direktori arki edisi III tahun 2014

direktori

arki

edisi III tahun 2014

SAMBUTAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI

Dr. MARI ELKA PANGESTU Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif FUN ASIA 2014: Themepark and Attractions Expo Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI) Jakarta 10-12 Oktober 2014 Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif sangat penting mengingat sumber daya alam Indonesia yang selama ini menjadi andalan pembangunan, seperti minyak dan gas bumi secara berangsur-angsur akan habis sehingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif semakin memiliki peranan strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Salah satu pilar pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif adalah pembangunan industri pariwisata yang membutuhkan peran serta dunia usaha, termasuk Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI). Pembangunan daya tarik wisata, khususnya buatan manusia (man made attraction) dilaksanakan melalui antara lain pengembangan usaha Taman Rekreasi Berwawasan Lingkungan yang dapat meningkatkan pergerakan wisatawan menuju dan di dalam wilayah Indonesia sekaligus menciptakan kesempatan kerja dan berusaha termasuk pengembangan ekonomi kreatif. Untuk terus meningkatkan jumlah dan kualitas baik wisatawan nusantara maupun mancanegara diperlukan kebersamaan antar berbagai stakeholders pariwisata, terutama pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sepenuhnya mendukung penyelenggaraan Pameran FUN ASIA 2014, yang mengambil tema Themepark and Attractions Expo di Jakarta Convention Centre (JCC) pada tanggal 10-12 Oktober 2014 yang akan diselenggarakan oleh ARKI.

3

Fun Asia 2014 yang akan memamerkan berbagai wahana theme park, water park, family entertainment center (FEC) dan berbagai peralatan pendukung lainnya dari dalam dan luar negeri ini menunjukkan betapa eratnya keterkaitan antara pariwisata dan industri kreatif yang saling mendukung. Berbagai sarana rekreasi dan pendukungnya tersebut tentu merupakan hasil inovasi dan kreativitas orang-orang kreatif dalam menciptakan taman rekreasi dan bermain yang edukatif, aman, dan menyenangkan terutama untuk anak-anak. Pada kesempatan ini, saya juga memberikan apresiasi atas prakarsa ARKI untuk menerbitkan Buku DIREKTORI ARKI Edisi III yang dapat menjadi sarana promosi sekaligus menunjukkan profit dan perkembangan usaha Taman Rekreasi di Indonesia.

Dr. Mari Elka Pangestu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

4

SAMBUTAN DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI REKREASI KELUARGA INDONESIA (DPP ARKI) asosiasi rekreasi keluarga indonesia

RACHMAT SUTIONO Pembina Dpp Arki/Director & Committee Chair IAAPA Saya bangga atas peran ARKI yang semakin meningkat baik nasional maupun internasional. Dengan bergabungnya TRANS STUDIO, JUNGLELAND, OCEAN PARK, BUGIS WATERPARK, JATIM PARK, TAMAN SAFARI INDONESIA dll, ARKI tidak saja sebagai wadah FEC tapi juga sebagai wadah usaha Themepark, Waterpark, Eco park, Zoo & Aquarium, Museum & Science Center. Dalam hubungannya dengan pemerintah: 1. ARKI menjadi partner KEMENPAREKRAF dalam melahirkan Standardisasi Taman Hiburan di Indonesia. 2. Dalam kasus outlet-outlet yang mengoperasikan mesin-mesin Non skill, ARKI selalu diundang sebagai Saksi Ahli baik atas undangan BARESKRIM MABES POLRI maupun POLDA. Dalam hubungan internasional ARKI selalu tampil mewakili Indonesia dalam Forum : ASIAN Attraction Expo di Singapura, ASIAN Attraction Expo di Hongkong – China, EURO Attraction Show di Berlin, dan IAAPA Attraction Expo di Orlando – Florida, ASIAN Attraction Expo di Beijing. Sebagai Pembina ARKI dan Committee Chair IAAPA, saya mengucapkan selamat atas terbitnya Direktori ARKI III ini. Semoga ARKI akan terus berperan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas taman rekreasi di Indonesia. Amin. PEMBINA DPP ARKI Rachmat Sutiono

5

DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI REKREASI KELUARGA INDONESIA (DPP ARKI) SAMBUTAN ketua umum DPP ARKI asosiasi rekreasi keluarga indonesia

TAUFIK A. WUMU Ketua Umum DPP ARKI Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan teman-teman anggota ARKI yang telah mempercayakan saya sebagai Ketua Umum DPP ARKI selama 13 tahun. Saya mengharapkan dalam MUNAS ARKI nanti akan muncul Ketua Umum dengan wajah baru. Saya bersyukur atas kerja keras kita semua dan atas arahan yang tak henti-hentinya dari Bapak Rachmat Sutiono, sebagai Pembina ARKI/ Director & Committee Chair IAAPA, anggota ARKI semakin berkembang, hubungan dengan asosiasi-asosiasi sejenis baik dalam skala nasional ataupun internasional semakin signifikan. Kedepan ARKI ditantang untuk bekerja keras dalam program-program yang langsung memberikan benefit kepada anggota sebagai berikut: 1. Berusaha semaksimal mungkin agar taman hiburan di Indonesia memiliki safety dan pelayanan dengan Benchmark International Practices. 2. Mengadakan seminar-seminar dengan pembicara dari IAAPA, WWA, Disneyland, dan Universal Studio. 3. Berusaha sekuat tenaga agar pajak hiburan di Indonesia maksimum sebesar 10%. Dalam kesempatan ini perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah CQ KEMENPAREKRAF dan POLRI atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik. Terima kasih KETUA UMUM DPP ARKI Taufik A. Wumu

6

a. SEKILAS TENTANG ARKI

ARKI

Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia

Sekilas ARKI Asosiasi ini dibentuk bertujuan untuk mempromosikan pengembangan dan bisnis Family Entertainment Center (FEC) untuk mewakili kepentingan bersama para anggotanya yang berurusan dengan pemerintah terkait, otoritas lokal, organisasi, perusahaan, dan individu, pada hal-hal yang berkaitan dengan didirikannya Family Entertainment Center (FEC) di negara ini.

Asosiasi ini pertama kali dibentuk pada tahun 1997 yang bernama AMKI (Asosiasi Mesin Koin Indonesia). Pada tahun 2000, Asosiasi ini berganti nama menjadi “Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia” (ARKI).



Total anggota ARKI adalah 27 holding, dengan 600 outlet di Indonesia.



Pada tahun 2014 ARKI menyesuaikan AD / ART-nya sejalan dengan peningkatan anggota dan bisnis yang tidak hanya Family Entertainment Center (FEC), tetapi juga Themeparks, Waterparks, Zoo & Aquarium, Museum/Science Center dan Attractions.

Pencapaian

1. Menerbitkan Direktori ARKI Edisi Ketiga; 2. Memperoleh Legal Opinion dari Prof. Seno Aji dan Dr. Rudy Satrio, Jurusan Kriminal Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Keduanya menegaskan bahwa anggota ARKI tidak mengoperasikan mesin perjudian dan tidak terkait dengan perjudian;

7



3. Memperoleh Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memfatwakan bahwa bisnis anggotaanggota ARKI mubah (boleh) dioperasikan karena tidak terkait dengan perjudian; 4. Memperoleh respek dari institusi pemerintah (Polisi, Pemerintah Lokal dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah): a. Sebagai saksi ahli dalam kasus pengoperasian mesin perjudian. Diundang oleh BARESKRIM MABES POLRI (Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri) dalam kasus mainan perjudian di Pulau BATAM; b. Sebagai saksi ahli di POLDA METRO JAYA dalam mengkualifikasikan mesin-mesin Skill dan Non-Skill di Game Zone Jakarta; c. Sebagai saksi ahli di Polres Kabupaten Bandung Tengah mengenai pengoperasian mesin permainan Non-Skill yang mencurigakan; d. Sebagai saksi ahli di Polwiltabes PALEMBANG mengenai kualifikasi mesinmesin Skill dan Non-Skill; e. Membantu anggota melobi pemerintah daerah untuk menyesuaikan pajak hiburan supaya kondusif bagi pengusaha dalam rangka peningkatan PAD; f. Sebagai mitra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mempersiapkan standarisasi industri rekreasi di Indonesia. .

