelas bahwa CDD didasarkan pada teori pilihan rasional, namun masih ditemui simpangannya dalam proyek-proyek CDD itu sendiri. Dalam teori ini sempat dirumuskan collective action dihindari karena memungkinkan munculnya penumpang gelap (free rider). Implikasi dari hal ini ialah pengambilan sumberdaya secara selektif, sehingga menghindari sumberdaya komunal (common goods). Akan tetapi proyek-proyek CDD justru menggarap infrastruktur common goods seperti jalan dan jembatan, bahkan dalam jumlah dominan dalam PNPM. Infrastruktur memungkinkan penumpang gelap di antara warga desa sendiri (merugikan warga desa sendiri), namun lebih mudah diukur tingkat efisiensinya dan selama ini menjadi keunggulan manajemen donor internasional (menguntungkan donor). Sebagai perbandingan, evaluasi terhadap pengembangan kelompok oleh donor seringkali menunjukkan kegagalan (Israel 1992: 2) Pada kenyataannya, tujuan umum Bank (Dunia) pada kegiatan-kegiatan yang lalu telah sampai pada kesimpulan yang konsisten, bahwa komponen fisik suatu program, dua kali lebih berhasil dibandingkan dengan apa yang dicapai oleh komponen pengembangan kelembagaan. Meskipun
digunakan
dalam
program
partisipatoris,
CDD
telah
memberikan ide bahwa tingkah laku manusia dapat diramalkan. Tujuan tindakan sosial terutama memaksimalkan manfaat atau keuntungan. Motivasi tindakan pemanfaat proyek terutama didasarkan pada kepentingan-kepentingannya sendiri. Diskursus kemiskinan produksi juga menghasilkan pandangan efisiensibiaya
dalam
menginginkan
pembangunan keikutsertaan
partisipatif. orang
miskin
Pandangan dalam
efisiensi-biaya pembangunan
ini
untuk
meningkatkan rasa kepemilikan, namun keikutsertaannya sekaligus sebagai upaya memobilisasi sumberdaya lokal. PNPM berupaya membatasi biaya input atau materi program, sambil menggali kontribusi dari tubuh miskin sendiri. Pada kasus
155
di Dusun Kalitani, sebelum program fisik diusulkan, warga desa perlu mempersiapkan modal awal, berupa swadaya masyarakat, kas dusun, dan kas desa. Nilai swadaya menjadi bobot penting dalam persaingan proposal antar desa di tingkat kecamatan. Dalam aturan program, seluruh pekerja dalam kegiatan PNPM dibayar, meskipun boleh lebih rendah daripada harga tukang dan buruh lokal. Akan tetapi kebutuhan nilai swadaya yang tinggi membuat penyelenggara proyek mengubah upah kerja rendah tersebut menjadi gotong royong antar warga desa. Nilai gotong royong kemudian dicatatkan sebagai swadaya masyarakat. Karyo, Kader Pemberdayaan Masyarakat, menjelaskannya sebagai berikut. Untuk mengejar maka swadaya dikejar. Ada sendiri swadaya dari desa, lalu dari masyarakat juga ditarik, plus tenaga kerja. Tenaga kerja itu dibayar namun langsung diberikan kembali ke proyek. Misalnya per hari dibayar Rp 27.000 per HOK tukang (HOK= hari orang kerja), dan Rp 20.000 per HOK tenaga kerja. Kalau sehari, tenaga kerja mendapat Rp 30.000, sementara tukang Rp 40.000. Masyarakat bekerja bakti, dibayar, namun nanti dikembalikan kepada masyarakat secara swadaya. Sebab aturannya harus seperti itu. Swadaya juga ditarik di antara rumahtangga miskin –bentuk subsidi tubuh miskin terhadap proyek pemberdayaan. Projo menjelaskannya sebagai berikut. Saya hitung penarikannya lewat tanah, yang lebar membayar lebih banyak, yang sedikit membayar juga. Itu tanah darat, tanah untuk rumah. Tidak termasuk tanah sawah. Masyarakat di sini kalau dibutuhkan swadaya dan pembangunan langsung dilaksanakan, itu tidak ada protes. Kalau itu diadakan swadaya tapi lama baru dilaksanakan, sampai satu tahun hingga dua tahun, barulah masyarakat protes. Untuk PNPM, swadaya juga ditarik dari fakir dan miskin. Yang cukup memberikan iuran Rp 100 ribu. Yang fakir dan miskin Rp 50 ribu. Memang menurut luas tanah. Yang lebar membayar lebih banyak, termasuk yang tidak di pinggir jalan. Kemarin semua bisa membayar. Swasta kini masuk sebagai salah satu penyalur dana bagi orang miskin, yaitu sebagai konsultan pendamping program. Ciri pencarian untung yang
156
mengikat secara inheren pada konsultan swasta turut terbawa dalam pendampingan masyarakat (Agusta 2007: 27-38). Merekalah yang memiliki peran dan kekuasaan lebih tinggi daripada pihak lain di lapangan. Dari sisi gaji yang berlipat ganda dibandingkan pegawai negeri –antara empat kali lipat pada pendamping tingkat kecamatan, hingga lebih dari lima puluh kali lipat bagi konsultan pendamping nasional yang sengaja direkrut dari negara donor—tugastugas yang lebih besar dan purna waktu dalam program, posisi pendamping ini jauh lebih tinggi daripada lainnya. Dalam posisi yang paling penting, yaitu menandatangani persetujuan pencairan proyek dan dana kegiatan, kekuasaan konsultan pendamping bahkan hampir mutlak. Dalam periode pasca krisis moneter, kegiatan pembangunan yang terfokus pada pengurangan kemiskinan justru mereproduksi kemiskinan itu sendiri. Program penanggulangan kemiskinan bahkan menggerakkan sebagian warga maupun aparat pemerintah agar turut dimasukkan ke dalam kategori miskin tersebut. Proyek beras untuk orang miskin dan pemberian uang tunai kepada orang miskin dilaporkan diterima pula oleh golongan di luar rumahtangga miskin (Mawardi dkk.
2008: 12-13). Ditemukan 10,4 juta rumahtangga baru yang
mendaftarkan diri sebagai rumahtangga miskin untuk mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).1 Berbeda dari perencanaan teknokratis yang menggunakan metode ilmiah dan terarah kepada sifat positivistik, perencanaan partisipatif disifatkan pada kesepakatan bersama antar pihak di tingkat desa. Perencanaan teknokratis terhadap desa, misalnya dalam menentukan lokasi program, dilakukan secara kuantitatif dan menggunakan statistika deskriptif atau parametrik.2 Akan tetapi di tingkat desa usulan kegiatan tidak ditekankan pada statistika, melainkan melalui keputusan bersama atau kolaboratif antar pihak –lazimnya warga biasa, tokoh masyarakat, aparat pemerintah desa, dan sesekali aparat pemerintah kecamatan dan kabupaten/kota—sampai petugas donor internasional (Mosse 2004: 16-35). 1
Sinar Harapan (19 November 2005) mengutip Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat kala itu, Alwi Shihab, menunjukkan sampai saat itu jumlah penerima BLT sebanyak 12,5 juta rumahtangga, namun sekitar 247.000 penerima BLT dihentikan karena tidak tergolong rumahtangga miskin. 2 Misalnya dalam penentuan desa, kabupaten dan provinsi penerima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
157
Metode partisipatif yang dipraktekkan dipandang tidak memiliki ciri-ciri ilmiah berupa universalitas (Mohan 2004: 153-167), termasuk tidak bisa dipraktekkan lintas wilayah dalam Indonesia. Metode ini juga sulit menentukan ukuran keberhasilan sejak dari tahapan perencanaan hingga pasca pelaksanaan pembangunan. Setelah tidak masuk ke dalam mekanisme perencanaan rasional terutama dalam kemampuan peramalan, pelaksanaan keputusan partisipatif akhirnya didanai oleh bantuan sosial.1 Jenis mata anggaran ini tidak memperhitungkan
kembalinya
dan
akumulasi
investasi
negara
dalam
pembangunan sebagaimana mata anggaran modal, yang berarti juga tidak dipandang sebagai pembangunan yang rasional. Dengan mengasosiasikan negara sebagai perusahaan,2 perencana menekan jumlah mata anggaran bantuan sosial sambil menguatkan mata anggaran belanja modal. Usaha untuk menguasai pendekatan partisipasi sebagai wilayah di luar rasionalitas ini dilakukan melalui mekanisme pendisiplinan tahapan partisipasi – dalam program penanggulangan kemiskinan tahapan kegiatan disamakan dengan konsep proses (Francis 2004: 72-87). Formulir-formulir isian tiap tahapan diberlakukan menyeluruh ke semua lokasi pembangunan, dengan formulir isian yang serupa pada tahapan musyawarah tingkat dusun dan desa, penyusunan proposal, pelaporan kegiatan, hingga serah terima hasil kegiatan Ikhtisar Memiliki homologi dengan produksi industrial, diskursus kemiskinan produksi mula-mula memunculkan tubuh miskin sebagai pihak yang tidak mampu berproduksi. Setelah ditemukan, tubuh-tubuh tersebut kemudian didisiplinkan melalui homologi manajemen produksi, berupa disiplin dalam kegiatan-kegiatan perencanaan, 1
pelaksanaan,
dan
pasca
pelaksanaan
program-program
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.02/2006 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Tahun 2007 2 Asosiasi negara dengan perusahaan ditunjukkan dalam penjelasan UU 17/2003 tentang keuangan negara, di mana, “Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara... Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan”.
158
penanggulangan kemiskinan. Pendisiplinan juga diorganisasikan secara birokratis. Disusun Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota, Provinsi, pusat, juga melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk melatih ketrampilan tubuh miskin agar sesuai dengan arena produksi, serta menyediakan modal untuk turut serta dalam persaingan usaha dalam arena produksi tersebut. Prasarana pendukung yang disediakan program bersifat ambigu, karena tidak hanya menjadi modal bagi orang miskin, namun juga diperebutkan oleh lapisan atas untuk memperlancar usaha dan mengakumulasi modal mereka lebih lanjut. Sampai bab ini telah disajikan satu per satu proses operasi kekuasaan dalam memunculkan enam diskursus kemiskinan serta upaya pengelolaannya dalam habitus dan arena kemiskinan. Pada bab berikutnya disajikan interaksi antar diskursus dan praktis penanggulangan kemiskinan secara bersama-sama. Operasi kekuasaan untuk mendominasi atau memunculkan hal-hal baru ini dikembangkan sebagai perang diskursus dan praktik kemiskinan.
BAB 10 PERANG DISKURSUS DAN PRAKTIK KEMISKINAN
Narasi diskursus dan praktik dapat disusun menurut kaitan berbagai konsekuensi vertikal dari tataran diskursus, habitus, dan arena, maupun peran secara horizontal antara diskursus dan praktik yang berbeda-beda (Foucault 2002c: 85). Pada bab-bab sebelumnya disampaikan narasi vertikal dari enam diskursus kemiskinan di pedesaan Indonesia. Pada bab ini narasi dilanjutkan dengan perang diskursus dan praktik kemiskinan. Sudut pandang sejarah diskursus dapat digunakan untuk mendeskripsikan perang tersebut, karena menurut Foucault (2002d: 143) sejarah yang menguasai dan membatasi manusia lebih memiliki bentuk peperangan daripada bahasa, tentang relasi kekuasaan daripada relasi makna. Dengan memperhitungkan perkembangan di Indonesia, diskursus berbagi kelebihan dan diskursus menginginkan kesederhanaan telah dikenal setidaknya sejak 1500-an (Gambar 17). Diskursus kemiskinan ras dan etnis dikembangkan pada dekade 1920-an, bersamaan dengan perkembangan diskursus kemiskinan sosialis. Pada dekade 1970-an berkembang diskursus potensi golongan miskin. Sejak akhir 1990-an berkembang diskursus kemiskinan produksi, dan tafsirnya kini sedang menguat.
Gambar 17. Genealogi Diskursus Kemiskinan di Pedesaan Indonesia
160
Penghilangan dan Perluasan Domain Kemiskinan Dalam diskursus dan praktik berbagi kelebihan, tetangga di dalam desa telah menyamarkan lokus tubuh miskin dalam lapisan-lapisan kekurangan, yang mampu menghasilkan garis kemiskinan lokal berbeda-beda antar wilayah dan waktu yang berlainan. Relativitas garis kemiskinan lokal menjadi strategi penyamaran penting untuk menolak jangkauan mekanisme kekuasaan yang bisa saja merepresi golongan kekurangan. Dalam kondisi tersamar, prosedur menuju tubuh miskin baru terbuka melalui praktik kerukunan antar tetangga. Prosedur tersebut sekaligus membatasi penanggulangan kemiskinan hanya pada tataran antar tetangga sedesa. Mekanisme parrhesia (Foucault 2011: 339) dalam pengelolaan tubuh untuk mencapai kesucian dan mengabarkan kebenaran tersusun dalam diskursus menginginkan kesederhanaan. Latihan keterbatasan harta benda secara terus menerus oleh penganut mistik, agamawan, dan tubuh prihatin lainnya berguna untuk menyucikan tubuh dan menyiapkannya menerima kebenaran dari Tuhan. Keyakinan tentang hubungan langsung dengan Tuhan memberikan tubuh sederhana tersebut keberanian untuk menyampaikan kebenaran –menurut pandangannya—kepada pihak lain, termasuk penguasa. Tidak mengherankan keprihatinan atau kesederhanaan ini bersifat subversif bagi masyarakat dan penguasa. Penguasa sendiri mendapatkan rangsangan kesederhanaan untuk mengolah tubuhnya agar memancarkan sinar kesaktian –juga disebut karamah Tuhan—yang dipandang sebagai bentuk riil kekuasaan dirinya (Anderson 2000: 47-71). Kemiskinan dinilai sebagai masalah sosial selama penjajahan Belanda, dan domainnya meluas hingga nusantara. Untuk pertama kalinya pula penelitian kemiskinan dilaksanakan pada tahun 1872. Tubuh orang miskin dari kalangan Indo Eropa diidentifikasi, dan konsep yang diperoleh sebagai hasil identifikasi lalu digunakan untuk memburu tubuh-tubuh serupa. Melalui penelitian ini tubuhtubuh miskin dimunculkan lewat pencatatan sensus. Dalam konstruksi pelapisan sosial berbasis ras, kemiskinan dipandang sebagai permasalahan ras campuran atau kreol antara orang Eropa dan pribumi.
161
Penelitian menemukan beragam penyebab kemiskinan kreol (Baay 2010: 15-16), namun pemerintah jajahan pada tahun 1920-an hanya mengedepankan sebab berhubungan dengan tubuh pribumi secara tidak bermoral –berupa pergundikan (Gouda 2007: 196-200). Oleh sebab itu program penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk memperbaiki moral tubuh-tubuh kreol. Komisi (penyelidikan kemiskinan orang Eropa di Hindia Belanda) juga menganjurkan untuk meningkatkan mutu moral di dalam tangsi. Jumlah anggota militer Eropa yang hidup dalam pergundikan akan berkurang sehingga akan berkurang pula jumlah anak miskin yang dilahirkan. Berkaitan dengan masalah ini komisi juga menganjurkan agar anggota militer Eropa yang telah meninggalkan ketentaraan kolonial segera dikirim kembali ke Belanda (Baay 2010: 178). Kekuasaan dioperasikan melalui basis budaya yang holistik –artinya tanpa mempertimbangkan pelapisan masyarakat dalam budaya tersebut—dan diskursus kemiskinan ras dan etnis secara bersama-sama memunculkan orang miskin dari kreol, sekaligus menahan kemunculan kemiskinan dari etnis-etnis pribumi. Etnis tersebut di-Lain-kan secara budaya, dengan cara menempeli atribut-atribut persangkaan budaya yang dinilai primitif atau persangkaan moral negatif. Dengan memandang pribumi sebagai separuh kera, kemiskinan tidak dipandang sebagai masalah mereka, melainkan keliaran tingkah lakunya (Gouda 2007: 213). Sebagian penduduk kolonial Belanda di abad ke-20, misalnya, secara aneh masih terobsesi dengan gagasan "mata rantai yang hilang" dan menduga-duga kemiripan antara orang pribumi dengan kera-kera besar cerdas yang mirip manusia. Sebagian lain menggunakan gagasan Spencer dalam bentuk yang menyimpang, penjelasan baru tentang evolusi biologi dan metafora-metafora artifisial tentang sifat kekanak-kanakan atau "lambatnya perkembangan" orang-orang Indonesia. Dalam periode yang sama, berkembang pula diskursus kemiskinan sosialis. Membalik konstruksi diskursus kemiskinan ras dan etnis yang menyalahkan hubungan dengan tubuh pribumi, dalam diskursus ini justru hubungan dengan tubuh penjajah diyakini sebagai mekanisme kemiskinan pribumi. Hubungan yang bercirikan feudal dengan kelas priyayi dalam kerajaan-
162
kerajaan nusantara juga dipandang sebagai operasi kekuasaan untuk menghisap surplus kelas bawah (Soekarno 1965: 1-24; Sirait, Hindrayati, Rheinhardt 2011: 125-126). Menerapkan teori-teori dari komunisme internasional, lokus proletar sebagai pengisi kelas miskin diidentifikasi di antara tubuh buruh industri, seperti buruh kereta api (McVey 2010: 29). Mekanisme penanggulangan kemiskinan ditempuh melalui boikot atau pemogokan dan pemberontakan golongan sosialis, dalam rangka menghambat dan menghancurkan struktur sosial penjajahan. Identitas tubuh proletar seharusnya hanya membatasi pada tubuh buruh industri, namun terbuka bagi tubuh pribumi, kreol dan ras berkulit putih. Akan tetapi organisasi buruh sosialis lebih banyak diisi buruh pribumi dan sebagian kecil buruh kreol, sebaliknya buruh dengan ras murni Eropa justru sering menyabotase pemogokan mereka. Identifikasi proletar sebagai tubuh miskin sekaligus membungkam golongan miskin lainnya, yang saat itu sudah mulai diketahui pada tubuh pengusaha kecil dan petani kecil (Hiqmah 2008: 49; Tjokroaminoto 2008: 47114). Konsekuensinya gerakan sabotase atau pemberontakan buruh sosialis tetap meninggalkan pengusaha kecil dan petani kecil yang dipandang tidak mengenal rasionalitas masyarakat industrial. Di samping kelemahan identifikasi kelas miskin tersebut, teori-teori komunis internasional juga dipandang sulit diterapkan langsung di Indonesia setelah kerjasama komunis internasional tidak terwujud untuk mendukung pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) melawan penjajah Belanda pada tahun 1926 (McVey 2010: 569-630). Untuk menyesuaikan lebih dalam dengan keindonesiaan, nasionalisme dikembangkan sebagai revisi internasionalisme. Adapun tubuh miskin ditangkap sebagai tubuh marhaen atau kromo (Agusta 2010: 897-915; Soekarno 1965: 167-170, 245-248). Di samping buruh industri sebagai proletar, tubuh-tubuh miskin juga diidentifikasi pada petani kecil dan buruh tani. Pada titik ini identifikasi golongan kekurangan dalam diskursus berbagi kelebihan –yang berisikan petani kecil dan buruh tani—dipinjam sekaligus ditafsirkan kembali. Tubuh-tubuh tersebut muncul sebagai dikotomi dari kapitalis dan golongan feudal. Sebelum kemerdekaan peminjaman golongan kekurangan
163
sekaligus dimanipulasi dengan komunisme, sehingga tubuh proletar dipandang lebih superior. Soekarno (1965: 254) menjelaskan hal ini. Ini, ini paham "proletar mengambil bagian yang besar sekali", inilah yang saya sebutkan modern, inilah yang bernama rasionil. Sebab kaum proletarlah yang kini lebih hidup di dalam ideologi-modern, kaum proletarlah yang sebagai klasse lebih langsung terkena oleh kapitalisme, kaum proletarlah yang lebih "mengerti" akan segala-galanya kemodernan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Mereka lebih "selaras zaman", mereka lebih "nyata pikirannya", mereka lebih "konkrit", dan … mereka lebih besar harga-perlawanannya, lebih besar gevechtswaarde-nya dari kaum yang lain-lain. Kaum tani adalah umumnya masih hidup dalam satu kaki di dalam ideologi feudalisme, hidup di dalam angan-angan mistik yang melayang-layang di atas awang-awang, tidak begitu "selaras zaman" dan "nyata pikiran" sebagai kaum proletar yang hidup di dala kegemparan percampur-gaulan abad ke dua puluh. Mereka masih banyak mengagung-agungkan ningratisme, percaya pada seorang "Ratu Adil" atau "Heru Cokro" yang nanti akan menjelma dari kayangan membawa kenikmatan surga-dunia yang penuh dengan rezeki dan keadilan, ngandel akan "kekuatan-kekuatan rahasia" yang bisa "memujakan" datangnya pergaulan-hidup-baru dengan termenung di dalam gua. Pandangan ini telah berubah setelah Indonesia merdeka. Diskursus berbagi kelebihan membatasi hubungan tubuh miskin sebatas dengan tetangganya, namun diskursus kemiskinan sosialis mendatangkan kelas atas untuk menyadarkan esploitasi atas mereka, lalu mengorganisasikannya hingga ke tingkat nasional. Orientasi kepada marhaen di pedesaan antara lain ditunjukkan oleh inisiatif PKI (Mortimer 2011: 365-373) untuk melatih marhaen dan mengorganisasikannya dalam kelompok di desa hingga organisasi Barisan Tani Indonesia (BTI) di tingkat nasional. Perubahan subyek kemiskinan sosialis dari buruh industri di perkotaan menjadi petani di pedesaan tidak terlepas dari kesulitan kedudukan PKI dalam kabinet dan penguatan angkatan darat dalam industri-industri di perkotaan. Perubahan
tersebut
membutuhkan
pengetahuan
tentang
struktur
masyarakat desa, sehingga PKI segera melakukan penelitian. Untuk pertama kalinya penelitian partisipatoris dilaksanakan, pada awal 1960-an antara kader PKI sebagai peneliti bersama-sama tubuh marhaen di pedesaan. Penelitian partisipatoris yang penuh interaksi sosial tersebut menjadi operasi kekuasaan
164
dalam memunculkan tubuh marhaen, mengidentifikasi tubuh-tubuh penghisap marhaen, sekaligus menyadarkan tubuh marhaen tentang penghisapan surplus ekonomi tersebut. Hasil penelitian kemudian digunakan sebagai informasi untuk mengubah syarat-syarat masuk BTI, dan dengan demikian marhaen dapat diorganisasikan sebagaimana layaknya proletar dalam industri. Di tingkat lokal, hasil penelitian menjadi kuasa pengetahuan bagi gerakan sosial perebutan lahan tuan tanah yang berlebihan –dikenal sebagai aksi sepihak. Sesuai pandangan sosialisme, lahan dipandang sebagai alat produksi utama bagi tubuh marhaen untuk menghasilkan surplus secara mandiri. Aidit meringkas upaya pengorganisasian, pelatihan, dan aksi bagi tubuh marhaen sebagai berikut (Mortimer 2011: 382). Aksi-aksi sepihak akan sukses jika minimal tiga prasyarat berikut dipenuhi. Pertama, diorganisasikan secara rapi, khususnya sudut pandang dan cara kepemimpinan menyelesaikan masalah dalam aksi-aksi mereka di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa; … kedua, pendidikan mestinya diberikan dengan cepat, artinya kuliah-kuliah darurat dan pelatihan-pelatihan singkat segera diberikan bagi kader-kader desa yang secara khusus menangani sisi praktis aksi-aksi; dan ketiga, aksi-aksi yang mestinya melangkah di bawah kepemimpinan yang terlatih, artinya, kita harus menghindari "aksi pemimpin" tanpa massa atau "aksi massa" tanpa pemimpin, karena bagaimanapun aksi-aksi mesti konsisten berpijak pada kaum buruh dan petani miskin … Aksi-aksi ini, kalau begitu, harus mampu memenangkan simpati dan dukungan lebih dari 90 persen penduduk desa dan para pejabat negara yang bukan reaksioner. Episode pengembangan kelas marhaen ditutup oleh pergantian politik nasional secara berdarah. Dimulai dari perlawanan berdarah kiai dan santri kepada kelas marhaen di Jawa Timur pada awal tahun 1965 (Sulistyo 2011: 194-219), pergantian kepemimpinan nasional oleh Angkatan Darat diikuti dengan pembunuhan para marhaen –yang menandai pembunuhan tubuh-tubuh miskin.
165
Kekuasaan Memanipulasi Tafsir Kemiskinan Beberapa tahun kemudian, di awal tahun 1970-an diskursus potensi golongan miskin dikembangkan di antara akademisi dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM). Komunikasi berlangsung melalui diskusi dan penerbitan, serta dipraktikkan dalam kelompok-kelompok simpan pinjam dan usaha kecil lokal. Bertautan dengan pembangunan alternatif yang mengedepankan kelebihan lokalitas, diskursus ini mengarahkan penanggulangan kemiskinan untuk menghasilkan kemandirian dari tubuh-tubuh miskin tersebut. Kemandirian tubuh yang semula merupakan hasil dari latihan kemiskinan lapisan atas atau penganut kebatinan (dalam diskursus menginginkan kesederhanaan) kini digeser kepada posisi tubuh-tubuh miskin sendiri. Ekonomi Rakyat merupakan fokus perhatian karena setelah program IDT menjadi gerakan masyarakat sendiri, gerakan roda ekonomi rakyat ini harus berputar secara swadaya dan mandiri. Demikian apabila roda ekonomi rakyat sudah bergerak secara swadaya dan mandiri, maka pembangunan ekonomi dan sosial akan makin merata (Mubyarto 1996: vi) Konsep golongan kekurangan pada diskursus berbagi kelebihan, yang ditafsir ulang ke dalam kelas marhaen, pada diskursus ini digunakan kembali sembari ditafsir ulang sebagai golongan lemah. Menurut Sajogyo (1977: 10-17), tubuh-tubuh lemah meliputi buruh tani dan petani gurem –manipulasi tafsir atas kelas marhaen. Tahun 1973, 57% petani di Jawa mengusahakan kurang dari 0,5 hektar tanah (rata-rata 0,25 hektar). Ini golongan petani gurem….. Data tahun 1963 tak banyak berbeda: golongan "petani gurem" tercatat 61% (termasuk luas kurang dari 01 hektar, yang sebenarnya tak terhitung petani) yang menguasai 22% luas tanah pertanian di desa….. Jika 2 daftar "rumahtangga" tahun 1970 (dalam persiapan sensus penduduk 1971) dapat dipakai sebagai patokan tentang berapa persen rumahtangga yang petani dan bukan petani, maka golongan petani gurem pada tahun 1973
166
meliputi 33% dari rumahtangga di Jawa, jika dari 33% golongan miskin, yang 16% tergolong petani gurem (2,8 juta), maka 19% sisanya (13,0 juta) dapat dikatakan sebagian besar tergolong "buruhtani yang tidak bertanah" atau memiliki kurang dari 750 m2. Mereka meliputi hampir separuh dari golongan bukan-petani yang tercatat sebanyak 42%, dan mencakup 26% yang tak bertanah (Sajogyo 1977: 12). Ketiadaan alat produksi sebagai sumber kemiskinan sosialis juga ditafsirkan ulang sebagai ketiadaan akses ekonomis pada diskursus potensi orang miskin (Sajogyo 2006: 261-282), padahal substansinya sama yaitu lahan di pedesaan. Penggantian tafsir alat produksi menjadi akses sesuai dengan aliran pembangunan berbasis kebutuhan dasar manusia, yang lebih mengedepankan konsep akses daripada kepemilikan –salah satu konsekuensinya ialah pembedaan pemilik dan penguasa (pengakses) lahan. Perbedaan lainnya muncul dalam penggunaan kelompok sebagai mekanisme kumulasi kekuasaan golongan lemah. Pengelompokan kekuatankekuatan tubuh lemah dapat menghasilkan satu kekuasaan yang lebih kuat melalui interaksi di antara mereka sendiri. Kelompok tidak diarahkan untuk mengambil alih kepemilikan lahan tuan tanah di luar, sebaliknya Sajogyo (2006: 243-246) mengarahkan reforma agraria ke dalam anggota kelompok petani gurem. Kolektivitas di antara petani gurem yang mengerjakan lahan bersama dipandang menyatukan kekuatan dalam berhubungan dengan posisi yang lebih tinggi. Landreform itu justru dikenakan pada golongan yang paling gurem, misalnya menguasai kurang dari 0,2 hektar: tanah mereka dibeli pemerintah, kemudian dititipkan sebagai "tanah negara" yang diurus oleh Badan Usaha Buruh Tani (BUBT) di desa. Uang pembelian tanah itu sebagian dijadikan modal Badan Usaha Buruh Tani, baik modal untuk usaha bersama maupun modal yang dipinjamkan pada anggota untuk usaha perorangan. Kelompok lebih dibutuhkan golongan lemah, bukan lapisan sosial atas. Golongan yang telah lepas dari kemiskinan tidak membutuhkan kelompok lagi (Sajogyo 1997: 89-110). Peran penting lapisan atas ialah bersolidaritas dan memihak
golongan
lemah.
