SAMBUTAN KETUA UMUM FKPPI DALAM ACARA RAPIMPUS FKPPI 2014 "POLA PIKIR FKPPI DALAM MENGABDI PADA KEPENTINGAN RAPAT PIMPINAN PUSAT FKPPI 2014

RAPAT PIMPINAN PUSAT FKPPI 2014 Written by Administrator Thursday, 05 June 2014 01:46 - Last Updated Friday, 06 June 2014 21:34

SAMBUTAN KETUA UMUM FKPPI DALAM ACARA

RAPIMPUS FKPPI 2014

"POLA PIKIR FKPPI

DALAM MENGABDI PADA KEPENTINGAN

1/6


BANGSA KHUSUSNYA TENTANG PERLUNYA

BERPARTISIPASI AKTIF PADA PEMILU 2014"

Proses Demokratisasi dalam sebuah negara yang Demokratis biasanya diwujudkan dalam bentuk kegiatan rakyat yang diharapkan dapat menggunakan haknya untuk memutuskan sesuatu, dengan demikian sebuah keputusan yang terjadi adalah merupakan hasil dari pilihan rakyat yang berdaulat dapat menentukan pilihannya secara bebas dan rahasia.

Demikian pula dengan FKPPI yang merupakan bagian dari potensi bangsa, harus turut berperan aktif dalam menentukan pilihannya sebagai bagian dari warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki kader-kader di berbagai partai yang ada, kadangkala kita memiliki potensi kader yang sama, maupun keluarga besar yang sama-sama berasal dari Keluarga besar TNI/POLRI, maka kebanyakan organisasi memposisikan netral dalam melakukan pilihan. Namun sikap netral bagi FKPPI tidak boleh diartikan steril, atau dengan kata lain jangan sampai “keberadaan FKPPI seperti ketidak beradaannya”. Karena keberhasilan suatu organisasi diukur dari kemanfaatannya bagi kepentingan Bangsa dan Negara, maka FKPPI harus memberikan kemanfaatan minimal bagi anggotanya namun nantinya akan bermuara bagi kepentingan Bangsa dan Negara, sehingga FKPPI akan tetap setia dengan cita-cita Proklamasi, untuk mencapai suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian kita jadikan sebagai Norma Dasar Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Secara konstitusional pelaksanaan Norma Dasar Negara tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintahan Negara yang bersifat pro-aktif, dengan tugas:

2/6


1) melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia;

2) memajukan kesejahteraan umum;

3) mencerdaskan kehidupan Bangsa; dan

4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dimana seluruh upaya-upaya tersebut sangat dipengaruhi oleh siapa yang memimpin itu semua, seperti yang kita ketahui bersama maka Presiden dan Wakil Presiden yang secara nyata memang menempati posisi sentral dalam Pemerintahan Negara yang menganut system Presidensiil.

Oleh karena itu betapa pentingnya peranan Pemilihan Presiden 2014 untuk menentukan masa depan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka sudah selayaknya FKPPI mengambil peran aktif dan memberikan contoh tauladan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk tidak menjadi “GOLPUT” karena akan merugikan diri sendiri maupun merugikan kepentingan Bangsa dalam memilih pemimpinnya.

Terutama dalam kondisi saat ini dimana terjadi melemahkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai sistim nilai dan pelaksanaan Norma Dasar Negara, karena berkembangnya pengaruh dan praktek cara berfikir liberalistis dan pragmatis dalam Pemerintahan Negara dan dalam Masyarakat, yang menafikan peran pro-aktif Pemerintahan Negara sehingga menyebabkan orang menjadi egois dan tidak peduli dengan kondisi lingkungannya apalagi dengan kondisi pemerintahan yang banyak diketahui oleh rakyat tejadi berbagai penyimpangan dan masalah-masalah lainnya.

Kondisi masyarakat pada saat ini yang juga dipengaruhi oleh besarnya kesenjangan sosial ekonomi antara golongan kaya di daerah dan golongan miskin di daerah pedesaan. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbelakangan pendidikan, kesehatan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Belum lagi daya

3/6


saing nasional yang rendah karena adanya penguasaan bidang ekonomi dan keuangan serta sumber daya alam oleh modal asing.

