CATATAN UNTUK TIM PENYUSUN BUKU II EDISI REVISI TAHUN 2014 Oleh: M. TOYEB 1 Dilatarbelakangi oleh keinginan memiliki pedoman yang sempurna dan sesuai dengan perkembangan aturan terbaru maka penulis termotivasi untuk memberikan sedikit catatan buku II edisi revisi 2014. Catatan ini dimaksudkan untuk urung rembuk pemikiran kepada tim penyusun Buku II edisi revisi yang akan datang agar mengupdate beberapa konten Buku II. Menurut penulis hal ini penting dilakukan untuk penerbitan Buku II selanjutnya, apalagi judulnya “edisi revisi”. Penulis tidak bermaksud menggurui tim penyusun, namun sebagaimana petunjuk teknis dari Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Nomor 14/TUADA-AG/2013 tanggal 12 September 2013, angka 5, Buku II ini adalah pedoman dalam menjalankan tugas pokok bagi pimpinan, hakim dan pejabat kepaniteraan.2 Hal inilah yang mengusik pikiran penulis untuk menyampaikan setidak-tidaknya 8 catatan. Adapun 8 catatan yang dimaksud penulis adalah sebagai berikut: 1. PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA SECARA PRODEO (PBP) Prosedur pengajuan beperkara secara prodeo atau yang diistilahkan dengan Layanan Pembebasan Biaya Perkara (PBP)
3
dalam Buku II edisi
revisi 2014 tertulis sebagai berikut: 25) Prosedur pengajuan berperkara secara prodeo: a) Permohonan berperkara secara prodeo diajukan bersama-sama dengan
surat
gugatan/permohonan
dan
melampirkan
surat
keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dan diketahui oleh camat.
1) 2) 3)
Hakim Pengadilan Agama Sanggau Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 (Surat Nomor 14/TUADA-AG/2013 tanggal 12 September 2013) Istilah dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014
b) Meja I membuat SKUM Rp. 0,- dan menyerahkannya kepada Pemohon. c) Pemohon menyerahkan surat gugatan/permohonan dan SKUM kepada Kasir. d) Kasir menyerahkan kembali sehelai surat gugatan/permohonan bersama SKUM kepada pihak. e) Meskipun SKUM Rp. 0,- penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara harus tetap dicatat dalam jurnal dan buku induk. f) Meja II mencatat dalam register perkara dan memproses lebih lanjut bagaimana prosedur. g) Setelah Majelis Hakim menerima berkas dari Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Ketua Majelis menerbitkan PHS disertai perintah kepada Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil para pihak untuk diadakan sidang insidentil mengenai ketidak mampuannya. h) Untuk berperkara secara prodeo yang dananya dibantu oleh negara: 1) Biaya dibebankan
pada
DIPA Pengadilan Agama/ Mahkamah
Syar'iyah. 2) Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, redaksi dan meterai. 3) Biaya prodeo dapat dialokasikan untuk perkara tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi. 4) Berdasarkan
Surat
Edaran
Mahkamah
Agung No. 10 tahun
2010 Tentang Pedoman Pemberian bantuan Hukum, beperkara secara prodeo dapat dibiayai dari DIPA. 5) Mekanisme pembiayaan perkara prodeo yang dibiayai DIPA adalah sebagai berikut: a) Tata cara pengajuan dan proses penanganan administrasinya sama dengan tata cara pengajuan dan proses penanganan administrasi prodeo biasa. b) Pemanggilan pertama kepada para pihak oleh Jurusita tanpa biaya (prodeo biasa). c) Jika permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan Majelis
2
Hakim, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar Putusan Sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan
kepada
DIPA
Pengadilan
Agama/Mahkamah
Syar'iyah. d) Berdasarkan
Surat
Keputusan
KPA
tersebut,
Bendahara
Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada Kasir sebesar yang telah ditentukan DIPA. e) Kasir
membuat
SKUM
dan
membukukan bantuan biaya
tersebut dalam Buku Jurnal Keuangan dan mempergunakan biaya sesuai kebutuhan selama proses perkara berlangsung. f) Dalam hal terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada huruf (h) angka (2), sisa tersebut dikembalikan kepada KPA (Bendahara Pengeluaran). 4 Padahal ketentuan prodeo atau pada ketentuan baru disebut PBP telah diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung terbaru yaitu dengan PERMA
Nomor 1 Tahun 2014 tertanggal 9 Januari 2014 dan telah diundangkan pada tanggal 16 Januari 2014. Bahkan Badilag sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan tertanggal 26 Maret 2014. Oleh karena itu menurut penulis, untuk pembahasan tentang prosedur prodeo atau PBP, seharusnya tim penyusun setidak-tidaknya menyesuaikan dengan juknis pasal 3 hingga pasal 10, yang telah dikeluarkan oleh Badilag sendiri yaitu: Prosedur Dan Mekanisme Prodeo (PBP) Di Tingkat Peradilan Agama Penerimaan dan syarat layanan pembebasan biaya perkara 1) Setiap orang atau sekelompok
orang yang tidak mampu secara
ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.
