DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013 Online di

DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013 Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

AKIBAT HUKUM PELANGGARAN MEREK TERKENAL PRADA PADA PRODUK FASHION DI INDONESIA (Studi : Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.200/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst. Putusan Peninjauan Kembali No. 274 PK/Pdt/2003)

Bernadetta Ides Bidhari, Etty Susilowati*, Hendro Saptono

ABSTRAK

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan

1


digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, sedangkan merek terkenal adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Merek sangat erat kaitannya dengan persaingan usaha tidak sehat yang berupa pelanggaran merek terkenal yaitu peniruan merek terkenal itu sendiri. Penelitian hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari pelanggaran merek terkenal, khususnya Prada pada produk fashion di Indonesia, dimana pendaftaran merek disalahgunakan untuk meniru merek terkenal yang sudah ada. Penelitian ini dilakukan dengan menyesuaikan kasus yang terjadi dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dengan merujuk pada putusan Peninjauan Kembali Sengketa Merek Prada. Berdasar hasil penelitian maka akibat hukum dari Pelanggaran Merek Terkenal Prada pada produk fashion

di

Indonesia

(Putusan

Pengadilan

Niaga

Jakarta

Pusat

No.200/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst. Putusan Peninjauan Kembali No. 274 PK/Pdt/2003) yaitu

2


bahwa perlindungan hukum bagi produk fashion yang melakukan pelanggaran merek terhadap merek Prada telah berakhir setelah putusan Peninjauan Kembali ini dan kepemilikannya kembali pada pemilik asli merek Prada.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Pelanggaran, Merek Terkenal

ABSTRACT Brand is the symbol in the form of pictures, names, words, letters, numbers, color composition, or the combination of those elements having distinguishing features and used in the commercial activities of goods and services. Then, famous brand is the trade mark commonly recognized and used to the traded goods by someone or institution, both in Indonesia and other countries. Brand is closely related to unfair business competition in the form of famous brand violation, which is the imitation of famous brand.

3


This legal research was conducted with the aims to recognize the legal causes of the violation against Prada famous brand in fashion products in Indonesia in which the brand registration is misused to imitate the existing famous brand. This research was conducted by adjusting the case occurred with the existing laws in the Act No. 15, 2001 on Brand referring to the decision of Judicial Review on the Dispute of Prada Brand. Based on the research results, it is found that the legal causes of the violation against Prada famous brand in fashion products in Indonesia (the Commercial Court Decision in Central Jakarta No. 200/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst. and the Judicial Review Decision No. 274 PK/Pdt/2003) are that the legal protection for the fashion products committing brand violation against Prada brand is over after the Judicial Review Decision and the ownership returns to the original owner of Prada brand.

Keywords: Legal Causes, Violation, Famous Brand

4


A. PENDAHULUAN dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.15 tahun 2001 tentang Merek yaitu: “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.

Pelaku usaha menciptakan karya-karya

yang

terus

diperbaharui

sesuai

dengan

kebutuhan

manusia

tingginya yang

tidak

ada

habisnya.

Masyarakat saat ini justru lebih memilih untuk membeli barangbarang dengan merek luar negeri yang sudah terkenal

khususnya

Merek itu sendiri memiliki

fashion.

persyaratan

Pengertian merek itu sendiri sebagaimana yang dimaksud

salah

5

untuk

satunya,

didaftarkan, seperti

yang


tercantum pada Pasal 4 Undang-

Fungsi merek itu sendiri

Undang Merek yaitu: “Merek

adalah sebagai fungsi pembeda,

tidak

dapat

fungsi jaminan reputasi, fungsi

didaftar atas dasar Permohonan

promosi,

fungsi

yang diajukan oleh

investasi

dan

Pemohon

didaftarkan

juga

tidak

apabila

pertumbuhan

industri.1 Merek sebagai fungsi

yang beritikad tidak baik.”

Merek

rangsangan

dapat

pembeda

inilah

yang

membedakan

dalam

kegiatan

memiliki

perdagangan antara barang yang

kemiripan yang jelas dilarang

satu dengan yang lain sekaligus

seperti yang terdapat pada Pasal 6

untuk memberikan ciri khusus

ayat 1 UU No. 15 tahun 2001

kepada

tentang Merek yang menyatakan

memudahkan

bahwa:

pembelian.

