Sanksi & Displin
PENGURUS PUSAT FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI - POLRI PERATURAN ORGANISASI ------------------------------------------------------NO. : PO-02/PP-FKPPI/I/2009 TENTANG DISIPLIN DAN SANKSI ORGANISASI FKPPI Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, MENIMBANG : 1. Bahwa telah menjadi kewajiban Pengurus FKPPI diseluruh tingkatan untuk melaksanakan seluruh ketetapan MUNAS VIII FKPPI tahun 2008 2. Bahwa untuk itu perlu disempurnakan Peraturan Organisasi No. PO-02/PP-FKPPI/X/1994 tentang DISIPLIN DAN SANKSI ORGANISASI FKPPI. MENGINGAT : 1. Keputusan MUNAS VIII FKPPI No. SKEP-04/MUNAS VIII/FKPPI/XI/2008 tentang : Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKPPI. 2. Keputusan MUNAS VIII FKPPI No. SKEP-08/MUNAS/ VIII /FKPPI/XI/2008 tentang : Rekomendasi. 3. Anggaran Dasar Bab VII Pasal 14. 4. Anggaran Rumah Tangga Bab III Pasal 9 5. Peraturan Organisasi No. PO-01/PP-FKPPI/I/2009 tentang Keanggotaan. MEMPERHATIKAN : 1. Saran-saran yang berkembang dalam Rapat Pengurus Harian Pengurus Pusat FKPPI ke 1 tanggal 3 Desember 2008. 2. Keputusan Rapat Pleno ke 5 Pengurus Pusat FKPPI tanggal 12 Mei 2009 MEMUTUSKAN MENETAPKAN : 1. Mencabut Peraturan Organisasi FKPPI No. PO-02/PP-FKPPI/X/1994 tentang DISIPLIN DAN SANKSI ORGANISASI FKPPI. 2. Mensahkan Peraturan Organisasi FKPPI No. PO-02/PP-FKPPI/V/2009 tentang
1/7
Sanksi & Displin
DISIPLIN DAN SANKSI ORGANISASI FKPPI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Disiplin Organisasi FKPPI yang selanjutnya dalam Peraturan Organisasi ini disebut Disiplin Organisasi dan sanksi Organisasi, merupakan suatu perangkat tata aturan, sistem nilai dan norma yang berlaku baik yang tersurat maupun tersirat yang wajib ditaati dan dijalankan oleh seluruh anggota FKPPI termasuk yang menjabat kepengurusan Organisasi FKPPI. Pasal 2 1. Sanksi Organisasi merupakan suatu tindakan yang diambil oleh Organisasi FKPPI berupa hukuman yang dijatuhkan kepada Anggota/Pengurus FKPPI dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melanggar Disiplin Organisasi. 2. Pengambil alihan kepengurusan sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Bab VII pasal 38 ayat 3, pasal 40 ayat 3, pasal 42 ayat 3 dan pasal 44 ayat 3. 3. Pengambilan keputusan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota / Pengurus FKPPI dapat dilakukan oleh Pengurus sesuai dengan tingkatannya.