4)
Buku II edisi revisi 2014 hal 4-5
3
2) Tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu jaminan Kesehatan Masyarakat (Iamkesrnas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KP5), atau c. Dokumen Iainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. 5 Permohonan pembebasan biaya perkara oleh Pemohon/Penggugat 1) Permohonan Pembebasan Biaya Perkara diajukan secara tertulis dengan formulir tersendiri sebagaimana contoh pada Lampiran 1/Form.L.H.3 yang terpisah
dengan
surat
gugatan/permohonan
dengan
melampirkan
dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) ayat (2). 2) Permohonan Pembebasan Biaya
Perkara oleh Pemohon/Penggugat
diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui petugas Meja I bersarnaan dengan surat gugatau/permohonan. 3) Petugas Meja
I
setelah meneliti kelengkapan berkas kemudian
menuangkan SKUM nihil. 4) Permohonan
Pembebasan
Biaya
Perkara
beserta
berkas
yang
bersangkutan diproses sesuai dengan Pola Bindalmin. 5) Panitera/Sekretarls memeriksa dan memberikan pertimbangan kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. (lihat dalam juknis contoh surat pertimbangan panitera/sekretaris) (sebaiknya dijadikan lampiran dalam Buku II)
5)
Surat Edaran Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 pasal 3
4
6) Panitera menyerahkan permohonan pembebasan biaya serta berkas perkara kepada Ketua Pengadilan. 7) Ketua
Pengadilan dapat mengabulkan atau menolak permohonan
Pembebasan Biaya Perkara
setelah
memperhatikan
pertimbangan
dari Panitera/Sekretaris, yang dituangkan dalam Surat Penetapan. (lihat dalam juknis contoh surat penetapan PBP Ketua) (sebaiknya dijadikan lampiran dalam Buku II) 8) Surat Penetapan Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) harus diterbitkan pada hari dan tanggal yang sama dengan diajukannya surat pemohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, 9) Apabila pada hari dan tanggal yang bersangkutan, Ketua tidak berada di tempat, maka Surat Penetapan
Pengadilan
tersebut dapat
dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk. (lihat dalam juknis contoh Surat Penunjukan Hakim) 6 (sebaiknya dijadikan lampiran dalam Buku II) Permohonan Penggugat/Pemohon ttg Pembebasan Biaya Perkara dikabulkan 1) Dalam
hal
permohonan
Pembebasan Biaya Perkara
dikabulkan,
Surat Penetapan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk Pemohon, Panitera/Sekretaris selaku KPA dan berkas perkara. 2) Berdasarkan Surat Penetapan
Ketua PA sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) Panitera/Sekretaris selaku KPA membuat Surat Keputusan untuk membebankan biaya
perkara
kepada
anggaran
Negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada negara sebesar: (lihat dalam juknis contoh SK KPA) (sebaiknya dijadikan lampiran dalam Buku II) a. Untuk perkara gugatan: satu kali panggilan Penggugat, satu kali panggilan Tergugat, biaya proses, dan biaya Materai. b. Untuk perkara Cerai Talak: dua kali panggilan Pemohon, dua kali panggilan Termohon, biaya proses, dan biaya Materai.
6)
Surat Edaran Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 pasal 4
5
3) Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya Layanan Pembebasan Biaya Perkara kepada kasir secara tunai sebesar yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan tersebut dengan bukti kwitansi. (lihat dalam juknis contoh kuitansi) (sebaiknya dijadikan lampiran dalam Buku II) 4) Kasir membukukan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam buku jurnal dan Buku Induk Keuangan Perkara kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan Leges yang dicatat sebagai nihil. 5) Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan KPA sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Panitera/Sekretaris selaku KPA dapat membuat Surat Keputusan untuk menambah panjar biaya pada perkara yang sarna berdasarkan
instrumen Ketua Majelis yang disampaikan oleh Kasir.
(lihat dalam juknis contoh SK KPA Tambah biaya Lanjutan dan contoh instrumen KM) (sebaiknya dijadikan lampiran dalam Buku II) 6) Apabila kebutuhan biaya perkara yang
melebihi
panjar biaya perkara
telah ditentukan dalam Surat Keputusan, sedangkan anggaran
Pembebasan Biaya Perkara tidak tersedia lagi di dalam DIPA, maka proses selanjutnya dilakukan secara cuma-cuma tanpa diperlukan putusan sela dari Ketua Majelis. 7) Apabila biaya layanan pembebasan biaya perkara
tersebut terdapat
slsa, maka sisa tersebut dikembalikan oleh kasir kepada Bendahara Pengeluaran selambat-lambatnya pada akhir bulan yang bersangkutan. 8) Dalam hal anggaran Layanan
Pembebasan Biaya Perkara
sudah
tidak tersedia, KPA memberitahukan kepada Petugas Meja Satu. (lihat dalam juknis contoh surat pemberitahuan anggaran habis dari KPA) (sebaiknya dijadikan lampiran dalam Buku II) 9) Dalam
hal
terdapat
permohonan
Pembebasan
Biaya
Perkara
sedangkan anggaran Layanan Pembebasan Biaya Perkara sudah tidak tersedia lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka perkaranya diproses dengan beperkara secara cuma-cuma. (lihat HIR/Rbg ttg perkara cuma-cuma)
6
10) Apabila perkara telah diputus, maka biaya perkara dicantumkan dalam amar putusan yang berbunyi: “Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.... dibebankan kepada negara” 7 Permohonan Penggugat/Pemohon ttg Pembebasan Biaya Perkara tidak dikabulkan 1) Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara tidak dikabulkan, Surat Penetapan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing untuk Pernohon, dan berkas perkara. (lihat dalam juknis contoh penetapan tidak dikabulkan). (sebaiknya dijadikan lampiran dalam Buku II) 2) Berdasarkan surat penetapan sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Penggugat/Pemohon harus membayar biaya perkara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah dijatuhkan Surat Penetapan
Ketua
Pengadilan dan jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari register/daftar perkara. (lihat buku II) 3) Ketua Pengadilan menetapkan gugatanjpermohonan
dicoret dengan
surat penetapan berdasarkan surat keterangan dari panitera/sekretaris bahwa penggugat/pemohon tidak membayar panjar biaya perkara setelah Iewat 14 (empat belas) hari kerja, (lihat dalam juknis contoh penetapan
dicoret Ketua Pengadilan dan contoh surat keterangan dari
pansek) 8 (sebaiknya dijadikan lampiran dalam Buku II) Permohonan pembebabasan biaya perkara oleh Termohon/Tergugat 1) Permohonan Pembebasan Biaya
