TEKNIK PENYUSUNAN RKP DESA DAN DAFTAR USULAN RKP DESA
Disampaikan Oleh : Pada
PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA SE- PROVINSI BENGKULU 1
1
POKOK BAHASAN 3
: PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
SPB 3.3
: TEHNIK PENYUSUNAN RKP DESA DAN DAFTAR USULAN RKP DESA
TUJUAN
: Setelah penyajian SPB ini, diharapkan peserta dapat: 1. Menjelaskan tujuan dan manfaat RKP Desa dengan benar; 2. Menjelaskan prinsip penyusunan RKP Desa dengan benar; 3. Menjelaskan bahan pendukung dalam penyusunan RKP Desa dengan tepat; 4. Mempraktekkan langkah-langkah penyusunan RKP Desa dengan benar; 5. Mempraktekkan penyusunan rancangan dokumen RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa dengan benar.
WAKTU
: 4 Jampel @ 45 menit = 180 menit
BIODATA Nama Tempat/Tgl Lahir Pangkat/Golongan Pendidikan Terakhir Diklat Struktural Diklat Teknis Fungsional
: : : : : :
Pengalaman Jabatan
:
Jabatan Sekarang Isteri Anak
: : :
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T Bengkulu Selatan, 07-11-1967 Pembina Utama Muda (IVc) TMT. 01 April 2010 S2 Perenc. Wilayah dan Kota ITB Tahun 1995 Adum, Adumla, SPAMA dan PIM II (LAN Jakarta) a. TOT Manajemen Pemdes (Kemendagri) b. TOF Pemberdayaan Masyarakat (Kemendagri) c. PPNS Bidang Perdagangan (Pusdik Reskrim) d. AMDAL A – C (UGM, UNS) e. Sistem Industri IV (Kemenprind) f. Ekonomi Perdagangan (Kemendag), dll. Kakan. PMD, Ka. BPMD, Kadisperindagkop, Ka. BPPKB, Kalak BPBD, SAB Bid. Kemasy. dan SDM SAB Bidang Ekonomi dan Keuangan (Eselon IIb) Asmeri Yosita, S.E Alvalif Ilham Ganesha
RKP DESA Rencana Kerja Pemerintah Desa atau disingkat RKP
Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
TUJUAN DAN MANFAAT RKP DESA Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes), Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 tahun, Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun, Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan, Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan Pemerintahan Desa. Memastikan bahwa desa. Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat untuk pembagunan desa.
BAHAN PENDUKUNG PENYUSUNAN RKP DESA RPJM Desa Hasil
Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Data dan informasi dari Kabupaten/ Kota tentang: Pagu indikatif desa yang meliputi: rencana dana Desa yang bersumber dari APBN; rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; dan rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota. Rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke desa.
KAPAN DISUSUN? RKP Desa disusun setiap tahun.
Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran
RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/ kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
BAGAIMANA PROSESNYA?
Pra musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pemerintah desa melakukan berbagai bersiapan mulai dari sosialisasi, pembentukan tim penyusunan RKP Desa dan rapat-rapat kerja tim penyusun RKP Desa. Tujuannya; melakukan evaluasi kegiatan RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan analisis kegiatan dalam RPJM Desa tahun ke-n untuk RKP Desa tahun ke-n, analisis keadaan darurat, analisis prioritas kebijakan supra desa (kabupaten/kota) sesuai RPJMD ataupun RKPD, mendisain kegiatan dan rencana biaya serta menyusun draft Peraturan Desa tentang RKP Desa. Tahap pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Sebelum forum musyawarah, desa menetapkan RKP Desa, kegiatan pembahasan yang perlu dioptimalkan pada agenda ini adalah laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dan keuangan desa tahun sebelumnya, penyampaian rancangan materi RKP Desa berdasarkan beberapa hasil analisis yang dilakukan tim penyusun, input prioritas kebijakan pembangunan dari kabupaten sesuai dengan prioritas RPJMD.Serta Tahap pasca musyawarah perencanaan pembangunan desa. Hasil peraturan desa tentang RKP Desa dilaporkan kepada bupati melalui camat dan disosialisasikan kepada masyarakat desa. Bila dianggap perlu, prioritas usulan program/kegiatan yang berkait dengan SKPD dapat dikirim langsung kepada SKPD bersangkutan atau bisa juga melalui anggota DPRD dari daerah pemilihan desa bersangkutan
SIAPA YANG MELAKUKAN? Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikut sertakan masyarakat desa.
APA SAJA KEGIATANYA? penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui
Musdes; pembentukan tim penyusun RKP Desa; pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; penyusunan rancangan RKP Desa; penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa; perubahan RKP Desa; dan pengajuan daftar usulan RKP Desa.
TAHAPAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN RKP DESA Musdes Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan
Program/Kegiatan Masuk ke Desa Pencermatan-Review Ulang RPJM Desa Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
MUSDES PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Mencermati ulang dokumen RPJM Desa & menyepakati
hasil pencermatan, Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA Tim 7 – 11 orang (harus ada perempuan) Kepala Desa selaku pembina; Sekretaris Desa selaku ketua; Ketua LPM sebagai sekretaris; dan Anggota (perangkat desa, LPM, KPMD, dan unsur masyarakat.
PENCERMATAN PAGU INDIKATIF DESA & PENYELARASAN PROGRAM/KEGIATAN MASUK KE DESA Pencermatan Pagu Indikatif desa: Rencana dana desa yang bersumber dari APBN; Rencana ADD Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kab./kota; Rencana bantuan keuangan dari APBD provinsi dan Kab./Kota. Penyelarasan rencana program/kegiatan masuk ke desa
(rencana kerja pemerintah kab./kota, rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah prov.dan kab./kota,;hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD kab./kota).
PENCERMATAN ULANG DOKUMEN RPJM DESA Skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA DAN RANCANGAN USULAN RKPDESA Berpedoman kepada: Hasil kesepakatan Musdes, pagu indikatif desa,
PADes, Rencana kegiatan Pemerintah, Pemda prov., & Pemda kab./kota, Jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD kab./kota, hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, hasil kesepakatan kerjasama antar desa, dan kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian: evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
prioritas program, kegiatan, & anggaran desa yang dikelola melalui kerja
sama antar-desa dan pihak ketiga; rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemda prov. & Pemda kab./kota; dan Pelaksana kegiatan desa (terdiri atas unsur perangkat desa & atau unsur masy.desa).
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDESA DAN DAFTAR USULAN RKPDESA Diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Rancangan RKPDesa berisi prioritas program & kegiatan yang didanai:
Pagu indikatif desa; PADes; Swadaya masyarakat desa; Bantuan keuangan dari pihak ketiga; Bantuan keuangan dari Pemda provinsi, dan/atau Pemda kabupaten/kota.
Prioritas program
peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan kualitas & akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan & pemeliharaan infrastruktur & lingkungan berdasarkan kemampuan teknis & sumber daya lokal yg tersedia, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; pendayagunaan SDA; pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa; peningkatan kualitas ketertibanketenteraman masy.desa; dan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
PERUBAHAN RKP DESA Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
PENGAJUAN DAFTAR USULAN RKP DESA Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan
pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang tidak masuk dalam kewenangan skala lokal Desa kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada bupati/walikota melalui camat. Penyampaian daftar usulan RKP Desa tersebut paling lambat 31 Desember tahun sebelumnya. Daftar usulan RKP Desa tersebut, menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten/kota. Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
DEMIKIAN DAN TERIMA KASIH