10



5. Kolaborasi ARKI dan IAAPA : a. Mengadakan seminar sehari dan workshop di Sultan Hotel - Jakarta dengan pembicara Mr. Michael C. Getlan dari IAAPA dengan materi: Redemption 101 - How To Operate Your Family Recreation Centers Professionally & Making Money; b. IAAPA 2012 SAFETY INSTITUTE – INDONESIA di Grand Hyatt, Jakarta pada tanggal 22 Maret 2012, dihadiri oleh 100 peserta professional dari industri rekreasi dan 10 peserta dari institusi pemerintah dan NGO. Dengan pembicara : 1. Noble Coker, Vice President (Park Opera­ tions) Hong Kong Disneyland Resort; 2. Doug Stagner, Corporate Senior Director (Operations) SeaWorld Park & Entertainment; 3. Richard A. Caroll, Senior Vice President/ COO, JEFF Ellis and Asiciates, Inc. 4. Randy Davis, Senior Vice President (Safety and Advocacy) IAAPA; 5. Franky Hau, Senior Manager (Environmental, Health and Safety) Ocean Park Hongkong; 6. Dato Hashim Bin Mansoor, Senior Assistant Director (Amusement Rides Safety Depart­ ment Building Plan and Management Division) Singapura. c. Mengadakan seminar sehari dengan judul “How To Plan and Operate Themepark/ Waterpark Professionally and Safely”.

11



Seminar sehari yang diselenggarakan tanggal 9 Oktober 2014 di Pullman Hotel, Jalan MH. Thamrin, Jakarta ini menampilkan pembicarapembicara tingkat dunia sebagai berikut: 1. Tom Mehrmann, CEO Ocean Park - HongKong 2. Douglas James Akers II, Director of Operations Resort World Sentosa - Singapore 3. Jeroen Nijpels, President JN Entertainment & Leisure Consultancy - Luxemburg 4. Sean T. Hinton, Executive Vice President WhiteWater - Asia Pacific 5. Cesar Mario O. Mamon, Chairman IAAPA 6. Sayan Gulino, GM Waterbom - Bali

Kode Etik (*) 1. Mengikuti aturan pemerintah dan AD / ART ARKI; 2. Memprioritaskan kesenangan pengunjung, sesuai dengan visi ARKI (aman, nyaman dan menyenangkan); 3. Mengelola bisnis dengan integritas tinggi, untuk meningkatkan kredibilitas Asosiasi dan Rekreasi Keluarga; 4. Saling menghormati dan kerjasama antara anggota dan mitra bisnis; 5. Bersaing sehat, tidak merugikan satu sama lain dan memecahkan masalah melalui Konsensus, dan 6. Tidak terlibat dalam mesin perjudian dan kekerasan. Bergabung dengan ARKI Anggota ARKI adalah individu atau perusahaan dengan line bisnis dari Rekreasi Keluarga, Produsen & Industri Pemasok. Anggota kehormatan adalah individu atau perusahaan yang telah memberikan dedikasi kepada pengembangan ARKI. Setiap perusahaan yang memenuhi persyaratan di atas dapat menjadi anggota ARKI.

12

Neon Sign ARKI : Selain itu, setiap anggota ARKI diwajibkan untuk memasang Neon Sign ARKI di outlet/tengah usaha mereka, untuk mengidentifikasi anggota ARKI dan bukan anggota ARKI. Kewajiban Anggota : Sesuai dengan peraturan pemerintah dan AD / ART ARKI, biaya keanggotaan ditentukan oleh jenis usaha anggota sebagai berikut : Joining Fee: Iuran Keanggotaan : o FEC (Indoor/outdoor) - FEC Indoor o Theme Park (indoor/outdoor) - Theme Park (indoor/outdoor) o Water Park - Water Park o Zoo & Aquarium o Museum / Science Center o Attractions Untuk penjelasan lebih lanjut, hubungi : Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI) Indonesian Family Recreation Association Graha Surveyor Indonesia, Suite 1602 B Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta 12950 – Indonesia Tel : (+62 21) 5265401 Fax : (+62 21) 5265401 E-mail : [email protected] Website : www.dpparki.or.id

13

B. visi & misi

VISI :  Menjadikan taman rekreasi di Indonesia aman, nyaman dan menyenangkan bagi pengunjung, menuju industri rekreasi yang berstandar Internasional. Misi :  Menyediakan forum untuk diskusi mengenai isu-isu dalam operasional arena permainan dan taman rekreasi ;  Menjaga dan membina etika dagang dan praktik bisnis yang fair antar anggota;  Membina hubungan baik dan mendorong kerjasama yang lebih besar antar anggota.  Melayani anggota dengan menggalakkan operasional yang aman, mengikuti perkembangan global, peningkatan profesionalisme dan keberhasilan industri bisnis taman rekreasi dan atraksi.

14

c. ARKI CODE OF ETHICS

1. Wajib dan tunduk pada Peraturan Pemerintah serta Anggaran Dasar dan Aggaran Rumah Tangga ARKI; 2. Mengutamakan kegembiraan pengunjung dengan motto aman, nyaman dan menyenangkan; 3. Menjalankan usaha dengan integritas tinggi untuk meningkatkan nama baik asosiasi dan usaha rekreasi keluarga; 4. Saling menghormati, membantu dan menjalin kerjasama sesama anggota dan mitra usaha; 5. Bersaing secara sehat dan tidak saling merugikan dan menyelesaikan setiap permasalahan dengan musyawarah mufakat; 6. Tidak melibatkan diri dengan mesin-mesin yang bersifat judi, kekerasan dan asusila.

15

D. PRINCIPLES OF GLOBAL CODE OF ETHICS OF TOURISM

1. Tourism’s contribution to mutual understanding and respect between peoples and societies; 2. Tourism as a vehicle for individual and collective fulfillment; 3. Tourism, as a factor of sustainable development; 4. Tourism, a user of the cultural heritage of mankind and a contributor to its enhancement; 5. Tourism, a beneficial activity for host countries and communities; 6. Obligations of stakeholders in tourism development; 7. Right to tourism; 8. Liberty of tourist movements; 9. Right of workers and entrepreneurs in the tourism industry; 10. Implementation of the principles of the Global Code of Ethics for Tourism.

16

E. IAAPA Code of conduct

1. To maintain safety as the highest priority in their businesses and to comply with all applicable standards, laws, and regulations. 2. To provide clean, wholesome, and safe entertainment for their guests, maintaining the highest standards in quality and service. 3. To conduct their businesses on the highest plane of integrity, honesty, and social responsibility. 4. To foster and maintain a spirit of cooperation and fair dealing for buyers and sellers, maintaining the principles of confidentiality, intellectual property protection, and agreed contractual terms. 5. To establish and maintain cordial and respectful relations with their fellow members worldwide. We believe that these principles must be carried out by each member individually in order to foster and promote our industry and to protect its excellent reputation of delivering safe family fun.

17

F. DAFTAR ANGGOTA ARKI

1. AMAZONE Amazone Dunia Rekreasi Jl. Transyogi Km. 6 Komp. Rukan Little China, Blok JC 3-5 Perum Legenda Wisata – Cibubur 16967 Phone : (+62 21) 82490808 Fax : (+62 21) 82498888 Website: www.amazone.co.id 2. AMAZing Amazing Entertainment Center Jl. Transyogi Km. 6 Komp. Rukan Little China, Blok JC 3-5 Perum Legenda Wisata Cibubur 16967 Phone : (+62 21) 82490808 Fax : (+62 21) 82498888 Website : www.amazone.co.id 3. BATU NIGHT SPECTACULAR PT. Mutiara Indah Sejahtera Jl. Raya Oro-oro Ombo No. 200, Batu – Jawa Timur Phone : (+62 341) 5025111 Fax : (+62 341) 5025222 4. BUGIS WATERPARK Jl. Raya Baruga, Sektor Mahameru No.1 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia 90234 Phone : (+62 411) 491491 / 496444 Fax : (+62 411) 491400

20

5. EMI PT. Elektronik Megaindo Komplek Permata Ancol Blok I No. 23-27 Jl. R.E. Martadinata – Jakarta Utara Phone : 021-641 1666 Fax : 021 641 2266 6.