Perkara oleh Termohon/Tergugat
diajukan secara tertulis dengan formulir tersendiri sebagaimana contoh pada Lampiran 1/Form.LH.4 dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) ayat (2) dan fotocopy relaas panggilan atau fotocopy salinan gugatan/permohonan, 2) Permohonan Pembebasan Biaya Perkara bagi Tergugat/Termohon diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera/Sekretaris sebelum memberikan jawaban. 7) 8)
Surat Edaran Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 pasal 5 Surat Edaran Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 pasal 6
7
3) Apabila permohonan pembebasan biaya perkara bagi Tergugat/Termohon diajukan pada saat sidang sebelum memberikan jawaban, Majelis Hakim menunda atau menskors persidangan dan memerintahkan Tergugat/Termohon untuk mengajukan perrnohonan pembebasan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera/Sekretaris 4) Panitera/Sekretaris memeriksa dan memberikan pertimbangan kelayakan pembebasan biaya perkara. 5) Panitera/Sekretaris
menyerahkan
permohonan
pembebasan
biaya
perkara berikut pertimbangannya kepada Ketua Pengadilan. (lihat dalam juknis contoh surat pertimbangan dari Panitera/Sekretaris). (sebaiknya dijadikan lampiran dalam Buku II) 6) Ketua
Pengadilan dapat mengabulkan atau
menolak permohonan
Pembebasan Biaya Perkara setelah memperhatikan pertimbangan dari Panitera/Sekretaris, yang dituangkan dalam Surat Penetapan. (lihat dalam juknis
contoh
surat penetapan Ketua) (sebaiknya dijadikan
lampiran dalam Buku II) 7) Surat Penetapan Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) harus diterbitkan pada hari dan tanggal
yang sama dengan
diajukannya surat pemohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. 8) Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan tidak berada di tempat, maka Surat Penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk. (lihat dalam juknis contoh surat penunjukan hakim) 9 (sebaiknya dijadikan lampiran dalam Buku II) Permohonan Tergugat/Termohon ttg Pembebasan Biaya Perkara dikabulkan 1) Dalam
hal
permohonan
Layanan
Pembebasan
Biaya
Perkara
dikabulkan, Surat Penetapan dibuat dalarn rangkap 2 (dua) masingrnasing untuk berkas perkara dan Pemohon Layanan Pembebasan Biaya Perkara. 2) Surat Penetapan Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat
9)
Surat Edaran Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 pasal 8
8
(1) harus diterbitkan pada tanggal yang sama dengan diajukannya surat pemohonan Layanan Pernbebasan Biaya Perkara. 3) Apabila pada hari dan tanggal yang bersangkutan, Ketua Pengadilan tidak berada di tempat, maka Surat Penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk. 4) Dalam hal perkara telah diputus dan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat/Termohon, maka amar putusan berbunyi: "Biaya yang timbul daIam perkara ini sejumlah Rp .... dibebankan kepada negara"10 Permohonan Tergugat/Termohon ttg Pembebasan Biaya Perkara tidak dikabulkan 1) DaIam hal permohonan Layanan Pembebasan
Biaya Perkara tidak
dikabulkan, Surat Penetapan dibuat dalarn rangkap 2 (dua) masingmasing untuk berkas perkara dan Pernohon. 2) Surat Penetapan Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud daIam ayat (1) harus diterbitkan pada hari dan tanggal yang sama dengan diajukannya surat pemohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. 3) Apabila pada hari dan tanggal yang bersangkutan, Ketua Pengadilan tidak berada di tempat, maka Surat Penetapan tersebut dapat dikeluarkan oIeh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk. 4) Dalam hal perkara telah diputus dan biaya perkara dibebankan kepada
Tergugat/Terrnohon,
"Membebankan
biaya
maka
perkara
amar sebesar
putusan Rp....(..)
berbunyi: kepada
Tergugat/Termohon". 5) Dalam hal Tergugat/Terrnohon membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), maka biaya perkara tersebut disetorkan ke
kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. 11
10 ) 11 )
Surat Edaran Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 pasal 9 Surat Edaran Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 pasal 10
9
Prosedur Dan Mekanisme Prodeo (LPBP) Di Tingkat Banding Permohonan pembebasan biaya sejak perkara tingkat pertama di PA 1)
Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) bagi Penggugat/Pemohon atau pasal 9 ayat (1) bagi Tergugat/Termohon, pengajuan banding untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai surat penetapan pembebasan biaya perkara yang telah dikeluarkan cleh Ketua Pengadilan Agama.
2)
Permohonan tersebut diajukan oleh Pembanding melalui Meja I bersamaan dengan permohonan banding.
3)
Petugas Meja I setelah meneliti kelengkapan berkas kemudian menuangkan SKUM nihil.
4)
Permohonan Pembebasan Biaya Perkara beserta berkas yang bersangkutan diproses sesuai dengan Pola Bindalmin.
5)
Berdasarkan penetapan Ketua
Pengadilan sebagaimana tersebut
pada ayat (1), Panitera/Sekretaris selaku KPA membuat Surat Keputusan untuk mernbebankan biaya perkara kepada anggaran Negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada negara sebesar: a. Satu kali Biaya pemberitahuan akta pernyataan banding b. Satu kali Biaya pemberitahuan memori banding c. Satu kali Biaya pemberitahuan kontra memori banding d. Dua kali Biaya pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) e. Dua kali Biaya pemberitahuan isi putusan banding f. Biaya banding yang dikirim ke PTA. g. Biaya pengiriman berkas perkara banding ke PTA. 6)
Berdasarkan Surat Keputusan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya Layanan Pembebasan Biaya Perkara kepada kasir secara tunai sebesar yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan tersebut dengan bukti kwitansi. (lihat dalam juknis contoh kuitansi) (sebaiknya dijadikan lampiran dalam Buku II)
10
Kasir membukukan biaya sebagaimana dimaksud
7)
pada
ayat
(4)
dalam Buku Jurnal Banding dan Buku Induk Keuangan Perkara kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan Leges yang dicatat sebagai nihil. Setelah Kasir membukukan panjar biaya banding dan membuatkan
8)
SKUM, prosedur permohonan banding selanjutnya diproses sesuai dengan Pola Bindalmin. 9)
Kasir mengirim biaya banding ke PTA dan menyerahkan bukti kirim untuk dimasukkan dalam berkas perkara yang akan dikirim ke PTA.