“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut: a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

dagang yang sudah terkenal di

pembeli

Banyaknya

masyarakat pelaku

dalam

membuat

usaha

lain

untuk proses merek

banyak yang

memanfaatkan peluang ini dengan membuat merek dagang yang sama

yang

tujuannya

untuk

membonceng popularitas merek terkenal tersebut demi keuntungan yang

lebih

pelanggaran

besar.

Praktek

merek

terkenal

tersebut yang seringkali terjadi adalah : 1

6

Endang P, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, (Bogor: Ghalia Indonesia,2005) halaman 11


1) Praktek

peniruan

merek

pemalsuan

merek

dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

dagang, 2) Praktek dagang, 3) Perbuatan-perbuatan

Sengketa merek yang terjadi

yang

seringkali

dapat mengacaukan publik.2

yang dimiliki oleh pengusaha

ditiru, membuat pengusaha lokal

lokal

tersebut mendapatkan keuntungan

Indonesia,

sangat

fashion

merek

Prada.

Kasus yang pernah terjadi adalah

dagang

kasus merek Prada yang telah

sejenis, banyak kasus kemiripan

diajukan

merek dagang yang mengarah

gugatannya

ke

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

pada persaingan usaha tidak sehat

yang amarnya menolak gugatan

seperti yang dimaksud pada Pasal

tersebut, dan emudian mengajukan

1 ayat 6 UU No. 5 tahun 1999

upaya Kasasi yang juga ditolak

Praktek

gugatannya, sampai pada tahap

Monopoli dan Persaingan Usaha

terakhir yaitu Peninjauan Kembali

Tidak Sehat:

yang

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang 2

di

bidang

usaha atau produsen pakaian,

Larangan

terkenal

dagang terkenal khususnya dalam

banyak dijumpai pada pelaku

tentang

merek

banyak dijumpai kesamaan merek

yang dijualnya. Kasus seperti ini

merek

dengan

(asing),

dari segi ekonomi atas produk

dan

adalah

kesamaan merek antara merek

Merek dagang asing yang

makanan

penyebabnya

akhirnya

gugatan

mengabulkan

Penggugat

dengan

memenangkan merek Prada yang asli.

Persoalan

kemudian akibat

O.K. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. (Jakarta: PT Raja Grafindo Perada), halaman 357-359

yang

adalah

hukum

muncul

bagaimana

setelah

adanya

putusan Pengadilan Niaga hingga 7


ke tahap Peninjauan Kembali serta

kepemilikan merek Prada tersebut.

A.1. PERUMUSAN MASALAH Beberapa yang

akan

Peninjauan Kembali No.274

permasalahan diangkat

PK/Pdt/2003.

dalam

penulisan hukum ini dirumuskan

B. METODE PENELITIAN

sebagai berikut : 1. Bagaimana

Metode akibat

pendekatan

yang

hukum

digunakan penulis dalam penelitian

terhadap pelanggaran merek

ini adalah yuridis normatif, yaitu

terkenal

suatu penelitian yang berusaha

Prada

berkaitan

dengan putusan Peninjauan

mensinkronisasikan

Kembali No.274 PK/Pdt/2003

ketentuan hukum yang berlaku

?

dalam

2. Bagaimana

kepemilikan

ketentuan-

perlindungan

terhadap

hukum

norma-norma

atau

merek Prada setelah putusan

peraturan-peraturan hukum lainnya

Peninjauan Kembali No.274

dengan kaitannya dalam penerapan

PK/Pdt/2003 ?

peraturan-peraturan pada

A.2. TUJUAN PENELITIAN Tujuan

yang

praktek

lapangan. hendak

hukum

itu

nyatanya

di

hukum

ini

3

Penulisan

dicapai dalam penulisan hukum

menggunakan

ini adalah :

perundang-undangan

dengan

menganalisis

kasus

putusan

Kembali

sengketa

1. Untuk

mengetahui

akibat

pendekatan

hukum terhadap pelanggaran

Peninjauan

merek terkenal Prada berkaitan

merek Prada, serta menggunakan

dengan

bahan hukum primer dan bahan

putusan

Peninjauan

Kembali No.274 PK/Pdt/2003.