FUN CITY PT. Prima Sekarkarsa Kompleks Bandara Benda Permai Blok F 27 Jl. Raya Perancis 68, Tangerang 15125 Phone : (021) 55910690 - 93 Fax : (021) 55910627

7. FUN STATION PT. Fajar Utama Nuansa Jl. Sunter Garden Raya Blok D8 No. 5 A-B, Sunter – Jakarta Utara 14350 Phone : (+62 21) 65837878 Fax : (+62 21) 65831958 8. FUN WORLD PT. Funworld Prima Gedung Pusat Niaga Suite 430, Arena PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat 10620 Phone : (+62 21) 26645386 Fax : (+62 21) 26645385 Website : www.funworld.co.id

21

9. FUNZONE PT. Sarana Rekreasi Keluarga Indonesia Jl. Tukad Pakerisan No. 100x, Panjer, Denpasar - Bali Phone/Fax : (+62 361) 257953 Email : [email protected] Website : www.funzone.co.id 10. GAME FANTASIA Ruko Plaza HA-20, Jl. Raya Solo Permai, Solo Baru - Solo 55752 Phone : (+62 271) 626110 Fax : (+62 271) 626109 Email : [email protected] 11. GAME MASTER PT. Budi Rahardja Cahaya Istana Plaza Lt. 3, Jl. Pasir Kaliki No. 121, Bandung Phone : (+62 22) 6030577 ext. 108 Fax : (+62 22) 6030577 ext. 102 Website : www.gamemaster.co.id 12. GAME PLUS PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk Jl. Raya Betro 21, Sedati-Sidoarjo, Indonesia 61253 Phone : 031 - 8910 919 ext. 2009 Fax : 031 - 8910 928 Website : www.jasuindo.co.id 13. HAPPY WORLD PT. Rachel International Jl. Raya Bekasi Barat No. 34, Jakarta 13350 Phone : (+62 21) 85901849 / 85901850 Fax : (+62 21) 85902084

22

14. JAWA TIMUR PARK PT. Bunga Wangsa Sedjati Jl. Kartika No. 2, Batu – Jawa Timur Phone : (+62 341) 597777 Fax : (+62 341) 598888 Website : www.jatimpark.com 15. JAWA TIMUR PARK 2 Jl. Oro-oro Ombo No. 9 Batu, Malang – Jawa Timur Phone : (+62 341) 5025777 Fax : (+62 341) 5025666 16. JUNGLELAND Jungleland Boulevard, Kawasan Sentul Nirwana, Sentul City – Bogor 16810 Phone : (+62 21) 29311313 Fax : (+62 21) 29311311 17. KIDS FUN PT. Produk Rekreasi Jl. Wonosari Km. 10 Siti Mulyo, Piyungan, Bantul – Yogyakarta 55792 Phone : (+62 274) 4353435 Fax : (+62 274) 4353436 ext. 116 Email : [email protected] 18. KIDCITY Gedung Transmart Lt. 3, Jl. MH. Thamrin, Kebon Nanas, Cikokol Tangerang 15117 Phone : (+62 21) 29155148 Fax :-

23

19. OCEAN PARK Gedung OceanPark Lt. 2, OceanPark BSD Area Tangerang 15322 Phone : (+62 21) 5370009 Fax : (+62 21) 5370003 20. PT. MEGAINDO GEMILANG LESTARI Komplek 129 No. 38 C Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat Phone : (+62 21) 6262588, 6257956 Fax : (+62 21) 6262619 Website: www.megaindogemilang.co.id 21. PLANET GAMES Jl. Pasir Putih I, Ancol Timur, Gedung Balai Samudra Lt. 2 Jakarta Phone : (+62 21) 64700485 / 64700486 Fax : (+62 21) 64700487 22. TAMAN SAFARI INDONESIA Jl. Kapten Harun Kabir No. 724 Cisarua Bogor 16750 Phone : (+62 251) 8250000 Fax : (+62 251) 8250555 23. TIMEZONE PT. Matahari Graha Fantasi Jl. Pegangsaan Dua No. 88, Kelapa Gading Jakarta Utara Phone : (+62 21) 46826505 Fax : (+62 21) 46829805 Website : www.timezone.co.id

26

24. TRANS STUDIO Kawasan Menara Bank Mega, Jl. Kapt. P. Tendean Kav. 12-14A Jakarta Selatan 12790 Phone : (+62 21) 7984345 Fax : (+62 21) 7984205 25. WISATA BAHARI LAMONGAN Jl. Raya Paciran, PO BOX WBL, Lamongan, Jawa Timur Phone : (+62 322) 666111 Fax : (+62 322) 666777 26. WATERBOM JAKARTA Jl. Pantai Indah Barat No. 1, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara 14470 Phone : (+62 21) 55966666 Fax : (+62 21) 55966688 Website : www.waterbom.com 27. WONDERLAND ADVENTURE WATERPARK PT Galuh Kelola Wahana Jl. Galuh Mas Raya, Karawang Barat 41361 Phone : (+62 267) 845 9000 / 9009 Website : www.wonderlandwaterpark.com

27

G. FORM APLIKASI ARKI Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia Graha Surveyor Indonesia, Suite 1602 B, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta 12950 Tel: +62 21 5265401, 26836334 Fax: +62 21 5265401 e-mail: [email protected]  website: www.dpparki.or.id

F O R M U L I R A N G G O TA A R K I Nama : Jabatan : Nama Perusahaan : Alamat & No. Telepon : : Merk Usaha/Outlet : Jumlah Outlet : Lokasi : Jenis Usaha

:

FEC



Amusement Parks

AQUATIC (Water Parks & Swimming Pools) Zoos & Aquarium

Museum & Science Centers

Vendor (Consultant/Distributor/Contractor) Surat2 yang dimiliki

:

Akte Pendirian Perusahaan/Notaris

Daftar Usaha Pariwisata (DUP) Surat Ijin Usaha Keramaian Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk menjadi anggota ARKI. Jakarta, …………............………...

(

)

How To Plan and

Operate

Themepark/ Waterpark Professionally and Safely

This full-day seminar will focus on the International Standards of planning and operating procedure for themepark / waterpark, followed by discussion of best practices by the industry leading experts.

1

2

3

4

Speakers: 1. Tom Mehrmann, CEO Ocean Park - HongKong 2. Douglas James Akers II, Director of Operations Resort World Sentosa - Singapore 3. Jeroen Nijpels, President JN Entertainment & Leisure Consultancy - Luxemburg 4. Sean T. Hinton, Executive Vice President WhiteWater - Asia Pacific Endorsed by:

Ministry of Tourism and Creative Economy of The Republik of Indonesia

October 9, 2014 Pullman Hotel, Jl. MH Thamrin 59 Jakarta

H. ASOSIASI-ASOSIASI PENDUKUNG 1. Domestic a. APPBI (Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia) b. APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) c. ASITA (Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies) d. ASPPI (Asosiasi Pelaku Wisata Indonesia) e. GAHAWISRI (Gabungan Pengusaha Wisata Bahari / Indonesia Marine Tourism Association) f. GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia / Indonesia Tourism Industry Board) g. Himpunan Pramuwisata Indonesia / Indonesian Tourist Guide Association h. Perhimpunan Obyek Wisata Indonesia “PUTRI” i. PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia / Indonesia Hotel & Restaurant Association) j. PKBSI (Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia) 2. International a. Association of Singapore Attractions b. Australian Amusement, Leisure and Recreation Association Inc. (AALARA) c. China Association of Amusement Parks and Attractions (CAAPA) d. Indian Association of Amusement Parks and Industries (IAAPI) e. International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA) f. International Association of Amusement Parks and Attractions Asia Pacific (IAAPA Asia Pacific) g. Malaysian Association of Amusement Themeparks and Family Attractions (MAATFA) h. Philippine Association of Amusement Parks and Attractions (PhilAAPA) i. Russian Association of Amusement Parks and Attractions (RAAPA) j. Thai Amusement and Leisure Parks Association (TAPA)