10) Apabila kebutuhan biaya perkara
melebihi panjar
biaya perkara
yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan, maka Panitera/Sekretaris sebagai KPA dapat membuat
Surat Keputusan untuk menambah
panjar biaya pad a perkara yang sama berdasarkan instrumen atau penetapan sela dari PTA. (lihat contoh instrumen tambah biaya kasir) 11) Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan, sedangkan anggaran
PBP
tidak tersedia Iagi di dalam DIPA, maka proses selanjutnya dilakukan secara cuma-cuma tanpa diperlukan penetapan sela. 12) Apabila biaya layanan pembebasan biaya perkara tersebut terdapat sisa, maka sisa tersebut dikembalikan oleh kasir kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat pada akhir bulan yang bersangkutan. 13) Dalam hal anggaran
Layanan Pembebasan
habis, maka KPA membuat
pernyataan
Biaya Perkara
sudah
dan perkaranya diproses
secara cuma-cuma. (lihat contoh pernyataan) 14) Surat
Penyataan
KPA sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(11)
dilampirkan pada berkas perkara banding bundel B yang akan dikirim ke PTA. 15) Apabila perkara telah diputus, maka biaya perkara dicantumkan amar putusan
dalam
yang berbunyi: “Biaya yang timubul dalam perkara ini
sejumlah Rp ..... dibebankan kepada negara”. 12
12 )
Surat Edaran Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 pasal 11
11
Permohonan pembebasan biaya sejak perkara baru diajukan di tingkat banding 1)
Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara diajukan untuk pertama kali di tingkat banding, maka permohonan pembebasan biaya perkara diajukan secara tertulis dengn formulir tersendiri sebagaimana contoh pada lampiran I/Form.LHS yang terpisah dengan permohonan banding dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) ayat
(2). (lihat dalam juknis contoh
formulir
prodeo)
(sebaiknya dijadikan lampiran dalam Buku II) 2)
Permohonan Pembebasan Biaya Perkara oleh Pembanding diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui petugas Meja I bersamaan dengan permohonan banding.
3)
Petugas Meja
I
setelah meneliti kelengkapan berkas kemudian
menuangkan SKUM nihil. 4)
Permohonan
Pembebasan
Biaya
Perkara
beserta
berkas
yang
bersangkutan diproses sesuai dengan Pola Bindalmin 5)
Permohonan Pembebasan Biaya
Perkara bagi Terbanding diajukan
kepada Ketua pengadilan melalui petugas Meja I sebelum
diajukan
kontra memori banding. 6)
Petugas Meja I setelah meneliti kelengkapan berkas, meneruskan permohonan
banding
beserta
permohonan
pembebasan
biaya
perkara kepada Ketua pengadilan melalui Panitera/Sekretaris. 7)
Panitera/Sekretaris memeriksa dan memberikan pertimbangan kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. (lihat dalam juknis contoh surat keterangan layak dari pansek) (sebaiknya dijadikan lampiran dalam Buku II)
8)
Panitera
menyerahkan
permohonan
pembebasan
biaya
beserta
pertimbangannya kepada Ketua Pengadilan. 9)
Ketua
Pengadilan dapat mengabulkan atau
menolak permohonan
Pembebasan Biaya Perkara seteIah memperhatikan pertimbangan dari Panitera/Sekretaris, yang dituangkan dalam juknis contoh surat
dalam Surat Penetapan.
(lihat
penetapan) (sebaiknya dijadikan lampiran
12
dalam Buku II) 10) Surat Penetapan Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) harus diterbitkan pada dan tanggal yang sama dengan diajukannya surat pemohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. 11) Apabila pada hari dan tanggal yang bersangkutan, Ketua Pengadilan tidak berada di tempat, maka Surat Penetapan tersebut dapat dikeluarkan oIeh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk. (lihat dalam juknis contoh surat penunjukan) (sebaiknya dijadikan lampiran dalam Buku II) 12) Dalam hal permohonan PBP dikabulkan, Surat Penetapan Ketua dibuat rangkap tiga, masing-rnasing satu rangkap untuk Pemohon, satu rangkap untuk KPA dan satu rangkap dirnasukkan daIam berkas perkara. 13) Berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan sebagiamana tersebut pada ayat (12) di atas, Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada negara sebesar: (lihat dalam juknis contoh SK KPA) (sebaiknya dijadikan lampiran dalam Buku II) a. Satu kali Biaya pemberitahuan akta banding b. Satu kall Biaya pemberitahuan memori banding c.
Satu kali Biaya pemberitahuan kontra memori banding
d. Dua kali Biaya pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) e. Dua kali Biaya pemberitahuan isi putusan banding f.
Biaya banding
yang dikirim
ke Pengadilan
Tinggi
Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh. g. Biaya pengiriman berkas perkara banding ke PTA. 14) Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya Layanan Pembebasan Biaya Perkara kepada kasir secara tunai sebesar yang teIah ditentukan daIam Surat Keputusan tersebut dengan bukti kuitansi. (lihat d a l a m juknis contoh kuitansi) (sebaiknya dijadikan lampiran dalam Buku II) 15) Berdasarkan
bukti
kuitansi dari kasir tersebut
Panitera/Sekretaris
membuatkan Akta Pernyataan Banding.
13
16) Permohonan
banding
pembanding
diproses
sesuai
dengan
Pola
pada ayat
(14)
Bindalmin. 17) Kasir membukukan
biaya
sebagaimana dimaksud
dalam Buku jurnal dan Buku Induk Keuangan Perkara kecuali
biaya
pendaftaran, biaya redaksi dan Leges yang dicatat sebagai nihil. 18) Kasir mengirim biaya banding ke PTA dan menyerahkan bukti kirim ke petugas meja III untuk dimasukkan dalam berkas perkara banding bundel B. 19) Apabila kebutuhan biaya perkara
melebihi panjar biaya perkara yang
telah ditentukan dalam Surat Keputusan, maka Panitera/Sekretaris dapat membuat Surat Keputusan untuk menambah panjar biaya pada perkara yang sama berdasarkan instrumen atau penetapan sela dari PTA. (lihat dalam juknis contoh instrumen dan penetapan sela) (sebaiknya dijadikan lampiran dalam Buku II) 20) Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan, sedangkan anggaran PBP tidak tersedia lagi di dalam DIPA, maka proses selanjutnya dilakukan secara cuma-cuma tanpa diperlukan penetapan sela. 21) Apabila biaya layanan pembebasan biaya perkara tersebut terdapat sisa, maka
sisa
tersebut
dikembalikan
oleh
kasir
kepada
Bendahara
Pengeluaran paling lambat pada akhir bulan yang bersangkutan, 22) Dalam hal anggaran Layanan Pembebasan Biaya Perkara sudah tidak tersedia, KPA memberltahukan kepada Petugas Meja I. (lihat
dalam
juknis contoh surat pemberitahuan anggaran habis dari KPA) (sebaiknya dijadikan lampiran dalam Buku II) 23) Dalam hal terdapat permohonan Pembebasan Biaya Perkara sedangkan anggaran Layanan Pembebasan Biaya Perkara sudah tidak tersedia lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (20), maka perkaranya diproses dengan berperkara sebagai berikut: a. Ketua
Pengadilan
menunjuk
Majelis
Hakim
untuk memeriksa
ketidakmampuan pemohon. b. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu
14
dicatat oleh panitera, majelis hakim yang ditunjuk memerintahkan panitera untuk memberitahukan perrnohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang permohonan pembebasan biaya perkara. c.