Praktik
pemihakan
ditunjukkan
melalui
167
pendampingan. Oleh sebab itu pendampingan menjadi penting selama masih ada kelompok berisikan tubuh-tubuh orang miskin. Hampir semua program penanggulangan kemiskinan menggunakan pendekatan kelompok. Peran minimal pendamping kelompok adalah memastikan komponen program (pokmas, dana) tetap lestari dan bila mungkin berkembang. Artinya, kelembagaan (aturan main/AD-ART, administrasi) pokmas menjadi semakin baik, dana yang merupakan modal usaha semakin berkembang. Pendamping mestinya bukan unsur yang terpisah dari program, tetapi faktor integral yang "hidup" dari mekanisme hubungan dengan pokmas yang didampinginya. Perubahan struktural tidak dilakukan melalui mekanisme konflik kelas marhaen dengan kelas kapitalis dan kelas feudal, melainkan melalui mekanisme pemerataan pembangunan. Dibandingkan dengan delapan jalur pemerintah, masih dibutuhkan kondisi awal yang berisikan berbagai alat produksi petani di desa (Sajogyo 2006: 261-282). Meskipun mengetengahkan dualitas penurunan kemiskinan dan peningkatan pemerataan, namun aspek pemerataan tidak selalu muncul bersamaan. Indikator indeks Gini untuk menunjukkan tingkat ketimpangan wilayah kurang populer. Diskursus potensi orang miskin lebih berorientasi pada upaya kemandirian kelompok miskin, dan tidak memperhitungkan aspek bantuan luar negeri dari negara maju dan donor internasional. Pada awal dekade 1980-an muncul pemikiran
tentang
kemiskinan
struktural.
Bukannya
memperhitungkan
penghisapan surplus antar negara, pemikiran ini diisi Soemardjan (1984: 3-11) dengan identifikasi organisasi pemerintah penyebab kemiskinan dan rekomendasi organisasi pembaru penanggulangan kemiskinan di dalam negeri. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Golongan demikian itu biasanya terdiri dari para petani yang tidak memiliki tanah sendiri, atau para petani yang tanah miliknya begitu kecil sehingga hasilnya tidak cukup untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Termasuk golongan miskin adalah kaum buruh yang tidak terpelajar dan tidak terlatih, atau yang dengan kata asing
168
dinamakan unskilled laborers. Golongan miskin itu meliputi juga para pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari Pemerintah, yang sekarang dapat dinamakan golongan ekonomi sangat lemah….. Dalam rangka pemikiran ini menarik juga anjuran Wakil Presiden Adam Malik dalam pidato yang diucapkan olehnya sendiri di muka seminar agar diusahakan perubahan struktur masyarakat Indonesia sedemikian rupa sehingga kemiskinan struktural tidak banyak lagi artinya (Soemardjan 1984: 5, 11). Pada dekade yang sama sebenarnya Arif (2001: 7-36) dari diskursus kemiskinan sosialis menulis perihal ketergantungan Indonesia terhadap negara maju dan donor, serta konsekuensinya pada pemiskinan sebagian warganegara. Akan tetapi, pendekatan ketergantungan antar negara tidak pernah muncul sebagai pemikiran dominan. Berorientasi pada model pendekatan kebutuhan dasar, dan berdasarkan hasil penelitian gizi masyarakat, upaya menghitung golongan miskin dilakukan Sajogyo (1988: 1-14) dengan garis kemiskinan berbasis gizi minimal untuk bekerja. Bila dihitung secara individual, gizi yang dibutuhkan 2.100 Kkal/hari. Akan tetapi dengan memperhitungkan simpangan pada tingkat masyarakat, maka nilainya menjadi 1.900 Kkal/hari. Untuk mempermudah penghitungan –tanpa memperhitungkan
perbedaan
inflasi
antar
tempat
dan
waktu—maka
penghitungannya diukur dari nilai beras. Bila dikaitkan dengan orientasi lokalitas yang seharusnya menghasilkan garis kemiskinan lokal yang berbeda-beda, serta pemikiran struktural kemiskinan yang tidak mempercayai garis kemiskinan absolut, maka upaya perumusan garis kemiskinan nasional atau makro tergolong anomali dalam diskursus ini. Hasil kajian kemiskinan mikro hampir selalu berakhir pada kemiskinan lokal yang lebih parah dibandingkan hasil ukuran garis kemiskinan makro (White 1996: 29-45). Argumen penyusunan garis kemiskinan yang dimunculkan ialah untuk menduga ketidakmerataan sosial (Luthfi 2011: 165), padahal indikator yang lebih tajam dan telah mulai digunakan saat itu ialah indeks Gini. Diskursus kemiskinan produksi muncul untuk merespons ketimpangan sosial –yang diindikasikan oleh ketimpangan wilayah—pada akhir tahun 1970-an. Dekade 1970-an ditandai oleh peningkatan indeks Gini, dan kesenjangan sosial
169
tersebut tampaknya dirasakan banyak pihak, sehingga pemerintah mengeluarkan Paket Kebijaksanaan Moneter 15 November 1978 yang antara lain ditujukan pada penciptaan kondisi bagi pola hidup yang lebih wajar –dikenal sebagai pola hidup sederhana (Dahlan 1978: 22-32). Konsep dari diskursus menginginkan kesederhanaan ini dimanipulasi untuk mengurangi konsumsi ekonomis seluruh penduduk, sehingga diharapkan mengurangi ketimpangan ekonomi. Akan tetapi diselipkan anomali, bahwa ukuran sederhana itu tergantung pada penilaian penduduk terhadap pendapatannya. Konsekuensinya kian miskin penduduk maka mekanisme pendisiplinan konsumsi kian merepresinya, sebaiknya kian kaya penduduk maka kian terbuka untuk berkonsumsi lebih tinggi. Kontradiksi tersebut sudah menghapus efektivitas kebijakan pemerintah. Istilah sederhana atau mewah sangat relatif dan tergantung keadaan masing-masing orang pada suatu waktu tertentu. Orang cenderung menganggap mewah hal-hal yang tidak tercapai oleh kemampuannya sendiri atau yang dianggapnya berlebih-lebihan bagi dirinya pada suatu ketika. Pada saat yang lain, hal-hal yang sama mungkin dianggapnya bukan mewah lagi atau dapat bertambah mewah. Golongan menengah –yang memang lebih banyak mengeluarkan suara—dengan sendirinya cenderung menganggap pola hidup kalangan atas sebagai kemewahan; sedangkan bagi golongan yang berada itu sendiri gaya itu dirasakan wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan mereka (Dahlan 1978: 23). Garis kemiskinan untuk kebutuhan standardisasi lebih terbuka untuk disusun dalam diskursus kemiskinan produksi. Pada tahun 1984 BPS mengembangkan garis kemiskinan negara. Sama-sama menggunakan basis kebutuhan energi 2.100 Kkal per hari, orientasi kepada metode individualistik menghalangi penggunaan batas simpangan 1.900 Kkal pada tingkat komunitas dan negara –ini batas bawah yang digunakan Sajogyo (1988: 1-14). Konsekuensinya, garis kemiskinan BPS senantiasa lebih tinggi daripada garis kemiskinan Sajogyo. BPS hanya memunculkan satu garis kemiskinan, sementara Sajogyo selalu memunculkan lehih dari satu garis kemiskinan. Nilai uang distandardisasi antar wilayah (memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi), lalu digunakan sebagai hasil penghitungan. Sama seperti Sajogyo yang
170
menggunakan data Survai Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diproduksi tahunan, seharusnya garis kemiskinan ini dapat dipublikasikan setiap tahun. Bahwa hal tersebut tidak dilakukan hingga tahun 1993, menunjukkan pembungkaman diskursus kemiskinan hingga awal 1990-an. Hal ini terutama berkaitan dengan kemunculan pandangan proses pemiskinan selama dekade 1970an dan 1980-an, yang ditentang oleh Presiden Soeharto (2008: 413-414). Dalam pernyataannya identitas pencipta garis kemiskinan diberikan kepada Mubyarto, padahal diciptakan oleh Sajogyo. Nama Sajogyo juga dihilangkan sebagai "orang itu" yang sebelumnya menyatakan pemiskinan dalam proses pembangunan. Pada permulaan tahun 1985 saya menyebutkan, bahwa garis kemiskinan di negeri kita, di mana kebanyakan adalah kaum petani, ialah 320 kg beras per tahun per orang. Yang menetapkan batas itu adalah ahli-ahli ekonomi kita, seperti Mubyarto dan yang lainnya. Saya pun pernah menghitungnya sekian tahun ke belakang. Dan perhitungan saya itu kira-kira cocok dengan perhitungan para ahli ekonomi kita itu. Alhasil, batas 320 kg beras per tahun per orang itu harus bisa dilampaui oleh seorang petani kita, supaya tidak hidup dalam kemiskinan….. Ada yang mengatakan seolah-olah proses pembangunan kita selama 15 tahun ini, bahkan 18 tahun, merupakan proses pemiskinan terhadap rakyat kita. Pendapat yang demikian itu maksudnya tentu baik, yakni untuk memperingatkan agar pembangunan yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk memperbaiki taraf hidup rakyat. Kalau benar begitu halnya di Indonesia selama ini, maka saya berdosa. Tetapi apa yang saya lihat, kebalikan dari pendapat sementara orang itu. Membawa proses kemiskinan berarti rakyat makin lama makin miskin. Nyatanya, mereka yang tadinya makan hanya sekali sehari. Sekarang saya tahu bisa makan dua kali sehari, bahkan bisa tiga kali sehari. Dengan demikian, maka tentu rakyat tidak menjadi lebih miskin. Ungkapan di atas mungkin lebih tepat menunjukkan maksud Presiden Soeharto, dibandingkan saat secara resmi memunculkan garis kemiskinan negara
171
pada tahun 1984. Dalam pidato resmi tersebut yang diacu justru garis kemiskinan BPS –bukan garis kemiskinan Sajogyo. Salah satu indikator penting pemerataan kesejahteraan rakyat dalam jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Apabila garis kemiskinan dipakai sebagai tingkat pengeluaran keluarga minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan setara dengan 2.100 kalori per anggota keluarga per hari serta kebutuhan pokok bukan-pangan tertentu, maka diperoleh jumlah sebagai berikut ….. berkurang dari 54,2 juta orang atau 40,1% dari seluruh penduduk dalam tahun 1976 menjadi 47,2 juta atau 33,3% dari seluruh penduduk dalam tahun 1978 ….. menjadi 40,6 juta atau 26,9% dalam tahun 1981 (Luthfi 2011: 165). Sempat muncul pandangan bahwa pengukuran dengan menggunakan garis kemiskinan memiliki kelemahan mendasar karena bersifat dugaan dari data survai. Pertanyaan dalam survai juga tidak memperhitungkan utang, padahal kelas bawah biasa mengkonsumsi barang dengan berutang (Arif 2006: 200-201). Pandangan dari diskursus kemiskinan sosialis ini tidak berkembang lebih lanjut. Sejak pertengahan 1980-an World Bank mengubah tema pembangunan dari structural adjustment program (SAP) atau dikenal juga sebagai Washington Consensus,
menjadi
tema
pengurangan
kemiskinan.
Tema
kemiskinan
dikembangkan dalam laporan World Development Report (WDR) 1980 dan 1990 –selanjutnya juga muncul pada tahun 1999. Dokumen ini menyebarkan kekuasaan untuk mengarahkan pembangunan di negara-negara miskin. …..the importance of successive WDRs in shaping the boundaries and the nature of ‘mainstream’ development debates. Their relationship with the World Bank (WB) means that they have a huge research and production budget, and the Bank can afford to disseminate them widely – a minimum of 50 000 English copies are now printed, and another 50 000 summaries are produced in seven other languages. The WDRs are usually the most ‘accessible’ of the WB’s annual publications, and in many ways act as its ‘public face’. Their association with the WB also lends them (in many circles) considerable weight and legitimacy. Thus, the WDRs have been a significant vehicle for promoting visions of development that have been broadly congruent with the views of various hegemonic institutions, including the WB, the
172
International Monetary Fund (IMF) and the US government (Mawdley dan Rigg 2002: 93). Tema kemiskinan diterima pemerintah pada awal 1990-an. Untuk pertama kalinya –dan merupakan perubahan yang cepat—pemerintahan Presiden Soeharto menerima pandangan munculnya kemiskinan di Indonesia. Dibandingkan dengan laju kemiskinan yang menurun sejak dekade 1970-an (dari sekitar 40,1 persen atau 54,2 juta pada tahun 1976 menjadi 13,7 persen atau 25,9 jiwa pada tahun 1993), sejak tahun 1993 jumlah dan persentase orang miskin meningkat. Bersamaan dengan skandal kalkulasi BPS yang dijelaskan di bawah, jutaan orang miskin telah dimunculkan melalui keputusan pemerintah ini (sebelum krisis moneter, pada tahun 1996 mencapai 17,5 persen atau 34,5 juta, atau meningkat 8,6 persen dan 3,8 juta orang miskin). Dengan konsep akademis penanggulangan kemiskinan yang jauh lebih siap, serta praktik-praktik kelompok dampingan LSM, diskursus potensi golongan miskin segera mengelola program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan hingga akhir 1990-an. Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) sejak tahun 1994 mempraktikkan pandangan diskursus potensi golongan miskin pada sekitar 20 ribu desa di Indonesia. Tidak mendapatkan data sensus penduduk miskin, maka data sensus potensi desa diolah menjadi data 22 ribu desa tertinggal. Sesuai dengan orientasi lokalitas, warga desa tertinggal menentukan sendiri golongan miskin di antara tetangganya. Mubyarto (1996: 7-8) mempraktekkan diskursus potensi golongan miskin dengan mempercayai warga desa untuk menentukan sendiri golongan miskin di desanya, membentuk kelompok berisikan tubuh-tubuh miskin, merancang kegiatan kelompok sendiri, mempercayakan dana yang relatif besar untuk dikelola mereka, kemudian digulirkan di antara golongan miskin sendiri. Solidaritas lapisan atas diwujudkan dalam bentuk pendampingan untuk memandirikan kelompok dan anggotanya. Dalam Program IDT berbagai ragam proses pemberdayaan orang miskin kreasi pendamping dihargai sebagai lokalitas yang paling tepat untuk melembagakan komponen proyek. II. SIFAT DAN RUANG LINGKUP 1. Program IDT adalah bagian dari gerakan nasional penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara bertahap
173
dan berkelanjutan dengan mengikutsertakan berbagai instansi dan lembaga, baik Pemerintah maupun swasta, termasuk perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya; 2. Program IDT juga merupakan strategi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang menyeluruh dan terpadu untuk mempercepat perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat/desa tertinggal menuju kondisi ketangguhan, ketahanan dan kemandirian; 3. Program IDT menyediakan bantuan khusus berupa modal kerja bagi kelompok penduduk miskin disertai bimbingan dan pendampingan khusus.1 Berorientasi kepada kemandirian, pada tahun 1996 dikembangkan gerakan masyarakat dan pendamping untuk mandiri dari program penanggulangan kemiskinan.
Golongan
miskin
yang
mandiri
dirancang
dicirikan
oleh
kemampuannya dalam berusaha serta mencari tambahan modal sendiri. Pendamping
mandiri
mendapatkan
nafkah
dari
kegiatan
pendampingan
kelompok-kelompok golongan miskin, dapat beralih dari gugus kelompok yang satu ke gugus kelompok lainnya (Sajogyo 1997: 13, 134-136). Pertarungan gerakan kemiskinan terjadi antara proyek yang diarahkan pada kemandirian masyarakat, dan instruksi presiden untuk melembagakan gerakan tersebut dalam struktur pemerintahan. Menteri Negara Koordinator Bidang
Kesejahteraan
Rakyat
dan
Pengentasan
Kemiskinan
bertugas
mengkoordinasikan departemen, instansi dan kelompok masyarakat yang memiliki program berhubungan dengan pengentasan kemiskinan, menyusun panduan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan, mengkoordinasikan pelaksanaan program, dan melaporkan kepada presiden. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertugas dalam perencanaan program dan penyediaan dana. Menteri Keuangan bertugas mengatur dana yang diperlukan. Menteri Dalam Negeri bertugas menyusun petunjuk teknis pelaksanaan di provinsi dan kabupaten/kota. Menteri lainnya dan pimpinan lembaga pemeirntah non-departemen wajib memberikan prioritas dan dukungan terhadap pelaksanaan program Gerakan Terpadu 1
Pengentasan
Kemiskinan.
Gubernur
bertugas
mengkoordinasi
Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1993 tanggal 27 Desember 1993.
174
pelaksanaan program ini. Bupati/Walikotamadya memastikan prioritas program ini di daerah masing- masing. … dalam rangka mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan upaya pengentasan kemiskinan secara terpadu dan terkoordinasi antar lintas sektor/instansi terkait dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan sebagai bagian dari upaya nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.1 Sebenarnya sejak tahun 1994 muncul pula inpres yang melandasi praktik dari diskursus kemiskinan ras dan etnis. Melanjutkan pembicaraan Presiden Soeharto dengan konglomerat pada tahun 1991, dana karitatif dikumpulkan dan selanjutnya dikelola dalam Yayasan Damandiri. Berkaitan dengan itu, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengelola sensus keluarga sejahtera oleh petugas keluarga berencana (KB) di tingkat kecamatan dan desa (Achir 1994: 8-9). Dua kategori terbawah –keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I—digolongkan sebagai keluarga miskin. Melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Bantuan dana kepada keluarga miskin dilakukan dalam program tabungan kesejahteraan keluarga (Takesra) dan kredit usaha kesejahteraan keluarga (Kukesra). Namun, karena jumlah desa di Indonesia ada sekitar 65.000 desa, maka, jelas sekali bahwa program yang dirancang itu (Program IDT) tidak akan bisa membantu keluarga miskin di 43.000 desa lainnya. Sementara itu para konglomerat, yang juga prihatin atas makin melambatnya penurunan tingkat kemiskinan tersebut merasa terketuk hatinya untuk ikut bersama pemerintah memikirkan jalan keluar yang terbaik. Dalam kesempatan yang sama mulai diadakan pula program-program pemberdayaan keluarga dalam rangka pengembangan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, para pengusaha yang peduli mengusulkan kepada Presiden untuk ikut serta menangani keluarga dan penduduk di desa yang tidak tertinggal….. Kemudian disusun program atau gerakan keluarga sadar menabung agar supaya para keluarga yang sekarang masih miskin bisa belajar menabung. Dalam rancangan awal dana yang ditabung itu akan dijadikan modal bersama untuk dipergunakan secara 1
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan, bagian Menimbang huruf c.
175
bergulir oleh para penabungnya. Dengan memberi kesempatan para peserta KB yang telah bergabung dalam kelompok-kelompok untuk menabung akan diperoleh dana yang cukup untuk bisa dipergunakan secara bergulir. Namun karena keluarga-keluarga itu pada umumnya miskin, atas petunjuk Bapak Presiden modal awal tabungan itu disumbang oleh para pengusaha. Gerakan Keluarga Sadar Menabung itu kemudian dicanangkan oleh Bapak Presiden pada tanggal 2 Oktober 1995 dan tabungan para keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I itu kemudian terkenal sebagai Tabungan Keluarga Sejahtera atau Takesra.1 Diskursus ini juga mengembangkan program Komunitas Adat Terpencil (KAT), dengan kegiatan yang terpola berupa pendisiplinan suku bangsa yang terpencil dan hidup berpindah-pindah ke dalam permukiman yang mengumpul dan lebih dekat ke wilayah perkotaan (Syuroh 2011: 229-248). Dalam permukiman bentukan tersebut dibangun rumah-rumah kecil untuk keluarga batih. Penghuninya dilatih budidaya dan usaha kerajinan. Diskursus kemiskinan produksi juga menyelinap dengan program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT). Dengan jangkauan dan nilai program yang lebih terbatas –tidak mencakup seluruh desa tertinggal— program ini sekedar menjadi pendamping Program IDT. Hanya di kawasan Timur Indonesia infrastruktur muncul sebagai bahan diskusi (Sarman dan Sajogyo 2000: 179). Pandangan diskursus kemiskinan produksi sempat pula masuk ke dalam publikasi kelompok masyarakat IDT terbaik . Dalam dokumen tersebut (Mubyarto 1995: 5-6) tertulis taksonomi tubuh miskin atas penduduk miskin produktif dan penduduk miskin tidak produktif. Sulit untuk berkembang dalam diskursus potensi golongan miskin, pandangan ini tidak berkembang lebih lanjut. Tidak terwujud hubungan metodologis antara program IDT dari program lainnya –tanda berada pada diskursus yang berbeda. Data keluarga sejahtera tidak digunakan untuk menentukan anggota kelompok masyarakat dalam Program IDT. Pemilihan sendiri oleh warga desa dipandang lebih sesuai dengan diskursus potensi golongan miskin. Bantuan dana langsung –artinya tanpa pembentukan kelompok orang miskin serta pemberdayaan kelompok melalui pendamping— 1
Diunduh dari http://www.damandiri.or.id/index.php/main/sejarah pada tanggal 31 Desember 2011 pukul 6.27 WIB.
176
juga dinilai tidak sesuai dengan diskursus ini. Begitu pula menimpakan kesalahan pada komunitas adat terasing berkebalikan dari kepercayaan potensi pada diri golongan miskin. Infrastruktur tidak dipandang sebagai bagian diskursus kemiskinan, sehingga Program P3DT ditafsir sebagai pendamping Program IDT. Berkaitan dengan hal ini, Sajogyo (2006: 257-258) menyatakan pemikirannya sebagai berikut. Jika memakai ukuran orang Barat yang digambarkan dalam Keluarga Berencana, yang termasuk miskin adalah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I. Jadi kurang lebih setengah penduduk Indonesia masih miskin. Krisis moneter tahun 1998 yang diikuti turunnya pemerintahan Presiden Soeharto mulai menguatkan diskursus kemiskinan produksi, sementara diskursus potensi orang miskin mulai tenggelam. Program IDT dihentikan bersamaan dengan pergantian Presiden Soeharto kemudian Presiden B.J. Habibie. Hanya beberapa bulan sejak krisis moneter, program penanggulangan kemiskinan yang bernilai besar muncul dalam bentuk pemberian bantuan tunai Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan pemberian beras Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin). Bantuan langsung dipandang lebih simpel tanpa perlu perencanaan partisipatif, serta tidak mempercayai potensi golongan miskin (Mubyarto 2000: 4). Sangat disayangkan bahwa suasana gotong royong mengatasi kemiskinan yang sudah berkembang baik ini menjadi buyar berantakan karena terjadinya krismon (krisis moneter) menjelang akhir 1997. Dalam suasana panik mengatasi dampak krismon yang cenderung dibesar-besarkan itu lahir berbagai program/proyek JPS yang juga kebablasan, yang tidak menganggap perlu "belajar" dari program-program PPK (Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan) yang sudah berjalan seperti program IDT, Takesra, Kukesra, P4K, Kube, dll. Program PDM-DKE yang menyatakan diri "berpola IDT" dalam praktik pelaksanaannya terang-terangan bertentangan dengan program IDT dalam hal tidak mempercayai warga desa untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan dana JPS/PDM-DKE. Kini nasi telah menjadi bubur, "sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna"!
177
Untuk menguatkan arti krisis moneter, BPS telah memanipulasi metode pengukuran garis kemiskinan, dengan menambahkan komponen pengeluaran barang-barang baru. Metode baru ini telah menjaring tubuh-tubuh miskin lebih banyak, sehingga persentase tubuh miskin sebelum dan sesudah krisis moneter meningkat tajam. Melalui kalkulasi lama, kemiskinan pada tahun 1996 sebesar 11,34 persen atau 22,5 juta jiwa, dan kalkulasi baru sebesar 17,5 persen dan 34,5 juta jiwa. Sementara itu, melalui kalkulasi baru kemiskinan pada tahun 1998 sebesar 24,23 persen dan 49,5 juta jiwa. Jika kalkulasi lama 1996 dibandingkan dengan kalkulasi baru 1998, muncullah pandangan bahwa krisis moneter memiliki pengaruh mendalam bagi tubuh miskin di Indonesia, dengan menambah 27 juta tubuh miskin –sementara kalau konsisten menggunakan seluruh kalkulasi terakhir hanya meningkatkan 15 juta tubuh miskin. Pernyataan baru ini memunculkan basis legitimasi praktik program-program pengurangan kemiskinan. It is interesting to see how BPS has changed the measurement of poverty , to adjust the dynamic of the society and to attempt to improve the coverage of the poor. These changes are all made to make the statictics on poverty more relevant. Yet, those reading such statictics might not be aware of these changes and mightbe inclined to make wrong conclusion….. … In a certain BPS publication, it was stated that the calculation of the non-food poverty line had been changed in December 1998 to bring it in line with development in society with regard to non-food need. The definition of "needs" was expanded because BPS realized that the needs of society had expanded. Hence, BPS raised the poverty line. With these changes, it is no surprise that poverty figures also increased. Of the increase of 27 million, some of this represented a genuine increase and the rest was simply a result of adjustment of method of calculation (Ananta 2005: 99). Penguatan diskursus kemiskinan produksi kian berkembang setelah tahun 1998 dikembangkan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan donor World Bank untuk sekitar 5.000 kecamatan. Hingga kini program tersebut tidak berhenti, bahkan sejak tahun 2008 program ini berganti nama menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Perdesaan) yang mencakup seluruh kecamatan pedesaan di Indonesia.
178
Berbagai arena di dalam Program PPK atau PNPM Perdesaan menyerupai Program IDT, namun telah ditafsir ulang dalam diskursus kemiskinan produksi. Program tersebut menggabungkan komponen kredit kelompok dan infrastruktur. Telah lama donor internasional dikenal lebih mampu mengelola proyek infrastruktur dibandingkan pengembangan kelembagaan (Israel 1992: 2). Pembangunan komponen infrastruktur selesai setelah bangunan diserahkan kepada pemerintah desa, sedangkan pengembangan kredit kelompok seharusnya berkelanjutan hingga durasi proyek selesai. Dalam Program PPK komponen infrastruktur segera mendominasi nilai kegiatan dibandingkan kredit kelompok. Pendamping di tingkat kecamatan dan desa lebih menekankan komponen infrastruktur. Data Potensi Desa tahun 2011 menunjukkan infrastruktur transportasi yang dibangun dengan PNPM mencapai lokasi 46.746 desa, jauh melebihi kegiatan ekonomi yang hanya mencakup belasan ribu desa. Kekuasaan disalurkan melalui mekanisme standardisasi. Mulai Program PPK tahapan perencanaan partisipatif, hingga pelaksanaan, dan kontrol didisiplinkan dalam panduan-panduan teknis operasional. Kreativitas dari lapangan yang dipandang selaras dengan diskursus kemiskinan produksi dikembangkan sebagai disiplin baru pada pedoman tahun berikutnya. Pada tahun 1998 hanya ditemukan pedoman-pedoman kecil dan tipis (tidak lebih dari 30 halaman) untuk program dan kegiatan, jumlahnya tidak lebih dari 5 buku. Pada saat ini setiap desa mendapatkan 14 buku panduan, masing-masing di atas 50 halaman, yang diperbaiki setiap tahun. Pandangan efisiensi dipraktikkan dalam arena persaingan proposal antar kelompok dalam desa maupun antar desa dalam satu kecamatan. Penilaian proposal diunggulkan pada efisiensi perencanaan kegiatan. Dalam persaingan di tingkat kecamatan, proposal desa dengan persentase dana swadaya masyarakat tertinggi hampir pasti terpilih untuk menerima dana program. Swadaya masyarakat yang diidentifikasi sebagai kemandirian dalam diskursus potensi golongan miskin, kini ditafsir ulang sebagai modal ekonomi desa untuk mendapatkan proyek. Melalui persaingan, program ini ingin memilih desa yang lebih maju dan mampu menyediakan swadaya lebih tinggi, daripada desa yang lebih tertinggal dan hanya menyediakan swadaya rendah. Pada saat ini konsep
179
persaingan telah diubah menjadi prioritas, namun pelaksanaannya tetap sesuai teori pengambilan keputusan rasional, yaitu mengurutkan (memprioritaskan) kegiatan sesuai dengan urutan yang paling sesuai dari tujuan pembangunan desa. 4.2.2. Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Perencanaan partisipatif di kecamatan bertujuan untuk menyusun prioritas kegiatan antar desa/kelurahan berdasarkan hasil perencanaan partisipatif di desa/kelurahan, sekaligus mensinergikannya dengan rencana pembangunan kabupaten/kota. Prioritas hasil perencanaan pembangunan partisipatif PNPM Mandiri dan musrenbang desa/kelurahan menjadi prioritas untuk dibiayai dengan sumber pendanaan kecamatan.1 Formalisasi kegiatan dengan menekankan proposal tertulis ke kecamatan hanya memperhitungkan nilai uang dari swadaya desa. Di dalam desa sendiri konsep kerukunan dari diskursus berbagi kelebihan dimanipulasi warga desa sendiri. Arena kerukunan berupa gotong royong digunakan untuk meningkatkan nilai swadaya desa. Untuk mengoptimalkan kerja warga desa dalam kegiatan program ini, mereka diupah dengan nilai sama atau sedikit di bawah upah buruh bangunan. Upah tersebut benar-benar diberikan kepada warga yang mengerjakan kegiatan, namun segera dikembalikan kepada pemerintah desa untuk dituliskan sebagai swadaya masyarakat. Persaingan untuk mendapatkan kredit kelompok juga telah menyisihkan tubuh-tubuh miskin. Untuk menunjukkan efisiensi penggunaan kredit –sehingga memenangkan persaingan perebutan kredit kelompok di kecamatan—maka warga desa menyeleksi sendiri tubuh-tubuh yang telah memiliki modal berupa penghasilan tetap. Buruh tani, petani kecil, dan golongan miskin lainnya tidak mendapatkan kesempatan mengusulkan kelompok masyarakat ini. Agar lebih memastikan efisiensi pengembalian kredit kelompok, dalam PNPM Perdesaan bahkan warga yang tidak miskin diperbolehkan mengisi maksimal 25 persen keanggotaan kelompok –padahal dalam diskursus potensi orang miskin kelompok masyarakat hanya beranggotakan golongan miskin tanpa memperhatikan modal awal mereka. 1
Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri tahun 2007/2008, halaman 23.