32

I. PARK DICTIONARY 1. AMUSEMENT PARK Tempat hiburan yang memberikan hiburan berupa permainan-permainan untuk segala usia. 2. AQUATIC Usaha rekreasi yang menggunakan sarana air. 3. BATTERY CAR Golongan mesin permainan keterampilan khusus untuk anak-anak berusia sekitar 10 tahun kebawah, yaitu berupa permainan yang digerakkan oleh battery/aki (seperti Boom Boom Car hanya dalam bentuk mobil kecil yang diperuntukkan bagi anak-anak). 4. CHASIS MONITOR (DUDUKAN MONITOR TABUNG) Sebutan untuk PCB yang berisi rangkaian dari komponen-komponen elektronik untuk menghasilkan tegangan tinggi (sekitar 25.000 volt) yang diperlukan untuk menghidupkan tabung TV. 5. COIN SELECTOR Nama lain dari Coin Selector/Coin Slot, dan merupakan alat untuk menyaring koin yang dimasukkan oleh pemain pada saat ingin memainkan suatu mesin. Alat ini akan mendeteksi koin yang masuk berdasarkan diameter koin, berat koin dan ketebalan koin. Alat ini dapat disetel sehinggan hanya berfungsi untuk 1 jenis koin dengan diameter, ketebalan dan berat tertentu sehingga koin-koin yang berbeda ukurannya akan ditolak masuk kedalam mesin. 6. COIN PUSHER Jenis mesin permainan Medal Games dengan menggunakan Koin/Medal/ Token sebagai media permainan. Mesin terdiri dari Playfield (papan permainan) yang disebarkan ratusan buah koin dan mempunyai suatu

33

alat penggeser yang bergerak maju mundur menggeser-geser koin. Pada deretan koin paling luar terdapat sebuah lobang yang akan menampung bila koin yang digeser tersebut berhasil melewati batas tepi dari lobang tersebut. Bila pemain memasukkan koin dan mengarahkannya kearah penggeser tersebut maka penggeer akan mendorong koin yang baru masuk tersebut dengan tujuan mendorong koin-koin didepan lobang tersebut. Bila pemain memasukkan koin dan mengarahkannya kearah penggeser tersebut maka penggeser akan mendorong koin yang baru masuk tersebut dengan tujuan mendorong koin-koin didepannya agar koin yang berada di deretan paling luar jatuh/masuk ke lubang didepannya. Koin-koin yang masuk ke lubang akan keluar dari mesin dan menjadi milik pemain. Umumnya koin yang jatuh hanya beberapa buah dan tidak sampai 100 koin. Koin-koin yang masuk ke lubang akan keluar dari mesin dan menjadi milik pemain. Koin-koin yang didapat tersebut tidak dapat ditukarkan dengan uang, tapi hanya dapat digunakan untuk keperluan bermain kembali saja baik untuk bermain dimesin tersebut maupun untuk di mesin-mesin lainnya. 7. CONVERSION PCB/NON ORIGINAL PCB Sebutan untuk PCB yang dapat mengubah program/software dari suatu game menjadi game lain dalam suatu jenis permainan yang sama. 8. CAROUSEL Komedi putar 9. CRT Singkatan dari Cathode Ray Tube/Tabung Sinar Katoda, biasa dikenal dengan sebutan Tabung TV, merupakan alat untuk menampilkan gambar permainan. 10. DING DONG Nama lain untuk permainan Pinball. Terminologi: mengeluarkan suara “ding-dong-ding-dong”.

36

11. FAMILY ENTERTAINMENT CENTER Biasanya disingkat FEC, merupakan sebutan untuk tempat permainan hiburan (Amusement Center) untuk keluarga. 12. FLIPPER Tuas pengungkit bola besi pada Playfield/papan permainan dari mesin pinball. 13. PORTABLE GAMES Alat permainan berbentuk kecil untuk anak-anak dirumah yang dapat dibawa-bawa/Portable. PSP, Nintendo DS 14. HOME VIDEO GAMES Sebutan untuk permainan Video Game (menggunkan TV) dirumah-rumah seperti: Sony PlayStation, Sega Saturn, Sega Dream Cast, Nintendo, dll. 15. INDOOR THEME PARK Sebutan untuk rekreasi keluarga skala besar yang dioperasikan didalam ruangan 16. JOYSTICK Suatu alat untuk mengontrol permainan, terdiri atas suatu stick/tongkat yang dibagian bawahnya terdapat 2-4 switch yang akan tertekan oleh tongkat apabila tongkat tersebut digerak-gerakkan ke kiri/kanan atau atas/bawah. Sering digunakan dalam permainan Video Game. 17. KORA KORA Nama permainan di Dunia Fantasi, Ancol-Jakarta. Permainan ini berbentuk seperti perahu raksasa yang diayun kencang sampai mencapai posisi hampir tegak lurus terhadap permukaan tanah sehingga memberikan rasa tegang bagi pemain yang duduk didalamnya.

37

18. LITTLE TIKES Permainan softplay untuk anak anak Balita. Jenis permainan untuk anakanak berupa peralatan dari plastic baik kecil maupun besar. Untuk jenis yang besar dapat berupa perosotan, rumah-rumahan, dll yang semuanya terbuat dari plastik agar tidak berbahaya bagi anak anak yang bermain dengannya. 19. LOUDSPEAKER Nama lain dari Speaker. 20. MARINE PARK Sebuah taman yang terdiri dari laut atau danau yang digunakan sebagai tempat rekreasi, biasanya tempat ini juga mengedepankan pelestarian alam disekitarnya dan menjaga ekosistem yang sudah terbentuk di dalam area taman tersebut. 21. MEDAL GAME Permainan yang menggunakan medal/token/koin sebagai media permainan, dimana pemain yang tangguh bisa mendapatkan hadiah berupa sejumlah medal/token/koin (bisa juga dalam bentuk tiket) yang dikerluarkan dari mesin. Medal/token/koin yang didapat tidak bisa ditukarkan dengan uang tetapi hanya dapat dipergunakan untuk bermain kembali, baik untuk dimainkan di mesin itu sendiri maupun mesin-mesin lainnya. Contoh mesin medal game adalah seperti mesin geser-geser medal/token/koin (coin pusher). 22. MUSEUM Gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap bendabenda yg patut mendapat perhatian umum, seperti peninggalan sejarah, seni, dan ilmu; tempat menyimpan barang kuno.

38

23. MUSEUM SATWA Museum yang memamerkan dunia satwa, baik satwa dalam negeri atau luar negeri dan koleksi satwa yang masih ada ataupun yang sudah punah. Satwa yang dipamerkan juga bukan dalam kondisi hidup melainkan satwa yang sudah diawetkan atau berupa patung rekonstruksi. 24. MUSEUM ANGKUT Sebuah museum angkut adalah museum yang mengeksplorasi sejarah transportasi terkait otomotif. 25. NIAGARA-GARA Nama permainan di Dunia Fantasi Ancol - Jakarta berupa suatu perahu kecil yang meluncur diatas air di mana pads awalnya perahu tersebut akan menanjak tinggi ke atas melalui suatu rel clan setelah sampai di puncak ketinggian akan dilepaskan meluncur bebas ke bawah menghantam air yang ada dibawahnya. Permainan ini memberikan rasa tegang bagi pemain yang duduk didalam perahu tersebut dan umumnya pakaian mereka akan sedikit basah terkena cipratan air pads saat perahu menabrak air. 26. NON SGV No Sex, No Gambling (Judi), No Violence (Kesadisan). 27. OUTDOOR GAME Sebutan untuk rekreasi keluarga yang dioperasikan diluar ruangan. 28. PACUAN KUDA (Mesin Game) Disebut jugs Derby Machine, merupakan jenis permainan simulasi judi pacuan kuda dengan menggunakan mesin sejenis Video Game (menggunakan layar TV monitor untuk menampilkan pacuan kuda).