Pemanggilan kepada para pihak untuk pemeriksaan permohonan pembebasan biaya perkara dilakukan tanpa biaya dan dicatat dalam buku jurnal dan buku induk dengan nilai Rp.0,00 (nihil)
d. Pemeriksaan oleh majelis hakim sebagaimana pada angka (1) hanya memeriksa
ketidakmampuan
pemohon
secara
ekonomi
tanpa
memutus (menolak atau mengabulkan) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara e. Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan pembebasan biaya perkara bersama bundel A
dan salinan putusan dikirim oleh
pengadilan agama ke PTA. 24) Apabila perkara telah diputus, maka biaya perkara dicantumkan dalam amar putusan yang berbunyi: "Biaya yang timbul dalam perkara
ini
sejumlah Rp........dlbebankan kepada neqara". 25) Dalam hal permohonan PBP tidak dikabulkan, maka Pembanding harus membayar panjar biaya banding dalam tenggang waktu masa banding dan jika tidak dipenuhi maka permohonan bandingnya tidak memenuhi sesuai peraturan yang berlaku13 Prosedur Dan Mekanisme Prodeo (PBP) Di Tingkat Kasasi Pembebasan Biaya Perkara Lanjutan 1)
Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat bagi
Penggugat/Pemohon
atau
Pasal
9
ayat
(1)
(7) bagi
Tergugat/Termohon, pengajuan kasasi untuk beperkara secara bebas biaya harus disertai surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama.
13 )
Surat Edaran Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 pasal 12
15
2)
Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon Kasasi melalui
Meja I
bersamaan dengan permohonan kasasi. 3)
Petugas
Meja
I
setelah
meneliti
kelengkapan
berkas
kernudian
menuangkan SKUM nihil. 4)
Permohonan
Pembebasan
Biaya
Perkara
beserta
berkas
yang
bersangkutan diproses sesuai dengan Pola Bindalmin 5)
Berdasarkan pada
penetapan
Ketua Pengadilan sebagaimana
tersebut
ayat (1), Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran
membuat Surat Keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada negara sebesar: a. Satu kali Biaya pemberitahuan akta kasasl b. Satu kali Biaya pemberitahuan memori kasasi c. Satu kali Biaya pemberitahuan kontra memori kasasi d. Dua kali Biaya pemberitahuan isi putusan kasasi e. Biaya kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung. f. Biaya pengiriman berkas perkara kasasi ke Mahkamah Agung 6)
Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya Layanan Pembebasan Biaya Perkara kepada kasir secara tunai sebesar yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan tersebut dengan bukti kwitansi.
7)
Kasir membukukan biaya sebagalmana dimaksud pada ayat (3) dalam Buku
jurnal
dan
Buku
Induk
Keuangan
Perkara
kecuali
biaya
pendaftaran, biaya redaksi dan Leges yang dicatat sebagai nihil. 8)
Setelah Kasir membukukan panjar biaya perkara kasasi dan membuatkan SKUM, prosedur permohonan kasasi selanjutnya diproses sesuai dengan Pola Bindalmin
9)
Kasir rnengirimkan biaya kasasi ke Mahkamah Agung dan menyerahkan bukti pengiriman kepada petugas Meja III untuk dimasukan dalam berkas perkara.
10) Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya
perkara yang
telah ditentukan dalam Surat Keputusan, maka Panitera/Sekretaris dapat
16
membuat Surat Keputusan untuk menambah panjar biaya perkara berdasarkan instrumen atau penetapan sela dari Mahkamah Agung berkaitan dengan perintah diadakan pemeriksaan tambahan. 11) Apabila kebutuhan
biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang
telah ditentukan dalam Surat Keputusan, sedangkan anggaran PBP tidak tersedia lagi di dalam DIPA, maka proses selanjutnya dilakukan dengan cara Cuma-cuma tanpa diperlukan penetapan sela. 12) Apabila biaya layanan pembebasan biaya perkara tersebut terdapat sisa, maka sisa tersebut dikembaltkan oleh kasir kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat pada akhir bulan yang bersangkutan. 13) Dalam hal anggaran Layanan Pembebasan Biaya Perkara sudah habis, maka KPA membuat pernyataan dan perkaranya diproses secara cumacuma. (lihat contoh pernyataan) 14) Surat
Penyataan
dilampirkan
KPA sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(11)
pada berkas perkara kasasi bundel B yang akan dikirim
ke Mahkamah Agung. 15) Apabila perkara
telah diputus, maka biaya perkara
dalam amar putusan yang berbunyi:
dicantumkan
"Biayayang timbul dalam perkara
ini sejumlah Rp.... dibebankan kepada neqara".14 Permohonan pembebasan biaya sejak perkara baru diajukan di tingkat kasasi 1) Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara diajukan untuk pertama kali di tingkat kasasi, maka Permohonan Pembebasan Biaya Perkara diajukan secara tertulis dengan formulir tersendiri sebagaimana contoh pada lampiran yang terpisah dengan Permohonan kasasi dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) ayat (2). 2) Permohonan pembebasan biaya perkara oleh Pemohon Kasasi diajukan kepada Ketua PA melalui petugas Meja I bersamaan dengan permohonan kasasi. 3) Permohonan Pembebasan Biaya Perkara bagi Termohon Kasasi diajukan