BAB II PELANGGARAN TERHADAP DISIPLIN ORGANISASI Pasal 3 Yang termasuk sebagai pelanggaran terhadap disiplin organisasi dalam Peraturan Organisasi ini adalah : - Mengganti Kewarga Negaraan RI dengan Warga Negara lain; - Dengan sengaja maupun tidak sengaja merusak/mencermarkan/merendahkan nama baik dan kewibawaan Keluarga Besar FKPPI; - Dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melanggar ketentuan seperti yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKPPI, keputusan-keputusan MUNAS FKPPI, keputusan-keputusan RAKERNAS FKPPI dan Peraturan Organisasi FKPPI; - Bagi Kepengurusan disemua tingkatan yang melanggar Anggaran Rumah Tangga Bab VII pasal 38 ayat 3, pasal 40 ayat 3, pasal 42 ayat 3 dan pasal 44 ayat 3 - Dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melanggar keputusan yang telah diambil oleh Organisasi FKPPI; - Bagi Pengurus FKPPI disemua tingkatan yang tidak memenuhi panggilan /undangan rapat-rapat yang wajib dihadirinya sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
2/7
Sanksi & Displin
- Bagi Pengurus FKPPI disemua tingkatan yang melanggar kewenangan yang diberikan kepadanya pada saat mendapat mandat menjalankan tugas. Pasal 4 Keputusan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap Disiplin Organisasi diambil dan disyahkan dalam suatu rapat Pengurus Harian FKPPI yang diadakan untuk itu. BAB III MEKANISME PENILAIAN PELANGGARAN Pasal 5 1. Penilaian pelanggaran terhadap Disiplin Organisasi yang dilakukan oleh anggota /pengurus FKPPI dibagi dalam beberapa tingkatan sesuai derajat pelanggaran a.Pelanggaran yang dilakukan Anggota FKPPI yang mempunyai dampak terhadap teritorial Daerah Tingkat II akan diselesaikan oleh Pengurus Cabang FKPPI. b.Pelanggaran yang dilakukan Anggota FKPPI yang mempunyai dampak terhadap teritorial Daerah Tingkat I akan diselesaikan oleh Pengurus Daerah FKPPI. c.Pelanggaran yang dilakukan Anggota FKPPI yang mempunyai dampak terhadap teritorial Nasional akan diselesaikan oleh Pengurus Pusat FKPPI.
d. Khusus untuk Pelanggaran yang dilakukan Anggota FKPPI yang mempunyai dampak Politis terhadap kepentingan Nasional akan diselesaikan oleh Pengurus Pusat
FKPPI.
2. Penilaian pelanggaran terhadap Disiplin Organisasi yang dilakukan oleh anggota/pengurus FKPPI dibahas dalam rapat Pengurus Harian tanpa dihadiri oleh anggota yang
melakukan pelanggaran serta diputuskan dan disahkan dalam rapat Pleno sesuai dengan tingkatannya. Pasal 6 1. Penilaian pelanggaran Disiplin terhadap Organisasi yang dilakukan oleh Kepengurusan
3/7
Sanksi & Displin
FKPPI disemua tingkatan adalah sebagai iberikut. : a. Bila masa bakti Pengurus Pusat FKPPI telah lebih dari 3 bulan ditambah 1 hari. b. Bila masa bakti Pengurus Daerah FKPPI telah lebih dari 3 bulan ditambah 1 hari. c. Bila masa bakti Pengurus Cabang FKPPI telah lebih dari 3 bulan ditambah 1 hari. d. Bila masa bakti Pengurus Rayon FKPPI telah lebih dari 3 bulan ditambah 1 hari. BAB IV BENTUK SANKSI Pasal 7 1 Pengambilan keputusan terhadap pelanggaran Displin Organisasi yang yang dilakukan oleh Anggota/ Pengurus dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. a. Surat peringatan tertulis pertama oleh Pengurus FKPPI sesuai dengan derajat pelanggaran. b. Apabila surat peringatan tertulis pertama tidak diindahkan maka dibuatkan surat peringatan kedua disertai surat panggilan pertama. c. Apabila surat peringatan kedua tidak diindahkan maka dibuatkan surat peringatan ketiga disertai surat panggilan kedua. d. Apabila surat panggilan kedua tidak diindahkan maka Pengurus dapat membahas masalah ini dalam rapat Pengurus Harian sesuai dengan tingkatannya. e. Hasil Rapat Pengurus Harian harus dikonsultasikan kepada Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat sesuai dengan tingkatannya, selanjutnya dibawa ke Rapat