42

29. PCB (PRINTED CIRCUIT BOARD) Singkatan dari Printed Circuit Board yang biasanya di-Indonesia-kan sebagai Papan Rangkaian Tercetak. Merupakan suatu pagan ebonite dengan jalur-jalur tembaga tercetak diatasnya untuk menghubungkan komponen-komponen elektronik seperti: Chip/1C, Transistor, Dioda, Resistor, Kapasitor, dll. Yang disolder dipapan tersebut sedemikian rupa sehingga membentuk suatu rangkaian yang komplit. PCB terdapat pads setiap permainan elektronik dengan fungsi beraneka ragam, misalnya Sound PCB untuk menghasilkan suara/musik, Chasis Monitor PCB untuk menghidupkan layar TV Monitor. Game PCB untuk menghasilkan gambar pads layar TV Monitor, dll. 30. PINBALL Suatu jenis permainan ketrampilan dimana dalam permainan ini mesin akan mengeluarkan suatu bola kecil (stainless steel berdiameter sekitar 2.5 cm) ke lapangan permainan (Playfield) clan pemain harus menggerak-gerakkan 2 bush flipper/tugs pengungkit (dibagian kiri & kanan playfield bagian bawah) untuk menen-clang bola kearah atas agar bola tersebut tidak lolos dari penjagaan kedua flipper tersebut. Bola yang lolos dari penjagaan kedua flipper tersebut akan masuk ke lobang akhir dibagian bawah kedua flipper tersebut yang berarti permainan usai. Semakin tangguh pemain semakin lama ia dapat memainkan permainan ini. 31. PLAYFIELD Papan Mainan 32. PLAYSTATION SONY Jenis permainan Home Video dengan menggunakan software permainan dalam bentuk CD dan merupakan trade mark dari Sony Corporation – Japan.

43

33. PIRING OLENG Nama permainan di Dunia Fantasi, Ancol – Jakarta berbentuk beberapa cangkir raksasa yang bergerak bersamaan secara berputar-putar oleng. 34. PONTANG PANTING Nama permainan di Dunia Fantasi, Ancol – Jakarta. Mesin terdiri atas puluhan alat ayunan yang akan diayun secara serentak dengan kecepatan dan ketinggian yang cukup. 35. POWER SUPPLY Suatu alat untuk menghasilkan sumber tegangan/daya yang diperlukan untuk men-supply PCB clan per¬alatan elektronik lainnya agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 36. PUSH BUTTON Nama lain dari Tombol, yang merupakan suatu alat untuk menekan suatu switch yang umumnya terletak dibawah tombol tersebut. 37. REMOTE CONTROL GAME Permainan dengan menggunakan remote control/control dari jarak jauh untuk menggerak/menjalankan mobil kecil (di darat), motor boat/kapal kecil (di air), dll. Dalam suatu arena yang terbatas. 38. SCIENCE CENTER Pusat ilmu pengetahuan atau museum sains pusat, ilmu pengetahuan yang menekankan pendekatan secara langsung, menampilkan pameran interaktif yang mendorong pengunjung untuk bereksperimen dan mengeksplorasi. 39. SLOT MACHINE Lihat mesin judi

46

40. SPEED HOCKEY Jenis Permainan ketrampilan dimana diperlukan 2 pemain untuk memainkan mesin ini. Mesin berbentuk besar seperti meja billiard dengan 2 lobang gawang pada kedua sisi yang berlawanan. Cara bermain seperti permainan hockey dimana kedua pemain bermain berhadaphadapan dan masing-masing pihak mencoba untuk memasukkan sebuah piring/disk plastik tipis (diameter sekitar 8 cm) dengan bantuan suatu alat, ke gawang lawannya dan sekaligus menjaga agar gawangnya tidak kebobolan/ kemasukkan disk/ piringan oleh pihak lawan. 41. THEME PARK Sebutan bagi tempat rekreasi yang berukuran besar dan menampilkan banyak jenis permainan baik kecil maupun besar (bisa memuat banyak orang sekaligus), baik didalam ruangan (indoor) maupun diluar ruangan (outdoor) seperti Dunia Fantasi Ancol Jakarta, Taman Safari Indonesia Bogor, Jungleland Sentul dan Jatim Park Malang (outdoor theme park), Trans Studio Bandung, Timezone Lippo Mall Karawaci, Funworld Mall of Indonesia/MOI (indoor theme park). 42. WATER PARK Merupakan tempat bermain dan rekreasi outdor yang luas untuk anak dan juga orang dewasa, dimana sarana utamanya adalah air, sebuah taman hiburan dimana atraksi-atraksinya meliputi seluncuran/slides, air mancur, dan fasilitas rekreasi lainnya yang berkaitan dengan air 43. ZOO Taman margasatwa atau kebun binatang adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan, dan dipertunjukkan kepada publik. Selain sebagai tempat rekreasi, kebun binatang berfungsi sebagai tempat pendidikan, riset, dan tempat konservasi untuk satwa terancam punah. Binatang yang dipelihara di kebun binatang sebagian besar adalah hewan yang hidup di darat, sedangkan satwa air dipelihara di akuarium.

47

J. EVENT-EVENT ASOSIASI 2014 1. 10 – 12 Oktober 2014 FUN ASIA 2014 – Indonesia Themepark and Attraction Expo Lokasi : Jakarta Convention Center, Hall B Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia Web : www.funasiaexpo.com

2.

27 – 30 Oktober 2014 WWA Symposium & Trade Show – LAS VEGAS Lokasi : Paris Las Vegas Casino/Resort, Nevada, USA Kontak Telepon : +1 913 599 0300 Kontak : [email protected]

3.

17 – 21 November 2014 IAAPA Attractions Expo – ORLANDO International Association of Amusement Parks & Attractions World’s largest parks and attractions trade show and conference Lokasi : Orange County Convention Center, Orlando, Florida Kontak Telepon : +1 703 836 4800 Kontak : [email protected]

48

Kompleks Mahkota Mas, Jl. MH. Thamrin, Cikokol Tangerang 15117 Phone / Fax :

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF SALINAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 27 TAHUN 2014 REPUBLIK INDONESIA TENTANG NOMOR 27 TAHUN 2014 STANDAR USAHA TAMAN REKREASI TENTANG STANDAR USAHA TAMAN REKREASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI REPUBLIK DENGAN RAHMAT TUHANKREATIF YANG MAHA ESA INDONESIA, Menimbang : a. bahwa DAN untuk melaksanakan 18 ayat (3) MENTERI PARIWISATA EKONOMI KREATIFketentuan REPUBLIKPasal INDONESIA, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan ketentuan Sertifikasi Pasal Usaha18diayat Bidang Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan (3) Pariwisata Pemerintah perlu diaturNomor mengenai Usahatentang Taman Peraturan 52 Standar Tahun 2012 Rekreasi; Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang

perludengan diatur perkembangan mengenai Standar b. Pariwisata bahwa seiring pesat Usaha Usaha Taman Taman Rekreasi; Rekreasi yang merupakan salah satu jenis Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Danpesat Rekreasi danTaman dalam b. bahwa seiring dengan perkembangan Usaha rangka peningkatan mutu salah produk, dan Rekreasi yang merupakan satu pelayanan jenis Usaha pengelolaan serta daya saing Usaha Taman Rekreasi, maka Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi dan dalam penyelenggaraan Usahamutu Taman produk, Rekreasi, pelayanan wajib memenuhi rangka peningkatan dan standar usaha; pengelolaan serta daya saing Usaha Taman Rekreasi, maka Usaha Menteri Taman Rekreasi, wajib memenuhi c. penyelenggaraan bahwa Keputusan Pariwisata, Pos dan standar usaha; Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-85 tentang PeraturanKeputusan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum,Pos sepanjang c. bahwa Menteri Pariwisata, dan mengenai UsahaNomor TamanKM.70/PW.105/MPPT-85 Rekreasi, sudah tidaktentang sesuai Telekomunikasi dengan perkembangan pariwisata saat ini, sehingga perlu Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, sepanjang diganti; Usaha Taman Rekreasi, mengenai sudah tidak sesuai

pariwisata saat ini, sehingga perlu d. dengan bahwa perkembangan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diganti; dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Standar Usaha dalam huruf a, Taman huruf Rekreasi; b, dan huruf c perlu menetapkan