180
Dalam diskursus potensi golongan miskin, mekanisme tanggung renteng dikembangkan untuk menguatkan solidaritas antar anggota kelompok masyarakat. Mekanisme ini tetap diberlakukan, namun dimanipulasi sebagai pendisiplinan kelompok. Unit Pengelola Kegiatan (sebelum tahun 2008 disebut Unit Pengelola Keuangan, sama-sama disingkat UPK) terus menagih kelompok saat salah satu anggotanya menunggak angsuran, dan menyarankan anggota lainnya untuk menalangi sesuai perjanjian kredit. Diskursus kemiskinan ras dan etnis menyelinap melalui prasangka efisiensi pengembalian kredit kelompok yang rendah saat dikelola laki-laki, sebaliknya efisiensi pengembalian yang tinggi saat dikelola perempuan. Prasangka seksualitas ini diformalkan dalam pedoman operasional, dengan menghilangkan kelompok laki-laki, dan memunculkan hanya kelompok simpan pinjam oleh perempuan (SPP). Tugas pendamping ditekankan pada disiplin pemenuhan panduan. Kemunculan pendisiplinan ini telah menurunkan nilai kreativitas mantan pendamping IDT yang berasal dari LSM dan lulusan baru perguruan tinggi. Formalisasi organisasi melalui mekanisme pendisiplinan pelaporan pendampingan yang kian melimpah, juga menyulitkan pendamping asal LSM yang lebih terbiasa praktik daripada mendokumentasikannya. Disiplin baru bagi pendamping telah memunculkan peran konsultan pendamping yang bersumber dari perusahaanperusahaan swasta konsultansi pemberdayaan, serta menenggelamkan peran LSM. Panoptisme Orang Miskin Sedunia Sejak tahun 2000 dibentuk organisasi untuk menyatukan program dan kegiatan pengurangan kemiskinan. Dalam kaitan ini Foucault (2002d: 90-91). menggunakan konsep panoptisme untuk merujuk pengawasan aparat penjara kepada para tahanan. Organisasi menjadi panoptisme secara sosial, yang berupaya mengawasi setiap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. panoptisme berlangsung sejak dari World Bank kepada Indonesia, karena kinerja pengawasan dan pengorganisasian Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK) menjadi prasyarat pencairan utang luar negeri. Selanjutnya BKPK menjadi
181
panoptisme bagi kementerian dan lembaga di tingkat nasional, dengan cara mengumpulkan, mengkategorikan, dan mengusulkan pembuangan program dan kegiatan mereka. Selaku Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, HS Dillon menilai, tugas pihaknya sangat berat. Setidaknya memiliki 'point' menentukan bagi segera teralisirnya kucuran dana bantuan dari Bank Dunia. Yang bakal dilakukan pihaknya ke depan adalah satu proses yang betul-betul melibatkan semua pihak. "Artinya, melibatkan LSM, pengusaha, perguruan tinggi, pemerintah daerah termasuk legislatifnya," ujar anak seorang 'Kepala Suku' kelahiran Medan, Sumatera Utara tahun 1945, yang meraih gelar doktor dari Cornell University, Ithaca, New York, AS, pada tahun 1983. ….. Menurut pemilik moto "warisan" dari orang tuanya "Knowledge is power", dan mempraktekkannya kepada masyarakat kalangan bawah, bahwa melihat persoalan kemiskinan yang terjadi saat ini tidak dapat ditanggulangi sambil jalan. Departemen-departemen yang berkompeten akan hal kemiskinan tersebut menjalankan tugas pokok-tugas pokok. Sedangkan badan ini memberikan fokus supaya tugas berat ini dapat betul-betul dilakukan secara integrated. Pada saat yang sama, World Bank menegaskan keterkaitan antara tingkatan global dan nasional dalam pengurangan kemiskinan. Luasnya peran yang dirumuskan untuk donor internasional berkonsekuensi pada luasnya peluang kegiatan berbasis utang luar negeri (World Bank 2000: 12). The way to deal with this complexity (of poverty) is through empowerment and participation—local, national, and international. National governments should be fully accountable to their citizenry for the development path they pursue… And international institutions should listen to—and promote— the interests of poor people….. There is an important role in this for rich countries and international organizations. If a developing country has a coherent and effective homegrown program of poverty reduction, it should receive strong support—to bring health and education to its people, to remove want and vulnerability. At the same time global forces need to be harnessed for poor people and poor countries, so that they are not left behind by scientific and medical advances. Promoting global financial and environmental
182
stability—and lowering market barriers to the products and services of poor countries—should be a core part of the strategy. Setahun berikutnya dibentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) dengan peran serupa. Peran tambahannya ialah formalisasi panoptisme sebagai mekanisme kekuasaan yang strategis, dengan menciptakan dokumen perencanaan pengurangan kemiskinan untuk jangka menengah (5 tahun). Dokumen hendak dijadikan panduan bagi donor dari luar negeri untuk memberikan utang bagi pemerintah Indonesia. Dokumen serupa juga sudah dipersyaratkan bagi negaranegara miskin lainnya untuk mendapatkan utang dari donor internasional. Rezim kebenaran dikembangkan melalui sasaran mainstreaming (pengarusutamaan) kemiskinan, yaitu "terwujudnya cara pandang dan persepsi yang sama mengenai penduduk miskin sebagai kelompok sasaran dan pelaku penanggulangan kemiskinan".1 Mainstreaming (pengarusutamaan): upaya untuk meletakkan perspektif yang benar tentang konsistensi antara kebijakan dan program, antara program dan penganggaran, antara penentuan sasaran dan sistem penyampaiannya, dan pembagian peran antar pelaku pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan.2 Diskursus
kemiskinan
produksi
meninggalkan
jejaknya
dengan
memasukkan pemikiran efisiensi dalam dokumen Interim Poverty Reduction Strategic
Paper
(I-PRSP)
pada
tahun
2003.
Dua
pendekatan
utama
penanggulangan kemiskinan ialah meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Adapun taksonomi kebijakan diarahkan kepada orang miskin produktif, dan orang miskin yang tidak mampu lagi berproduksi. Kebijakan untuk orang miskin produktif meliputi penciptaan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas. Kebijakan untuk orang miskin yang tidak lagi produktif ialah proteksi sosial. Sebagaimana disebutkan dalam penanggulangan kemiskinan di muka, kemiskinan didekati dari dua sisi, yaitu: 1 2
langkah-langkah penanggulangan
Dokumen Interim Strategi Penanggulangan Kemiskinan, halaman 64. Dokumen Interim Strategi Penanggulangan Kemiskinan, halaman 68.
183
(a) Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas, di mana masyarakat miskin memiliki kemampuan pengelolaan, memperoleh peluang dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial budaya, maupun politik; (b) Mengurangi pengeluaran melalui pengurangan beban kebutuhan dasar seperti akses ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi. Ada baiknya membandingkan dua pendekatan dalam SNPK dengan dua pendekatan yang sejak lama dimunculkan World Bank (1990: 138). Pendekatan pertama bersifat peningkatan efisiensi bagi orang miskin yang masih bisa bekerja, sedangkan strategi berikutnya diarahkan untuk mengurangi pengeluaran orang miskin. This Report has emphasized a dual approach to reducing poverty. The elements of this twofold strategy are: • Efficient labor-intensive growth based on appropriate market incentives, physical infrastructure, institutions, and technological innovation • Adequate provision of social services, including primary education, basic health care, and family planning services, Dokumen I-PRSP menjadi kerangka dalam mengembangkan dokumen PRSP atau SNPK (Poverty Reduction Strategic Paper atau Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan). Pendekatan penanggulangan kemiskinan yang dipilih masih sama dengan dokumen I-PRSP. Pandangan diskursus potensi orang miskin tentang pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian telah diambil dan dimanipulasi dalam diskursus kemiskinan produksi untuk efisiensi pembangunan, sebagaimana manipulasi tafsir dari arena yang sama antara Program IDT ke dalam Program PPK. Usulan dari diskursus kemiskinan sosialis juga diterima sekaligus dimanipulasi. Pemikiran baru tentang hak kelas miskin sebagai basis pengambilalihan alat produksi dari kelas atas, dimanipulasi menjadi hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara singkat dan sekaligus karena kompleksitas permasalahan yang
184
dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumberdaya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar. Oleh sebab itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan dipusatkan pada prioritas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumberdaya alam, rasa aman, dan berpartisipasi dengan memperhitungkan kemajuan secara bertahap. Usulan program reforma agraria juga diterima, namun sekaligus dinormalkan sebagai proyek sertifikasi lahan. Kegunaan lahan besertifikat ialah menjadi agunan untuk meminjam modal dari perbankan. Ekonomisasi modal orang miskin membuka pertautannya dengan ekonomi nasional hingga global (Soto 2000: 209-292). Tanpa pengorganisasian orang miskin –tidak ada program pengorganisasian tersebut—pertautan ekonomi dapat menjadi arena baru penghisapan surplus modal kepada kelas atas. Target: meningkatnya status kepemilikan tanah masyarakat miskin. Indikator: persentase rumahtangga yang memiliki tanah besertifikat. Kebijakan: meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat miskin tanpa diskriminasi gender. Langkah kebijakan: sertifikasi massal dan murah bagi masyarakat miskin.1 ….. Pada tataran implementasi, UUPA sebagai dasar pelaksanaan politik pertanahan dan penegakan hukum masih sangat lemah. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai masalah pertanahan. Kebijakan pertanahan hanya dilaksanakan melalui konsolidasi tanah dan reformasi agraria berupa penyediaan tanah dan sertifikasi. Di satu sisi, kebijakan tersebut mendukung penyediaan tanah untuk investasi baru, dan meningkatnya jaminan tanah bagi kredit perbankan. Di sisi lain, kebijakan tersebut mendorong percepatan transaksi tanah yang berdampak akumulasi kepemilikan tanah, konversi lahan pertanian secara massal dan meningkatnya jumlah petani gurem dan tunakisma (buruh tani).2 Dokumen SNPK telah melebarkan subyek orang miskin. Semula subyek tersebut individu, sebagaimaan terekam pada penghitungan jumlah orang miskin menurut garis kemiskinan Sajogyo maupun garis kemiskinan BPS. Dalam 1 2
Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan, 2004, halaman 141 Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan, 2004, halaman 64
185
dokumen SNPK, subyek miskin tidak hanya individu, melainkan mencakup keluarga atau rumahtangga, kelompok, serta pengusaha. Pelebaran subyek kemiskinan
menjadi
anomali
metode,
yang
menyulitkan
perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi program pengurangan kemiskinan. Gambaran umum kemiskinan dalam SNPK dideskripsikan melalui data individu miskin, sementara program-program dikembangkan menurut basis data yang berbeda. Upaya penormalan dilakukan dengan membagi data kesenjangan pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan kelompok berpendapatan rendah. Pengelompokan program ke dalam SNPK lebih tertuju pada rencana program pemerintah untuk didanai anggaran dalam negeri dan utang luar negeri. Sejak
tahun
2005
panoptisme
telah
menjangkau
provinsi
dan
kabupaten/kota. Organisasi pengelola dan pengawas program dan kegiatan pengurangan kemiskinan di tingkat nasional kini diganti menjadi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Di tingkat provinsi dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi (TKPKD Provinsi), dan di tingkat kabupaten/kota didirikan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten/Kota (TKPKD Kabupaten/Kota). Dokumen SNPK menjadi pegangan untuk menyusun dokumen serupa di daerah, berupa Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi (SPKD Provinsi) dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten/Kota (SPKD Kabupaten/Kota). Pada tingkat program dan kegiatan akhirnya sejak tahun 2008 disatukan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Program ini memasuki seluruh kecamatan di Indonesia. Program terbagi-bagi menurut kendali donor internasional. Setelah World Bank mendapatkan lokasi-lokasi untuk PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan, dan PNPM Daerah Tertinggal, selanjutnya Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menetapkan wilayah di luar kendali World Bank untuk melancarkan PNPM Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Demikian pula Asian Development Bank menetapkan wilayah PNPM Infrastruktur Perdesaan (IP) di luar kendali donor lain. Pada saat ini seluruh kecamatan di Indonesia telah terbagi-bagi menurut donor pengelola PNPM.
186
Seluruh PNPM menggunakan pendekatan pemberdayaan usulan World Bank dalam community-driven development (CDD). Diskursus lain yang turut serta dalam PNPM ialah Program Keluarga Harapan yang berasal dari diskursus kemiskinan ras dan etnis. Dalam program ini tubuh-tubuh miskin dicari di antara warga desa dan kota yang memiliki masalah sosial. Pendamping mereka ialah profesional lulusan sekolah kesejahteraan sosial. Hanya saja arena perencanaan dan pelaksanaan program sepenuhnya sama dengan CDD, berupa penggalian gagasan penyandang masalah sosial, dan pelaksanaan program. Berbeda dari exit strategy Program IDT dalam diskursus potensi orang miskin yang diarahkan pada gerakan masyarakat mandiri, seluruh program dalam PNPM diarahkan untuk dikelola pemerintah. Hasil akhir program diidentifikasi sebagai perencanaan partisipatif dari rakyat. Dokumen perencanaan mereka dimasukkan ke dalam perencanaan birokrasi reguler melalui musyawarah perencanaan
pembangunan
(musrenbang)
dari
tingkat
desa,
kecamatan,
kabupaten/kota, hingga nasional. Lampiran 1. Tahapan Strategi Operasional PNPM Mandiri Strategi operasional PNPM Mandiri terdiri dari tahapan sebagai berikut: 1. PEMBELAJARAN Tahap pembelajaran merupakan tahap pengenalan bagi masyarakat, pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya….. Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan pada tahap ini adalah:….. f. Proses perencanaan partisipatif belum terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan reguler….. 2. KEMANDIRIAN Tahap kemandirian adalah proses pendalaman atau intensifikasi dari tahap internalisasi…. Hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan ini adalah:….. e. Proses perencanaan partisipatif telah terintegrasi ke dalam sistem perencanaan pembangunan regular….. 3. KEBERLANJUTAN Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri…..
187
c. Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.1 Sejak tahun 2010, di samping TKPK terdapat pula Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).2 Tim diketuai wakil presiden, dengan wakil ketua ialah menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian. Anggotanya terdiri atas 9 menteri. Tidak ada perwakilan golongan miskin.Tim ini didukung oleh kelompok kerja dan tim pembiayaan. Tim
Nasional
–demikian
anggota
tim
ini
memperkenalkan
organisasinya—merancang perencanaan strategis penanggulangan kemiskinan.3 Taksonomi program-program penanggulangan kemiskinan terbagi atas klaster I untuk kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga (contohnya PNPM Harapan), klaster II untuk kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat (contohnya PNPM Perdesaan), klaster III untuk kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (contohnya Kredit Usaha Rakyat), dan klaster IV untuk kelompok program pengurangan pengeluaran (contohnya penyediaan rumah murah). Tim Nasional juga melatih anggota TKPKD untuk menganalisis kemiskinan di daerahnya, menyusun program penanggulangan kemiskinan, serta menyusun
anggaran
untuk
penanggulangan
kemiskinan.
Ada
baiknya
membandingkan klaster penanggulangan kemiskinan nomor 1 dan 3 dengan usulan World Bank (2000: 6-7) nomor 1 di bawah ini, serta klaster 2 dengan usulan nomor 2. Usulan nomor 3 mungkin berkembang menjadi klaster tersendiri, berkaitan dengan perubahan iklim, konflik, dan resiko pembangunan lainnya. It proposes a strategy for attacking poverty in three ways: promoting opportunity, facilitating empowerment, and enhancing security. • Promoting opportunity. Poor people consistently emphasize the centrality of material opportunities. This means 1
Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri tahun 2007/2008, halaman 43-45. 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, pasal 10-14. 3 Panduan Penanggulangan Kemiskinan, Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, edisi Mei 2011, halaman 72.
188
•
•
jobs, credit, roads, electricity, markets for their produce, and the schools, water, sanitation, and health services that underpin the health and skills essential for work….. Facilitating empowerment. The choice and implementation of public actions that are responsive to the needs of poor people depend on the interaction of political, social, and other institutional processes….. Enhancing security. Reducing vulnerability—to economic shocks, natural disasters, ill health, disability, and personal violence—is an intrinsic part of enhancing well-being and encourages investment in human capital and in higher-risk, higher-return activities….. (Bank Dunia 2000: 6-7)
Hingga saat ini diskursus kemiskinan produksi mengembangkan pandangan bahwa persentase kemiskinan cenderung menurun dalam satu dekade. Penguatan pandangan tersebut sekaligus menghambat kemunculan informasi peningkatan ketimpangan sosial, sebagaimana terekam pada peningkatan indeks Gini. Meskipun tingkat kemiskinan menurun, namun ketimpangan sosial terus meningkat (Gambar 18). Data tersebut mengindikasikan persoalan kemiskinan ditangani secara terpisah dari keadilan. Persoalan kemiskinan semakin terakumulasi, karena di samping kemiskinan absolut masih besar secara statistika di atas, ternyata kemiskinan relatif di antara warga negara bahkan menunjukkan peningkatan secara terus menerus.
Gambar 18. Hubungan Terbalik antara Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial
189
Dalam rekomendasinya untuk Indonesia, disarankan ketimpangan sosial tidak dipandang sebagai krisis keadilan, sebaliknya dipandang sebagai pencetus perbedaan harga barang untuk memperlancar perdagangan barang dan jasa sehingga pertumbuhan ekonomi terwujud (World Bank 2009: 230-281). Permisivitas ketimpangan sosial dilandasi pandangan kurva U terbalik dari Kuznets, bahwa selama mencapai puncak kemajuan konsekuensinya ketimpangan sosial meningkat, dan setelah sampai di puncak baru kemudian menurun. Argumen tersebut kontradiktif dengan sejarah ketimpangan sosial Indonesia sejak 1880 yang menunjukkan kurva Kuznets telah tercapai pada dekade 1940-an (Agusta, 2008: 27-38), sehingga seharusnya hingga kini ketimpangan sosial tidak meningkat kembali (Gambar 19).
Keterangan: Penghitungan berbasis pengeluaran rumahtangga Gambar 19. Kejadian Sejarah, Gini Pedesaan, Perkotaan, dan Indonesia 18802009 Dalam perkembangan terakhir, pada tahun 2011 diskursus kemiskinan ras dan
etnis
menggunakan
kuasa
undang-undang
untuk
mendisiplinkan
penanggulangan kemiskinan di masa depan. Berisikan prosedur utama, UU 13/2011 tentang penanganan fakir miskin mengharuskan beragam kementerian
190
dan lembaga pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan dengan Kementerian Sosial yang diresmikan sebagai agensi pemerintah. Makna kemiskinan dibangun di atas pembedaan yang-normal dan yangabnormal. Subyek yang-abnormal juga meliputi orang miskin (gelandangan dan pengemis). Yang-abnormal dipahami secara khas sebagai disfungsi.1 Konsep ini menubuh pada kelompok devian atau penyimpang dan menjadi penyakit sosial. Seseorang yang mengalami disfungsi sosial antara lain penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus.2 Obat bagi tubuh miskin yang sakit secara sosial ialah penormalan yang disebut pemfungsian sosial. Klinik bagi tubuh miskin yang sakit sosial ialah panti asuhan, rumah singgah, dan sebagainya. Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana Pasal 35 (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi: a. panti sosial; b. pusat rehabilitasi sosial; c. pusat pendidikan dan pelatihan; d. pusatkesejahteraansosial; e. rumah singgah; dan f. rumah perlindungan sosial.3 Selain itu, perlu dokter berijazah untuk menentukan siapa yang sakit dan siapa yang sehat, dan yang paling terlegitimasi ialah pekerja sosial profesional. Nilai profesional tertinggi diraih sebagai lulusan pascasarjana kesejahteraan sosial, yang memiliki profesi pekerjaan sosial klinis (penawar penyakit abnormal 1
Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Undang-undang ini mendasari Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Kedua undang-undang ini memiliki berbagai definisi dan konsep kemiskinan yang sama. 2 Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, penjelasan pasal 7 ayat 1. 3 Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin pasal 35
191
individu) dan pekerjaan sosial komunitas (penawar abnormalitas masyarakat). Posisi profesional ini menjadi lebih tinggi daripada relawan sosial, penyuluh sosial, dan tenaga pendamping yang selama ini hanya memperoleh sertifikat pelatihan, bukan ijazah magister atau doktor profesional pekerjaan sosial. Pasal 34 (1) Tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dan huruf b minimal memiliki kualifikasi: a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial; b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.1 Ikhtisar Bab ini mengetengahkan interaksi kekuasaan antar diskursus dan praktik kemiskinan, yang sekaligus berujud hubungan kekuasaan. Kekuasaan beroperasi dalam interaksi-interaksi untuk mendominasi pihak lain, sehingga dikemukakan konsep perang diskursus dan praktik. Tataran yang dianalisis meliputi perang antar diskursus, perang antar habitus atau pemikiran, dan perang antar arena atau struktur sosial. Dalam semua tataran tersebut berbagai benda disusun kembali untuk diikutsertakan dalam penguatan diskursus dan penguatan praktik. Pada tataran perang diskursus terlihat manipulasi yang dilakukan terhadap pelapisan sosial di pedesaan atas golongan kekurangan dan cukupan. Pemunculan konsep miskin, marhaen, proletar, petani gurem, nelayan kecil, pedagang kecil, dan sebagainya, menunjukkan kehendak untuk menemukan golongan kekurangan. Tidak hanya itu, kuasa pengetahuan juga diwujudkan dalam upaya mengukur jumlah golongan kekurangan berikut atribut harta benda penting. Selanjutnya kekuasaan dioperasikan dalam pemunculan beragam akses guna mengalirkan program penanggulangan kemiskinan kepada tubuh-tubuh kekurangan. Pada tataran perang habitus terdapat perebutan pemikiran-pemikiran tentang dikotomi hierarkis masyarakat desa berikut identitas tiap posisi, serta pemikiran-pemikiran tentang dikotomi cakupan penanggulangan kemiskinan. Pelabelan sifat dan harta benda posisi sosial terbawah menjadi wahana untuk 1
Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin pasal 34.
192
menyusun komponen dan atuan-aturan dalam program penanggulangan kemiskinan. Perang cakupan penanggulangan kemiskinan meliputi perebutan lingkup ketetanggaan, kabupaten, provinsi, nasional, hingga internasional. Pada tataran perang arena, diciptakan syarat-syarat untuk memasuki kelompok atau organisasi proyek penanggulangan kemiskinan. Ada pula upaya sebaliknya, yaitu mengadaptasi syarat organisasi petani agar lebih sesuai dengan habitus marhaen atau petani gurem. Di dalam kelompok dan organisasi tersebut kekuasaan beroperasi melalui pendisiplinan anggota. Di luar kelompok miskin, pemerintah dan donor internasional mengembangkan panoptisme dalam bentuk organisasi pengelola kemiskinan yang terstruktur dari tingkat global (didisplinkan oleh mekanisme utang luar negeri), nasional, provinsi dan kabupaten (dengan mekanisme pendisiplinan pelaporan dan pendanaan).
BAB 11 KESIMPULAN: KEMBALI KE UUD 1945
Menjawab Permasalahan dan Tujuan Penelitian Permasalahan penelitian kedua ialah, bagaimana kekuasaan beroperasi dengan membentuk dan mengelola beragam diskursus dan praktik kemiskinan di pedesaan. Untuk memahami kompleksitas kemiskinan pada ranah praktik, pengetahuan tentang beragam diskursus kemiskinan tidak diperlakukan sebagai tipe-tipe ideal. Kemiskinan justru dianalisis bersamaan dengan kompleksitas saling hubung dan pengaruh antar diskursus. Oleh karena kekuasaan terintegrasi dalam setiap interaksi, maka hubungan antar diskursus maupun antara tataran diskursif dan praktik juga berupa hubungan kekuasaan (Foucault 2002d: 143). Kekuasaan beroperasi sesuai dengan kehendak untuk memunculkan landasan bagi berlangsungnya diskursus dan praktik (enabling surface of emergence) penanggulangan kemiskinan. Sejalan dengan kemunculan diskursus tertentu mulamula golongan miskin dalam diskursus tersebut memang muncul. Kehendak untuk menanggulangi kemiskinan selanjutnya mengarahkan kekuasaan untuk beroperasi mengelola atau menghilangkan kemiskinan yang telah muncul tersebut. Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan tujuan pertama, yaitu menginterpretasi
kemunculan
kekuasaan,
praktik
dan
keragaman
pengelolaan
diskursus,
kemiskinan
strategi di
penggunaan
pedesaan.
Upaya
penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah dibentuk oleh beragam diskursus dan praktik kemiskinan, sehingga interpretasi dapat dilakukan terhadap beragam upaya tersebut. Dalam waktu yang sangat panjang telah terbentuk diskursus berbagi kelebihan, yang berguna untuk mengelola warga yang kekurangan di dalam desa. Kekuasaan menyembunyikan golongan kekurangan dengan cara membantunya, sehingga mampu menghindari perbedaan yang mencolok antar tetangga. Arena pola nafkah penting untuk membantu, mengelola dan menyembunyikan golongan
194
miskin berupa budidaya di dalam desa atau migrasi sambil memberikan remitan ke dalam desa. Warga desa yang mengikuti aliran mistik atau hakikat justru sengaja hidup menyerupai golongan miskin. Diskursus menginginkan kesederhanaan ini berguna untuk mengelola tubuh pribadi agar semakin suci, sekaligus mengajak warga sedesa atau lain desa untuk menjalankan laku menuju kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari mereka mempraktikkan laku prihatin untuk menjaga jarak dari kebendaan, menjauhkan diri dari mencuri dan korupsi. Diskursus kemiskinan rasial dan etnis berkembang bersamaan dengan kemunculan permasalahan golongan Indo, hasil perkawinan (sering kali tidak resmi) antara pejabat Belanda dan wanita pribumi. Kekuasaan beroperasi melalui pengembangan prasangka abnormalitas etnis dan ras bagi tubuh-tubuh miskin. Normalisasi mengoperasikan kekuasaan untuk menciptakan panduan menuju golongan normal, yaitu keluarga batih yang bertempat tinggal secara menetap dan menjalankan berbagai fungsi domestik maupun kemasyarakatan. Dalam periode yang hampir sama, berkembang pula diskursus kemiskinan sosialis. Kemiskinan muncul sebagai masalah konsekuensi hubungan kelas miskin dengan feudal, kolonial dan kapitalis lain. Upaya penanggulangan kemiskinan mengarahkan kekuasaan untuk mengambil alat produksi dari kaum feudal dan kaum kapitalis (termasuk kapitalis global). Meskipun simpatisan dari kelas atas memandangnya sebagai persoalan, pada saat yang sama kelas miskin tidak melihat kemunculan eksploitasi tersebut. Oleh sebab itu kekuasaan dioperasikan dalam kegiatan penyadaran dan agitasi guna mendapatkan kepercayaan kelas miskin, serta mengorganisasikan kelas miskin dalam aksi perebutan alat produksi. Sejak dekade 1970-an berkembang diskursus potensi golongan miskin. Kekuasaan dioperasikan untuk mempercayai orang miskin dan menggali potensi mereka untuk mandiri. Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) menggunakan diskursus ini untuk mengoperasikan pembukaan beragam akses modal usaha, akses prasarana ekonomis dan pendampingan. Kekuasaan diarahkan untuk memunculkan dan bekerjasama dengan golongan miskin dalam kelompok. Interaksi dalam kelompok menghasilkan kekuasaan untuk mengembangkan usaha sambil tetap menjaga solidaritas.