14 )
Surat Edaran Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 pasal 13
17
kepada Ketua Pengadilan Agama melalui petugas Meja
I sebelum
diajukan kontra memori kasasi, 4) Petugas
Meja
I
setelah
meneliti
kelengkapan
berkas
kemudian
menuangkan SKUM Nihil. 5) Permohonan
Pembebasan
Biaya
Perkara
beserta
berkas
yang
bersangkutan diproses sesuai dengan Pola Bindalmin 6) Panitera/Sekretaris memeriksa dan memberikan pertimbangan kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. 7) Panitera
menyerahkan
permohonan
pembebasan
biaya
beserta
pertimbangannya kepada Ketua Pengadilan Agama. 8) Ketua Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan Pembebasan Biaya Perkara setelah memperhatikan pertimbangan dari Panitera/Sekretaris, yang dituangkan dalam Surat Penetapan. 9) Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (8)
harus diterbitkan pada dan
tanggal yang
sama dengan
diajukannya surat pemohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. 10) Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan tidak berada di tempat, maka Surat Penetapan tersebut
dapat dikeluarkan oleh Wakil
Ketua atau Hakim yang ditunjuk. (lihat contoh surat penunjukan) 11) Dalam hal permohonan PBP dikabulkan, Surat Penetapan Ketua dibuat rangkap tiga, masing-masing satu rangkap untuk Pemohon, satu rangkap untuk KPA dan satu rangkap dimasukkan dalam bundel B berkas perkara kasasi. 12) Berdasarkan surat penetapan Ketua
Pengadilan sebagaimana tersebut
pada ayat (8) di atas, Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada negara sebesar: a. Satu kali Biaya pemberitahuan akta kasasi b. Satu kali Biaya pemberitahuan memori kasasi c. Satu kali Biaya pemberitahuan kontra memori kasasi d. Dua kali Biaya pemberitahuan isi putusan kasasi
18
e. Biaya kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung f. Biaya pengiriman berkas perkara kasasi ke Mahkamah Agung 13) Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya Layanan Pembebasan Biaya Perkara
kepada kasir secara tunai sebesar yang telah ditentukan
dalam Surat Keputusan tersebut dengan bukti kwitansi. 14) Berdasarkan bukti
kuitansi dari
kasir, Panitera/Sekretaris membuatkan
Akta Permohonan kasasi., 15) Kasir membukukan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dalam Buku jurnal dan Buku Induk Keuangan Perkara kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan Leges yang dicatat sebagai nihil. 16) Kasir mengirim biaya perkara kasasi ke MARI dan
menyerahkan bukti
kirim untuk dimasukkan dalam berkas perkara kasasi. 17) Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan, maka Panitera/Sekretaris
dapat
membuat Surat Keputusan untuk menambah panjar biaya perkara berdasarkan instrumen atau penetapan sela Mahkamah
Agung
yang
biaya perkara
yang
berkaitan dengan perintah pemeriksaan tambahan. 18) Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar
telah ditentukan dalam Surat Keputusan, sedangkan anggaran PBP tidak tersedia lagi di dalam DIPA, maka proses selanjutnya dilakukan
dengan
secara cuma-cuma tanpa diperlukan penetapan sela. 19) Apabila biaya layanan pembebasan biaya perkara tersebut terdapat sisa, maka
sisa
tersebut
dikembalikan
oleh
kasir
kepada
Bendahara
Pengeluaran paling lambat pada akhir bulan yang bersangkutan, 20) Dalam hal permohonan PBP sudah tidak tersedia, KPA memberitahukan kepada Petugas Meja I. (lihat dalam juknis contoh surat pemberitahuan anggaran habis dari KPA) (sebaiknya dijadikan lampiran dalam Buku II) 21) Dalam hal terdapat permohonan Pembebasan Biaya Perkara sedangkan anggaran Layanan Pembebasan Biaya Perkara sudah tidak tersedia lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (20), maka perkaranya diproses dengan berperkara sebagai berikut:
19
a. Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa ketidak mampuan permohonan pemohon. b. Majelis Hakim memeriksa permoohonan pembebasan baiaya pekrara yang dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan di tingkat kasasi. c. Berita
acara
pemeriksaan
tersebut
tidak
termasuk menjatuhkan
penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan pembebasan biaya perkara. d. Berita acara hasil pemeriksaan tersebut dikirim oleh PA ke MA bersama dengan bundel A dan bundel B. 22) Proses penanganan permohonan kasasi tersebut di PA dilaksanakan sesuai Pola Bindalmin secara Cuma-cuma, 23) Apabila perkara telah diputus, maka biaya perkara dicantumkan amar putusan yang
dalam
berbunyi: "Biaya yang timbul dalam perkara ini
sejumlah Rp...(...) dibebankan
kepada neqara".