Mengingat Mengingat

: :

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang 1. Standar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Usaha Taman Rekreasi; Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Nomor (Lembaran 4916); Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 166, Tambahan lembaran Republik 2. Nomor Undang-Undang Nomor 10 Negara Tahun 2009 Indonesia tentang Nomor 4916); Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Nomor Tambahan 2. Undang-Undang 10 Lembaran Tahun Negara 2009 Republik tentang Indonesia Nomor 4966); Negara Republik Indonesia Tahun Kepariwisataan (Lembaran 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 3. Peraturan ..... 3. Peraturan .....

83

-23. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311); 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi; 6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata; MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG STANDAR USAHA TAMAN REKREASI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 2. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi. 3. Standar Usaha Taman Rekreasi adalah rumusan kualifikasi Usaha Taman Rekreasi dan/atau klasifikasi Usaha Taman Rekreasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Taman Rekreasi.

4. Sertifikasi .....

84

-34.

Sertifikasi Usaha Taman Rekreasi adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Taman Rekreasi untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Taman Rekreasi melalui audit pemenuhan Standar Usaha Taman Rekreasi.

5.

Sertifikat Usaha Taman Rekreasi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Taman Rekreasi yang telah memenuhi Standar Usaha Taman Rekreasi.

6.

Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

7.

Pengusaha Pariwisata adalah orang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

8.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

9.

Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

atau

sekelompok

orang

yang

10. Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pasal 2 Peraturan Menteri ini mengatur dan menetapkan batasan tentang: a. persyaratan minimal dalam penyelenggaraan Usaha Taman Rekreasi; dan b. pedoman best practices dalam pelaksanaan Sertifikasi Usaha Taman Rekreasi.

Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. penyelenggara Usaha Taman Rekreasi; b. sertifikat dan sertifikasi Usaha Taman Rekreasi; c. pembinaan dan pengawasan; dan d. sanksi administratif. BAB II USAHA TAMAN REKREASI Pasal 4 Usaha Taman Rekreasi merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III .....

85

-4BAB III SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI USAHA TAMAN REKREASI Bagian Kesatu Umum Pasal 5 (1)

Setiap Usaha Taman Rekreasi, wajib memiliki Sertifikat Usaha Taman Rekreasi dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Taman Rekreasi, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(2)

Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Taman Rekreasi, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Taman Rekreasi dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Taman Rekreasi.

(1)

Sertifikasi Usaha Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Taman Rekreasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2)

Standar Usaha Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Taman Rekreasi, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Pasal 6

Bagian Kedua Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi Pasal 7 (1)

Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Taman Rekreasi, harus dilakukan penilaian terhadap: a. pemenuhan persyaratan dasar; dan b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Taman Rekreasi.

(2)

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.

(3)

Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan.

(4) Pemenuhan .....

86

-5(4)

Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek: a. produk, yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 14 (empat belas) sub unsur; b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 8 (delapan) sub unsur; c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 28 (dua puluh delapan) sub unsur. Pasal 8

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi Usaha Taman Rekreasi yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil. Pasal 9 Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Usaha Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Taman Rekreasi. Pasal 10 (1)

Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Taman Rekreasi, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Taman Rekreasi.

(2)

Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Taman Rekreasi dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Taman Rekreasi diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

(1)

Dalam hal Usaha Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Taman Rekreasi yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Taman Rekreasi yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud.

Pasal 11

(2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Taman Rekreasi.

(3) Dalam hal .....

87

-6(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Taman Rekreasi yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Taman Rekreasi. Bagian Ketiga Penilaian Mandiri Pasal 12 (1)

Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.

(2)

Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

(3)

Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Taman Rekreasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13

Kementerian dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar Usaha Taman Rekreasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 (1)

Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar Usaha Taman Rekreasi sesuai kewenangannya.

(2)

Pembinaan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi dan advokasi.

(3)

Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pelaksanaan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Taman Rekreasi bagi Pengusaha Pariwisata.

(4)

Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Taman Rekreasi dan pelatihan teknis operasional Usaha Taman Rekreasi bagi tenaga kerja Usaha Taman Rekreasi.

Pasal 15 .....

88

-7Pasal 15 (1)

Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Standar Usaha Taman Rekreasi sesuai kewenangannya.

(2)

Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui evaluasi penerapan Standar Usaha Taman Rekreasi.

(3)

Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui evaluasi laporan kegiatan penerapan Standar Usaha Taman Rekreasi di wilayah kerja.

(4)

Bupati/Walikota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap Persyaratan Dasar, dan kepemilikan Sertifikat Usaha Taman Rekreasi. BAB V SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 16

(1)

Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 11, dapat dikenakan sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. teguran tertulis; b. pembatasan kegiatan Usaha Taman Rekreasi; dan c. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

(3)

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.

(4)

Pembatasan kegiatan Usaha Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama paling cepat 30 (tiga puluh) hari kerja, sudah terlampaui.

(5)

Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

BAB VI .....

89

-8BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyelenggarakan dan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, pada saat berlakunya Peraturan Menteri, maka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ini dapat dilakukan dalam bentuk surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 18 Pengusaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha Taman Rekreasi dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Taman Rekreasi berdasarkan Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 19 Dalam hal Usaha Taman Rekreasi termasuk dalam kategori usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, maka standar usaha yang diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak wajib diterapkan sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. Sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, Usaha Taman Rekreasi yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dilakukan sertifikasi terhadap Usaha Taman Rekreasinya secara sukarela berdasarkan Peraturan Menteri ini. Sertifikat Usaha Taman Rekreasi yang diterbitkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kekuatan yang sama seperti Sertifikat Usaha Taman Rekreasi yang diterbitkan apabila penerapan standar usaha telah diwajibkan. Terhadap Usaha Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan agar mampu memenuhi persyaratan sertifikasi. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, sepanjang mengenai Usaha Taman Rekreasi, menjadi tidak berlaku. Pasal 21 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .....

90

-9Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2014 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, ttd. MARI ELKA PANGESTU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1108

91

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 NOMOR 2014 TENTANG STANDAR USAHA TAMAN REKREASI

STANDAR USAHA TAMAN REKREASI

NO I.

ASPEK PRODUK

UNSUR

NO

A. Tempat dan Ruang

1.

SUB UNSUR

Kawasan tertentu dengan batas-batas yang jelas. 2. Luas minimal 30.000 (tiga puluh ribu) meter persegi. 3. Tersedia pintu gerbang, dengan jalur terpisah untuk masuk dan keluar. 4. Papan nama dengan tulisan yang terbaca dan dipasang pada tempat yang terlihat dengan jelas. 5. Loket pembelian tiket tanda masuk untuk pengunjung. 6. Tersedia tempat rekreasi, fasilitas rekreasi, dan pertunjukan atraksi terjadwal. 7. Tersedia peralatan dan/atau wahana penunjang tempat rekreasi, fasilitas rekreasi, dan pertunjukan atraksi. 8. Tersedia area dan/atau fasilitas untuk beristirahat. 9. Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, yang jumlahnya sesuai dengan rasio kapasitas pengunjung. 10. Tersedia fasilitas bagi penyandang cacat dan lansia. 11. Tersedia restoran atau rumah makan.

B. Fasilitas Penunjang

92

-2-

NO

II.

