Disampaikan Dalam Seminar Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan di UNIVERSITAS TIDAR
1
Nama Tempat tgl lahir Tempat tinggal Pendidikan Status HP e-mail Website Twitter Facebook
: : : : : : : : : :
Prof Dr. H. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum. Magelang, 8 November 1962 Jl Manunggal 1/43 Solo, Jateng 0271-856848 S1 FH UNS, S2 Hukum Ekm & Tek Undip, S3 PDIH Undip Berkeluarga, 1 Istri , 3 Anak 08122601681
[email protected] atau
[email protected] www.jamalwiwoho.com @jamalwiwoho jamalwiwoho
Pekerjaan Pengalaman
: - Inspektur Jenderal Kemenristek Dikti : - Wakil Rektor II UNS Surakarta - Ketua forum PR II / WR II Se – Indonesia - Sekretaris Prodi S3 Ilmu Hukum FH UNS - Dosen S1/S2/S3 FH UNS Solo - Lain-lain: Reviewer Nasional DP2M Dikti, Tim PAK Dikti, Instruktur Brevet, Konsultan DPRD Ngawi- Jatim, DPRD Karanganyar-Jateng, DPRD Surakarta, DPRD Balikpapan, Konsultan IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim, Pemkot Gorontalo, Saksi Ahli di beberapa Pengadilan, dll. Dosen S2/S3 tidak tetap di Univ Diponegoro, Univ Trisakti Jkt, Univ Taruma Negara Jkt, Univ Djuanda Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ Slamet Riyadi dan UNSA Solo, Univ Brawijaya Malang (disertasi) dll. 2
Amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 1. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengeloaan Keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. 2. Kekuasan dimaksud yaitu : a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan Kekayan Negara yang dipisahkan; b. Dikuasakan kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya; c. Diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; 3
Amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara .....(lanjutan)
3. Kekuasaan atas pengelolaan Keuangan Negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. 4. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi Pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara, setiap tahun disusun APBN dan APBD. 5. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, objektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
4
Bentuk Sinergi Pengeloaan Keuangan Negara di Pusat
1. Perencanaan APBN; 2. Pelaksanaan APBN; 3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBN.
1. 2. 3. 4. 5.
Pihak yang Terlibat Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan, Bappenas, K/L) DPR dan DPD; Pemerintah Daerah; BUMN; BPK.
Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara UU 17/2003
Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara
(Public Financial Management Reform)
Reformasi Sistem Penganggaran (Budget Reform)
Reformasi Sistem Pelaksanaan (Treasury Reform)
Reformasi Sistem Pemeriksaan (Audit Reform)
• PBB
• Cash management
• Audit keuangan
• MTEF
• Termasuk procurement system
• Audit kinerja
• Unified Budget
Reformasi di atas diikuti dengan berbagai perubahan proses bisnis (baik proses bisnis internal Pemerintah maupun proses bisnis antar lembaga negara) dan reorganisasi.
Reformasi Sistem Penganggaran Khusus reformasi dibidang penganggaran, banyak upaya tranformasi yang telah dilakukan dan kedepan akan semakin dilakukan penguatan untuk semakin meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran. Restrukturisasi Program: Penguatan akuntabilitas dgn cara menge- linked kan program dan tugas fungssi KL
UU 17/2003: Landasan reformasi penganggaran di Indonesia Implementasi Awal : APBN 2005 merupakan imple mentasi awal penerapan budgeting reform dengan fokus pada pengintegrasian dokumen anggaran (unified budget)
200 200 3 4 Landasan
200 5
200 6
Pengenalan Rolling Budget: Penyederhanaan prosedur & penguatan sistem alokasi anggaran melalui metode reviu baseline dan penilaian new initiative
200 200 200 201 201 7 8 9 0 1 Yang telah dilakukan dan kendala
Penguatan Logic Model:
Penajaman outcome & output 201 2
201 3
201 201 4 5 Rencana
Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Anggaran Pengelolaan Aset dan Utang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara BPK
8
• • • • • •
Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan/perbendaharaan Penatausahaan/akuntansi Pemeriksaan Pertanggungjawaban 9
PAGU ANGGARAN TAHUN 2016 Penerimaan
Rp. 1. 898 T
Belanja
Rp. 2. 121 T Defisit
Rp. 273,2 T Untuk Pelayanan Umum
KEMRISTEKDIKTI 2016 RP. 37.987.978.612.000,-
Rp. 975.881.712.000, Untuk Pendidikan
Rp.37.022.096.900.000,10
PAGU ANGGARAN KEMRISTEKDIKTI TAHUN 2016 (PER PROGRAM PER FUNGSI)
NO
1
2
3
4
5
6
7
PROGRAM / FUNGSI (1) *) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pelayanan Umum (Ristek) Pendidikan Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Pelayanan Umum (Ristek) Pendidikan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti Pelayanan Umum (Ristek) Pendidikan Pembelajaran dan Kemahasiswaan Pelayanan Umum (Ristek) Pendidikan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti Pelayanan Umum (Ristek) Pendidikan Penguatan Riset dan Pengembangan Pelayanan Umum (Ristek) Pendidikan Penguatan Inovasi Pelayanan Umum (Ristek) Pendidikan Total Fungsi Pelayanan Umum ( Ristek) Total Fungsi Pendidikan TOTAL
Catatan: *) Alokasi anggaran untuk PTN yang terdiri dari:
PAGU ANGGARAN 2016 (SEBELUM RAKER DAN RDP) (2) 28.354.264.876.000 175.842.812.000 28.178.422.064.000 50.475.000.000 50.475.000.000 939.920.000.000 169.500.000.000 770.420.000.000 6.062.976.061.000 6.062.976.061.000 1.436.981.771.000 356.930.000.000 1.080.051.771.000 1.052.752.004.000 173.000.000.000 879.752.004.000 90.608.900.000 90.608.900.000 965.881.712.000 37.022.096.900.000 37.987.978.612.000
PAGU ANGGARAN 2016 (SETELAH RAKER DAN RDP) (3) 28.327.184.876.000 175.842.812.000 28.151.342.064.000 50.475.000.000 50.475.000.000 967.000.000.000 169.500.000.000 797.500.000.000 6.062.976.061.000 6.062.976.061.000 1.436.981.771.000 356.930.000.000 1.080.051.771.000 1.052.752.004.000 173.000.000.000 879.752.004.000 90.608.900.000 90.608.900.000 965.881.712.000 37.022.096.900.000 37.987.978.612.000
a) Gaji dan Tunjangan PNS dan Operasional Perkantoran Rp. 9,3 T b) Tunjangan profesi dosen dan kehormatan Guru Besar Rp. 4,4 T c) Tunjangan Kinerja Rp. 950 M d) PNBP/BLU PTN Rp. 10,1 T e) BOPTN Non Penelitian dan BPPTN-BH Rp 2,972 T
SELISH (4=3-2) (27.080.000.000) (27.080.000.000) 27.080.000.000 27.080.000.000 -
11
PAGU ANGGARAN KEMRISTEKDIKTI TAHUN 2016 (MENURUT PRIORITAS FUNGSI PENDIDIKAN ) Ribu Rp NO.
1 A. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 B. 1 2 3 C. 1 2 3 D. 1 2 E.
URAIAN
P A G U A P B N - P 2015
PAGU ANGGARAN 2016
U S U L AN SETELAH RAKER D A N RDP
PERUBAHAN SETELAH RAKER U S U L AN SETELAH D A N RDP RAKER D A N RDP VS T E R H A D A P P A G U P A G U A P B N - P 2015 A N G A R A N 2016 6=(5-4) 7=(5-3) 14.270.000 (8.676.596.338) 243.426.140 (75.610.000) (6.500.000) 33.050.000 (27.080.000) (787.080.000) (185.000.000) (50.000.000) (204.593.524) (320.406.476) 50.000.000 50.000.000
2 PRIORITAS N A S I ON AL Beasiswa Bidikmisi dan Beasiswa Lainnya Beasiswa SM3T Beasiswa K N B BOPTN BOPTN N o n Penelitian (Non PTN-BH) BOPTN (Penelitian) N o n PTN-BH BOPTN (Penelitian) PTN-BH B O P T N ( Penelitian Inovasi ) N o n P T N B H (Desa Inovasi) Bantuan Pendanaan PTN-BH SN M PTN dan SBMPTN LPTK yang direvitalisasi Beasiswa Dosen S2/S3 Peningkatan sarana dan prasarana P T Pengabdian Pada Masyarakat Pendirian P T Baru dan Ak a d emi Komunitas Pelaksanaan Program Hibah Pembinaan PTS Kegiatan B AN PT (Termasuk L A M PTKes) Percepatan Insinyur PRIORITAS K/L Pelaksanaan Kegiatan K emahas iswaan di P T N dan Politeknik & KOPERTIS Pelaksanaan Kegiatan di Kopertis Kegiatan Tusi dan P eng awasan ( 7 Eselon I ) BELANJA MENGIKAT Belanja Pegawai . Pemeliharan dan Operasional Perkantoran Tunjangan Kinerja Tunjangan Profesi D o s e n dan Guru Besar PHLN DAN RM PENDAMPING PHLN RM Pendamping PNBP/BLU