195
Sejak dekade 2000 kian menguat diskursus kemiskinan produksi. Pengetahuan
tentang
kemiskinan
mengoperasikan
kekuasaan
untuk
mengidentifikasi tubuh-tubuh miskin sebagai ketidakmampuan berproduksi. Upaya pengelolaan tubuh miskin selanjutnya mengarahkan kekuasaan untuk menyediakan prasarana produksi, dan sebagian pada permodalan mikro dan kecil. Golongan miskin dilatih agar memenuhi syarat untuk memasuki dan bersaing dalam produksi dan pemasaran. Modal usaha diberikan dalam program pemerintah untuk tubuh-tubuh yang telah memiliki usaha. Tujuan kedua dalam penelitian ini ialah menginterpretasi hubungan kekuasaan dalam perang antar diskursus dan praktik kemiskinan di pedesaan. Pencapaian tujuan berguna untuk menjawab pertanyaan ketiga, yaitu mengapa perang antar diskursus dan praktik kemiskinan berlangsung secara terus menerus. Di samping kekuasaan untuk memunculkan diskursus dan praktik tersebut, dalam penelitian ini kekuasaan juga dikaji dalam mendominasi pihak lain, sebagaimana tersaji pada bab sepuluh. Perang diskursus dan praktik selalu berbentuk hubungan aksi dan reaksi yang sulit berhenti. Kemenangan satu diskursus untuk aktif menafsir kemiskinan bersifat dinamis, karena pada saat yang sama juga muncul reaksi dari diskursus dan praktik lain dalam bentuk manipulasi tafsir. Hubungan kekuasaan antara satu diskursus dan praktik kemiskinan dengan lainnya tidak hanya mendominasi, melainkan sekaligus membuka permukaan bagi manipulasi tafsir baru yang menguntungkan diskursus dan praktik lainnya. Penelitian ini menunjukkan pengambilalihan tafsir bisa berlangsung pada tataran diskursus (dari partisipasi marhaen untuk aksi sepihak, menjadi partisipasi warga desa untuk menyerahkan upah kepada Program PNPM Perdesaan), tataran habitus (alasan bersolidaritas melalui mekanisme tanggung renteng dalam kelompok, diubah menjadi mekanisme pendisiplinan angsuran anggota kelompok), dan tataran arena (perencanaan partisipatoris untuk melatih kemandirian warga desa diubah tafsirnya menjadi wahana masukan program dalam perencanaan birokrasi daerah). Dengan demikian kemenangan satu diskursus dan praktik dalam perang ini selalu bersifat tertunda, bukan kemenangan total dan selesai. Selalu terdapat
196
reaksi dari diskursus dan praktik lainnya untuk turut serta menggunakan kemenangan tersebut. Sebagai contoh, meskipun seluruh kecamatan telah dimasuki diskursus kemiskinan produksi melalui PNPM sejak tahun 2008, pendisiplinan melalui UU Fakir Miskin pada tahun 2011 mengharuskan penerimaan panoptisme oleh Kementerian Sosial yang mendapatkan satu-satunya mandat pengelolaan kemiskinan di dalam negeri. Akhirnya, pertanyaan pertama dan pokok dalam penelitian ini ialah, mengapa kekuasaan yang beroperasi belum mampu menanggulangi kemiskinan di pedesaan. Sesuai dengan sifat diskursus yang membangun ruang untuk berkuasa, semakin kuat diskursus kemiskinan berkembang, maka tubuh-tubuh miskin semakin banyak muncul. Konsekuensinya, perluasan domain kemiskinan –dari individu bertambah keluarga, kelompok, usahawan kecil, hingga pemerintah daerah—kian banyak memberikan identitas miskin kepada semakin banyak pihak. Penguatan diskursus kemiskinan sekaligus menunjukkan peningkatan kebutuhan akan tubuh-tubuh miskin. Dalam episteme produksi saat ini, tubuh-tubuh miskin di negara miskin justru dibutuhkan untuk mengefisienkan produksi barang dan jasa. Untuk menjaga agar harga buruh tetap rendah, di masa lalu dikembangkan nilai-nilai negatif terhadap buruh yang juga miskin tersebut, seperti pemalas, bodoh, dan dijauhi Tuhan. Mekanisme kekuasaan yang digunakan dalam perang antar diskursus dan praktik diterapkan untuk mengelola perluasan domain kemiskinan dan penanganannya. Subyek yang miskin tidak hanya menubuh pada individu, melainkan meluas dalam keluarga atau kelompok, hingga etnis. Identitas miskin juga meliputi buruh tani, petani kecil, hingga pedagang kecil. Penanganan kemiskinan tidak hanya dikelola antar tetangga, tetapi telah berbentuk panoptisme di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan global. Panoptisme menghubungkan pengelolaan dari tingkat lokal hingga global, sekaligus memudahkan pendisiplinan terhadap berbagai pihak yang mengelola kemiskinan melalui prosedur-prosedur penanganan yang kian formal dan kian rinci. Pada saat ini pendisiplinan program partisipatoris telah membuat tubuh-tubuh lain yang berbicara, merepresentasikan tubuh-tubuh miskin itu sendiri. Disiplin partisipatoris kembali menyembunyikan tubuh miskin.
197
Berkaitan dengan itu muncullah tujuan penelitian ketiga, yaitu memunculkan golongan miskin untuk menanggulangi kemiskinannya sendiri. Evaluasi terhadap diskursus dan praktik berbagi kelebihan menunjukkan operasi kekuasaan untuk menyembunyikan tubuh miskin dalam hubungan ketetanggaan. Diskursus dan praktik menginginkan kesederhanaan menyembunyikan tubuh miskin dalam laku nyepi, namun secara individual memunculkan tubuh miskin yang suci dalam laku ngrame. Diskursus serta praktik kemiskinan ras dan etnis menyembunyikan bahkan mengalihkan tubuh miskin dalam operasi prasangkaprasangka budaya. Berorientasi pada formalitas, diskursus kemiskinan produksi justru tidak pernah memunculkan tubuh miskin dalam arena-arena formal penanggulangan kemiskinan. Arena yang dibangun hendak memunculkan pemerintah daerah dan pusat. Tubuh orang miskin baru muncul dan aktif dalam diskursus serta praktik kemiskinan sosialis dan potensi golongan miskin. Perbedaan keduanya terletak pada penguatan salah satu sisi sifat kekuasaan. Diskursus dan praktik kemiskinan sosialis menguatkan kekuasaan untuk mendominasi, sementara diskursus potensi golongan miskin menguatkan kekuasaan untuk bersolidaritas. Melalui sudut pandang kekuasaan untuk bersolidaritas, potensi golongan miskin dapat mengoperasikan
kekuasaan
untuk
memunculkan
golongan
miskin,
mengembangkan habitus untuk mempercayai golongan miskin, serta menciptakan arena bagi kemunculan dan aktivitas atau gerakan tubuh-tubuh miskin. Epilog: Tubuh Miskin dan Konstitusi Peneliti telah menyajikan narasi beragam diskursus, habitus, dan arena kemiskinan, baik dalam dinamika kelompoknya sendiri, maupun dalam peran dengan kelompok lainnya. Distingsi satu kelompok ditunjukkan terutama oleh operasi kekuasaan untuk menciptakan metode pemunculan dan pengelolaan golongan miskin yang berbeda dari kelompok lainnya. Diskursus potensi golongan miskin, misalnya, meminta warga desa aktif menghitung sendiri tubuh miskin di wilayahnya, sementara diskursus kemiskinan produksi menyediakan tenaga pencacah untuk mengukur tubuh miskin yang dipasifkan.
198
Sementara itu, perang yang tak kunjung usai antar kelompok diskursus dan praktik
1
dapat menunjukkan kelonggaran atau cairnya mekanisme untuk
mendominasi sekaligus memanipulasi penggunaan tafsir, pemikiran, dan pengorganisasian kemiskinan. Sikap yang dianjurkan peneliti ialah terus menerus menggali pemikiran dan praktik kemiskinan yang sesuai atau bertentangan dengan diskursus yang diikuti. Dalam konteks ini telah diketahui cairnya makna kemiskinan telah menjadi arena perang rezim kebenaran diskursus dan praktik. Khusus untuk diterapkan di bumi Indonesia, selayaknya diskursus dan praktik tersebut mampu memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Dalam batang tubuh konstitusi telah dinyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia memiliki mandat untuk memunculkan dan mengelola tubuh fakir miskin, tubuh peserta sistem jaminan sosial, tubuh lemah dan tubuh yang tidak mampu. Pengelolaan tubuh miskin sekaligus mengarahkan ekonomi nasional menuju keadilan sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh amandemen menjadi Bab XIV: Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Adi Sasono mewakili CIDES dalam rapat MPR 28 Pebruari 2002 menyatakan hubungan ekonomi dan kesejahteraan sosial tersebut (Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945 2010: 737). Dalam kajian yang dilakukan oleh CIDES, saya menyimpulkan bahwa pasal-pasal ekonomi seperti juga paham lain, itu tidak bisa diletakkan dalam semangat yang netral dan bebas milih. Cara para pendiri republik kita ini merumuskan adalah refleksi dari keyakinan milih yang dianut. Jadi kita tidak bisa mempertimbangkan dalam semangat yang sifatnya bebas milih. Sistem yang dirumuskan berorientasi kepada pasal-pasal yang terkait. Jadi pendidikan Pasal 23 tentu terkait dengan Pasal 33. Penjudulan dari Bab XIV Kesejahteraan Sosial, itu menunjukkan bahwa ekonomi haruslah diletakkan dalam fungsi untuk membangun kesejahteraan sosial, bukan suatu yang berdiri sendiri….. Oleh karena itu, saya memahami bahwa pembahasan pasal ekonomi itu selalu berkaitan dengan pendidikan dan itu berkaitan
1
Ivanovich Agusta, Persilangan Diskursus Kemiskinan, Kompas, 15 Juli 2010 halaman 6.
199
dengan Pasal 34 yang di bawah judul kesejahteraan sosial sebagai fungsi dari usaha ekonomi. Walaupun merupakan mandat konstitusi, namun pengelolaan golongan miskin oleh negara disesuaikan dengan kemampuan pemerintah. Hal ini dimungkinkan oleh terciptanya Pasal 34 Ayat 4, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Afandi dari Fraksi TNI/Polri memberikan penjelasan dalam pengusulan ayat tambahan ini (Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945 2010: 743). Kemudian untuk Pasal 34, "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". Kami sarankan perlu dipertimbangkan Ayat (1) ini untuk ditambahkan kata-kata, "dan diatur dengan undang-undang". Tanpa ada tambahan kata-kata tersebut, seolah-olah ketentuan itu bersifat mutlak dan pasti dapat diberlakukan dan negara mempunyai kemampuan. Padahal pada kenyataannya tidak demikian. Dalam arti bahwa negara belum mempunyai kemampuan yang penuh sehingga ketentuan tersebut berlaku relatif sesuai dengan perkembangan kemampuan negara dan pengaturan yang berlaku. Dengan tambahan kata-kata, "dan diatur dengan undang-undang", maka akan bermakna bahwa semangatnya atau tujuan puncaknya memang demikian, yaitu semua fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, namun dalam pelaksanaannya diatur sesuai kondisi kemampuan negara. Dalam perkembangan mutakhir, program penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat desa hingga nasional. Sayangnya, tidak diwajibkan hadirnya tubuh miskin –atau tokoh di antara golongan miskin—selama perjalanan mekanisme perencanaan pembangunan tersebut. Menurut UU 13/2011 tentang fakir miskin, tubuh miskin didisiplinkan dalam permukiman dan rumah panti. Akan tetapi, berlawanan dari penenggelaman tubuh miskin itu, diskursus potensi golongan miskin pernah memunculkan tubuh miskin dalam kerjasamanya dengan berbagai orang luar. Pengalaman ini dapat digunakan untuk menguatkan
200
posisi tubuh miskin dari dalam golongan mereka sendiri, agar bersambut dengan upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Perkembangan
mutakhir
tersebut
memberikan
pelajaran
untuk
memanfaatkan konsep kekuasaan dalam penelitian ini guna menjalin solidaritas antar berbagai pihak –bukan kekuasaan untuk mendominasi pihak lain. Solidaritas diarahkan untuk memunculkan tubuh miskin,1 dan mendampinginya membuka sendiri potensi kemandirian, serta bersama-sama menuju kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.2
1
Ivanovich Agusta, Personifikasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Kompas, 13 Juli 2011 halaman 7. 2 Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Yusuf Kalla. Membangun Indonesia yang Aman, Adil, dan Sejahtera: Visi, Misi dan Program. Jakarta, 20 Mei 2004.
DAFTAR PUSTAKA
Achir, Y.C.A. 1994. Pembangunan Keluarga Sejahtera, Sebagai Wahana Pembangunan Bangsa. In: Prisma Th. 23 No. 6. Agusta, I. 2007. Kritik Atas Komunikasi Pembangunan dan Program Pengembangan Kecamatan. In: Sodality Th. 3 No. 1. Agusta, I. 2008. Puncak Kurva Kuznets Terlewati pada Masa Penjajahan: Sejarah Ketimpangan Wilayah Indonesia. In: Jurnal Studi Ekonomi, Th. 3, No. 1, Juni 2008. Agusta, I. 2009. Percobaan Pembangunan Partisipatif dalam Otonomi Daerah. In: Sodality Th. 3 No. 2. Agusta, I. 2010a. Diskursus Cacah Dalam Pengelolaan Agraria Keraton Yogyakarta Abad Ke 18 – 19. In: Jantra Th. 5 No 10, Desember Agusta, I. 2010b. Enam Diskursus Kemiskinan di Indonesia. Makalah disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten, tanggal 4-6 Agustus 2010, di Hotel Puri Avia Resort, Cipayung, Bogor. Agusta, I., A.M. Soleh. 2004. Jejak-jejak Kesejahteraan: Evaluasi Benefit Program Pembangunan PrasaranaPendukungDesaTertinggal. Jakarta. Binasiamindo Aneka. Aitken, S., G. Valentine. 2006. Editors' Passnotes. In: S. Aitken, G. Valentine, eds. Approaches to Human Geography. London: SAGE. Alatas, S.F. 2010. Diskursus Alternatif dalam Ilmu Sosial Asia Tanggapan terhadap Eurosentrisme. Mizan Media Utama Alvesson, M, K Skőldberg. 2000. Reflexive Methodology: New Vistas for Qualitative Research. London: SAGE. Ananta, A. 2005. The Negative and Positive Uses of Socio-economic Statistics, In:V.R. Hadiz, D. Dhakidae, eds. Social Science and Power in Indonesia. Singapore: Equinox dan ISEAS. Anderson, BRO,G. 2000. Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia. Terjemahan Language and Power: Exploring Political Culture in Indonesia oleh R.B. Santosa. Yogyakarta: Mata Bangsa Arif, S. 2001. IMF/Bank Dunia & Indonesia. Surakarta: Univ. Muhammadiyah Surakarta. Arif, S. 2006. Negeri Terjajah, Menyingkap Ilusi Kemerdekaan. Yogyakarta: Resist Book. Baay, R. 2010. Nyai & Pergundikan di Hindia Belanda. Depok: Komunitas Bambu. Baudrillard, J. 2001. Galaksi Simulakra. Yogyakarta: LKIS. Bello, W. 2004. WTO: Menghamba pada Negara Kaya. In: International Forum on Globalization. Globalisasi Kemiskinan & Ketimpangan. Yogyakarta: Cindelaras. Benda, H, L. Castles. 1969. The Samin Movement. In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde Th. 125 No. 2.
202
Bertens, K. 2006. Filsafat Barat Kontemporer: Perancis. Jakarta: Gramedia. Boeke, J.H. 1953. Memperkenalkan Teori Ekonomi Ganda. In: Sajogyo, ed. Bunga Rampai Perekonomian Desa. Jakarta: YOI. Bourdieu, P. 2010a. Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya. Terjemahan The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Bourdieu, P. 2010b. Dominasi Maskulin. Terjemahan La Domination Masculine. Yogyakarta: Jalasutra. Bourdieu, P. 2011. Choses Dites, Uraian & Pemikiran. Terjemahan Choses Dites. Yogyakarta: Kreasi Wacana. BPS. 2011. Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Mei 2011. BPS: Jakarta Bracher, M. 2009. Jacques Lacan, Diskursus, dan Perubahan Sosial: Penganar Kritik-Budaya Psikoanalisis. Terjemahan Lacan, Discourse, and Social Change: A Psychoanalytic Cultural Criticism. Yogyakarta: Jalasutra. Breman, J. 1997. Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial, Tuan Kebun, dan Kuli di Sumatera Timur pada Awal Abad Ke-20. Terjemahan Koelis, Planter en Koloniale Politiek. Jakarta: Grafiti. Breman, J., G. Wiradi. 2004. Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa, Studi Kasus Dinamika Sosio-Ekonomi di Dua Desa Menjelang Akhir Abad Ke-20. Terjemahan Good Times and Bad Times in Rural Java. Jakarta: LP3ES. Canguilhem, G. 2005. The Death of Man, or Exhaustion of Cogito? In: G. Gutting, ed. The Cambridge Companion to Foucault, Second Edition. New York: Cambridge University Press. Carey, P. 2009. Asal Usul Perang Jawa, Pemberontakan Sepoy & Lukisan Raden Saleh. Depok: Komunitas Bambu. Carrol, T. 2010. Pembangunan Sosial sebagai "Kuda Troya" Neoliberal, Bank Dunia &Program Pengembangan Kecamatan di Indonesia. In: Prisma Th. 29 No. 3. Cavanagh, J., S. Retallack, C. Welch. 2004. Rumusan IMF: Produksi Kemiskinan. In: International Forum on Globalization. Globalisasi Kemiskinan & Ketimpangan. Yogyakarta: Cindelaras. Chodjim, A. 2011. Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga. Jakarta: Serambi. Coleman, J.S. 1994. Foundations of Social Theory. Cambridge: Harvard University Press. Cooke, B., U. Kothari. 2001. The Case for Participation as Tyranny, In: B. Cooke, U. Kothari, eds. Participation: The New Tyranny? London: Zed Books. Dahlan, M.A. 1978. Sosialisasi Pola Hidup Sederhana. In: Prisma Th. 7 No. 10. Darwin, C. 2003. The Origin od Species, Asal Usul Spesies. Terjemahan The Origin od Species, b Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle of Lilfe. Jakarta: YOI. Dhakidae, D. 2002. Memahami Rasa Kebangsaan dan Menyimak Bangsa sebagai Komunitas-komunitas Terbayang. Kata pengantar untuk buku B. Anderson. Komunitas-komunitas Terbayang. Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar.
203
Dongier, P, JV Domelen, E Ostrom, A Ryan, W Wakeman, A Bebbington, S Alkire, T Esmail, M Polski. 2003. Community-Driven Development. Washington DC: World Bank. Dryzek, J.S. 2002. Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestation. New York: Oxford Univ. Pr. Durkheim, E. 1933. The Division of Labor in Society. New York: Free Press. Edman, P. 2007. Komunisme Ala Aidit, Kisah Partai Komunis Indonesia Di Bawah Kepemimpinan D.N. Aidit 1950-1965. Center for Information Analysis Elguea, J. 1985. Paradigms and Scientific Revolutions in Development Theories. In: Development and Change Th. 16 No. 2, April. Esteva, G. 1992. Development, In:W. Sachs, ed. The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power. London: Zed Books. Foucault, M. 2002a. Menggugat Sejarah Ide. Terjemahan The Archaeology of Knowledge oleh I.R. Muzir. Yogyakarta: IRCiSoD. Foucault, M. 2002b. Kegilaan dan Peradaban. Terjemahan Madness and Civilization: A History of Insanity in Age of Reason oleh Yudi Santoso. Yogyakarta: Ikon Teralitera. Foucault, M. 2002c. Pengetahuan dan Metode: Karya-karya Penting Foucault. Terjemahan dari P Rabinow, ed. Aesthetics, Method and Epistemology: Essential Works of Foucault 1954-1984. Yogyakarta: Jalasutra Foucault, M. 2002d. Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan. Terjemahan. Yogyakarta: Bentang. Foucault, M. 2003. Kritik Wacana Bahasa. Terjemahan The Discourse of Language oleh I.R. Muzir. Yogyakarta: IRCiSoD. Foucault, M. 2007. Order of Thing:Arkeologi Ilmu-ilmu Kemanusiaan. Terjemahan The Order of Thing:An Archaeology of Human Sciences oleh B. Priambodo, P. Boy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Foucault, M. 2008. Ingin Tahu: Sejarah Seksualitas. Terjemahan La Volonte de Savoir: Histoirie de la Sexualite. Jakarta: YOI. Foucault, M. 2011. The Courage of the Truth (The Government of Self and Others II) Lectures at the College de France 1983-1984. New York: Palgrave Macmillan. Francis, P. 2004. Participatory Development at the World Bank: the Primacy of Process. In: B. Cooke, U. Kothari, eds. Participation: The New Tyranny? London: Zed Books. Freud, S. 2003. Teori Seks. Terjemahan Three Contributions to the Theory of Sex oleh A. Danarto. Yogyakarta: Jendela. Gaiha, R. 1993. Design of Poverty Alleviation Strategy in Rural Areas. Rome: FAO Geertz, C. 1983. Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia. Terjemahan Agriculture Involution. Jakarta: Bhratara Geertz, C. 2002. Hayat dan Karya: Antropolog sebagai Penulis dan Pengarang. Terjemahan Works and Lives: The Anthropology as Author oleh L. Simatupang. Yogyakarta: LkiS. Geertz, H. 1981. Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia. Terjemahan Indonesian Cultures and Communities. Pulsar: Jakarta
204
Geertz, H. 1985. Keluarga Jawa. Terjemahan The Javanese Family. Jakarta: Grafiti Pers. Giddens, A. 2003. The Constitution of Society, Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial. Terjemahan The Constitution of Society, The Outline of the Theory of Structuration. Pasuruan: Pedati Gouda, F. 2007. Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942. Terjemahan Dutch Culture Overseas: Colonial Practice in the Netherland Indies 1900-1942. Jakarta: Serambi. Gronemeyer. 1992. Help. In: W. Sachs, ed. The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power. London: Zed Books. Habermas, J. 1996. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Terjemahan Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheori desa Reacht und des demokratischen Rechtsstaats. Cambridge, Mass: MIT Press. Hadi, M. 2011. Tiga Guru Sufi Tanah Jawa Wejangan Wejangan Ruhani. LkiS Printing Cemerlang. Hardiman, F.B. 2009. Demokrasi Deliberatif, Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dan Teori Diskursus Juergen Habermas. Yogyakarta: Kanisius. Hayami, Y. M. Kikuchi. 1987. Dilema Ekonomi Desa. Terjemahan Village Economy at the Crossroads. Jakarta: YOI. Heryanto, A. 1990. The Making of Language: Developmentalism in Indonesia, In: Prisma The Indonesian Indicator No. 50. Heryanto, A. 1996. Bahasa dan Kuasa: Tatapan Posmodernisme, In:Y. Latif, I.S. Ibrahim, eds. Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru. Bandung: Mizan. Hiqmah, N. 2008. H.M. Misbach, Kisah Haji Merah. Depok: Komunitas Bambu. Hoed, B.H. 2008. Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya. Jakarta: Komunitas Bambu. Al-Hujwiri, A.i.U. 1993. Kasyful Mahjud, Risalah Persia Tertua tentang Tasawuf. Terjemahan The Kasy Al-Mahjub: The Oldest Persian Treatise on Sufism. Bandung: Mizan. Husaini, E.W. Widianto, E.D. Kristanto. 2011. Aksi Melawan Imperium Modal, Gerakan Rakyat Melawan Pabrik Semen. Yogyakarta: Resist Book. Husken, F. 1997. Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman, Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980. Terjemahan Een Dorp op Java, Sociale Differentiatie in een Boerengemeenschap, 1830-1980. Jakarta: Grasindo. Hutter, M. 1981. The Changing Family, Comparative Perspectives. New York: John Wiley & Sons Ife, J. 2002. Community Development, Commnunity-based Alternatives in an Age of Globalisation, 2nd Edition. New South Wales: Pearson. Ismawan, B. 1996. Belajar dan Bekerja Bersama Prof. Sajogyo. In: Mubyarto, eds. Sajogyo, Bapak, Guru dan Sahabat. Jakarta: YAE. Israel, A. 1992. Pengembangan Kelembagaan Pengalaman Proyek Proyek Bank Dunia. LP3ES Kendall, G., G. Wickham. 2000. Using Foucault’s Methods. London: SAGE.
205
King, R. 2001. Agama, Orientalisme, dan Poskoloniaisme, Sebuah Kajian Tentang Pertelingkahan Antara Rasionalitas dan Mistik. Terjemahan Orientalism and Religion, Postcolonial Theory, India and 'the Mystic East'. Yogyakarta: Qalam. King, V.T. 1973. Some Observation on the Samin Movement on North-Central Java, Suggestion for the Theoretical Analysis of the Dynamics of Rural Unrest. In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde Th. 125 No. 2. King, V.T. 1977. Status, Economic Determinism and Monocausality: More on the Samin. In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde Th. 133 No. 2/3. Kridalaksana. 1993. Mongin-Ferdinand de Saussure (1857-1913) Bapak Linguistik Modern dan Pelopor Strukturalisme. In: Saussure, F.d. Pengantar Linguistik Umum. Terjemahan Cours de Linguistique Generale. Yogyakarta: UGM Press. Kruger, R.A., M.A. Casey. 2000. Focus Groups 3rd Editon A Practical Guide for Applied Research.Sage Publications, Inc. Kuntowijoyo. 1994. Radikalisasi Petani. Yogyakarta: Bentang Laclau, E., C. Mouffe. 1994. Hegemony & Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso. Laksono, P.M. 2009. Tradisi dalam Struktur Masyarakat Jawa Kerajaan dan Pedesaan, Alih Ubah Model Berfikir Jawa. Yogyakarta: Kepel Press. Levinsohn, J. 2003. The World Bank’s Poverty Reduction Strategy Paper Approach: Good Marketing or Good Policy? G-24 Discussion Paper Series No. 21, April 2003. New York: United Nations. Levi-Strauss, C. 2005. Antropologi Struktural. Terjemahan Antropologie Structurale. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Lewis, O. 1993. Kebudayaan Kemiskinan. In: P. Suparlan. Kemiskinan di Perkotaan, Bacaan untuk Antropologi Perkotaan. Jakarta: YOI. Li, T.M. 2002. Keterpinggiran, Kekuasaan dan Produksi: Analisis terhadap Transformasi Daerah Pedalaman. In: T. M. Li, ed. Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia. Jakarta: YOI. Luthfi, A.N. 2011. Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor. Yogyakarta: STPN Press. Margana, S. 2004. Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874. Yogyakarta: PustakaPelajar. Marsden, W. 2008.Sejarah Sumatera. Terjemahan History of Sumatera. Jakarta: KomunitasBambu. Marx, K. F. Engels. 1960. Manifesto Partai Komunis. Terjemahan Manifesto of the Communist Party. Jakarta: Jajasan Pembaruan Parti Komunis Indonesia. Mawardi, S, B. Sulaksono, Akhmadi, S. Devina, R.M. Artha. 2008. Efektivitas Pelaksanaan Raskin. Jakarta: Smeru. Mawdsley, E., J. Rigg. 2002. A Survey of World Development Report I: Discursive Strategies, In: Progress in Development Studies Th. 2 No. 2. McMichael, P. 2003. Development and Social Change : A Global Perspective. Thousand Oaks: Pine Forge.
206
Mohan, G. 2001. Beyond Participation: Strategies for Deeper Empwoerment. In: B. Cooke, U. Kothari, eds. Participation: The New Tyranny? London: Zed Books. Morgan, D.H.J. 1975. Social Theory and the Family. London: Routledge % Kegan Paul. Mortimer, R. 2011. Indonesian Communist under Sukarno, Ideologi dalam Politik 1959-1965. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mosse, D. 2001. “People Knowledge”, Participation and Patronage: Operations and Representations in Rural Development. In: B. Cooke, U. Kothari, eds. Participation: The New Tyranny? London: Zed Books. Mubyarto. 1987. Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinkan. Jakarta: LP3ES. Mubyarto. 1995. Iki Duwit Tangkarno, Profil Pokmas IDT Terbaik Penghargaan Presiden dalam Rangka Usia Kencana Republik Indonesia. Jakarta: Bappenas. Mubyarto. 1996. Menuju Gerakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Yogyakarta: Aditya Media. Mubyarto. 1997. IDT dan Program Menghapus Kemiskinan. Yogyakarta: Aditya Media. Mubyarto. 2000. Sambutan Ketua YAE. In: Mubyarto, ed. Pemulihan Ekonomi Rakyat menuju Kemandirian Masyarakat Desa. Yogyakarta: Aditya Media. Mukherjee, N. 2006. Voices of the Poor: Making Services Work for the Poor in Indonesia. Washington DC: World Bank. Mulder, N. 1984. Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa, Kelangsungan da Perubahan Kulturil. Jakarta: Gramedia. Narayan, D., L. Pritchett. 2000. Social Capital: Evidence and Implications. In: P. Dasgupta, I. Serageldin, eds. Social Capital: A Multifaceted Perspective. Washington DC: World Bank. Nietzsche, F. 2000. Sabda Zarathustra. Terjemahan Thus Spake Zarathustra oleh Sudarmaji dan Ahmad Santoso. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Nietzsche, F. 2002. Beyond Good and Evil: Prelude Menuju Filsafat Masa Depan. Terjemahan oleh B.H. Winarno. Yogyakarta: Ikon. Onghokham. 1984. PerubahanSosial di MadiunSelama Abad XIX: PajakdanPengaruhnyaterhadapPenguasaan Tanah, dalamSediono M.P. TjondronegorodanGunawanWiradi, eds. Dua Abad Penguasaan Tanah, PolaPenguasaan Tanah Pertanian di JawadariMasakeMasa. Jakarta: Gramedia. Operations Evaluation Department. 2003. Community-Driven Development: A Study Methodology. Washington DC: World Bank. Parsons, T. 1977. Social Systems and the Evolution of Action Theory. New York: The Free Press Philpott, S. 2003. Meruntuhkan Indonesia: Politik Postkolonial dan Otoritarianisme. Terjemahan Rethinking Indonesia: Postcolonial Theory, Authoritarianism and Identity. Yogyakarta: LkiS. Pontoh, C.H., dkk. 2000. Utang yang Memiskinkan. Jakarta: ICW. Popper, K.R. 2008. Logika Penemuan Ilmiah. Terjemahan The Logic of Scientific Discovery. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
207
Purwadi. 2005. Sejarah Sastra Jawa. Yogyakarta: Gelombang Pasang. Rahnema, M. 1992. Poverty, In: W. Sachs, ed. The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power. London: Zed Books. Riana, I.K. 2009. Kakawin Desa Warnnana uthawi Nagara Krtagama Masa Keemasan Majapahit. Jakarta: Kompas. Rich, B. 2004. Tipu Daya Bank Dunia terhadap Kaum Miskin. In: International Forum on Globalization. Globalisasi Kemiskinan & Ketimpangan. Yogyakarta: Cindelaras. Ritzer, G. 2006. Teori Sosial Postmodern. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Rosyid, M. 2008. Samin Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rubianto,V. 1996. Paradigma Asia: Pertautan Kemiskinan dan Kereligiusan dalam Teologi Aloysius Pieris. Yogyakarta: Kanisius Sachs, W. 1992. Introduction, In: W. Sachs, ed. The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power. London: Zed Books. Said, EW. 2001. Orientalisme. Terjemahan Orientalism. Bandung: Pustaka. Sajogyo. 1977. Golongan Miskin dan Partisipasinya dalam Pembangunan Desa. In: Prisma Th. 6 No. 3. Sajogyo. 1983. Kata Pengantar. In: Geertz, C. 1983. Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia. Terjemahan Agriculture Involution. Jakarta: Bhratara Sajogyo. 1988. Masalah Kemiskinan di Indonesia: Antara Teori dan Praktek. In: Mimbar Sosek No. 2, September 1988. Sajogyo. 1989. Peluang Berusaha dan Bekerja pada Masyarakat Petani. In: Prisma No. 2 Th. 18. Sajogyo. 1997. Menciptakan Visi Mendukung Pengembangan Kelompok Swadaya Mandiri dalam Gerakan Nasional PPK. Jakarta: Puspa Swara. Sajogyo. 2006. Ekososiologi: Deideologisasi Teori, Restrukturisasi Aksi (Petani dan Perdesaan sebagai Kasus Uji). Yogyakarta: Cindelaras. Saksono, G. 2008. Marhaenisme Bung Karno Marxisme Ala Indonesia. Ardhana Media. Santosa, I.B. 2011. Laku Prihatin: Investasi menuju Sukses ala Manusia Jawa. Yogyakarta: Memayu Sarman, M., Sajogyo. 1997. Masalah Penanggulangan Kemiskinan, Refleksi dari Kawasan Timur Indonesia. Jakarta: Puspa Swara Saussure, F.d. 1993. Pengantar Linguistik Umum. Terjemahan Cours de Linguistique Generale. Yogyakarta: UGM Press. Scheurich, J.J., K.B. McKenzie. 2011. Metodologi Foucault, Arkeologi dan Genealogi. In: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, eds. The Sage Handbook of Qualitative Research, terjemahan The Sage Handbook of Qualitative Research, Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Setiawan, B. 2003. Antara Doha dan Cancun: Cengkeraman Neoliberal pada Tubuh WTO. In: I. Wibowo, F. Wahono, eds. Neoliberalisme. Yogyakarta: Cindelaras. Shiraishi, T. Dangir's Testimony: Saminism Reconsidered. In: Indonesia. Shiva, V. 2004. Peraturan Pertanian WTO: Ancaman bagi Para Petani Dunia Ketiga. In: International Forum on Globalization. Globalisasi Kemiskinan & Ketimpangan. Yogyakarta: Cindelaras.