ASPEK

PELAYANAN

UNSUR

NO

Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure)

93

SUB UNSUR

12. Ruang ibadah dengan kelengkapannya. 13. Petunjuk arah untuk seluruh fasilitas di dalam maupun di luar kawasan. 14. Tersedia fasilitas parkir yang memadai, bersih, aman dan terawat. 1. Ketersediaan dan penyampaian informasi: a. produk; b. harga tanda masuk; c. pembayaran; d. nomor telepon penting (kepolisian, pemadam kebakaran, ambulans, dan rumah sakit atau klinik); e. lokasi seluruh fasilitas (guide map); dan f. jadwal operasional. 2. Pengadaan dan/atau penyediaan peralatan dan wahana penunjang bagi jaminan keselamatan pengunjung. 3. Perawatan secara berkala terhadap peralatan dan wahana penunjang sesuai petunjuk pabrik. 4. Pengoperasian peralatan dan wahana penunjang. 5. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya. 6. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). 7. Keamanan oleh satuan pengamanan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

-3-

NO

ASPEK

UNSUR

NO 8.

III.

PENGELOLAAN

A. Organisasi

B. Manajemen

C. Sumber Daya Manusia

94

SUB UNSUR

Penanganan keluhan pengunjung. 1. Profil perusahaan terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi. 2. Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumnetasi. 3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi. 4. Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi. 5. Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi. 6. Kerjasama dengan dokter, rumah sakit atau klinik yang terdokumentasi. 7. Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi. 8. Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan. 9. Memiliki perencanaan dan pengembangan karir. 10. Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi. 11. Memiliki program penilaian kinerja karyawan.

-4-

NO

ASPEK

UNSUR

NO

D. Sarana dan Prasarana

95

SUB UNSUR

12. Tersedia operator dan teknisi. 13. Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan. 14. Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan serta sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Ruang karyawan dilengkapi: a. ruang ganti dan tempat istirahat; b. toilet karyawan pria dan wanita terpisah; c. ruang makan; dan penyimpanan d. tempat barang. 16. Tersedia bengkel pemeliharaan dan perbaikan. 17. Tempat penampungan sampah sementara. 18. Tersedia tempat sampah tertutup dalam jumlah yang sesuai dengan rasio kapasitas pengunjung. 19. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan/atau fasilitas internet. 20. Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR )sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21. Fasilitas keamanan berupa pos keamanan. 22. Fasilitas angkat angkut untuk penumpang dan barang yang bersih terawat dan aman. 23. Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 24. Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-5-

NO

ASPEK

UNSUR

NO

SUB UNSUR

25. Instalasi genset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 26. Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 27. Area ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan 28. Gudang.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, ttd. MARI ELKA PANGESTU

96

SALINAN SALINAN DAN EKONOMI KREATIF PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK NOMOR 30INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG TENTANG STANDAR USAHA ARENA PERMAINAN STANDAR USAHA ARENA PERMAINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Nomor 52 Tahun tentang Menimbang : a. bahwa untukPemerintah melaksanakan ketentuan Pasal2012 18 ayat (3) Sertifikasi Pemerintah Kompetensi Nomor dan Sertifikasi Bidang Peraturan 52 TahunUsaha 2012 ditentang Pariwisata Kompetensi perlu diaturdan mengenai Standar Arena Sertifikasi Sertifikasi UsahaUsaha di Bidang Permainan;perlu diatur mengenai Standar Usaha Arena Pariwisata b.Permainan; bahwa seiring dengan perkembangan pesat Arena Permainan yang merupakan salah satu jenis pesat UsahaArena Penyelenggaraan b. bahwa seiring dengan perkembangan Permainan Kegiatan Hiburan dan Penyelenggaraan dalam rangka yang merupakan salahdan satuRekreasi jenis Usaha peningkatan mutu produk, pelayanandan dan pengelolaan serta Kegiatan Hiburan dan Rekreasi dalam rangka daya saing mutu Arena produk, Permainan maka penyelenggaraan Arena peningkatan pelayanan dan pengelolaan serta Permainan, wajib memenuhi usaha; daya saing Arena Permainan standar maka penyelenggaraan Arena wajib memenuhi standar usaha; c. Permainan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan huruf a dan pertimbangan huruf b, perlusebagaimana menetapkandimaksud Peraturan c. bahwa Menteri Pariwisata dan Ekonomi tentang Standar dalam huruf a dan huruf b, perlu Kreatif menetapkan Peraturan Usaha Arena Permainan; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Standar Usaha Arena Permainan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008Indonesia tentang Kementerian Nomor (Lembaran 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor166, 4916); Nomor Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4916); 2.Nomor Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Republik 2009 Indonesia Tahun 2. Undang-Undang Nomor Negara 10 Tahun tentang 2009 Nomor (Lembaran 11, Tambahan Negara Republik Kepariwisataan NegaraLembaran Republik Indonesia Tahun Indonesia Nomor 2009 Nomor 11, 4966); Tambahan Lembaran Negara Republik 4966); Nomor 52 Tahun 2012 tentang 3.Indonesia PeraturanNomor Pemerintah Sertifikasi Pemerintah Kompetensi Nomor dan Sertifikasi bidang 3. Peraturan 52 TahunUsaha 2012 ditentang Pariwisata Kompetensi (Lembaran Negara Republik Usaha Indonesia Tahun Sertifikasi dan Sertifikasi di bidang 2012 Nomor 105, Tambahan LembaranIndonesia Negara Republik Pariwisata (Lembaran Negara Republik Tahun Indonesia Nomor 2012 Nomor 105,5311); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311); 4. Peraturan ..... 4. Peraturan .....

97

-24. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekrasi; 6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata; MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG STANDAR USAHA ARENA PERMAINAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1.

Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

2.

Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan. Standar Usaha Arena Permainan adalah rumusan kualifikasi Usaha Arena Permainan dan/atau klasifikasi Usaha Arena Permainan yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Arena Permainan.

3.

4.

Sertifikasi Usaha Arena Permainan adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Arena Permainan untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Arena Permainan melalui audit pemenuhan Standar Usaha Arena Permainan.

5 Sertifikat .....

98

-35.

Sertifikat Usaha Arena Permainan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Arena Permainan yang telah memenuhi Standar Usaha Arena Permainan.

6.

Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah, lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

7.

Pengusaha Pariwisata adalah orang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

8.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

9.

Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

atau

sekelompok

orang

yang

10. Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pasal 2 Peraturan Menteri ini mengatur dan menetapkan batasan tentang: a. persyaratan minimal dalam penyelenggaraan Usaha Arena Permainan; dan b. pedoman best practices dalam pelaksanaan Sertifikasi Usaha Arena Permainan. Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. penyelenggara Usaha Arena Permainan; b. sertifikat dan sertifikasi Usaha Arena Permainan; c. pembinaan dan pengawasan; dan d. sanksi administratif. BAB II USAHA ARENA PERMAINAN Pasal 4 Usaha Arena Permainan dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III .....

99

-4BAB III SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI USAHA ARENA PERMAINAN Bagian Kesatu Umum Pasal 5 (1)

Setiap Usaha Arena Permainan, wajib memiliki Sertifikat Usaha Arena Permainan dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Arena Permainan, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(2)

Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Arena Permainan, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Arena Permainan dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Arena Permainan.

(1)

Sertifikasi Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Arena Permainan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2)

Standar Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Arena Permainan, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Pasal 6

Bagian Kedua Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi Pasal 7 (1)

Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Permainan, harus dilakukan penilaian terhadap: a. pemenuhan persyaratan dasar; dan b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Arena Permainan.

Arena

(2)

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.

(3)

Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan.

(4) Pemenuhan .....

100

-5(4)

Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek: a. produk, yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dan 12 (dua belas) sub unsur; b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 10 (sepuluh) sub unsur; c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 24 (dua puluh empat) sub unsur. Pasal 8

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi Usaha Arena Permainan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil. Pasal 9 Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Arena Permainan. Pasal 10 (1)

Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Arena Permainan, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Arena Permainan.