24) Dalam hal permohonan PBP tidak dikabulkan, maka Penggugat/Pemohon harus membayar biaya perkara dalam jangka waktu 14 (empat
belas)
hari setelah dijatuhkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan dan jika tidak dipenuhi maka permohonan kasasinya tidak memenuhi syarat formil. 15
Prosedur Dan Mekanisme Prodeo (PBP) Di Tingkat PK 1) Prosedur dan Mekanisme Pembebasan Biaya Perkara pada tingkat Peninjauan Kembali mengikuti Petunjuk Pelaksanaan tentang Prosedur dan Mekanisme Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal
(7) dan
pada
tingkat
Pasal
kasasi
(8) Petunjuk
Pelaksanaan ini. 2) Adapun besaran komponen biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Keputusan Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas permohonan Pembebasan Biaya Perkara yang dikabulkan
adalah
meliputi: a. Biaya 15 )
pengiriman
biaya
perkara
peninjauan
kembali
melalui
Surat Edaran Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 pasal 14
20
bank/kantor pos. b. Biaya pemberitahuan pernyataan dan alasan peninjauan kembali. c. Biaya
pemberitahuan
jawaban
atas
permohonan
dan
alasan
peninjauan kembali. d. Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan, e. Biaya pengiriman berkasa perkara peninjauan kembali. f. Biaya transportasi petugas pengiriman dan pemberitahuan. g. Biaya pemberitahuan amar putusan peninjauan kembali kepada Pemohon peninjauan kembali. h. Biaya pemberitahuan amar putusan peninjauan kembali kepada Termohon peninjauan kembali Dalam hal pelaksanaan DIPA alokasi anggaran khusus pembebasan biaya perkara belum dapat dijalankan karena awal tahun anggaran dan atau hal lainnya yang sah menurut ketentuan peraturan perundangan, maka panjar biaya perkara tersebut diperlakukan seperti panjar biaya perkara secara cuma-cuma16. Demikian juga menurut penulis pada pembahasan tentang Beracara secara prodeo sebagaimana tertera pada halaman 63-67, ketentuannya mengacu kepada Surat Edaran Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014. 2. PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN (PBT) BAGI PIHAK DI LUAR NEGERI Mengenai pemanggilan pihak beperkara, terutama Tergugat/Termohon dalam bukut II edisi revisi 2014 diatur sebagai berikut: 10)
Pemanggilan terhadap Tergugat / Termohon yang berada diluar negeri harus dikirim melalui Departemen Luar Negeri cq. Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Kedutaan Besar Indonesia di negara yang bersangkutan.
11)
Permohonan pemanggilan
sebagaimana
tersebut
pada angka
(10) tidak perlu dilampiri surang panggilan, tetapi permohonan tersebut dibuat tersendiri yang sekaligus berfungsi sebagai surat panggilan (relaas). Meskipun surat panggilan (relaas) itu tidak kembali 16 )
Surat Edaran Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 pasal 15
21
atau tidak dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri, panggilan tersebut sudah dianggap sah, resmi dan patut (Surat Edaran Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Nomor 055/75/91/I/UMTU/Pdt./1991 tanggal 11 Mei 1991). 12) Tenggang
waktu
antara
pemanggilan
dengan
persidangan
sebagaimana tersebut dalam angka (10) dan (11) sekurang- kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan. 17 Dari ketentuan di atas, Buku II edisi revisi hanya mengatur tentang pemanggilan, namun tidak mengatur tentang pemberitahuan (PBT) isi putusan setelah perkara diputus oleh Majelis Hakim. Hal ini tentu bermasalah jika kita akan menghitung berkekuatan hukum tetap (BHT)nya suatu putusan, karena jika jangka waktu BHT disamakan dengan jangka waktu pemanggilan yaitu 6 bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan, maka hal tersebut sangat merugikan bagi Penggugat/Pemohon. Oleh karena itu, menurut penulis adalah layak jika Buku II edisi berikutnya dalam hal pihak-pihakberalamat di luar negeri tidak hanya mengatur masalah pemanggilan saja, tetapi juga mengatur tentang tata cara pemberitahuan isi putusan beserta jangka waktu BHT-nya. Menurut penulis layaklah kiranya dalam menghitung waktu BHT adalah 14 (empat belas) hari sejak surat permohonan PBT isi putusan tersebut dikirimkan, bukan 6 enam) bulan seperti saat pemanggilan. 3. BATAS MAKSIMAL PENYELESAIAN PERKARA Tertulis pada buku II edisi revisi 2014 batas maksimal penanganan perkara adalah 6 bulan18. Ketentuan tersebut masih mengacu pada Surat Edaran MARI Nomor 3 Tahun 1998, padahal sesuai Surat Edaran MARI Nomor 2 Tahun 2014, penyelesaian perkara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: “1. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama
17 ) 18 )
Buku II edisi revisi 2014 hal 28 Buku II edisi revisi 2014 hal 29
22
paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan”19. Demikan juga tentang penentuan hari sidang pada huruf c.4. 20 dan tentang pemanggilan para pihak huruf d.12
21
, menurut penulis, jangka waktunya juga menjadi 5 (lima) bulan
menyesuaikan dengan Surat Edaran MARI Nomor 2 Tahun 2014. 4. DOKUMEN ELETRONIK Pada halaman 37, 38 dan 39 Buku II edisi revisi 2014, tertera adanya keharusan mengikutsertakan dokumen eletronik/softcopy pada perkara kasasi dan PK, sedangkan untuk perkara banding bundel A dan Bundel B pada halaman 36 dan 50, tidak tertera adanya keharusan mengikutsertakan dokumen eletronik/softcopy, padahal pada praktiknya selama ini PTA selalu meminta dokumen eletronik/softcopy jika ada perkara banding. Menurut penulis, seharusnya untuk perkara banding bundel A dan Bundel B pada halamn 36 dan 50 juga harus mencantumkan dokumen eletronik/softcopy. 5. LAPORAN PERKARA YG DISELESAIKAN MELEWATI BATAS WAKTU MAKSIMAL Pada halaman 41 Buku II edisi revisi 2014, mengenai laporan perkara yang diselesaikan melebihi batas waktu maksimal masih mengacu kepada Surat Edaran MARI Nomor 3 Tahun 1998 yaitu dengan batas waktu 6 (enam) bulan, padahal sesuai Surat Edaran MARI Nomor 2 Tahun 2014, penyelesaian perkara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: “1. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan”. Oleh karena itu menurut penulis, ketentuan tersebut pada halaman 41 seharusnya juga diubah menjadi 5 (lima) bulan, menyesuaikan dengan Surat Edaran MARI Nomor 2 Tahun 2014. 6. ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN Berdasarkan pengalaman penulis yang pernah bertugas di daerah yang umat Islamnya minoritas, masih dapat dikembangkan penerapan asas personalitas keislaman tersebut, tidak hanya terpaku kepada masalah perceraian semata sebagaimana contoh pada Buku II edisi revisi 2014 hal 19 ) 20 ) 21 )