208
Sibeon, R. 2004. Rethinking Social Theory. London: SAGE. Simuh. 1988. Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ranggawarsita, Suatu Studi terhadp Serat Wirid Hidayat Jati. Jakarta: UI Press. Singarimbun, M., D.H. Penny. 1976. Penduduk & Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa. Jakarta: Bhratara. Sirait, P.H., R. Hindrayati, Rheinhardt. 2011. Pram Melawan. Jakarta: Nalar. Siregar, B.B. 2001. Menelusuri Jejak Ketertinggalan, Merajut Kerukunan Melintasi Krisis. Bogor: Pusat P3R-YAE. Smith, L.T. 2005. Dekolonisasi Metodologi. Terjemahan Decolonising Methodologies, Research and Indigenous People. Yogyakarta: Insist Soedjatmoko. 1984. Dimensi-dimensi Struktural Kemiskinan. In: S. Soemardjan, Alfian, M.G. Tan, eds. Kemiskinan Struktural, Suatu Bunga Rampai. Jakarta: Sangkala Pulsar. Soeharto. 2008. Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, Otobiografi seperti Dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H. Jakarta: Citra Kharisma Bunda. Soekarno. 1965. Dibawah Bendera Revolusi, Djilid I. Djakarta: Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi Soemardjan, S. 1984. Kemiskinan Struktural dan Pembangunan. In: S. Soemardjan, Alfian, M.G. Tan, eds. Kemiskinan Struktural, Suatu Bunga Rampai. Jakarta: Sangkala Pulsar. Soto, H.d.2000. The Mystery of Capital, Rahasia Kejayaan Kapitalisme Barat. Terjemahan The Mystery of Capital, Why Capitalism Triumphs the West and Fails Everywhere Else. Yogyakarta: Qalam Spivak, G.C. 2003. Membaca Pemikiran Jacques Derrida Sebuah Pengantar. Khazanah Pustaka Indonesa Stange, P. 2009a. Kejawen Modern, Hakikat dalam Penghayatan Sumarah. Yogyakarta: LKiS. Stange, P. 2009b. Politik Perhatian, Rasa dalam Kebudayaan Jawa. Yogyakarta: LKiS. Sulistyo, H. 2011. Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (Jombang-Kediri 1965-1966). Jakarta: Pensil-324. Supriatna, T. 1997. Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan. Bandung: HumanioraUtama Press. Susanti, N. 2010. Airlangga: Biografi Raja Pembaru Jawa Abad XI. Jakarta: Komunitas Bambu. Sutherland, H. 2008. Meneliti Sejarah Penulisan Sejarah, In: H.S. Nordholt, B. Purwanto, R. Saptari, eds. Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia. Jakarta: YOI dan KITLV-Jakarta. Syuroh, M. 2011. Evaluasi Pelaksanaan Program Pembinaan Masyarakat Terasing di Indonesia. In: Sosiohumanika Th. 4 No. 2 Taylor, J.G. Kehidupan Sosial di Batavia. 2009. Masup Jakarta Thomas, A. 2002. Meanings and Views of Development. In: T. Allen, A. Thomas, eds. Poverty and Development: Into the 21st Century. Oxford: Oxford Univ. Pr. Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. 2010. Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang,
209
Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VII: Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial, Edisi Revisi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Tjokroaminoto, HOS. 2008. Islam dan Sosialisme. Bandung: Sega Arsy McVey, R.T. 2010. Kemunculan Komunisme Indonesia. Terjemahan The Rise of Indonesian Communism. Depok: Komunitas Bambu. Wahono, F. 2004. Revolusi Hijau: dari Perangkap Involusi ke Perangkap Globalisasi. In: I. Wibowo, F. Wahono, eds. Neoliberalisme. Yogyakarta: Cindelaras. Wahono, F. 2005. Pendahuluan: Petani dan Nelayan dalam Pusaran Kekerasan. In: N. Hafsah. Potret Pelanggaran Hak Asasi Petani dan Nelayan. Yogyakarta: Cindelaras. Weber, M. 1958. From Max Weber: Essays in Sociology. New York: Galaxy Book. Weber, M. 1978. Economy and Society, An Outline of Inrepretive Sociology. Berkeley: Univ. of California Press. White, B. 1996. Optimisme Makro, Pesimisme Mikro? Penaksiran Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia, 1967-1987. In: M.T.F. Sitorus, A. Supriono, T. Sumarti, Gunardi, eds. Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia, Prof. Dr. Sajogyo 70 Tahun. Jakarta: Gramedia. White, B. 2005. Between Apologia and Critical Discourse: Agrarian Transitions and Scholarly Engagement in Indonesia, In: V.R. Hadiz, D. Dhakidae, eds. Social Science and Power in Indonesia. Singapore: Equinox dan ISEAS. Wiradi, G. 2000. Reforma Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir. Pustaka Pelajar Offset. Wiryono, P. 2003. Neoliberalisme dalam Sektor Industri Pangan. In: I. Wibowo, F. Wahono, eds. Neoliberalisme. Yogyakarta: Cindelaras. World Bank. 1990. World Development Report 1990: Poverty. Oxford: Oxford University Press. World Bank. 2000. World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty. Washington DC: World Bank. World Bank. 2009. World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography. Washington, DC: World Bank. Yunus, M. 1999. Banker to the Poor, Micro-Lending and the Battle Against World Poverty. New York: PublicAffair. Zoetmulder, P.J. 1990. Manunggaling Kawula Gusti, Pantheisme dan Monisme dalam Sastra Suluk Jawa, Suatu Studi Filsafat. Terjemahan Pantheisme en Monisme. Jakarta: Gramedia.
210
Lampiran 1. Makalah Enam Diskursus Kemiskinan di Indonesia Enam Diskursus Kemiskinan di Indonesia1 Oleh Ivanovich Agusta2 Abstrak Ditemukan enam diskursus kemiskinan yang berbeda-beda di Indonesia, mencakup diskursus kemiskinan komunal, kemiskinan yang diinginkan, kemiskinan rasial, kemiskinan sosialis, kemiskinan produksi, dan potensi orang miskin. Sebagai konsekuensi pertandingan kekuasaan, dalam proses pelembagaan terjadi perang dan persilangan antar diskursus kemiskinan. Perang saat ini dimenangkan oleh diskursus kemiskinan produksi, yang secara konseptual tidak memberikan peluang bagi orang miskin untuk menjadi kaya. Kata kunci: metodologi, analisis diskursus Abstract I found six discourses on poverty in Indonesia such as communality poverty, wishes poverty, racial poverty, socialist poverty, production poverty, and potencialities of the poor. As a consequent of competing power, during institutionalization process the discourses are competed and crossed each other. Unfortunately, the production poverty discourse has championed the war, which conceptually blocks the poors to move out of poverty. Keywords: methodology, discourse analysis Pendahuluan: Indikasi Diskursus Kemiskinan Majemuk Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dilakukan untuk memajukan kesejahteraan umum. Berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan telah dijadikan pilihan untuk mengisi kemerdekaan bangsa. Secara khusus Negara harus memelihara fakir miskin, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.3 Akan tetapi persoalan sejauhmana pembangunan mampu menghilangkan kemiskinan masih saja dijawab secara negatif hingga beberapa tahun ke depan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 1
Makalah disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten, tanggal 4-6 Agustus 2010, di Hotel Puri Avia Resort, Cipayung, Bogor. 2 Sosiolog pedesaan dan dosen Sosiologi Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial IPB Bogor. Email
[email protected] 3 UUD 1945 pasal 34 ayat 1 dan 2. Lihat Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (2004: 1, 26)
212 Nasional II (2010-2014), pembangunan diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan hingga 8-10 persen pada akhir tahun 2014 (Bappenas, 2010: I-46) ,4 artinya tidak sampai 02,5 persen sebagai indikasi hilangnya kemiskinan. Lebih dari itu, program penanggulangan kemiskinan tampaknya kurang efektif dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS),5 dalam setahun terakhir penduduk miskin hanya berkurang 0,82 persen (1,51 juta jiwa), menjadi total 13,33 persen (32,53 juta jiwa). Jika nilai pengurangan tersebut konstan, maka target RPJMN-II 2010-2014 di atas sulit tercapai. Penguasaan pengetahuan kemiskinan semakin kuat, sebagaimana ditandai oleh peningkatan kompleksitas persoalan kemiskinan. Dibandingkan saat pertama kali garis kemiskinan Sajogyo dikeluarkan pada tahun 1976 untuk mengukur individu miskin, sejak publikasi Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2004 golongan miskin tidak sekedar mencakup individu miskin namun meliputi pula keluarga miskin, kelompok miskin, pengusaha mikro dan kecil. Untuk mendapatkan pengetahuan yang luas, studi-studi kemiskinan dilaksanakan secara multidisipliner dan dengan jenis keilmuan yang semakin banyak, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, kependudukan, politik. Sejalan dengan perkembangan akademis, agar mampu mengatasi berbagai aspek kemiskinan, kebijakan sektoral
berkembang
menjadi
pengarusutamaan
penanggulangan
kemiskinan,
dan
dilaksanakan secara lintas sektoral atau kementerian. Hal ini ditunjukkan oleh penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, serta pembentukan Meskipun kajian dan kebijakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara kompleks, namun kemiskinan sendiri dimaknai secara tunggal. Kajian diarahkan kepada individu, kelompok dan organisasi yang tidak mampu berproduksi, sehingga menghasilkan kebijakan penanggulangan kemiskinan agar orang miskin mampu bekerja dan berusaha dalam ekonomi uang. Kemampuan tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan penghasilan finansial. Pola penanggulangan kemiskinan tersebut paling tepat dilaksanakan pada masyarakat yang menggunakan ekonomi uang sepenuhnya. Namun demikian, muncul anomali dari pengetahuan ketunggalan diskursus kemiskinan tersebut, sebagaimana ditandai, antara lain, oleh ketidaksamaan identitas orang miskin menurut pemerintah dan rakyat. Masyarakat adat menolak identitas miskin berikut program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Sebaliknya terdapat kasus penolakan 4 5
Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 Buku I, Halaman I-46. Berita Resmi Statistik No. 45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010, halaman 1.
213 petugas program bantuan tunai terhadap warga desa yang memasukkan dirinya ke dalam golongan miskin. Tulisan ini menunjukkan diskursus kemiskinan yang berbeda-beda, dan saling berperang satu sama lain. Ada diskursus yang kini menang dan mendominasi tafsir kemiskinan, mengalahkan diskursus lain yang sempat jaya di masa lalu. Terlihat bahwa tafsir tidaklah netral atau sekedar sesuai dengan kepentingan pelakunya, namun tafsir terkuat akan selalu muncul sebagai tanda bekerjanya kekuatan tertinggi yang melingkupinya. Makna dari sesuatu diketahui melalui kekuatan yang dimilikinya atau diekspresikan olehnya (Nietzsche, 1887). Kekuatan mendominasi realitas. Sesuatu itu sendiri tidak netral dan cenderung dekat dengan kekuatan yang saat itu menguasainya. Perdebatan tentang esensi atau hakekat kemiskinan kini dapat dipandang sebagai satu di antara semua makna kemiskinan yang paling dekat dengan kekuasaan yang dimiliki oleh penyusun diskursusnya. Analisis kemiskinan pada tataran diskursus menjadi penting, karena, pertama, membuka peluang penemuan ragam pemikiran kemiskinan di Indonesia. Kedua, analisis perang diskursus mampu membuka “belitan” saling hubung diskursus kemiskinan yang berbeda, yang selama ini menyulitkan analisis kemiskinan. Pencarian teknik-teknik berperang membuka dominasi suatu diskursus kemiskinan terhadap diskursus lain. Ketiga, pengetahuan baru ini memungkinkan rekomendasi penanggulangan kemiskinan yang lebih kontekstual. Teori dan Perang Diskursus Kenyataannya kemiskinan selalu muncul sebagai hasil bentukan atau kerangka pemikiran masyarakat tertentu. Kemiskinan sebagai bentukan sosial atau kerangka pemikiran tertentu memiliki sifat diskursif. Kerangka kemiskinan tersebut senantiasa dibangun melalui dialog antar pihak-pihak yang bersetuju atau menolaknya. Proses komunikasi atau dialog tersebut senantiasa menyebarkan kekuatan (power), baik digunakan untuk menguasai maupun untuk menguatkan solidaritas sosial (Gambar 1). Tulisan ini menemukan enam diskursus kemiskinan yang berkembang di Indonesia masa kini. Hubungan antar diskursus juga menggunakan kekuatan, baik kekuatan untuk menguasai maupun untuk menguatkan solidaritas. Perang diskursus berupa pertarungan untuk merebut atau menguatkan rezim kebenaran tertentu (Foucault, 2002d, 2008), dalam hal ini tentang penanggulangan kemiskinan. Seandainya terdapat dua diskursus kemiskinan yang sedang berperang, diskursus pemenang (A) akan mengalami penguatan diskursus tersebut. Diskursus kemiskinan yang kalah akan menghilang pada masa berikutnya.
214 Gambar 1. Diskursus Pascastruktural dan Kekuasaan
Akan tetapi perang antar diskursus kemiskinan juga dapat mengarah kepada krisis atas diskursus-diskursus kemiskinan yang lama, sehingga mendorong pembentukan diskursus kemiskinan yang baru. Proses penciptaan diskursus kemiskinan baru muncul dalam proses formasi diskursif (Foucault, 2002a, 2002c). Mula-mula perhatian diarahkan kepada kejanggalan yang muncul dalam pernyataan, tingkah laku dan susunan benda-benda di masyarakat. Ketika kritik dalam wujud kejanggalan tersebut mengarah kepada kontradiksi yang mendasar, maka diskursus kemiskinan lama tersebut mengalami transformasi. Hasilnya berupa diskursus kemiskinan baru yang berbeda dari diskursus sebelumnya. Hasil lain dari formasi diskursif ialah pemenuhan hasrat untuk mengetahui lebih dalam perihal kemiskinan. Melalui kekuasaan yang muncul dalam relasi sosial, hasrat untuk mengetahui kemiskinan tersebut membesar menjadi suatu rezim kebenaran tentang kemiskinan dalam tempat dan waktu tertentu. Enam Diskursus Kemiskinan Diskursus Berbagi Kelebihan Salah satu sumber sosialisme Indonesia ialah kegiatan gotong royong dan tolong di pedesaan (Hatta, 2000; Soeharto, 2008; Soekarno, 1965). Komunalisme di pedesaan dijaga melalui pembagian kelebihan kekayaan –berbagi kekayaan lebih tepat daripada konsep berbagi kemiskinan sebagaimana dikemukakan oleh Geertz (1983). Dalam suatu kelompok atau komunitas, orang yang berkelebihan membaginya kepada sesamanya yang kekurangan. Diskursus ini muncul berusia paling lama, dan muncul dalam banyak komunitas di Indonesia (Tabel 1).
215
Tabel 1. Diskursus Berbagi Kelebihan Obyek Subyek Konsep Strategi Wilayah Komunikasi Kelembagaan Alternatif kebijakan
Benda pribadi yang berubah menjadi milik umum Orang renta, anak-anak, orang miskin sedesa Gotong royong, kecukupan Komunalisme dijaga melalui pembagian kelebihan kekayaan Desa dengan tradisi kuat (5.000 desa) Lisan, sedesa Bekerja bersama, menyisakan hasil kerja di tempat yang dipandang umum Penguatan komunalitas desa dengan pekerjaan gotong royong
Berlainan dari orientasi produksi dan efisiensi, dalam diskursus kemiskinan komunal barang dan jasa yang dibagi relatif berkualitas sama, bukan barang rusak, recehan, atau yang bernilai lebih rendah. Di desa-desa di Sulawesi Tengah, misalnya, kelapa yang jatuh sendiri ke tanah boleh dimiliki oleh siapa saja yang hendak mengambilnya. Orang miskin dapat mengambil kelapa-kelapa yang telah ada di atas tanah. Kelapa tersebut berkualitas bagus, dapat dijual di pasar, sehingga orang-orang miskin tetap mendapatkan uang dan makanan melalui pengumpulan kepala jatuh.Dapat diperkirakan komunitas yang menganut diskursus berbagi kelebihan mencapai sekitar 5.000 desa (Tabel 2), yaitu yang terbiasa melakukan pekerjaan di luar ekonomi uang (moneter). Tabel 2. Monetisasi Desa-desa di Indonesia, 2006 Pulau Besar Jawa Bali
Jumlah % Kalimantan Jumlah % Maluku Jumlah % Nusa Jumlah Tenggara % Papua Jumlah % Sulawesi Jumlah % Sumatera Jumlah % Jumlah Indonesia %
Subsisten (Diskonsumsi Sendiri) 1098 5 818 16 76 5 592 18 703 26 288 4 1377 8 4952 8
Komersial (Dijual) 2018 10 1330 26 281 20 333 10 327 12 1977 29 5960 33 12226 21
Campuran (Dikonsumsi dan Dijual) 17520 85 2965 58 1070 75 2327 72 1646 62 4591 67 10993 60 41112 71
20636 100 5113 100 1427 100 3252 100 2676 100 6856 100 18330 100 58290 100
Salah satu komunitas di Jawa Tengah yang mempertahankan mekanisme berbagi kelebihan ini ialah Orang Samin. Hubungan di antara kelompok mereka diidentikkan sebagai
216 sedulur sikep. Sedulur sikep hidup secara tersebar di pantai Utara Jawa Tengah, seperti Kudus, Pati, Blora, Rembang, Bojonegoro bahkan sampai ke Ngawi. berdampingan dengan warga masyarakat lain (non-Sikep).