(2)

Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Arena Permainan dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Arena Permainan, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

(1)

Dalam hal Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Arena Permainan yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Arena Permainan yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud.

Pasal 11

(2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Arena Permainan.

(3) Dalam hal .....

101

-6(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Arena Permainan yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Arena Permainan. Bagian Ketiga Penilaian Mandiri Pasal 12 (1)

Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.

(2)

Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

(3)

Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Arena Permainan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13

Kementerian dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar Usaha Arena Permainan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 (1)

Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar Usaha Arena Permainan sesuai kewenangannya.

(2)

Pembinaan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi dan advokasi.

(3)

Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pelaksanaan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Arena Permainan bagi Pengusaha Pariwisata.

(4)

Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Arena Permainan dan pelatihan teknis operasional Usaha Arena Permainan bagi tenaga kerja Usaha Arena Permainan.

Pasal 15 .....

102

-7Pasal 15 (1)

Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Standar Usaha Arena Permainan sesuai kewenangannya.

(2)

Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui evaluasi penerapan Standar Usaha Arena Permainan.

(3)

Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui evaluasi laporan kegiatan penerapan Standar Usaha Arena Permainan di wilayah kerja.

(4)

Bupati/Walikota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap Persyaratan Dasar, dan kepemilikan Sertifikat Usaha Arena Permainan. BAB V SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 16

(1)

Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 11, dapat dikenakan sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. teguran tertulis; b. pembatasan kegiatan Usaha Arena Permainan; dan c. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

(3)

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.

(4)

Pembatasan kegiatan Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama paling cepat 30 hari kerja, sudah terlampaui.

(5)

Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

BAB VI .....

103

-8BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyelenggarakan dan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi, pada saat berlakunya Peraturan Menteri, maka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ini dapat dilakukan dalam bentuk surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 18 Pengusaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha Arena Permainan dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Arena Permainan berdasarkan Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. Pasal 19 (1)

Dalam hal Usaha Arena Permainan termasuk dalam kategori usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, maka standar usaha yang diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak wajib diterapkan sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

(2)

Sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, Usaha Arena Permainan yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dilakukan sertifikasi terhadap Usaha Arena Permainannya secara sukarela berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(3)

Sertifikat Usaha Arena Permainan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kekuatan yang sama seperti Sertifikat Usaha Arena Permainan yang diterbitkan apabila penerapan standar usaha telah diwajibkan.

(4)

Terhadap Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan agar mampu memenuhi persyaratan sertifikasi. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .....

104

-9Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, ttd. MARI ELKA PANGESTU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1722

105

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA ARENA PERMAINAN STANDAR USAHA ARENA PERMAINAN NO I.

ASPEK PRODUK

UNSUR A. Tempat Ruang

B. Fasilitas

dan

NO

SUB UNSUR

1.

Tersedia area di dalam atau di luar gedung, yang memenuhi persyaratan kelaikan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

2.

Luas area yang digunakan untuk peralatan dan mesin permainan paling besar 80 % dari total luas area.

3.

Petunjuk arah masuk dan keluar yang jelas dan mudah terlihat.

4.

Penerangan dan sirkulasi udara yang baik sesuai standar dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

5.

Tersedia peralatan dan mesin permainan, baik elektronik maupun mekanik, yang memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Memenuhi persyaratan kelaikan/keamanan penggunaannya; mengandalkan b. Bukan keberuntungan (luck/chance) atau mengandung unsur perjudian; dan c. Tidak mengandung pornografi /pornoaksi, kekerasan dan pembunuhan.

106

-2NO

ASPEK

UNSUR

C. Kelengkapan Arena Permainan

NO

SUB UNSUR

6.

Tersedia loket/tempat penjualan tiket tanda masuk, koin, atau kartu untuk bermain

7.

Tersedia tempat sampah tertutup.

8.

Tersedia fasilitas untuk penyandang disabilitas. Papan nama: a. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat; dan sesuai dengan b. dipasang ketentuan peraturan perundangundangan.

9.

10.

Informasi mengenai harga pada setiap jenis permainan permainan dan pengoperasian sarana dan fasilitas arena permainan: a. ditulis dalam bahasa Indonesia; b. dengan tulisan yang terbaca jelas; dan c. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.

Tersedia larangan tertulis dan ditempatkan pada tempat yang mudah terbaca, mengenai: a. berjudi; b. merokok; c. membawa, mengedarkan, dan mengkonsumsi narkoba; d. membawa/mengkonsumsi minuman beralkohol; dan e. membawa senjata tajam/api.

12.

107

Tersedia fasilitas parkir bersih, aman dan terawat.

yang,

-3NO II.

ASPEK PELAYANAN

UNSUR Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure)

NO

SUB UNSUR

1.

Ketersediaan dan penyampaian informasi, mengenai: a. produk; b. harga permainan; c. pembayaran; d. nomor telepon penting (kepolisian, pemadam kebakaran, ambulans, dan rumah sakit atau klinik); dan e. jadwal operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. 3.

Perawatan secara berkala terhadap arena permainan, termasuk peralatan dan mesin permainan.

4.

Pengoperasian arena permainan, termasuk peralatan dan mesin permainan, sesuai standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.

Tata tertib permainan.

penggunaan

6.

Pembayaran nontunai.

tunai

7.

Pelaksanaan kebersihan lingkungan arena permainan.

8.

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

9. 10. III.

PENGELOLAAN

A. Organisasi

Pengadaan dan/atau penyediaan peralatan dan mesin permainan.

1.

108

area

dan/atau di

Penanganan keluhan pengunjung. Profil perusahaan yang terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan

-4NO

ASPEK

UNSUR

NO

SUB UNSUR dan terdokumentasi.

2.

3. 4.

B. Manajemen

5. 6. 7. 8.

C. Sumber Daya 9. Manusia 10. 11. 12. 13.

109

Dokumen prosedur operasional standar (standard operating procedure) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja. Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi. Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi. Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi Tersedia informasi mengenai dokter, rumah sakit atau klinik yang terdekat. Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan yang terdokumentasi. Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan. Memiliki perencanaan dan pengembangan karir. Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi. Memiliki program penilaian kinerja karyawan. Tersedia tenaga kerja: a. operator yang berkompeten untuk memastikan keselamatan pemain dan pengunjung b. teknisi yang berkompeten untuk menjaga keselamatan pemain dan pengunjung, dan; c. petugas keamanan oleh satuan pengamanan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan

-5NO

ASPEK

UNSUR

SUB UNSUR

NO

14. D. Sarana dan Prasarana.

15. 16. 17. 18.

yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan. Tersedia area administrasi di ruang pimpinan arena permainan. Tersedia area pemeliharaan dan perbaikan. Tersedia tempat penyimpanan barang bagi karyawan. Tersedia toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pria dan wanita yang masing-masing dilengkapi dengan: a. tanda yang jelas; b. air bersih yang cukup; c. tempat cuci tangan dan alat pengering; d. kloset jongkok dan/atau kloset duduk; e. tempat sampah tertutup; dan buang air kecil f. tempat (urinoir) untuk toilet pengunjung pria.

19.

Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20.

Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21.

Tersedia tertutup.

22.

23.

110

keranjang

sampah

Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

-6NO

ASPEK

UNSUR

NO

SUB UNSUR

24.

Tersedia area atau tempat ibadah dengan kelengkapannya.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, ttd. MARI ELKA PANGESTU

111

Waterpark

Themepark

Zoo

Aquarium

FEC

Museum & Science Center

LEMBAGA SERTIFIKASI USAHA BIDANG PARIWISATA SERTIFIKASI usaha TAMAN REKREASI dan usaha ARENA PERMAINAN

PT. LINTAS SERTIFINDO UNGGUL Gedung Fizar Lantai 2. Jalan Kober Pedati No. 30 Jatinegara, Jakarta Timur 13310 Tel: 021-8590 3277 | Fax: 021-850 9192 Email: [email protected]

www.lsurecreation.com

lembaga sertifikasi usaha

lintas sertifindo unggul