hukum sekunder. Data yang telah

2. Untuk mengetahui kepemilikan

3

Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta,2001), halaman 15.

merek Prada setelah putusan 8


dikumpulkan kualitatif

dianalisis

dan

secara

kemudian

menjamin keterkenalannya pula

hasil

di

Indonesia,

selain

itu

penelitian disajikan dalam bentuk

pendaftaran merek Prada atas

penulisan hukum.

nama Prada S.A. juga ditolak

C. HASIL

PENELITIAN

DAN

oleh Direktorat Jenderal HKI

PEMBAHASAN

karena memiliki persamaan pada

C.1. Analisis Akibat Hukum terhadap

pokoknya dengan merek Prada

Pelanggaran Merek Terkenal

yang terdaftar atas nama Fahmi

Prada berkaitan dengan Putusan

Babra.

Peninjauan

Kembali

No.274

Pertimbangan

PK/Pdt/2003

hukum

tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan peraturan yang

Pada kasus Prada, pemilik

berlaku, dimana merek Prada

asli dari merek Prada yaitu Prada

telah memenuhi kriteria merek

S.A.

terkenal

Milan,

yang

Italy

menggunakan sejak

berkedudukan dan

di

telah

merek

tersebut

1913

sangat

tahun

sebagaimana

yang

ditentukan oleh WIPO, yaitu : a)

pemakaian merek yang begitu lama ;

keberatan dengan didaftarkannya

b)

penampilan merek yang

merek Prada oleh pengusaha

mempunyai ciri khas

Indonesia yaitu Fahmi Babra di

tersendiri yang melekat

Direktorat Jenderal HKI. Prada

pada ingatan masyarakat

S.A.

banyak ;

kemudian

mengajukan

gugatan ke Pengadilan Niaga, namun

hakim

c)

memberikan

pendaftaran merek di beberapa Negara ;

putusan untuk menolak gugatan

d)

reputasi merek yang bagus

tersebut karena merek Prada

karena produk-produk atau

yang

jasa yang dihasilkan

didalilkan

Penggugat

sebagai merek terkenal tidak

mempunyai mutu yang 9


e)

prima dan nilai estetis serta

merek

nilai komersial yang tinggi

(nasional/asing),

pemasaran dan peredaran

merek dagang tersebut belum

produk dengan jangkauan

terdaftar di Indonesia bahkan

yang luas di hampir seluruh

meskipun merek dagang tersebut

dunia.

asing

Prada

dagang

belum

orang

lain

meskipun

masuk

dalam

wilayah Republik Indonesia.”

S.A.

merasa

keberatan

dengan

putusan

Berdasarkan pertimbangan

Pengadilan

Niaga

tersebut

hukum tersebut, majelis hakim

upaya

pada tahap Peninjauan Kembali

hukum Kasasi yang ternyata juga

akhirnya mengabulkan gugatan

menolak gugatan Prada S.A.

Prada S.A., putusan Peninjauan

tersebut. Prada S.A. kemudian

Kembali No. 274 PK/Pdt/2003

mencari

dan

dengan

menemukan

bukti-bukti

sehingga

mengajukan

(novum)

yang

akhirnya baru

membatalkan

Prada yang telah terdaftar atas

membuktikan

nama

Fahmi

bahwa merek Prada miliknya

pendaftaran

adalah

memiliki

merek

terkenal

seharusnya perlindungan

dan

Babra merek

persamaan

karena tersebut pada

mendapat

pokoknya dengan merek terkenal

sesuai

Prada, serta menyatakan Prada

hukum

dengan

merek

Yurisprudensi

S.A.

Mahkamah Agung R.I. No. 1272

sebagai

pemilik

yang

sebenarnya dari merek Prada.