Kesenjangan yang terjadi salah satu penyebabnya adanya karena otonomi daerah yang luas dan pemulihan hak desa dan masyarakat-hukum adat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah merupakan conditio sine qua non dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah merupakan suatu kemustahilan untuk mengatur dari Jakarta segala sesuatunya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun pemberian otonomi luas bagi daerah serta pemulihan hak desa dan masyarakat-hukum adat tersebut perlu disertai dengan pemberian arah, kebijakan, serta pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien, agar supaya kebijakan yang dianut dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta pemerintahan desa dan masyarakat-hukum adat itu tetap dalam konteks semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Negara KesatuanRepublik Indonesia, serta Wawasan Nusantara. Kebijakan otonomi daerah yang luas serta pengakuan terhadap hak masyarakat desa dan masyarakat-hukum adat jangan sampai menjadi kebijakan yang bersifat sentrifugal – menyebar kesegala arah – yang membahayakan kesatuan dan persatuan Bangsa dan Negara kita

Peran Integrasi Nasional dari TNI-POLRI

Banyaknya tekanan yang mengharapkan agar TNI-POLRI agar senantiasa netral, agar tidak berpihak seperti pada jaman dahulu pada saat TNI-POLRI melaksanakan “DWI FUNGSI ABRI” , dimana banyak pihak yang menyalah artikan seakan TNI-POLRI mengharapkan untuk selalu berkuasa, padahal konsep tersebut merupakan konsep alternatif untuk mengatasi permasalahan bangsa pada saat itu, namun karena memang banyak pihak yang sengaja memutar balikkan fakta agar melemahkan posisi TNI-POLRI, sehingga dapat dengan mudah menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa, karena TNI-POLRI adalah satu-satunya kekuatan yang mampu berperan menyatukan seluruh komponen bangsa.

Maka siapapun yang berkehendak untuk menghancurkan negara ini akan berupaya untuk melemahkan peran TNI-POLRI, dan sedapat mungkin menghancurkannya melalui opini publik

4/6


karena tidak mampu untuk melakukan perlawanan secara fisik, karena tidak memiliki persenjataan. Dan karena pada saat ini memang perang opini lebih kuat karena didukung oleh jaringan media masa maupun media elektronik.

Keberadaan TNI-POLRI yang solid tersebut adalah akibat dari suatu manajemen organisasi yang baik, sejak dari rekruitmen sampai dengan jenjang tertinggi seluruh kader TNI-POLRI melalui sistem pendidikan dan penyaringan yang sudah diakui kualitas hasilnya dalam melahirkan pemimpin-pemimpin yang handal dalam memimpin negara, ditambah dengan faktor terpenting lainnya yaitu ketegasan dan keberanian serta kerelaannya berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sesuai dengan doktrin yang diterimanya sejak awal pendidikan..

Maka menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat apabila mereka memberikan dukungan bagi calon-calon pemimpin mereka yang berasal dari TNI-POLRI, karena mereka menginginkan kepastian dalam menjalani perjuangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping keyakinan masyarakat bahwa anggota TNI-POLRI memiliki nasionalisme yang tinggi, sehingga mereka dipercaya menjadi integrator bagi masyarakat dan bangsa.

Peran Keluarga Besar TNI-POLRI

Sebagai Keluarga Besar TNI-POLRI yang menyadari sepenuhnya bahwa peran sosial politik TNI-POLRI yang aktif tidak mungkin dapat berperan untuk kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka sudah sewajarnya apabila Kelurga Besarnya dapat mengambil alih peran yang sudah tidak dapat dilakukan lagi oleh TNI-POLRI.

Maka pada momen Pemilu 2014 kali ini Keluarga Besar TNI-POLRI harus dapat berperan aktif untuk menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar, khususnya dalam memilih pemimpin yang mampu membawa aspirasi rakyat yang sejalan dengan cita-cita proklamasi, serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap kepentingan nasional, dan memiliki karakter ke Indonesiaan yang lebih jelas.

5/6


Oleh karena itu Keluarga Besar TNI-POLRI perlu memilih secara selektif dan realistis, selanjutnya dapat membuat strategi bersama bagaimana dapat memenangkan kepentingan bersama tersebut, agar dapat bermakna bagi kepentingan Bangsa dan Negara di masa yang akan datang khususnya lima tahun mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diadakan suatu kesepakatan bersama diantara Keluarga Besar TNI-POLRI yang dimotori oleh Keluarga Besar FKPPI, agar nantinya dapat dirumuskan suatu strategi bersama dan kerjasama yang sinergis antar daerah maupun disemua tingkatan kepengurusan dalam lingkup Keluarga Besar TNI-POLRI

Demikianlah sambutan singkat kami, terimakasih atas perhatiannya,

Ketua Umum FKPPI

Pontjo Sutowo

6/6

SAMBUTAN KETUA UMUM FKPPI DALAM ACARA RAPIMPUS FKPPI 2014 "POLA PIKIR FKPPI DALAM MENGABDI PADA KEPENTINGAN RAPAT PIMPINAN PUSAT FKPPI 2014

Recommend Documents