Surat Edaran MARI Nomor 2 Tahun 2014 hal 1 Buku II edisi revisi 2014 hal 26 Buku II edisi revisi 2014 hal 28
23
59, namun pada masalah lain dalam lingkup pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989, yaitu:
Jenis perkara Dispensasi Kawin
Ketentuan Pasal
Kondisi
pasal 7 (2) UU Nomor 1 Jika salah satu calon Tahun 1974
mempelai baru masuk Islam
dan
masih
berusia di bawah 18 tahun, sehingga yang mengajukan
perkara
adalah orang tua calon mempelai
tersebut
sedangkan orang tua calon
mempelai
tersebut
masih
beragama non Islam Pembatalan Nikah
pasal 23 UU Nomor 1
Oleh orang tua/keluarga
Tahun 1974
dalam garis keturunan lurus
ke
atas
yang
beragama
non
Islam
atau
salah
seorang
suami atau istri yang sudah
kembali
ke
agama
semula
(non
terjadi
pada
Islam) Itsbat Nikah
pasal 7 (4) KHI
Dapat
keadaan kedua orang tua telah wafat, namun perkawinannya tercatat,
belum
sedangkan
anak/anak-anaknya beragama non Islam
24
Pencegahan
pasal 14 (1) UU Nomor 1 Dalam keadaan apabila
perkawinan
Tahun 1974
yang
mengajukan
adalah
keluarga
baik
dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah beragama non Islam Harta bersama
pasal 37 UU Nomor 1 Jika salah satu pihak Tahun 1974 jo 97 KHI
antara suami dan istri sudah beragama non Islam
Pangasuhan anak
pasal 55 UU Nomor 1 Jika salah satu pihak Tahun 1974 jo 103, 105, antara suami dan istri 156 KHI
atau
kerabat
mangajukan
yang sudah
beragama non Islam Penetapan asal usul Pasal 44 ayat (2) UU Jika salah satu pihak anak
Nomor 1 Tahun 1974 jo antara suami dan istri 103 KHI
sudah beragama non Islam
Menurut penulis dalam keadaan seperti tersebut di atas, walaupun yang bersangkutan beragama non Islam, maka yang bersangkutan mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya ke Pangadilan Agama. Secara sosiologis pendapat penulis ini dilatarbelakangi Kabupaten tempat penulis bertugas, yang umat Islamnya minoritas, namun pembauran di masyarakat, tidak sedikit orang Islam menikah dengan pasangan yang awalnya beragama non Islam, namun masuk Islam (muallaf) sebelum dilangsungkannya
pernikahan.
Menurut
data
Badan
Pusat
Statistik
Kabupaten Sanggau (Sanggau Dalam Angka) tahun 2013 dengan berdasarkan data tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Sanggau secara keseluruhan sebesar 385.859 orang dan dari jumlah tersebut jumlah umat
25
Islam sebesar 121.922 orang
22
atau jumlah umat Islam sekitar 31,59% dari
jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Sanggau. 7. REGISTER PERKARA Dasar
diberlakukannya
Register
Perkara
adalah
Surat
Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 199123 yang salah satu fungsinya untuk menyimpan data dan pusat ingatan serta sumber informasi, oleh karenanya register perkara mempunyai nilai yuridis dan pembuktian sebagai akta otentik. Sejak dari awal ditetapkan penggunaan pola register berdasarkan Instruksi Direktorat Jenderal Binbaga Islam Departemen Agama Nomor D/Inst./117/1975 tanggal 12 Agustus 197524 hingga sekarang jenis-jenis register perkara semakin berkembang. Jenis-jenis register perkara di dalam Buku II edisi revisi tahun 2014 di halaman 22-23 berjumlah 17 jenis register25, namun di halaman 172 Buku II edisi revisi tahun 2014 dalam pembahasan sengketa kewenangan mengadili ternyata ada kewajiban Pengadilan Agama mendaftarkan perkara sengketa kewenangan mengadili pada
“Register
Permohonan
Sengketa
Kewenangan
Mengadili”,
sementara Register Perkara Sengketa Kewenangan Mengadili tidak termasuk dalam jenis-jenis register sebagaimana pada halaman 22-23 Buku II edisi revisi tahun 2014. Jadi menurut penulis, sebetulnya jenis-jenis register di Buku II halaman 22-23, kurang satu jenis yaitu Register Permohonan Sengketa Kewenangan Mengadili. 8. AMAR PUTUSAN/PENETAPAN DIBATALKAN & DICABUT Berkaitan dengan amar yang ada dalam Buku II edisi revisi 2014, khususnya putusan/penetapan yang produknya dibatalkan atau dicabut26
22 ) 23 ) 24 ) 25 ) 26 )
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau ”Sanggau Dalam Angka” Tahun 2013 Buku Pola Bindalmin, hal. 43 Buku Pola Bindalmin, hal. 42 Buku II edisi revisi 2014, hal. 22-23 Buku II edisi revisi 2014, hal. 72-73
26
berbeda dengan Format Putusan & BAS yang diterbitkan oleh Badilag27, seharusnya menurut penulis, hendaknya ada kesamaan format baik di Buku II edisi revisi 2014 dan Format Putusan & BAS yang diterbitkan oleh Badilag, sehingga tidak membingungkan atau setidak-tidaknya ada penjelasan tentang alternatif pilihan antara kedua format tersebut. PENUTUP Demikian 8 catatan penulis terhadap Buku II edisi revisi Tahun 2014, yang dilatarbelakangi keinginan penulis memiliki buku pedoman kerja yang senantiasa up to date sesuai dengan perkembangan dan perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semoga catatan penulis ini mendapat tanggapan dan koreksi, sehingga memperkaya
khazanah
pengetahuan
dan
sebagai
pedoman
dalam
menjalankan tugas.
27 )
Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Putusan Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, hal. 72-73
27
SUMBER BACAAN Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, “Sanggau Dalam Angka”,Tahun 2013. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, “Pedoman Pelaksanaa Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II”, edisi revisi 2014. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.Ip., M.Hum & Drs. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum, “Penerapan Dan Pelaksanaan Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama”, Direktorat Jenderal Badilag MARI, Jakarta, Tahun 2007. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, “Pedoman Format Berita Acara Sidang Dan Putusan Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah”, Tahun 2014. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Petunjuk Teknis Buku II Tahun 2013 (Surat Tuada Agama Nomor 14/TUADAG/2013). Surat Edara Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 Surat Edaran MARI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
28