3 17.654.340.509 3.093.576.260 365.610.000 33.720.000 4.550.000.000 1.935.000.000 944.593.524 320.406.476 -
4 8.963.474.171 3.337.002.400 290.000.000 73.270.000 3.790.000.000 1.750.000.000 790.000.000 -
5 8.977.744.171 3.337.002.400 290.000.000 66.770.000 3.762.920.000 1.750.000.000 740.000.000 50.000.000
1.250.000.000 200.000.000 1.651.708.576 6.901.800.000 32.075.000 525.850.673 300.000.000 479.181.022 160.983.140
1.250.000.000 26.000.000 919.051.771 328.150.000 200.000.000 1.006.546.690 -
1.222.920.000 26.000.000 919.051.771 326.000.000 50.000.000 200.000.000 992.276.690 -
(27.080.000) (2.150.000) 50.000.000 (14.270.000) -
(27.080.000) (200.000.000) 26.000.000 (732.656.805) (6.901.800.000) (32.075.000) (199.850.673) (250.000.000) 200.000.000 513.095.668 (160.983.140)
134.495.200 183.702.682 12.906.894.861 9.212.495.121
105.000.000 901.546.690 14.783.344.896 9.368.933.782
105.000.000 887.276.690 14.783.344.896 9.368.933.782
(14.270.000) -
(29.495.200) 703.574.008 1.876.450.035 156.438.661
3.694.399.740 2.749.273.961 2.183.728.700 565.545.261 8.918.074.254
950.000.000 4.464.411.114 2.162.233.657 1.811.164.993 351.068.664 10.106.497.486
950.000.000 4.464.411.114 2.162.233.657 1.811.164.993 351.068.664 10.106.497.486
JUMLAH
42.707.764.607
37.022.096.900
37.022.096.900
-
950.000.000 770.011.374 (587.040.304) 1.188.423.232 (5.685.667.707)
12
Kas & Setara kas Aset Keuangan & Utang
Piutang & Utang Persediaan
Investasi Berwujud ASET PEMERINTAH
Dapat Diidentifikasi
Aset Tetap
Aset
Tidak Berwujud
Non
SDA
keuangan
Tidak dapat diidentifikasi
SDM dll 13
CAKUPAN • Pengelolaan kas • Pengelolaan piutang • Pengelolaan investasi • Pengelolaan barang milik negara
• Pengelolaan utang • Pengelolaan keuangan BLU 14
Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud perolehan yang sah adalah barang yang diperoleh dari hibah /sumbangan, pelaksanaan dari perjanjian / kontrak, berdasarkan ketentuan undang – undang dan atau hasil dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 15
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
PENGHAPUSAN
PENGADAAN
PENILAIAN
PENATAUSAHAAN
PENGGUNAAN
PEMINDAHTANGANAN
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN
PEMUSNAHAN 16
PAKET LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
LRA
IKHTISAR KINERJA
NERACA
IKHTISAR LAIN
IKHTISAR LK BUMN/BUMD
LAK
CALK
IKHTISAR LAIN
17
Lingkup Pemeriksaan
Pemeriksaan KN : 1.Pemeriksaan atas pengelolaan KN 2.Pemeriksaan atas tanggung jawab KN
Pelaksana : BPK
Bila UU mentetapkan pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik, LHP wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan (termasuk disampaikan ke lembaga perwakilan) 18
Pemeriksaan keuangan: pemeriksaan atas LK Pemeriksaan kinerja: pemeriksaan atas pengelolaan KN yang terdiri dari pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas Pemeriksaan dengan tujuan tertentu : a. pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan b. pemeriksaan investigatif c. Pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah 19
20
21
LATAR BELAKANG Hampir setiap tahun daya serap rendah SEBAB : Terlambatnya Anggaran Perencanaan Kurang Pengawasan Kurang Takut Resiko 22
STRATEGI OPTIMALISASI PENYERAPAN ANGGARAN Perencaan yang baik Kuasai berbagai hal yang terkait dengan keuangan (revisi anggran – tukar menukar MAK sejenis atau dengan output yang sama Mempertimbangkan integritas Rekanan pada pengadaan Agar tidak salah melangkah, kuasai update informasi soal anggaran dan keuangan negara Setiap putusan itu pasti ada resiko, namun yakinlah bahwa putusan untuk meningkatkan / mengoptimalkan daya serap secara baik dan benar demi kepentingan umum bukan untuk diri sendiri atau orang lain. 23
GOOD & CLEAN GOVERNANCE
PEMERINTAH TIDAK TERBATAS PADA
TAPI JUGA NON PEMERINTAH
PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA
DILAKUKAN DENGAN
JIKA
EFEKTIF, EFISIEN, JUJUR, TRANSFARAN DAN BERTANGGUNGJAWAB
25