K/Pdt/1984, tanggal 15 Januari

Akibat hukum dari putusan

1986 yang menyatakan : "Secara

Peninjauan

hukum

moral

membatalkan merek Prada atas

yang baik para

nama Fahmi Babra ini berarti

sesuai

perdagangan

dengan

Kembali

pedagang wajib menjauhkan diri

perlindungan

dari

diberikan kepada merek Prada

segala

membonceng

usaha pada

untuk ketenaran

milik 10

Fahmi

hukum

yang

Babra

yang

telah


berakhir, hal ini sejalan dengan

Kepemilikan merek Prada

isi dari Pasal 71 ayat (4) Undang-

ini

Undang Nomor 15 Tahun 2001,

Peninjauan

bahwa

PK/Pdt/2003 dinyatakan adalah

pembatalan

dan

setelah

adanya

putusan

Kembali

No.274

pencoretan pendaftaran Merek

sah

mengakibatkan

sebagaimana yang terdapat pada

berakhirnya

perlindungan hukum

terhadap

salah

merek tersebut. Hal

merek

yang

hak

dimiliki

atas Fahmi

logo

eksklusif

Putusan

Kembali,

yaitu

terkenal

Prada

di

Indonesia.”

terdaftar juga telah dibatalkan hak

amar

S.A.) sebagai pemilik merek dan

Babra sebagai pemilik merek

yaitu

S.A.

“Menyatakan Penggugat (Prada

sekaligus

bahwa

Prada

satu

Peninjauan ini

menyatakan

milik

Putusan

yang

Kembali

Peninjauan ini

sekaligus

diberikan oleh negara kepada

menegaskan bahwa Fahmi Babra

Pemilik Merek yang terdaftar

bukan lagi merupakan pemilik

dalam

Daftar

Umum

Merek

dari

untuk

jangka

waktu

tertentu

Indonesia bahkan di luar negeri,

menggunakan

sendiri

artinya bahwa Fahmi Babra tidak

merek tersebut atau memberikan

lagi berhak menggunakan merek

izin kepada pihak lain untuk

Prada

menggunakannya

fashion

dengan

sebagaimana

merek

Prada

baik

di

untuk

produk-produk

yang

diproduksinya,

diatur dalam Pasal 3 Undang-

mengenai merek Prada yang

Undang Nomor 15 Tahun 2001.

sudah terlanjur melekat pada produk-produk fashion miliknya

C.2. Analisis Kepemilikan Merek

haruslah diganti setelah adanya

Prada setelah Putusan Peninjauan

putusan Peninjauan Kembali ini.

Kembali No.274 PK/Pdt/2003

Kepemilikan merek Prada kembali pada pemilik aslinya 11


yang telah sejak tahun 1913

pemilik merek terdaftar juga telah

menggunakan merek ini, yaitu

dibatalkan.

Prada

S.A.

dahulu

dikenal

2. Kepemilikan merek Prada setelah

dengan nama PREFEL S.A.,

adanya

putusan

Peninjauan

suatu

Kembali

No.274

PK/Pdt/2003

perseroan

menurut

Undang-Undang

Negara

dinyatakan adalah sah milik Prada

Luxembourg, berkedudukan di 3

S.A. sebagaimana yang terdapat

Avenue

pada salah satu amar Putusan

Pasteur,

2311

Luxembourg dan berkedudukan

Peninjauan

Kembali

di C.so Porta Romana 93, 20122

PK/Pdt/2003.

No.274

Milano, Italy. DAFTAR PUSTAKA D. PENUTUP

Buku :

KESIMPULAN

Ashofa,

Analisis dan pembahasan dari

Burhan,

Metode

Penelitian

Hukum,

rumusan masalah yang diangkat dalam

(Jakarta:

Rineka

penulisan

Cipta,2001);

hukum

ini

dapat

disimpulkan sebagai berikut : 1. Akibat

hukum

Peninjauan

dari

Harahap, putusan

Kembali

yang

merek

Prada

membatalkan

M.Yahya,

Tinjauan

Merek Secara Umum dan Hukum Indonesia

Merek

di

berdasarkan

No.328996 dan 329217 atas nama

Undang-Undang No. 19

Fahmi

berarti

Tahun 1992, (Bandung:

yang

PT Citra Aditya Bakti,

Babra

perlindungan

ini hukum

diberikan kepada merek Prada

1996);

milik Fahmi Babra telah berakhir, Hal

ini

bahwa dimiliki

sekaligus hak

atas

Fahmi

O.K. Saidin, Aspek Hukum Hak

menyatakan merek

Babra

Kekayaan

yang

(Jakarta:

sebagai

Intelektual. PT

Grafindo Persada); 12

Raja


Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Undang-Undang Nomor 15 Tahun

Monopoli dan Persaingan Usaha

2001 tentang Merek;

Tidak Sehat.

13

DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013 Online di

Recommend Documents