Mereka hidup
Mata pencaharian mereka
umumnya bertani. Pengertian ekonomi bagi masyarakat Sikep adalah kecukupan sandang dan pangan (Wahono, Warno dan Farhan, 2002). Mereka tidak membutuhkan sekolah, berpakaian dan makan secara sederhana. Pemilikan akan sesuatu dipandang harus dijaga, dan milik orang lain harus dihormati. Diskursus Kemiskinan yang Diharapkan Salah satu strategi untuk mengakumulasi kekuasaan (kasekten/kesaktian) ialah dengan bertingkah laku sebagaimana orang miskin (Anderson, 2000). Kemiskinan menandai ketiadaan (moksa, nir), sehingga manusia bisa berkonsentrasi lebih kuat. Konsentrasi tersebut mencakup pemusatan atau akumulasi kekuasaan. Tidak mengherankan diskursus ini muncul justru pada penguasa atau lapisan atas (Tabel 3). Tabel 3. Diskursus Kemiskinan yang Diharapkan Obyek Subyek Konsep Strategi Wilayah Komunikasi Kelembagaan Kebijakan
Sebagian besar benda pribadi yang dibagikan Pelaku tapa (agamawan, ilmuwan), raja. Ada 1.254 pesantren dan seminari Prihatin, menahan diri, zuhud, asketis, sederhana Kemiskinan meningkatkan sensitivitas Lembaga pendidikan, penelitian dan keagamaan Kelompok kecil sesama guru, peneliti, agamawan Lembaga pendidikan keagamaan Penyediaan akses dan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau hidup sederhana
Pada bangsa Jawa muncul konsep loro lopo (Karsodihardjo, 1998), yang secara harfiah berarti sakit serta miskin. Sudah sakit, ditambah lagi miskin, sehingga tidak ada ruang untuk menghibur diri. Loro lopo menunjukkan jalan penderitaan sebagai kondisi agar kekuasaan muncul ke permukaan. Untuk melakukan loro lopo orang perlu berpegang pada nilai wader wungkuk. Ikan yang bungkuk ini merupakan metafora urang (udang). Metafora tersebut menunjukkan mekanisme loro lopo berupa ngurang-ngurangi, atau menurunkan konsumsi. Makanan dikurangi agar manusia bisa hidup di masa depan. Pemborosan dikurangi agar tabungan tidak
217 cepat habis. Hasrat dikurangi (ditekan) agar orang tidak mudah kalap. Tidur dikurangi untuk memperbanyak berhubungan dengan Tuhan, berdoa memohon pertolongan dalam kehidupan. Metode lain yang serupa, yang biasa dilakukan bangsawan ialah lelono-broto, yaitu berkelana dalam suasana kesedihan. Perjalanan diarahkan untuk mendapatkan tempat yang bisa menenteramkan batin. Di tempat yang sesuai, penguasa melakukan topo broto, atau bertapa dalam kesedihan. Di atas tempat yang sesuai inilah wahyu kekuasaan dipandang bisa diturunkan oleh Tuhan. Inilah kekuasaan yang diperoleh melalui serangkaian loro lopo, lelono broto dan topo broto. Diskursus Kemiskinan Rasial-Etnis Mungkin istilah kemiskinan dalam arti modern (poverty, bukan misalnya tidak kecukupan) muncul pertama kali di Indonesia pada awal abad ke 20. Di kota-kota di Eropa pada abad ke 19 kemiskinan sudah tergolong sebagai konsep sosial yang dahsyat (Gouda, 2007). Kemiskinan mengundang ketakutan akan timbulnya revolusi sosial, mengingat jumlah proletar dan buruh upahan meningkat di perkotaan. Ketika konsep kemiskinan tersebut masuk ke dalam Hindia Belanda, penerapannya hanya secara eksklusif diletakkan pada golongan Eurasia, bukan pada pribumi. Jumlah penduduk Eurasia terpelajar tergolong besar, sekitar 95.000 pada tahun 1905 dan meningkat menjadi sekitar 190.000 pada tahun 1930. Kelompok indo (campuran Barat dan pribumi), terutama perempuan Indo, banyak digolongkan ke dalam kelompok miskin. Secara resmi mereka dipandang malas, karena memandang ras mereka lebih tinggi daripada pribumi, sehingga tidak bersedia bekerja. Selain itu, golongan indo dipandang sebagai hasil perbuatan dosa. Yang dimaksud ialah golongan indo merupakan hasil hubungan seksual antara ras Eropa dan pribumi. Lokasi di khatulistiwa yang panas dipandang sebagai alasan perbuatan zina. Hasil dari tindakan salah ini berupa keturunan yang melarat (Tabel 4). Sebenarnya tidak hanya demikian. Posisi rasial Indo yang tidak jelas (bukan Eropa atau pribumi murni), sementara posisi-posisi pekerjaan formal terbagi menurut ras, menjadikan mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang memadai. Kreol menjadikan mereka tidak mendapatkan akses ekonomi yang memadai. Ketika mereka jatuh miskin, pemerintah Hindia Belanda untuk pertama kalinya memandangnya sebagai masalah kemiskinan. Bukan berarti tidak ada kemiskinan di kalangan pribumi, namun kepada mereka hanya diidentifikasi sebagai kurang sejahtera. Pribumi dipandang bukan manusia utuh, atau
218 dipandang sebagai manusia kera (Gouda, 2007), sehingga persoalan utamanya bukanlah kemiskinan, melainkan upaya penjinakan agar mereka tidak liar (minimal tidak sopan) (Breman, 1997). Tabel 4. Diskursus Kemiskinan Rasial-Etnis Obyek Subyek Konsep Strategi Wilayah Komunikasi Kelembagaan Kebijakan
Sikap dan tingkah laku Etnis terjajah, etnis terpencil, golongan indo. Ada 2.031 lokasi, 225.477 KK, 919.570 jiwa Budaya, sikap/psikologis, pelanggaran norma Sikap dan tingkah laku tercela atau pendosa mengakibatkan kemiskinan Kemiskinan menyebabkan terorisme Suku pedalaman, Maluku, Papua Tradisi, kelompok lokal Pemukiman kembali, pemukiman kelompok kecil Perbaikan norma, target yang rendah, menjadikan lebih beradab
Diskursus Kemiskinan Sosialis Sampai akhir penjajahan, orang miskin di Indonesia tidak hanya proletar, yang hanya memiliki tenaga untuk bekerja kepada orang lain. Di sini sebagian orang miskin masih memiliki alat produksi, namun dalam jumlah minimal. Sebagian besar mereka hidup dalam bidang pertanian. Kepada orang miskin semacam itu muncul konsep marhaen (Soekarno, 1965), yaitu buruh tani, buruh industri, dan petani kecil. Tabel 5. Diskursus Kemiskinan Sosialis Obyek Subyek Konsep Strategi Wilayah Komunikasi Kelembagaan Kebijakan
Kekayaan kelas kaya Proletar, marhaen (buruh industri, buruh tani, petani kecil). Ada 13,5 juta KK buruh tani Kontradiksi , eksploitasi Kemiskinan disebabkan hubungan penduduk lokal dengan kapitalis lokal dan global Pedesaan, perumahan kumuh di perkotaan Advokasi, demonstrasi, tindakan perebutan kekayaan Organisasi khusus orang miskin, organisasi buruh-buruh Mengurangi eksploitasi oleh industri, memenuhi kebutuhan hidup minimal
Kemiskinan merupakan akibat logis hubungan marhaen dengan kapitalis (Tabel 5). Pada tahun 1950-an Barisan Tani Indonesia (BTI) yang berorientasi sosialis pernah menyatakan (White, 2005), bahwa kemiskinan di desa merupakan hasil relasi penghisapan orang miskin oleh tujuh setan desa. Meskipun diskursus pembangunan sosialis tidak sepenuhnya menindaklanjuti hasil kegiatan suatu community development (CD), namun setidaknya pemerintah tidak mengambil tindakan atas pendudukan petani miskin terhadap
219 lahan perkebunan dan lahan milik petani kaya. Dalam perencanaan pembangunan sosial sendiri muncul kebutuhan reforma agraria di mana lahan yang tersedia hendak dibagi secara lebih merata kepada golongan marhaen (Departemen Penerangan RI, 1961). Diskursus Kemiskinan Produksi Diskursus kemiskinan produksi merupakan produk dari diskursus pembangunan modernis. Diskursus inilah yang senantiasa diacu dalam pernyataan-pernyataan pemerintah, donor dan swasta sejak tahun 1969. Dirunut lebih jauh, diskursus ini muncul bersamaan dengan laju Revolusi Industri. Proletariat yang muncul mula-mula dipandang sebagai masalah kemiskinan, dan hendak diatasi dengan tindakan-tindakan karitatif (Gronemeyer, 1992). Dari masa ini pertama kali muncul pemahamanan untuk memberikan recehan kepada pengemis dan orang miskin. Bantuan karitatif kemudian diorganisasikan, dan setelah Perang Dunia II terutama dalam bentuk lembaga-lembaga Bretton Woods (Bank Dunia dan IMF). Pola bantuan dan program penanggulangan kemiskinan tetap serupa dengan masa Revolusi Industri, yaitu jangan sampai lapisan terbawah ini jatuh sakit dan meninggal (karena menjadi persoalan tersendiri), namun dibantu sampai pada batas bisa berproduksi, atau tepatnya menunjang sistem produksi industrial (kini batasan itu dijabarkan dalam bentuk garis kemiskinan atau upah minimum buruh) (Tabel 6). Tabel 6. Diskursus Kemiskinan Produksi Obyek Subyek Konsep Strategi Wilayah Komunikasi Kelembagaan Kebijakan
Pemberian/karitas orang kaya kepada orang miskin Buruh industri, buruh tani, pengusaha mikro/kecil. Ada 13,5 juta KK buruh tani Produksi Ketidakmampuan berproduksi dan sakit menghasilkan kemiskinan. Kemiskinan sebagai persoalan publik, bukan persoalan privat/pribadi à perlu campur tangan pemerintah dan pengorganisasian hingga tingkat internasional. Perumahan kumuh di perkotaan, perumahan buruh di perkebunan, pertambangan, peternakan, pertanian Persaingan, karitas Lembaga karitatif, Lembaga rehabilitasi (pendidikan, kesehatan) Pendapatan/pengeluaran di atas garis kemiskinan/KFM, karitas (BLT, zakat), penguasaan hirarki kebutuhan, pelatihan untuk kerja dan usaha, kontrak atau hubungan kerja tertulis, Pengelompokan rumah tinggal kelompok miskin, Jaminan sosial kelompok miskin
Golongan miskin mencakup penduduk berpendapatan rendah. Pada beberapa program pembangunan, selain pendapatan rendah sebagai indikator utama, juga dikaitkan dengan
220 pemilikan sarana pendidikan dan kesehatan yang rendah. Golongan lainnya terletak pada kelompok umur produktif, kelompok umur anak-anak yang tidak bekerja, kelompok umur tua, kemiskinan pada level rumah tangga, serta pengusaha kecil dan mikro. Pembentukan kelompok miskin baru ini mengandung kritik, karena pengurangan kemiskinan menjadi sekedar penyaluran dana/kredit orang (rumah tangga) yang perlu modal (tambahan) untuk usahanya. Walaupun pada pilihan lokasi program bisa tercantum pembedaan antara pedesaan dan perkotaan, namun tak dijelaskan dalam hal-hal apa saja akan sama dan hal-hal apa akan berbeda. Kemiskinan di desa dapat pula terkait dengan kemiskinan di kota, begitu pula dalam hal upaya mencapai perbaikan tingkat mutu hidup penduduk. Gambar 2. Korespondensi CDD dan Teori Pasar
Teori kemiskinan terbaru Bank Dunia yang digunakan di Indonesia, yaitu CDD/Community-Driven Development menjelaskan "pangsa pasar" program penanggulangan kemiskinan tersebut: khusus untuk keluarga miskin dan keuangan mikro (Operations Evaluation Department, 2003). Setelah lepas dari level itu maka orang miskin keluar dari program-program CDD. Menggunakan idiom dari ilmu ekonomi, pola penyaluran proyek diarahkan pada kesetimbangan antara aspek penawaran proyek dan permintaan masyarakat (Gambar 2). Untuk memperoleh titik yang optimal, maka dilangsungkan persaingan antar warga dalam memperebutkan proyek. Berkaitan dengan itu, menurut teori motivasi dari Atkinson, motivasi tertinggi dalam melakukan tindakan diperoleh ketika peluang
221 keberhasilan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan senilai 50 persen. Artinya hanya jika menulis proposal maka muncul peluang untuk mendapatkan proyek, jika proposal tidak dikerjakan maka pasti tidak mendapatkan proyek (peluang 0 persen), dan sebaliknya penulisan proposal tidak sekaligus memastikan (peluang 100 persen) akan memperoleh proyek. Gambar 3. Hipotesis Statistika Penanggulangan Kemiskinan
Garis kemiskinan dan sejenisnya digunakan sebagai passing grade seseorang
atau
kelompok digolongan miskin atau lepas dari kemiskinan (moving out of poverty). Menggunakan kaidah statistika untuk jumlah sampel atau populasi yang sangat besar (di atas 200 juta penduduk Indonesia), maka secara umum bentuknya seperti kurva normal (Gambar 3). Secara hipotetis terdapat beberapa garis batas tertentu untuk menggolongkan hierarki masyarakat, yaitu golongan rata-rata yang dihitung menurut nilai tengah hingga 1 SD (standard deviation) (biasanya 34% penduduk di sebelah kiri atau kanan nilai tengah), golongan kaya atau miskin yang dihitung antara nilai 1 SD dan 2 SD (biasanya 13,5% lebih jauh ke kanan atau ke kiri), dan paling kaya atau paling miskin yang dihitung di atas 2 SD (biasanya 2,5% paling kanan atau paling kiri). Berdasarkan kaidah statistika tersebut, kebijakan penanggulangan kemiskinan semestinya mencantumkan target penduduk miskin tidak lebih dari 2,5%. Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa target-target yang dicatat selama ini tergolong konservatif. Pada saat ini muncul pandangan mengenai agregat orang miskin (Rahnema, 1992). Kemiskinan bukan lagi masalah individual, melainkan menjadi permasalahan kelompok kecil, warga desa, kabupaten, porvinsi, nasional, bahkan global. Melalui perubahan
222 pandangan ini, kemiskinan menjadi sah untuk dikelola oleh negara, bahkan melalui organisasi internasional. Dianggap bersifat universal, pengukuran kemiskinan berlangsung dalam metode kuantitatif (garis kemiskinan) maupun melalui manipulasi teknik-teknik kualitatif agar bisa dikuantifikasi –misalnya menyelenggarakan diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) di mana hasilnya bisa dibandingkan lintas negara dan bisa diakumulasikan sebagaimana dilakukan oleh Mukherjee (2006). Melalui universalisme narasi kemiskinan berkembang dari tingkat lokal menjadi global. Universalitas pengukuran menghasilkan perbandingan kemiskinan lintas negara, dan akhirnya menghasilkan ruang-ruang negara miskin dan kaya (World Bank, 1990, 2000). Globalitas kemiskinan juga membuka peluang kebijakan pengurangan kemiskinan untuk dikelola secara organisatoris dari tingkat global sampai ke tingkat nasional, tidak lagi atau tidak sekedar dilakukan secara individual maupun dalam kelompok kecil. Pengorganisasian di tingkat global dimungkinkan melalui proyek dan utang luar negeri. Bank Dunia secara sendirian atau ketika mengorganisir lembaga dan negara kreditur menetapkan tema kemiskinan dalam perolehan utang luar negeri sejak dekade 1990-an (World Bank, 1990, 2000). Dokumen strategi penanggulangan kemiskinan (Poverty Reduction Strategy Paper/PRSP atau diindonesiakan menjadi dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan/SNPK) serta lembaga pengurangan kemiskinan (di Indonesia berupa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan/TKPK di tingkat pusat dan daerah)6 sama-sama terdapat di banyak negara penerima utangan tersebut (Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2004; Levinsohn, 2003; Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, 2006). Dengan kata lain, pandangan akan sifat universalitas mutlak dari metode kemiskinan membuka peluang penerapan pembangunan di seluruh negara-negara Selatan, meskipun metode-metode tersebut dikembangkan di negara-negara Utara. Selain itu, swasta kini masuk sebagai salah satu penyalur dana bagi orang miskin, yaitu sebagai konsultan pendamping program. Ciri pencarian untung yang mengikat secara inheren pada konsultan swasta turut terbawa dalam pendampingan masyarakat (Agusta, 2007). Merekalah yang memiliki peran dan kekuasaan lebih tinggi daripada pihak lain. Dari sisi gaji yang berlipat ganda dibandingkan pegawai negeri (antara empat kali lipat pada pendamping tingkat kecamatan, hingga lebih dari lima puluh kali lipat bagi “konsultan pendamping” nasional yang sengaja direkrut dari negara donor), tugas-tugas yang lebih besar 6
Peraturan Presiden No. 54/2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
223 dan purna waktu dalam program, posisi pendamping ini jauh lebih tinggi daripada lainnya. Dalam posisi yang paling penting, yaitu menandatangani persetujuan pencairan proyek dan dana kegiatan, kekuasaan konsultan pendamping bahkan hampir mutlak. Diskursus Potensi Orang Miskin Pernyataan-pernyataan diskursus potensi orang miskin baru muncul sejak dekade 1970-an. Kelembagaannya mudah dikenali, karena mengutamakan kelompok dan tindakantindakan peningkatan potensi (peningkatan kapasitas). Pembangunan alternatif, people centered development, basic needs approach, dan konsep serupa mempercayai bahwa orang miskin tidak tepat didefinisikan sebagai “orang yang tidak memiliki” (the have not), tetapi paling tepat sebagai “orang yang memiliki potensi” (Gambar 7). Tabel 7. Diskursus Potensi Orang Miskin Obyek Subyek Konsep Strategi Wilayah Komunikasi Kelembagaan Kebijakan
Ilmu pengetahuan terapan, sumberdaya lokal Penduduk desa, kelompok buruh, pengusaha kecil/mikro Potensi, kelompok, akses Ketiadaan akses membuat orang menjadi miskin Terpencil, tertinggal, pedesaan Komunikasi dua-langkah, komunikasi kelompok Kelompok swadaya masyarakat, kelompok bertingkat Peningkatan akses, pendampingan, pelatihan
Pada pernyataan ekstrim, petani dan orang miskin merupakan pihak yang mengetahui masalah dan peluang jalan keluarnya sendiri (Sajogyo, 2006). Pihak luar menjadi diperlukan (penyuluh,
pendamping),
terutama
untuk
mewujudkan
potensi
tersebut
menjadi
kekuatan/kekuasaan nyata. Kalau CDD membatasi upaya pada tataran sampai bisa berproduksi, diskursus potensi orang miskin berupaya mengembangkan potensi mereka setinggi-tingginya, baik dari level individual, kelompok, hingga gabungan kelompok (pada pemikiran peningkatan kapasitas petani, nelayan dan koperasinya), maupun baik lokal, regional, nasional dan internasional (pada kredit mikro). Diskursus potensi orang miskin bersesuaian dengan diskursus pembangunan alternatif (Thomas, 2002a, 2002b). Diskursus ini merumuskan kondisi akhir pembangunan pada saat seluruh anggota masyarakat maupun kelompok mampu merealisasikan potensi-potensi mereka. Perubahan sosial akan dilakukan melalui praktek pemberdayaan (Friedmann, 1992). Oleh karena itu pembangunan berperan sebagai proses pemberdayaan individu dan
224 kelompok. Pembangunan akan dijalankan melalui individu-individu maupun gerakan masyarakat. Diskursus pemberdayaan alternatif bersesuaian dengan diskursus pembangunan yang berpusat pada manusia (Ife, 1995). Di sinipun masyarakat dipandang sebagai kelompokkelompok yang tersusun secara hierarkis. Berbeda dari diskursus struktural yang mengandaikan solidaritas dan pertentangan kelas, pemberdayaan alternatif mengandaikan solidaritas antar lapisan, sehingga memungkinkan pola kerjasama seluruh pihak dalam masyarakat (Stewart, 2001). Kekuasaan juga tidak dimaknai sebagai kemampuan untuk mempengaruhi atau mengarahkan pihak lain, melainkan sebagai kemampuan untuk meningkatkan dan menjaga solidaritas sosial di antara lapisan masyarakat tersebut. Dengan demikian pemberdayaan diarahkan kepada pengejawantahan potensi atau kemandirian kelompok dan anggota masyarakat, disertai pengembangan jaringan antar kelompok tersebut. Diskursus potensi orang miskin juga menghasilkan diskursus proses dalam pembangunan partisipatif. Dalam diskursus proses, partisipasi yang lazim digunakan dalam program penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk menyusun kelompok (Thomas, 2002a). Kelompok menjadi instrumen untuk meningkatkan ketrampilan, kapasitas dan jaringan sosial. Diskursus proses hendak mewujudkan pembangunan yang pro-poor, berbasis civil society dan pemberdayaan. Program yang tipikal dalam diskursus proses ialah Program Inpres Desa Teringgal (IDT). Perang di Antara Diskursus Kemiskinan Sejarah Diskursus Kemiskinan dan Pembangunan Pembahasan berbagai diskursus kemiskinan menjadi penting, karena kemiskinan telah dijadikan tema sentral pembangunan global. Dengan membandingkan antara sejarah munculnya diskursus-diskursus kemiskinan dan sejarah munculnya berbagai diskursus pembangunan (Gambar 4), terlihat ketidaksejajaran di antara keduanya. Hanya diskursus potensi orang miskin yang muncul bersamaan dengan diskursus people-centered development. Keduanya memandang subyek pembangunan lebih mengetahui kebutuhan dan jalan keluar dari masalah pembangunan yang menimpa dirinya. Diskursus kemiskinan lainnya muncul lebih dahulu daripada diskursus pembangunan. Konsekuensinya kebijakan pembangunan perlu memperhatikan lokasi diskursus kemiskinan dalam menjalankan pola penanggulangan kemiskinan.
225 Gambar 4. Sejarah Kemunculan Diskursus Kemiskinan dan Pembangunan
Suatu diskursus pembangunan tertentu memiliki kaitan yang lebih erat pada diskursus kemiskinan secara khas (Tabel 8). Melalui pengetahuan tentang konsistensi antar konsepkonsep penting pembangunan dan kemiskinan ini dapat diharapkan menguatnya efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan Diskursus kemiskinan produksi, misalnya, menghasilkan diskursus efisiensi-biaya dalam pembangunan partisipatif (Cooke dan Kothari, 2001). Diskursus efisiensi-biaya menginginkan keikutsertaan orang miskin dalam pembangunan untuk meningkatkan rasa kepemilikan. Namun keikutsertaan sekaligus sebagai upaya memobilisasi sumberdaya lokal. Komponen program-program yang masuk dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah tipikal diskursus efisiensi-biaya. Program semacam ini berupaya membatasi biaya input atau materi program, sambil menggali kontribusi dari orang miskin sendiri. Pada titik ini negara dan donor lebih diuntungkan karena pengeluaran mereka untuk pembangunan lebih murah. Akan tetapi surplus keuntungan ke atas tersebut mengalir dari swadaya orang miskin sebagai syarat perolehan program. Perang Antar Diskursus Kemiskinan Sejak awal perluasan diskursus kemiskinan produksi berhadapan dengan diskursus kemiskinan lainnya. Mekanisme kamulfase perang diskursus dilakukan dengan beroperasi di bawah kategori partisipasi yang digunakan dalam diskursus lain. Konsep pengembangan masyarakat (community development), partisipasi, pemberdayaan, pembagian tugas sektor negara, masyarakat sipil dan swasta sama-sama disebut. Akan tetapi, ditambahkan ruang baru
226 Tabel 8. Keterbaikan Diskursus Kemiskinan dengan Pembangunan, Pengembangan Masyarakat, dan Partisipasi Diskursus Kemiskinan Pembangunan
Berbagi Kelebihan
Rasial-Etnis
Kemiskinan Sosialis
Kemiskinan Produksi
Rasial dan etnis (Neo) Kolonialisme
Relasional, struktural Struktural, dependensi
Produksi Neoliberalisme
Pengembangan masyarakat (CD) Pemberdayaan
Pembagian kelebihan Sustainable development Local wisdom, knowledge Otonomi
Masyarakat terasing, karitatif Pemfungsian sosial
Pasar, kompetisi
Partisipasi
Koeksistensi
Korporasi
LSM, solidaritas sekelas Struktural, perubahan struktur Hak
Utilitarian, kompetisi Efisiensi
Potensi Orang Miskin Potensi orang miskin People-centered development Kapasitas individu dan kelompok Kapasitas, solidaritas lintas kelas Proses
Kemiskinan Diharapkan Diharapkan Sipiritual Asketisme Penguatan spiritual Holistik
Tabel 9. Perang Diskursus Kemiskinan Kurang Dominan
Berbagi Kelebihan
Berbagi Kelebihan
Berbagi kelebihan untuk etnis/golongan yang sama
Rasial-Etnis Kemiskinan Produksi Kemiskinan Sosialis Potensi Miskin
Rasial-Etnis
Orang
Kemiskinan Diharapkan
Berbagi kelebihan untuk warga dari komunitas yang sama Jaringan sosial untuk pencari kerja, tempat tinggal Gotong royong Pemberian akses untuk mendapatkan hasil Berbagi informasi antar golongan miskin
Lebih Dominan Kemiskinan Produksi Kemiskinan Sosialis Lobi pembagian proyek antar calon penerima
Mencurigai pencari untung dari gotong royong
Metode menjadikan beradab, target rendah
Kesamaan perlakuan antar etnis asalkan dari golongan proletar atau marhaen Menghindari bantuan dari negara Barat
Proposal kemiskinan untuk golongan adat Penanggulangan kemiskinan di antara etnis yang tertindas Akses diutamakan untuk etnis terpencil Menjaga dengan kemiskinan diharapkan
hubungan pelaku yang
Pengembangan masyarakat sesuai peringkat kebutuhan Pengembangan kelompok sekedar mampu berproduksi Beasiswa minimal
Potensi Orang Miskin Berbagi akses untuk pengembangan potensi orang miskin Pengembangan potensi khusus bagi etnis terpencil Pengembangan potensi individu untuk mendirikan usaha secara mandiri Pengembangan potensi kelompok untuk mendirikan usaha mandiri
Pengembangan potensi
Kemiskinan Diharapkan Membagi hampir seluruh pendapatan
Hidup sederhana/ membatasi konsumsi Tidak berlebihan Mendampingi untuk mengembangkan potensi orang lain
Pengembangan potensi nalar dan kehendak setinggi-tingginya
227 sebagai penurunan masing-masing konsep tersebut. Dikembangkan sub kategori partisipasi, yaitu diskursus partisipasi pasar.7 Penamaan ini untuk merangkum sifat efisiensi dalam pengambilan keputusan partisipatif. Topik yang diperbincangkan bukanlah pada tataran di mana pembangunan seharusnya bersifat partisipasi atau sentralisasi –karena sama-sama menerima konsep partisipasi sebagaimana diskursus pembangunan alternatif maupun sosialis—namun pada tataran lebih bawah di mana partisipasi seharusnya dijalankan dengan efisien –bukan terutama untuk pengembangan diri dalam pembangunan alternatif atau perubahan struktural dalam pembangunan sosialis. Mekanisme kamuflase menunjukkan perbedaan perang diskursus sejak 1990-an dibandingkan masa sebelumnya. Pada dekade 1960-an dan 1970-an pembedaan diskursus berada pada tataran konsep pembangunan, dan diwujudkan dalam konsep-konsep yang berbeda atau berlawanan satu sama lain. Modernisasi dilawankan dengan ketergantungan, kemudian memunculkan pembangunan alternatif, konsep pertumbuhan dilawankan dengan pemerataan, partisipasi, kemiskinan, sedangkan top down berlawanan dari bottom up. Pada masa kini perang diskursus tidak seterang pembedaan konsep-konsep yang saling dipertentangkan. Pertama, dikotomi antar konsep-konsep dibaurkan, dengan cara menurunkan derajat abstraksi dari tataran filosofis atau paradigmatis menjadi sekedar administratif atau teknis. Contohnya pembauran top down dan bottom up. Pembauran lainnya di antaranya pertumbuhan dan pemerataan, dari semula dipertentangkan menjadi disatukan berupa pro poor growth, terutama ketika dipraktekkan dalam pembangunan pertanian dan pedesaan (Tambunan, 2005; Timmer, 2002). Kedua, menggunakan nama yang sama dengan konsep yang sebelumnya berada di luar diskursus pembangunan modernis, namun diisi dengan metode pembangunan modernis. Metode tersebut diarahkan pada efisiensi, pasarisasi, pengambilan keputusan rasional atau pertukaran. Di atas telah digambarkan konsep partisipasi, yang semula berasal dari golongan sosialis, kemudian masuk ke dalam program pembangunan modernis. Ketiga, mengembangkan konsep-konsep yang diidealkan bernilai “baik”, dan dengan ini memanipulasi idealisasi moral ke dalam mekanisme pembangunan. Secara terangterangan “kebaikan” dilekatkan pada konsep good governance, good village, metode best practice. Idealisasi “kebaikan” juga dimasukkan ke dalam konsep modal sosial, saling percaya (trust). Kemodernan tidak menilai moral dari konsekuensi setelah tindakan dilakukan 7
Pernyataan perangkuman dalam konsep pasarisasi untuk menandai pembangunan yang dilaksanakan oleh donor asing dan pemerintah diperoleh peneliti dari Dr. MT Felix Sitorus secara lisan, dan penulis berterimakasih atas ijin untuk menggunakan ide tersebut. Sebelumnya peneliti secara terpisah-pisah menandai pembangunan modernis tersebut sebagai pengambilan keputusan rasional, pertukaran, dan analisis ekonomi formal.
228 –sebagaimana lazim pada masyarakat di waktu lampau—namun dari maksud sebelum melakukan tindakan tersebut. Pelekatan “kebaikan” pada konsep di atas sudah sejak semula meletakkan konsep tersebut dalam kelompok “kebaikan” bagi sasaran program pembangunan (Nietzsche, 2002). Perang diskursus muncul pada dua level. Pertama, perang diskursus pada level pembangunan. Kedua, muncul pula perang diskursus pada level kemiskinan. Kemiskinan rasialis, misalnya, mampu menegakkan kolonialisme, dengan memandang pribumi sebagai orang malas (mitos ini muncul pada tahun 1920-an, padahal seabad sebelumnya pribumi dimitoskan garang seiring Perang Diponegoro) (Gouda, 2007). Persilangan diskursus ini dengan diskursus kemiskinan produksi menghasilkan pe-Lain-an (Othering) kepada orangorang yang dipandang liar. Sublimasi perang diskursus ini muncul dalam wujud program penanggulangan kemiskinan untuk suku terasing. Sejak pemberlakuan UU 5/1979, suku terasing merupakan Yang Lain, karena tidak tergolong sebagai penduduk dalam kota dan desa (dua kelompok teritorial yang menandakan Indonesia). Sebagaimana diskursus kemiskinan rasial, dan hasrat humanisme dalam pembangunan, maka keliaran suku terasing tersebut hendak diatasi melalui program pengurangan kemiskinan. Program kemiskinan di Papua juga selalu dipandang memiliki kekhususan, tanpa harapan tinggi untuk berhasil menanggulanginya. Harapan tinggi dipandang sulit diwujudkan dari orang-orang liar. Persilangan diskursus pembagian kelebihan dan kemiskinan produksi menghasilkan mekanisme pemerataan proyek, meskipun dalam kerangka Community-Driven Development (CDD) diharuskan persaingan untuk mendapatkan proyek. Di Salatiga, Ponorogo, Jombang, misalnya, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang mengharuskan persaingan antar desa, ternyata disertai dengan upaya lobi di luar ruangan persaingan, saling membantu desa yang belum pernah mendapatkan. Tanpa mengetahui persilangan dan peperangan antar diskursus, ilmuwan majupun aktivis yang bergerak dalam bidang kemiskinan dapat salah mengambil tindakan. LSM bisa mendukung negara dalam Program IDT, karena memandang penting pengembangan masyarakat hingga pada sekitar 20.000 desa, sedangkan LSM biasanya hanya mampu memprogramkan tidak lebih dari 100 desa dampingan. Ternyata peperangan diskursus muncul antara diskursus potensi orang miskin dengan diskursus kemiskinan produksi. Ada pengembangan kelompok di sana, walau sesungguhnya sedang bertarung untuk memperlakukan kelompok sebagai pemercepat kemandirian versus kelompok konsumen (consumer group) dari donor. Ada pengembangan potensi di sana,
229 walaupun sejatinya bertarung pengembangan potensi tanpa batas, versus pengembangan potensi terbatas untuk berproduksi. Peperangan antara kemiskinan produksi dan kemiskinan komunal mengambil bentuk, seperti meminta rakyat hidup sederhana. Sebagaimana sudah ditunjukkan, loro lopo seharusnya dilakukan oleh penguasa, bukan oleh rakyat yang sudah miskin. Dominasi ke dalam kemiskinan komunal juga berupa upaya untuk bekerja secara kelompok dan bergotong royong dalam rangka meningkatkan efisiensi. Kesimpulan Kemajemukan diskursus kemiskinan di Indonesia tumbuh bersama di seluruh wilayah. Upaya penemuan diskursus-diskursus kemiskinan di Indonesia dapat digunakan untuk menggali penggunaan kekuasaan dan pengetahuan oleh donor dan negara kepada masyarakat. Intervensi pembangunan tersaji dengan membandingkan adanya diskursus kemiskinan yang telah muncul terlebih dahulu daripada pembangunan, dan diskursus kemiskinan baru sebagai konsekuensi dari pembangunan. Terdapat persilangan atau perang antar diskursus-diskursus kemiskinan. Analisis perang diskursus membuka tabir persilangan antar diskursus, saling mempergunakan konsep untuk ditafsirkan ulang, hingga mematikan diskursus lawan. Hasil pertarungan diskursus kemiskinan sementara ini sudah jelas. Donor negara maju dan pemerintah unggul dengan membentuk teori CDD, melembagakan PNPM, KPK (Komite Penanggulangan Kemiskinan), hingga mengganti pendamping orang miskin dari LSM menjadi konsultan swasta. Kemenangan diskursus produksi yang berorientasi keuntungan (profit) dapat memunculkan kecurigaan. Benarkah proyek kemiskinan dapat mengurangi kemiskinan, sebagaimana digembar-gemborkan donor sebagai kegiatan poverty reduction? Tidakkah kesuksesan proyek semacam ini –jika memang berhasil—justru dijadikan justifikasi untuk berutang lebih banyak lagi, dan berarti makin merongrong kedaulatan negara miskin? Diperlukan kebijakan yang spesifik untuk menanggulangi kemiskinan, sesuai dengan diskursus kemiskinan yang dialami. Diperlukan enam seri kebijakan penanggulangan kemiskinan. Penyebab rendahnya efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu digali dari jenis kemiskinan yang berkembang pada masyarakat tertentu Rendahnya efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat disebabkan oleh keterbatasan diskursus kemiskinan yang hendak diatasi. Suatu alternatif kebijakan dapat dimulai dengan mengolah diskursus berbagi kelebihan. Sambil mengambil pelajaran
230 diskursus potensi orang miskin, perlu disusun pandangan baru bahwa orang miskin bukanlah warga tidak berpunya (the have not), melainkan warga berpotensi yang belum memperoleh kesempatan membuktikan kemampuannya. Aktualisasi potensi orang miskin dapat dilakukan dengan bantuan warga sedusun atau sekompleks, yang bersolidaritas untuk membantu tetangganya sendiri. Dan hal ini telah memiliki sejarah panjang dari warganegara sendiri. Daftar Pustaka Agusta, I. 2005. Data Kemiskinan dan Survei. In: Kompas 29 November 2005. Agusta, I. 2007. Kritik Atas Komunikasi Pembangunan dan Program Pengembangan Kecamatan. In: Sodality, Th. 1. No. 2 Anderson, BRO,G. 2000. Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia. Terjemahan Language and Power: Exploring Political Culture in Indonesia oleh R.B. Santosa. Yogyakarta: Mata Bangsa Breman, J. 1997. Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial, Tuan Kebun, dan Kuli di Sumatera Timur pada Awal Abad Ke-20. Jakarta: Grafiti. Cardoso, F.H. 1972. Dependency and Development in Latin America, In:J.T. Roberts, A. Hite, eds. 2000. From Modernization to Globalization: Perspectives on Development and Social Change. Malden, Mass: Blackwell. Cooke, B., U. Kothari. 2001. The Case for Participation as Tyranny, In: B. Cooke, U. Kothari, eds. Participation: The New Tyranny? London: Zed Books. Departemen Penerangan RI. 1961. Penjelenggaraan Pembangunan Semesta, Dalam Rangka Mendjalankan Undang-Undang Dasar Pasal 33. Uraian didepan Kongres National SOBSI III pada tanggal 25 Agustus 1960 di Surakarta oleh Menteri/Ketua Depernas Prof. Mr Muhammad Yamin. Jakarta: Departemen Penerangan RI. Foucault, M. 2002a. Menggugat Sejarah Ide. Terjemahan The Archaeology of Knowledge oleh I.R. Muzir. Yogyakarta: IRCiSoD. Foucault, M. 2002b. Kegilaan dan Peradaban. Terjemahan Madness and Civilization: A History of Insanity in Age of Reason oleh Yudi Santoso. Yogyakarta: Ikon Teralitera. Foucault, M. 2002c. Pengetahuan dan Metode: Karya-karya Penting Foucault. Terjemahan dari P Rabinow, ed. Aesthetics, Method and Epistemology: Essential Works of Foucault 1954-1984. Yogyakarta: Jalasutra Foucault, M. 2002d. Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan. Terjemahan. Yogyakarta: Bentang. Foucault, M. 2003. Kritik Wacana Bahasa. Terjemahan The Discourse of Language oleh I.R. Muzir. Yogyakarta: IRCiSoD. Foucault, M. 2008. Ingin Tahu: Sejarah Seksualitas. Terjemahan La Volonte de Savoir: Histoirie de la Sexualite. Jakarta: YOI. Friedmann, J. 1992. Empowerment: The Politics of Alternative Development. Cambridge: Blackwell. Geertz, C. 1983. Involusi Pertanian. Jakarta: Bhratara. Gouda, F. 2007. Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942. Terjemahan Dutch Culture Overseas: Colonial Practice in the Netherland Indies 1900-1942. Jakarta: Serambi.