Pengurus Harian untuk diputuskan dan disahkan. f. Surat Keputusan Hasil Rapat Pengurus Harian dilaporkan ke Pengurus satu tingkat diatasnya dan tembusannya kepada Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat sesuai dengan tingkatannya. g. Kepada yang melakukan pelanggaran diberi hak jawabnya secara lisan dan tertulis didalam rapat Pengurus Harian yang diadakan khusus untuk itu. 2. Bentuk Sanksi Organisasi yang dapat dikenakan pada Anggota/Pengurus Rayon /Cabang/Daerah/Pusat FKPPI serta Dewan Penasehat FKPPI adalah sebagai berikut : a. Dinyatakan bersalah;
4/7
Sanksi & Displin
b. Dikenakan Skorsing sementara dari keanggotaan dan atau Kepengurusan Rayon / Cabang / Daerah / Pusat / Dewan Penasehat FKPPI; c. Dikenakan Pemecatan langsung dari keanggotaan dan atau Kepengurusan Rayon / Cabang / Daerah / Pusat / Dewan Penasehat FKPPI. 3. Berita acara tentang keputusan-keputusan Sanksi Organisasi tersebut harus disampaikan dalam laporan pertanggung jawaban Musyawarah Rayon / Cabang / Daerah / Nasional FKPPI. Pasal 8 1. Bentuk Sanksi Organisasi yang dikenakan kepada Kepengurusan disemua tingkatan adalah sebagai berikut : a. Pengurus Pusat FKPPI, akan mendapat teguran pertama dari Dewan Pertimbangan dan atau Dewan Penasehat setelah kepengurusan melampaui batas masa bakti lebih dari 3 bulan ditambah 1 hari, sesuai dengan ketetapan hasil Munas. b. Bila teguran tersebut tidak diindahkan selama 2 minggu maka Dewan Pertimbangan dan atau Dewan Penasehat dapat mengambil alih kepengurusan dan membentuk kepanitiaan untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional selambat-lambatnya 2 bulan setelah Panitia terbentuk. Pasal 9 a. Pengurus Daerah FKPPI, akan mendapat teguran pertama dari Pengurus Pusat FKPPI setelah kepengurusan melampaui batas masa bakti lebih dari 3 bulan ditambah 1 hari, sesuai dengan ketetapan hasil Munas. b. Bila teguran tersebut tidak diindahkan selama 2 minggu maka Pengurus Pusat FKPPI dapat mengambil alih kepengurusan dengan pencabutan SK Pengurus daerah dan menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus Daerah untuk menyelenggarakan Musyawarah Daerah selambat-lambatnya 2 bulan setelah Panitia terbentuk. Pasal 10 a. Pengurus Cabang FKPPI, akan mendapat teguran pertama dari Pengurus Daerah FKPPI setelah kepengurusan melampaui batas masa bakti lebih dari 3 bulan ditambah 1 hari, sesuai dengan ketetapan hasil Munas. b. Bila teguran tersebut tidak diindahkan selama 2 minggu maka Pengurus Daerah FKPPI dapat mengambil alih kepengurusan dengan pencabutan SK Pengurus Daerah dan menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus Cabang untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang selambat-lambatnya 2 bulan setelah Panitia terbentuk.
5/7
Sanksi & Displin
Pasal 11 a. Pengurus Rayon FKPPI, akan mendapat teguran pertama dari Pengurus Cabang FKPPI setelah kepengurusan melampaui batas masa bakti lebih dari 3 bulan ditambah 1 hari, sesuai dengan ketetapan hasil Munas. b. Bila teguran tersebut tidak diindahkan selama 2 minggu maka Pengurus Cabang FKPPI dapat mengambil alih kepengurusan dengan pencabutan SK Pengurus Rayon dan menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus Rayon untuk menyelenggarakan Musyawarah Rayon selambat-lambatnya 2 bulan setelah Panitia terbentuk. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur dalam Keputusan, Kebijaksanaan dan atau Petunjuk Organisasi FKPPI. 2. Jika terdapat kekeliruan dalam Peraturan Organisasi ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya. Pasal 13
Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 12 Mei 2009
PENGURUS PUSAT FORUM KOMUNIKASI PUTA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI - POLRI KETUA UMUM SEKRETARIS JENDERAL
6/7
Sanksi & Displin
PONTJO SUTOWO TRIBOWO K SOEBIANDONO
7/7