231 Gronemeyer, M. 1992. Helping, In:W. Sachs, ed. The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power. London: Zed Books. Ha-Joon, C., I. Grabel. 2008. Membongkar Mitos Neolib: Upaya Merebut Kembali Makna Pembangunan. Terjemahan Reclaiming Development: An Alternative Economic Policy Manual oleh M.G. Zainal.Yogyakarta: Insist. Hatta, M. 2000. Mohammad Hatta Bicara Marxis dan Sosialisme Indonesia. Jakarta: Melibas. Ife, J. 1995. Community Development: Creating Community Alternatives – Vision, Analysis and Practice. Australia: Longman. Karsodihardjo, D.S. 1998. Loro-Lopo Topo-Broto, In: Basis Th. 47 No. 5-6. Komite Penanggulangan Kemiskinan. 2004. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Komite Penanggulangan Kemiskinan. Kuhn, TS. 2002. The Structure of Scientific Revolution: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains. Terjemahan The Structure of Scientific Revolution oleh Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya Levinsohn, J. 2003. The World Bank’s Poverty Reduction Strategy Paper Approach: Good Marketing or Good Policy? G-24 Discussion Paper Series No. 21, April 2003. New York: United Nations. Mukherjee, N. 2006. Voices of the Poor: Making Services Work for the Poor in Indonesia. Washington DC: World Bank. Nietszche, F. 1887. On the Genealogy of Morals: A Polemical Tract. Leipzig Nietzsche, F. 2002. Beyond Good and Evil: Prelude Menuju Filsafat Masa Depan. Terjemahan oleh B.H. Winarno. Yogyakarta: Ikon. Operations Evaluation Department. 2003. Community-Driven Development: A Study Methodology. Washington DC: World Bank. Rahnema, M. 1992. Poverty, In: W. Sachs, ed. The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power. London: Zed Books. Sajogyo. 2006. Ekososiologi: Deideologisasi Teori, Restrukturisasi Aksi (Petani dan Perdesaan sebagai Kasus Uji). Yogyakarta: Cindelaras. Soeharto. 2008. Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, Otobiografi seperti Dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H. Jakarta: Citra Kharisma Bunda. Soekarno. 1965. Dibawah Bendera Revolusi, Djilid I. Djakarta: Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi Stewart, A. 2001. Theories of Power and Domination: The Politics of Empowerment in Late Modernity.London: SAGE. Sunardi, St. 2006. Nietzsche. Yogyakarta: LKIS. Tambunan, T. 2005. Economic Growth, Approriate Policies and Poverty Reduction in a Developing Country: Some Experience from Indonesia. In: South Asia Economic Journal Vol. 6 No. 1. Thomas, A. 2002a. Meanings and Views of Development. In: T. Allen, A. Thomas, eds. Poverty and Development: Into the 21st Century. Oxford: Oxford Univ. Pr. Thomas, A. 2002b. Poverty and the “End of Development”. In: T. Allen, A. Thomas, eds. Poverty and Development: Into the 21st Century. Oxford: Oxford Univ. Pr. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 2006. Pedoman Umum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Timmer, CP. 2002. An Essay on Economic Growth and Poverty Reduction in Honor of Professor M. Sadli. In: M. Ikhsan, C. Manning, H. Soesastro, eds. 80 Tahun Mohamad Sadli: Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru. Jakarta: Kompas.
232 Wahono, Warno H.S., Y. Farhan. 2002. Sedulur Sikep: Tak Silau oleh Materi, Tak Aus oleh Gesekan, In: B.B. Siregar, Wahono, eds. Kembali ke Akar: Kembali ke Konsep Otonomi Komunitas Adat. Jakarta: Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat. White, B. 2005. Between Apologia and Critical Discourse: Agrarian Transitions and Scholarly Engagement in Indonesia, In: V.R. Hadiz, D. Dhakidae, eds. Social Science and Power in Indonesia. Singapore: Equinox dan ISEAS. World Bank. 1990. World Development Report 1990: Poverty. Oxford: Oxford University Press. World Bank. 2000. World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty. Washington DC: World Bank.
Lampiran 1. Makalah Enam Diskursus Kemiskinan di Indonesia Enam Diskursus Kemiskinan di Indonesia1 Oleh Ivanovich Agusta2 Abstrak Ditemukan enam diskursus kemiskinan yang berbeda-beda di Indonesia, mencakup diskursus kemiskinan komunal, kemiskinan yang diinginkan, kemiskinan rasial, kemiskinan sosialis, kemiskinan produksi, dan potensi orang miskin. Sebagai konsekuensi pertandingan kekuasaan, dalam proses pelembagaan terjadi perang dan persilangan antar diskursus kemiskinan. Perang saat ini dimenangkan oleh diskursus kemiskinan produksi, yang secara konseptual tidak memberikan peluang bagi orang miskin untuk menjadi kaya. Kata kunci: metodologi, analisis diskursus Abstract I found six discourses on poverty in Indonesia such as communality poverty, wishes poverty, racial poverty, socialist poverty, production poverty, and potencialities of the poor. As a consequent of competing power, during institutionalization process the discourses are competed and crossed each other. Unfortunately, the production poverty discourse has championed the war, which conceptually blocks the poors to move out of poverty. Keywords: methodology, discourse analysis Pendahuluan: Indikasi Diskursus Kemiskinan Majemuk Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dilakukan untuk memajukan kesejahteraan umum. Berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan telah dijadikan pilihan untuk mengisi kemerdekaan bangsa. Secara khusus Negara harus memelihara fakir miskin, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.3 Akan tetapi persoalan sejauhmana pembangunan mampu menghilangkan kemiskinan masih saja dijawab secara negatif hingga beberapa tahun ke depan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 1
Makalah disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten, tanggal 4-6 Agustus 2010, di Hotel Puri Avia Resort, Cipayung, Bogor. 2 Sosiolog pedesaan dan dosen Sosiologi Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial IPB Bogor. Email
[email protected] 3 UUD 1945 pasal 34 ayat 1 dan 2. Lihat Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (2004: 1, 26)
212 Nasional II (2010-2014), pembangunan diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan hingga 8-10 persen pada akhir tahun 2014 (Bappenas, 2010: I-46) ,4 artinya tidak sampai 02,5 persen sebagai indikasi hilangnya kemiskinan. Lebih dari itu, program penanggulangan kemiskinan tampaknya kurang efektif dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS),5 dalam setahun terakhir penduduk miskin hanya berkurang 0,82 persen (1,51 juta jiwa), menjadi total 13,33 persen (32,53 juta jiwa). Jika nilai pengurangan tersebut konstan, maka target RPJMN-II 2010-2014 di atas sulit tercapai. Penguasaan pengetahuan kemiskinan semakin kuat, sebagaimana ditandai oleh peningkatan kompleksitas persoalan kemiskinan. Dibandingkan saat pertama kali garis kemiskinan Sajogyo dikeluarkan pada tahun 1976 untuk mengukur individu miskin, sejak publikasi Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2004 golongan miskin tidak sekedar mencakup individu miskin namun meliputi pula keluarga miskin, kelompok miskin, pengusaha mikro dan kecil. Untuk mendapatkan pengetahuan yang luas, studi-studi kemiskinan dilaksanakan secara multidisipliner dan dengan jenis keilmuan yang semakin banyak, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, kependudukan, politik. Sejalan dengan perkembangan akademis, agar mampu mengatasi berbagai aspek kemiskinan, kebijakan sektoral
berkembang
menjadi
pengarusutamaan
penanggulangan
kemiskinan,
dan
dilaksanakan secara lintas sektoral atau kementerian. Hal ini ditunjukkan oleh penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, serta pembentukan Meskipun kajian dan kebijakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara kompleks, namun kemiskinan sendiri dimaknai secara tunggal. Kajian diarahkan kepada individu, kelompok dan organisasi yang tidak mampu berproduksi, sehingga menghasilkan kebijakan penanggulangan kemiskinan agar orang miskin mampu bekerja dan berusaha dalam ekonomi uang. Kemampuan tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan penghasilan finansial. Pola penanggulangan kemiskinan tersebut paling tepat dilaksanakan pada masyarakat yang menggunakan ekonomi uang sepenuhnya. Namun demikian, muncul anomali dari pengetahuan ketunggalan diskursus kemiskinan tersebut, sebagaimana ditandai, antara lain, oleh ketidaksamaan identitas orang miskin menurut pemerintah dan rakyat. Masyarakat adat menolak identitas miskin berikut program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Sebaliknya terdapat kasus penolakan 4 5
Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 Buku I, Halaman I-46. Berita Resmi Statistik No. 45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010, halaman 1.
213 petugas program bantuan tunai terhadap warga desa yang memasukkan dirinya ke dalam golongan miskin. Tulisan ini menunjukkan diskursus kemiskinan yang berbeda-beda, dan saling berperang satu sama lain. Ada diskursus yang kini menang dan mendominasi tafsir kemiskinan, mengalahkan diskursus lain yang sempat jaya di masa lalu. Terlihat bahwa tafsir tidaklah netral atau sekedar sesuai dengan kepentingan pelakunya, namun tafsir terkuat akan selalu muncul sebagai tanda bekerjanya kekuatan tertinggi yang melingkupinya. Makna dari sesuatu diketahui melalui kekuatan yang dimilikinya atau diekspresikan olehnya (Nietzsche, 1887). Kekuatan mendominasi realitas. Sesuatu itu sendiri tidak netral dan cenderung dekat dengan kekuatan yang saat itu menguasainya. Perdebatan tentang esensi atau hakekat kemiskinan kini dapat dipandang sebagai satu di antara semua makna kemiskinan yang paling dekat dengan kekuasaan yang dimiliki oleh penyusun diskursusnya. Analisis kemiskinan pada tataran diskursus menjadi penting, karena, pertama, membuka peluang penemuan ragam pemikiran kemiskinan di Indonesia. Kedua, analisis perang diskursus mampu membuka “belitan” saling hubung diskursus kemiskinan yang berbeda, yang selama ini menyulitkan analisis kemiskinan. Pencarian teknik-teknik berperang membuka dominasi suatu diskursus kemiskinan terhadap diskursus lain. Ketiga, pengetahuan baru ini memungkinkan rekomendasi penanggulangan kemiskinan yang lebih kontekstual. Teori dan Perang Diskursus Kenyataannya kemiskinan selalu muncul sebagai hasil bentukan atau kerangka pemikiran masyarakat tertentu. Kemiskinan sebagai bentukan sosial atau kerangka pemikiran tertentu memiliki sifat diskursif. Kerangka kemiskinan tersebut senantiasa dibangun melalui dialog antar pihak-pihak yang bersetuju atau menolaknya. Proses komunikasi atau dialog tersebut senantiasa menyebarkan kekuatan (power), baik digunakan untuk menguasai maupun untuk menguatkan solidaritas sosial (Gambar 1). Tulisan ini menemukan enam diskursus kemiskinan yang berkembang di Indonesia masa kini. Hubungan antar diskursus juga menggunakan kekuatan, baik kekuatan untuk menguasai maupun untuk menguatkan solidaritas. Perang diskursus berupa pertarungan untuk merebut atau menguatkan rezim kebenaran tertentu (Foucault, 2002d, 2008), dalam hal ini tentang penanggulangan kemiskinan. Seandainya terdapat dua diskursus kemiskinan yang sedang berperang, diskursus pemenang (A) akan mengalami penguatan diskursus tersebut. Diskursus kemiskinan yang kalah akan menghilang pada masa berikutnya.
214 Gambar 1. Diskursus Pascastruktural dan Kekuasaan
Akan tetapi perang antar diskursus kemiskinan juga dapat mengarah kepada krisis atas diskursus-diskursus kemiskinan yang lama, sehingga mendorong pembentukan diskursus kemiskinan yang baru. Proses penciptaan diskursus kemiskinan baru muncul dalam proses formasi diskursif (Foucault, 2002a, 2002c). Mula-mula perhatian diarahkan kepada kejanggalan yang muncul dalam pernyataan, tingkah laku dan susunan benda-benda di masyarakat. Ketika kritik dalam wujud kejanggalan tersebut mengarah kepada kontradiksi yang mendasar, maka diskursus kemiskinan lama tersebut mengalami transformasi. Hasilnya berupa diskursus kemiskinan baru yang berbeda dari diskursus sebelumnya. Hasil lain dari formasi diskursif ialah pemenuhan hasrat untuk mengetahui lebih dalam perihal kemiskinan. Melalui kekuasaan yang muncul dalam relasi sosial, hasrat untuk mengetahui kemiskinan tersebut membesar menjadi suatu rezim kebenaran tentang kemiskinan dalam tempat dan waktu tertentu. Enam Diskursus Kemiskinan Diskursus Berbagi Kelebihan Salah satu sumber sosialisme Indonesia ialah kegiatan gotong royong dan tolong di pedesaan (Hatta, 2000; Soeharto, 2008; Soekarno, 1965). Komunalisme di pedesaan dijaga melalui pembagian kelebihan kekayaan –berbagi kekayaan lebih tepat daripada konsep berbagi kemiskinan sebagaimana dikemukakan oleh Geertz (1983). Dalam suatu kelompok atau komunitas, orang yang berkelebihan membaginya kepada sesamanya yang kekurangan. Diskursus ini muncul berusia paling lama, dan muncul dalam banyak komunitas di Indonesia (Tabel 1).
215
Tabel 1. Diskursus Berbagi Kelebihan Obyek Subyek Konsep Strategi Wilayah Komunikasi Kelembagaan Alternatif kebijakan
Benda pribadi yang berubah menjadi milik umum Orang renta, anak-anak, orang miskin sedesa Gotong royong, kecukupan Komunalisme dijaga melalui pembagian kelebihan kekayaan Desa dengan tradisi kuat (5.000 desa) Lisan, sedesa Bekerja bersama, menyisakan hasil kerja di tempat yang dipandang umum Penguatan komunalitas desa dengan pekerjaan gotong royong
Berlainan dari orientasi produksi dan efisiensi, dalam diskursus kemiskinan komunal barang dan jasa yang dibagi relatif berkualitas sama, bukan barang rusak, recehan, atau yang bernilai lebih rendah. Di desa-desa di Sulawesi Tengah, misalnya, kelapa yang jatuh sendiri ke tanah boleh dimiliki oleh siapa saja yang hendak mengambilnya. Orang miskin dapat mengambil kelapa-kelapa yang telah ada di atas tanah. Kelapa tersebut berkualitas bagus, dapat dijual di pasar, sehingga orang-orang miskin tetap mendapatkan uang dan makanan melalui pengumpulan kepala jatuh.Dapat diperkirakan komunitas yang menganut diskursus berbagi kelebihan mencapai sekitar 5.000 desa (Tabel 2), yaitu yang terbiasa melakukan pekerjaan di luar ekonomi uang (moneter). Tabel 2. Monetisasi Desa-desa di Indonesia, 2006 Pulau Besar Jawa Bali
Jumlah % Kalimantan Jumlah % Maluku Jumlah % Nusa Jumlah Tenggara % Papua Jumlah % Sulawesi Jumlah % Sumatera Jumlah % Jumlah Indonesia %
Subsisten (Diskonsumsi Sendiri) 1098 5 818 16 76 5 592 18 703 26 288 4 1377 8 4952 8
Komersial (Dijual) 2018 10 1330 26 281 20 333 10 327 12 1977 29 5960 33 12226 21
Campuran (Dikonsumsi dan Dijual) 17520 85 2965 58 1070 75 2327 72 1646 62 4591 67 10993 60 41112 71
20636 100 5113 100 1427 100 3252 100 2676 100 6856 100 18330 100 58290 100
Salah satu komunitas di Jawa Tengah yang mempertahankan mekanisme berbagi kelebihan ini ialah Orang Samin. Hubungan di antara kelompok mereka diidentikkan sebagai
216 sedulur sikep. Sedulur sikep hidup secara tersebar di pantai Utara Jawa Tengah, seperti Kudus, Pati, Blora, Rembang, Bojonegoro bahkan sampai ke Ngawi. berdampingan dengan warga masyarakat lain (non-Sikep).
Mereka hidup
Mata pencaharian mereka
umumnya bertani. Pengertian ekonomi bagi masyarakat Sikep adalah kecukupan sandang dan pangan (Wahono, Warno dan Farhan, 2002). Mereka tidak membutuhkan sekolah, berpakaian dan makan secara sederhana. Pemilikan akan sesuatu dipandang harus dijaga, dan milik orang lain harus dihormati. Diskursus Kemiskinan yang Diharapkan Salah satu strategi untuk mengakumulasi kekuasaan (kasekten/kesaktian) ialah dengan bertingkah laku sebagaimana orang miskin (Anderson, 2000). Kemiskinan menandai ketiadaan (moksa, nir), sehingga manusia bisa berkonsentrasi lebih kuat. Konsentrasi tersebut mencakup pemusatan atau akumulasi kekuasaan. Tidak mengherankan diskursus ini muncul justru pada penguasa atau lapisan atas (Tabel 3). Tabel 3. Diskursus Kemiskinan yang Diharapkan Obyek Subyek Konsep Strategi Wilayah Komunikasi Kelembagaan Kebijakan
Sebagian besar benda pribadi yang dibagikan Pelaku tapa (agamawan, ilmuwan), raja. Ada 1.254 pesantren dan seminari Prihatin, menahan diri, zuhud, asketis, sederhana Kemiskinan meningkatkan sensitivitas Lembaga pendidikan, penelitian dan keagamaan Kelompok kecil sesama guru, peneliti, agamawan Lembaga pendidikan keagamaan Penyediaan akses dan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau hidup sederhana
Pada bangsa Jawa muncul konsep loro lopo (Karsodihardjo, 1998), yang secara harfiah berarti sakit serta miskin. Sudah sakit, ditambah lagi miskin, sehingga tidak ada ruang untuk menghibur diri. Loro lopo menunjukkan jalan penderitaan sebagai kondisi agar kekuasaan muncul ke permukaan. Untuk melakukan loro lopo orang perlu berpegang pada nilai wader wungkuk. Ikan yang bungkuk ini merupakan metafora urang (udang). Metafora tersebut menunjukkan mekanisme loro lopo berupa ngurang-ngurangi, atau menurunkan konsumsi. Makanan dikurangi agar manusia bisa hidup di masa depan. Pemborosan dikurangi agar tabungan tidak
217 cepat habis. Hasrat dikurangi (ditekan) agar orang tidak mudah kalap. Tidur dikurangi untuk memperbanyak berhubungan dengan Tuhan, berdoa memohon pertolongan dalam kehidupan. Metode lain yang serupa, yang biasa dilakukan bangsawan ialah lelono-broto, yaitu berkelana dalam suasana kesedihan. Perjalanan diarahkan untuk mendapatkan tempat yang bisa menenteramkan batin. Di tempat yang sesuai, penguasa melakukan topo broto, atau bertapa dalam kesedihan. Di atas tempat yang sesuai inilah wahyu kekuasaan dipandang bisa diturunkan oleh Tuhan. Inilah kekuasaan yang diperoleh melalui serangkaian loro lopo, lelono broto dan topo broto. Diskursus Kemiskinan Rasial-Etnis Mungkin istilah kemiskinan dalam arti modern (poverty, bukan misalnya tidak kecukupan) muncul pertama kali di Indonesia pada awal abad ke 20. Di kota-kota di Eropa pada abad ke 19 kemiskinan sudah tergolong sebagai konsep sosial yang dahsyat (Gouda, 2007). Kemiskinan mengundang ketakutan akan timbulnya revolusi sosial, mengingat jumlah proletar dan buruh upahan meningkat di perkotaan. Ketika konsep kemiskinan tersebut masuk ke dalam Hindia Belanda, penerapannya hanya secara eksklusif diletakkan pada golongan Eurasia, bukan pada pribumi. Jumlah penduduk Eurasia terpelajar tergolong besar, sekitar 95.000 pada tahun 1905 dan meningkat menjadi sekitar 190.000 pada tahun 1930. Kelompok indo (campuran Barat dan pribumi), terutama perempuan Indo, banyak digolongkan ke dalam kelompok miskin. Secara resmi mereka dipandang malas, karena memandang ras mereka lebih tinggi daripada pribumi, sehingga tidak bersedia bekerja. Selain itu, golongan indo dipandang sebagai hasil perbuatan dosa. Yang dimaksud ialah golongan indo merupakan hasil hubungan seksual antara ras Eropa dan pribumi. Lokasi di khatulistiwa yang panas dipandang sebagai alasan perbuatan zina. Hasil dari tindakan salah ini berupa keturunan yang melarat (Tabel 4). Sebenarnya tidak hanya demikian. Posisi rasial Indo yang tidak jelas (bukan Eropa atau pribumi murni), sementara posisi-posisi pekerjaan formal terbagi menurut ras, menjadikan mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang memadai. Kreol menjadikan mereka tidak mendapatkan akses ekonomi yang memadai. Ketika mereka jatuh miskin, pemerintah Hindia Belanda untuk pertama kalinya memandangnya sebagai masalah kemiskinan. Bukan berarti tidak ada kemiskinan di kalangan pribumi, namun kepada mereka hanya diidentifikasi sebagai kurang sejahtera. Pribumi dipandang bukan manusia utuh, atau
218 dipandang sebagai manusia kera (Gouda, 2007), sehingga persoalan utamanya bukanlah kemiskinan, melainkan upaya penjinakan agar mereka tidak liar (minimal tidak sopan) (Breman, 1997). Tabel 4. Diskursus Kemiskinan Rasial-Etnis Obyek Subyek Konsep Strategi Wilayah Komunikasi Kelembagaan Kebijakan
Sikap dan tingkah laku Etnis terjajah, etnis terpencil, golongan indo. Ada 2.031 lokasi, 225.477 KK, 919.570 jiwa Budaya, sikap/psikologis, pelanggaran norma Sikap dan tingkah laku tercela atau pendosa mengakibatkan kemiskinan Kemiskinan menyebabkan terorisme Suku pedalaman, Maluku, Papua Tradisi, kelompok lokal Pemukiman kembali, pemukiman kelompok kecil Perbaikan norma, target yang rendah, menjadikan lebih beradab
Diskursus Kemiskinan Sosialis Sampai akhir penjajahan, orang miskin di Indonesia tidak hanya proletar, yang hanya memiliki tenaga untuk bekerja kepada orang lain. Di sini sebagian orang miskin masih memiliki alat produksi, namun dalam jumlah minimal. Sebagian besar mereka hidup dalam bidang pertanian. Kepada orang miskin semacam itu muncul konsep marhaen (Soekarno, 1965), yaitu buruh tani, buruh industri, dan petani kecil. Tabel 5. Diskursus Kemiskinan Sosialis Obyek Subyek Konsep Strategi Wilayah Komunikasi Kelembagaan Kebijakan
Kekayaan kelas kaya Proletar, marhaen (buruh industri, buruh tani, petani kecil). Ada 13,5 juta KK buruh tani Kontradiksi , eksploitasi Kemiskinan disebabkan hubungan penduduk lokal dengan kapitalis lokal dan global Pedesaan, perumahan kumuh di perkotaan Advokasi, demonstrasi, tindakan perebutan kekayaan Organisasi khusus orang miskin, organisasi buruh-buruh Mengurangi eksploitasi oleh industri, memenuhi kebutuhan hidup minimal
Kemiskinan merupakan akibat logis hubungan marhaen dengan kapitalis (Tabel 5). Pada tahun 1950-an Barisan Tani Indonesia (BTI) yang berorientasi sosialis pernah menyatakan (White, 2005), bahwa kemiskinan di desa merupakan hasil relasi penghisapan orang miskin oleh tujuh setan desa. Meskipun diskursus pembangunan sosialis tidak sepenuhnya menindaklanjuti hasil kegiatan suatu community development (CD), namun setidaknya pemerintah tidak mengambil tindakan atas pendudukan petani miskin terhadap
219 lahan perkebunan dan lahan milik petani kaya. Dalam perencanaan pembangunan sosial sendiri muncul kebutuhan reforma agraria di mana lahan yang tersedia hendak dibagi secara lebih merata kepada golongan marhaen (Departemen Penerangan RI, 1961). Diskursus Kemiskinan Produksi Diskursus kemiskinan produksi merupakan produk dari diskursus pembangunan modernis. Diskursus inilah yang senantiasa diacu dalam pernyataan-pernyataan pemerintah, donor dan swasta sejak tahun 1969. Dirunut lebih jauh, diskursus ini muncul bersamaan dengan laju Revolusi Industri. Proletariat yang muncul mula-mula dipandang sebagai masalah kemiskinan, dan hendak diatasi dengan tindakan-tindakan karitatif (Gronemeyer, 1992). Dari masa ini pertama kali muncul pemahamanan untuk memberikan recehan kepada pengemis dan orang miskin. Bantuan karitatif kemudian diorganisasikan, dan setelah Perang Dunia II terutama dalam bentuk lembaga-lembaga Bretton Woods (Bank Dunia dan IMF). Pola bantuan dan program penanggulangan kemiskinan tetap serupa dengan masa Revolusi Industri, yaitu jangan sampai lapisan terbawah ini jatuh sakit dan meninggal (karena menjadi persoalan tersendiri), namun dibantu sampai pada batas bisa berproduksi, atau tepatnya menunjang sistem produksi industrial (kini batasan itu dijabarkan dalam bentuk garis kemiskinan atau upah minimum buruh) (Tabel 6). Tabel 6. Diskursus Kemiskinan Produksi Obyek Subyek Konsep Strategi Wilayah Komunikasi Kelembagaan Kebijakan
Pemberian/karitas orang kaya kepada orang miskin Buruh industri, buruh tani, pengusaha mikro/kecil. Ada 13,5 juta KK buruh tani Produksi Ketidakmampuan berproduksi dan sakit menghasilkan kemiskinan. Kemiskinan sebagai persoalan publik, bukan persoalan privat/pribadi à perlu campur tangan pemerintah dan pengorganisasian hingga tingkat internasional. Perumahan kumuh di perkotaan, perumahan buruh di perkebunan, pertambangan, peternakan, pertanian Persaingan, karitas Lembaga karitatif, Lembaga rehabilitasi (pendidikan, kesehatan) Pendapatan/pengeluaran di atas garis kemiskinan/KFM, karitas (BLT, zakat), penguasaan hirarki kebutuhan, pelatihan untuk kerja dan usaha, kontrak atau hubungan kerja tertulis, Pengelompokan rumah tinggal kelompok miskin, Jaminan sosial kelompok miskin
Golongan miskin mencakup penduduk berpendapatan rendah. Pada beberapa program pembangunan, selain pendapatan rendah sebagai indikator utama, juga dikaitkan dengan
220 pemilikan sarana pendidikan dan kesehatan yang rendah. Golongan lainnya terletak pada kelompok umur produktif, kelompok umur anak-anak yang tidak bekerja, kelompok umur tua, kemiskinan pada level rumah tangga, serta pengusaha kecil dan mikro. Pembentukan kelompok miskin baru ini mengandung kritik, karena pengurangan kemiskinan menjadi sekedar penyaluran dana/kredit orang (rumah tangga) yang perlu modal (tambahan) untuk usahanya. Walaupun pada pilihan lokasi program bisa tercantum pembedaan antara pedesaan dan perkotaan, namun tak dijelaskan dalam hal-hal apa saja akan sama dan hal-hal apa akan berbeda. Kemiskinan di desa dapat pula terkait dengan kemiskinan di kota, begitu pula dalam hal upaya mencapai perbaikan tingkat mutu hidup penduduk. Gambar 2. Korespondensi CDD dan Teori Pasar
Teori kemiskinan terbaru Bank Dunia yang digunakan di Indonesia, yaitu CDD/Community-Driven Development menjelaskan "pangsa pasar" program penanggulangan kemiskinan tersebut: khusus untuk keluarga miskin dan keuangan mikro (Operations Evaluation Department, 2003). Setelah lepas dari level itu maka orang miskin keluar dari program-program CDD. Menggunakan idiom dari ilmu ekonomi, pola penyaluran proyek diarahkan pada kesetimbangan antara aspek penawaran proyek dan permintaan masyarakat (Gambar 2). Untuk memperoleh titik yang optimal, maka dilangsungkan persaingan antar warga dalam memperebutkan proyek. Berkaitan dengan itu, menurut teori motivasi dari Atkinson, motivasi tertinggi dalam melakukan tindakan diperoleh ketika peluang
221 keberhasilan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan senilai 50 persen. Artinya hanya jika menulis proposal maka muncul peluang untuk mendapatkan proyek, jika proposal tidak dikerjakan maka pasti tidak mendapatkan proyek (peluang 0 persen), dan sebaliknya penulisan proposal tidak sekaligus memastikan (peluang 100 persen) akan memperoleh proyek. Gambar 3. Hipotesis Statistika Penanggulangan Kemiskinan
Garis kemiskinan dan sejenisnya digunakan sebagai passing grade seseorang
atau
kelompok digolongan miskin atau lepas dari kemiskinan (moving out of poverty). Menggunakan kaidah statistika untuk jumlah sampel atau populasi yang sangat besar (di atas 200 juta penduduk Indonesia), maka secara umum bentuknya seperti kurva normal (Gambar 3). Secara hipotetis terdapat beberapa garis batas tertentu untuk menggolongkan hierarki masyarakat, yaitu golongan rata-rata yang dihitung menurut nilai tengah hingga 1 SD (standard deviation) (biasanya 34% penduduk di sebelah kiri atau kanan nilai tengah), golongan kaya atau miskin yang dihitung antara nilai 1 SD dan 2 SD (biasanya 13,5% lebih jauh ke kanan atau ke kiri), dan paling kaya atau paling miskin yang dihitung di atas 2 SD (biasanya 2,5% paling kanan atau paling kiri). Berdasarkan kaidah statistika tersebut, kebijakan penanggulangan kemiskinan semestinya mencantumkan target penduduk miskin tidak lebih dari 2,5%. Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa target-target yang dicatat selama ini tergolong konservatif. Pada saat ini muncul pandangan mengenai agregat orang miskin (Rahnema, 1992). Kemiskinan bukan lagi masalah individual, melainkan menjadi permasalahan kelompok kecil, warga desa, kabupaten, porvinsi, nasional, bahkan global. Melalui perubahan
222 pandangan ini, kemiskinan menjadi sah untuk dikelola oleh negara, bahkan melalui organisasi internasional. Dianggap bersifat universal, pengukuran kemiskinan berlangsung dalam metode kuantitatif (garis kemiskinan) maupun melalui manipulasi teknik-teknik kualitatif agar bisa dikuantifikasi –misalnya menyelenggarakan diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) di mana hasilnya bisa dibandingkan lintas negara dan bisa diakumulasikan sebagaimana dilakukan oleh Mukherjee (2006). Melalui universalisme narasi kemiskinan berkembang dari tingkat lokal menjadi global. Universalitas pengukuran menghasilkan perbandingan kemiskinan lintas negara, dan akhirnya menghasilkan ruang-ruang negara miskin dan kaya (World Bank, 1990, 2000). Globalitas kemiskinan juga membuka peluang kebijakan pengurangan kemiskinan untuk dikelola secara organisatoris dari tingkat global sampai ke tingkat nasional, tidak lagi atau tidak sekedar dilakukan secara individual maupun dalam kelompok kecil. Pengorganisasian di tingkat global dimungkinkan melalui proyek dan utang luar negeri. Bank Dunia secara sendirian atau ketika mengorganisir lembaga dan negara kreditur menetapkan tema kemiskinan dalam perolehan utang luar negeri sejak dekade 1990-an (World Bank, 1990, 2000). Dokumen strategi penanggulangan kemiskinan (Poverty Reduction Strategy Paper/PRSP atau diindonesiakan menjadi dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan/SNPK) serta lembaga pengurangan kemiskinan (di Indonesia berupa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan/TKPK di tingkat pusat dan daerah)6 sama-sama terdapat di banyak negara penerima utangan tersebut (Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2004; Levinsohn, 2003; Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, 2006). Dengan kata lain, pandangan akan sifat universalitas mutlak dari metode kemiskinan membuka peluang penerapan pembangunan di seluruh negara-negara Selatan, meskipun metode-metode tersebut dikembangkan di negara-negara Utara. Selain itu, swasta kini masuk sebagai salah satu penyalur dana bagi orang miskin, yaitu sebagai konsultan pendamping program. Ciri pencarian untung yang mengikat secara inheren pada konsultan swasta turut terbawa dalam pendampingan masyarakat (Agusta, 2007). Merekalah yang memiliki peran dan kekuasaan lebih tinggi daripada pihak lain. Dari sisi gaji yang berlipat ganda dibandingkan pegawai negeri (antara empat kali lipat pada pendamping tingkat kecamatan, hingga lebih dari lima puluh kali lipat bagi “konsultan pendamping” nasional yang sengaja direkrut dari negara donor), tugas-tugas yang lebih besar 6
Peraturan Presiden No. 54/2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
223 dan purna waktu dalam program, posisi pendamping ini jauh lebih tinggi daripada lainnya. Dalam posisi yang paling penting, yaitu menandatangani persetujuan pencairan proyek dan dana kegiatan, kekuasaan konsultan pendamping bahkan hampir mutlak. Diskursus Potensi Orang Miskin Pernyataan-pernyataan diskursus potensi orang miskin baru muncul sejak dekade 1970-an. Kelembagaannya mudah dikenali, karena mengutamakan kelompok dan tindakantindakan peningkatan potensi (peningkatan kapasitas). Pembangunan alternatif, people centered development, basic needs approach, dan konsep serupa mempercayai bahwa orang miskin tidak tepat didefinisikan sebagai “orang yang tidak memiliki” (the have not), tetapi paling tepat sebagai “orang yang memiliki potensi” (Gambar 7). Tabel 7. Diskursus Potensi Orang Miskin Obyek Subyek Konsep Strategi Wilayah Komunikasi Kelembagaan Kebijakan
Ilmu pengetahuan terapan, sumberdaya lokal Penduduk desa, kelompok buruh, pengusaha kecil/mikro Potensi, kelompok, akses Ketiadaan akses membuat orang menjadi miskin Terpencil, tertinggal, pedesaan Komunikasi dua-langkah, komunikasi kelompok Kelompok swadaya masyarakat, kelompok bertingkat Peningkatan akses, pendampingan, pelatihan
Pada pernyataan ekstrim, petani dan orang miskin merupakan pihak yang mengetahui masalah dan peluang jalan keluarnya sendiri (Sajogyo, 2006). Pihak luar menjadi diperlukan (penyuluh,
pendamping),
terutama
untuk
mewujudkan
potensi
tersebut
menjadi
kekuatan/kekuasaan nyata. Kalau CDD membatasi upaya pada tataran sampai bisa berproduksi, diskursus potensi orang miskin berupaya mengembangkan potensi mereka setinggi-tingginya, baik dari level individual, kelompok, hingga gabungan kelompok (pada pemikiran peningkatan kapasitas petani, nelayan dan koperasinya), maupun baik lokal, regional, nasional dan internasional (pada kredit mikro). Diskursus potensi orang miskin bersesuaian dengan diskursus pembangunan alternatif (Thomas, 2002a, 2002b). Diskursus ini merumuskan kondisi akhir pembangunan pada saat seluruh anggota masyarakat maupun kelompok mampu merealisasikan potensi-potensi mereka. Perubahan sosial akan dilakukan melalui praktek pemberdayaan (Friedmann, 1992). Oleh karena itu pembangunan berperan sebagai proses pemberdayaan individu dan
224 kelompok. Pembangunan akan dijalankan melalui individu-individu maupun gerakan masyarakat. Diskursus pemberdayaan alternatif bersesuaian dengan diskursus pembangunan yang berpusat pada manusia (Ife, 1995). Di sinipun masyarakat dipandang sebagai kelompokkelompok yang tersusun secara hierarkis. Berbeda dari diskursus struktural yang mengandaikan solidaritas dan pertentangan kelas, pemberdayaan alternatif mengandaikan solidaritas antar lapisan, sehingga memungkinkan pola kerjasama seluruh pihak dalam masyarakat (Stewart, 2001). Kekuasaan juga tidak dimaknai sebagai kemampuan untuk mempengaruhi atau mengarahkan pihak lain, melainkan sebagai kemampuan untuk meningkatkan dan menjaga solidaritas sosial di antara lapisan masyarakat tersebut. Dengan demikian pemberdayaan diarahkan kepada pengejawantahan potensi atau kemandirian kelompok dan anggota masyarakat, disertai pengembangan jaringan antar kelompok tersebut. Diskursus potensi orang miskin juga menghasilkan diskursus proses dalam pembangunan partisipatif. Dalam diskursus proses, partisipasi yang lazim digunakan dalam program penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk menyusun kelompok (Thomas, 2002a). Kelompok menjadi instrumen untuk meningkatkan ketrampilan, kapasitas dan jaringan sosial. Diskursus proses hendak mewujudkan pembangunan yang pro-poor, berbasis civil society dan pemberdayaan. Program yang tipikal dalam diskursus proses ialah Program Inpres Desa Teringgal (IDT). Perang di Antara Diskursus Kemiskinan Sejarah Diskursus Kemiskinan dan Pembangunan Pembahasan berbagai diskursus kemiskinan menjadi penting, karena kemiskinan telah dijadikan tema sentral pembangunan global. Dengan membandingkan antara sejarah munculnya diskursus-diskursus kemiskinan dan sejarah munculnya berbagai diskursus pembangunan (Gambar 4), terlihat ketidaksejajaran di antara keduanya. Hanya diskursus potensi orang miskin yang muncul bersamaan dengan diskursus people-centered development. Keduanya memandang subyek pembangunan lebih mengetahui kebutuhan dan jalan keluar dari masalah pembangunan yang menimpa dirinya. Diskursus kemiskinan lainnya muncul lebih dahulu daripada diskursus pembangunan. Konsekuensinya kebijakan pembangunan perlu memperhatikan lokasi diskursus kemiskinan dalam menjalankan pola penanggulangan kemiskinan.
225 Gambar 4. Sejarah Kemunculan Diskursus Kemiskinan dan Pembangunan
Suatu diskursus pembangunan tertentu memiliki kaitan yang lebih erat pada diskursus kemiskinan secara khas (Tabel 8). Melalui pengetahuan tentang konsistensi antar konsepkonsep penting pembangunan dan kemiskinan ini dapat diharapkan menguatnya efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan Diskursus kemiskinan produksi, misalnya, menghasilkan diskursus efisiensi-biaya dalam pembangunan partisipatif (Cooke dan Kothari, 2001). Diskursus efisiensi-biaya menginginkan keikutsertaan orang miskin dalam pembangunan untuk meningkatkan rasa kepemilikan. Namun keikutsertaan sekaligus sebagai upaya memobilisasi sumberdaya lokal. Komponen program-program yang masuk dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah tipikal diskursus efisiensi-biaya. Program semacam ini berupaya membatasi biaya input atau materi program, sambil menggali kontribusi dari orang miskin sendiri. Pada titik ini negara dan donor lebih diuntungkan karena pengeluaran mereka untuk pembangunan lebih murah. Akan tetapi surplus keuntungan ke atas tersebut mengalir dari swadaya orang miskin sebagai syarat perolehan program. Perang Antar Diskursus Kemiskinan Sejak awal perluasan diskursus kemiskinan produksi berhadapan dengan diskursus kemiskinan lainnya. Mekanisme kamulfase perang diskursus dilakukan dengan beroperasi di bawah kategori partisipasi yang digunakan dalam diskursus lain. Konsep pengembangan masyarakat (community development), partisipasi, pemberdayaan, pembagian tugas sektor negara, masyarakat sipil dan swasta sama-sama disebut. Akan tetapi, ditambahkan ruang baru
226 Tabel 8. Keterbaikan Diskursus Kemiskinan dengan Pembangunan, Pengembangan Masyarakat, dan Partisipasi Diskursus Kemiskinan Pembangunan
Berbagi Kelebihan
Rasial-Etnis
Kemiskinan Sosialis
Kemiskinan Produksi
Rasial dan etnis (Neo) Kolonialisme
Relasional, struktural Struktural, dependensi
Produksi Neoliberalisme
Pengembangan masyarakat (CD) Pemberdayaan
Pembagian kelebihan Sustainable development Local wisdom, knowledge Otonomi
Masyarakat terasing, karitatif Pemfungsian sosial
Pasar, kompetisi
Partisipasi
Koeksistensi
Korporasi
LSM, solidaritas sekelas Struktural, perubahan struktur Hak
Utilitarian, kompetisi Efisiensi
Potensi Orang Miskin Potensi orang miskin People-centered development Kapasitas individu dan kelompok Kapasitas, solidaritas lintas kelas Proses
Kemiskinan Diharapkan Diharapkan Sipiritual Asketisme Penguatan spiritual Holistik
Tabel 9. Perang Diskursus Kemiskinan Kurang Dominan
Berbagi Kelebihan
Berbagi Kelebihan
Berbagi kelebihan untuk etnis/golongan yang sama
Rasial-Etnis Kemiskinan Produksi Kemiskinan Sosialis Potensi Miskin
Rasial-Etnis
Orang
Kemiskinan Diharapkan
Berbagi kelebihan untuk warga dari komunitas yang sama Jaringan sosial untuk pencari kerja, tempat tinggal Gotong royong Pemberian akses untuk mendapatkan hasil Berbagi informasi antar golongan miskin
Lebih Dominan Kemiskinan Produksi Kemiskinan Sosialis Lobi pembagian proyek antar calon penerima
Mencurigai pencari untung dari gotong royong
Metode menjadikan beradab, target rendah
Kesamaan perlakuan antar etnis asalkan dari golongan proletar atau marhaen Menghindari bantuan dari negara Barat
Proposal kemiskinan untuk golongan adat Penanggulangan kemiskinan di antara etnis yang tertindas Akses diutamakan untuk etnis terpencil Menjaga dengan kemiskinan diharapkan
hubungan pelaku yang
Pengembangan masyarakat sesuai peringkat kebutuhan Pengembangan kelompok sekedar mampu berproduksi Beasiswa minimal
Potensi Orang Miskin Berbagi akses untuk pengembangan potensi orang miskin Pengembangan potensi khusus bagi etnis terpencil Pengembangan potensi individu untuk mendirikan usaha secara mandiri Pengembangan potensi kelompok untuk mendirikan usaha mandiri
Pengembangan potensi
Kemiskinan Diharapkan Membagi hampir seluruh pendapatan
Hidup sederhana/ membatasi konsumsi Tidak berlebihan Mendampingi untuk mengembangkan potensi orang lain
Pengembangan potensi nalar dan kehendak setinggi-tingginya
227 sebagai penurunan masing-masing konsep tersebut. Dikembangkan sub kategori partisipasi, yaitu diskursus partisipasi pasar.7 Penamaan ini untuk merangkum sifat efisiensi dalam pengambilan keputusan partisipatif. Topik yang diperbincangkan bukanlah pada tataran di mana pembangunan seharusnya bersifat partisipasi atau sentralisasi –karena sama-sama menerima konsep partisipasi sebagaimana diskursus pembangunan alternatif maupun sosialis—namun pada tataran lebih bawah di mana partisipasi seharusnya dijalankan dengan efisien –bukan terutama untuk pengembangan diri dalam pembangunan alternatif atau perubahan struktural dalam pembangunan sosialis. Mekanisme kamuflase menunjukkan perbedaan perang diskursus sejak 1990-an dibandingkan masa sebelumnya. Pada dekade 1960-an dan 1970-an pembedaan diskursus berada pada tataran konsep pembangunan, dan diwujudkan dalam konsep-konsep yang berbeda atau berlawanan satu sama lain. Modernisasi dilawankan dengan ketergantungan, kemudian memunculkan pembangunan alternatif, konsep pertumbuhan dilawankan dengan pemerataan, partisipasi, kemiskinan, sedangkan top down berlawanan dari bottom up. Pada masa kini perang diskursus tidak seterang pembedaan konsep-konsep yang saling dipertentangkan. Pertama, dikotomi antar konsep-konsep dibaurkan, dengan cara menurunkan derajat abstraksi dari tataran filosofis atau paradigmatis menjadi sekedar administratif atau teknis. Contohnya pembauran top down dan bottom up. Pembauran lainnya di antaranya pertumbuhan dan pemerataan, dari semula dipertentangkan menjadi disatukan berupa pro poor growth, terutama ketika dipraktekkan dalam pembangunan pertanian dan pedesaan (Tambunan, 2005; Timmer, 2002). Kedua, menggunakan nama yang sama dengan konsep yang sebelumnya berada di luar diskursus pembangunan modernis, namun diisi dengan metode pembangunan modernis. Metode tersebut diarahkan pada efisiensi, pasarisasi, pengambilan keputusan rasional atau pertukaran. Di atas telah digambarkan konsep partisipasi, yang semula berasal dari golongan sosialis, kemudian masuk ke dalam program pembangunan modernis. Ketiga, mengembangkan konsep-konsep yang diidealkan bernilai “baik”, dan dengan ini memanipulasi idealisasi moral ke dalam mekanisme pembangunan. Secara terangterangan “kebaikan” dilekatkan pada konsep good governance, good village, metode best practice. Idealisasi “kebaikan” juga dimasukkan ke dalam konsep modal sosial, saling percaya (trust). Kemodernan tidak menilai moral dari konsekuensi setelah tindakan dilakukan 7
Pernyataan perangkuman dalam konsep pasarisasi untuk menandai pembangunan yang dilaksanakan oleh donor asing dan pemerintah diperoleh peneliti dari Dr. MT Felix Sitorus secara lisan, dan penulis berterimakasih atas ijin untuk menggunakan ide tersebut. Sebelumnya peneliti secara terpisah-pisah menandai pembangunan modernis tersebut sebagai pengambilan keputusan rasional, pertukaran, dan analisis ekonomi formal.
228 –sebagaimana lazim pada masyarakat di waktu lampau—namun dari maksud sebelum melakukan tindakan tersebut. Pelekatan “kebaikan” pada konsep di atas sudah sejak semula meletakkan konsep tersebut dalam kelompok “kebaikan” bagi sasaran program pembangunan (Nietzsche, 2002). Perang diskursus muncul pada dua level. Pertama, perang diskursus pada level pembangunan. Kedua, muncul pula perang diskursus pada level kemiskinan. Kemiskinan rasialis, misalnya, mampu menegakkan kolonialisme, dengan memandang pribumi sebagai orang malas (mitos ini muncul pada tahun 1920-an, padahal seabad sebelumnya pribumi dimitoskan garang seiring Perang Diponegoro) (Gouda, 2007). Persilangan diskursus ini dengan diskursus kemiskinan produksi menghasilkan pe-Lain-an (Othering) kepada orangorang yang dipandang liar. Sublimasi perang diskursus ini muncul dalam wujud program penanggulangan kemiskinan untuk suku terasing. Sejak pemberlakuan UU 5/1979, suku terasing merupakan Yang Lain, karena tidak tergolong sebagai penduduk dalam kota dan desa (dua kelompok teritorial yang menandakan Indonesia). Sebagaimana diskursus kemiskinan rasial, dan hasrat humanisme dalam pembangunan, maka keliaran suku terasing tersebut hendak diatasi melalui program pengurangan kemiskinan. Program kemiskinan di Papua juga selalu dipandang memiliki kekhususan, tanpa harapan tinggi untuk berhasil menanggulanginya. Harapan tinggi dipandang sulit diwujudkan dari orang-orang liar. Persilangan diskursus pembagian kelebihan dan kemiskinan produksi menghasilkan mekanisme pemerataan proyek, meskipun dalam kerangka Community-Driven Development (CDD) diharuskan persaingan untuk mendapatkan proyek. Di Salatiga, Ponorogo, Jombang, misalnya, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang mengharuskan persaingan antar desa, ternyata disertai dengan upaya lobi di luar ruangan persaingan, saling membantu desa yang belum pernah mendapatkan. Tanpa mengetahui persilangan dan peperangan antar diskursus, ilmuwan majupun aktivis yang bergerak dalam bidang kemiskinan dapat salah mengambil tindakan. LSM bisa mendukung negara dalam Program IDT, karena memandang penting pengembangan masyarakat hingga pada sekitar 20.000 desa, sedangkan LSM biasanya hanya mampu memprogramkan tidak lebih dari 100 desa dampingan. Ternyata peperangan diskursus muncul antara diskursus potensi orang miskin dengan diskursus kemiskinan produksi. Ada pengembangan kelompok di sana, walau sesungguhnya sedang bertarung untuk memperlakukan kelompok sebagai pemercepat kemandirian versus kelompok konsumen (consumer group) dari donor. Ada pengembangan potensi di sana,
229 walaupun sejatinya bertarung pengembangan potensi tanpa batas, versus pengembangan potensi terbatas untuk berproduksi. Peperangan antara kemiskinan produksi dan kemiskinan komunal mengambil bentuk, seperti meminta rakyat hidup sederhana. Sebagaimana sudah ditunjukkan, loro lopo seharusnya dilakukan oleh penguasa, bukan oleh rakyat yang sudah miskin. Dominasi ke dalam kemiskinan komunal juga berupa upaya untuk bekerja secara kelompok dan bergotong royong dalam rangka meningkatkan efisiensi. Kesimpulan Kemajemukan diskursus kemiskinan di Indonesia tumbuh bersama di seluruh wilayah. Upaya penemuan diskursus-diskursus kemiskinan di Indonesia dapat digunakan untuk menggali penggunaan kekuasaan dan pengetahuan oleh donor dan negara kepada masyarakat. Intervensi pembangunan tersaji dengan membandingkan adanya diskursus kemiskinan yang telah muncul terlebih dahulu daripada pembangunan, dan diskursus kemiskinan baru sebagai konsekuensi dari pembangunan. Terdapat persilangan atau perang antar diskursus-diskursus kemiskinan. Analisis perang diskursus membuka tabir persilangan antar diskursus, saling mempergunakan konsep untuk ditafsirkan ulang, hingga mematikan diskursus lawan. Hasil pertarungan diskursus kemiskinan sementara ini sudah jelas. Donor negara maju dan pemerintah unggul dengan membentuk teori CDD, melembagakan PNPM, KPK (Komite Penanggulangan Kemiskinan), hingga mengganti pendamping orang miskin dari LSM menjadi konsultan swasta. Kemenangan diskursus produksi yang berorientasi keuntungan (profit) dapat memunculkan kecurigaan. Benarkah proyek kemiskinan dapat mengurangi kemiskinan, sebagaimana digembar-gemborkan donor sebagai kegiatan poverty reduction? Tidakkah kesuksesan proyek semacam ini –jika memang berhasil—justru dijadikan justifikasi untuk berutang lebih banyak lagi, dan berarti makin merongrong kedaulatan negara miskin? Diperlukan kebijakan yang spesifik untuk menanggulangi kemiskinan, sesuai dengan diskursus kemiskinan yang dialami. Diperlukan enam seri kebijakan penanggulangan kemiskinan. Penyebab rendahnya efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu digali dari jenis kemiskinan yang berkembang pada masyarakat tertentu Rendahnya efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat disebabkan oleh keterbatasan diskursus kemiskinan yang hendak diatasi. Suatu alternatif kebijakan dapat dimulai dengan mengolah diskursus berbagi kelebihan. Sambil mengambil pelajaran
230 diskursus potensi orang miskin, perlu disusun pandangan baru bahwa orang miskin bukanlah warga tidak berpunya (the have not), melainkan warga berpotensi yang belum memperoleh kesempatan membuktikan kemampuannya. Aktualisasi potensi orang miskin dapat dilakukan dengan bantuan warga sedusun atau sekompleks, yang bersolidaritas untuk membantu tetangganya sendiri. Dan hal ini telah memiliki sejarah panjang dari warganegara sendiri. Daftar Pustaka Agusta, I. 2005. Data Kemiskinan dan Survei. In: Kompas 29 November 2005. Agusta, I. 2007. Kritik Atas Komunikasi Pembangunan dan Program Pengembangan Kecamatan. In: Sodality, Th. 1. No. 2 Anderson, BRO,G. 2000. Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia. Terjemahan Language and Power: Exploring Political Culture in Indonesia oleh R.B. Santosa. Yogyakarta: Mata Bangsa Breman, J. 1997. Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial, Tuan Kebun, dan Kuli di Sumatera Timur pada Awal Abad Ke-20. Jakarta: Grafiti. Cardoso, F.H. 1972. Dependency and Development in Latin America, In:J.T. Roberts, A. Hite, eds. 2000. From Modernization to Globalization: Perspectives on Development and Social Change. Malden, Mass: Blackwell. Cooke, B., U. Kothari. 2001. The Case for Participation as Tyranny, In: B. Cooke, U. Kothari, eds. Participation: The New Tyranny? London: Zed Books. Departemen Penerangan RI. 1961. Penjelenggaraan Pembangunan Semesta, Dalam Rangka Mendjalankan Undang-Undang Dasar Pasal 33. Uraian didepan Kongres National SOBSI III pada tanggal 25 Agustus 1960 di Surakarta oleh Menteri/Ketua Depernas Prof. Mr Muhammad Yamin. Jakarta: Departemen Penerangan RI. Foucault, M. 2002a. Menggugat Sejarah Ide. Terjemahan The Archaeology of Knowledge oleh I.R. Muzir. Yogyakarta: IRCiSoD. Foucault, M. 2002b. Kegilaan dan Peradaban. Terjemahan Madness and Civilization: A History of Insanity in Age of Reason oleh Yudi Santoso. Yogyakarta: Ikon Teralitera. Foucault, M. 2002c. Pengetahuan dan Metode: Karya-karya Penting Foucault. Terjemahan dari P Rabinow, ed. Aesthetics, Method and Epistemology: Essential Works of Foucault 1954-1984. Yogyakarta: Jalasutra Foucault, M. 2002d. Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan. Terjemahan. Yogyakarta: Bentang. Foucault, M. 2003. Kritik Wacana Bahasa. Terjemahan The Discourse of Language oleh I.R. Muzir. Yogyakarta: IRCiSoD. Foucault, M. 2008. Ingin Tahu: Sejarah Seksualitas. Terjemahan La Volonte de Savoir: Histoirie de la Sexualite. Jakarta: YOI. Friedmann, J. 1992. Empowerment: The Politics of Alternative Development. Cambridge: Blackwell. Geertz, C. 1983. Involusi Pertanian. Jakarta: Bhratara. Gouda, F. 2007. Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942. Terjemahan Dutch Culture Overseas: Colonial Practice in the Netherland Indies 1900-1942. Jakarta: Serambi.
231 Gronemeyer, M. 1992. Helping, In:W. Sachs, ed. The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power. London: Zed Books. Ha-Joon, C., I. Grabel. 2008. Membongkar Mitos Neolib: Upaya Merebut Kembali Makna Pembangunan. Terjemahan Reclaiming Development: An Alternative Economic Policy Manual oleh M.G. Zainal.Yogyakarta: Insist. Hatta, M. 2000. Mohammad Hatta Bicara Marxis dan Sosialisme Indonesia. Jakarta: Melibas. Ife, J. 1995. Community Development: Creating Community Alternatives – Vision, Analysis and Practice. Australia: Longman. Karsodihardjo, D.S. 1998. Loro-Lopo Topo-Broto, In: Basis Th. 47 No. 5-6. Komite Penanggulangan Kemiskinan. 2004. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Komite Penanggulangan Kemiskinan. Kuhn, TS. 2002. The Structure of Scientific Revolution: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains. Terjemahan The Structure of Scientific Revolution oleh Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya Levinsohn, J. 2003. The World Bank’s Poverty Reduction Strategy Paper Approach: Good Marketing or Good Policy? G-24 Discussion Paper Series No. 21, April 2003. New York: United Nations. Mukherjee, N. 2006. Voices of the Poor: Making Services Work for the Poor in Indonesia. Washington DC: World Bank. Nietszche, F. 1887. On the Genealogy of Morals: A Polemical Tract. Leipzig Nietzsche, F. 2002. Beyond Good and Evil: Prelude Menuju Filsafat Masa Depan. Terjemahan oleh B.H. Winarno. Yogyakarta: Ikon. Operations Evaluation Department. 2003. Community-Driven Development: A Study Methodology. Washington DC: World Bank. Rahnema, M. 1992. Poverty, In: W. Sachs, ed. The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power. London: Zed Books. Sajogyo. 2006. Ekososiologi: Deideologisasi Teori, Restrukturisasi Aksi (Petani dan Perdesaan sebagai Kasus Uji). Yogyakarta: Cindelaras. Soeharto. 2008. Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, Otobiografi seperti Dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H. Jakarta: Citra Kharisma Bunda. Soekarno. 1965. Dibawah Bendera Revolusi, Djilid I. Djakarta: Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi Stewart, A. 2001. Theories of Power and Domination: The Politics of Empowerment in Late Modernity.London: SAGE. Sunardi, St. 2006. Nietzsche. Yogyakarta: LKIS. Tambunan, T. 2005. Economic Growth, Approriate Policies and Poverty Reduction in a Developing Country: Some Experience from Indonesia. In: South Asia Economic Journal Vol. 6 No. 1. Thomas, A. 2002a. Meanings and Views of Development. In: T. Allen, A. Thomas, eds. Poverty and Development: Into the 21st Century. Oxford: Oxford Univ. Pr. Thomas, A. 2002b. Poverty and the “End of Development”. In: T. Allen, A. Thomas, eds. Poverty and Development: Into the 21st Century. Oxford: Oxford Univ. Pr. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 2006. Pedoman Umum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Timmer, CP. 2002. An Essay on Economic Growth and Poverty Reduction in Honor of Professor M. Sadli. In: M. Ikhsan, C. Manning, H. Soesastro, eds. 80 Tahun Mohamad Sadli: Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru. Jakarta: Kompas.
232 Wahono, Warno H.S., Y. Farhan. 2002. Sedulur Sikep: Tak Silau oleh Materi, Tak Aus oleh Gesekan, In: B.B. Siregar, Wahono, eds. Kembali ke Akar: Kembali ke Konsep Otonomi Komunitas Adat. Jakarta: Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat. White, B. 2005. Between Apologia and Critical Discourse: Agrarian Transitions and Scholarly Engagement in Indonesia, In: V.R. Hadiz, D. Dhakidae, eds. Social Science and Power in Indonesia. Singapore: Equinox dan ISEAS. World Bank. 1990. World Development Report 1990: Poverty. Oxford: Oxford University Press. World Bank. 2000. World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty. Washington DC: World Bank.
